Question
stringlengths 50
3.05k
| Answer
stringlengths 72
36.7k
|
|---|---|
Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 pada Pasal 67?
|
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP, Pasal 67 menyebutkan bahwa:
Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke
Pengadilan Negeri mengikuti tenggang waktu
sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang
Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui
adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hid up di dacrah.
Kctcntuan mcngcnai tcnggat kedaluwarsa di daerah
tidak berlaku tcrhadap pcnccmaran dan/ atau
kcrusakan lingkungan hidup yang diakibatkan olch
usaha dan/atau kcgiatan yang menggunakan
dan/atau mcngelola B3 scrta mcnghasilkan dan/atau
mcngclola limbah B3.
Paragraf 4
Hak Gugat Pemerintah Kabupaten
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 Pasal 67?
|
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP, Pasal 67 mengatur sebagai berikut:
Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke
Pengadilan Negeri mengikuti tenggang waktu
sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang
Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui
adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hid up di dacrah.
Kctcntuan mcngcnai tcnggat kedaluwarsa di daerah
tidak berlaku tcrhadap pcnccmaran dan/ atau
kcrusakan lingkungan hidup yang diakibatkan olch
usaha dan/atau kcgiatan yang menggunakan
dan/atau mcngelola B3 scrta mcnghasilkan dan/atau
mcngclola limbah B3.
Paragraf 4
Hak Gugat Pemerintah Kabupaten
|
Apa bunyi lengkap Pasal 67 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP, Pasal 67 dinyatakan:
Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke
Pengadilan Negeri mengikuti tenggang waktu
sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang
Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui
adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hid up di dacrah.
Kctcntuan mcngcnai tcnggat kedaluwarsa di daerah
tidak berlaku tcrhadap pcnccmaran dan/ atau
kcrusakan lingkungan hidup yang diakibatkan olch
usaha dan/atau kcgiatan yang menggunakan
dan/atau mcngelola B3 scrta mcnghasilkan dan/atau
mcngclola limbah B3.
Paragraf 4
Hak Gugat Pemerintah Kabupaten
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 67 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, ketentuan pada BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP, Pasal 67 berbunyi:
Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke
Pengadilan Negeri mengikuti tenggang waktu
sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang
Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui
adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hid up di dacrah.
Kctcntuan mcngcnai tcnggat kedaluwarsa di daerah
tidak berlaku tcrhadap pcnccmaran dan/ atau
kcrusakan lingkungan hidup yang diakibatkan olch
usaha dan/atau kcgiatan yang menggunakan
dan/atau mcngelola B3 scrta mcnghasilkan dan/atau
mcngclola limbah B3.
Paragraf 4
Hak Gugat Pemerintah Kabupaten
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 67 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP, Pasal 67 menetapkan:
Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke
Pengadilan Negeri mengikuti tenggang waktu
sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang
Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui
adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hid up di dacrah.
Kctcntuan mcngcnai tcnggat kedaluwarsa di daerah
tidak berlaku tcrhadap pcnccmaran dan/ atau
kcrusakan lingkungan hidup yang diakibatkan olch
usaha dan/atau kcgiatan yang menggunakan
dan/atau mcngelola B3 scrta mcnghasilkan dan/atau
mcngclola limbah B3.
Paragraf 4
Hak Gugat Pemerintah Kabupaten
|
Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014, apa isi dari Pasal 67?
|
Pasal Pasal 67 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP, menyatakan:
Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke
Pengadilan Negeri mengikuti tenggang waktu
sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang
Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui
adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hid up di dacrah.
Kctcntuan mcngcnai tcnggat kedaluwarsa di daerah
tidak berlaku tcrhadap pcnccmaran dan/ atau
kcrusakan lingkungan hidup yang diakibatkan olch
usaha dan/atau kcgiatan yang menggunakan
dan/atau mcngelola B3 scrta mcnghasilkan dan/atau
mcngclola limbah B3.
Paragraf 4
Hak Gugat Pemerintah Kabupaten
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 67 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP, Pasal 67, memuat:
Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke
Pengadilan Negeri mengikuti tenggang waktu
sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang
Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui
adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hid up di dacrah.
Kctcntuan mcngcnai tcnggat kedaluwarsa di daerah
tidak berlaku tcrhadap pcnccmaran dan/ atau
kcrusakan lingkungan hidup yang diakibatkan olch
usaha dan/atau kcgiatan yang menggunakan
dan/atau mcngelola B3 scrta mcnghasilkan dan/atau
mcngclola limbah B3.
Paragraf 4
Hak Gugat Pemerintah Kabupaten
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 67 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP, Pasal 67 berbunyi:
Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke
Pengadilan Negeri mengikuti tenggang waktu
sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang
Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui
adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hid up di dacrah.
Kctcntuan mcngcnai tcnggat kedaluwarsa di daerah
tidak berlaku tcrhadap pcnccmaran dan/ atau
kcrusakan lingkungan hidup yang diakibatkan olch
usaha dan/atau kcgiatan yang menggunakan
dan/atau mcngelola B3 scrta mcnghasilkan dan/atau
mcngclola limbah B3.
Paragraf 4
Hak Gugat Pemerintah Kabupaten
|
Apa substansi hukum dari Pasal 67 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP, Pasal 67, adalah:
Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke
Pengadilan Negeri mengikuti tenggang waktu
sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang
Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui
adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hid up di dacrah.
Kctcntuan mcngcnai tcnggat kedaluwarsa di daerah
tidak berlaku tcrhadap pcnccmaran dan/ atau
kcrusakan lingkungan hidup yang diakibatkan olch
usaha dan/atau kcgiatan yang menggunakan
dan/atau mcngelola B3 scrta mcnghasilkan dan/atau
mcngclola limbah B3.
Paragraf 4
Hak Gugat Pemerintah Kabupaten
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 67 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP, Pasal 67 menjelaskan:
Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke
Pengadilan Negeri mengikuti tenggang waktu
sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang
Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui
adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hid up di dacrah.
Kctcntuan mcngcnai tcnggat kedaluwarsa di daerah
tidak berlaku tcrhadap pcnccmaran dan/ atau
kcrusakan lingkungan hidup yang diakibatkan olch
usaha dan/atau kcgiatan yang menggunakan
dan/atau mcngelola B3 scrta mcnghasilkan dan/atau
mcngclola limbah B3.
Paragraf 4
Hak Gugat Pemerintah Kabupaten
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 pada Pasal 68?
|
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP, Pasal 68 menyebutkan bahwa:
(1) Pcmcriniah Kabupatcn mclalui lnstitusi berwenang
mcngajukan gugatan ganti kcrugian dan tindakan
tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang
menyebabkan pencemaran dan/ atau kerusakan
lingkungan hidup di daerah yang mengakibatkan
kerugian lingkungan hidup di Kabupaten.
43
(2) Pertirnbangan untuk rnenggunakan ha.k gugat
Pemerintah Kabupaten didasarkan pada hasil verifikasi
lapangan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
(3) Hak gugat Pernerintah Kabupaten hanya digunakan
apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), mcnunjukkan tclah tcrjadi
kcrugian lingkungan hidup.
(4) Dalam ha! hak gugat Pcmcrintah Dacrah digunakan,
Institusi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan
hidup mcnunjuk kuasa hukum scsuai ketentuan
peraturan pcrundang-undangan.
(5) Biaya yang timbul dalam penggunaan hak gugat
Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran
Pcndapatan dan Belanja Daerah.
Paragraf 5
Hak Gugat Masyarakat
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 Pasal 68?
|
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP, Pasal 68 mengatur sebagai berikut:
(1) Pcmcriniah Kabupatcn mclalui lnstitusi berwenang
mcngajukan gugatan ganti kcrugian dan tindakan
tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang
menyebabkan pencemaran dan/ atau kerusakan
lingkungan hidup di daerah yang mengakibatkan
kerugian lingkungan hidup di Kabupaten.
43
(2) Pertirnbangan untuk rnenggunakan ha.k gugat
Pemerintah Kabupaten didasarkan pada hasil verifikasi
lapangan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
(3) Hak gugat Pernerintah Kabupaten hanya digunakan
apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), mcnunjukkan tclah tcrjadi
kcrugian lingkungan hidup.
(4) Dalam ha! hak gugat Pcmcrintah Dacrah digunakan,
Institusi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan
hidup mcnunjuk kuasa hukum scsuai ketentuan
peraturan pcrundang-undangan.
(5) Biaya yang timbul dalam penggunaan hak gugat
Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran
Pcndapatan dan Belanja Daerah.
Paragraf 5
Hak Gugat Masyarakat
|
Apa bunyi lengkap Pasal 68 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP, Pasal 68 dinyatakan:
(1) Pcmcriniah Kabupatcn mclalui lnstitusi berwenang
mcngajukan gugatan ganti kcrugian dan tindakan
tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang
menyebabkan pencemaran dan/ atau kerusakan
lingkungan hidup di daerah yang mengakibatkan
kerugian lingkungan hidup di Kabupaten.
43
(2) Pertirnbangan untuk rnenggunakan ha.k gugat
Pemerintah Kabupaten didasarkan pada hasil verifikasi
lapangan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
(3) Hak gugat Pernerintah Kabupaten hanya digunakan
apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), mcnunjukkan tclah tcrjadi
kcrugian lingkungan hidup.
(4) Dalam ha! hak gugat Pcmcrintah Dacrah digunakan,
Institusi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan
hidup mcnunjuk kuasa hukum scsuai ketentuan
peraturan pcrundang-undangan.
(5) Biaya yang timbul dalam penggunaan hak gugat
Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran
Pcndapatan dan Belanja Daerah.
Paragraf 5
Hak Gugat Masyarakat
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 68 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, ketentuan pada BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP, Pasal 68 berbunyi:
(1) Pcmcriniah Kabupatcn mclalui lnstitusi berwenang
mcngajukan gugatan ganti kcrugian dan tindakan
tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang
menyebabkan pencemaran dan/ atau kerusakan
lingkungan hidup di daerah yang mengakibatkan
kerugian lingkungan hidup di Kabupaten.
43
(2) Pertirnbangan untuk rnenggunakan ha.k gugat
Pemerintah Kabupaten didasarkan pada hasil verifikasi
lapangan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
(3) Hak gugat Pernerintah Kabupaten hanya digunakan
apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), mcnunjukkan tclah tcrjadi
kcrugian lingkungan hidup.
(4) Dalam ha! hak gugat Pcmcrintah Dacrah digunakan,
Institusi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan
hidup mcnunjuk kuasa hukum scsuai ketentuan
peraturan pcrundang-undangan.
(5) Biaya yang timbul dalam penggunaan hak gugat
Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran
Pcndapatan dan Belanja Daerah.
Paragraf 5
Hak Gugat Masyarakat
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 68 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP, Pasal 68 menetapkan:
(1) Pcmcriniah Kabupatcn mclalui lnstitusi berwenang
mcngajukan gugatan ganti kcrugian dan tindakan
tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang
menyebabkan pencemaran dan/ atau kerusakan
lingkungan hidup di daerah yang mengakibatkan
kerugian lingkungan hidup di Kabupaten.
43
(2) Pertirnbangan untuk rnenggunakan ha.k gugat
Pemerintah Kabupaten didasarkan pada hasil verifikasi
lapangan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
(3) Hak gugat Pernerintah Kabupaten hanya digunakan
apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), mcnunjukkan tclah tcrjadi
kcrugian lingkungan hidup.
(4) Dalam ha! hak gugat Pcmcrintah Dacrah digunakan,
Institusi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan
hidup mcnunjuk kuasa hukum scsuai ketentuan
peraturan pcrundang-undangan.
(5) Biaya yang timbul dalam penggunaan hak gugat
Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran
Pcndapatan dan Belanja Daerah.
Paragraf 5
Hak Gugat Masyarakat
|
Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014, apa isi dari Pasal 68?
|
Pasal Pasal 68 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP, menyatakan:
(1) Pcmcriniah Kabupatcn mclalui lnstitusi berwenang
mcngajukan gugatan ganti kcrugian dan tindakan
tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang
menyebabkan pencemaran dan/ atau kerusakan
lingkungan hidup di daerah yang mengakibatkan
kerugian lingkungan hidup di Kabupaten.
43
(2) Pertirnbangan untuk rnenggunakan ha.k gugat
Pemerintah Kabupaten didasarkan pada hasil verifikasi
lapangan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
(3) Hak gugat Pernerintah Kabupaten hanya digunakan
apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), mcnunjukkan tclah tcrjadi
kcrugian lingkungan hidup.
(4) Dalam ha! hak gugat Pcmcrintah Dacrah digunakan,
Institusi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan
hidup mcnunjuk kuasa hukum scsuai ketentuan
peraturan pcrundang-undangan.
(5) Biaya yang timbul dalam penggunaan hak gugat
Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran
Pcndapatan dan Belanja Daerah.
Paragraf 5
Hak Gugat Masyarakat
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 68 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP, Pasal 68, memuat:
(1) Pcmcriniah Kabupatcn mclalui lnstitusi berwenang
mcngajukan gugatan ganti kcrugian dan tindakan
tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang
menyebabkan pencemaran dan/ atau kerusakan
lingkungan hidup di daerah yang mengakibatkan
kerugian lingkungan hidup di Kabupaten.
43
(2) Pertirnbangan untuk rnenggunakan ha.k gugat
Pemerintah Kabupaten didasarkan pada hasil verifikasi
lapangan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
(3) Hak gugat Pernerintah Kabupaten hanya digunakan
apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), mcnunjukkan tclah tcrjadi
kcrugian lingkungan hidup.
(4) Dalam ha! hak gugat Pcmcrintah Dacrah digunakan,
Institusi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan
hidup mcnunjuk kuasa hukum scsuai ketentuan
peraturan pcrundang-undangan.
(5) Biaya yang timbul dalam penggunaan hak gugat
Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran
Pcndapatan dan Belanja Daerah.
Paragraf 5
Hak Gugat Masyarakat
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 68 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP, Pasal 68 berbunyi:
(1) Pcmcriniah Kabupatcn mclalui lnstitusi berwenang
mcngajukan gugatan ganti kcrugian dan tindakan
tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang
menyebabkan pencemaran dan/ atau kerusakan
lingkungan hidup di daerah yang mengakibatkan
kerugian lingkungan hidup di Kabupaten.
43
(2) Pertirnbangan untuk rnenggunakan ha.k gugat
Pemerintah Kabupaten didasarkan pada hasil verifikasi
lapangan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
(3) Hak gugat Pernerintah Kabupaten hanya digunakan
apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), mcnunjukkan tclah tcrjadi
kcrugian lingkungan hidup.
(4) Dalam ha! hak gugat Pcmcrintah Dacrah digunakan,
Institusi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan
hidup mcnunjuk kuasa hukum scsuai ketentuan
peraturan pcrundang-undangan.
(5) Biaya yang timbul dalam penggunaan hak gugat
Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran
Pcndapatan dan Belanja Daerah.
Paragraf 5
Hak Gugat Masyarakat
|
Apa substansi hukum dari Pasal 68 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP, Pasal 68, adalah:
(1) Pcmcriniah Kabupatcn mclalui lnstitusi berwenang
mcngajukan gugatan ganti kcrugian dan tindakan
tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang
menyebabkan pencemaran dan/ atau kerusakan
lingkungan hidup di daerah yang mengakibatkan
kerugian lingkungan hidup di Kabupaten.
43
(2) Pertirnbangan untuk rnenggunakan ha.k gugat
Pemerintah Kabupaten didasarkan pada hasil verifikasi
lapangan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
(3) Hak gugat Pernerintah Kabupaten hanya digunakan
apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), mcnunjukkan tclah tcrjadi
kcrugian lingkungan hidup.
(4) Dalam ha! hak gugat Pcmcrintah Dacrah digunakan,
Institusi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan
hidup mcnunjuk kuasa hukum scsuai ketentuan
peraturan pcrundang-undangan.
(5) Biaya yang timbul dalam penggunaan hak gugat
Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran
Pcndapatan dan Belanja Daerah.
Paragraf 5
Hak Gugat Masyarakat
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 68 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP, Pasal 68 menjelaskan:
(1) Pcmcriniah Kabupatcn mclalui lnstitusi berwenang
mcngajukan gugatan ganti kcrugian dan tindakan
tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang
menyebabkan pencemaran dan/ atau kerusakan
lingkungan hidup di daerah yang mengakibatkan
kerugian lingkungan hidup di Kabupaten.
43
(2) Pertirnbangan untuk rnenggunakan ha.k gugat
Pemerintah Kabupaten didasarkan pada hasil verifikasi
lapangan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
(3) Hak gugat Pernerintah Kabupaten hanya digunakan
apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), mcnunjukkan tclah tcrjadi
kcrugian lingkungan hidup.
(4) Dalam ha! hak gugat Pcmcrintah Dacrah digunakan,
Institusi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan
hidup mcnunjuk kuasa hukum scsuai ketentuan
peraturan pcrundang-undangan.
(5) Biaya yang timbul dalam penggunaan hak gugat
Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran
Pcndapatan dan Belanja Daerah.
Paragraf 5
Hak Gugat Masyarakat
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 pada Pasal 69?
|
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP, Pasal 69 menyebutkan bahwa:
( 1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan
kelompok (class action) untuk kepentingan dirinya
sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat
apabila mengalami kerugian akibat pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
Gugatan perwakilan kelompok (class action) dapat
diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau
pcristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara
wakil kelompok dan anggota kclompoknya.
Kctcntuan mcngenai hak gugat masyarakat
dilaksanakan scsuai kctcntuan peraturan perundang
undangan.
Paragraf 6
Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 Pasal 69?
|
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP, Pasal 69 mengatur sebagai berikut:
( 1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan
kelompok (class action) untuk kepentingan dirinya
sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat
apabila mengalami kerugian akibat pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
Gugatan perwakilan kelompok (class action) dapat
diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau
pcristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara
wakil kelompok dan anggota kclompoknya.
Kctcntuan mcngenai hak gugat masyarakat
dilaksanakan scsuai kctcntuan peraturan perundang
undangan.
Paragraf 6
Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup
|
Apa bunyi lengkap Pasal 69 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP, Pasal 69 dinyatakan:
( 1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan
kelompok (class action) untuk kepentingan dirinya
sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat
apabila mengalami kerugian akibat pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
Gugatan perwakilan kelompok (class action) dapat
diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau
pcristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara
wakil kelompok dan anggota kclompoknya.
Kctcntuan mcngenai hak gugat masyarakat
dilaksanakan scsuai kctcntuan peraturan perundang
undangan.
Paragraf 6
Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 69 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, ketentuan pada BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP, Pasal 69 berbunyi:
( 1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan
kelompok (class action) untuk kepentingan dirinya
sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat
apabila mengalami kerugian akibat pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
Gugatan perwakilan kelompok (class action) dapat
diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau
pcristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara
wakil kelompok dan anggota kclompoknya.
Kctcntuan mcngenai hak gugat masyarakat
dilaksanakan scsuai kctcntuan peraturan perundang
undangan.
Paragraf 6
Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 69 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP, Pasal 69 menetapkan:
( 1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan
kelompok (class action) untuk kepentingan dirinya
sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat
apabila mengalami kerugian akibat pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
Gugatan perwakilan kelompok (class action) dapat
diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau
pcristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara
wakil kelompok dan anggota kclompoknya.
Kctcntuan mcngenai hak gugat masyarakat
dilaksanakan scsuai kctcntuan peraturan perundang
undangan.
Paragraf 6
Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup
|
Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014, apa isi dari Pasal 69?
|
Pasal Pasal 69 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP, menyatakan:
( 1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan
kelompok (class action) untuk kepentingan dirinya
sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat
apabila mengalami kerugian akibat pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
Gugatan perwakilan kelompok (class action) dapat
diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau
pcristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara
wakil kelompok dan anggota kclompoknya.
Kctcntuan mcngenai hak gugat masyarakat
dilaksanakan scsuai kctcntuan peraturan perundang
undangan.
Paragraf 6
Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 69 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP, Pasal 69, memuat:
( 1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan
kelompok (class action) untuk kepentingan dirinya
sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat
apabila mengalami kerugian akibat pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
Gugatan perwakilan kelompok (class action) dapat
diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau
pcristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara
wakil kelompok dan anggota kclompoknya.
Kctcntuan mcngenai hak gugat masyarakat
dilaksanakan scsuai kctcntuan peraturan perundang
undangan.
Paragraf 6
Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 69 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP, Pasal 69 berbunyi:
( 1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan
kelompok (class action) untuk kepentingan dirinya
sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat
apabila mengalami kerugian akibat pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
Gugatan perwakilan kelompok (class action) dapat
diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau
pcristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara
wakil kelompok dan anggota kclompoknya.
Kctcntuan mcngenai hak gugat masyarakat
dilaksanakan scsuai kctcntuan peraturan perundang
undangan.
Paragraf 6
Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup
|
Apa substansi hukum dari Pasal 69 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP, Pasal 69, adalah:
( 1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan
kelompok (class action) untuk kepentingan dirinya
sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat
apabila mengalami kerugian akibat pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
Gugatan perwakilan kelompok (class action) dapat
diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau
pcristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara
wakil kelompok dan anggota kclompoknya.
Kctcntuan mcngenai hak gugat masyarakat
dilaksanakan scsuai kctcntuan peraturan perundang
undangan.
Paragraf 6
Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 69 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP, Pasal 69 menjelaskan:
( 1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan
kelompok (class action) untuk kepentingan dirinya
sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat
apabila mengalami kerugian akibat pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
Gugatan perwakilan kelompok (class action) dapat
diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau
pcristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara
wakil kelompok dan anggota kclompoknya.
Kctcntuan mcngenai hak gugat masyarakat
dilaksanakan scsuai kctcntuan peraturan perundang
undangan.
Paragraf 6
Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 pada Pasal 70?
|
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP, Pasal 70 menyebutkan bahwa:
( 1) Dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab
perlindungan dan pengclolaan lingkungan hidup,
organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan
gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi
lingkungan hidup.
Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk
melakukan tindakan tertcntu tanpa adanya tuntutan
ganti rugi, kec:uali biaya atau pengeluaran riil.
44
Organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan
gugatan harus memenuhi persyaratan:
berbentuk badan hukum;
menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa
organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan
pclcstarian fungsi lingkungan hidup; dan
tclah mc\aksanakan kegiatan nyata sesuai dcngan
anggaran dasarnya, paling singkat sclama 2 (dua)
tahun.
Paragraf 7
Gugatan Administratif
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 Pasal 70?
|
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP, Pasal 70 mengatur sebagai berikut:
( 1) Dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab
perlindungan dan pengclolaan lingkungan hidup,
organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan
gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi
lingkungan hidup.
Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk
melakukan tindakan tertcntu tanpa adanya tuntutan
ganti rugi, kec:uali biaya atau pengeluaran riil.
44
Organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan
gugatan harus memenuhi persyaratan:
berbentuk badan hukum;
menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa
organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan
pclcstarian fungsi lingkungan hidup; dan
tclah mc\aksanakan kegiatan nyata sesuai dcngan
anggaran dasarnya, paling singkat sclama 2 (dua)
tahun.
Paragraf 7
Gugatan Administratif
|
Apa bunyi lengkap Pasal 70 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP, Pasal 70 dinyatakan:
( 1) Dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab
perlindungan dan pengclolaan lingkungan hidup,
organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan
gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi
lingkungan hidup.
Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk
melakukan tindakan tertcntu tanpa adanya tuntutan
ganti rugi, kec:uali biaya atau pengeluaran riil.
44
Organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan
gugatan harus memenuhi persyaratan:
berbentuk badan hukum;
menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa
organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan
pclcstarian fungsi lingkungan hidup; dan
tclah mc\aksanakan kegiatan nyata sesuai dcngan
anggaran dasarnya, paling singkat sclama 2 (dua)
tahun.
Paragraf 7
Gugatan Administratif
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 70 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, ketentuan pada BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP, Pasal 70 berbunyi:
( 1) Dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab
perlindungan dan pengclolaan lingkungan hidup,
organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan
gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi
lingkungan hidup.
Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk
melakukan tindakan tertcntu tanpa adanya tuntutan
ganti rugi, kec:uali biaya atau pengeluaran riil.
44
Organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan
gugatan harus memenuhi persyaratan:
berbentuk badan hukum;
menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa
organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan
pclcstarian fungsi lingkungan hidup; dan
tclah mc\aksanakan kegiatan nyata sesuai dcngan
anggaran dasarnya, paling singkat sclama 2 (dua)
tahun.
Paragraf 7
Gugatan Administratif
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 70 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP, Pasal 70 menetapkan:
( 1) Dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab
perlindungan dan pengclolaan lingkungan hidup,
organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan
gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi
lingkungan hidup.
Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk
melakukan tindakan tertcntu tanpa adanya tuntutan
ganti rugi, kec:uali biaya atau pengeluaran riil.
44
Organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan
gugatan harus memenuhi persyaratan:
berbentuk badan hukum;
menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa
organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan
pclcstarian fungsi lingkungan hidup; dan
tclah mc\aksanakan kegiatan nyata sesuai dcngan
anggaran dasarnya, paling singkat sclama 2 (dua)
tahun.
Paragraf 7
Gugatan Administratif
|
Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014, apa isi dari Pasal 70?
|
Pasal Pasal 70 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP, menyatakan:
( 1) Dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab
perlindungan dan pengclolaan lingkungan hidup,
organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan
gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi
lingkungan hidup.
Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk
melakukan tindakan tertcntu tanpa adanya tuntutan
ganti rugi, kec:uali biaya atau pengeluaran riil.
44
Organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan
gugatan harus memenuhi persyaratan:
berbentuk badan hukum;
menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa
organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan
pclcstarian fungsi lingkungan hidup; dan
tclah mc\aksanakan kegiatan nyata sesuai dcngan
anggaran dasarnya, paling singkat sclama 2 (dua)
tahun.
Paragraf 7
Gugatan Administratif
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 70 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP, Pasal 70, memuat:
( 1) Dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab
perlindungan dan pengclolaan lingkungan hidup,
organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan
gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi
lingkungan hidup.
Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk
melakukan tindakan tertcntu tanpa adanya tuntutan
ganti rugi, kec:uali biaya atau pengeluaran riil.
44
Organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan
gugatan harus memenuhi persyaratan:
berbentuk badan hukum;
menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa
organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan
pclcstarian fungsi lingkungan hidup; dan
tclah mc\aksanakan kegiatan nyata sesuai dcngan
anggaran dasarnya, paling singkat sclama 2 (dua)
tahun.
Paragraf 7
Gugatan Administratif
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 70 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP, Pasal 70 berbunyi:
( 1) Dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab
perlindungan dan pengclolaan lingkungan hidup,
organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan
gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi
lingkungan hidup.
Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk
melakukan tindakan tertcntu tanpa adanya tuntutan
ganti rugi, kec:uali biaya atau pengeluaran riil.
44
Organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan
gugatan harus memenuhi persyaratan:
berbentuk badan hukum;
menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa
organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan
pclcstarian fungsi lingkungan hidup; dan
tclah mc\aksanakan kegiatan nyata sesuai dcngan
anggaran dasarnya, paling singkat sclama 2 (dua)
tahun.
Paragraf 7
Gugatan Administratif
|
Apa substansi hukum dari Pasal 70 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP, Pasal 70, adalah:
( 1) Dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab
perlindungan dan pengclolaan lingkungan hidup,
organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan
gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi
lingkungan hidup.
Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk
melakukan tindakan tertcntu tanpa adanya tuntutan
ganti rugi, kec:uali biaya atau pengeluaran riil.
44
Organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan
gugatan harus memenuhi persyaratan:
berbentuk badan hukum;
menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa
organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan
pclcstarian fungsi lingkungan hidup; dan
tclah mc\aksanakan kegiatan nyata sesuai dcngan
anggaran dasarnya, paling singkat sclama 2 (dua)
tahun.
Paragraf 7
Gugatan Administratif
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 70 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP, Pasal 70 menjelaskan:
( 1) Dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab
perlindungan dan pengclolaan lingkungan hidup,
organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan
gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi
lingkungan hidup.
Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk
melakukan tindakan tertcntu tanpa adanya tuntutan
ganti rugi, kec:uali biaya atau pengeluaran riil.
44
Organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan
gugatan harus memenuhi persyaratan:
berbentuk badan hukum;
menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa
organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan
pclcstarian fungsi lingkungan hidup; dan
tclah mc\aksanakan kegiatan nyata sesuai dcngan
anggaran dasarnya, paling singkat sclama 2 (dua)
tahun.
Paragraf 7
Gugatan Administratif
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 pada Pasal 71?
|
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP, Pasal 71 menyebutkan bahwa:
( 1) Sctia p orang di daerah dapat mengajukan gugatan
terhadap keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara
apabila:
Instit:usi atau Pejabat menerbitkan izin lingkungan
kepada usaha dan/ atau kegiatan yang wajib
AMDAL tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen
AMDAL;
Institusi atau Pejabat menerbitkan izin lingkungan
kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak
dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
lnstitusi atau Pejabat menerbitkan izin usaha
dan/ atau kegiatan yang tidak dilcngkapi dengan
izin lingkungan.
Tata cara pengajuan gugatan tcrhadap keputusan tata
usaha negara mcngacu pada Hukum Acara Peradilan
Tata Usaha Negara.
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 Pasal 71?
|
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP, Pasal 71 mengatur sebagai berikut:
( 1) Sctia p orang di daerah dapat mengajukan gugatan
terhadap keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara
apabila:
Instit:usi atau Pejabat menerbitkan izin lingkungan
kepada usaha dan/ atau kegiatan yang wajib
AMDAL tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen
AMDAL;
Institusi atau Pejabat menerbitkan izin lingkungan
kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak
dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
lnstitusi atau Pejabat menerbitkan izin usaha
dan/ atau kegiatan yang tidak dilcngkapi dengan
izin lingkungan.
Tata cara pengajuan gugatan tcrhadap keputusan tata
usaha negara mcngacu pada Hukum Acara Peradilan
Tata Usaha Negara.
|
Apa bunyi lengkap Pasal 71 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP, Pasal 71 dinyatakan:
( 1) Sctia p orang di daerah dapat mengajukan gugatan
terhadap keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara
apabila:
Instit:usi atau Pejabat menerbitkan izin lingkungan
kepada usaha dan/ atau kegiatan yang wajib
AMDAL tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen
AMDAL;
Institusi atau Pejabat menerbitkan izin lingkungan
kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak
dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
lnstitusi atau Pejabat menerbitkan izin usaha
dan/ atau kegiatan yang tidak dilcngkapi dengan
izin lingkungan.
Tata cara pengajuan gugatan tcrhadap keputusan tata
usaha negara mcngacu pada Hukum Acara Peradilan
Tata Usaha Negara.
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 71 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, ketentuan pada BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP, Pasal 71 berbunyi:
( 1) Sctia p orang di daerah dapat mengajukan gugatan
terhadap keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara
apabila:
Instit:usi atau Pejabat menerbitkan izin lingkungan
kepada usaha dan/ atau kegiatan yang wajib
AMDAL tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen
AMDAL;
Institusi atau Pejabat menerbitkan izin lingkungan
kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak
dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
lnstitusi atau Pejabat menerbitkan izin usaha
dan/ atau kegiatan yang tidak dilcngkapi dengan
izin lingkungan.
Tata cara pengajuan gugatan tcrhadap keputusan tata
usaha negara mcngacu pada Hukum Acara Peradilan
Tata Usaha Negara.
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 71 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP, Pasal 71 menetapkan:
( 1) Sctia p orang di daerah dapat mengajukan gugatan
terhadap keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara
apabila:
Instit:usi atau Pejabat menerbitkan izin lingkungan
kepada usaha dan/ atau kegiatan yang wajib
AMDAL tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen
AMDAL;
Institusi atau Pejabat menerbitkan izin lingkungan
kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak
dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
lnstitusi atau Pejabat menerbitkan izin usaha
dan/ atau kegiatan yang tidak dilcngkapi dengan
izin lingkungan.
Tata cara pengajuan gugatan tcrhadap keputusan tata
usaha negara mcngacu pada Hukum Acara Peradilan
Tata Usaha Negara.
|
Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014, apa isi dari Pasal 71?
|
Pasal Pasal 71 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP, menyatakan:
( 1) Sctia p orang di daerah dapat mengajukan gugatan
terhadap keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara
apabila:
Instit:usi atau Pejabat menerbitkan izin lingkungan
kepada usaha dan/ atau kegiatan yang wajib
AMDAL tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen
AMDAL;
Institusi atau Pejabat menerbitkan izin lingkungan
kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak
dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
lnstitusi atau Pejabat menerbitkan izin usaha
dan/ atau kegiatan yang tidak dilcngkapi dengan
izin lingkungan.
Tata cara pengajuan gugatan tcrhadap keputusan tata
usaha negara mcngacu pada Hukum Acara Peradilan
Tata Usaha Negara.
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 71 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP, Pasal 71, memuat:
( 1) Sctia p orang di daerah dapat mengajukan gugatan
terhadap keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara
apabila:
Instit:usi atau Pejabat menerbitkan izin lingkungan
kepada usaha dan/ atau kegiatan yang wajib
AMDAL tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen
AMDAL;
Institusi atau Pejabat menerbitkan izin lingkungan
kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak
dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
lnstitusi atau Pejabat menerbitkan izin usaha
dan/ atau kegiatan yang tidak dilcngkapi dengan
izin lingkungan.
Tata cara pengajuan gugatan tcrhadap keputusan tata
usaha negara mcngacu pada Hukum Acara Peradilan
Tata Usaha Negara.
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 71 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP, Pasal 71 berbunyi:
( 1) Sctia p orang di daerah dapat mengajukan gugatan
terhadap keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara
apabila:
Instit:usi atau Pejabat menerbitkan izin lingkungan
kepada usaha dan/ atau kegiatan yang wajib
AMDAL tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen
AMDAL;
Institusi atau Pejabat menerbitkan izin lingkungan
kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak
dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
lnstitusi atau Pejabat menerbitkan izin usaha
dan/ atau kegiatan yang tidak dilcngkapi dengan
izin lingkungan.
Tata cara pengajuan gugatan tcrhadap keputusan tata
usaha negara mcngacu pada Hukum Acara Peradilan
Tata Usaha Negara.
|
Apa substansi hukum dari Pasal 71 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP, Pasal 71, adalah:
( 1) Sctia p orang di daerah dapat mengajukan gugatan
terhadap keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara
apabila:
Instit:usi atau Pejabat menerbitkan izin lingkungan
kepada usaha dan/ atau kegiatan yang wajib
AMDAL tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen
AMDAL;
Institusi atau Pejabat menerbitkan izin lingkungan
kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak
dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
lnstitusi atau Pejabat menerbitkan izin usaha
dan/ atau kegiatan yang tidak dilcngkapi dengan
izin lingkungan.
Tata cara pengajuan gugatan tcrhadap keputusan tata
usaha negara mcngacu pada Hukum Acara Peradilan
Tata Usaha Negara.
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 71 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XV - PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP, Pasal 71 menjelaskan:
( 1) Sctia p orang di daerah dapat mengajukan gugatan
terhadap keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara
apabila:
Instit:usi atau Pejabat menerbitkan izin lingkungan
kepada usaha dan/ atau kegiatan yang wajib
AMDAL tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen
AMDAL;
Institusi atau Pejabat menerbitkan izin lingkungan
kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak
dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
lnstitusi atau Pejabat menerbitkan izin usaha
dan/ atau kegiatan yang tidak dilcngkapi dengan
izin lingkungan.
Tata cara pengajuan gugatan tcrhadap keputusan tata
usaha negara mcngacu pada Hukum Acara Peradilan
Tata Usaha Negara.
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 pada Pasal 72?
|
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XVI - PENYIDIKAN, Pasal 72 menyebutkan bahwa:
( 1) Selain Pcjabat Penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Penyidik Polri), Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tcrtentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang
lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang
lingkungan hidup, diberi wcwenang khusus sebagai
Penyidik, sesua1 ketentuan peraturan perundang
undangan.
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berurenang:
u. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang
tentang adanya tindak pidana lingkungan hidup;
45
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di
tcmpat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan
rnemeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. mclakukan penyitaan benda dan/ atau surat;
e. mcngambil sidikjari dan memotrct seseorang;
f. mcmanggil orang untuk didcngar dan dipcriksa
scbagai tersangka atau saksi;
g. mcndatangkan orang ahli ycing dipcrlukan dalam
hubungan dcngan pcmeriksaan pcrkara;
h. mcngadakan penghcntian pcnyidikan sctelah
mcndapat pctunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak
lerdapat cukup bukti atau pcristiwa tersebut bukan
mcrupakan lindak pidana, dan selanjutnya melalui
Penyidik Polri mcmberitahukan hal tersebut kepada
Pcnunlut Umum, tersangka atau kcluarganya; dan
L mcngadakan tindakan lain menurut hukum yang
dapat dipertanggungjawabkan.
(3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mem beritahukan dimulainya penyidikan dan hasil
penyidikannya kepada Penyidik Polri.
(4) Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku
perbuatan pidana lingkungan hidup di Kabupaten,
dapat dilakukan penegakan hukum dengan
menyerahkan hasil penyidikan kepada pihak
Kepolisian dan Kejaksaan di bawah koordinasi Bupati.
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 Pasal 72?
|
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XVI - PENYIDIKAN, Pasal 72 mengatur sebagai berikut:
( 1) Selain Pcjabat Penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Penyidik Polri), Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tcrtentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang
lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang
lingkungan hidup, diberi wcwenang khusus sebagai
Penyidik, sesua1 ketentuan peraturan perundang
undangan.
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berurenang:
u. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang
tentang adanya tindak pidana lingkungan hidup;
45
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di
tcmpat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan
rnemeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. mclakukan penyitaan benda dan/ atau surat;
e. mcngambil sidikjari dan memotrct seseorang;
f. mcmanggil orang untuk didcngar dan dipcriksa
scbagai tersangka atau saksi;
g. mcndatangkan orang ahli ycing dipcrlukan dalam
hubungan dcngan pcmeriksaan pcrkara;
h. mcngadakan penghcntian pcnyidikan sctelah
mcndapat pctunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak
lerdapat cukup bukti atau pcristiwa tersebut bukan
mcrupakan lindak pidana, dan selanjutnya melalui
Penyidik Polri mcmberitahukan hal tersebut kepada
Pcnunlut Umum, tersangka atau kcluarganya; dan
L mcngadakan tindakan lain menurut hukum yang
dapat dipertanggungjawabkan.
(3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mem beritahukan dimulainya penyidikan dan hasil
penyidikannya kepada Penyidik Polri.
(4) Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku
perbuatan pidana lingkungan hidup di Kabupaten,
dapat dilakukan penegakan hukum dengan
menyerahkan hasil penyidikan kepada pihak
Kepolisian dan Kejaksaan di bawah koordinasi Bupati.
|
Apa bunyi lengkap Pasal 72 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XVI - PENYIDIKAN, Pasal 72 dinyatakan:
( 1) Selain Pcjabat Penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Penyidik Polri), Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tcrtentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang
lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang
lingkungan hidup, diberi wcwenang khusus sebagai
Penyidik, sesua1 ketentuan peraturan perundang
undangan.
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berurenang:
u. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang
tentang adanya tindak pidana lingkungan hidup;
45
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di
tcmpat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan
rnemeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. mclakukan penyitaan benda dan/ atau surat;
e. mcngambil sidikjari dan memotrct seseorang;
f. mcmanggil orang untuk didcngar dan dipcriksa
scbagai tersangka atau saksi;
g. mcndatangkan orang ahli ycing dipcrlukan dalam
hubungan dcngan pcmeriksaan pcrkara;
h. mcngadakan penghcntian pcnyidikan sctelah
mcndapat pctunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak
lerdapat cukup bukti atau pcristiwa tersebut bukan
mcrupakan lindak pidana, dan selanjutnya melalui
Penyidik Polri mcmberitahukan hal tersebut kepada
Pcnunlut Umum, tersangka atau kcluarganya; dan
L mcngadakan tindakan lain menurut hukum yang
dapat dipertanggungjawabkan.
(3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mem beritahukan dimulainya penyidikan dan hasil
penyidikannya kepada Penyidik Polri.
(4) Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku
perbuatan pidana lingkungan hidup di Kabupaten,
dapat dilakukan penegakan hukum dengan
menyerahkan hasil penyidikan kepada pihak
Kepolisian dan Kejaksaan di bawah koordinasi Bupati.
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 72 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, ketentuan pada BAB XVI - PENYIDIKAN, Pasal 72 berbunyi:
( 1) Selain Pcjabat Penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Penyidik Polri), Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tcrtentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang
lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang
lingkungan hidup, diberi wcwenang khusus sebagai
Penyidik, sesua1 ketentuan peraturan perundang
undangan.
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berurenang:
u. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang
tentang adanya tindak pidana lingkungan hidup;
45
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di
tcmpat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan
rnemeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. mclakukan penyitaan benda dan/ atau surat;
e. mcngambil sidikjari dan memotrct seseorang;
f. mcmanggil orang untuk didcngar dan dipcriksa
scbagai tersangka atau saksi;
g. mcndatangkan orang ahli ycing dipcrlukan dalam
hubungan dcngan pcmeriksaan pcrkara;
h. mcngadakan penghcntian pcnyidikan sctelah
mcndapat pctunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak
lerdapat cukup bukti atau pcristiwa tersebut bukan
mcrupakan lindak pidana, dan selanjutnya melalui
Penyidik Polri mcmberitahukan hal tersebut kepada
Pcnunlut Umum, tersangka atau kcluarganya; dan
L mcngadakan tindakan lain menurut hukum yang
dapat dipertanggungjawabkan.
(3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mem beritahukan dimulainya penyidikan dan hasil
penyidikannya kepada Penyidik Polri.
(4) Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku
perbuatan pidana lingkungan hidup di Kabupaten,
dapat dilakukan penegakan hukum dengan
menyerahkan hasil penyidikan kepada pihak
Kepolisian dan Kejaksaan di bawah koordinasi Bupati.
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 72 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XVI - PENYIDIKAN, Pasal 72 menetapkan:
( 1) Selain Pcjabat Penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Penyidik Polri), Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tcrtentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang
lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang
lingkungan hidup, diberi wcwenang khusus sebagai
Penyidik, sesua1 ketentuan peraturan perundang
undangan.
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berurenang:
u. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang
tentang adanya tindak pidana lingkungan hidup;
45
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di
tcmpat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan
rnemeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. mclakukan penyitaan benda dan/ atau surat;
e. mcngambil sidikjari dan memotrct seseorang;
f. mcmanggil orang untuk didcngar dan dipcriksa
scbagai tersangka atau saksi;
g. mcndatangkan orang ahli ycing dipcrlukan dalam
hubungan dcngan pcmeriksaan pcrkara;
h. mcngadakan penghcntian pcnyidikan sctelah
mcndapat pctunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak
lerdapat cukup bukti atau pcristiwa tersebut bukan
mcrupakan lindak pidana, dan selanjutnya melalui
Penyidik Polri mcmberitahukan hal tersebut kepada
Pcnunlut Umum, tersangka atau kcluarganya; dan
L mcngadakan tindakan lain menurut hukum yang
dapat dipertanggungjawabkan.
(3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mem beritahukan dimulainya penyidikan dan hasil
penyidikannya kepada Penyidik Polri.
(4) Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku
perbuatan pidana lingkungan hidup di Kabupaten,
dapat dilakukan penegakan hukum dengan
menyerahkan hasil penyidikan kepada pihak
Kepolisian dan Kejaksaan di bawah koordinasi Bupati.
|
Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014, apa isi dari Pasal 72?
|
Pasal Pasal 72 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XVI - PENYIDIKAN, menyatakan:
( 1) Selain Pcjabat Penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Penyidik Polri), Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tcrtentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang
lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang
lingkungan hidup, diberi wcwenang khusus sebagai
Penyidik, sesua1 ketentuan peraturan perundang
undangan.
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berurenang:
u. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang
tentang adanya tindak pidana lingkungan hidup;
45
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di
tcmpat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan
rnemeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. mclakukan penyitaan benda dan/ atau surat;
e. mcngambil sidikjari dan memotrct seseorang;
f. mcmanggil orang untuk didcngar dan dipcriksa
scbagai tersangka atau saksi;
g. mcndatangkan orang ahli ycing dipcrlukan dalam
hubungan dcngan pcmeriksaan pcrkara;
h. mcngadakan penghcntian pcnyidikan sctelah
mcndapat pctunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak
lerdapat cukup bukti atau pcristiwa tersebut bukan
mcrupakan lindak pidana, dan selanjutnya melalui
Penyidik Polri mcmberitahukan hal tersebut kepada
Pcnunlut Umum, tersangka atau kcluarganya; dan
L mcngadakan tindakan lain menurut hukum yang
dapat dipertanggungjawabkan.
(3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mem beritahukan dimulainya penyidikan dan hasil
penyidikannya kepada Penyidik Polri.
(4) Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku
perbuatan pidana lingkungan hidup di Kabupaten,
dapat dilakukan penegakan hukum dengan
menyerahkan hasil penyidikan kepada pihak
Kepolisian dan Kejaksaan di bawah koordinasi Bupati.
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 72 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB XVI - PENYIDIKAN, Pasal 72, memuat:
( 1) Selain Pcjabat Penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Penyidik Polri), Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tcrtentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang
lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang
lingkungan hidup, diberi wcwenang khusus sebagai
Penyidik, sesua1 ketentuan peraturan perundang
undangan.
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berurenang:
u. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang
tentang adanya tindak pidana lingkungan hidup;
45
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di
tcmpat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan
rnemeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. mclakukan penyitaan benda dan/ atau surat;
e. mcngambil sidikjari dan memotrct seseorang;
f. mcmanggil orang untuk didcngar dan dipcriksa
scbagai tersangka atau saksi;
g. mcndatangkan orang ahli ycing dipcrlukan dalam
hubungan dcngan pcmeriksaan pcrkara;
h. mcngadakan penghcntian pcnyidikan sctelah
mcndapat pctunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak
lerdapat cukup bukti atau pcristiwa tersebut bukan
mcrupakan lindak pidana, dan selanjutnya melalui
Penyidik Polri mcmberitahukan hal tersebut kepada
Pcnunlut Umum, tersangka atau kcluarganya; dan
L mcngadakan tindakan lain menurut hukum yang
dapat dipertanggungjawabkan.
(3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mem beritahukan dimulainya penyidikan dan hasil
penyidikannya kepada Penyidik Polri.
(4) Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku
perbuatan pidana lingkungan hidup di Kabupaten,
dapat dilakukan penegakan hukum dengan
menyerahkan hasil penyidikan kepada pihak
Kepolisian dan Kejaksaan di bawah koordinasi Bupati.
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 72 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XVI - PENYIDIKAN, Pasal 72 berbunyi:
( 1) Selain Pcjabat Penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Penyidik Polri), Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tcrtentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang
lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang
lingkungan hidup, diberi wcwenang khusus sebagai
Penyidik, sesua1 ketentuan peraturan perundang
undangan.
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berurenang:
u. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang
tentang adanya tindak pidana lingkungan hidup;
45
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di
tcmpat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan
rnemeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. mclakukan penyitaan benda dan/ atau surat;
e. mcngambil sidikjari dan memotrct seseorang;
f. mcmanggil orang untuk didcngar dan dipcriksa
scbagai tersangka atau saksi;
g. mcndatangkan orang ahli ycing dipcrlukan dalam
hubungan dcngan pcmeriksaan pcrkara;
h. mcngadakan penghcntian pcnyidikan sctelah
mcndapat pctunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak
lerdapat cukup bukti atau pcristiwa tersebut bukan
mcrupakan lindak pidana, dan selanjutnya melalui
Penyidik Polri mcmberitahukan hal tersebut kepada
Pcnunlut Umum, tersangka atau kcluarganya; dan
L mcngadakan tindakan lain menurut hukum yang
dapat dipertanggungjawabkan.
(3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mem beritahukan dimulainya penyidikan dan hasil
penyidikannya kepada Penyidik Polri.
(4) Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku
perbuatan pidana lingkungan hidup di Kabupaten,
dapat dilakukan penegakan hukum dengan
menyerahkan hasil penyidikan kepada pihak
Kepolisian dan Kejaksaan di bawah koordinasi Bupati.
|
Apa substansi hukum dari Pasal 72 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB XVI - PENYIDIKAN, Pasal 72, adalah:
( 1) Selain Pcjabat Penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Penyidik Polri), Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tcrtentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang
lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang
lingkungan hidup, diberi wcwenang khusus sebagai
Penyidik, sesua1 ketentuan peraturan perundang
undangan.
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berurenang:
u. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang
tentang adanya tindak pidana lingkungan hidup;
45
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di
tcmpat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan
rnemeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. mclakukan penyitaan benda dan/ atau surat;
e. mcngambil sidikjari dan memotrct seseorang;
f. mcmanggil orang untuk didcngar dan dipcriksa
scbagai tersangka atau saksi;
g. mcndatangkan orang ahli ycing dipcrlukan dalam
hubungan dcngan pcmeriksaan pcrkara;
h. mcngadakan penghcntian pcnyidikan sctelah
mcndapat pctunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak
lerdapat cukup bukti atau pcristiwa tersebut bukan
mcrupakan lindak pidana, dan selanjutnya melalui
Penyidik Polri mcmberitahukan hal tersebut kepada
Pcnunlut Umum, tersangka atau kcluarganya; dan
L mcngadakan tindakan lain menurut hukum yang
dapat dipertanggungjawabkan.
(3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mem beritahukan dimulainya penyidikan dan hasil
penyidikannya kepada Penyidik Polri.
(4) Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku
perbuatan pidana lingkungan hidup di Kabupaten,
dapat dilakukan penegakan hukum dengan
menyerahkan hasil penyidikan kepada pihak
Kepolisian dan Kejaksaan di bawah koordinasi Bupati.
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 72 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XVI - PENYIDIKAN, Pasal 72 menjelaskan:
( 1) Selain Pcjabat Penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Penyidik Polri), Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tcrtentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang
lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang
lingkungan hidup, diberi wcwenang khusus sebagai
Penyidik, sesua1 ketentuan peraturan perundang
undangan.
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berurenang:
u. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang
tentang adanya tindak pidana lingkungan hidup;
45
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di
tcmpat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan
rnemeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. mclakukan penyitaan benda dan/ atau surat;
e. mcngambil sidikjari dan memotrct seseorang;
f. mcmanggil orang untuk didcngar dan dipcriksa
scbagai tersangka atau saksi;
g. mcndatangkan orang ahli ycing dipcrlukan dalam
hubungan dcngan pcmeriksaan pcrkara;
h. mcngadakan penghcntian pcnyidikan sctelah
mcndapat pctunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak
lerdapat cukup bukti atau pcristiwa tersebut bukan
mcrupakan lindak pidana, dan selanjutnya melalui
Penyidik Polri mcmberitahukan hal tersebut kepada
Pcnunlut Umum, tersangka atau kcluarganya; dan
L mcngadakan tindakan lain menurut hukum yang
dapat dipertanggungjawabkan.
(3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mem beritahukan dimulainya penyidikan dan hasil
penyidikannya kepada Penyidik Polri.
(4) Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku
perbuatan pidana lingkungan hidup di Kabupaten,
dapat dilakukan penegakan hukum dengan
menyerahkan hasil penyidikan kepada pihak
Kepolisian dan Kejaksaan di bawah koordinasi Bupati.
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 pada Pasal 73?
|
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 73 menyebutkan bahwa:
(1) Sctiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan
pclanggaran tcrhadap kctcntuan scbagaimana
dimaksud dolcim Pasal 30 huruf b, huruf c, huruf d
dan huruf e, diancam pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,
(lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pclanggaran.
(3) Dalam hal lindak pidana di bidang pengelolaan
lingkungan hidup diancam dengan hukuman pidana
yang lebih Linggi dari ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayal (1), maka dikenakan ancaman
pidanc1 sesua1 ketentuan pcraturan perundang
undangan .
{4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pencrimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Negara.
46
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 Pasal 73?
|
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 73 mengatur sebagai berikut:
(1) Sctiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan
pclanggaran tcrhadap kctcntuan scbagaimana
dimaksud dolcim Pasal 30 huruf b, huruf c, huruf d
dan huruf e, diancam pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,
(lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pclanggaran.
(3) Dalam hal lindak pidana di bidang pengelolaan
lingkungan hidup diancam dengan hukuman pidana
yang lebih Linggi dari ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayal (1), maka dikenakan ancaman
pidanc1 sesua1 ketentuan pcraturan perundang
undangan .
{4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pencrimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Negara.
46
|
Apa bunyi lengkap Pasal 73 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 73 dinyatakan:
(1) Sctiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan
pclanggaran tcrhadap kctcntuan scbagaimana
dimaksud dolcim Pasal 30 huruf b, huruf c, huruf d
dan huruf e, diancam pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,
(lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pclanggaran.
(3) Dalam hal lindak pidana di bidang pengelolaan
lingkungan hidup diancam dengan hukuman pidana
yang lebih Linggi dari ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayal (1), maka dikenakan ancaman
pidanc1 sesua1 ketentuan pcraturan perundang
undangan .
{4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pencrimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Negara.
46
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 73 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, ketentuan pada BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 73 berbunyi:
(1) Sctiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan
pclanggaran tcrhadap kctcntuan scbagaimana
dimaksud dolcim Pasal 30 huruf b, huruf c, huruf d
dan huruf e, diancam pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,
(lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pclanggaran.
(3) Dalam hal lindak pidana di bidang pengelolaan
lingkungan hidup diancam dengan hukuman pidana
yang lebih Linggi dari ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayal (1), maka dikenakan ancaman
pidanc1 sesua1 ketentuan pcraturan perundang
undangan .
{4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pencrimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Negara.
46
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 73 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 73 menetapkan:
(1) Sctiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan
pclanggaran tcrhadap kctcntuan scbagaimana
dimaksud dolcim Pasal 30 huruf b, huruf c, huruf d
dan huruf e, diancam pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,
(lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pclanggaran.
(3) Dalam hal lindak pidana di bidang pengelolaan
lingkungan hidup diancam dengan hukuman pidana
yang lebih Linggi dari ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayal (1), maka dikenakan ancaman
pidanc1 sesua1 ketentuan pcraturan perundang
undangan .
{4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pencrimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Negara.
46
|
Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014, apa isi dari Pasal 73?
|
Pasal Pasal 73 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, menyatakan:
(1) Sctiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan
pclanggaran tcrhadap kctcntuan scbagaimana
dimaksud dolcim Pasal 30 huruf b, huruf c, huruf d
dan huruf e, diancam pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,
(lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pclanggaran.
(3) Dalam hal lindak pidana di bidang pengelolaan
lingkungan hidup diancam dengan hukuman pidana
yang lebih Linggi dari ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayal (1), maka dikenakan ancaman
pidanc1 sesua1 ketentuan pcraturan perundang
undangan .
{4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pencrimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Negara.
46
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 73 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 73, memuat:
(1) Sctiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan
pclanggaran tcrhadap kctcntuan scbagaimana
dimaksud dolcim Pasal 30 huruf b, huruf c, huruf d
dan huruf e, diancam pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,
(lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pclanggaran.
(3) Dalam hal lindak pidana di bidang pengelolaan
lingkungan hidup diancam dengan hukuman pidana
yang lebih Linggi dari ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayal (1), maka dikenakan ancaman
pidanc1 sesua1 ketentuan pcraturan perundang
undangan .
{4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pencrimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Negara.
46
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 73 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 73 berbunyi:
(1) Sctiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan
pclanggaran tcrhadap kctcntuan scbagaimana
dimaksud dolcim Pasal 30 huruf b, huruf c, huruf d
dan huruf e, diancam pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,
(lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pclanggaran.
(3) Dalam hal lindak pidana di bidang pengelolaan
lingkungan hidup diancam dengan hukuman pidana
yang lebih Linggi dari ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayal (1), maka dikenakan ancaman
pidanc1 sesua1 ketentuan pcraturan perundang
undangan .
{4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pencrimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Negara.
46
|
Apa substansi hukum dari Pasal 73 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 73, adalah:
(1) Sctiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan
pclanggaran tcrhadap kctcntuan scbagaimana
dimaksud dolcim Pasal 30 huruf b, huruf c, huruf d
dan huruf e, diancam pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,
(lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pclanggaran.
(3) Dalam hal lindak pidana di bidang pengelolaan
lingkungan hidup diancam dengan hukuman pidana
yang lebih Linggi dari ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayal (1), maka dikenakan ancaman
pidanc1 sesua1 ketentuan pcraturan perundang
undangan .
{4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pencrimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Negara.
46
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 73 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 73 menjelaskan:
(1) Sctiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan
pclanggaran tcrhadap kctcntuan scbagaimana
dimaksud dolcim Pasal 30 huruf b, huruf c, huruf d
dan huruf e, diancam pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,
(lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pclanggaran.
(3) Dalam hal lindak pidana di bidang pengelolaan
lingkungan hidup diancam dengan hukuman pidana
yang lebih Linggi dari ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayal (1), maka dikenakan ancaman
pidanc1 sesua1 ketentuan pcraturan perundang
undangan .
{4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pencrimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Negara.
46
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 pada Pasal 74?
|
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 74 menyebutkan bahwa:
Setiap orang dan/ atau badan yang melakukan usaha
dan/ atau kegiatan yang dengan sengaja atau karena
kdalaiannya melakukan perbuatan yang mclanggar
kctcntuan sebagaimana diatur dalam Pcraturan Daerah
ini dikenakan sanksi pidana dan/atau denda sesuai
dcngan ketentuan pcraturan perundang undangan yang
bcrlaku.
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 Pasal 74?
|
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 74 mengatur sebagai berikut:
Setiap orang dan/ atau badan yang melakukan usaha
dan/ atau kegiatan yang dengan sengaja atau karena
kdalaiannya melakukan perbuatan yang mclanggar
kctcntuan sebagaimana diatur dalam Pcraturan Daerah
ini dikenakan sanksi pidana dan/atau denda sesuai
dcngan ketentuan pcraturan perundang undangan yang
bcrlaku.
|
Apa bunyi lengkap Pasal 74 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 74 dinyatakan:
Setiap orang dan/ atau badan yang melakukan usaha
dan/ atau kegiatan yang dengan sengaja atau karena
kdalaiannya melakukan perbuatan yang mclanggar
kctcntuan sebagaimana diatur dalam Pcraturan Daerah
ini dikenakan sanksi pidana dan/atau denda sesuai
dcngan ketentuan pcraturan perundang undangan yang
bcrlaku.
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 74 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, ketentuan pada BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 74 berbunyi:
Setiap orang dan/ atau badan yang melakukan usaha
dan/ atau kegiatan yang dengan sengaja atau karena
kdalaiannya melakukan perbuatan yang mclanggar
kctcntuan sebagaimana diatur dalam Pcraturan Daerah
ini dikenakan sanksi pidana dan/atau denda sesuai
dcngan ketentuan pcraturan perundang undangan yang
bcrlaku.
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 74 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 74 menetapkan:
Setiap orang dan/ atau badan yang melakukan usaha
dan/ atau kegiatan yang dengan sengaja atau karena
kdalaiannya melakukan perbuatan yang mclanggar
kctcntuan sebagaimana diatur dalam Pcraturan Daerah
ini dikenakan sanksi pidana dan/atau denda sesuai
dcngan ketentuan pcraturan perundang undangan yang
bcrlaku.
|
Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014, apa isi dari Pasal 74?
|
Pasal Pasal 74 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, menyatakan:
Setiap orang dan/ atau badan yang melakukan usaha
dan/ atau kegiatan yang dengan sengaja atau karena
kdalaiannya melakukan perbuatan yang mclanggar
kctcntuan sebagaimana diatur dalam Pcraturan Daerah
ini dikenakan sanksi pidana dan/atau denda sesuai
dcngan ketentuan pcraturan perundang undangan yang
bcrlaku.
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 74 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 74, memuat:
Setiap orang dan/ atau badan yang melakukan usaha
dan/ atau kegiatan yang dengan sengaja atau karena
kdalaiannya melakukan perbuatan yang mclanggar
kctcntuan sebagaimana diatur dalam Pcraturan Daerah
ini dikenakan sanksi pidana dan/atau denda sesuai
dcngan ketentuan pcraturan perundang undangan yang
bcrlaku.
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 74 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 74 berbunyi:
Setiap orang dan/ atau badan yang melakukan usaha
dan/ atau kegiatan yang dengan sengaja atau karena
kdalaiannya melakukan perbuatan yang mclanggar
kctcntuan sebagaimana diatur dalam Pcraturan Daerah
ini dikenakan sanksi pidana dan/atau denda sesuai
dcngan ketentuan pcraturan perundang undangan yang
bcrlaku.
|
Apa substansi hukum dari Pasal 74 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 74, adalah:
Setiap orang dan/ atau badan yang melakukan usaha
dan/ atau kegiatan yang dengan sengaja atau karena
kdalaiannya melakukan perbuatan yang mclanggar
kctcntuan sebagaimana diatur dalam Pcraturan Daerah
ini dikenakan sanksi pidana dan/atau denda sesuai
dcngan ketentuan pcraturan perundang undangan yang
bcrlaku.
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 74 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 74 menjelaskan:
Setiap orang dan/ atau badan yang melakukan usaha
dan/ atau kegiatan yang dengan sengaja atau karena
kdalaiannya melakukan perbuatan yang mclanggar
kctcntuan sebagaimana diatur dalam Pcraturan Daerah
ini dikenakan sanksi pidana dan/atau denda sesuai
dcngan ketentuan pcraturan perundang undangan yang
bcrlaku.
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 pada Pasal 75?
|
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 75 menyebutkan bahwa:
( 1) Apabila perbuatan pidana lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 dilakukan
olch, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan
pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
a. badan usaha; dan/atau
b. orang yang membcri perintah untuk melakukan
perbuatan pidana tersebut atau orang yang
bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam
perbuatan pidana tersebut.
(2) Apabila perbuatan pidana lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh
orang yang berdasarkan hubungan kerja atau
berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam
lingkup kcrja badan usaha di daerah, sanksi pidana
dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin
dalam tindak pidana tcrsebut tanpa mcmperhatikan
tindak pidana tcrscbut dilakukan sccara sendiri atau
bersama-sc1ma.
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 Pasal 75?
|
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 75 mengatur sebagai berikut:
( 1) Apabila perbuatan pidana lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 dilakukan
olch, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan
pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
a. badan usaha; dan/atau
b. orang yang membcri perintah untuk melakukan
perbuatan pidana tersebut atau orang yang
bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam
perbuatan pidana tersebut.
(2) Apabila perbuatan pidana lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh
orang yang berdasarkan hubungan kerja atau
berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam
lingkup kcrja badan usaha di daerah, sanksi pidana
dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin
dalam tindak pidana tcrsebut tanpa mcmperhatikan
tindak pidana tcrscbut dilakukan sccara sendiri atau
bersama-sc1ma.
|
Apa bunyi lengkap Pasal 75 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 75 dinyatakan:
( 1) Apabila perbuatan pidana lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 dilakukan
olch, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan
pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
a. badan usaha; dan/atau
b. orang yang membcri perintah untuk melakukan
perbuatan pidana tersebut atau orang yang
bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam
perbuatan pidana tersebut.
(2) Apabila perbuatan pidana lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh
orang yang berdasarkan hubungan kerja atau
berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam
lingkup kcrja badan usaha di daerah, sanksi pidana
dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin
dalam tindak pidana tcrsebut tanpa mcmperhatikan
tindak pidana tcrscbut dilakukan sccara sendiri atau
bersama-sc1ma.
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 75 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, ketentuan pada BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 75 berbunyi:
( 1) Apabila perbuatan pidana lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 dilakukan
olch, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan
pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
a. badan usaha; dan/atau
b. orang yang membcri perintah untuk melakukan
perbuatan pidana tersebut atau orang yang
bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam
perbuatan pidana tersebut.
(2) Apabila perbuatan pidana lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh
orang yang berdasarkan hubungan kerja atau
berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam
lingkup kcrja badan usaha di daerah, sanksi pidana
dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin
dalam tindak pidana tcrsebut tanpa mcmperhatikan
tindak pidana tcrscbut dilakukan sccara sendiri atau
bersama-sc1ma.
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 75 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 75 menetapkan:
( 1) Apabila perbuatan pidana lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 dilakukan
olch, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan
pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
a. badan usaha; dan/atau
b. orang yang membcri perintah untuk melakukan
perbuatan pidana tersebut atau orang yang
bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam
perbuatan pidana tersebut.
(2) Apabila perbuatan pidana lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh
orang yang berdasarkan hubungan kerja atau
berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam
lingkup kcrja badan usaha di daerah, sanksi pidana
dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin
dalam tindak pidana tcrsebut tanpa mcmperhatikan
tindak pidana tcrscbut dilakukan sccara sendiri atau
bersama-sc1ma.
|
Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014, apa isi dari Pasal 75?
|
Pasal Pasal 75 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, menyatakan:
( 1) Apabila perbuatan pidana lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 dilakukan
olch, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan
pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
a. badan usaha; dan/atau
b. orang yang membcri perintah untuk melakukan
perbuatan pidana tersebut atau orang yang
bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam
perbuatan pidana tersebut.
(2) Apabila perbuatan pidana lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh
orang yang berdasarkan hubungan kerja atau
berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam
lingkup kcrja badan usaha di daerah, sanksi pidana
dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin
dalam tindak pidana tcrsebut tanpa mcmperhatikan
tindak pidana tcrscbut dilakukan sccara sendiri atau
bersama-sc1ma.
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 75 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 75, memuat:
( 1) Apabila perbuatan pidana lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 dilakukan
olch, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan
pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
a. badan usaha; dan/atau
b. orang yang membcri perintah untuk melakukan
perbuatan pidana tersebut atau orang yang
bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam
perbuatan pidana tersebut.
(2) Apabila perbuatan pidana lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh
orang yang berdasarkan hubungan kerja atau
berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam
lingkup kcrja badan usaha di daerah, sanksi pidana
dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin
dalam tindak pidana tcrsebut tanpa mcmperhatikan
tindak pidana tcrscbut dilakukan sccara sendiri atau
bersama-sc1ma.
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 75 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 75 berbunyi:
( 1) Apabila perbuatan pidana lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 dilakukan
olch, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan
pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
a. badan usaha; dan/atau
b. orang yang membcri perintah untuk melakukan
perbuatan pidana tersebut atau orang yang
bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam
perbuatan pidana tersebut.
(2) Apabila perbuatan pidana lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh
orang yang berdasarkan hubungan kerja atau
berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam
lingkup kcrja badan usaha di daerah, sanksi pidana
dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin
dalam tindak pidana tcrsebut tanpa mcmperhatikan
tindak pidana tcrscbut dilakukan sccara sendiri atau
bersama-sc1ma.
|
Apa substansi hukum dari Pasal 75 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 75, adalah:
( 1) Apabila perbuatan pidana lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 dilakukan
olch, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan
pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
a. badan usaha; dan/atau
b. orang yang membcri perintah untuk melakukan
perbuatan pidana tersebut atau orang yang
bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam
perbuatan pidana tersebut.
(2) Apabila perbuatan pidana lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh
orang yang berdasarkan hubungan kerja atau
berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam
lingkup kcrja badan usaha di daerah, sanksi pidana
dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin
dalam tindak pidana tcrsebut tanpa mcmperhatikan
tindak pidana tcrscbut dilakukan sccara sendiri atau
bersama-sc1ma.
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 75 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 75 menjelaskan:
( 1) Apabila perbuatan pidana lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 dilakukan
olch, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan
pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
a. badan usaha; dan/atau
b. orang yang membcri perintah untuk melakukan
perbuatan pidana tersebut atau orang yang
bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam
perbuatan pidana tersebut.
(2) Apabila perbuatan pidana lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh
orang yang berdasarkan hubungan kerja atau
berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam
lingkup kcrja badan usaha di daerah, sanksi pidana
dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin
dalam tindak pidana tcrsebut tanpa mcmperhatikan
tindak pidana tcrscbut dilakukan sccara sendiri atau
bersama-sc1ma.
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 pada Pasal 76?
|
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 76 menyebutkan bahwa:
Terhadap perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 Pasal 76?
|
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 76 mengatur sebagai berikut:
Terhadap perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam
|
Apa bunyi lengkap Pasal 76 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 76 dinyatakan:
Terhadap perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 76 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, ketentuan pada BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 76 berbunyi:
Terhadap perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 76 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 76 menetapkan:
Terhadap perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam
|
Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014, apa isi dari Pasal 76?
|
Pasal Pasal 76 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, menyatakan:
Terhadap perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 76 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 76, memuat:
Terhadap perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 76 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 76 berbunyi:
Terhadap perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam
|
Apa substansi hukum dari Pasal 76 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 76, adalah:
Terhadap perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 76 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XVII - KETENTUAN PIDANA, Pasal 76 menjelaskan:
Terhadap perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.