Question
stringlengths 50
3.05k
| Answer
stringlengths 72
36.7k
|
|---|---|
Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 pada Pasal 75?
|
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 75 menyebutkan bahwa:
ayat ( 1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan
kepada badan usaha yang diwakili olch pengurus yang
berwenang mewakili di dalam dan di luar Pengadilan
Negeri scsuai dengan peraturan perundang-undangan
sebku pelaku fungsional.
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 Pasal 75?
|
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 75 mengatur sebagai berikut:
ayat ( 1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan
kepada badan usaha yang diwakili olch pengurus yang
berwenang mewakili di dalam dan di luar Pengadilan
Negeri scsuai dengan peraturan perundang-undangan
sebku pelaku fungsional.
|
Apa bunyi lengkap Pasal 75 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 75 dinyatakan:
ayat ( 1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan
kepada badan usaha yang diwakili olch pengurus yang
berwenang mewakili di dalam dan di luar Pengadilan
Negeri scsuai dengan peraturan perundang-undangan
sebku pelaku fungsional.
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 75 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, ketentuan pada BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 75 berbunyi:
ayat ( 1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan
kepada badan usaha yang diwakili olch pengurus yang
berwenang mewakili di dalam dan di luar Pengadilan
Negeri scsuai dengan peraturan perundang-undangan
sebku pelaku fungsional.
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 75 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 75 menetapkan:
ayat ( 1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan
kepada badan usaha yang diwakili olch pengurus yang
berwenang mewakili di dalam dan di luar Pengadilan
Negeri scsuai dengan peraturan perundang-undangan
sebku pelaku fungsional.
|
Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014, apa isi dari Pasal 75?
|
Pasal Pasal 75 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, menyatakan:
ayat ( 1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan
kepada badan usaha yang diwakili olch pengurus yang
berwenang mewakili di dalam dan di luar Pengadilan
Negeri scsuai dengan peraturan perundang-undangan
sebku pelaku fungsional.
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 75 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 75, memuat:
ayat ( 1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan
kepada badan usaha yang diwakili olch pengurus yang
berwenang mewakili di dalam dan di luar Pengadilan
Negeri scsuai dengan peraturan perundang-undangan
sebku pelaku fungsional.
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 75 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 75 berbunyi:
ayat ( 1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan
kepada badan usaha yang diwakili olch pengurus yang
berwenang mewakili di dalam dan di luar Pengadilan
Negeri scsuai dengan peraturan perundang-undangan
sebku pelaku fungsional.
|
Apa substansi hukum dari Pasal 75 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 75, adalah:
ayat ( 1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan
kepada badan usaha yang diwakili olch pengurus yang
berwenang mewakili di dalam dan di luar Pengadilan
Negeri scsuai dengan peraturan perundang-undangan
sebku pelaku fungsional.
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 75 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 75 menjelaskan:
ayat ( 1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan
kepada badan usaha yang diwakili olch pengurus yang
berwenang mewakili di dalam dan di luar Pengadilan
Negeri scsuai dengan peraturan perundang-undangan
sebku pelaku fungsional.
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 pada Pasal 77?
|
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 77 menyebutkan bahwa:
Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah
atau pemimpin perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang
47
dijatuhkan berupa pidana penJara dan denda diperberat
dengan sepertiga.
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 Pasal 77?
|
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 77 mengatur sebagai berikut:
Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah
atau pemimpin perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang
47
dijatuhkan berupa pidana penJara dan denda diperberat
dengan sepertiga.
|
Apa bunyi lengkap Pasal 77 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 77 dinyatakan:
Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah
atau pemimpin perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang
47
dijatuhkan berupa pidana penJara dan denda diperberat
dengan sepertiga.
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 77 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, ketentuan pada BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 77 berbunyi:
Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah
atau pemimpin perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang
47
dijatuhkan berupa pidana penJara dan denda diperberat
dengan sepertiga.
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 77 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 77 menetapkan:
Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah
atau pemimpin perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang
47
dijatuhkan berupa pidana penJara dan denda diperberat
dengan sepertiga.
|
Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014, apa isi dari Pasal 77?
|
Pasal Pasal 77 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, menyatakan:
Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah
atau pemimpin perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang
47
dijatuhkan berupa pidana penJara dan denda diperberat
dengan sepertiga.
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 77 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 77, memuat:
Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah
atau pemimpin perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang
47
dijatuhkan berupa pidana penJara dan denda diperberat
dengan sepertiga.
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 77 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 77 berbunyi:
Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah
atau pemimpin perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang
47
dijatuhkan berupa pidana penJara dan denda diperberat
dengan sepertiga.
|
Apa substansi hukum dari Pasal 77 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 77, adalah:
Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah
atau pemimpin perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang
47
dijatuhkan berupa pidana penJara dan denda diperberat
dengan sepertiga.
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 77 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 77 menjelaskan:
Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah
atau pemimpin perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang
47
dijatuhkan berupa pidana penJara dan denda diperberat
dengan sepertiga.
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 pada Pasal 78?
|
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 78 menyebutkan bahwa:
Selain pidana scbagaimana dimaksud dalam Peraturan
Dacrah ini, Lcrhadap bc1dan usaha dapat dikenakan
pidana Lambahan atau tindakan tata tcrtib bcrupa:
perampasan kcuntungan yang diperolch dari
pcrbuatan pidana;
penutupan seluruh atau scbagian tempat usaha
dan/atau kcgiatan;
pcrbaikan akibat perbuatan pidana;
kewajiban mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak;
dan/ atau
pcnempalan perusahaan di bawah pengampuan paling
lama 3 (tiga) Lahun.
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 Pasal 78?
|
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 78 mengatur sebagai berikut:
Selain pidana scbagaimana dimaksud dalam Peraturan
Dacrah ini, Lcrhadap bc1dan usaha dapat dikenakan
pidana Lambahan atau tindakan tata tcrtib bcrupa:
perampasan kcuntungan yang diperolch dari
pcrbuatan pidana;
penutupan seluruh atau scbagian tempat usaha
dan/atau kcgiatan;
pcrbaikan akibat perbuatan pidana;
kewajiban mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak;
dan/ atau
pcnempalan perusahaan di bawah pengampuan paling
lama 3 (tiga) Lahun.
|
Apa bunyi lengkap Pasal 78 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 78 dinyatakan:
Selain pidana scbagaimana dimaksud dalam Peraturan
Dacrah ini, Lcrhadap bc1dan usaha dapat dikenakan
pidana Lambahan atau tindakan tata tcrtib bcrupa:
perampasan kcuntungan yang diperolch dari
pcrbuatan pidana;
penutupan seluruh atau scbagian tempat usaha
dan/atau kcgiatan;
pcrbaikan akibat perbuatan pidana;
kewajiban mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak;
dan/ atau
pcnempalan perusahaan di bawah pengampuan paling
lama 3 (tiga) Lahun.
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 78 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, ketentuan pada BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 78 berbunyi:
Selain pidana scbagaimana dimaksud dalam Peraturan
Dacrah ini, Lcrhadap bc1dan usaha dapat dikenakan
pidana Lambahan atau tindakan tata tcrtib bcrupa:
perampasan kcuntungan yang diperolch dari
pcrbuatan pidana;
penutupan seluruh atau scbagian tempat usaha
dan/atau kcgiatan;
pcrbaikan akibat perbuatan pidana;
kewajiban mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak;
dan/ atau
pcnempalan perusahaan di bawah pengampuan paling
lama 3 (tiga) Lahun.
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 78 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 78 menetapkan:
Selain pidana scbagaimana dimaksud dalam Peraturan
Dacrah ini, Lcrhadap bc1dan usaha dapat dikenakan
pidana Lambahan atau tindakan tata tcrtib bcrupa:
perampasan kcuntungan yang diperolch dari
pcrbuatan pidana;
penutupan seluruh atau scbagian tempat usaha
dan/atau kcgiatan;
pcrbaikan akibat perbuatan pidana;
kewajiban mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak;
dan/ atau
pcnempalan perusahaan di bawah pengampuan paling
lama 3 (tiga) Lahun.
|
Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014, apa isi dari Pasal 78?
|
Pasal Pasal 78 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, menyatakan:
Selain pidana scbagaimana dimaksud dalam Peraturan
Dacrah ini, Lcrhadap bc1dan usaha dapat dikenakan
pidana Lambahan atau tindakan tata tcrtib bcrupa:
perampasan kcuntungan yang diperolch dari
pcrbuatan pidana;
penutupan seluruh atau scbagian tempat usaha
dan/atau kcgiatan;
pcrbaikan akibat perbuatan pidana;
kewajiban mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak;
dan/ atau
pcnempalan perusahaan di bawah pengampuan paling
lama 3 (tiga) Lahun.
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 78 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 78, memuat:
Selain pidana scbagaimana dimaksud dalam Peraturan
Dacrah ini, Lcrhadap bc1dan usaha dapat dikenakan
pidana Lambahan atau tindakan tata tcrtib bcrupa:
perampasan kcuntungan yang diperolch dari
pcrbuatan pidana;
penutupan seluruh atau scbagian tempat usaha
dan/atau kcgiatan;
pcrbaikan akibat perbuatan pidana;
kewajiban mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak;
dan/ atau
pcnempalan perusahaan di bawah pengampuan paling
lama 3 (tiga) Lahun.
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 78 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 78 berbunyi:
Selain pidana scbagaimana dimaksud dalam Peraturan
Dacrah ini, Lcrhadap bc1dan usaha dapat dikenakan
pidana Lambahan atau tindakan tata tcrtib bcrupa:
perampasan kcuntungan yang diperolch dari
pcrbuatan pidana;
penutupan seluruh atau scbagian tempat usaha
dan/atau kcgiatan;
pcrbaikan akibat perbuatan pidana;
kewajiban mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak;
dan/ atau
pcnempalan perusahaan di bawah pengampuan paling
lama 3 (tiga) Lahun.
|
Apa substansi hukum dari Pasal 78 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 78, adalah:
Selain pidana scbagaimana dimaksud dalam Peraturan
Dacrah ini, Lcrhadap bc1dan usaha dapat dikenakan
pidana Lambahan atau tindakan tata tcrtib bcrupa:
perampasan kcuntungan yang diperolch dari
pcrbuatan pidana;
penutupan seluruh atau scbagian tempat usaha
dan/atau kcgiatan;
pcrbaikan akibat perbuatan pidana;
kewajiban mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak;
dan/ atau
pcnempalan perusahaan di bawah pengampuan paling
lama 3 (tiga) Lahun.
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 78 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 78 menjelaskan:
Selain pidana scbagaimana dimaksud dalam Peraturan
Dacrah ini, Lcrhadap bc1dan usaha dapat dikenakan
pidana Lambahan atau tindakan tata tcrtib bcrupa:
perampasan kcuntungan yang diperolch dari
pcrbuatan pidana;
penutupan seluruh atau scbagian tempat usaha
dan/atau kcgiatan;
pcrbaikan akibat perbuatan pidana;
kewajiban mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak;
dan/ atau
pcnempalan perusahaan di bawah pengampuan paling
lama 3 (tiga) Lahun.
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 pada Pasal 79?
|
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 79 menyebutkan bahwa:
(1) Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,
Kejaksaan Negeri Situbondo berkoordinasi dengan
instansi terkait yang bertanggung jawab di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di
dacrah untuk mclaksanakan eksckusi.
(2) Dalam pclaksanaan kctentuan scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 78 huruf c, Pcmerintah Kabupaten
berwcnang untuk mengelola badan usaha yang
dijatuhi sanksi pcncmpatan di bawah pcngampuan
untuk mclaksanakan putusan pcngadilan yang telah
bcrkckuatan hukum tetap.
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 Pasal 79?
|
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 79 mengatur sebagai berikut:
(1) Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,
Kejaksaan Negeri Situbondo berkoordinasi dengan
instansi terkait yang bertanggung jawab di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di
dacrah untuk mclaksanakan eksckusi.
(2) Dalam pclaksanaan kctentuan scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 78 huruf c, Pcmerintah Kabupaten
berwcnang untuk mengelola badan usaha yang
dijatuhi sanksi pcncmpatan di bawah pcngampuan
untuk mclaksanakan putusan pcngadilan yang telah
bcrkckuatan hukum tetap.
|
Apa bunyi lengkap Pasal 79 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 79 dinyatakan:
(1) Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,
Kejaksaan Negeri Situbondo berkoordinasi dengan
instansi terkait yang bertanggung jawab di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di
dacrah untuk mclaksanakan eksckusi.
(2) Dalam pclaksanaan kctentuan scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 78 huruf c, Pcmerintah Kabupaten
berwcnang untuk mengelola badan usaha yang
dijatuhi sanksi pcncmpatan di bawah pcngampuan
untuk mclaksanakan putusan pcngadilan yang telah
bcrkckuatan hukum tetap.
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 79 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, ketentuan pada BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 79 berbunyi:
(1) Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,
Kejaksaan Negeri Situbondo berkoordinasi dengan
instansi terkait yang bertanggung jawab di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di
dacrah untuk mclaksanakan eksckusi.
(2) Dalam pclaksanaan kctentuan scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 78 huruf c, Pcmerintah Kabupaten
berwcnang untuk mengelola badan usaha yang
dijatuhi sanksi pcncmpatan di bawah pcngampuan
untuk mclaksanakan putusan pcngadilan yang telah
bcrkckuatan hukum tetap.
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 79 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 79 menetapkan:
(1) Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,
Kejaksaan Negeri Situbondo berkoordinasi dengan
instansi terkait yang bertanggung jawab di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di
dacrah untuk mclaksanakan eksckusi.
(2) Dalam pclaksanaan kctentuan scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 78 huruf c, Pcmerintah Kabupaten
berwcnang untuk mengelola badan usaha yang
dijatuhi sanksi pcncmpatan di bawah pcngampuan
untuk mclaksanakan putusan pcngadilan yang telah
bcrkckuatan hukum tetap.
|
Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014, apa isi dari Pasal 79?
|
Pasal Pasal 79 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, menyatakan:
(1) Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,
Kejaksaan Negeri Situbondo berkoordinasi dengan
instansi terkait yang bertanggung jawab di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di
dacrah untuk mclaksanakan eksckusi.
(2) Dalam pclaksanaan kctentuan scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 78 huruf c, Pcmerintah Kabupaten
berwcnang untuk mengelola badan usaha yang
dijatuhi sanksi pcncmpatan di bawah pcngampuan
untuk mclaksanakan putusan pcngadilan yang telah
bcrkckuatan hukum tetap.
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 79 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 79, memuat:
(1) Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,
Kejaksaan Negeri Situbondo berkoordinasi dengan
instansi terkait yang bertanggung jawab di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di
dacrah untuk mclaksanakan eksckusi.
(2) Dalam pclaksanaan kctentuan scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 78 huruf c, Pcmerintah Kabupaten
berwcnang untuk mengelola badan usaha yang
dijatuhi sanksi pcncmpatan di bawah pcngampuan
untuk mclaksanakan putusan pcngadilan yang telah
bcrkckuatan hukum tetap.
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 79 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 79 berbunyi:
(1) Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,
Kejaksaan Negeri Situbondo berkoordinasi dengan
instansi terkait yang bertanggung jawab di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di
dacrah untuk mclaksanakan eksckusi.
(2) Dalam pclaksanaan kctentuan scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 78 huruf c, Pcmerintah Kabupaten
berwcnang untuk mengelola badan usaha yang
dijatuhi sanksi pcncmpatan di bawah pcngampuan
untuk mclaksanakan putusan pcngadilan yang telah
bcrkckuatan hukum tetap.
|
Apa substansi hukum dari Pasal 79 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 79, adalah:
(1) Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,
Kejaksaan Negeri Situbondo berkoordinasi dengan
instansi terkait yang bertanggung jawab di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di
dacrah untuk mclaksanakan eksckusi.
(2) Dalam pclaksanaan kctentuan scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 78 huruf c, Pcmerintah Kabupaten
berwcnang untuk mengelola badan usaha yang
dijatuhi sanksi pcncmpatan di bawah pcngampuan
untuk mclaksanakan putusan pcngadilan yang telah
bcrkckuatan hukum tetap.
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 79 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 79 menjelaskan:
(1) Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,
Kejaksaan Negeri Situbondo berkoordinasi dengan
instansi terkait yang bertanggung jawab di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di
dacrah untuk mclaksanakan eksckusi.
(2) Dalam pclaksanaan kctentuan scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 78 huruf c, Pcmerintah Kabupaten
berwcnang untuk mengelola badan usaha yang
dijatuhi sanksi pcncmpatan di bawah pcngampuan
untuk mclaksanakan putusan pcngadilan yang telah
bcrkckuatan hukum tetap.
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 pada Pasal 80?
|
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XVIII - KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 80 menyebutkan bahwa:
Dengan berlakunya Peraturan Dacrah ini, maka:
kegialan pcngelolaan lingkungan hidup di Kabupaten
yang tclah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan
Daerah ini dapat terus dilaksanakan sepanjang tidak
mengganggu fungsi lingkungan hidup;
48
kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada
dan berdampak pada penurunan fungsi lingkungan
hidup, harus melakukan rekayasa teknik dan/ atau
rekayasa vegetatif untuk memulihkan fungsi lingkungan
hidup;
segala bcntuk rekomcndasi izin PPLH yang telah
ditcrbitkan sebclum berlakunya Peraturan Daerah ini
dan sudah dilaksanakan, tetap berlaku sampai batas
waktu izin berakhir dan harus diperbaharui sesuai
dengan kctentuan dalam Peraturan Dacrah ini;
perizinan bcrkaitan dengan pengelolaan lingkungan
hidup yang tcloh diterbitkan sebelum berlakunya
Pcraturan Daerah ini namun belum dilaksanakan,
harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 Pasal 80?
|
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XVIII - KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 80 mengatur sebagai berikut:
Dengan berlakunya Peraturan Dacrah ini, maka:
kegialan pcngelolaan lingkungan hidup di Kabupaten
yang tclah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan
Daerah ini dapat terus dilaksanakan sepanjang tidak
mengganggu fungsi lingkungan hidup;
48
kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada
dan berdampak pada penurunan fungsi lingkungan
hidup, harus melakukan rekayasa teknik dan/ atau
rekayasa vegetatif untuk memulihkan fungsi lingkungan
hidup;
segala bcntuk rekomcndasi izin PPLH yang telah
ditcrbitkan sebclum berlakunya Peraturan Daerah ini
dan sudah dilaksanakan, tetap berlaku sampai batas
waktu izin berakhir dan harus diperbaharui sesuai
dengan kctentuan dalam Peraturan Dacrah ini;
perizinan bcrkaitan dengan pengelolaan lingkungan
hidup yang tcloh diterbitkan sebelum berlakunya
Pcraturan Daerah ini namun belum dilaksanakan,
harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
|
Apa bunyi lengkap Pasal 80 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XVIII - KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 80 dinyatakan:
Dengan berlakunya Peraturan Dacrah ini, maka:
kegialan pcngelolaan lingkungan hidup di Kabupaten
yang tclah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan
Daerah ini dapat terus dilaksanakan sepanjang tidak
mengganggu fungsi lingkungan hidup;
48
kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada
dan berdampak pada penurunan fungsi lingkungan
hidup, harus melakukan rekayasa teknik dan/ atau
rekayasa vegetatif untuk memulihkan fungsi lingkungan
hidup;
segala bcntuk rekomcndasi izin PPLH yang telah
ditcrbitkan sebclum berlakunya Peraturan Daerah ini
dan sudah dilaksanakan, tetap berlaku sampai batas
waktu izin berakhir dan harus diperbaharui sesuai
dengan kctentuan dalam Peraturan Dacrah ini;
perizinan bcrkaitan dengan pengelolaan lingkungan
hidup yang tcloh diterbitkan sebelum berlakunya
Pcraturan Daerah ini namun belum dilaksanakan,
harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 80 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, ketentuan pada BAB XVIII - KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 80 berbunyi:
Dengan berlakunya Peraturan Dacrah ini, maka:
kegialan pcngelolaan lingkungan hidup di Kabupaten
yang tclah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan
Daerah ini dapat terus dilaksanakan sepanjang tidak
mengganggu fungsi lingkungan hidup;
48
kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada
dan berdampak pada penurunan fungsi lingkungan
hidup, harus melakukan rekayasa teknik dan/ atau
rekayasa vegetatif untuk memulihkan fungsi lingkungan
hidup;
segala bcntuk rekomcndasi izin PPLH yang telah
ditcrbitkan sebclum berlakunya Peraturan Daerah ini
dan sudah dilaksanakan, tetap berlaku sampai batas
waktu izin berakhir dan harus diperbaharui sesuai
dengan kctentuan dalam Peraturan Dacrah ini;
perizinan bcrkaitan dengan pengelolaan lingkungan
hidup yang tcloh diterbitkan sebelum berlakunya
Pcraturan Daerah ini namun belum dilaksanakan,
harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 80 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XVIII - KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 80 menetapkan:
Dengan berlakunya Peraturan Dacrah ini, maka:
kegialan pcngelolaan lingkungan hidup di Kabupaten
yang tclah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan
Daerah ini dapat terus dilaksanakan sepanjang tidak
mengganggu fungsi lingkungan hidup;
48
kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada
dan berdampak pada penurunan fungsi lingkungan
hidup, harus melakukan rekayasa teknik dan/ atau
rekayasa vegetatif untuk memulihkan fungsi lingkungan
hidup;
segala bcntuk rekomcndasi izin PPLH yang telah
ditcrbitkan sebclum berlakunya Peraturan Daerah ini
dan sudah dilaksanakan, tetap berlaku sampai batas
waktu izin berakhir dan harus diperbaharui sesuai
dengan kctentuan dalam Peraturan Dacrah ini;
perizinan bcrkaitan dengan pengelolaan lingkungan
hidup yang tcloh diterbitkan sebelum berlakunya
Pcraturan Daerah ini namun belum dilaksanakan,
harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
|
Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014, apa isi dari Pasal 80?
|
Pasal Pasal 80 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XVIII - KETENTUAN PERALIHAN, menyatakan:
Dengan berlakunya Peraturan Dacrah ini, maka:
kegialan pcngelolaan lingkungan hidup di Kabupaten
yang tclah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan
Daerah ini dapat terus dilaksanakan sepanjang tidak
mengganggu fungsi lingkungan hidup;
48
kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada
dan berdampak pada penurunan fungsi lingkungan
hidup, harus melakukan rekayasa teknik dan/ atau
rekayasa vegetatif untuk memulihkan fungsi lingkungan
hidup;
segala bcntuk rekomcndasi izin PPLH yang telah
ditcrbitkan sebclum berlakunya Peraturan Daerah ini
dan sudah dilaksanakan, tetap berlaku sampai batas
waktu izin berakhir dan harus diperbaharui sesuai
dengan kctentuan dalam Peraturan Dacrah ini;
perizinan bcrkaitan dengan pengelolaan lingkungan
hidup yang tcloh diterbitkan sebelum berlakunya
Pcraturan Daerah ini namun belum dilaksanakan,
harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 80 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB XVIII - KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 80, memuat:
Dengan berlakunya Peraturan Dacrah ini, maka:
kegialan pcngelolaan lingkungan hidup di Kabupaten
yang tclah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan
Daerah ini dapat terus dilaksanakan sepanjang tidak
mengganggu fungsi lingkungan hidup;
48
kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada
dan berdampak pada penurunan fungsi lingkungan
hidup, harus melakukan rekayasa teknik dan/ atau
rekayasa vegetatif untuk memulihkan fungsi lingkungan
hidup;
segala bcntuk rekomcndasi izin PPLH yang telah
ditcrbitkan sebclum berlakunya Peraturan Daerah ini
dan sudah dilaksanakan, tetap berlaku sampai batas
waktu izin berakhir dan harus diperbaharui sesuai
dengan kctentuan dalam Peraturan Dacrah ini;
perizinan bcrkaitan dengan pengelolaan lingkungan
hidup yang tcloh diterbitkan sebelum berlakunya
Pcraturan Daerah ini namun belum dilaksanakan,
harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 80 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XVIII - KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 80 berbunyi:
Dengan berlakunya Peraturan Dacrah ini, maka:
kegialan pcngelolaan lingkungan hidup di Kabupaten
yang tclah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan
Daerah ini dapat terus dilaksanakan sepanjang tidak
mengganggu fungsi lingkungan hidup;
48
kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada
dan berdampak pada penurunan fungsi lingkungan
hidup, harus melakukan rekayasa teknik dan/ atau
rekayasa vegetatif untuk memulihkan fungsi lingkungan
hidup;
segala bcntuk rekomcndasi izin PPLH yang telah
ditcrbitkan sebclum berlakunya Peraturan Daerah ini
dan sudah dilaksanakan, tetap berlaku sampai batas
waktu izin berakhir dan harus diperbaharui sesuai
dengan kctentuan dalam Peraturan Dacrah ini;
perizinan bcrkaitan dengan pengelolaan lingkungan
hidup yang tcloh diterbitkan sebelum berlakunya
Pcraturan Daerah ini namun belum dilaksanakan,
harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
|
Apa substansi hukum dari Pasal 80 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB XVIII - KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 80, adalah:
Dengan berlakunya Peraturan Dacrah ini, maka:
kegialan pcngelolaan lingkungan hidup di Kabupaten
yang tclah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan
Daerah ini dapat terus dilaksanakan sepanjang tidak
mengganggu fungsi lingkungan hidup;
48
kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada
dan berdampak pada penurunan fungsi lingkungan
hidup, harus melakukan rekayasa teknik dan/ atau
rekayasa vegetatif untuk memulihkan fungsi lingkungan
hidup;
segala bcntuk rekomcndasi izin PPLH yang telah
ditcrbitkan sebclum berlakunya Peraturan Daerah ini
dan sudah dilaksanakan, tetap berlaku sampai batas
waktu izin berakhir dan harus diperbaharui sesuai
dengan kctentuan dalam Peraturan Dacrah ini;
perizinan bcrkaitan dengan pengelolaan lingkungan
hidup yang tcloh diterbitkan sebelum berlakunya
Pcraturan Daerah ini namun belum dilaksanakan,
harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 80 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XVIII - KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 80 menjelaskan:
Dengan berlakunya Peraturan Dacrah ini, maka:
kegialan pcngelolaan lingkungan hidup di Kabupaten
yang tclah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan
Daerah ini dapat terus dilaksanakan sepanjang tidak
mengganggu fungsi lingkungan hidup;
48
kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada
dan berdampak pada penurunan fungsi lingkungan
hidup, harus melakukan rekayasa teknik dan/ atau
rekayasa vegetatif untuk memulihkan fungsi lingkungan
hidup;
segala bcntuk rekomcndasi izin PPLH yang telah
ditcrbitkan sebclum berlakunya Peraturan Daerah ini
dan sudah dilaksanakan, tetap berlaku sampai batas
waktu izin berakhir dan harus diperbaharui sesuai
dengan kctentuan dalam Peraturan Dacrah ini;
perizinan bcrkaitan dengan pengelolaan lingkungan
hidup yang tcloh diterbitkan sebelum berlakunya
Pcraturan Daerah ini namun belum dilaksanakan,
harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 pada Pasal 81?
|
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 81 menyebutkan bahwa:
Pada saat Peraturan Daerah ini rnulai berlaku, semua
pengaturan hukurn tertulis yang merupakan pengaturan
pelaksanaan dari berbagai peraturan hukum tertulis yang
ada selama ini, dinyatakan masih telap berlaku sepanjang
tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru
berdasarkan Peraturan Daerah ini.
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 Pasal 81?
|
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 81 mengatur sebagai berikut:
Pada saat Peraturan Daerah ini rnulai berlaku, semua
pengaturan hukurn tertulis yang merupakan pengaturan
pelaksanaan dari berbagai peraturan hukum tertulis yang
ada selama ini, dinyatakan masih telap berlaku sepanjang
tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru
berdasarkan Peraturan Daerah ini.
|
Apa bunyi lengkap Pasal 81 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 81 dinyatakan:
Pada saat Peraturan Daerah ini rnulai berlaku, semua
pengaturan hukurn tertulis yang merupakan pengaturan
pelaksanaan dari berbagai peraturan hukum tertulis yang
ada selama ini, dinyatakan masih telap berlaku sepanjang
tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru
berdasarkan Peraturan Daerah ini.
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 81 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, ketentuan pada BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 81 berbunyi:
Pada saat Peraturan Daerah ini rnulai berlaku, semua
pengaturan hukurn tertulis yang merupakan pengaturan
pelaksanaan dari berbagai peraturan hukum tertulis yang
ada selama ini, dinyatakan masih telap berlaku sepanjang
tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru
berdasarkan Peraturan Daerah ini.
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 81 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 81 menetapkan:
Pada saat Peraturan Daerah ini rnulai berlaku, semua
pengaturan hukurn tertulis yang merupakan pengaturan
pelaksanaan dari berbagai peraturan hukum tertulis yang
ada selama ini, dinyatakan masih telap berlaku sepanjang
tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru
berdasarkan Peraturan Daerah ini.
|
Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014, apa isi dari Pasal 81?
|
Pasal Pasal 81 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP, menyatakan:
Pada saat Peraturan Daerah ini rnulai berlaku, semua
pengaturan hukurn tertulis yang merupakan pengaturan
pelaksanaan dari berbagai peraturan hukum tertulis yang
ada selama ini, dinyatakan masih telap berlaku sepanjang
tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru
berdasarkan Peraturan Daerah ini.
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 81 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 81, memuat:
Pada saat Peraturan Daerah ini rnulai berlaku, semua
pengaturan hukurn tertulis yang merupakan pengaturan
pelaksanaan dari berbagai peraturan hukum tertulis yang
ada selama ini, dinyatakan masih telap berlaku sepanjang
tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru
berdasarkan Peraturan Daerah ini.
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 81 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 81 berbunyi:
Pada saat Peraturan Daerah ini rnulai berlaku, semua
pengaturan hukurn tertulis yang merupakan pengaturan
pelaksanaan dari berbagai peraturan hukum tertulis yang
ada selama ini, dinyatakan masih telap berlaku sepanjang
tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru
berdasarkan Peraturan Daerah ini.
|
Apa substansi hukum dari Pasal 81 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 81, adalah:
Pada saat Peraturan Daerah ini rnulai berlaku, semua
pengaturan hukurn tertulis yang merupakan pengaturan
pelaksanaan dari berbagai peraturan hukum tertulis yang
ada selama ini, dinyatakan masih telap berlaku sepanjang
tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru
berdasarkan Peraturan Daerah ini.
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 81 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 81 menjelaskan:
Pada saat Peraturan Daerah ini rnulai berlaku, semua
pengaturan hukurn tertulis yang merupakan pengaturan
pelaksanaan dari berbagai peraturan hukum tertulis yang
ada selama ini, dinyatakan masih telap berlaku sepanjang
tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru
berdasarkan Peraturan Daerah ini.
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 pada Pasal 82?
|
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 82 menyebutkan bahwa:
Pcraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah 1m
ditetapkan paling lama 6 (cnam) bulan scjak Peraturan
Dacrah ini diundangkan.
Peraturan Daerah
diundangkan. Pasal 83
ini mulai bcrlaku pada tanggal
49
orang mengetahuinya, memerintahkan Agar setiap
Pengundan gan
penempa tannya
Situbondo.
Diundangkan di Sit.ubondo
padatanggal,19 }'_'; --~~'i
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO, Pera tu ran Dae rah 1m dengan
dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Ditetapkan di Situbondo _ , ,
pada tanggal 3 0 ~;..,. ...1. H
BUPATI SITUBONDO ,
DADANG WIGlARTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR {p
te~
. A(i'S'-w~ t --, !
'·-···· ......... .
l<A.KLH
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 Pasal 82?
|
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 82 mengatur sebagai berikut:
Pcraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah 1m
ditetapkan paling lama 6 (cnam) bulan scjak Peraturan
Dacrah ini diundangkan.
Peraturan Daerah
diundangkan. Pasal 83
ini mulai bcrlaku pada tanggal
49
orang mengetahuinya, memerintahkan Agar setiap
Pengundan gan
penempa tannya
Situbondo.
Diundangkan di Sit.ubondo
padatanggal,19 }'_'; --~~'i
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO, Pera tu ran Dae rah 1m dengan
dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Ditetapkan di Situbondo _ , ,
pada tanggal 3 0 ~;..,. ...1. H
BUPATI SITUBONDO ,
DADANG WIGlARTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR {p
te~
. A(i'S'-w~ t --, !
'·-···· ......... .
l<A.KLH
|
Apa bunyi lengkap Pasal 82 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 82 dinyatakan:
Pcraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah 1m
ditetapkan paling lama 6 (cnam) bulan scjak Peraturan
Dacrah ini diundangkan.
Peraturan Daerah
diundangkan. Pasal 83
ini mulai bcrlaku pada tanggal
49
orang mengetahuinya, memerintahkan Agar setiap
Pengundan gan
penempa tannya
Situbondo.
Diundangkan di Sit.ubondo
padatanggal,19 }'_'; --~~'i
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO, Pera tu ran Dae rah 1m dengan
dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Ditetapkan di Situbondo _ , ,
pada tanggal 3 0 ~;..,. ...1. H
BUPATI SITUBONDO ,
DADANG WIGlARTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR {p
te~
. A(i'S'-w~ t --, !
'·-···· ......... .
l<A.KLH
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 82 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, ketentuan pada BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 82 berbunyi:
Pcraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah 1m
ditetapkan paling lama 6 (cnam) bulan scjak Peraturan
Dacrah ini diundangkan.
Peraturan Daerah
diundangkan. Pasal 83
ini mulai bcrlaku pada tanggal
49
orang mengetahuinya, memerintahkan Agar setiap
Pengundan gan
penempa tannya
Situbondo.
Diundangkan di Sit.ubondo
padatanggal,19 }'_'; --~~'i
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO, Pera tu ran Dae rah 1m dengan
dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Ditetapkan di Situbondo _ , ,
pada tanggal 3 0 ~;..,. ...1. H
BUPATI SITUBONDO ,
DADANG WIGlARTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR {p
te~
. A(i'S'-w~ t --, !
'·-···· ......... .
l<A.KLH
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 82 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 82 menetapkan:
Pcraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah 1m
ditetapkan paling lama 6 (cnam) bulan scjak Peraturan
Dacrah ini diundangkan.
Peraturan Daerah
diundangkan. Pasal 83
ini mulai bcrlaku pada tanggal
49
orang mengetahuinya, memerintahkan Agar setiap
Pengundan gan
penempa tannya
Situbondo.
Diundangkan di Sit.ubondo
padatanggal,19 }'_'; --~~'i
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO, Pera tu ran Dae rah 1m dengan
dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Ditetapkan di Situbondo _ , ,
pada tanggal 3 0 ~;..,. ...1. H
BUPATI SITUBONDO ,
DADANG WIGlARTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR {p
te~
. A(i'S'-w~ t --, !
'·-···· ......... .
l<A.KLH
|
Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014, apa isi dari Pasal 82?
|
Pasal Pasal 82 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP, menyatakan:
Pcraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah 1m
ditetapkan paling lama 6 (cnam) bulan scjak Peraturan
Dacrah ini diundangkan.
Peraturan Daerah
diundangkan. Pasal 83
ini mulai bcrlaku pada tanggal
49
orang mengetahuinya, memerintahkan Agar setiap
Pengundan gan
penempa tannya
Situbondo.
Diundangkan di Sit.ubondo
padatanggal,19 }'_'; --~~'i
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO, Pera tu ran Dae rah 1m dengan
dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Ditetapkan di Situbondo _ , ,
pada tanggal 3 0 ~;..,. ...1. H
BUPATI SITUBONDO ,
DADANG WIGlARTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR {p
te~
. A(i'S'-w~ t --, !
'·-···· ......... .
l<A.KLH
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 82 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 82, memuat:
Pcraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah 1m
ditetapkan paling lama 6 (cnam) bulan scjak Peraturan
Dacrah ini diundangkan.
Peraturan Daerah
diundangkan. Pasal 83
ini mulai bcrlaku pada tanggal
49
orang mengetahuinya, memerintahkan Agar setiap
Pengundan gan
penempa tannya
Situbondo.
Diundangkan di Sit.ubondo
padatanggal,19 }'_'; --~~'i
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO, Pera tu ran Dae rah 1m dengan
dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Ditetapkan di Situbondo _ , ,
pada tanggal 3 0 ~;..,. ...1. H
BUPATI SITUBONDO ,
DADANG WIGlARTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR {p
te~
. A(i'S'-w~ t --, !
'·-···· ......... .
l<A.KLH
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 82 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 82 berbunyi:
Pcraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah 1m
ditetapkan paling lama 6 (cnam) bulan scjak Peraturan
Dacrah ini diundangkan.
Peraturan Daerah
diundangkan. Pasal 83
ini mulai bcrlaku pada tanggal
49
orang mengetahuinya, memerintahkan Agar setiap
Pengundan gan
penempa tannya
Situbondo.
Diundangkan di Sit.ubondo
padatanggal,19 }'_'; --~~'i
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO, Pera tu ran Dae rah 1m dengan
dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Ditetapkan di Situbondo _ , ,
pada tanggal 3 0 ~;..,. ...1. H
BUPATI SITUBONDO ,
DADANG WIGlARTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR {p
te~
. A(i'S'-w~ t --, !
'·-···· ......... .
l<A.KLH
|
Apa substansi hukum dari Pasal 82 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 82, adalah:
Pcraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah 1m
ditetapkan paling lama 6 (cnam) bulan scjak Peraturan
Dacrah ini diundangkan.
Peraturan Daerah
diundangkan. Pasal 83
ini mulai bcrlaku pada tanggal
49
orang mengetahuinya, memerintahkan Agar setiap
Pengundan gan
penempa tannya
Situbondo.
Diundangkan di Sit.ubondo
padatanggal,19 }'_'; --~~'i
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO, Pera tu ran Dae rah 1m dengan
dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Ditetapkan di Situbondo _ , ,
pada tanggal 3 0 ~;..,. ...1. H
BUPATI SITUBONDO ,
DADANG WIGlARTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR {p
te~
. A(i'S'-w~ t --, !
'·-···· ......... .
l<A.KLH
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 82 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XVIII - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 82 menjelaskan:
Pcraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah 1m
ditetapkan paling lama 6 (cnam) bulan scjak Peraturan
Dacrah ini diundangkan.
Peraturan Daerah
diundangkan. Pasal 83
ini mulai bcrlaku pada tanggal
49
orang mengetahuinya, memerintahkan Agar setiap
Pengundan gan
penempa tannya
Situbondo.
Diundangkan di Sit.ubondo
padatanggal,19 }'_'; --~~'i
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO, Pera tu ran Dae rah 1m dengan
dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Ditetapkan di Situbondo _ , ,
pada tanggal 3 0 ~;..,. ...1. H
BUPATI SITUBONDO ,
DADANG WIGlARTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR {p
te~
. A(i'S'-w~ t --, !
'·-···· ......... .
l<A.KLH
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009 pada Pasal 1?
|
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, Pasal 1 menyebutkan bahwa:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 200 9
sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah : Rp.461.640.870.486,37 ,-
2. Belanja Daerah : Rp.521.235.274.502,50 ,-
Surplus/(Defisit) :Rp. (59.594.404.016,13 )
3. Pembiayaan Daerah :
Penerimaan : Rp. 64.270.035.977,60 ,-
Pengeluaran : Rp. 4.675.631.961,47 ,- (-)
Pembiayaan Neto : Rp. 59.594.404.016,13 ,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. –
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 1?
|
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 200 9
sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah : Rp.461.640.870.486,37 ,-
2. Belanja Daerah : Rp.521.235.274.502,50 ,-
Surplus/(Defisit) :Rp. (59.594.404.016,13 )
3. Pembiayaan Daerah :
Penerimaan : Rp. 64.270.035.977,60 ,-
Pengeluaran : Rp. 4.675.631.961,47 ,- (-)
Pembiayaan Neto : Rp. 59.594.404.016,13 ,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. –
|
Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, pada , Pasal 1 dinyatakan:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 200 9
sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah : Rp.461.640.870.486,37 ,-
2. Belanja Daerah : Rp.521.235.274.502,50 ,-
Surplus/(Defisit) :Rp. (59.594.404.016,13 )
3. Pembiayaan Daerah :
Penerimaan : Rp. 64.270.035.977,60 ,-
Pengeluaran : Rp. 4.675.631.961,47 ,- (-)
Pembiayaan Neto : Rp. 59.594.404.016,13 ,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. –
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009.
|
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 200 9
sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah : Rp.461.640.870.486,37 ,-
2. Belanja Daerah : Rp.521.235.274.502,50 ,-
Surplus/(Defisit) :Rp. (59.594.404.016,13 )
3. Pembiayaan Daerah :
Penerimaan : Rp. 64.270.035.977,60 ,-
Pengeluaran : Rp. 4.675.631.961,47 ,- (-)
Pembiayaan Neto : Rp. 59.594.404.016,13 ,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. –
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009?
|
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, Pasal 1 menetapkan:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 200 9
sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah : Rp.461.640.870.486,37 ,-
2. Belanja Daerah : Rp.521.235.274.502,50 ,-
Surplus/(Defisit) :Rp. (59.594.404.016,13 )
3. Pembiayaan Daerah :
Penerimaan : Rp. 64.270.035.977,60 ,-
Pengeluaran : Rp. 4.675.631.961,47 ,- (-)
Pembiayaan Neto : Rp. 59.594.404.016,13 ,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. –
|
Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009, apa isi dari Pasal 1?
|
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, pada , menyatakan:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 200 9
sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah : Rp.461.640.870.486,37 ,-
2. Belanja Daerah : Rp.521.235.274.502,50 ,-
Surplus/(Defisit) :Rp. (59.594.404.016,13 )
3. Pembiayaan Daerah :
Penerimaan : Rp. 64.270.035.977,60 ,-
Pengeluaran : Rp. 4.675.631.961,47 ,- (-)
Pembiayaan Neto : Rp. 59.594.404.016,13 ,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. –
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009?
|
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, khususnya , Pasal 1, memuat:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 200 9
sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah : Rp.461.640.870.486,37 ,-
2. Belanja Daerah : Rp.521.235.274.502,50 ,-
Surplus/(Defisit) :Rp. (59.594.404.016,13 )
3. Pembiayaan Daerah :
Penerimaan : Rp. 64.270.035.977,60 ,-
Pengeluaran : Rp. 4.675.631.961,47 ,- (-)
Pembiayaan Neto : Rp. 59.594.404.016,13 ,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. –
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009?
|
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, Pasal 1 berbunyi:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 200 9
sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah : Rp.461.640.870.486,37 ,-
2. Belanja Daerah : Rp.521.235.274.502,50 ,-
Surplus/(Defisit) :Rp. (59.594.404.016,13 )
3. Pembiayaan Daerah :
Penerimaan : Rp. 64.270.035.977,60 ,-
Pengeluaran : Rp. 4.675.631.961,47 ,- (-)
Pembiayaan Neto : Rp. 59.594.404.016,13 ,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. –
|
Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009?
|
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, khususnya , Pasal 1, adalah:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 200 9
sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah : Rp.461.640.870.486,37 ,-
2. Belanja Daerah : Rp.521.235.274.502,50 ,-
Surplus/(Defisit) :Rp. (59.594.404.016,13 )
3. Pembiayaan Daerah :
Penerimaan : Rp. 64.270.035.977,60 ,-
Pengeluaran : Rp. 4.675.631.961,47 ,- (-)
Pembiayaan Neto : Rp. 59.594.404.016,13 ,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. –
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009.
|
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, pada , Pasal 1 menjelaskan:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 200 9
sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah : Rp.461.640.870.486,37 ,-
2. Belanja Daerah : Rp.521.235.274.502,50 ,-
Surplus/(Defisit) :Rp. (59.594.404.016,13 )
3. Pembiayaan Daerah :
Penerimaan : Rp. 64.270.035.977,60 ,-
Pengeluaran : Rp. 4.675.631.961,47 ,- (-)
Pembiayaan Neto : Rp. 59.594.404.016,13 ,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. –
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009 pada Pasal 2?
|
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, Pasal 2 menyebutkan bahwa:
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri
dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah :Rp. 20.806.225.5 36,39, -
b. Dana Perimbangan sejumlah : Rp.429.678.947.640,98, -
c. Lain-lain Pendapatan Daerah :Rp. 11.155.697.309,00, -
Yang sah sejumlah
7
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak Daerah sej umlah : Rp. 2.742.460.200, -
b. Retribusi Daerah sejumlah : Rp. 10.1 81.078.500,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan sejumlah : Rp. 1.437.363.16 8,00,-
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah : Rp. 6.4 45.323.668,39 ,-
Yang sah sejumlah
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil sejumlah : Rp. 45.895.447.640,98 ,-
b. Dana Alokasi Umum sejumlah : Rp.334.059.500.000,00 ,-
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah : Rp. 49.724.000.000,00 ,-
(4) Lain -lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf (c) terdiri dari jenis pendapatan :
a. Hibah sejumlah : Rp. NIHIL
b. Dana Darurat sejumlah : Rp. NIHIL
c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah : Rp.11.155.697.309, -
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi : Rp. NIHIL
Khusus sejumlah
e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau : Rp. NIHIL
Pemerintah Daerah lainnya sejumlah
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 2?
|
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, Pasal 2 mengatur sebagai berikut:
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri
dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah :Rp. 20.806.225.5 36,39, -
b. Dana Perimbangan sejumlah : Rp.429.678.947.640,98, -
c. Lain-lain Pendapatan Daerah :Rp. 11.155.697.309,00, -
Yang sah sejumlah
7
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak Daerah sej umlah : Rp. 2.742.460.200, -
b. Retribusi Daerah sejumlah : Rp. 10.1 81.078.500,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan sejumlah : Rp. 1.437.363.16 8,00,-
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah : Rp. 6.4 45.323.668,39 ,-
Yang sah sejumlah
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil sejumlah : Rp. 45.895.447.640,98 ,-
b. Dana Alokasi Umum sejumlah : Rp.334.059.500.000,00 ,-
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah : Rp. 49.724.000.000,00 ,-
(4) Lain -lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf (c) terdiri dari jenis pendapatan :
a. Hibah sejumlah : Rp. NIHIL
b. Dana Darurat sejumlah : Rp. NIHIL
c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah : Rp.11.155.697.309, -
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi : Rp. NIHIL
Khusus sejumlah
e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau : Rp. NIHIL
Pemerintah Daerah lainnya sejumlah
|
Apa bunyi lengkap Pasal 2 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, pada , Pasal 2 dinyatakan:
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri
dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah :Rp. 20.806.225.5 36,39, -
b. Dana Perimbangan sejumlah : Rp.429.678.947.640,98, -
c. Lain-lain Pendapatan Daerah :Rp. 11.155.697.309,00, -
Yang sah sejumlah
7
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak Daerah sej umlah : Rp. 2.742.460.200, -
b. Retribusi Daerah sejumlah : Rp. 10.1 81.078.500,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan sejumlah : Rp. 1.437.363.16 8,00,-
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah : Rp. 6.4 45.323.668,39 ,-
Yang sah sejumlah
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil sejumlah : Rp. 45.895.447.640,98 ,-
b. Dana Alokasi Umum sejumlah : Rp.334.059.500.000,00 ,-
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah : Rp. 49.724.000.000,00 ,-
(4) Lain -lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf (c) terdiri dari jenis pendapatan :
a. Hibah sejumlah : Rp. NIHIL
b. Dana Darurat sejumlah : Rp. NIHIL
c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah : Rp.11.155.697.309, -
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi : Rp. NIHIL
Khusus sejumlah
e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau : Rp. NIHIL
Pemerintah Daerah lainnya sejumlah
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 2 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009.
|
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, ketentuan pada , Pasal 2 berbunyi:
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri
dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah :Rp. 20.806.225.5 36,39, -
b. Dana Perimbangan sejumlah : Rp.429.678.947.640,98, -
c. Lain-lain Pendapatan Daerah :Rp. 11.155.697.309,00, -
Yang sah sejumlah
7
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak Daerah sej umlah : Rp. 2.742.460.200, -
b. Retribusi Daerah sejumlah : Rp. 10.1 81.078.500,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan sejumlah : Rp. 1.437.363.16 8,00,-
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah : Rp. 6.4 45.323.668,39 ,-
Yang sah sejumlah
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil sejumlah : Rp. 45.895.447.640,98 ,-
b. Dana Alokasi Umum sejumlah : Rp.334.059.500.000,00 ,-
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah : Rp. 49.724.000.000,00 ,-
(4) Lain -lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf (c) terdiri dari jenis pendapatan :
a. Hibah sejumlah : Rp. NIHIL
b. Dana Darurat sejumlah : Rp. NIHIL
c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah : Rp.11.155.697.309, -
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi : Rp. NIHIL
Khusus sejumlah
e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau : Rp. NIHIL
Pemerintah Daerah lainnya sejumlah
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009?
|
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, Pasal 2 menetapkan:
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri
dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah :Rp. 20.806.225.5 36,39, -
b. Dana Perimbangan sejumlah : Rp.429.678.947.640,98, -
c. Lain-lain Pendapatan Daerah :Rp. 11.155.697.309,00, -
Yang sah sejumlah
7
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak Daerah sej umlah : Rp. 2.742.460.200, -
b. Retribusi Daerah sejumlah : Rp. 10.1 81.078.500,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan sejumlah : Rp. 1.437.363.16 8,00,-
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah : Rp. 6.4 45.323.668,39 ,-
Yang sah sejumlah
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil sejumlah : Rp. 45.895.447.640,98 ,-
b. Dana Alokasi Umum sejumlah : Rp.334.059.500.000,00 ,-
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah : Rp. 49.724.000.000,00 ,-
(4) Lain -lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf (c) terdiri dari jenis pendapatan :
a. Hibah sejumlah : Rp. NIHIL
b. Dana Darurat sejumlah : Rp. NIHIL
c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah : Rp.11.155.697.309, -
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi : Rp. NIHIL
Khusus sejumlah
e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau : Rp. NIHIL
Pemerintah Daerah lainnya sejumlah
|
Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009, apa isi dari Pasal 2?
|
Pasal Pasal 2 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, pada , menyatakan:
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri
dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah :Rp. 20.806.225.5 36,39, -
b. Dana Perimbangan sejumlah : Rp.429.678.947.640,98, -
c. Lain-lain Pendapatan Daerah :Rp. 11.155.697.309,00, -
Yang sah sejumlah
7
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak Daerah sej umlah : Rp. 2.742.460.200, -
b. Retribusi Daerah sejumlah : Rp. 10.1 81.078.500,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan sejumlah : Rp. 1.437.363.16 8,00,-
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah : Rp. 6.4 45.323.668,39 ,-
Yang sah sejumlah
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil sejumlah : Rp. 45.895.447.640,98 ,-
b. Dana Alokasi Umum sejumlah : Rp.334.059.500.000,00 ,-
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah : Rp. 49.724.000.000,00 ,-
(4) Lain -lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf (c) terdiri dari jenis pendapatan :
a. Hibah sejumlah : Rp. NIHIL
b. Dana Darurat sejumlah : Rp. NIHIL
c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah : Rp.11.155.697.309, -
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi : Rp. NIHIL
Khusus sejumlah
e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau : Rp. NIHIL
Pemerintah Daerah lainnya sejumlah
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009?
|
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, khususnya , Pasal 2, memuat:
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri
dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah :Rp. 20.806.225.5 36,39, -
b. Dana Perimbangan sejumlah : Rp.429.678.947.640,98, -
c. Lain-lain Pendapatan Daerah :Rp. 11.155.697.309,00, -
Yang sah sejumlah
7
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak Daerah sej umlah : Rp. 2.742.460.200, -
b. Retribusi Daerah sejumlah : Rp. 10.1 81.078.500,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan sejumlah : Rp. 1.437.363.16 8,00,-
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah : Rp. 6.4 45.323.668,39 ,-
Yang sah sejumlah
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil sejumlah : Rp. 45.895.447.640,98 ,-
b. Dana Alokasi Umum sejumlah : Rp.334.059.500.000,00 ,-
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah : Rp. 49.724.000.000,00 ,-
(4) Lain -lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf (c) terdiri dari jenis pendapatan :
a. Hibah sejumlah : Rp. NIHIL
b. Dana Darurat sejumlah : Rp. NIHIL
c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah : Rp.11.155.697.309, -
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi : Rp. NIHIL
Khusus sejumlah
e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau : Rp. NIHIL
Pemerintah Daerah lainnya sejumlah
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 2 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009?
|
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, Pasal 2 berbunyi:
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri
dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah :Rp. 20.806.225.5 36,39, -
b. Dana Perimbangan sejumlah : Rp.429.678.947.640,98, -
c. Lain-lain Pendapatan Daerah :Rp. 11.155.697.309,00, -
Yang sah sejumlah
7
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak Daerah sej umlah : Rp. 2.742.460.200, -
b. Retribusi Daerah sejumlah : Rp. 10.1 81.078.500,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan sejumlah : Rp. 1.437.363.16 8,00,-
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah : Rp. 6.4 45.323.668,39 ,-
Yang sah sejumlah
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil sejumlah : Rp. 45.895.447.640,98 ,-
b. Dana Alokasi Umum sejumlah : Rp.334.059.500.000,00 ,-
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah : Rp. 49.724.000.000,00 ,-
(4) Lain -lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf (c) terdiri dari jenis pendapatan :
a. Hibah sejumlah : Rp. NIHIL
b. Dana Darurat sejumlah : Rp. NIHIL
c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah : Rp.11.155.697.309, -
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi : Rp. NIHIL
Khusus sejumlah
e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau : Rp. NIHIL
Pemerintah Daerah lainnya sejumlah
|
Apa substansi hukum dari Pasal 2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009?
|
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, khususnya , Pasal 2, adalah:
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri
dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah :Rp. 20.806.225.5 36,39, -
b. Dana Perimbangan sejumlah : Rp.429.678.947.640,98, -
c. Lain-lain Pendapatan Daerah :Rp. 11.155.697.309,00, -
Yang sah sejumlah
7
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak Daerah sej umlah : Rp. 2.742.460.200, -
b. Retribusi Daerah sejumlah : Rp. 10.1 81.078.500,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan sejumlah : Rp. 1.437.363.16 8,00,-
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah : Rp. 6.4 45.323.668,39 ,-
Yang sah sejumlah
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil sejumlah : Rp. 45.895.447.640,98 ,-
b. Dana Alokasi Umum sejumlah : Rp.334.059.500.000,00 ,-
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah : Rp. 49.724.000.000,00 ,-
(4) Lain -lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf (c) terdiri dari jenis pendapatan :
a. Hibah sejumlah : Rp. NIHIL
b. Dana Darurat sejumlah : Rp. NIHIL
c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah : Rp.11.155.697.309, -
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi : Rp. NIHIL
Khusus sejumlah
e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau : Rp. NIHIL
Pemerintah Daerah lainnya sejumlah
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009.
|
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, pada , Pasal 2 menjelaskan:
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri
dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah :Rp. 20.806.225.5 36,39, -
b. Dana Perimbangan sejumlah : Rp.429.678.947.640,98, -
c. Lain-lain Pendapatan Daerah :Rp. 11.155.697.309,00, -
Yang sah sejumlah
7
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak Daerah sej umlah : Rp. 2.742.460.200, -
b. Retribusi Daerah sejumlah : Rp. 10.1 81.078.500,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan sejumlah : Rp. 1.437.363.16 8,00,-
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah : Rp. 6.4 45.323.668,39 ,-
Yang sah sejumlah
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil sejumlah : Rp. 45.895.447.640,98 ,-
b. Dana Alokasi Umum sejumlah : Rp.334.059.500.000,00 ,-
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah : Rp. 49.724.000.000,00 ,-
(4) Lain -lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf (c) terdiri dari jenis pendapatan :
a. Hibah sejumlah : Rp. NIHIL
b. Dana Darurat sejumlah : Rp. NIHIL
c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah : Rp.11.155.697.309, -
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi : Rp. NIHIL
Khusus sejumlah
e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau : Rp. NIHIL
Pemerintah Daerah lainnya sejumlah
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009 pada Pasal 3?
|
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, Pasal 3 menyebutkan bahwa:
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimak sud dalam Pasal 1 terdiri dari
a. Belanja Tidak Langsung
sejumlah : Rp. 342.292.449.553,00 ,-
b. Belanja Langsung sejumlah : Rp. 178.942.824.969,50 ,-
8(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dima ksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 298.215.792.749,99 ,-
b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 2.317.318.033,01 ,-
c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 2.072.000.000,00 ,-
d. Bantuan Hibah sejumlah Rp. 10.347.700.000,00 ,-
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 6.339.638.750,00 ,-
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. NIHIL
g. Belanja Bantuan Keuangan
sejumlah Rp. 2 0.000.000.000,00 ,-
h. Belanja Tidak Terduga
sejumlah Rp. 3.000.000.000 ,00,-
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 25.970.504.082,00 ,-
b. Belanja Barang dan
Jasa sejumlah Rp. 75.020.396.551,50 ,-
c. Belanja Modal sejumlah Rp. 77.951.924.336,00 ,-
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 3?
|
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, Pasal 3 mengatur sebagai berikut:
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimak sud dalam Pasal 1 terdiri dari
a. Belanja Tidak Langsung
sejumlah : Rp. 342.292.449.553,00 ,-
b. Belanja Langsung sejumlah : Rp. 178.942.824.969,50 ,-
8(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dima ksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 298.215.792.749,99 ,-
b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 2.317.318.033,01 ,-
c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 2.072.000.000,00 ,-
d. Bantuan Hibah sejumlah Rp. 10.347.700.000,00 ,-
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 6.339.638.750,00 ,-
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. NIHIL
g. Belanja Bantuan Keuangan
sejumlah Rp. 2 0.000.000.000,00 ,-
h. Belanja Tidak Terduga
sejumlah Rp. 3.000.000.000 ,00,-
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 25.970.504.082,00 ,-
b. Belanja Barang dan
Jasa sejumlah Rp. 75.020.396.551,50 ,-
c. Belanja Modal sejumlah Rp. 77.951.924.336,00 ,-
|
Apa bunyi lengkap Pasal 3 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, pada , Pasal 3 dinyatakan:
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimak sud dalam Pasal 1 terdiri dari
a. Belanja Tidak Langsung
sejumlah : Rp. 342.292.449.553,00 ,-
b. Belanja Langsung sejumlah : Rp. 178.942.824.969,50 ,-
8(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dima ksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 298.215.792.749,99 ,-
b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 2.317.318.033,01 ,-
c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 2.072.000.000,00 ,-
d. Bantuan Hibah sejumlah Rp. 10.347.700.000,00 ,-
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 6.339.638.750,00 ,-
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. NIHIL
g. Belanja Bantuan Keuangan
sejumlah Rp. 2 0.000.000.000,00 ,-
h. Belanja Tidak Terduga
sejumlah Rp. 3.000.000.000 ,00,-
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 25.970.504.082,00 ,-
b. Belanja Barang dan
Jasa sejumlah Rp. 75.020.396.551,50 ,-
c. Belanja Modal sejumlah Rp. 77.951.924.336,00 ,-
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 3 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009.
|
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, ketentuan pada , Pasal 3 berbunyi:
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimak sud dalam Pasal 1 terdiri dari
a. Belanja Tidak Langsung
sejumlah : Rp. 342.292.449.553,00 ,-
b. Belanja Langsung sejumlah : Rp. 178.942.824.969,50 ,-
8(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dima ksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 298.215.792.749,99 ,-
b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 2.317.318.033,01 ,-
c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 2.072.000.000,00 ,-
d. Bantuan Hibah sejumlah Rp. 10.347.700.000,00 ,-
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 6.339.638.750,00 ,-
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. NIHIL
g. Belanja Bantuan Keuangan
sejumlah Rp. 2 0.000.000.000,00 ,-
h. Belanja Tidak Terduga
sejumlah Rp. 3.000.000.000 ,00,-
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 25.970.504.082,00 ,-
b. Belanja Barang dan
Jasa sejumlah Rp. 75.020.396.551,50 ,-
c. Belanja Modal sejumlah Rp. 77.951.924.336,00 ,-
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009?
|
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, Pasal 3 menetapkan:
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimak sud dalam Pasal 1 terdiri dari
a. Belanja Tidak Langsung
sejumlah : Rp. 342.292.449.553,00 ,-
b. Belanja Langsung sejumlah : Rp. 178.942.824.969,50 ,-
8(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dima ksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 298.215.792.749,99 ,-
b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 2.317.318.033,01 ,-
c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 2.072.000.000,00 ,-
d. Bantuan Hibah sejumlah Rp. 10.347.700.000,00 ,-
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 6.339.638.750,00 ,-
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. NIHIL
g. Belanja Bantuan Keuangan
sejumlah Rp. 2 0.000.000.000,00 ,-
h. Belanja Tidak Terduga
sejumlah Rp. 3.000.000.000 ,00,-
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 25.970.504.082,00 ,-
b. Belanja Barang dan
Jasa sejumlah Rp. 75.020.396.551,50 ,-
c. Belanja Modal sejumlah Rp. 77.951.924.336,00 ,-
|
Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009, apa isi dari Pasal 3?
|
Pasal Pasal 3 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, pada , menyatakan:
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimak sud dalam Pasal 1 terdiri dari
a. Belanja Tidak Langsung
sejumlah : Rp. 342.292.449.553,00 ,-
b. Belanja Langsung sejumlah : Rp. 178.942.824.969,50 ,-
8(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dima ksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 298.215.792.749,99 ,-
b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 2.317.318.033,01 ,-
c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 2.072.000.000,00 ,-
d. Bantuan Hibah sejumlah Rp. 10.347.700.000,00 ,-
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 6.339.638.750,00 ,-
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. NIHIL
g. Belanja Bantuan Keuangan
sejumlah Rp. 2 0.000.000.000,00 ,-
h. Belanja Tidak Terduga
sejumlah Rp. 3.000.000.000 ,00,-
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 25.970.504.082,00 ,-
b. Belanja Barang dan
Jasa sejumlah Rp. 75.020.396.551,50 ,-
c. Belanja Modal sejumlah Rp. 77.951.924.336,00 ,-
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009?
|
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, khususnya , Pasal 3, memuat:
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimak sud dalam Pasal 1 terdiri dari
a. Belanja Tidak Langsung
sejumlah : Rp. 342.292.449.553,00 ,-
b. Belanja Langsung sejumlah : Rp. 178.942.824.969,50 ,-
8(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dima ksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 298.215.792.749,99 ,-
b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 2.317.318.033,01 ,-
c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 2.072.000.000,00 ,-
d. Bantuan Hibah sejumlah Rp. 10.347.700.000,00 ,-
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 6.339.638.750,00 ,-
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. NIHIL
g. Belanja Bantuan Keuangan
sejumlah Rp. 2 0.000.000.000,00 ,-
h. Belanja Tidak Terduga
sejumlah Rp. 3.000.000.000 ,00,-
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 25.970.504.082,00 ,-
b. Belanja Barang dan
Jasa sejumlah Rp. 75.020.396.551,50 ,-
c. Belanja Modal sejumlah Rp. 77.951.924.336,00 ,-
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 3 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009?
|
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, Pasal 3 berbunyi:
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimak sud dalam Pasal 1 terdiri dari
a. Belanja Tidak Langsung
sejumlah : Rp. 342.292.449.553,00 ,-
b. Belanja Langsung sejumlah : Rp. 178.942.824.969,50 ,-
8(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dima ksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 298.215.792.749,99 ,-
b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 2.317.318.033,01 ,-
c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 2.072.000.000,00 ,-
d. Bantuan Hibah sejumlah Rp. 10.347.700.000,00 ,-
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 6.339.638.750,00 ,-
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. NIHIL
g. Belanja Bantuan Keuangan
sejumlah Rp. 2 0.000.000.000,00 ,-
h. Belanja Tidak Terduga
sejumlah Rp. 3.000.000.000 ,00,-
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 25.970.504.082,00 ,-
b. Belanja Barang dan
Jasa sejumlah Rp. 75.020.396.551,50 ,-
c. Belanja Modal sejumlah Rp. 77.951.924.336,00 ,-
|
Apa substansi hukum dari Pasal 3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009?
|
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, khususnya , Pasal 3, adalah:
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimak sud dalam Pasal 1 terdiri dari
a. Belanja Tidak Langsung
sejumlah : Rp. 342.292.449.553,00 ,-
b. Belanja Langsung sejumlah : Rp. 178.942.824.969,50 ,-
8(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dima ksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 298.215.792.749,99 ,-
b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 2.317.318.033,01 ,-
c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 2.072.000.000,00 ,-
d. Bantuan Hibah sejumlah Rp. 10.347.700.000,00 ,-
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 6.339.638.750,00 ,-
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. NIHIL
g. Belanja Bantuan Keuangan
sejumlah Rp. 2 0.000.000.000,00 ,-
h. Belanja Tidak Terduga
sejumlah Rp. 3.000.000.000 ,00,-
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 25.970.504.082,00 ,-
b. Belanja Barang dan
Jasa sejumlah Rp. 75.020.396.551,50 ,-
c. Belanja Modal sejumlah Rp. 77.951.924.336,00 ,-
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009.
|
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI Nomor 1 Tahun 2009 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, pada , Pasal 3 menjelaskan:
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimak sud dalam Pasal 1 terdiri dari
a. Belanja Tidak Langsung
sejumlah : Rp. 342.292.449.553,00 ,-
b. Belanja Langsung sejumlah : Rp. 178.942.824.969,50 ,-
8(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dima ksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 298.215.792.749,99 ,-
b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 2.317.318.033,01 ,-
c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 2.072.000.000,00 ,-
d. Bantuan Hibah sejumlah Rp. 10.347.700.000,00 ,-
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 6.339.638.750,00 ,-
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. NIHIL
g. Belanja Bantuan Keuangan
sejumlah Rp. 2 0.000.000.000,00 ,-
h. Belanja Tidak Terduga
sejumlah Rp. 3.000.000.000 ,00,-
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 25.970.504.082,00 ,-
b. Belanja Barang dan
Jasa sejumlah Rp. 75.020.396.551,50 ,-
c. Belanja Modal sejumlah Rp. 77.951.924.336,00 ,-
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.