Question
stringlengths 50
3.05k
| Answer
stringlengths 72
36.7k
|
|---|---|
Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 pada Pasal 2?
|
Berdasarkan PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, BAB 11 - \, Pasal 2 menyebutkan bahwa:
'
Bendahara penerimaan SKPD harus menyetorkan seluruh penerimaan pada
akhir tahun anggaran paling lambat tanggal 30 Desember 2016.
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 Pasal 2?
|
Dalam PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, BAB 11 - \, Pasal 2 mengatur sebagai berikut:
'
Bendahara penerimaan SKPD harus menyetorkan seluruh penerimaan pada
akhir tahun anggaran paling lambat tanggal 30 Desember 2016.
|
Apa bunyi lengkap Pasal 2 dalam PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, pada BAB 11 - \, Pasal 2 dinyatakan:
'
Bendahara penerimaan SKPD harus menyetorkan seluruh penerimaan pada
akhir tahun anggaran paling lambat tanggal 30 Desember 2016.
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 2 dari PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016.
|
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, ketentuan pada BAB 11 - \, Pasal 2 berbunyi:
'
Bendahara penerimaan SKPD harus menyetorkan seluruh penerimaan pada
akhir tahun anggaran paling lambat tanggal 30 Desember 2016.
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 2 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016?
|
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, BAB 11 - \, Pasal 2 menetapkan:
'
Bendahara penerimaan SKPD harus menyetorkan seluruh penerimaan pada
akhir tahun anggaran paling lambat tanggal 30 Desember 2016.
|
Menurut PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016, apa isi dari Pasal 2?
|
Pasal Pasal 2 dalam PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, pada BAB 11 - \, menyatakan:
'
Bendahara penerimaan SKPD harus menyetorkan seluruh penerimaan pada
akhir tahun anggaran paling lambat tanggal 30 Desember 2016.
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 2 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016?
|
Substansi PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, khususnya BAB 11 - \, Pasal 2, memuat:
'
Bendahara penerimaan SKPD harus menyetorkan seluruh penerimaan pada
akhir tahun anggaran paling lambat tanggal 30 Desember 2016.
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 2 dalam PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016?
|
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, BAB 11 - \, Pasal 2 berbunyi:
'
Bendahara penerimaan SKPD harus menyetorkan seluruh penerimaan pada
akhir tahun anggaran paling lambat tanggal 30 Desember 2016.
|
Apa substansi hukum dari Pasal 2 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016?
|
Materi muatan PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, khususnya BAB 11 - \, Pasal 2, adalah:
'
Bendahara penerimaan SKPD harus menyetorkan seluruh penerimaan pada
akhir tahun anggaran paling lambat tanggal 30 Desember 2016.
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 2 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016.
|
Redaksi dari PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, pada BAB 11 - \, Pasal 2 menjelaskan:
'
Bendahara penerimaan SKPD harus menyetorkan seluruh penerimaan pada
akhir tahun anggaran paling lambat tanggal 30 Desember 2016.
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 pada Pasal 3?
|
Berdasarkan PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, BAB III - PENGAJUAN SPM DAN PENERBITAN SP2D, Pasal 3 menyebutkan bahwa:
(1) Batas pengajuan SPM-GU, SPM-TUP dan SPM-LS adalah sebagai
berikut:
a. SPM-GU harus sudah diterima DPKD paling lambat tanggal 5
Desember 2016;
b. SPM-TUP harus sudah diterima DPKD paling lambat tanggal 30
Nopember 2016;
c. SPM-LS harus sudah diterima DPKD paling lambat tanggal 20
!
Desember 2016;
d. Dalam hal SPM-TUP untuk kegiatan yang pelaksanaannya
diatas batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud
I
pada hurup b~ maka pengajuan paling lambat tanggal 19
Desember 2016; !
e. Dalam hal SPM-LS untuk kegiatan yang masa kontraknya
berakhir melebihi yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada
hurup c, maka pengajuan paling lambat tanggal 23 Desember
2016;
f. SPM-LS untuk kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi
Khusus (OAK), maka pengajuan paling lambat 3 (tiga) hari
setelah diterimanya transfer dana dari Kementrian ke rekening
kas daerah.
(2) Pengajuan SPM-GU Nihil dan SPM-TU Nihil harus sudah diterima
DPKD paling lambat tanggal 28 Desember 2016.
(3) Pengajuan SPM-Gaji bulan Januari 2017 harus sudah diterima
DPKD paling lambat tanggal 16 Desember 2016.
(4) Pengajuan SPM-Tunjangan Daerah termasuk pembayaran upah
kerja diluar jam kerja untuk pembayaran bulan Desember 2016
harus sudah diterima DPKD paling lambat tanggal 28 Desember
2016.
(5) Dalam hal terdapat ketidakhadiran PNS, maka potongan
pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (4) harus disetor ke Kas
Daerah.
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 Pasal 3?
|
Dalam PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, BAB III - PENGAJUAN SPM DAN PENERBITAN SP2D, Pasal 3 mengatur sebagai berikut:
(1) Batas pengajuan SPM-GU, SPM-TUP dan SPM-LS adalah sebagai
berikut:
a. SPM-GU harus sudah diterima DPKD paling lambat tanggal 5
Desember 2016;
b. SPM-TUP harus sudah diterima DPKD paling lambat tanggal 30
Nopember 2016;
c. SPM-LS harus sudah diterima DPKD paling lambat tanggal 20
!
Desember 2016;
d. Dalam hal SPM-TUP untuk kegiatan yang pelaksanaannya
diatas batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud
I
pada hurup b~ maka pengajuan paling lambat tanggal 19
Desember 2016; !
e. Dalam hal SPM-LS untuk kegiatan yang masa kontraknya
berakhir melebihi yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada
hurup c, maka pengajuan paling lambat tanggal 23 Desember
2016;
f. SPM-LS untuk kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi
Khusus (OAK), maka pengajuan paling lambat 3 (tiga) hari
setelah diterimanya transfer dana dari Kementrian ke rekening
kas daerah.
(2) Pengajuan SPM-GU Nihil dan SPM-TU Nihil harus sudah diterima
DPKD paling lambat tanggal 28 Desember 2016.
(3) Pengajuan SPM-Gaji bulan Januari 2017 harus sudah diterima
DPKD paling lambat tanggal 16 Desember 2016.
(4) Pengajuan SPM-Tunjangan Daerah termasuk pembayaran upah
kerja diluar jam kerja untuk pembayaran bulan Desember 2016
harus sudah diterima DPKD paling lambat tanggal 28 Desember
2016.
(5) Dalam hal terdapat ketidakhadiran PNS, maka potongan
pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (4) harus disetor ke Kas
Daerah.
|
Apa bunyi lengkap Pasal 3 dalam PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, pada BAB III - PENGAJUAN SPM DAN PENERBITAN SP2D, Pasal 3 dinyatakan:
(1) Batas pengajuan SPM-GU, SPM-TUP dan SPM-LS adalah sebagai
berikut:
a. SPM-GU harus sudah diterima DPKD paling lambat tanggal 5
Desember 2016;
b. SPM-TUP harus sudah diterima DPKD paling lambat tanggal 30
Nopember 2016;
c. SPM-LS harus sudah diterima DPKD paling lambat tanggal 20
!
Desember 2016;
d. Dalam hal SPM-TUP untuk kegiatan yang pelaksanaannya
diatas batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud
I
pada hurup b~ maka pengajuan paling lambat tanggal 19
Desember 2016; !
e. Dalam hal SPM-LS untuk kegiatan yang masa kontraknya
berakhir melebihi yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada
hurup c, maka pengajuan paling lambat tanggal 23 Desember
2016;
f. SPM-LS untuk kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi
Khusus (OAK), maka pengajuan paling lambat 3 (tiga) hari
setelah diterimanya transfer dana dari Kementrian ke rekening
kas daerah.
(2) Pengajuan SPM-GU Nihil dan SPM-TU Nihil harus sudah diterima
DPKD paling lambat tanggal 28 Desember 2016.
(3) Pengajuan SPM-Gaji bulan Januari 2017 harus sudah diterima
DPKD paling lambat tanggal 16 Desember 2016.
(4) Pengajuan SPM-Tunjangan Daerah termasuk pembayaran upah
kerja diluar jam kerja untuk pembayaran bulan Desember 2016
harus sudah diterima DPKD paling lambat tanggal 28 Desember
2016.
(5) Dalam hal terdapat ketidakhadiran PNS, maka potongan
pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (4) harus disetor ke Kas
Daerah.
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 3 dari PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016.
|
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, ketentuan pada BAB III - PENGAJUAN SPM DAN PENERBITAN SP2D, Pasal 3 berbunyi:
(1) Batas pengajuan SPM-GU, SPM-TUP dan SPM-LS adalah sebagai
berikut:
a. SPM-GU harus sudah diterima DPKD paling lambat tanggal 5
Desember 2016;
b. SPM-TUP harus sudah diterima DPKD paling lambat tanggal 30
Nopember 2016;
c. SPM-LS harus sudah diterima DPKD paling lambat tanggal 20
!
Desember 2016;
d. Dalam hal SPM-TUP untuk kegiatan yang pelaksanaannya
diatas batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud
I
pada hurup b~ maka pengajuan paling lambat tanggal 19
Desember 2016; !
e. Dalam hal SPM-LS untuk kegiatan yang masa kontraknya
berakhir melebihi yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada
hurup c, maka pengajuan paling lambat tanggal 23 Desember
2016;
f. SPM-LS untuk kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi
Khusus (OAK), maka pengajuan paling lambat 3 (tiga) hari
setelah diterimanya transfer dana dari Kementrian ke rekening
kas daerah.
(2) Pengajuan SPM-GU Nihil dan SPM-TU Nihil harus sudah diterima
DPKD paling lambat tanggal 28 Desember 2016.
(3) Pengajuan SPM-Gaji bulan Januari 2017 harus sudah diterima
DPKD paling lambat tanggal 16 Desember 2016.
(4) Pengajuan SPM-Tunjangan Daerah termasuk pembayaran upah
kerja diluar jam kerja untuk pembayaran bulan Desember 2016
harus sudah diterima DPKD paling lambat tanggal 28 Desember
2016.
(5) Dalam hal terdapat ketidakhadiran PNS, maka potongan
pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (4) harus disetor ke Kas
Daerah.
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 3 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016?
|
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, BAB III - PENGAJUAN SPM DAN PENERBITAN SP2D, Pasal 3 menetapkan:
(1) Batas pengajuan SPM-GU, SPM-TUP dan SPM-LS adalah sebagai
berikut:
a. SPM-GU harus sudah diterima DPKD paling lambat tanggal 5
Desember 2016;
b. SPM-TUP harus sudah diterima DPKD paling lambat tanggal 30
Nopember 2016;
c. SPM-LS harus sudah diterima DPKD paling lambat tanggal 20
!
Desember 2016;
d. Dalam hal SPM-TUP untuk kegiatan yang pelaksanaannya
diatas batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud
I
pada hurup b~ maka pengajuan paling lambat tanggal 19
Desember 2016; !
e. Dalam hal SPM-LS untuk kegiatan yang masa kontraknya
berakhir melebihi yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada
hurup c, maka pengajuan paling lambat tanggal 23 Desember
2016;
f. SPM-LS untuk kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi
Khusus (OAK), maka pengajuan paling lambat 3 (tiga) hari
setelah diterimanya transfer dana dari Kementrian ke rekening
kas daerah.
(2) Pengajuan SPM-GU Nihil dan SPM-TU Nihil harus sudah diterima
DPKD paling lambat tanggal 28 Desember 2016.
(3) Pengajuan SPM-Gaji bulan Januari 2017 harus sudah diterima
DPKD paling lambat tanggal 16 Desember 2016.
(4) Pengajuan SPM-Tunjangan Daerah termasuk pembayaran upah
kerja diluar jam kerja untuk pembayaran bulan Desember 2016
harus sudah diterima DPKD paling lambat tanggal 28 Desember
2016.
(5) Dalam hal terdapat ketidakhadiran PNS, maka potongan
pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (4) harus disetor ke Kas
Daerah.
|
Menurut PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016, apa isi dari Pasal 3?
|
Pasal Pasal 3 dalam PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, pada BAB III - PENGAJUAN SPM DAN PENERBITAN SP2D, menyatakan:
(1) Batas pengajuan SPM-GU, SPM-TUP dan SPM-LS adalah sebagai
berikut:
a. SPM-GU harus sudah diterima DPKD paling lambat tanggal 5
Desember 2016;
b. SPM-TUP harus sudah diterima DPKD paling lambat tanggal 30
Nopember 2016;
c. SPM-LS harus sudah diterima DPKD paling lambat tanggal 20
!
Desember 2016;
d. Dalam hal SPM-TUP untuk kegiatan yang pelaksanaannya
diatas batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud
I
pada hurup b~ maka pengajuan paling lambat tanggal 19
Desember 2016; !
e. Dalam hal SPM-LS untuk kegiatan yang masa kontraknya
berakhir melebihi yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada
hurup c, maka pengajuan paling lambat tanggal 23 Desember
2016;
f. SPM-LS untuk kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi
Khusus (OAK), maka pengajuan paling lambat 3 (tiga) hari
setelah diterimanya transfer dana dari Kementrian ke rekening
kas daerah.
(2) Pengajuan SPM-GU Nihil dan SPM-TU Nihil harus sudah diterima
DPKD paling lambat tanggal 28 Desember 2016.
(3) Pengajuan SPM-Gaji bulan Januari 2017 harus sudah diterima
DPKD paling lambat tanggal 16 Desember 2016.
(4) Pengajuan SPM-Tunjangan Daerah termasuk pembayaran upah
kerja diluar jam kerja untuk pembayaran bulan Desember 2016
harus sudah diterima DPKD paling lambat tanggal 28 Desember
2016.
(5) Dalam hal terdapat ketidakhadiran PNS, maka potongan
pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (4) harus disetor ke Kas
Daerah.
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 3 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016?
|
Substansi PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, khususnya BAB III - PENGAJUAN SPM DAN PENERBITAN SP2D, Pasal 3, memuat:
(1) Batas pengajuan SPM-GU, SPM-TUP dan SPM-LS adalah sebagai
berikut:
a. SPM-GU harus sudah diterima DPKD paling lambat tanggal 5
Desember 2016;
b. SPM-TUP harus sudah diterima DPKD paling lambat tanggal 30
Nopember 2016;
c. SPM-LS harus sudah diterima DPKD paling lambat tanggal 20
!
Desember 2016;
d. Dalam hal SPM-TUP untuk kegiatan yang pelaksanaannya
diatas batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud
I
pada hurup b~ maka pengajuan paling lambat tanggal 19
Desember 2016; !
e. Dalam hal SPM-LS untuk kegiatan yang masa kontraknya
berakhir melebihi yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada
hurup c, maka pengajuan paling lambat tanggal 23 Desember
2016;
f. SPM-LS untuk kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi
Khusus (OAK), maka pengajuan paling lambat 3 (tiga) hari
setelah diterimanya transfer dana dari Kementrian ke rekening
kas daerah.
(2) Pengajuan SPM-GU Nihil dan SPM-TU Nihil harus sudah diterima
DPKD paling lambat tanggal 28 Desember 2016.
(3) Pengajuan SPM-Gaji bulan Januari 2017 harus sudah diterima
DPKD paling lambat tanggal 16 Desember 2016.
(4) Pengajuan SPM-Tunjangan Daerah termasuk pembayaran upah
kerja diluar jam kerja untuk pembayaran bulan Desember 2016
harus sudah diterima DPKD paling lambat tanggal 28 Desember
2016.
(5) Dalam hal terdapat ketidakhadiran PNS, maka potongan
pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (4) harus disetor ke Kas
Daerah.
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 3 dalam PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016?
|
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, BAB III - PENGAJUAN SPM DAN PENERBITAN SP2D, Pasal 3 berbunyi:
(1) Batas pengajuan SPM-GU, SPM-TUP dan SPM-LS adalah sebagai
berikut:
a. SPM-GU harus sudah diterima DPKD paling lambat tanggal 5
Desember 2016;
b. SPM-TUP harus sudah diterima DPKD paling lambat tanggal 30
Nopember 2016;
c. SPM-LS harus sudah diterima DPKD paling lambat tanggal 20
!
Desember 2016;
d. Dalam hal SPM-TUP untuk kegiatan yang pelaksanaannya
diatas batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud
I
pada hurup b~ maka pengajuan paling lambat tanggal 19
Desember 2016; !
e. Dalam hal SPM-LS untuk kegiatan yang masa kontraknya
berakhir melebihi yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada
hurup c, maka pengajuan paling lambat tanggal 23 Desember
2016;
f. SPM-LS untuk kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi
Khusus (OAK), maka pengajuan paling lambat 3 (tiga) hari
setelah diterimanya transfer dana dari Kementrian ke rekening
kas daerah.
(2) Pengajuan SPM-GU Nihil dan SPM-TU Nihil harus sudah diterima
DPKD paling lambat tanggal 28 Desember 2016.
(3) Pengajuan SPM-Gaji bulan Januari 2017 harus sudah diterima
DPKD paling lambat tanggal 16 Desember 2016.
(4) Pengajuan SPM-Tunjangan Daerah termasuk pembayaran upah
kerja diluar jam kerja untuk pembayaran bulan Desember 2016
harus sudah diterima DPKD paling lambat tanggal 28 Desember
2016.
(5) Dalam hal terdapat ketidakhadiran PNS, maka potongan
pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (4) harus disetor ke Kas
Daerah.
|
Apa substansi hukum dari Pasal 3 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016?
|
Materi muatan PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, khususnya BAB III - PENGAJUAN SPM DAN PENERBITAN SP2D, Pasal 3, adalah:
(1) Batas pengajuan SPM-GU, SPM-TUP dan SPM-LS adalah sebagai
berikut:
a. SPM-GU harus sudah diterima DPKD paling lambat tanggal 5
Desember 2016;
b. SPM-TUP harus sudah diterima DPKD paling lambat tanggal 30
Nopember 2016;
c. SPM-LS harus sudah diterima DPKD paling lambat tanggal 20
!
Desember 2016;
d. Dalam hal SPM-TUP untuk kegiatan yang pelaksanaannya
diatas batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud
I
pada hurup b~ maka pengajuan paling lambat tanggal 19
Desember 2016; !
e. Dalam hal SPM-LS untuk kegiatan yang masa kontraknya
berakhir melebihi yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada
hurup c, maka pengajuan paling lambat tanggal 23 Desember
2016;
f. SPM-LS untuk kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi
Khusus (OAK), maka pengajuan paling lambat 3 (tiga) hari
setelah diterimanya transfer dana dari Kementrian ke rekening
kas daerah.
(2) Pengajuan SPM-GU Nihil dan SPM-TU Nihil harus sudah diterima
DPKD paling lambat tanggal 28 Desember 2016.
(3) Pengajuan SPM-Gaji bulan Januari 2017 harus sudah diterima
DPKD paling lambat tanggal 16 Desember 2016.
(4) Pengajuan SPM-Tunjangan Daerah termasuk pembayaran upah
kerja diluar jam kerja untuk pembayaran bulan Desember 2016
harus sudah diterima DPKD paling lambat tanggal 28 Desember
2016.
(5) Dalam hal terdapat ketidakhadiran PNS, maka potongan
pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (4) harus disetor ke Kas
Daerah.
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 3 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016.
|
Redaksi dari PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, pada BAB III - PENGAJUAN SPM DAN PENERBITAN SP2D, Pasal 3 menjelaskan:
(1) Batas pengajuan SPM-GU, SPM-TUP dan SPM-LS adalah sebagai
berikut:
a. SPM-GU harus sudah diterima DPKD paling lambat tanggal 5
Desember 2016;
b. SPM-TUP harus sudah diterima DPKD paling lambat tanggal 30
Nopember 2016;
c. SPM-LS harus sudah diterima DPKD paling lambat tanggal 20
!
Desember 2016;
d. Dalam hal SPM-TUP untuk kegiatan yang pelaksanaannya
diatas batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud
I
pada hurup b~ maka pengajuan paling lambat tanggal 19
Desember 2016; !
e. Dalam hal SPM-LS untuk kegiatan yang masa kontraknya
berakhir melebihi yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada
hurup c, maka pengajuan paling lambat tanggal 23 Desember
2016;
f. SPM-LS untuk kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi
Khusus (OAK), maka pengajuan paling lambat 3 (tiga) hari
setelah diterimanya transfer dana dari Kementrian ke rekening
kas daerah.
(2) Pengajuan SPM-GU Nihil dan SPM-TU Nihil harus sudah diterima
DPKD paling lambat tanggal 28 Desember 2016.
(3) Pengajuan SPM-Gaji bulan Januari 2017 harus sudah diterima
DPKD paling lambat tanggal 16 Desember 2016.
(4) Pengajuan SPM-Tunjangan Daerah termasuk pembayaran upah
kerja diluar jam kerja untuk pembayaran bulan Desember 2016
harus sudah diterima DPKD paling lambat tanggal 28 Desember
2016.
(5) Dalam hal terdapat ketidakhadiran PNS, maka potongan
pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (4) harus disetor ke Kas
Daerah.
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 pada Pasal 4?
|
Berdasarkan PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, BAB III - PENGAJUAN SPM DAN PENERBITAN SP2D, Pasal 4 menyebutkan bahwa:
(1) Batas penerbitan SP2D-GU, SP2D-TUP dan SP2D-LS adalah sebagai
berikut:
a. SP2D-GU dan SP2D-TUP diterbitkan paling lambat tanggal 8
Desember 2016;
b. SP2D-LS diterbitkan paling lambat tanggal 23 Desember 2016;
c. SP2D-LS sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) hurup e
dan hurup f diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung
sejak diterimanya SPM;
d. Dalam hal dana transfer diterima setelah batas waktu pada
huruf a dan huruf b, maka SP2D diterbitkan pada tanggal
diterimanya/ setelah tanggal diterima.
(2) Batas penerbitan SP2D-GU Nihil dan SP2D-TUP Nihil paling lambat
tanggal 31 Desember 2016.
BABIV
AKUNTANSI
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 Pasal 4?
|
Dalam PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, BAB III - PENGAJUAN SPM DAN PENERBITAN SP2D, Pasal 4 mengatur sebagai berikut:
(1) Batas penerbitan SP2D-GU, SP2D-TUP dan SP2D-LS adalah sebagai
berikut:
a. SP2D-GU dan SP2D-TUP diterbitkan paling lambat tanggal 8
Desember 2016;
b. SP2D-LS diterbitkan paling lambat tanggal 23 Desember 2016;
c. SP2D-LS sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) hurup e
dan hurup f diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung
sejak diterimanya SPM;
d. Dalam hal dana transfer diterima setelah batas waktu pada
huruf a dan huruf b, maka SP2D diterbitkan pada tanggal
diterimanya/ setelah tanggal diterima.
(2) Batas penerbitan SP2D-GU Nihil dan SP2D-TUP Nihil paling lambat
tanggal 31 Desember 2016.
BABIV
AKUNTANSI
|
Apa bunyi lengkap Pasal 4 dalam PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, pada BAB III - PENGAJUAN SPM DAN PENERBITAN SP2D, Pasal 4 dinyatakan:
(1) Batas penerbitan SP2D-GU, SP2D-TUP dan SP2D-LS adalah sebagai
berikut:
a. SP2D-GU dan SP2D-TUP diterbitkan paling lambat tanggal 8
Desember 2016;
b. SP2D-LS diterbitkan paling lambat tanggal 23 Desember 2016;
c. SP2D-LS sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) hurup e
dan hurup f diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung
sejak diterimanya SPM;
d. Dalam hal dana transfer diterima setelah batas waktu pada
huruf a dan huruf b, maka SP2D diterbitkan pada tanggal
diterimanya/ setelah tanggal diterima.
(2) Batas penerbitan SP2D-GU Nihil dan SP2D-TUP Nihil paling lambat
tanggal 31 Desember 2016.
BABIV
AKUNTANSI
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 4 dari PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016.
|
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, ketentuan pada BAB III - PENGAJUAN SPM DAN PENERBITAN SP2D, Pasal 4 berbunyi:
(1) Batas penerbitan SP2D-GU, SP2D-TUP dan SP2D-LS adalah sebagai
berikut:
a. SP2D-GU dan SP2D-TUP diterbitkan paling lambat tanggal 8
Desember 2016;
b. SP2D-LS diterbitkan paling lambat tanggal 23 Desember 2016;
c. SP2D-LS sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) hurup e
dan hurup f diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung
sejak diterimanya SPM;
d. Dalam hal dana transfer diterima setelah batas waktu pada
huruf a dan huruf b, maka SP2D diterbitkan pada tanggal
diterimanya/ setelah tanggal diterima.
(2) Batas penerbitan SP2D-GU Nihil dan SP2D-TUP Nihil paling lambat
tanggal 31 Desember 2016.
BABIV
AKUNTANSI
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 4 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016?
|
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, BAB III - PENGAJUAN SPM DAN PENERBITAN SP2D, Pasal 4 menetapkan:
(1) Batas penerbitan SP2D-GU, SP2D-TUP dan SP2D-LS adalah sebagai
berikut:
a. SP2D-GU dan SP2D-TUP diterbitkan paling lambat tanggal 8
Desember 2016;
b. SP2D-LS diterbitkan paling lambat tanggal 23 Desember 2016;
c. SP2D-LS sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) hurup e
dan hurup f diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung
sejak diterimanya SPM;
d. Dalam hal dana transfer diterima setelah batas waktu pada
huruf a dan huruf b, maka SP2D diterbitkan pada tanggal
diterimanya/ setelah tanggal diterima.
(2) Batas penerbitan SP2D-GU Nihil dan SP2D-TUP Nihil paling lambat
tanggal 31 Desember 2016.
BABIV
AKUNTANSI
|
Menurut PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016, apa isi dari Pasal 4?
|
Pasal Pasal 4 dalam PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, pada BAB III - PENGAJUAN SPM DAN PENERBITAN SP2D, menyatakan:
(1) Batas penerbitan SP2D-GU, SP2D-TUP dan SP2D-LS adalah sebagai
berikut:
a. SP2D-GU dan SP2D-TUP diterbitkan paling lambat tanggal 8
Desember 2016;
b. SP2D-LS diterbitkan paling lambat tanggal 23 Desember 2016;
c. SP2D-LS sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) hurup e
dan hurup f diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung
sejak diterimanya SPM;
d. Dalam hal dana transfer diterima setelah batas waktu pada
huruf a dan huruf b, maka SP2D diterbitkan pada tanggal
diterimanya/ setelah tanggal diterima.
(2) Batas penerbitan SP2D-GU Nihil dan SP2D-TUP Nihil paling lambat
tanggal 31 Desember 2016.
BABIV
AKUNTANSI
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 4 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016?
|
Substansi PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, khususnya BAB III - PENGAJUAN SPM DAN PENERBITAN SP2D, Pasal 4, memuat:
(1) Batas penerbitan SP2D-GU, SP2D-TUP dan SP2D-LS adalah sebagai
berikut:
a. SP2D-GU dan SP2D-TUP diterbitkan paling lambat tanggal 8
Desember 2016;
b. SP2D-LS diterbitkan paling lambat tanggal 23 Desember 2016;
c. SP2D-LS sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) hurup e
dan hurup f diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung
sejak diterimanya SPM;
d. Dalam hal dana transfer diterima setelah batas waktu pada
huruf a dan huruf b, maka SP2D diterbitkan pada tanggal
diterimanya/ setelah tanggal diterima.
(2) Batas penerbitan SP2D-GU Nihil dan SP2D-TUP Nihil paling lambat
tanggal 31 Desember 2016.
BABIV
AKUNTANSI
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 4 dalam PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016?
|
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, BAB III - PENGAJUAN SPM DAN PENERBITAN SP2D, Pasal 4 berbunyi:
(1) Batas penerbitan SP2D-GU, SP2D-TUP dan SP2D-LS adalah sebagai
berikut:
a. SP2D-GU dan SP2D-TUP diterbitkan paling lambat tanggal 8
Desember 2016;
b. SP2D-LS diterbitkan paling lambat tanggal 23 Desember 2016;
c. SP2D-LS sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) hurup e
dan hurup f diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung
sejak diterimanya SPM;
d. Dalam hal dana transfer diterima setelah batas waktu pada
huruf a dan huruf b, maka SP2D diterbitkan pada tanggal
diterimanya/ setelah tanggal diterima.
(2) Batas penerbitan SP2D-GU Nihil dan SP2D-TUP Nihil paling lambat
tanggal 31 Desember 2016.
BABIV
AKUNTANSI
|
Apa substansi hukum dari Pasal 4 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016?
|
Materi muatan PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, khususnya BAB III - PENGAJUAN SPM DAN PENERBITAN SP2D, Pasal 4, adalah:
(1) Batas penerbitan SP2D-GU, SP2D-TUP dan SP2D-LS adalah sebagai
berikut:
a. SP2D-GU dan SP2D-TUP diterbitkan paling lambat tanggal 8
Desember 2016;
b. SP2D-LS diterbitkan paling lambat tanggal 23 Desember 2016;
c. SP2D-LS sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) hurup e
dan hurup f diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung
sejak diterimanya SPM;
d. Dalam hal dana transfer diterima setelah batas waktu pada
huruf a dan huruf b, maka SP2D diterbitkan pada tanggal
diterimanya/ setelah tanggal diterima.
(2) Batas penerbitan SP2D-GU Nihil dan SP2D-TUP Nihil paling lambat
tanggal 31 Desember 2016.
BABIV
AKUNTANSI
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 4 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016.
|
Redaksi dari PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, pada BAB III - PENGAJUAN SPM DAN PENERBITAN SP2D, Pasal 4 menjelaskan:
(1) Batas penerbitan SP2D-GU, SP2D-TUP dan SP2D-LS adalah sebagai
berikut:
a. SP2D-GU dan SP2D-TUP diterbitkan paling lambat tanggal 8
Desember 2016;
b. SP2D-LS diterbitkan paling lambat tanggal 23 Desember 2016;
c. SP2D-LS sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) hurup e
dan hurup f diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung
sejak diterimanya SPM;
d. Dalam hal dana transfer diterima setelah batas waktu pada
huruf a dan huruf b, maka SP2D diterbitkan pada tanggal
diterimanya/ setelah tanggal diterima.
(2) Batas penerbitan SP2D-GU Nihil dan SP2D-TUP Nihil paling lambat
tanggal 31 Desember 2016.
BABIV
AKUNTANSI
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 pada Pasal 5?
|
Berdasarkan PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, BAB III - PENGAJUAN SPM DAN PENERBITAN SP2D, Pasal 5 menyebutkan bahwa:
Dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, setiap SKPD diharuskan
melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Melakukan stok opname terhadap seluruh persediaan per 31 Desember
2016 terhadap:
a. Alat tulis kantor;
b. benda berharga;
c. alat listrik;
d. bahan-bahan kebersihan;
e. bahan kimia;
f. bibit;
g. barang yang belum diserahkan kemasyarakat;
h. barang operasional lainnya;
i. obat-obatan (termasuk obat untuk tanaman dan hewan).
untuk huruf a sampai dengan huruf g perhitungan persediaan
menggunakan harga pembelian terakhir, untuk huruf h menggunakan
harga perolehan, dan untuk huruf i menggunakan metode First In First
Out (FIFO).
2. Membuat daftar/register Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan dari
tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;
3. Membuat daftar/register kontrak dalam hal SKPD memungut Retribusi
Daerah tidak menggunakan SKRD dari tanggal 1 Januari 2016 sampai
dengan tanggal 31 Desember 2016;
4. Membuat daftar umur piutang/ aging scedule bagi SKPD pengelola
pendapatan dan pengelola dana bergulir;
5. Membuat daftar/register Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang berlaku lebih dari 1 (satu)
periode akuntansi (1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember
2016);
6. Membuat daftar setoran pendapatan sebelum tahun 2016 yang tidak
tercatat pada piutang;
7. Membuat daftar setoran pendapatan yang tidak didahului dengan SKPD
ataupun SKRD;
8. Membuat daftar pembayaran piutang;
9. Membuat daftar pembayaran hutang Tahun 2015;
10. Membuat daftar memorial atas tambahan/hutang Tahun 2016;
11. Menyiapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bagi SKPD yang
dalam DPA-SKPD terdapat anggaran barang yang diserahkan kepada
pihak ketiga/masyarakat;
12. Menyiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) atas barang yang diterima
dari pemerintah pusat/provinsi/kabupaten lain/pihak ketiga lainnya;
13. Membuat daftar secara rinci atas dana yang dikelola oleh SKPD selain
dana dari APBD :
a. Dana Bantuan Operasional Sekolah;
b. Bantuan Operasional Pendidikan;
c. Bantuan Operasional Kesehatan;
d. Dana tugas pembantuan;
e. Dana dekonsentrasi;
f. Dana Jaminan Kesehatan Nasional; atau
g. Dana lainnya.
14. Membuat kertas kerja penyusutan aset tetap;
15. Membuat kertas kerja amortisasi aset tidak berwujud;
16. Melakukan entri data ke dalam aplikasi SIMBADA dan SIMKADA atas
barang yang diperoleh selain dari APBD;
17. Menyiapkan surat keputusan :
a. penghapusan barang;
b. Penilaian aset;
c. Reklasifikasi aset;
d. Mutasi aset.
18. Menyiapkan berita acara pemusnahan barang dan pelelangan barang;
19. Menyetorkan seluruh sisa UP/GU/TUP/LS paling lambat tanggal 30
Desember 2016.
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 Pasal 5?
|
Dalam PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, BAB III - PENGAJUAN SPM DAN PENERBITAN SP2D, Pasal 5 mengatur sebagai berikut:
Dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, setiap SKPD diharuskan
melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Melakukan stok opname terhadap seluruh persediaan per 31 Desember
2016 terhadap:
a. Alat tulis kantor;
b. benda berharga;
c. alat listrik;
d. bahan-bahan kebersihan;
e. bahan kimia;
f. bibit;
g. barang yang belum diserahkan kemasyarakat;
h. barang operasional lainnya;
i. obat-obatan (termasuk obat untuk tanaman dan hewan).
untuk huruf a sampai dengan huruf g perhitungan persediaan
menggunakan harga pembelian terakhir, untuk huruf h menggunakan
harga perolehan, dan untuk huruf i menggunakan metode First In First
Out (FIFO).
2. Membuat daftar/register Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan dari
tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;
3. Membuat daftar/register kontrak dalam hal SKPD memungut Retribusi
Daerah tidak menggunakan SKRD dari tanggal 1 Januari 2016 sampai
dengan tanggal 31 Desember 2016;
4. Membuat daftar umur piutang/ aging scedule bagi SKPD pengelola
pendapatan dan pengelola dana bergulir;
5. Membuat daftar/register Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang berlaku lebih dari 1 (satu)
periode akuntansi (1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember
2016);
6. Membuat daftar setoran pendapatan sebelum tahun 2016 yang tidak
tercatat pada piutang;
7. Membuat daftar setoran pendapatan yang tidak didahului dengan SKPD
ataupun SKRD;
8. Membuat daftar pembayaran piutang;
9. Membuat daftar pembayaran hutang Tahun 2015;
10. Membuat daftar memorial atas tambahan/hutang Tahun 2016;
11. Menyiapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bagi SKPD yang
dalam DPA-SKPD terdapat anggaran barang yang diserahkan kepada
pihak ketiga/masyarakat;
12. Menyiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) atas barang yang diterima
dari pemerintah pusat/provinsi/kabupaten lain/pihak ketiga lainnya;
13. Membuat daftar secara rinci atas dana yang dikelola oleh SKPD selain
dana dari APBD :
a. Dana Bantuan Operasional Sekolah;
b. Bantuan Operasional Pendidikan;
c. Bantuan Operasional Kesehatan;
d. Dana tugas pembantuan;
e. Dana dekonsentrasi;
f. Dana Jaminan Kesehatan Nasional; atau
g. Dana lainnya.
14. Membuat kertas kerja penyusutan aset tetap;
15. Membuat kertas kerja amortisasi aset tidak berwujud;
16. Melakukan entri data ke dalam aplikasi SIMBADA dan SIMKADA atas
barang yang diperoleh selain dari APBD;
17. Menyiapkan surat keputusan :
a. penghapusan barang;
b. Penilaian aset;
c. Reklasifikasi aset;
d. Mutasi aset.
18. Menyiapkan berita acara pemusnahan barang dan pelelangan barang;
19. Menyetorkan seluruh sisa UP/GU/TUP/LS paling lambat tanggal 30
Desember 2016.
|
Apa bunyi lengkap Pasal 5 dalam PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, pada BAB III - PENGAJUAN SPM DAN PENERBITAN SP2D, Pasal 5 dinyatakan:
Dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, setiap SKPD diharuskan
melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Melakukan stok opname terhadap seluruh persediaan per 31 Desember
2016 terhadap:
a. Alat tulis kantor;
b. benda berharga;
c. alat listrik;
d. bahan-bahan kebersihan;
e. bahan kimia;
f. bibit;
g. barang yang belum diserahkan kemasyarakat;
h. barang operasional lainnya;
i. obat-obatan (termasuk obat untuk tanaman dan hewan).
untuk huruf a sampai dengan huruf g perhitungan persediaan
menggunakan harga pembelian terakhir, untuk huruf h menggunakan
harga perolehan, dan untuk huruf i menggunakan metode First In First
Out (FIFO).
2. Membuat daftar/register Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan dari
tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;
3. Membuat daftar/register kontrak dalam hal SKPD memungut Retribusi
Daerah tidak menggunakan SKRD dari tanggal 1 Januari 2016 sampai
dengan tanggal 31 Desember 2016;
4. Membuat daftar umur piutang/ aging scedule bagi SKPD pengelola
pendapatan dan pengelola dana bergulir;
5. Membuat daftar/register Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang berlaku lebih dari 1 (satu)
periode akuntansi (1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember
2016);
6. Membuat daftar setoran pendapatan sebelum tahun 2016 yang tidak
tercatat pada piutang;
7. Membuat daftar setoran pendapatan yang tidak didahului dengan SKPD
ataupun SKRD;
8. Membuat daftar pembayaran piutang;
9. Membuat daftar pembayaran hutang Tahun 2015;
10. Membuat daftar memorial atas tambahan/hutang Tahun 2016;
11. Menyiapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bagi SKPD yang
dalam DPA-SKPD terdapat anggaran barang yang diserahkan kepada
pihak ketiga/masyarakat;
12. Menyiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) atas barang yang diterima
dari pemerintah pusat/provinsi/kabupaten lain/pihak ketiga lainnya;
13. Membuat daftar secara rinci atas dana yang dikelola oleh SKPD selain
dana dari APBD :
a. Dana Bantuan Operasional Sekolah;
b. Bantuan Operasional Pendidikan;
c. Bantuan Operasional Kesehatan;
d. Dana tugas pembantuan;
e. Dana dekonsentrasi;
f. Dana Jaminan Kesehatan Nasional; atau
g. Dana lainnya.
14. Membuat kertas kerja penyusutan aset tetap;
15. Membuat kertas kerja amortisasi aset tidak berwujud;
16. Melakukan entri data ke dalam aplikasi SIMBADA dan SIMKADA atas
barang yang diperoleh selain dari APBD;
17. Menyiapkan surat keputusan :
a. penghapusan barang;
b. Penilaian aset;
c. Reklasifikasi aset;
d. Mutasi aset.
18. Menyiapkan berita acara pemusnahan barang dan pelelangan barang;
19. Menyetorkan seluruh sisa UP/GU/TUP/LS paling lambat tanggal 30
Desember 2016.
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 5 dari PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016.
|
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, ketentuan pada BAB III - PENGAJUAN SPM DAN PENERBITAN SP2D, Pasal 5 berbunyi:
Dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, setiap SKPD diharuskan
melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Melakukan stok opname terhadap seluruh persediaan per 31 Desember
2016 terhadap:
a. Alat tulis kantor;
b. benda berharga;
c. alat listrik;
d. bahan-bahan kebersihan;
e. bahan kimia;
f. bibit;
g. barang yang belum diserahkan kemasyarakat;
h. barang operasional lainnya;
i. obat-obatan (termasuk obat untuk tanaman dan hewan).
untuk huruf a sampai dengan huruf g perhitungan persediaan
menggunakan harga pembelian terakhir, untuk huruf h menggunakan
harga perolehan, dan untuk huruf i menggunakan metode First In First
Out (FIFO).
2. Membuat daftar/register Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan dari
tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;
3. Membuat daftar/register kontrak dalam hal SKPD memungut Retribusi
Daerah tidak menggunakan SKRD dari tanggal 1 Januari 2016 sampai
dengan tanggal 31 Desember 2016;
4. Membuat daftar umur piutang/ aging scedule bagi SKPD pengelola
pendapatan dan pengelola dana bergulir;
5. Membuat daftar/register Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang berlaku lebih dari 1 (satu)
periode akuntansi (1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember
2016);
6. Membuat daftar setoran pendapatan sebelum tahun 2016 yang tidak
tercatat pada piutang;
7. Membuat daftar setoran pendapatan yang tidak didahului dengan SKPD
ataupun SKRD;
8. Membuat daftar pembayaran piutang;
9. Membuat daftar pembayaran hutang Tahun 2015;
10. Membuat daftar memorial atas tambahan/hutang Tahun 2016;
11. Menyiapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bagi SKPD yang
dalam DPA-SKPD terdapat anggaran barang yang diserahkan kepada
pihak ketiga/masyarakat;
12. Menyiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) atas barang yang diterima
dari pemerintah pusat/provinsi/kabupaten lain/pihak ketiga lainnya;
13. Membuat daftar secara rinci atas dana yang dikelola oleh SKPD selain
dana dari APBD :
a. Dana Bantuan Operasional Sekolah;
b. Bantuan Operasional Pendidikan;
c. Bantuan Operasional Kesehatan;
d. Dana tugas pembantuan;
e. Dana dekonsentrasi;
f. Dana Jaminan Kesehatan Nasional; atau
g. Dana lainnya.
14. Membuat kertas kerja penyusutan aset tetap;
15. Membuat kertas kerja amortisasi aset tidak berwujud;
16. Melakukan entri data ke dalam aplikasi SIMBADA dan SIMKADA atas
barang yang diperoleh selain dari APBD;
17. Menyiapkan surat keputusan :
a. penghapusan barang;
b. Penilaian aset;
c. Reklasifikasi aset;
d. Mutasi aset.
18. Menyiapkan berita acara pemusnahan barang dan pelelangan barang;
19. Menyetorkan seluruh sisa UP/GU/TUP/LS paling lambat tanggal 30
Desember 2016.
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 5 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016?
|
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, BAB III - PENGAJUAN SPM DAN PENERBITAN SP2D, Pasal 5 menetapkan:
Dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, setiap SKPD diharuskan
melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Melakukan stok opname terhadap seluruh persediaan per 31 Desember
2016 terhadap:
a. Alat tulis kantor;
b. benda berharga;
c. alat listrik;
d. bahan-bahan kebersihan;
e. bahan kimia;
f. bibit;
g. barang yang belum diserahkan kemasyarakat;
h. barang operasional lainnya;
i. obat-obatan (termasuk obat untuk tanaman dan hewan).
untuk huruf a sampai dengan huruf g perhitungan persediaan
menggunakan harga pembelian terakhir, untuk huruf h menggunakan
harga perolehan, dan untuk huruf i menggunakan metode First In First
Out (FIFO).
2. Membuat daftar/register Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan dari
tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;
3. Membuat daftar/register kontrak dalam hal SKPD memungut Retribusi
Daerah tidak menggunakan SKRD dari tanggal 1 Januari 2016 sampai
dengan tanggal 31 Desember 2016;
4. Membuat daftar umur piutang/ aging scedule bagi SKPD pengelola
pendapatan dan pengelola dana bergulir;
5. Membuat daftar/register Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang berlaku lebih dari 1 (satu)
periode akuntansi (1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember
2016);
6. Membuat daftar setoran pendapatan sebelum tahun 2016 yang tidak
tercatat pada piutang;
7. Membuat daftar setoran pendapatan yang tidak didahului dengan SKPD
ataupun SKRD;
8. Membuat daftar pembayaran piutang;
9. Membuat daftar pembayaran hutang Tahun 2015;
10. Membuat daftar memorial atas tambahan/hutang Tahun 2016;
11. Menyiapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bagi SKPD yang
dalam DPA-SKPD terdapat anggaran barang yang diserahkan kepada
pihak ketiga/masyarakat;
12. Menyiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) atas barang yang diterima
dari pemerintah pusat/provinsi/kabupaten lain/pihak ketiga lainnya;
13. Membuat daftar secara rinci atas dana yang dikelola oleh SKPD selain
dana dari APBD :
a. Dana Bantuan Operasional Sekolah;
b. Bantuan Operasional Pendidikan;
c. Bantuan Operasional Kesehatan;
d. Dana tugas pembantuan;
e. Dana dekonsentrasi;
f. Dana Jaminan Kesehatan Nasional; atau
g. Dana lainnya.
14. Membuat kertas kerja penyusutan aset tetap;
15. Membuat kertas kerja amortisasi aset tidak berwujud;
16. Melakukan entri data ke dalam aplikasi SIMBADA dan SIMKADA atas
barang yang diperoleh selain dari APBD;
17. Menyiapkan surat keputusan :
a. penghapusan barang;
b. Penilaian aset;
c. Reklasifikasi aset;
d. Mutasi aset.
18. Menyiapkan berita acara pemusnahan barang dan pelelangan barang;
19. Menyetorkan seluruh sisa UP/GU/TUP/LS paling lambat tanggal 30
Desember 2016.
|
Menurut PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016, apa isi dari Pasal 5?
|
Pasal Pasal 5 dalam PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, pada BAB III - PENGAJUAN SPM DAN PENERBITAN SP2D, menyatakan:
Dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, setiap SKPD diharuskan
melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Melakukan stok opname terhadap seluruh persediaan per 31 Desember
2016 terhadap:
a. Alat tulis kantor;
b. benda berharga;
c. alat listrik;
d. bahan-bahan kebersihan;
e. bahan kimia;
f. bibit;
g. barang yang belum diserahkan kemasyarakat;
h. barang operasional lainnya;
i. obat-obatan (termasuk obat untuk tanaman dan hewan).
untuk huruf a sampai dengan huruf g perhitungan persediaan
menggunakan harga pembelian terakhir, untuk huruf h menggunakan
harga perolehan, dan untuk huruf i menggunakan metode First In First
Out (FIFO).
2. Membuat daftar/register Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan dari
tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;
3. Membuat daftar/register kontrak dalam hal SKPD memungut Retribusi
Daerah tidak menggunakan SKRD dari tanggal 1 Januari 2016 sampai
dengan tanggal 31 Desember 2016;
4. Membuat daftar umur piutang/ aging scedule bagi SKPD pengelola
pendapatan dan pengelola dana bergulir;
5. Membuat daftar/register Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang berlaku lebih dari 1 (satu)
periode akuntansi (1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember
2016);
6. Membuat daftar setoran pendapatan sebelum tahun 2016 yang tidak
tercatat pada piutang;
7. Membuat daftar setoran pendapatan yang tidak didahului dengan SKPD
ataupun SKRD;
8. Membuat daftar pembayaran piutang;
9. Membuat daftar pembayaran hutang Tahun 2015;
10. Membuat daftar memorial atas tambahan/hutang Tahun 2016;
11. Menyiapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bagi SKPD yang
dalam DPA-SKPD terdapat anggaran barang yang diserahkan kepada
pihak ketiga/masyarakat;
12. Menyiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) atas barang yang diterima
dari pemerintah pusat/provinsi/kabupaten lain/pihak ketiga lainnya;
13. Membuat daftar secara rinci atas dana yang dikelola oleh SKPD selain
dana dari APBD :
a. Dana Bantuan Operasional Sekolah;
b. Bantuan Operasional Pendidikan;
c. Bantuan Operasional Kesehatan;
d. Dana tugas pembantuan;
e. Dana dekonsentrasi;
f. Dana Jaminan Kesehatan Nasional; atau
g. Dana lainnya.
14. Membuat kertas kerja penyusutan aset tetap;
15. Membuat kertas kerja amortisasi aset tidak berwujud;
16. Melakukan entri data ke dalam aplikasi SIMBADA dan SIMKADA atas
barang yang diperoleh selain dari APBD;
17. Menyiapkan surat keputusan :
a. penghapusan barang;
b. Penilaian aset;
c. Reklasifikasi aset;
d. Mutasi aset.
18. Menyiapkan berita acara pemusnahan barang dan pelelangan barang;
19. Menyetorkan seluruh sisa UP/GU/TUP/LS paling lambat tanggal 30
Desember 2016.
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 5 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016?
|
Substansi PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, khususnya BAB III - PENGAJUAN SPM DAN PENERBITAN SP2D, Pasal 5, memuat:
Dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, setiap SKPD diharuskan
melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Melakukan stok opname terhadap seluruh persediaan per 31 Desember
2016 terhadap:
a. Alat tulis kantor;
b. benda berharga;
c. alat listrik;
d. bahan-bahan kebersihan;
e. bahan kimia;
f. bibit;
g. barang yang belum diserahkan kemasyarakat;
h. barang operasional lainnya;
i. obat-obatan (termasuk obat untuk tanaman dan hewan).
untuk huruf a sampai dengan huruf g perhitungan persediaan
menggunakan harga pembelian terakhir, untuk huruf h menggunakan
harga perolehan, dan untuk huruf i menggunakan metode First In First
Out (FIFO).
2. Membuat daftar/register Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan dari
tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;
3. Membuat daftar/register kontrak dalam hal SKPD memungut Retribusi
Daerah tidak menggunakan SKRD dari tanggal 1 Januari 2016 sampai
dengan tanggal 31 Desember 2016;
4. Membuat daftar umur piutang/ aging scedule bagi SKPD pengelola
pendapatan dan pengelola dana bergulir;
5. Membuat daftar/register Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang berlaku lebih dari 1 (satu)
periode akuntansi (1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember
2016);
6. Membuat daftar setoran pendapatan sebelum tahun 2016 yang tidak
tercatat pada piutang;
7. Membuat daftar setoran pendapatan yang tidak didahului dengan SKPD
ataupun SKRD;
8. Membuat daftar pembayaran piutang;
9. Membuat daftar pembayaran hutang Tahun 2015;
10. Membuat daftar memorial atas tambahan/hutang Tahun 2016;
11. Menyiapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bagi SKPD yang
dalam DPA-SKPD terdapat anggaran barang yang diserahkan kepada
pihak ketiga/masyarakat;
12. Menyiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) atas barang yang diterima
dari pemerintah pusat/provinsi/kabupaten lain/pihak ketiga lainnya;
13. Membuat daftar secara rinci atas dana yang dikelola oleh SKPD selain
dana dari APBD :
a. Dana Bantuan Operasional Sekolah;
b. Bantuan Operasional Pendidikan;
c. Bantuan Operasional Kesehatan;
d. Dana tugas pembantuan;
e. Dana dekonsentrasi;
f. Dana Jaminan Kesehatan Nasional; atau
g. Dana lainnya.
14. Membuat kertas kerja penyusutan aset tetap;
15. Membuat kertas kerja amortisasi aset tidak berwujud;
16. Melakukan entri data ke dalam aplikasi SIMBADA dan SIMKADA atas
barang yang diperoleh selain dari APBD;
17. Menyiapkan surat keputusan :
a. penghapusan barang;
b. Penilaian aset;
c. Reklasifikasi aset;
d. Mutasi aset.
18. Menyiapkan berita acara pemusnahan barang dan pelelangan barang;
19. Menyetorkan seluruh sisa UP/GU/TUP/LS paling lambat tanggal 30
Desember 2016.
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 5 dalam PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016?
|
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, BAB III - PENGAJUAN SPM DAN PENERBITAN SP2D, Pasal 5 berbunyi:
Dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, setiap SKPD diharuskan
melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Melakukan stok opname terhadap seluruh persediaan per 31 Desember
2016 terhadap:
a. Alat tulis kantor;
b. benda berharga;
c. alat listrik;
d. bahan-bahan kebersihan;
e. bahan kimia;
f. bibit;
g. barang yang belum diserahkan kemasyarakat;
h. barang operasional lainnya;
i. obat-obatan (termasuk obat untuk tanaman dan hewan).
untuk huruf a sampai dengan huruf g perhitungan persediaan
menggunakan harga pembelian terakhir, untuk huruf h menggunakan
harga perolehan, dan untuk huruf i menggunakan metode First In First
Out (FIFO).
2. Membuat daftar/register Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan dari
tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;
3. Membuat daftar/register kontrak dalam hal SKPD memungut Retribusi
Daerah tidak menggunakan SKRD dari tanggal 1 Januari 2016 sampai
dengan tanggal 31 Desember 2016;
4. Membuat daftar umur piutang/ aging scedule bagi SKPD pengelola
pendapatan dan pengelola dana bergulir;
5. Membuat daftar/register Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang berlaku lebih dari 1 (satu)
periode akuntansi (1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember
2016);
6. Membuat daftar setoran pendapatan sebelum tahun 2016 yang tidak
tercatat pada piutang;
7. Membuat daftar setoran pendapatan yang tidak didahului dengan SKPD
ataupun SKRD;
8. Membuat daftar pembayaran piutang;
9. Membuat daftar pembayaran hutang Tahun 2015;
10. Membuat daftar memorial atas tambahan/hutang Tahun 2016;
11. Menyiapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bagi SKPD yang
dalam DPA-SKPD terdapat anggaran barang yang diserahkan kepada
pihak ketiga/masyarakat;
12. Menyiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) atas barang yang diterima
dari pemerintah pusat/provinsi/kabupaten lain/pihak ketiga lainnya;
13. Membuat daftar secara rinci atas dana yang dikelola oleh SKPD selain
dana dari APBD :
a. Dana Bantuan Operasional Sekolah;
b. Bantuan Operasional Pendidikan;
c. Bantuan Operasional Kesehatan;
d. Dana tugas pembantuan;
e. Dana dekonsentrasi;
f. Dana Jaminan Kesehatan Nasional; atau
g. Dana lainnya.
14. Membuat kertas kerja penyusutan aset tetap;
15. Membuat kertas kerja amortisasi aset tidak berwujud;
16. Melakukan entri data ke dalam aplikasi SIMBADA dan SIMKADA atas
barang yang diperoleh selain dari APBD;
17. Menyiapkan surat keputusan :
a. penghapusan barang;
b. Penilaian aset;
c. Reklasifikasi aset;
d. Mutasi aset.
18. Menyiapkan berita acara pemusnahan barang dan pelelangan barang;
19. Menyetorkan seluruh sisa UP/GU/TUP/LS paling lambat tanggal 30
Desember 2016.
|
Apa substansi hukum dari Pasal 5 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016?
|
Materi muatan PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, khususnya BAB III - PENGAJUAN SPM DAN PENERBITAN SP2D, Pasal 5, adalah:
Dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, setiap SKPD diharuskan
melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Melakukan stok opname terhadap seluruh persediaan per 31 Desember
2016 terhadap:
a. Alat tulis kantor;
b. benda berharga;
c. alat listrik;
d. bahan-bahan kebersihan;
e. bahan kimia;
f. bibit;
g. barang yang belum diserahkan kemasyarakat;
h. barang operasional lainnya;
i. obat-obatan (termasuk obat untuk tanaman dan hewan).
untuk huruf a sampai dengan huruf g perhitungan persediaan
menggunakan harga pembelian terakhir, untuk huruf h menggunakan
harga perolehan, dan untuk huruf i menggunakan metode First In First
Out (FIFO).
2. Membuat daftar/register Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan dari
tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;
3. Membuat daftar/register kontrak dalam hal SKPD memungut Retribusi
Daerah tidak menggunakan SKRD dari tanggal 1 Januari 2016 sampai
dengan tanggal 31 Desember 2016;
4. Membuat daftar umur piutang/ aging scedule bagi SKPD pengelola
pendapatan dan pengelola dana bergulir;
5. Membuat daftar/register Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang berlaku lebih dari 1 (satu)
periode akuntansi (1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember
2016);
6. Membuat daftar setoran pendapatan sebelum tahun 2016 yang tidak
tercatat pada piutang;
7. Membuat daftar setoran pendapatan yang tidak didahului dengan SKPD
ataupun SKRD;
8. Membuat daftar pembayaran piutang;
9. Membuat daftar pembayaran hutang Tahun 2015;
10. Membuat daftar memorial atas tambahan/hutang Tahun 2016;
11. Menyiapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bagi SKPD yang
dalam DPA-SKPD terdapat anggaran barang yang diserahkan kepada
pihak ketiga/masyarakat;
12. Menyiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) atas barang yang diterima
dari pemerintah pusat/provinsi/kabupaten lain/pihak ketiga lainnya;
13. Membuat daftar secara rinci atas dana yang dikelola oleh SKPD selain
dana dari APBD :
a. Dana Bantuan Operasional Sekolah;
b. Bantuan Operasional Pendidikan;
c. Bantuan Operasional Kesehatan;
d. Dana tugas pembantuan;
e. Dana dekonsentrasi;
f. Dana Jaminan Kesehatan Nasional; atau
g. Dana lainnya.
14. Membuat kertas kerja penyusutan aset tetap;
15. Membuat kertas kerja amortisasi aset tidak berwujud;
16. Melakukan entri data ke dalam aplikasi SIMBADA dan SIMKADA atas
barang yang diperoleh selain dari APBD;
17. Menyiapkan surat keputusan :
a. penghapusan barang;
b. Penilaian aset;
c. Reklasifikasi aset;
d. Mutasi aset.
18. Menyiapkan berita acara pemusnahan barang dan pelelangan barang;
19. Menyetorkan seluruh sisa UP/GU/TUP/LS paling lambat tanggal 30
Desember 2016.
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 5 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016.
|
Redaksi dari PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, pada BAB III - PENGAJUAN SPM DAN PENERBITAN SP2D, Pasal 5 menjelaskan:
Dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, setiap SKPD diharuskan
melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Melakukan stok opname terhadap seluruh persediaan per 31 Desember
2016 terhadap:
a. Alat tulis kantor;
b. benda berharga;
c. alat listrik;
d. bahan-bahan kebersihan;
e. bahan kimia;
f. bibit;
g. barang yang belum diserahkan kemasyarakat;
h. barang operasional lainnya;
i. obat-obatan (termasuk obat untuk tanaman dan hewan).
untuk huruf a sampai dengan huruf g perhitungan persediaan
menggunakan harga pembelian terakhir, untuk huruf h menggunakan
harga perolehan, dan untuk huruf i menggunakan metode First In First
Out (FIFO).
2. Membuat daftar/register Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan dari
tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;
3. Membuat daftar/register kontrak dalam hal SKPD memungut Retribusi
Daerah tidak menggunakan SKRD dari tanggal 1 Januari 2016 sampai
dengan tanggal 31 Desember 2016;
4. Membuat daftar umur piutang/ aging scedule bagi SKPD pengelola
pendapatan dan pengelola dana bergulir;
5. Membuat daftar/register Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang berlaku lebih dari 1 (satu)
periode akuntansi (1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember
2016);
6. Membuat daftar setoran pendapatan sebelum tahun 2016 yang tidak
tercatat pada piutang;
7. Membuat daftar setoran pendapatan yang tidak didahului dengan SKPD
ataupun SKRD;
8. Membuat daftar pembayaran piutang;
9. Membuat daftar pembayaran hutang Tahun 2015;
10. Membuat daftar memorial atas tambahan/hutang Tahun 2016;
11. Menyiapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bagi SKPD yang
dalam DPA-SKPD terdapat anggaran barang yang diserahkan kepada
pihak ketiga/masyarakat;
12. Menyiapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) atas barang yang diterima
dari pemerintah pusat/provinsi/kabupaten lain/pihak ketiga lainnya;
13. Membuat daftar secara rinci atas dana yang dikelola oleh SKPD selain
dana dari APBD :
a. Dana Bantuan Operasional Sekolah;
b. Bantuan Operasional Pendidikan;
c. Bantuan Operasional Kesehatan;
d. Dana tugas pembantuan;
e. Dana dekonsentrasi;
f. Dana Jaminan Kesehatan Nasional; atau
g. Dana lainnya.
14. Membuat kertas kerja penyusutan aset tetap;
15. Membuat kertas kerja amortisasi aset tidak berwujud;
16. Melakukan entri data ke dalam aplikasi SIMBADA dan SIMKADA atas
barang yang diperoleh selain dari APBD;
17. Menyiapkan surat keputusan :
a. penghapusan barang;
b. Penilaian aset;
c. Reklasifikasi aset;
d. Mutasi aset.
18. Menyiapkan berita acara pemusnahan barang dan pelelangan barang;
19. Menyetorkan seluruh sisa UP/GU/TUP/LS paling lambat tanggal 30
Desember 2016.
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 pada Pasal 6?
|
Berdasarkan PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, BAB III - PENGAJUAN SPM DAN PENERBITAN SP2D, Pasal 6 menyebutkan bahwa:
Untuk mendukung percepatan penyelesaian penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Angaran 2016 dipandang perlu
melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. PPK-SKPD membuat laporan keuangan SKPD tahun anggaran 2016
selanjutnya ditetapkan oleh kepala SKPD sebagai laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD;
2. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud angka 1 disampaikan kepada
PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
3. Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud angka 2 terdiri dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Laporan Operasional (LO);
c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
d. Neraca; dan
e. Catatan atas laporan keuangan.
4. Menyiapkan bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5;
5. Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud angka 2 dilampiri
dengan surat pernyataan Pengguna Anggaran bahwa pengelolaan APBD
yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan
sistem pengendalian internal dan standar akuntansi pemerintahan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
. BABV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasa17
Untuk pembayaran yang wajib diberikan oleh Pemerintah Daerah namun
ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka kekurangan tersebut dapat
diajukan pada Tahun Anggaran 2017 dengan disajikan pada Neraca per 31
Desember 2016 SKPD sebagai utang dan dicantumkan pada DPA-SKPD
Tahun Anggaran 2017.
BABVI
KETENTUAN PENUTUP
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 Pasal 6?
|
Dalam PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, BAB III - PENGAJUAN SPM DAN PENERBITAN SP2D, Pasal 6 mengatur sebagai berikut:
Untuk mendukung percepatan penyelesaian penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Angaran 2016 dipandang perlu
melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. PPK-SKPD membuat laporan keuangan SKPD tahun anggaran 2016
selanjutnya ditetapkan oleh kepala SKPD sebagai laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD;
2. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud angka 1 disampaikan kepada
PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
3. Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud angka 2 terdiri dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Laporan Operasional (LO);
c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
d. Neraca; dan
e. Catatan atas laporan keuangan.
4. Menyiapkan bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5;
5. Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud angka 2 dilampiri
dengan surat pernyataan Pengguna Anggaran bahwa pengelolaan APBD
yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan
sistem pengendalian internal dan standar akuntansi pemerintahan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
. BABV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasa17
Untuk pembayaran yang wajib diberikan oleh Pemerintah Daerah namun
ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka kekurangan tersebut dapat
diajukan pada Tahun Anggaran 2017 dengan disajikan pada Neraca per 31
Desember 2016 SKPD sebagai utang dan dicantumkan pada DPA-SKPD
Tahun Anggaran 2017.
BABVI
KETENTUAN PENUTUP
|
Apa bunyi lengkap Pasal 6 dalam PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, pada BAB III - PENGAJUAN SPM DAN PENERBITAN SP2D, Pasal 6 dinyatakan:
Untuk mendukung percepatan penyelesaian penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Angaran 2016 dipandang perlu
melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. PPK-SKPD membuat laporan keuangan SKPD tahun anggaran 2016
selanjutnya ditetapkan oleh kepala SKPD sebagai laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD;
2. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud angka 1 disampaikan kepada
PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
3. Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud angka 2 terdiri dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Laporan Operasional (LO);
c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
d. Neraca; dan
e. Catatan atas laporan keuangan.
4. Menyiapkan bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5;
5. Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud angka 2 dilampiri
dengan surat pernyataan Pengguna Anggaran bahwa pengelolaan APBD
yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan
sistem pengendalian internal dan standar akuntansi pemerintahan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
. BABV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasa17
Untuk pembayaran yang wajib diberikan oleh Pemerintah Daerah namun
ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka kekurangan tersebut dapat
diajukan pada Tahun Anggaran 2017 dengan disajikan pada Neraca per 31
Desember 2016 SKPD sebagai utang dan dicantumkan pada DPA-SKPD
Tahun Anggaran 2017.
BABVI
KETENTUAN PENUTUP
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 6 dari PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016.
|
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, ketentuan pada BAB III - PENGAJUAN SPM DAN PENERBITAN SP2D, Pasal 6 berbunyi:
Untuk mendukung percepatan penyelesaian penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Angaran 2016 dipandang perlu
melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. PPK-SKPD membuat laporan keuangan SKPD tahun anggaran 2016
selanjutnya ditetapkan oleh kepala SKPD sebagai laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD;
2. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud angka 1 disampaikan kepada
PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
3. Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud angka 2 terdiri dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Laporan Operasional (LO);
c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
d. Neraca; dan
e. Catatan atas laporan keuangan.
4. Menyiapkan bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5;
5. Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud angka 2 dilampiri
dengan surat pernyataan Pengguna Anggaran bahwa pengelolaan APBD
yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan
sistem pengendalian internal dan standar akuntansi pemerintahan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
. BABV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasa17
Untuk pembayaran yang wajib diberikan oleh Pemerintah Daerah namun
ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka kekurangan tersebut dapat
diajukan pada Tahun Anggaran 2017 dengan disajikan pada Neraca per 31
Desember 2016 SKPD sebagai utang dan dicantumkan pada DPA-SKPD
Tahun Anggaran 2017.
BABVI
KETENTUAN PENUTUP
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 6 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016?
|
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, BAB III - PENGAJUAN SPM DAN PENERBITAN SP2D, Pasal 6 menetapkan:
Untuk mendukung percepatan penyelesaian penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Angaran 2016 dipandang perlu
melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. PPK-SKPD membuat laporan keuangan SKPD tahun anggaran 2016
selanjutnya ditetapkan oleh kepala SKPD sebagai laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD;
2. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud angka 1 disampaikan kepada
PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
3. Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud angka 2 terdiri dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Laporan Operasional (LO);
c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
d. Neraca; dan
e. Catatan atas laporan keuangan.
4. Menyiapkan bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5;
5. Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud angka 2 dilampiri
dengan surat pernyataan Pengguna Anggaran bahwa pengelolaan APBD
yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan
sistem pengendalian internal dan standar akuntansi pemerintahan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
. BABV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasa17
Untuk pembayaran yang wajib diberikan oleh Pemerintah Daerah namun
ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka kekurangan tersebut dapat
diajukan pada Tahun Anggaran 2017 dengan disajikan pada Neraca per 31
Desember 2016 SKPD sebagai utang dan dicantumkan pada DPA-SKPD
Tahun Anggaran 2017.
BABVI
KETENTUAN PENUTUP
|
Menurut PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016, apa isi dari Pasal 6?
|
Pasal Pasal 6 dalam PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, pada BAB III - PENGAJUAN SPM DAN PENERBITAN SP2D, menyatakan:
Untuk mendukung percepatan penyelesaian penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Angaran 2016 dipandang perlu
melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. PPK-SKPD membuat laporan keuangan SKPD tahun anggaran 2016
selanjutnya ditetapkan oleh kepala SKPD sebagai laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD;
2. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud angka 1 disampaikan kepada
PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
3. Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud angka 2 terdiri dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Laporan Operasional (LO);
c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
d. Neraca; dan
e. Catatan atas laporan keuangan.
4. Menyiapkan bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5;
5. Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud angka 2 dilampiri
dengan surat pernyataan Pengguna Anggaran bahwa pengelolaan APBD
yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan
sistem pengendalian internal dan standar akuntansi pemerintahan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
. BABV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasa17
Untuk pembayaran yang wajib diberikan oleh Pemerintah Daerah namun
ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka kekurangan tersebut dapat
diajukan pada Tahun Anggaran 2017 dengan disajikan pada Neraca per 31
Desember 2016 SKPD sebagai utang dan dicantumkan pada DPA-SKPD
Tahun Anggaran 2017.
BABVI
KETENTUAN PENUTUP
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 6 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016?
|
Substansi PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, khususnya BAB III - PENGAJUAN SPM DAN PENERBITAN SP2D, Pasal 6, memuat:
Untuk mendukung percepatan penyelesaian penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Angaran 2016 dipandang perlu
melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. PPK-SKPD membuat laporan keuangan SKPD tahun anggaran 2016
selanjutnya ditetapkan oleh kepala SKPD sebagai laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD;
2. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud angka 1 disampaikan kepada
PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
3. Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud angka 2 terdiri dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Laporan Operasional (LO);
c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
d. Neraca; dan
e. Catatan atas laporan keuangan.
4. Menyiapkan bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5;
5. Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud angka 2 dilampiri
dengan surat pernyataan Pengguna Anggaran bahwa pengelolaan APBD
yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan
sistem pengendalian internal dan standar akuntansi pemerintahan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
. BABV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasa17
Untuk pembayaran yang wajib diberikan oleh Pemerintah Daerah namun
ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka kekurangan tersebut dapat
diajukan pada Tahun Anggaran 2017 dengan disajikan pada Neraca per 31
Desember 2016 SKPD sebagai utang dan dicantumkan pada DPA-SKPD
Tahun Anggaran 2017.
BABVI
KETENTUAN PENUTUP
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 6 dalam PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016?
|
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, BAB III - PENGAJUAN SPM DAN PENERBITAN SP2D, Pasal 6 berbunyi:
Untuk mendukung percepatan penyelesaian penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Angaran 2016 dipandang perlu
melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. PPK-SKPD membuat laporan keuangan SKPD tahun anggaran 2016
selanjutnya ditetapkan oleh kepala SKPD sebagai laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD;
2. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud angka 1 disampaikan kepada
PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
3. Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud angka 2 terdiri dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Laporan Operasional (LO);
c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
d. Neraca; dan
e. Catatan atas laporan keuangan.
4. Menyiapkan bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5;
5. Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud angka 2 dilampiri
dengan surat pernyataan Pengguna Anggaran bahwa pengelolaan APBD
yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan
sistem pengendalian internal dan standar akuntansi pemerintahan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
. BABV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasa17
Untuk pembayaran yang wajib diberikan oleh Pemerintah Daerah namun
ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka kekurangan tersebut dapat
diajukan pada Tahun Anggaran 2017 dengan disajikan pada Neraca per 31
Desember 2016 SKPD sebagai utang dan dicantumkan pada DPA-SKPD
Tahun Anggaran 2017.
BABVI
KETENTUAN PENUTUP
|
Apa substansi hukum dari Pasal 6 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016?
|
Materi muatan PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, khususnya BAB III - PENGAJUAN SPM DAN PENERBITAN SP2D, Pasal 6, adalah:
Untuk mendukung percepatan penyelesaian penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Angaran 2016 dipandang perlu
melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. PPK-SKPD membuat laporan keuangan SKPD tahun anggaran 2016
selanjutnya ditetapkan oleh kepala SKPD sebagai laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD;
2. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud angka 1 disampaikan kepada
PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
3. Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud angka 2 terdiri dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Laporan Operasional (LO);
c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
d. Neraca; dan
e. Catatan atas laporan keuangan.
4. Menyiapkan bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5;
5. Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud angka 2 dilampiri
dengan surat pernyataan Pengguna Anggaran bahwa pengelolaan APBD
yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan
sistem pengendalian internal dan standar akuntansi pemerintahan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
. BABV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasa17
Untuk pembayaran yang wajib diberikan oleh Pemerintah Daerah namun
ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka kekurangan tersebut dapat
diajukan pada Tahun Anggaran 2017 dengan disajikan pada Neraca per 31
Desember 2016 SKPD sebagai utang dan dicantumkan pada DPA-SKPD
Tahun Anggaran 2017.
BABVI
KETENTUAN PENUTUP
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 6 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016.
|
Redaksi dari PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, pada BAB III - PENGAJUAN SPM DAN PENERBITAN SP2D, Pasal 6 menjelaskan:
Untuk mendukung percepatan penyelesaian penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Angaran 2016 dipandang perlu
melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. PPK-SKPD membuat laporan keuangan SKPD tahun anggaran 2016
selanjutnya ditetapkan oleh kepala SKPD sebagai laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD;
2. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud angka 1 disampaikan kepada
PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
3. Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud angka 2 terdiri dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Laporan Operasional (LO);
c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
d. Neraca; dan
e. Catatan atas laporan keuangan.
4. Menyiapkan bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5;
5. Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud angka 2 dilampiri
dengan surat pernyataan Pengguna Anggaran bahwa pengelolaan APBD
yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan
sistem pengendalian internal dan standar akuntansi pemerintahan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
. BABV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasa17
Untuk pembayaran yang wajib diberikan oleh Pemerintah Daerah namun
ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka kekurangan tersebut dapat
diajukan pada Tahun Anggaran 2017 dengan disajikan pada Neraca per 31
Desember 2016 SKPD sebagai utang dan dicantumkan pada DPA-SKPD
Tahun Anggaran 2017.
BABVI
KETENTUAN PENUTUP
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 pada Pasal 8?
|
Berdasarkan PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, BAB III - PENGAJUAN SPM DAN PENERBITAN SP2D, Pasal 8 menyebutkan bahwa:
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat.
Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal llNopember 2016. Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal llNopember 2016.
Pit. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
TTD
NURULEDY
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,
TTD
MAS RADIN
BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2016
NOMOR: 39.
an aslinya
KUM,
M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si
NIP. 19600429 199311 1 002
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 Pasal 8?
|
Dalam PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, BAB III - PENGAJUAN SPM DAN PENERBITAN SP2D, Pasal 8 mengatur sebagai berikut:
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat.
Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal llNopember 2016. Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal llNopember 2016.
Pit. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
TTD
NURULEDY
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,
TTD
MAS RADIN
BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2016
NOMOR: 39.
an aslinya
KUM,
M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si
NIP. 19600429 199311 1 002
|
Apa bunyi lengkap Pasal 8 dalam PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, pada BAB III - PENGAJUAN SPM DAN PENERBITAN SP2D, Pasal 8 dinyatakan:
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat.
Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal llNopember 2016. Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal llNopember 2016.
Pit. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
TTD
NURULEDY
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,
TTD
MAS RADIN
BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2016
NOMOR: 39.
an aslinya
KUM,
M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si
NIP. 19600429 199311 1 002
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 8 dari PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016.
|
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, ketentuan pada BAB III - PENGAJUAN SPM DAN PENERBITAN SP2D, Pasal 8 berbunyi:
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat.
Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal llNopember 2016. Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal llNopember 2016.
Pit. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
TTD
NURULEDY
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,
TTD
MAS RADIN
BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2016
NOMOR: 39.
an aslinya
KUM,
M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si
NIP. 19600429 199311 1 002
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 8 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016?
|
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, BAB III - PENGAJUAN SPM DAN PENERBITAN SP2D, Pasal 8 menetapkan:
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat.
Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal llNopember 2016. Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal llNopember 2016.
Pit. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
TTD
NURULEDY
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,
TTD
MAS RADIN
BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2016
NOMOR: 39.
an aslinya
KUM,
M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si
NIP. 19600429 199311 1 002
|
Menurut PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016, apa isi dari Pasal 8?
|
Pasal Pasal 8 dalam PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, pada BAB III - PENGAJUAN SPM DAN PENERBITAN SP2D, menyatakan:
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat.
Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal llNopember 2016. Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal llNopember 2016.
Pit. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
TTD
NURULEDY
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,
TTD
MAS RADIN
BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2016
NOMOR: 39.
an aslinya
KUM,
M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si
NIP. 19600429 199311 1 002
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 8 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016?
|
Substansi PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, khususnya BAB III - PENGAJUAN SPM DAN PENERBITAN SP2D, Pasal 8, memuat:
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat.
Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal llNopember 2016. Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal llNopember 2016.
Pit. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
TTD
NURULEDY
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,
TTD
MAS RADIN
BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2016
NOMOR: 39.
an aslinya
KUM,
M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si
NIP. 19600429 199311 1 002
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 8 dalam PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016?
|
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, BAB III - PENGAJUAN SPM DAN PENERBITAN SP2D, Pasal 8 berbunyi:
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat.
Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal llNopember 2016. Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal llNopember 2016.
Pit. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
TTD
NURULEDY
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,
TTD
MAS RADIN
BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2016
NOMOR: 39.
an aslinya
KUM,
M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si
NIP. 19600429 199311 1 002
|
Apa substansi hukum dari Pasal 8 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016?
|
Materi muatan PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, khususnya BAB III - PENGAJUAN SPM DAN PENERBITAN SP2D, Pasal 8, adalah:
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat.
Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal llNopember 2016. Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal llNopember 2016.
Pit. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
TTD
NURULEDY
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,
TTD
MAS RADIN
BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2016
NOMOR: 39.
an aslinya
KUM,
M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si
NIP. 19600429 199311 1 002
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 8 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016.
|
Redaksi dari PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT Nomor 39 Tahun 2016 tentang LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI, pada BAB III - PENGAJUAN SPM DAN PENERBITAN SP2D, Pasal 8 menjelaskan:
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat.
Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal llNopember 2016. Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal llNopember 2016.
Pit. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
TTD
NURULEDY
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,
TTD
MAS RADIN
BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2016
NOMOR: 39.
an aslinya
KUM,
M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si
NIP. 19600429 199311 1 002
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 pada Pasal 18?
|
Berdasarkan PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, Pasal 18 menyebutkan bahwa:
ayat ( 6 ) Undang –undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.Undang -Undang Nomor 12Tahun 19 56tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten di Pr ovinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Tahun 19 56Nomor 25) sebagaimana telah
diubah dengan Undang -Undang Nomor 7Tahun 19 65 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah
Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor
50,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
3.Undang -Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan
Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4.Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peng ganti Undang -
undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang -
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang -undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45 48);
5.Undang -Undang Nomor 1 2Tahun 2011tentang Pembentukan
Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 11Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pem bagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Menteri Dalam Neg eri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan
Terpadu di Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1Tahun 201 4Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 201 4Nomor32);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS
PERATURAN BUP ATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 7TAHUN
2010TENTAN G PENDELEGASIAN WEWENANG PENGELOLAAN
PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 Pasal 18?
|
Dalam PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, Pasal 18 mengatur sebagai berikut:
ayat ( 6 ) Undang –undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.Undang -Undang Nomor 12Tahun 19 56tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten di Pr ovinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Tahun 19 56Nomor 25) sebagaimana telah
diubah dengan Undang -Undang Nomor 7Tahun 19 65 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah
Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor
50,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
3.Undang -Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan
Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4.Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peng ganti Undang -
undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang -
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang -undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45 48);
5.Undang -Undang Nomor 1 2Tahun 2011tentang Pembentukan
Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 11Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pem bagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Menteri Dalam Neg eri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan
Terpadu di Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1Tahun 201 4Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 201 4Nomor32);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS
PERATURAN BUP ATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 7TAHUN
2010TENTAN G PENDELEGASIAN WEWENANG PENGELOLAAN
PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
|
Apa bunyi lengkap Pasal 18 dalam PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, pada , Pasal 18 dinyatakan:
ayat ( 6 ) Undang –undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.Undang -Undang Nomor 12Tahun 19 56tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten di Pr ovinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Tahun 19 56Nomor 25) sebagaimana telah
diubah dengan Undang -Undang Nomor 7Tahun 19 65 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah
Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor
50,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
3.Undang -Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan
Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4.Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peng ganti Undang -
undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang -
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang -undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45 48);
5.Undang -Undang Nomor 1 2Tahun 2011tentang Pembentukan
Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 11Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pem bagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Menteri Dalam Neg eri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan
Terpadu di Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1Tahun 201 4Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 201 4Nomor32);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS
PERATURAN BUP ATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 7TAHUN
2010TENTAN G PENDELEGASIAN WEWENANG PENGELOLAAN
PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 18 dari PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945.
|
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, ketentuan pada , Pasal 18 berbunyi:
ayat ( 6 ) Undang –undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.Undang -Undang Nomor 12Tahun 19 56tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten di Pr ovinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Tahun 19 56Nomor 25) sebagaimana telah
diubah dengan Undang -Undang Nomor 7Tahun 19 65 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah
Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor
50,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
3.Undang -Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan
Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4.Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peng ganti Undang -
undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang -
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang -undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45 48);
5.Undang -Undang Nomor 1 2Tahun 2011tentang Pembentukan
Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 11Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pem bagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Menteri Dalam Neg eri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan
Terpadu di Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1Tahun 201 4Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 201 4Nomor32);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS
PERATURAN BUP ATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 7TAHUN
2010TENTAN G PENDELEGASIAN WEWENANG PENGELOLAAN
PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 18 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945?
|
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, Pasal 18 menetapkan:
ayat ( 6 ) Undang –undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.Undang -Undang Nomor 12Tahun 19 56tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten di Pr ovinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Tahun 19 56Nomor 25) sebagaimana telah
diubah dengan Undang -Undang Nomor 7Tahun 19 65 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah
Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor
50,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
3.Undang -Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan
Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4.Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peng ganti Undang -
undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang -
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang -undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45 48);
5.Undang -Undang Nomor 1 2Tahun 2011tentang Pembentukan
Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 11Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pem bagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Menteri Dalam Neg eri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan
Terpadu di Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1Tahun 201 4Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 201 4Nomor32);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS
PERATURAN BUP ATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 7TAHUN
2010TENTAN G PENDELEGASIAN WEWENANG PENGELOLAAN
PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
|
Menurut PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 18?
|
Pasal Pasal 18 dalam PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, pada , menyatakan:
ayat ( 6 ) Undang –undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.Undang -Undang Nomor 12Tahun 19 56tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten di Pr ovinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Tahun 19 56Nomor 25) sebagaimana telah
diubah dengan Undang -Undang Nomor 7Tahun 19 65 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah
Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor
50,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
3.Undang -Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan
Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4.Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peng ganti Undang -
undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang -
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang -undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45 48);
5.Undang -Undang Nomor 1 2Tahun 2011tentang Pembentukan
Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 11Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pem bagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Menteri Dalam Neg eri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan
Terpadu di Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1Tahun 201 4Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 201 4Nomor32);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS
PERATURAN BUP ATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 7TAHUN
2010TENTAN G PENDELEGASIAN WEWENANG PENGELOLAAN
PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 18 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945?
|
Substansi PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, khususnya , Pasal 18, memuat:
ayat ( 6 ) Undang –undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.Undang -Undang Nomor 12Tahun 19 56tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten di Pr ovinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Tahun 19 56Nomor 25) sebagaimana telah
diubah dengan Undang -Undang Nomor 7Tahun 19 65 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah
Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor
50,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
3.Undang -Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan
Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4.Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peng ganti Undang -
undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang -
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang -undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45 48);
5.Undang -Undang Nomor 1 2Tahun 2011tentang Pembentukan
Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 11Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pem bagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Menteri Dalam Neg eri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan
Terpadu di Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1Tahun 201 4Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 201 4Nomor32);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS
PERATURAN BUP ATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 7TAHUN
2010TENTAN G PENDELEGASIAN WEWENANG PENGELOLAAN
PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 18 dalam PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945?
|
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, Pasal 18 berbunyi:
ayat ( 6 ) Undang –undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.Undang -Undang Nomor 12Tahun 19 56tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten di Pr ovinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Tahun 19 56Nomor 25) sebagaimana telah
diubah dengan Undang -Undang Nomor 7Tahun 19 65 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah
Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor
50,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
3.Undang -Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan
Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4.Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peng ganti Undang -
undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang -
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang -undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45 48);
5.Undang -Undang Nomor 1 2Tahun 2011tentang Pembentukan
Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 11Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pem bagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Menteri Dalam Neg eri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan
Terpadu di Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1Tahun 201 4Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 201 4Nomor32);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS
PERATURAN BUP ATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 7TAHUN
2010TENTAN G PENDELEGASIAN WEWENANG PENGELOLAAN
PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
|
Apa substansi hukum dari Pasal 18 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945?
|
Materi muatan PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, khususnya , Pasal 18, adalah:
ayat ( 6 ) Undang –undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.Undang -Undang Nomor 12Tahun 19 56tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten di Pr ovinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Tahun 19 56Nomor 25) sebagaimana telah
diubah dengan Undang -Undang Nomor 7Tahun 19 65 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah
Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor
50,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
3.Undang -Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan
Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4.Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peng ganti Undang -
undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang -
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang -undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45 48);
5.Undang -Undang Nomor 1 2Tahun 2011tentang Pembentukan
Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 11Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pem bagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Menteri Dalam Neg eri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan
Terpadu di Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1Tahun 201 4Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 201 4Nomor32);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS
PERATURAN BUP ATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 7TAHUN
2010TENTAN G PENDELEGASIAN WEWENANG PENGELOLAAN
PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 18 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945.
|
Redaksi dari PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, pada , Pasal 18 menjelaskan:
ayat ( 6 ) Undang –undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.Undang -Undang Nomor 12Tahun 19 56tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten di Pr ovinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Tahun 19 56Nomor 25) sebagaimana telah
diubah dengan Undang -Undang Nomor 7Tahun 19 65 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah
Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor
50,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
3.Undang -Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan
Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4.Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peng ganti Undang -
undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang -
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang -undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45 48);
5.Undang -Undang Nomor 1 2Tahun 2011tentang Pembentukan
Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 11Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pem bagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Menteri Dalam Neg eri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan
Terpadu di Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1Tahun 201 4Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 201 4Nomor32);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS
PERATURAN BUP ATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 7TAHUN
2010TENTAN G PENDELEGASIAN WEWENANG PENGELOLAAN
PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 pada Pasal 1?
|
Berdasarkan PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, Pasal 1 menyebutkan bahwa:
ketentuan Pasal 5diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai
berikut :
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 Pasal 1?
|
Dalam PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:
ketentuan Pasal 5diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai
berikut :
|
Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, pada , Pasal 1 dinyatakan:
ketentuan Pasal 5diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai
berikut :
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945.
|
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:
ketentuan Pasal 5diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai
berikut :
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945?
|
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, Pasal 1 menetapkan:
ketentuan Pasal 5diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai
berikut :
|
Menurut PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 1?
|
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, pada , menyatakan:
ketentuan Pasal 5diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai
berikut :
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945?
|
Substansi PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, khususnya , Pasal 1, memuat:
ketentuan Pasal 5diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai
berikut :
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945?
|
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, Pasal 1 berbunyi:
ketentuan Pasal 5diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai
berikut :
|
Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945?
|
Materi muatan PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, khususnya , Pasal 1, adalah:
ketentuan Pasal 5diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai
berikut :
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945.
|
Redaksi dari PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, pada , Pasal 1 menjelaskan:
ketentuan Pasal 5diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai
berikut :
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 pada Pasal 5?
|
Berdasarkan PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, Pasal 5 menyebutkan bahwa:
Perijinan dan Non Pe rijinan yang didelegasikan kepada Kantor
Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai berikut :
A.PERIJINAN
1.SuratIjin Tempat Usaha ( SITU );
2.Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
3.Ijin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK );
4.Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah;
5.Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB );
6.Ijin Undang Undang Gangguan/Hider Ordonatic ( HO );
7.Ijin Pembuangan Limbah Cair ( IPLC ) ;
8.Ijin Pemanfaatan Air Limbah ( Land Aplication );
9.Ijin Mengadakan Riset/Penelitian;
10.Ijin Usaha Perdagangan ( SIUP );
11.Ijin Usaha Ind ustri ( IUI );
12.Tanda Daftar Perusahaan ( TDP );
13.Tanda Daftar Gudang ( TDG );
14.Tanda Daftar Industri ( TDI );
15.Ijin Prakte kDokter;
16.Ijin Praktek Dokter Gigi;
17.Ijin Kerja Perawat;
18.Ijin Perawat Gigi;
19.Ijin Praktek Bidan;
20.Ijin Praktek ahli Gizi;
21.Ijin Pengobatan Tr adisional Menetap;
22.Ijin Pengobatan Tradisional yang tidak menetap;
23.Ijin Kerja Apoteker;
24.Ijin Kerja Asisten Apoteker;
25.Ijin Trayek Angkot/Angdes dalam kabupaten;
26.Ijin Penggunaan Jalan diluar kepentingan lalu lintas;
27.Ijin Usaha Ketenaga Listrikan untuk kepent ingan sendiri;
28.Ijin Usaha Ketenaga Listrikan untuk kepentingan umum;
29.Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah;
30.Ijin Pengambilan Air Permukaan;
31.Ijin Mendirikan Bangunan Menara;
32.IjinUsaha Perikanan ( IUP) Penangkapan;
33.IjinUsaha Perikanan ( IUP) Budidaya;
34.IjinUsaha Perikanan ( IUP) Penampungan;
35.Ijin Praktek Perawat;
36.Ijin Optical;
37.Ijin Kerja Refraksionis Optician;
38.Ijin Toko Obat;
39.Ijin Apotek;
40.Ijin Klinik Bersalin;
41.Ijin Balai Pengobatan;
42.Ijin Labor;
43.Ijin Kerja Bidan;
44.Ijin Praktek Fisioterapi
45.Ijin Usaha Pulau untuk Wisata;
46.ijin Usaha Bumi Perkemahan;
47.Ijin Usaha Pondok Wisata;
48.Ijin Usaha Panti Pijat dan Pijat Mandi Uap;
49.Ijin Usaha Dunia Fantasi;
50.Ijin Usaha Taman Laut;
51.Ijin Usaha Taman Rekreasi;
52.Ijin Usaha Pemandian Alam;
53.Ijin Usaha Taman Satwa;
54.Ijin Usaha Konsultan P ariwisata;
55.Ijin Usaha Wisata Tirta;
56.Ijin Hotel Bintang dan Melati;
57.Ijin Usaha Rumah Makan, Bar, dan Restoran;
58.Ijin Usaha Jasa Boga dan Catering;
59.Ijin Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan
Wisata;
60.Ijin Usaha Pramuwisata;
61.Ijin Usaha Angkutan Wisata;
62.Ijin Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Intensif dan Pameran;
63.Ijin Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
64.Ijin Kegiatan Kebudayaan Antar Kabupaten
65.Ijin Membawa Benda Cagar Budaya dari satu Kabupaten ke
Kabupaten/Kota lainnya dalam satu Provinsi;
66.Ijin Penyel enggaraan Festival Kesenian dan Budaya;
67.Ijin Usaha Karaoke, Playstation dan Video Games;
68.Ijin Usaha Bioskop dan Theater panggung terbuka dan tertutup;
69.Ijin Usaha Diskotik dan Klub Malam;
70.Ijin Usaha Tempat Pagelaran Kesenian Tradisional dan sejenisnya;
71.IjinUsaha Balai Pertemuan/Pameran;
72.Ijin Usaha Salon Kecantikan dan Barber Shop;
73.Ijin Usaha Pasar Seni dan Souvenir Shop;
74.Ijin Usaha Musik Hidup dan Panggung Remaja;
75.Ijin Usaha Pusat Kesehatan (Health Center ) dan Pusat Kesegaran
Jasmani ( Fitnes Center);
76.Ijin Usaha Kolam Pemancingan;
77.Ijin Usaha Sarana dan Fasilitas Olahraga di tempat terbuka;
78.Ijin Usaha Rumah Bi lliyard;
79.Ijin Usaha Gelanggang Olahraga;
80.Ijin Usaha Gelanggang Permainan/Ketangkasan;
81.Ijin Usaha Lapangan Golf;
82.Ijin Usaha Gelanggang Renang/Kolam Renang ;
83.Ijin Reklame;
84.Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) ;
85.Ijin Lokasi ;
86.Ijin Operasional Rumah Sakit;
87.Ijin Usaha Perkebunan (IUP):
Ijin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP -B)
Ijin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP -P)
88.Ijin Usaha Pertambangan (IUP) :
Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Ekspl orasi
Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi
89.Ijin Usaha Jasa Pertambangan;
90.Ijin Lingkungan;
91.Ijin Pertambangan Rakyat (IPR);
92.Ijin Prinsip Penanaman Modal ;
93.Ijin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ;
94.Ijin Prinsip Perubahan P enanaman Modal ;
95.Ijin Prinsip Pengg abungan Perusahaan;
96.Ijin Usaha Penanaman Modal ;
97.Ijin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
98.Ijin Usaha Perubahan Penanaman Modal ;
99.Ijin Usaha Penggabungan Penanaman Modal;
B.NON PERIJINAN
1.Surat Keterangan Kesehatan He wan ( SKKH )
2.Surat Keterangan Perjalanan Hewan
3.Surat Rekomendasi
4.Ijin Prinsip
PasalII
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya d alam Berita Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Di tetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal , 21 Januari 2014
BUPATI TANJUNG JABUNG
BARAT,
dto
USMAN ERMULAN
Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal ,21 Januari 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPAT EN TANJUNG JABUNG BARAT ,
dto
MUKLIS
BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 201 4NOMOR 1
Salinan/Fhoto Copy sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB.TANJUNG JABUNG BARAT
MASKURI, SH
Pembina
NIP. 19710429 200003 1 003
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 20TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KE LIMAATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
PENGELOLAAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DENGAN RAHM AT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 Pasal 5?
|
Dalam PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, Pasal 5 mengatur sebagai berikut:
Perijinan dan Non Pe rijinan yang didelegasikan kepada Kantor
Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai berikut :
A.PERIJINAN
1.SuratIjin Tempat Usaha ( SITU );
2.Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
3.Ijin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK );
4.Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah;
5.Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB );
6.Ijin Undang Undang Gangguan/Hider Ordonatic ( HO );
7.Ijin Pembuangan Limbah Cair ( IPLC ) ;
8.Ijin Pemanfaatan Air Limbah ( Land Aplication );
9.Ijin Mengadakan Riset/Penelitian;
10.Ijin Usaha Perdagangan ( SIUP );
11.Ijin Usaha Ind ustri ( IUI );
12.Tanda Daftar Perusahaan ( TDP );
13.Tanda Daftar Gudang ( TDG );
14.Tanda Daftar Industri ( TDI );
15.Ijin Prakte kDokter;
16.Ijin Praktek Dokter Gigi;
17.Ijin Kerja Perawat;
18.Ijin Perawat Gigi;
19.Ijin Praktek Bidan;
20.Ijin Praktek ahli Gizi;
21.Ijin Pengobatan Tr adisional Menetap;
22.Ijin Pengobatan Tradisional yang tidak menetap;
23.Ijin Kerja Apoteker;
24.Ijin Kerja Asisten Apoteker;
25.Ijin Trayek Angkot/Angdes dalam kabupaten;
26.Ijin Penggunaan Jalan diluar kepentingan lalu lintas;
27.Ijin Usaha Ketenaga Listrikan untuk kepent ingan sendiri;
28.Ijin Usaha Ketenaga Listrikan untuk kepentingan umum;
29.Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah;
30.Ijin Pengambilan Air Permukaan;
31.Ijin Mendirikan Bangunan Menara;
32.IjinUsaha Perikanan ( IUP) Penangkapan;
33.IjinUsaha Perikanan ( IUP) Budidaya;
34.IjinUsaha Perikanan ( IUP) Penampungan;
35.Ijin Praktek Perawat;
36.Ijin Optical;
37.Ijin Kerja Refraksionis Optician;
38.Ijin Toko Obat;
39.Ijin Apotek;
40.Ijin Klinik Bersalin;
41.Ijin Balai Pengobatan;
42.Ijin Labor;
43.Ijin Kerja Bidan;
44.Ijin Praktek Fisioterapi
45.Ijin Usaha Pulau untuk Wisata;
46.ijin Usaha Bumi Perkemahan;
47.Ijin Usaha Pondok Wisata;
48.Ijin Usaha Panti Pijat dan Pijat Mandi Uap;
49.Ijin Usaha Dunia Fantasi;
50.Ijin Usaha Taman Laut;
51.Ijin Usaha Taman Rekreasi;
52.Ijin Usaha Pemandian Alam;
53.Ijin Usaha Taman Satwa;
54.Ijin Usaha Konsultan P ariwisata;
55.Ijin Usaha Wisata Tirta;
56.Ijin Hotel Bintang dan Melati;
57.Ijin Usaha Rumah Makan, Bar, dan Restoran;
58.Ijin Usaha Jasa Boga dan Catering;
59.Ijin Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan
Wisata;
60.Ijin Usaha Pramuwisata;
61.Ijin Usaha Angkutan Wisata;
62.Ijin Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Intensif dan Pameran;
63.Ijin Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
64.Ijin Kegiatan Kebudayaan Antar Kabupaten
65.Ijin Membawa Benda Cagar Budaya dari satu Kabupaten ke
Kabupaten/Kota lainnya dalam satu Provinsi;
66.Ijin Penyel enggaraan Festival Kesenian dan Budaya;
67.Ijin Usaha Karaoke, Playstation dan Video Games;
68.Ijin Usaha Bioskop dan Theater panggung terbuka dan tertutup;
69.Ijin Usaha Diskotik dan Klub Malam;
70.Ijin Usaha Tempat Pagelaran Kesenian Tradisional dan sejenisnya;
71.IjinUsaha Balai Pertemuan/Pameran;
72.Ijin Usaha Salon Kecantikan dan Barber Shop;
73.Ijin Usaha Pasar Seni dan Souvenir Shop;
74.Ijin Usaha Musik Hidup dan Panggung Remaja;
75.Ijin Usaha Pusat Kesehatan (Health Center ) dan Pusat Kesegaran
Jasmani ( Fitnes Center);
76.Ijin Usaha Kolam Pemancingan;
77.Ijin Usaha Sarana dan Fasilitas Olahraga di tempat terbuka;
78.Ijin Usaha Rumah Bi lliyard;
79.Ijin Usaha Gelanggang Olahraga;
80.Ijin Usaha Gelanggang Permainan/Ketangkasan;
81.Ijin Usaha Lapangan Golf;
82.Ijin Usaha Gelanggang Renang/Kolam Renang ;
83.Ijin Reklame;
84.Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) ;
85.Ijin Lokasi ;
86.Ijin Operasional Rumah Sakit;
87.Ijin Usaha Perkebunan (IUP):
Ijin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP -B)
Ijin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP -P)
88.Ijin Usaha Pertambangan (IUP) :
Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Ekspl orasi
Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi
89.Ijin Usaha Jasa Pertambangan;
90.Ijin Lingkungan;
91.Ijin Pertambangan Rakyat (IPR);
92.Ijin Prinsip Penanaman Modal ;
93.Ijin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ;
94.Ijin Prinsip Perubahan P enanaman Modal ;
95.Ijin Prinsip Pengg abungan Perusahaan;
96.Ijin Usaha Penanaman Modal ;
97.Ijin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
98.Ijin Usaha Perubahan Penanaman Modal ;
99.Ijin Usaha Penggabungan Penanaman Modal;
B.NON PERIJINAN
1.Surat Keterangan Kesehatan He wan ( SKKH )
2.Surat Keterangan Perjalanan Hewan
3.Surat Rekomendasi
4.Ijin Prinsip
PasalII
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya d alam Berita Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Di tetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal , 21 Januari 2014
BUPATI TANJUNG JABUNG
BARAT,
dto
USMAN ERMULAN
Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal ,21 Januari 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPAT EN TANJUNG JABUNG BARAT ,
dto
MUKLIS
BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 201 4NOMOR 1
Salinan/Fhoto Copy sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB.TANJUNG JABUNG BARAT
MASKURI, SH
Pembina
NIP. 19710429 200003 1 003
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 20TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KE LIMAATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
PENGELOLAAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DENGAN RAHM AT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
|
Apa bunyi lengkap Pasal 5 dalam PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, pada , Pasal 5 dinyatakan:
Perijinan dan Non Pe rijinan yang didelegasikan kepada Kantor
Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai berikut :
A.PERIJINAN
1.SuratIjin Tempat Usaha ( SITU );
2.Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
3.Ijin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK );
4.Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah;
5.Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB );
6.Ijin Undang Undang Gangguan/Hider Ordonatic ( HO );
7.Ijin Pembuangan Limbah Cair ( IPLC ) ;
8.Ijin Pemanfaatan Air Limbah ( Land Aplication );
9.Ijin Mengadakan Riset/Penelitian;
10.Ijin Usaha Perdagangan ( SIUP );
11.Ijin Usaha Ind ustri ( IUI );
12.Tanda Daftar Perusahaan ( TDP );
13.Tanda Daftar Gudang ( TDG );
14.Tanda Daftar Industri ( TDI );
15.Ijin Prakte kDokter;
16.Ijin Praktek Dokter Gigi;
17.Ijin Kerja Perawat;
18.Ijin Perawat Gigi;
19.Ijin Praktek Bidan;
20.Ijin Praktek ahli Gizi;
21.Ijin Pengobatan Tr adisional Menetap;
22.Ijin Pengobatan Tradisional yang tidak menetap;
23.Ijin Kerja Apoteker;
24.Ijin Kerja Asisten Apoteker;
25.Ijin Trayek Angkot/Angdes dalam kabupaten;
26.Ijin Penggunaan Jalan diluar kepentingan lalu lintas;
27.Ijin Usaha Ketenaga Listrikan untuk kepent ingan sendiri;
28.Ijin Usaha Ketenaga Listrikan untuk kepentingan umum;
29.Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah;
30.Ijin Pengambilan Air Permukaan;
31.Ijin Mendirikan Bangunan Menara;
32.IjinUsaha Perikanan ( IUP) Penangkapan;
33.IjinUsaha Perikanan ( IUP) Budidaya;
34.IjinUsaha Perikanan ( IUP) Penampungan;
35.Ijin Praktek Perawat;
36.Ijin Optical;
37.Ijin Kerja Refraksionis Optician;
38.Ijin Toko Obat;
39.Ijin Apotek;
40.Ijin Klinik Bersalin;
41.Ijin Balai Pengobatan;
42.Ijin Labor;
43.Ijin Kerja Bidan;
44.Ijin Praktek Fisioterapi
45.Ijin Usaha Pulau untuk Wisata;
46.ijin Usaha Bumi Perkemahan;
47.Ijin Usaha Pondok Wisata;
48.Ijin Usaha Panti Pijat dan Pijat Mandi Uap;
49.Ijin Usaha Dunia Fantasi;
50.Ijin Usaha Taman Laut;
51.Ijin Usaha Taman Rekreasi;
52.Ijin Usaha Pemandian Alam;
53.Ijin Usaha Taman Satwa;
54.Ijin Usaha Konsultan P ariwisata;
55.Ijin Usaha Wisata Tirta;
56.Ijin Hotel Bintang dan Melati;
57.Ijin Usaha Rumah Makan, Bar, dan Restoran;
58.Ijin Usaha Jasa Boga dan Catering;
59.Ijin Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan
Wisata;
60.Ijin Usaha Pramuwisata;
61.Ijin Usaha Angkutan Wisata;
62.Ijin Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Intensif dan Pameran;
63.Ijin Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
64.Ijin Kegiatan Kebudayaan Antar Kabupaten
65.Ijin Membawa Benda Cagar Budaya dari satu Kabupaten ke
Kabupaten/Kota lainnya dalam satu Provinsi;
66.Ijin Penyel enggaraan Festival Kesenian dan Budaya;
67.Ijin Usaha Karaoke, Playstation dan Video Games;
68.Ijin Usaha Bioskop dan Theater panggung terbuka dan tertutup;
69.Ijin Usaha Diskotik dan Klub Malam;
70.Ijin Usaha Tempat Pagelaran Kesenian Tradisional dan sejenisnya;
71.IjinUsaha Balai Pertemuan/Pameran;
72.Ijin Usaha Salon Kecantikan dan Barber Shop;
73.Ijin Usaha Pasar Seni dan Souvenir Shop;
74.Ijin Usaha Musik Hidup dan Panggung Remaja;
75.Ijin Usaha Pusat Kesehatan (Health Center ) dan Pusat Kesegaran
Jasmani ( Fitnes Center);
76.Ijin Usaha Kolam Pemancingan;
77.Ijin Usaha Sarana dan Fasilitas Olahraga di tempat terbuka;
78.Ijin Usaha Rumah Bi lliyard;
79.Ijin Usaha Gelanggang Olahraga;
80.Ijin Usaha Gelanggang Permainan/Ketangkasan;
81.Ijin Usaha Lapangan Golf;
82.Ijin Usaha Gelanggang Renang/Kolam Renang ;
83.Ijin Reklame;
84.Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) ;
85.Ijin Lokasi ;
86.Ijin Operasional Rumah Sakit;
87.Ijin Usaha Perkebunan (IUP):
Ijin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP -B)
Ijin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP -P)
88.Ijin Usaha Pertambangan (IUP) :
Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Ekspl orasi
Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi
89.Ijin Usaha Jasa Pertambangan;
90.Ijin Lingkungan;
91.Ijin Pertambangan Rakyat (IPR);
92.Ijin Prinsip Penanaman Modal ;
93.Ijin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ;
94.Ijin Prinsip Perubahan P enanaman Modal ;
95.Ijin Prinsip Pengg abungan Perusahaan;
96.Ijin Usaha Penanaman Modal ;
97.Ijin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
98.Ijin Usaha Perubahan Penanaman Modal ;
99.Ijin Usaha Penggabungan Penanaman Modal;
B.NON PERIJINAN
1.Surat Keterangan Kesehatan He wan ( SKKH )
2.Surat Keterangan Perjalanan Hewan
3.Surat Rekomendasi
4.Ijin Prinsip
PasalII
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya d alam Berita Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Di tetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal , 21 Januari 2014
BUPATI TANJUNG JABUNG
BARAT,
dto
USMAN ERMULAN
Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal ,21 Januari 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPAT EN TANJUNG JABUNG BARAT ,
dto
MUKLIS
BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 201 4NOMOR 1
Salinan/Fhoto Copy sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB.TANJUNG JABUNG BARAT
MASKURI, SH
Pembina
NIP. 19710429 200003 1 003
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 20TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KE LIMAATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
PENGELOLAAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DENGAN RAHM AT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 5 dari PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945.
|
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, ketentuan pada , Pasal 5 berbunyi:
Perijinan dan Non Pe rijinan yang didelegasikan kepada Kantor
Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai berikut :
A.PERIJINAN
1.SuratIjin Tempat Usaha ( SITU );
2.Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
3.Ijin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK );
4.Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah;
5.Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB );
6.Ijin Undang Undang Gangguan/Hider Ordonatic ( HO );
7.Ijin Pembuangan Limbah Cair ( IPLC ) ;
8.Ijin Pemanfaatan Air Limbah ( Land Aplication );
9.Ijin Mengadakan Riset/Penelitian;
10.Ijin Usaha Perdagangan ( SIUP );
11.Ijin Usaha Ind ustri ( IUI );
12.Tanda Daftar Perusahaan ( TDP );
13.Tanda Daftar Gudang ( TDG );
14.Tanda Daftar Industri ( TDI );
15.Ijin Prakte kDokter;
16.Ijin Praktek Dokter Gigi;
17.Ijin Kerja Perawat;
18.Ijin Perawat Gigi;
19.Ijin Praktek Bidan;
20.Ijin Praktek ahli Gizi;
21.Ijin Pengobatan Tr adisional Menetap;
22.Ijin Pengobatan Tradisional yang tidak menetap;
23.Ijin Kerja Apoteker;
24.Ijin Kerja Asisten Apoteker;
25.Ijin Trayek Angkot/Angdes dalam kabupaten;
26.Ijin Penggunaan Jalan diluar kepentingan lalu lintas;
27.Ijin Usaha Ketenaga Listrikan untuk kepent ingan sendiri;
28.Ijin Usaha Ketenaga Listrikan untuk kepentingan umum;
29.Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah;
30.Ijin Pengambilan Air Permukaan;
31.Ijin Mendirikan Bangunan Menara;
32.IjinUsaha Perikanan ( IUP) Penangkapan;
33.IjinUsaha Perikanan ( IUP) Budidaya;
34.IjinUsaha Perikanan ( IUP) Penampungan;
35.Ijin Praktek Perawat;
36.Ijin Optical;
37.Ijin Kerja Refraksionis Optician;
38.Ijin Toko Obat;
39.Ijin Apotek;
40.Ijin Klinik Bersalin;
41.Ijin Balai Pengobatan;
42.Ijin Labor;
43.Ijin Kerja Bidan;
44.Ijin Praktek Fisioterapi
45.Ijin Usaha Pulau untuk Wisata;
46.ijin Usaha Bumi Perkemahan;
47.Ijin Usaha Pondok Wisata;
48.Ijin Usaha Panti Pijat dan Pijat Mandi Uap;
49.Ijin Usaha Dunia Fantasi;
50.Ijin Usaha Taman Laut;
51.Ijin Usaha Taman Rekreasi;
52.Ijin Usaha Pemandian Alam;
53.Ijin Usaha Taman Satwa;
54.Ijin Usaha Konsultan P ariwisata;
55.Ijin Usaha Wisata Tirta;
56.Ijin Hotel Bintang dan Melati;
57.Ijin Usaha Rumah Makan, Bar, dan Restoran;
58.Ijin Usaha Jasa Boga dan Catering;
59.Ijin Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan
Wisata;
60.Ijin Usaha Pramuwisata;
61.Ijin Usaha Angkutan Wisata;
62.Ijin Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Intensif dan Pameran;
63.Ijin Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
64.Ijin Kegiatan Kebudayaan Antar Kabupaten
65.Ijin Membawa Benda Cagar Budaya dari satu Kabupaten ke
Kabupaten/Kota lainnya dalam satu Provinsi;
66.Ijin Penyel enggaraan Festival Kesenian dan Budaya;
67.Ijin Usaha Karaoke, Playstation dan Video Games;
68.Ijin Usaha Bioskop dan Theater panggung terbuka dan tertutup;
69.Ijin Usaha Diskotik dan Klub Malam;
70.Ijin Usaha Tempat Pagelaran Kesenian Tradisional dan sejenisnya;
71.IjinUsaha Balai Pertemuan/Pameran;
72.Ijin Usaha Salon Kecantikan dan Barber Shop;
73.Ijin Usaha Pasar Seni dan Souvenir Shop;
74.Ijin Usaha Musik Hidup dan Panggung Remaja;
75.Ijin Usaha Pusat Kesehatan (Health Center ) dan Pusat Kesegaran
Jasmani ( Fitnes Center);
76.Ijin Usaha Kolam Pemancingan;
77.Ijin Usaha Sarana dan Fasilitas Olahraga di tempat terbuka;
78.Ijin Usaha Rumah Bi lliyard;
79.Ijin Usaha Gelanggang Olahraga;
80.Ijin Usaha Gelanggang Permainan/Ketangkasan;
81.Ijin Usaha Lapangan Golf;
82.Ijin Usaha Gelanggang Renang/Kolam Renang ;
83.Ijin Reklame;
84.Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) ;
85.Ijin Lokasi ;
86.Ijin Operasional Rumah Sakit;
87.Ijin Usaha Perkebunan (IUP):
Ijin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP -B)
Ijin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP -P)
88.Ijin Usaha Pertambangan (IUP) :
Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Ekspl orasi
Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi
89.Ijin Usaha Jasa Pertambangan;
90.Ijin Lingkungan;
91.Ijin Pertambangan Rakyat (IPR);
92.Ijin Prinsip Penanaman Modal ;
93.Ijin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ;
94.Ijin Prinsip Perubahan P enanaman Modal ;
95.Ijin Prinsip Pengg abungan Perusahaan;
96.Ijin Usaha Penanaman Modal ;
97.Ijin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
98.Ijin Usaha Perubahan Penanaman Modal ;
99.Ijin Usaha Penggabungan Penanaman Modal;
B.NON PERIJINAN
1.Surat Keterangan Kesehatan He wan ( SKKH )
2.Surat Keterangan Perjalanan Hewan
3.Surat Rekomendasi
4.Ijin Prinsip
PasalII
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya d alam Berita Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Di tetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal , 21 Januari 2014
BUPATI TANJUNG JABUNG
BARAT,
dto
USMAN ERMULAN
Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal ,21 Januari 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPAT EN TANJUNG JABUNG BARAT ,
dto
MUKLIS
BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 201 4NOMOR 1
Salinan/Fhoto Copy sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB.TANJUNG JABUNG BARAT
MASKURI, SH
Pembina
NIP. 19710429 200003 1 003
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 20TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KE LIMAATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
PENGELOLAAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DENGAN RAHM AT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 5 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945?
|
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, Pasal 5 menetapkan:
Perijinan dan Non Pe rijinan yang didelegasikan kepada Kantor
Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai berikut :
A.PERIJINAN
1.SuratIjin Tempat Usaha ( SITU );
2.Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
3.Ijin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK );
4.Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah;
5.Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB );
6.Ijin Undang Undang Gangguan/Hider Ordonatic ( HO );
7.Ijin Pembuangan Limbah Cair ( IPLC ) ;
8.Ijin Pemanfaatan Air Limbah ( Land Aplication );
9.Ijin Mengadakan Riset/Penelitian;
10.Ijin Usaha Perdagangan ( SIUP );
11.Ijin Usaha Ind ustri ( IUI );
12.Tanda Daftar Perusahaan ( TDP );
13.Tanda Daftar Gudang ( TDG );
14.Tanda Daftar Industri ( TDI );
15.Ijin Prakte kDokter;
16.Ijin Praktek Dokter Gigi;
17.Ijin Kerja Perawat;
18.Ijin Perawat Gigi;
19.Ijin Praktek Bidan;
20.Ijin Praktek ahli Gizi;
21.Ijin Pengobatan Tr adisional Menetap;
22.Ijin Pengobatan Tradisional yang tidak menetap;
23.Ijin Kerja Apoteker;
24.Ijin Kerja Asisten Apoteker;
25.Ijin Trayek Angkot/Angdes dalam kabupaten;
26.Ijin Penggunaan Jalan diluar kepentingan lalu lintas;
27.Ijin Usaha Ketenaga Listrikan untuk kepent ingan sendiri;
28.Ijin Usaha Ketenaga Listrikan untuk kepentingan umum;
29.Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah;
30.Ijin Pengambilan Air Permukaan;
31.Ijin Mendirikan Bangunan Menara;
32.IjinUsaha Perikanan ( IUP) Penangkapan;
33.IjinUsaha Perikanan ( IUP) Budidaya;
34.IjinUsaha Perikanan ( IUP) Penampungan;
35.Ijin Praktek Perawat;
36.Ijin Optical;
37.Ijin Kerja Refraksionis Optician;
38.Ijin Toko Obat;
39.Ijin Apotek;
40.Ijin Klinik Bersalin;
41.Ijin Balai Pengobatan;
42.Ijin Labor;
43.Ijin Kerja Bidan;
44.Ijin Praktek Fisioterapi
45.Ijin Usaha Pulau untuk Wisata;
46.ijin Usaha Bumi Perkemahan;
47.Ijin Usaha Pondok Wisata;
48.Ijin Usaha Panti Pijat dan Pijat Mandi Uap;
49.Ijin Usaha Dunia Fantasi;
50.Ijin Usaha Taman Laut;
51.Ijin Usaha Taman Rekreasi;
52.Ijin Usaha Pemandian Alam;
53.Ijin Usaha Taman Satwa;
54.Ijin Usaha Konsultan P ariwisata;
55.Ijin Usaha Wisata Tirta;
56.Ijin Hotel Bintang dan Melati;
57.Ijin Usaha Rumah Makan, Bar, dan Restoran;
58.Ijin Usaha Jasa Boga dan Catering;
59.Ijin Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan
Wisata;
60.Ijin Usaha Pramuwisata;
61.Ijin Usaha Angkutan Wisata;
62.Ijin Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Intensif dan Pameran;
63.Ijin Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
64.Ijin Kegiatan Kebudayaan Antar Kabupaten
65.Ijin Membawa Benda Cagar Budaya dari satu Kabupaten ke
Kabupaten/Kota lainnya dalam satu Provinsi;
66.Ijin Penyel enggaraan Festival Kesenian dan Budaya;
67.Ijin Usaha Karaoke, Playstation dan Video Games;
68.Ijin Usaha Bioskop dan Theater panggung terbuka dan tertutup;
69.Ijin Usaha Diskotik dan Klub Malam;
70.Ijin Usaha Tempat Pagelaran Kesenian Tradisional dan sejenisnya;
71.IjinUsaha Balai Pertemuan/Pameran;
72.Ijin Usaha Salon Kecantikan dan Barber Shop;
73.Ijin Usaha Pasar Seni dan Souvenir Shop;
74.Ijin Usaha Musik Hidup dan Panggung Remaja;
75.Ijin Usaha Pusat Kesehatan (Health Center ) dan Pusat Kesegaran
Jasmani ( Fitnes Center);
76.Ijin Usaha Kolam Pemancingan;
77.Ijin Usaha Sarana dan Fasilitas Olahraga di tempat terbuka;
78.Ijin Usaha Rumah Bi lliyard;
79.Ijin Usaha Gelanggang Olahraga;
80.Ijin Usaha Gelanggang Permainan/Ketangkasan;
81.Ijin Usaha Lapangan Golf;
82.Ijin Usaha Gelanggang Renang/Kolam Renang ;
83.Ijin Reklame;
84.Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) ;
85.Ijin Lokasi ;
86.Ijin Operasional Rumah Sakit;
87.Ijin Usaha Perkebunan (IUP):
Ijin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP -B)
Ijin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP -P)
88.Ijin Usaha Pertambangan (IUP) :
Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Ekspl orasi
Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi
89.Ijin Usaha Jasa Pertambangan;
90.Ijin Lingkungan;
91.Ijin Pertambangan Rakyat (IPR);
92.Ijin Prinsip Penanaman Modal ;
93.Ijin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ;
94.Ijin Prinsip Perubahan P enanaman Modal ;
95.Ijin Prinsip Pengg abungan Perusahaan;
96.Ijin Usaha Penanaman Modal ;
97.Ijin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
98.Ijin Usaha Perubahan Penanaman Modal ;
99.Ijin Usaha Penggabungan Penanaman Modal;
B.NON PERIJINAN
1.Surat Keterangan Kesehatan He wan ( SKKH )
2.Surat Keterangan Perjalanan Hewan
3.Surat Rekomendasi
4.Ijin Prinsip
PasalII
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya d alam Berita Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Di tetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal , 21 Januari 2014
BUPATI TANJUNG JABUNG
BARAT,
dto
USMAN ERMULAN
Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal ,21 Januari 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPAT EN TANJUNG JABUNG BARAT ,
dto
MUKLIS
BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 201 4NOMOR 1
Salinan/Fhoto Copy sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB.TANJUNG JABUNG BARAT
MASKURI, SH
Pembina
NIP. 19710429 200003 1 003
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 20TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KE LIMAATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
PENGELOLAAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DENGAN RAHM AT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
|
Menurut PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 5?
|
Pasal Pasal 5 dalam PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, pada , menyatakan:
Perijinan dan Non Pe rijinan yang didelegasikan kepada Kantor
Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai berikut :
A.PERIJINAN
1.SuratIjin Tempat Usaha ( SITU );
2.Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
3.Ijin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK );
4.Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah;
5.Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB );
6.Ijin Undang Undang Gangguan/Hider Ordonatic ( HO );
7.Ijin Pembuangan Limbah Cair ( IPLC ) ;
8.Ijin Pemanfaatan Air Limbah ( Land Aplication );
9.Ijin Mengadakan Riset/Penelitian;
10.Ijin Usaha Perdagangan ( SIUP );
11.Ijin Usaha Ind ustri ( IUI );
12.Tanda Daftar Perusahaan ( TDP );
13.Tanda Daftar Gudang ( TDG );
14.Tanda Daftar Industri ( TDI );
15.Ijin Prakte kDokter;
16.Ijin Praktek Dokter Gigi;
17.Ijin Kerja Perawat;
18.Ijin Perawat Gigi;
19.Ijin Praktek Bidan;
20.Ijin Praktek ahli Gizi;
21.Ijin Pengobatan Tr adisional Menetap;
22.Ijin Pengobatan Tradisional yang tidak menetap;
23.Ijin Kerja Apoteker;
24.Ijin Kerja Asisten Apoteker;
25.Ijin Trayek Angkot/Angdes dalam kabupaten;
26.Ijin Penggunaan Jalan diluar kepentingan lalu lintas;
27.Ijin Usaha Ketenaga Listrikan untuk kepent ingan sendiri;
28.Ijin Usaha Ketenaga Listrikan untuk kepentingan umum;
29.Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah;
30.Ijin Pengambilan Air Permukaan;
31.Ijin Mendirikan Bangunan Menara;
32.IjinUsaha Perikanan ( IUP) Penangkapan;
33.IjinUsaha Perikanan ( IUP) Budidaya;
34.IjinUsaha Perikanan ( IUP) Penampungan;
35.Ijin Praktek Perawat;
36.Ijin Optical;
37.Ijin Kerja Refraksionis Optician;
38.Ijin Toko Obat;
39.Ijin Apotek;
40.Ijin Klinik Bersalin;
41.Ijin Balai Pengobatan;
42.Ijin Labor;
43.Ijin Kerja Bidan;
44.Ijin Praktek Fisioterapi
45.Ijin Usaha Pulau untuk Wisata;
46.ijin Usaha Bumi Perkemahan;
47.Ijin Usaha Pondok Wisata;
48.Ijin Usaha Panti Pijat dan Pijat Mandi Uap;
49.Ijin Usaha Dunia Fantasi;
50.Ijin Usaha Taman Laut;
51.Ijin Usaha Taman Rekreasi;
52.Ijin Usaha Pemandian Alam;
53.Ijin Usaha Taman Satwa;
54.Ijin Usaha Konsultan P ariwisata;
55.Ijin Usaha Wisata Tirta;
56.Ijin Hotel Bintang dan Melati;
57.Ijin Usaha Rumah Makan, Bar, dan Restoran;
58.Ijin Usaha Jasa Boga dan Catering;
59.Ijin Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan
Wisata;
60.Ijin Usaha Pramuwisata;
61.Ijin Usaha Angkutan Wisata;
62.Ijin Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Intensif dan Pameran;
63.Ijin Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
64.Ijin Kegiatan Kebudayaan Antar Kabupaten
65.Ijin Membawa Benda Cagar Budaya dari satu Kabupaten ke
Kabupaten/Kota lainnya dalam satu Provinsi;
66.Ijin Penyel enggaraan Festival Kesenian dan Budaya;
67.Ijin Usaha Karaoke, Playstation dan Video Games;
68.Ijin Usaha Bioskop dan Theater panggung terbuka dan tertutup;
69.Ijin Usaha Diskotik dan Klub Malam;
70.Ijin Usaha Tempat Pagelaran Kesenian Tradisional dan sejenisnya;
71.IjinUsaha Balai Pertemuan/Pameran;
72.Ijin Usaha Salon Kecantikan dan Barber Shop;
73.Ijin Usaha Pasar Seni dan Souvenir Shop;
74.Ijin Usaha Musik Hidup dan Panggung Remaja;
75.Ijin Usaha Pusat Kesehatan (Health Center ) dan Pusat Kesegaran
Jasmani ( Fitnes Center);
76.Ijin Usaha Kolam Pemancingan;
77.Ijin Usaha Sarana dan Fasilitas Olahraga di tempat terbuka;
78.Ijin Usaha Rumah Bi lliyard;
79.Ijin Usaha Gelanggang Olahraga;
80.Ijin Usaha Gelanggang Permainan/Ketangkasan;
81.Ijin Usaha Lapangan Golf;
82.Ijin Usaha Gelanggang Renang/Kolam Renang ;
83.Ijin Reklame;
84.Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) ;
85.Ijin Lokasi ;
86.Ijin Operasional Rumah Sakit;
87.Ijin Usaha Perkebunan (IUP):
Ijin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP -B)
Ijin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP -P)
88.Ijin Usaha Pertambangan (IUP) :
Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Ekspl orasi
Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi
89.Ijin Usaha Jasa Pertambangan;
90.Ijin Lingkungan;
91.Ijin Pertambangan Rakyat (IPR);
92.Ijin Prinsip Penanaman Modal ;
93.Ijin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ;
94.Ijin Prinsip Perubahan P enanaman Modal ;
95.Ijin Prinsip Pengg abungan Perusahaan;
96.Ijin Usaha Penanaman Modal ;
97.Ijin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
98.Ijin Usaha Perubahan Penanaman Modal ;
99.Ijin Usaha Penggabungan Penanaman Modal;
B.NON PERIJINAN
1.Surat Keterangan Kesehatan He wan ( SKKH )
2.Surat Keterangan Perjalanan Hewan
3.Surat Rekomendasi
4.Ijin Prinsip
PasalII
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya d alam Berita Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Di tetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal , 21 Januari 2014
BUPATI TANJUNG JABUNG
BARAT,
dto
USMAN ERMULAN
Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal ,21 Januari 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPAT EN TANJUNG JABUNG BARAT ,
dto
MUKLIS
BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 201 4NOMOR 1
Salinan/Fhoto Copy sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB.TANJUNG JABUNG BARAT
MASKURI, SH
Pembina
NIP. 19710429 200003 1 003
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 20TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KE LIMAATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
PENGELOLAAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DENGAN RAHM AT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 5 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945?
|
Substansi PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, khususnya , Pasal 5, memuat:
Perijinan dan Non Pe rijinan yang didelegasikan kepada Kantor
Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai berikut :
A.PERIJINAN
1.SuratIjin Tempat Usaha ( SITU );
2.Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
3.Ijin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK );
4.Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah;
5.Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB );
6.Ijin Undang Undang Gangguan/Hider Ordonatic ( HO );
7.Ijin Pembuangan Limbah Cair ( IPLC ) ;
8.Ijin Pemanfaatan Air Limbah ( Land Aplication );
9.Ijin Mengadakan Riset/Penelitian;
10.Ijin Usaha Perdagangan ( SIUP );
11.Ijin Usaha Ind ustri ( IUI );
12.Tanda Daftar Perusahaan ( TDP );
13.Tanda Daftar Gudang ( TDG );
14.Tanda Daftar Industri ( TDI );
15.Ijin Prakte kDokter;
16.Ijin Praktek Dokter Gigi;
17.Ijin Kerja Perawat;
18.Ijin Perawat Gigi;
19.Ijin Praktek Bidan;
20.Ijin Praktek ahli Gizi;
21.Ijin Pengobatan Tr adisional Menetap;
22.Ijin Pengobatan Tradisional yang tidak menetap;
23.Ijin Kerja Apoteker;
24.Ijin Kerja Asisten Apoteker;
25.Ijin Trayek Angkot/Angdes dalam kabupaten;
26.Ijin Penggunaan Jalan diluar kepentingan lalu lintas;
27.Ijin Usaha Ketenaga Listrikan untuk kepent ingan sendiri;
28.Ijin Usaha Ketenaga Listrikan untuk kepentingan umum;
29.Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah;
30.Ijin Pengambilan Air Permukaan;
31.Ijin Mendirikan Bangunan Menara;
32.IjinUsaha Perikanan ( IUP) Penangkapan;
33.IjinUsaha Perikanan ( IUP) Budidaya;
34.IjinUsaha Perikanan ( IUP) Penampungan;
35.Ijin Praktek Perawat;
36.Ijin Optical;
37.Ijin Kerja Refraksionis Optician;
38.Ijin Toko Obat;
39.Ijin Apotek;
40.Ijin Klinik Bersalin;
41.Ijin Balai Pengobatan;
42.Ijin Labor;
43.Ijin Kerja Bidan;
44.Ijin Praktek Fisioterapi
45.Ijin Usaha Pulau untuk Wisata;
46.ijin Usaha Bumi Perkemahan;
47.Ijin Usaha Pondok Wisata;
48.Ijin Usaha Panti Pijat dan Pijat Mandi Uap;
49.Ijin Usaha Dunia Fantasi;
50.Ijin Usaha Taman Laut;
51.Ijin Usaha Taman Rekreasi;
52.Ijin Usaha Pemandian Alam;
53.Ijin Usaha Taman Satwa;
54.Ijin Usaha Konsultan P ariwisata;
55.Ijin Usaha Wisata Tirta;
56.Ijin Hotel Bintang dan Melati;
57.Ijin Usaha Rumah Makan, Bar, dan Restoran;
58.Ijin Usaha Jasa Boga dan Catering;
59.Ijin Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan
Wisata;
60.Ijin Usaha Pramuwisata;
61.Ijin Usaha Angkutan Wisata;
62.Ijin Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Intensif dan Pameran;
63.Ijin Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
64.Ijin Kegiatan Kebudayaan Antar Kabupaten
65.Ijin Membawa Benda Cagar Budaya dari satu Kabupaten ke
Kabupaten/Kota lainnya dalam satu Provinsi;
66.Ijin Penyel enggaraan Festival Kesenian dan Budaya;
67.Ijin Usaha Karaoke, Playstation dan Video Games;
68.Ijin Usaha Bioskop dan Theater panggung terbuka dan tertutup;
69.Ijin Usaha Diskotik dan Klub Malam;
70.Ijin Usaha Tempat Pagelaran Kesenian Tradisional dan sejenisnya;
71.IjinUsaha Balai Pertemuan/Pameran;
72.Ijin Usaha Salon Kecantikan dan Barber Shop;
73.Ijin Usaha Pasar Seni dan Souvenir Shop;
74.Ijin Usaha Musik Hidup dan Panggung Remaja;
75.Ijin Usaha Pusat Kesehatan (Health Center ) dan Pusat Kesegaran
Jasmani ( Fitnes Center);
76.Ijin Usaha Kolam Pemancingan;
77.Ijin Usaha Sarana dan Fasilitas Olahraga di tempat terbuka;
78.Ijin Usaha Rumah Bi lliyard;
79.Ijin Usaha Gelanggang Olahraga;
80.Ijin Usaha Gelanggang Permainan/Ketangkasan;
81.Ijin Usaha Lapangan Golf;
82.Ijin Usaha Gelanggang Renang/Kolam Renang ;
83.Ijin Reklame;
84.Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) ;
85.Ijin Lokasi ;
86.Ijin Operasional Rumah Sakit;
87.Ijin Usaha Perkebunan (IUP):
Ijin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP -B)
Ijin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP -P)
88.Ijin Usaha Pertambangan (IUP) :
Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Ekspl orasi
Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi
89.Ijin Usaha Jasa Pertambangan;
90.Ijin Lingkungan;
91.Ijin Pertambangan Rakyat (IPR);
92.Ijin Prinsip Penanaman Modal ;
93.Ijin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ;
94.Ijin Prinsip Perubahan P enanaman Modal ;
95.Ijin Prinsip Pengg abungan Perusahaan;
96.Ijin Usaha Penanaman Modal ;
97.Ijin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
98.Ijin Usaha Perubahan Penanaman Modal ;
99.Ijin Usaha Penggabungan Penanaman Modal;
B.NON PERIJINAN
1.Surat Keterangan Kesehatan He wan ( SKKH )
2.Surat Keterangan Perjalanan Hewan
3.Surat Rekomendasi
4.Ijin Prinsip
PasalII
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya d alam Berita Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Di tetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal , 21 Januari 2014
BUPATI TANJUNG JABUNG
BARAT,
dto
USMAN ERMULAN
Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal ,21 Januari 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPAT EN TANJUNG JABUNG BARAT ,
dto
MUKLIS
BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 201 4NOMOR 1
Salinan/Fhoto Copy sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB.TANJUNG JABUNG BARAT
MASKURI, SH
Pembina
NIP. 19710429 200003 1 003
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 20TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KE LIMAATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
PENGELOLAAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DENGAN RAHM AT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 5 dalam PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945?
|
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, Pasal 5 berbunyi:
Perijinan dan Non Pe rijinan yang didelegasikan kepada Kantor
Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai berikut :
A.PERIJINAN
1.SuratIjin Tempat Usaha ( SITU );
2.Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
3.Ijin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK );
4.Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah;
5.Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB );
6.Ijin Undang Undang Gangguan/Hider Ordonatic ( HO );
7.Ijin Pembuangan Limbah Cair ( IPLC ) ;
8.Ijin Pemanfaatan Air Limbah ( Land Aplication );
9.Ijin Mengadakan Riset/Penelitian;
10.Ijin Usaha Perdagangan ( SIUP );
11.Ijin Usaha Ind ustri ( IUI );
12.Tanda Daftar Perusahaan ( TDP );
13.Tanda Daftar Gudang ( TDG );
14.Tanda Daftar Industri ( TDI );
15.Ijin Prakte kDokter;
16.Ijin Praktek Dokter Gigi;
17.Ijin Kerja Perawat;
18.Ijin Perawat Gigi;
19.Ijin Praktek Bidan;
20.Ijin Praktek ahli Gizi;
21.Ijin Pengobatan Tr adisional Menetap;
22.Ijin Pengobatan Tradisional yang tidak menetap;
23.Ijin Kerja Apoteker;
24.Ijin Kerja Asisten Apoteker;
25.Ijin Trayek Angkot/Angdes dalam kabupaten;
26.Ijin Penggunaan Jalan diluar kepentingan lalu lintas;
27.Ijin Usaha Ketenaga Listrikan untuk kepent ingan sendiri;
28.Ijin Usaha Ketenaga Listrikan untuk kepentingan umum;
29.Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah;
30.Ijin Pengambilan Air Permukaan;
31.Ijin Mendirikan Bangunan Menara;
32.IjinUsaha Perikanan ( IUP) Penangkapan;
33.IjinUsaha Perikanan ( IUP) Budidaya;
34.IjinUsaha Perikanan ( IUP) Penampungan;
35.Ijin Praktek Perawat;
36.Ijin Optical;
37.Ijin Kerja Refraksionis Optician;
38.Ijin Toko Obat;
39.Ijin Apotek;
40.Ijin Klinik Bersalin;
41.Ijin Balai Pengobatan;
42.Ijin Labor;
43.Ijin Kerja Bidan;
44.Ijin Praktek Fisioterapi
45.Ijin Usaha Pulau untuk Wisata;
46.ijin Usaha Bumi Perkemahan;
47.Ijin Usaha Pondok Wisata;
48.Ijin Usaha Panti Pijat dan Pijat Mandi Uap;
49.Ijin Usaha Dunia Fantasi;
50.Ijin Usaha Taman Laut;
51.Ijin Usaha Taman Rekreasi;
52.Ijin Usaha Pemandian Alam;
53.Ijin Usaha Taman Satwa;
54.Ijin Usaha Konsultan P ariwisata;
55.Ijin Usaha Wisata Tirta;
56.Ijin Hotel Bintang dan Melati;
57.Ijin Usaha Rumah Makan, Bar, dan Restoran;
58.Ijin Usaha Jasa Boga dan Catering;
59.Ijin Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan
Wisata;
60.Ijin Usaha Pramuwisata;
61.Ijin Usaha Angkutan Wisata;
62.Ijin Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Intensif dan Pameran;
63.Ijin Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
64.Ijin Kegiatan Kebudayaan Antar Kabupaten
65.Ijin Membawa Benda Cagar Budaya dari satu Kabupaten ke
Kabupaten/Kota lainnya dalam satu Provinsi;
66.Ijin Penyel enggaraan Festival Kesenian dan Budaya;
67.Ijin Usaha Karaoke, Playstation dan Video Games;
68.Ijin Usaha Bioskop dan Theater panggung terbuka dan tertutup;
69.Ijin Usaha Diskotik dan Klub Malam;
70.Ijin Usaha Tempat Pagelaran Kesenian Tradisional dan sejenisnya;
71.IjinUsaha Balai Pertemuan/Pameran;
72.Ijin Usaha Salon Kecantikan dan Barber Shop;
73.Ijin Usaha Pasar Seni dan Souvenir Shop;
74.Ijin Usaha Musik Hidup dan Panggung Remaja;
75.Ijin Usaha Pusat Kesehatan (Health Center ) dan Pusat Kesegaran
Jasmani ( Fitnes Center);
76.Ijin Usaha Kolam Pemancingan;
77.Ijin Usaha Sarana dan Fasilitas Olahraga di tempat terbuka;
78.Ijin Usaha Rumah Bi lliyard;
79.Ijin Usaha Gelanggang Olahraga;
80.Ijin Usaha Gelanggang Permainan/Ketangkasan;
81.Ijin Usaha Lapangan Golf;
82.Ijin Usaha Gelanggang Renang/Kolam Renang ;
83.Ijin Reklame;
84.Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) ;
85.Ijin Lokasi ;
86.Ijin Operasional Rumah Sakit;
87.Ijin Usaha Perkebunan (IUP):
Ijin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP -B)
Ijin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP -P)
88.Ijin Usaha Pertambangan (IUP) :
Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Ekspl orasi
Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi
89.Ijin Usaha Jasa Pertambangan;
90.Ijin Lingkungan;
91.Ijin Pertambangan Rakyat (IPR);
92.Ijin Prinsip Penanaman Modal ;
93.Ijin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ;
94.Ijin Prinsip Perubahan P enanaman Modal ;
95.Ijin Prinsip Pengg abungan Perusahaan;
96.Ijin Usaha Penanaman Modal ;
97.Ijin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
98.Ijin Usaha Perubahan Penanaman Modal ;
99.Ijin Usaha Penggabungan Penanaman Modal;
B.NON PERIJINAN
1.Surat Keterangan Kesehatan He wan ( SKKH )
2.Surat Keterangan Perjalanan Hewan
3.Surat Rekomendasi
4.Ijin Prinsip
PasalII
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya d alam Berita Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Di tetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal , 21 Januari 2014
BUPATI TANJUNG JABUNG
BARAT,
dto
USMAN ERMULAN
Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal ,21 Januari 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPAT EN TANJUNG JABUNG BARAT ,
dto
MUKLIS
BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 201 4NOMOR 1
Salinan/Fhoto Copy sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB.TANJUNG JABUNG BARAT
MASKURI, SH
Pembina
NIP. 19710429 200003 1 003
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 20TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KE LIMAATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
PENGELOLAAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DENGAN RAHM AT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
|
Apa substansi hukum dari Pasal 5 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945?
|
Materi muatan PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, khususnya , Pasal 5, adalah:
Perijinan dan Non Pe rijinan yang didelegasikan kepada Kantor
Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai berikut :
A.PERIJINAN
1.SuratIjin Tempat Usaha ( SITU );
2.Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
3.Ijin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK );
4.Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah;
5.Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB );
6.Ijin Undang Undang Gangguan/Hider Ordonatic ( HO );
7.Ijin Pembuangan Limbah Cair ( IPLC ) ;
8.Ijin Pemanfaatan Air Limbah ( Land Aplication );
9.Ijin Mengadakan Riset/Penelitian;
10.Ijin Usaha Perdagangan ( SIUP );
11.Ijin Usaha Ind ustri ( IUI );
12.Tanda Daftar Perusahaan ( TDP );
13.Tanda Daftar Gudang ( TDG );
14.Tanda Daftar Industri ( TDI );
15.Ijin Prakte kDokter;
16.Ijin Praktek Dokter Gigi;
17.Ijin Kerja Perawat;
18.Ijin Perawat Gigi;
19.Ijin Praktek Bidan;
20.Ijin Praktek ahli Gizi;
21.Ijin Pengobatan Tr adisional Menetap;
22.Ijin Pengobatan Tradisional yang tidak menetap;
23.Ijin Kerja Apoteker;
24.Ijin Kerja Asisten Apoteker;
25.Ijin Trayek Angkot/Angdes dalam kabupaten;
26.Ijin Penggunaan Jalan diluar kepentingan lalu lintas;
27.Ijin Usaha Ketenaga Listrikan untuk kepent ingan sendiri;
28.Ijin Usaha Ketenaga Listrikan untuk kepentingan umum;
29.Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah;
30.Ijin Pengambilan Air Permukaan;
31.Ijin Mendirikan Bangunan Menara;
32.IjinUsaha Perikanan ( IUP) Penangkapan;
33.IjinUsaha Perikanan ( IUP) Budidaya;
34.IjinUsaha Perikanan ( IUP) Penampungan;
35.Ijin Praktek Perawat;
36.Ijin Optical;
37.Ijin Kerja Refraksionis Optician;
38.Ijin Toko Obat;
39.Ijin Apotek;
40.Ijin Klinik Bersalin;
41.Ijin Balai Pengobatan;
42.Ijin Labor;
43.Ijin Kerja Bidan;
44.Ijin Praktek Fisioterapi
45.Ijin Usaha Pulau untuk Wisata;
46.ijin Usaha Bumi Perkemahan;
47.Ijin Usaha Pondok Wisata;
48.Ijin Usaha Panti Pijat dan Pijat Mandi Uap;
49.Ijin Usaha Dunia Fantasi;
50.Ijin Usaha Taman Laut;
51.Ijin Usaha Taman Rekreasi;
52.Ijin Usaha Pemandian Alam;
53.Ijin Usaha Taman Satwa;
54.Ijin Usaha Konsultan P ariwisata;
55.Ijin Usaha Wisata Tirta;
56.Ijin Hotel Bintang dan Melati;
57.Ijin Usaha Rumah Makan, Bar, dan Restoran;
58.Ijin Usaha Jasa Boga dan Catering;
59.Ijin Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan
Wisata;
60.Ijin Usaha Pramuwisata;
61.Ijin Usaha Angkutan Wisata;
62.Ijin Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Intensif dan Pameran;
63.Ijin Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
64.Ijin Kegiatan Kebudayaan Antar Kabupaten
65.Ijin Membawa Benda Cagar Budaya dari satu Kabupaten ke
Kabupaten/Kota lainnya dalam satu Provinsi;
66.Ijin Penyel enggaraan Festival Kesenian dan Budaya;
67.Ijin Usaha Karaoke, Playstation dan Video Games;
68.Ijin Usaha Bioskop dan Theater panggung terbuka dan tertutup;
69.Ijin Usaha Diskotik dan Klub Malam;
70.Ijin Usaha Tempat Pagelaran Kesenian Tradisional dan sejenisnya;
71.IjinUsaha Balai Pertemuan/Pameran;
72.Ijin Usaha Salon Kecantikan dan Barber Shop;
73.Ijin Usaha Pasar Seni dan Souvenir Shop;
74.Ijin Usaha Musik Hidup dan Panggung Remaja;
75.Ijin Usaha Pusat Kesehatan (Health Center ) dan Pusat Kesegaran
Jasmani ( Fitnes Center);
76.Ijin Usaha Kolam Pemancingan;
77.Ijin Usaha Sarana dan Fasilitas Olahraga di tempat terbuka;
78.Ijin Usaha Rumah Bi lliyard;
79.Ijin Usaha Gelanggang Olahraga;
80.Ijin Usaha Gelanggang Permainan/Ketangkasan;
81.Ijin Usaha Lapangan Golf;
82.Ijin Usaha Gelanggang Renang/Kolam Renang ;
83.Ijin Reklame;
84.Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) ;
85.Ijin Lokasi ;
86.Ijin Operasional Rumah Sakit;
87.Ijin Usaha Perkebunan (IUP):
Ijin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP -B)
Ijin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP -P)
88.Ijin Usaha Pertambangan (IUP) :
Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Ekspl orasi
Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi
89.Ijin Usaha Jasa Pertambangan;
90.Ijin Lingkungan;
91.Ijin Pertambangan Rakyat (IPR);
92.Ijin Prinsip Penanaman Modal ;
93.Ijin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ;
94.Ijin Prinsip Perubahan P enanaman Modal ;
95.Ijin Prinsip Pengg abungan Perusahaan;
96.Ijin Usaha Penanaman Modal ;
97.Ijin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
98.Ijin Usaha Perubahan Penanaman Modal ;
99.Ijin Usaha Penggabungan Penanaman Modal;
B.NON PERIJINAN
1.Surat Keterangan Kesehatan He wan ( SKKH )
2.Surat Keterangan Perjalanan Hewan
3.Surat Rekomendasi
4.Ijin Prinsip
PasalII
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya d alam Berita Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Di tetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal , 21 Januari 2014
BUPATI TANJUNG JABUNG
BARAT,
dto
USMAN ERMULAN
Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal ,21 Januari 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPAT EN TANJUNG JABUNG BARAT ,
dto
MUKLIS
BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 201 4NOMOR 1
Salinan/Fhoto Copy sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB.TANJUNG JABUNG BARAT
MASKURI, SH
Pembina
NIP. 19710429 200003 1 003
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 20TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KE LIMAATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
PENGELOLAAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DENGAN RAHM AT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 5 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945.
|
Redaksi dari PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, pada , Pasal 5 menjelaskan:
Perijinan dan Non Pe rijinan yang didelegasikan kepada Kantor
Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai berikut :
A.PERIJINAN
1.SuratIjin Tempat Usaha ( SITU );
2.Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
3.Ijin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK );
4.Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah;
5.Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB );
6.Ijin Undang Undang Gangguan/Hider Ordonatic ( HO );
7.Ijin Pembuangan Limbah Cair ( IPLC ) ;
8.Ijin Pemanfaatan Air Limbah ( Land Aplication );
9.Ijin Mengadakan Riset/Penelitian;
10.Ijin Usaha Perdagangan ( SIUP );
11.Ijin Usaha Ind ustri ( IUI );
12.Tanda Daftar Perusahaan ( TDP );
13.Tanda Daftar Gudang ( TDG );
14.Tanda Daftar Industri ( TDI );
15.Ijin Prakte kDokter;
16.Ijin Praktek Dokter Gigi;
17.Ijin Kerja Perawat;
18.Ijin Perawat Gigi;
19.Ijin Praktek Bidan;
20.Ijin Praktek ahli Gizi;
21.Ijin Pengobatan Tr adisional Menetap;
22.Ijin Pengobatan Tradisional yang tidak menetap;
23.Ijin Kerja Apoteker;
24.Ijin Kerja Asisten Apoteker;
25.Ijin Trayek Angkot/Angdes dalam kabupaten;
26.Ijin Penggunaan Jalan diluar kepentingan lalu lintas;
27.Ijin Usaha Ketenaga Listrikan untuk kepent ingan sendiri;
28.Ijin Usaha Ketenaga Listrikan untuk kepentingan umum;
29.Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah;
30.Ijin Pengambilan Air Permukaan;
31.Ijin Mendirikan Bangunan Menara;
32.IjinUsaha Perikanan ( IUP) Penangkapan;
33.IjinUsaha Perikanan ( IUP) Budidaya;
34.IjinUsaha Perikanan ( IUP) Penampungan;
35.Ijin Praktek Perawat;
36.Ijin Optical;
37.Ijin Kerja Refraksionis Optician;
38.Ijin Toko Obat;
39.Ijin Apotek;
40.Ijin Klinik Bersalin;
41.Ijin Balai Pengobatan;
42.Ijin Labor;
43.Ijin Kerja Bidan;
44.Ijin Praktek Fisioterapi
45.Ijin Usaha Pulau untuk Wisata;
46.ijin Usaha Bumi Perkemahan;
47.Ijin Usaha Pondok Wisata;
48.Ijin Usaha Panti Pijat dan Pijat Mandi Uap;
49.Ijin Usaha Dunia Fantasi;
50.Ijin Usaha Taman Laut;
51.Ijin Usaha Taman Rekreasi;
52.Ijin Usaha Pemandian Alam;
53.Ijin Usaha Taman Satwa;
54.Ijin Usaha Konsultan P ariwisata;
55.Ijin Usaha Wisata Tirta;
56.Ijin Hotel Bintang dan Melati;
57.Ijin Usaha Rumah Makan, Bar, dan Restoran;
58.Ijin Usaha Jasa Boga dan Catering;
59.Ijin Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan
Wisata;
60.Ijin Usaha Pramuwisata;
61.Ijin Usaha Angkutan Wisata;
62.Ijin Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Intensif dan Pameran;
63.Ijin Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
64.Ijin Kegiatan Kebudayaan Antar Kabupaten
65.Ijin Membawa Benda Cagar Budaya dari satu Kabupaten ke
Kabupaten/Kota lainnya dalam satu Provinsi;
66.Ijin Penyel enggaraan Festival Kesenian dan Budaya;
67.Ijin Usaha Karaoke, Playstation dan Video Games;
68.Ijin Usaha Bioskop dan Theater panggung terbuka dan tertutup;
69.Ijin Usaha Diskotik dan Klub Malam;
70.Ijin Usaha Tempat Pagelaran Kesenian Tradisional dan sejenisnya;
71.IjinUsaha Balai Pertemuan/Pameran;
72.Ijin Usaha Salon Kecantikan dan Barber Shop;
73.Ijin Usaha Pasar Seni dan Souvenir Shop;
74.Ijin Usaha Musik Hidup dan Panggung Remaja;
75.Ijin Usaha Pusat Kesehatan (Health Center ) dan Pusat Kesegaran
Jasmani ( Fitnes Center);
76.Ijin Usaha Kolam Pemancingan;
77.Ijin Usaha Sarana dan Fasilitas Olahraga di tempat terbuka;
78.Ijin Usaha Rumah Bi lliyard;
79.Ijin Usaha Gelanggang Olahraga;
80.Ijin Usaha Gelanggang Permainan/Ketangkasan;
81.Ijin Usaha Lapangan Golf;
82.Ijin Usaha Gelanggang Renang/Kolam Renang ;
83.Ijin Reklame;
84.Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) ;
85.Ijin Lokasi ;
86.Ijin Operasional Rumah Sakit;
87.Ijin Usaha Perkebunan (IUP):
Ijin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP -B)
Ijin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP -P)
88.Ijin Usaha Pertambangan (IUP) :
Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Ekspl orasi
Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi
89.Ijin Usaha Jasa Pertambangan;
90.Ijin Lingkungan;
91.Ijin Pertambangan Rakyat (IPR);
92.Ijin Prinsip Penanaman Modal ;
93.Ijin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ;
94.Ijin Prinsip Perubahan P enanaman Modal ;
95.Ijin Prinsip Pengg abungan Perusahaan;
96.Ijin Usaha Penanaman Modal ;
97.Ijin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
98.Ijin Usaha Perubahan Penanaman Modal ;
99.Ijin Usaha Penggabungan Penanaman Modal;
B.NON PERIJINAN
1.Surat Keterangan Kesehatan He wan ( SKKH )
2.Surat Keterangan Perjalanan Hewan
3.Surat Rekomendasi
4.Ijin Prinsip
PasalII
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya d alam Berita Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Di tetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal , 21 Januari 2014
BUPATI TANJUNG JABUNG
BARAT,
dto
USMAN ERMULAN
Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal ,21 Januari 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPAT EN TANJUNG JABUNG BARAT ,
dto
MUKLIS
BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 201 4NOMOR 1
Salinan/Fhoto Copy sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB.TANJUNG JABUNG BARAT
MASKURI, SH
Pembina
NIP. 19710429 200003 1 003
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 20TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KE LIMAATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
PENGELOLAAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DENGAN RAHM AT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 pada Pasal 18?
|
Berdasarkan PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, Pasal 18 menyebutkan bahwa:
ayat ( 6 ) Undang –undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.Undang -Undang Nomor 12Tahun 19 56tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Tahun 19 56Nomor 25) sebagaimana telah
diubah dengan Undang -Undang Nomor 7Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah
Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
3.Undang -Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana
telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4.Undang -Undang Nomor 1 2Tahun2011tentang Pembentukan
Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 11Nomor82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang –Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Ne gara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi d an Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan
Terpadu di Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1Tahun 201 4Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 201 4Nomor32);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENT ANGPERUBAHAN KE LIMAATAS
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 7 TAHUN
2010 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENGELOLAAN
PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 Pasal 18?
|
Dalam PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, Pasal 18 mengatur sebagai berikut:
ayat ( 6 ) Undang –undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.Undang -Undang Nomor 12Tahun 19 56tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Tahun 19 56Nomor 25) sebagaimana telah
diubah dengan Undang -Undang Nomor 7Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah
Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
3.Undang -Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana
telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4.Undang -Undang Nomor 1 2Tahun2011tentang Pembentukan
Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 11Nomor82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang –Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Ne gara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi d an Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan
Terpadu di Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1Tahun 201 4Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 201 4Nomor32);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENT ANGPERUBAHAN KE LIMAATAS
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 7 TAHUN
2010 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENGELOLAAN
PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
|
Apa bunyi lengkap Pasal 18 dalam PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, pada , Pasal 18 dinyatakan:
ayat ( 6 ) Undang –undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.Undang -Undang Nomor 12Tahun 19 56tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Tahun 19 56Nomor 25) sebagaimana telah
diubah dengan Undang -Undang Nomor 7Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah
Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
3.Undang -Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana
telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4.Undang -Undang Nomor 1 2Tahun2011tentang Pembentukan
Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 11Nomor82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang –Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Ne gara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi d an Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan
Terpadu di Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1Tahun 201 4Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 201 4Nomor32);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENT ANGPERUBAHAN KE LIMAATAS
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 7 TAHUN
2010 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENGELOLAAN
PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 18 dari PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945.
|
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, ketentuan pada , Pasal 18 berbunyi:
ayat ( 6 ) Undang –undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.Undang -Undang Nomor 12Tahun 19 56tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Tahun 19 56Nomor 25) sebagaimana telah
diubah dengan Undang -Undang Nomor 7Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah
Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
3.Undang -Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana
telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4.Undang -Undang Nomor 1 2Tahun2011tentang Pembentukan
Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 11Nomor82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang –Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Ne gara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi d an Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan
Terpadu di Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1Tahun 201 4Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 201 4Nomor32);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENT ANGPERUBAHAN KE LIMAATAS
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 7 TAHUN
2010 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENGELOLAAN
PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 18 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945?
|
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, Pasal 18 menetapkan:
ayat ( 6 ) Undang –undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.Undang -Undang Nomor 12Tahun 19 56tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Tahun 19 56Nomor 25) sebagaimana telah
diubah dengan Undang -Undang Nomor 7Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah
Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
3.Undang -Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana
telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4.Undang -Undang Nomor 1 2Tahun2011tentang Pembentukan
Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 11Nomor82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang –Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Ne gara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi d an Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan
Terpadu di Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1Tahun 201 4Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 201 4Nomor32);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENT ANGPERUBAHAN KE LIMAATAS
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 7 TAHUN
2010 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENGELOLAAN
PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
|
Menurut PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945, apa isi dari Pasal 18?
|
Pasal Pasal 18 dalam PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, pada , menyatakan:
ayat ( 6 ) Undang –undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.Undang -Undang Nomor 12Tahun 19 56tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Tahun 19 56Nomor 25) sebagaimana telah
diubah dengan Undang -Undang Nomor 7Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah
Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
3.Undang -Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana
telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4.Undang -Undang Nomor 1 2Tahun2011tentang Pembentukan
Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 11Nomor82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang –Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Ne gara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi d an Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan
Terpadu di Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1Tahun 201 4Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 201 4Nomor32);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENT ANGPERUBAHAN KE LIMAATAS
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 7 TAHUN
2010 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENGELOLAAN
PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 18 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945?
|
Substansi PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, khususnya , Pasal 18, memuat:
ayat ( 6 ) Undang –undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.Undang -Undang Nomor 12Tahun 19 56tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Tahun 19 56Nomor 25) sebagaimana telah
diubah dengan Undang -Undang Nomor 7Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah
Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
3.Undang -Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana
telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4.Undang -Undang Nomor 1 2Tahun2011tentang Pembentukan
Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 11Nomor82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang –Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Ne gara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi d an Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan
Terpadu di Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1Tahun 201 4Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 201 4Nomor32);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENT ANGPERUBAHAN KE LIMAATAS
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 7 TAHUN
2010 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENGELOLAAN
PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 18 dalam PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945?
|
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, Pasal 18 berbunyi:
ayat ( 6 ) Undang –undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.Undang -Undang Nomor 12Tahun 19 56tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Tahun 19 56Nomor 25) sebagaimana telah
diubah dengan Undang -Undang Nomor 7Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah
Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
3.Undang -Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana
telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4.Undang -Undang Nomor 1 2Tahun2011tentang Pembentukan
Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 11Nomor82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang –Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Ne gara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi d an Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan
Terpadu di Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1Tahun 201 4Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 201 4Nomor32);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENT ANGPERUBAHAN KE LIMAATAS
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 7 TAHUN
2010 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENGELOLAAN
PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
|
Apa substansi hukum dari Pasal 18 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945?
|
Materi muatan PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, khususnya , Pasal 18, adalah:
ayat ( 6 ) Undang –undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.Undang -Undang Nomor 12Tahun 19 56tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Tahun 19 56Nomor 25) sebagaimana telah
diubah dengan Undang -Undang Nomor 7Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah
Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
3.Undang -Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana
telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4.Undang -Undang Nomor 1 2Tahun2011tentang Pembentukan
Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 11Nomor82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang –Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Ne gara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi d an Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan
Terpadu di Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1Tahun 201 4Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 201 4Nomor32);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENT ANGPERUBAHAN KE LIMAATAS
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 7 TAHUN
2010 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENGELOLAAN
PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 18 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945.
|
Redaksi dari PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 1 Tahun 1945 tentang PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, pada , Pasal 18 menjelaskan:
ayat ( 6 ) Undang –undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.Undang -Undang Nomor 12Tahun 19 56tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Tahun 19 56Nomor 25) sebagaimana telah
diubah dengan Undang -Undang Nomor 7Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah
Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
3.Undang -Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana
telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4.Undang -Undang Nomor 1 2Tahun2011tentang Pembentukan
Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 11Nomor82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang –Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Ne gara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi d an Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan
Terpadu di Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1Tahun 201 4Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 201 4Nomor32);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENT ANGPERUBAHAN KE LIMAATAS
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 7 TAHUN
2010 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENGELOLAAN
PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.