Question
stringlengths 50
3.05k
| Answer
stringlengths 72
36.7k
|
|---|---|
Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 pada Pasal 47?
|
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XII - PEMBINAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN, Pasal 47 menyebutkan bahwa:
lnstitusi memberikan konsultasi
penanggungjawab usaha dan/ a tau
masyarakat umum.
Bagian Ketiga
Bantuan Teknis
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 Pasal 47?
|
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XII - PEMBINAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN, Pasal 47 mengatur sebagai berikut:
lnstitusi memberikan konsultasi
penanggungjawab usaha dan/ a tau
masyarakat umum.
Bagian Ketiga
Bantuan Teknis
|
Apa bunyi lengkap Pasal 47 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XII - PEMBINAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN, Pasal 47 dinyatakan:
lnstitusi memberikan konsultasi
penanggungjawab usaha dan/ a tau
masyarakat umum.
Bagian Ketiga
Bantuan Teknis
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 47 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, ketentuan pada BAB XII - PEMBINAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN, Pasal 47 berbunyi:
lnstitusi memberikan konsultasi
penanggungjawab usaha dan/ a tau
masyarakat umum.
Bagian Ketiga
Bantuan Teknis
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 47 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XII - PEMBINAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN, Pasal 47 menetapkan:
lnstitusi memberikan konsultasi
penanggungjawab usaha dan/ a tau
masyarakat umum.
Bagian Ketiga
Bantuan Teknis
|
Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014, apa isi dari Pasal 47?
|
Pasal Pasal 47 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XII - PEMBINAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN, menyatakan:
lnstitusi memberikan konsultasi
penanggungjawab usaha dan/ a tau
masyarakat umum.
Bagian Ketiga
Bantuan Teknis
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 47 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB XII - PEMBINAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN, Pasal 47, memuat:
lnstitusi memberikan konsultasi
penanggungjawab usaha dan/ a tau
masyarakat umum.
Bagian Ketiga
Bantuan Teknis
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 47 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XII - PEMBINAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN, Pasal 47 berbunyi:
lnstitusi memberikan konsultasi
penanggungjawab usaha dan/ a tau
masyarakat umum.
Bagian Ketiga
Bantuan Teknis
|
Apa substansi hukum dari Pasal 47 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB XII - PEMBINAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN, Pasal 47, adalah:
lnstitusi memberikan konsultasi
penanggungjawab usaha dan/ a tau
masyarakat umum.
Bagian Ketiga
Bantuan Teknis
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 47 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XII - PEMBINAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN, Pasal 47 menjelaskan:
lnstitusi memberikan konsultasi
penanggungjawab usaha dan/ a tau
masyarakat umum.
Bagian Ketiga
Bantuan Teknis
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 pada Pasal 48?
|
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XII - PEMBINAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN, Pasal 48 menyebutkan bahwa:
atas permintaan
kegiatan dan
( 1) Pcmcrint.,1h Kabupaten dapat memberik an ba.ntuan
teknis kcpada pclaku usaha dan/ atau usaha mikro
dan kecil dalam bentuk :
a. pcnyusunan dokumen AMDAL untuk kegiatan dan/
atau usaha mikro kecil yang mempunyai dampak
pcnting pada lingkungan;
b. penyusunan dokumcn UKL UPL untuk kegiatan ·
dan/ a tau usaha mikro kecil yang tidak mempunyai
kemampuan lcnaga dan atau biaya;
c. sarana dan atau prasarana pengolahan limbah dan
atau emisi untuk kegiatan dan/at.au usaha mikro
kecil yang menghasilkan limbah dan/atau emisi.
(2) Bantuan tcknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurur a dan huruf b berupa fosilitasi, biaya dan/ atau
penyusunan dokumen AMDAL atau UKL-UPL.
35
(3) Kriteria kegiatan dan/ atau usaha mikro kecil dan
kctentuan tata cara untuk mendapatk an bantuan
teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan
dcngan peraturan perundang-undangan
Peraturan Bupati.
Bagian Keempat
Pendidikan dan Pelatihan
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 Pasal 48?
|
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XII - PEMBINAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN, Pasal 48 mengatur sebagai berikut:
atas permintaan
kegiatan dan
( 1) Pcmcrint.,1h Kabupaten dapat memberik an ba.ntuan
teknis kcpada pclaku usaha dan/ atau usaha mikro
dan kecil dalam bentuk :
a. pcnyusunan dokumen AMDAL untuk kegiatan dan/
atau usaha mikro kecil yang mempunyai dampak
pcnting pada lingkungan;
b. penyusunan dokumcn UKL UPL untuk kegiatan ·
dan/ a tau usaha mikro kecil yang tidak mempunyai
kemampuan lcnaga dan atau biaya;
c. sarana dan atau prasarana pengolahan limbah dan
atau emisi untuk kegiatan dan/at.au usaha mikro
kecil yang menghasilkan limbah dan/atau emisi.
(2) Bantuan tcknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurur a dan huruf b berupa fosilitasi, biaya dan/ atau
penyusunan dokumen AMDAL atau UKL-UPL.
35
(3) Kriteria kegiatan dan/ atau usaha mikro kecil dan
kctentuan tata cara untuk mendapatk an bantuan
teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan
dcngan peraturan perundang-undangan
Peraturan Bupati.
Bagian Keempat
Pendidikan dan Pelatihan
|
Apa bunyi lengkap Pasal 48 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XII - PEMBINAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN, Pasal 48 dinyatakan:
atas permintaan
kegiatan dan
( 1) Pcmcrint.,1h Kabupaten dapat memberik an ba.ntuan
teknis kcpada pclaku usaha dan/ atau usaha mikro
dan kecil dalam bentuk :
a. pcnyusunan dokumen AMDAL untuk kegiatan dan/
atau usaha mikro kecil yang mempunyai dampak
pcnting pada lingkungan;
b. penyusunan dokumcn UKL UPL untuk kegiatan ·
dan/ a tau usaha mikro kecil yang tidak mempunyai
kemampuan lcnaga dan atau biaya;
c. sarana dan atau prasarana pengolahan limbah dan
atau emisi untuk kegiatan dan/at.au usaha mikro
kecil yang menghasilkan limbah dan/atau emisi.
(2) Bantuan tcknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurur a dan huruf b berupa fosilitasi, biaya dan/ atau
penyusunan dokumen AMDAL atau UKL-UPL.
35
(3) Kriteria kegiatan dan/ atau usaha mikro kecil dan
kctentuan tata cara untuk mendapatk an bantuan
teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan
dcngan peraturan perundang-undangan
Peraturan Bupati.
Bagian Keempat
Pendidikan dan Pelatihan
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 48 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, ketentuan pada BAB XII - PEMBINAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN, Pasal 48 berbunyi:
atas permintaan
kegiatan dan
( 1) Pcmcrint.,1h Kabupaten dapat memberik an ba.ntuan
teknis kcpada pclaku usaha dan/ atau usaha mikro
dan kecil dalam bentuk :
a. pcnyusunan dokumen AMDAL untuk kegiatan dan/
atau usaha mikro kecil yang mempunyai dampak
pcnting pada lingkungan;
b. penyusunan dokumcn UKL UPL untuk kegiatan ·
dan/ a tau usaha mikro kecil yang tidak mempunyai
kemampuan lcnaga dan atau biaya;
c. sarana dan atau prasarana pengolahan limbah dan
atau emisi untuk kegiatan dan/at.au usaha mikro
kecil yang menghasilkan limbah dan/atau emisi.
(2) Bantuan tcknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurur a dan huruf b berupa fosilitasi, biaya dan/ atau
penyusunan dokumen AMDAL atau UKL-UPL.
35
(3) Kriteria kegiatan dan/ atau usaha mikro kecil dan
kctentuan tata cara untuk mendapatk an bantuan
teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan
dcngan peraturan perundang-undangan
Peraturan Bupati.
Bagian Keempat
Pendidikan dan Pelatihan
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 48 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XII - PEMBINAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN, Pasal 48 menetapkan:
atas permintaan
kegiatan dan
( 1) Pcmcrint.,1h Kabupaten dapat memberik an ba.ntuan
teknis kcpada pclaku usaha dan/ atau usaha mikro
dan kecil dalam bentuk :
a. pcnyusunan dokumen AMDAL untuk kegiatan dan/
atau usaha mikro kecil yang mempunyai dampak
pcnting pada lingkungan;
b. penyusunan dokumcn UKL UPL untuk kegiatan ·
dan/ a tau usaha mikro kecil yang tidak mempunyai
kemampuan lcnaga dan atau biaya;
c. sarana dan atau prasarana pengolahan limbah dan
atau emisi untuk kegiatan dan/at.au usaha mikro
kecil yang menghasilkan limbah dan/atau emisi.
(2) Bantuan tcknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurur a dan huruf b berupa fosilitasi, biaya dan/ atau
penyusunan dokumen AMDAL atau UKL-UPL.
35
(3) Kriteria kegiatan dan/ atau usaha mikro kecil dan
kctentuan tata cara untuk mendapatk an bantuan
teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan
dcngan peraturan perundang-undangan
Peraturan Bupati.
Bagian Keempat
Pendidikan dan Pelatihan
|
Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014, apa isi dari Pasal 48?
|
Pasal Pasal 48 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XII - PEMBINAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN, menyatakan:
atas permintaan
kegiatan dan
( 1) Pcmcrint.,1h Kabupaten dapat memberik an ba.ntuan
teknis kcpada pclaku usaha dan/ atau usaha mikro
dan kecil dalam bentuk :
a. pcnyusunan dokumen AMDAL untuk kegiatan dan/
atau usaha mikro kecil yang mempunyai dampak
pcnting pada lingkungan;
b. penyusunan dokumcn UKL UPL untuk kegiatan ·
dan/ a tau usaha mikro kecil yang tidak mempunyai
kemampuan lcnaga dan atau biaya;
c. sarana dan atau prasarana pengolahan limbah dan
atau emisi untuk kegiatan dan/at.au usaha mikro
kecil yang menghasilkan limbah dan/atau emisi.
(2) Bantuan tcknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurur a dan huruf b berupa fosilitasi, biaya dan/ atau
penyusunan dokumen AMDAL atau UKL-UPL.
35
(3) Kriteria kegiatan dan/ atau usaha mikro kecil dan
kctentuan tata cara untuk mendapatk an bantuan
teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan
dcngan peraturan perundang-undangan
Peraturan Bupati.
Bagian Keempat
Pendidikan dan Pelatihan
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 48 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB XII - PEMBINAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN, Pasal 48, memuat:
atas permintaan
kegiatan dan
( 1) Pcmcrint.,1h Kabupaten dapat memberik an ba.ntuan
teknis kcpada pclaku usaha dan/ atau usaha mikro
dan kecil dalam bentuk :
a. pcnyusunan dokumen AMDAL untuk kegiatan dan/
atau usaha mikro kecil yang mempunyai dampak
pcnting pada lingkungan;
b. penyusunan dokumcn UKL UPL untuk kegiatan ·
dan/ a tau usaha mikro kecil yang tidak mempunyai
kemampuan lcnaga dan atau biaya;
c. sarana dan atau prasarana pengolahan limbah dan
atau emisi untuk kegiatan dan/at.au usaha mikro
kecil yang menghasilkan limbah dan/atau emisi.
(2) Bantuan tcknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurur a dan huruf b berupa fosilitasi, biaya dan/ atau
penyusunan dokumen AMDAL atau UKL-UPL.
35
(3) Kriteria kegiatan dan/ atau usaha mikro kecil dan
kctentuan tata cara untuk mendapatk an bantuan
teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan
dcngan peraturan perundang-undangan
Peraturan Bupati.
Bagian Keempat
Pendidikan dan Pelatihan
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 48 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XII - PEMBINAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN, Pasal 48 berbunyi:
atas permintaan
kegiatan dan
( 1) Pcmcrint.,1h Kabupaten dapat memberik an ba.ntuan
teknis kcpada pclaku usaha dan/ atau usaha mikro
dan kecil dalam bentuk :
a. pcnyusunan dokumen AMDAL untuk kegiatan dan/
atau usaha mikro kecil yang mempunyai dampak
pcnting pada lingkungan;
b. penyusunan dokumcn UKL UPL untuk kegiatan ·
dan/ a tau usaha mikro kecil yang tidak mempunyai
kemampuan lcnaga dan atau biaya;
c. sarana dan atau prasarana pengolahan limbah dan
atau emisi untuk kegiatan dan/at.au usaha mikro
kecil yang menghasilkan limbah dan/atau emisi.
(2) Bantuan tcknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurur a dan huruf b berupa fosilitasi, biaya dan/ atau
penyusunan dokumen AMDAL atau UKL-UPL.
35
(3) Kriteria kegiatan dan/ atau usaha mikro kecil dan
kctentuan tata cara untuk mendapatk an bantuan
teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan
dcngan peraturan perundang-undangan
Peraturan Bupati.
Bagian Keempat
Pendidikan dan Pelatihan
|
Apa substansi hukum dari Pasal 48 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB XII - PEMBINAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN, Pasal 48, adalah:
atas permintaan
kegiatan dan
( 1) Pcmcrint.,1h Kabupaten dapat memberik an ba.ntuan
teknis kcpada pclaku usaha dan/ atau usaha mikro
dan kecil dalam bentuk :
a. pcnyusunan dokumen AMDAL untuk kegiatan dan/
atau usaha mikro kecil yang mempunyai dampak
pcnting pada lingkungan;
b. penyusunan dokumcn UKL UPL untuk kegiatan ·
dan/ a tau usaha mikro kecil yang tidak mempunyai
kemampuan lcnaga dan atau biaya;
c. sarana dan atau prasarana pengolahan limbah dan
atau emisi untuk kegiatan dan/at.au usaha mikro
kecil yang menghasilkan limbah dan/atau emisi.
(2) Bantuan tcknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurur a dan huruf b berupa fosilitasi, biaya dan/ atau
penyusunan dokumen AMDAL atau UKL-UPL.
35
(3) Kriteria kegiatan dan/ atau usaha mikro kecil dan
kctentuan tata cara untuk mendapatk an bantuan
teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan
dcngan peraturan perundang-undangan
Peraturan Bupati.
Bagian Keempat
Pendidikan dan Pelatihan
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 48 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XII - PEMBINAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN, Pasal 48 menjelaskan:
atas permintaan
kegiatan dan
( 1) Pcmcrint.,1h Kabupaten dapat memberik an ba.ntuan
teknis kcpada pclaku usaha dan/ atau usaha mikro
dan kecil dalam bentuk :
a. pcnyusunan dokumen AMDAL untuk kegiatan dan/
atau usaha mikro kecil yang mempunyai dampak
pcnting pada lingkungan;
b. penyusunan dokumcn UKL UPL untuk kegiatan ·
dan/ a tau usaha mikro kecil yang tidak mempunyai
kemampuan lcnaga dan atau biaya;
c. sarana dan atau prasarana pengolahan limbah dan
atau emisi untuk kegiatan dan/at.au usaha mikro
kecil yang menghasilkan limbah dan/atau emisi.
(2) Bantuan tcknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurur a dan huruf b berupa fosilitasi, biaya dan/ atau
penyusunan dokumen AMDAL atau UKL-UPL.
35
(3) Kriteria kegiatan dan/ atau usaha mikro kecil dan
kctentuan tata cara untuk mendapatk an bantuan
teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan
dcngan peraturan perundang-undangan
Peraturan Bupati.
Bagian Keempat
Pendidikan dan Pelatihan
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 pada Pasal 49?
|
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XII - PEMBINAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN, Pasal 49 menyebutkan bahwa:
atau
(1) Pcmerintc:1h Kabupaten scsuai kcwenang annya wajib
unluk memberikan pendidikan dan/ atau pelatihan
kcpada Pcgawai Ncgeri Sipil yang ditugaskan untuk
menjadi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)
dan / a tau Pcnyidik Pegawai Negeri Sipil {PPNS) dan/
atau scseorang yang bertugas dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup sesua1 ketentuan
pcrundang -undangan.
(2) Bcntuk pendidikan dan/ a tau pelatihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendidikan dan
pclatihan Leknis dan/ a tau pendidikan dan pelatihan
fungsional sesuai ketentuan perundang-undangan .
Bagian Kelima
Pendidikan Lingkungan Hidup
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 Pasal 49?
|
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XII - PEMBINAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN, Pasal 49 mengatur sebagai berikut:
atau
(1) Pcmerintc:1h Kabupaten scsuai kcwenang annya wajib
unluk memberikan pendidikan dan/ atau pelatihan
kcpada Pcgawai Ncgeri Sipil yang ditugaskan untuk
menjadi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)
dan / a tau Pcnyidik Pegawai Negeri Sipil {PPNS) dan/
atau scseorang yang bertugas dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup sesua1 ketentuan
pcrundang -undangan.
(2) Bcntuk pendidikan dan/ a tau pelatihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendidikan dan
pclatihan Leknis dan/ a tau pendidikan dan pelatihan
fungsional sesuai ketentuan perundang-undangan .
Bagian Kelima
Pendidikan Lingkungan Hidup
|
Apa bunyi lengkap Pasal 49 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XII - PEMBINAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN, Pasal 49 dinyatakan:
atau
(1) Pcmerintc:1h Kabupaten scsuai kcwenang annya wajib
unluk memberikan pendidikan dan/ atau pelatihan
kcpada Pcgawai Ncgeri Sipil yang ditugaskan untuk
menjadi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)
dan / a tau Pcnyidik Pegawai Negeri Sipil {PPNS) dan/
atau scseorang yang bertugas dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup sesua1 ketentuan
pcrundang -undangan.
(2) Bcntuk pendidikan dan/ a tau pelatihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendidikan dan
pclatihan Leknis dan/ a tau pendidikan dan pelatihan
fungsional sesuai ketentuan perundang-undangan .
Bagian Kelima
Pendidikan Lingkungan Hidup
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 49 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, ketentuan pada BAB XII - PEMBINAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN, Pasal 49 berbunyi:
atau
(1) Pcmerintc:1h Kabupaten scsuai kcwenang annya wajib
unluk memberikan pendidikan dan/ atau pelatihan
kcpada Pcgawai Ncgeri Sipil yang ditugaskan untuk
menjadi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)
dan / a tau Pcnyidik Pegawai Negeri Sipil {PPNS) dan/
atau scseorang yang bertugas dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup sesua1 ketentuan
pcrundang -undangan.
(2) Bcntuk pendidikan dan/ a tau pelatihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendidikan dan
pclatihan Leknis dan/ a tau pendidikan dan pelatihan
fungsional sesuai ketentuan perundang-undangan .
Bagian Kelima
Pendidikan Lingkungan Hidup
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 49 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XII - PEMBINAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN, Pasal 49 menetapkan:
atau
(1) Pcmerintc:1h Kabupaten scsuai kcwenang annya wajib
unluk memberikan pendidikan dan/ atau pelatihan
kcpada Pcgawai Ncgeri Sipil yang ditugaskan untuk
menjadi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)
dan / a tau Pcnyidik Pegawai Negeri Sipil {PPNS) dan/
atau scseorang yang bertugas dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup sesua1 ketentuan
pcrundang -undangan.
(2) Bcntuk pendidikan dan/ a tau pelatihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendidikan dan
pclatihan Leknis dan/ a tau pendidikan dan pelatihan
fungsional sesuai ketentuan perundang-undangan .
Bagian Kelima
Pendidikan Lingkungan Hidup
|
Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014, apa isi dari Pasal 49?
|
Pasal Pasal 49 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XII - PEMBINAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN, menyatakan:
atau
(1) Pcmerintc:1h Kabupaten scsuai kcwenang annya wajib
unluk memberikan pendidikan dan/ atau pelatihan
kcpada Pcgawai Ncgeri Sipil yang ditugaskan untuk
menjadi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)
dan / a tau Pcnyidik Pegawai Negeri Sipil {PPNS) dan/
atau scseorang yang bertugas dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup sesua1 ketentuan
pcrundang -undangan.
(2) Bcntuk pendidikan dan/ a tau pelatihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendidikan dan
pclatihan Leknis dan/ a tau pendidikan dan pelatihan
fungsional sesuai ketentuan perundang-undangan .
Bagian Kelima
Pendidikan Lingkungan Hidup
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 49 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB XII - PEMBINAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN, Pasal 49, memuat:
atau
(1) Pcmerintc:1h Kabupaten scsuai kcwenang annya wajib
unluk memberikan pendidikan dan/ atau pelatihan
kcpada Pcgawai Ncgeri Sipil yang ditugaskan untuk
menjadi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)
dan / a tau Pcnyidik Pegawai Negeri Sipil {PPNS) dan/
atau scseorang yang bertugas dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup sesua1 ketentuan
pcrundang -undangan.
(2) Bcntuk pendidikan dan/ a tau pelatihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendidikan dan
pclatihan Leknis dan/ a tau pendidikan dan pelatihan
fungsional sesuai ketentuan perundang-undangan .
Bagian Kelima
Pendidikan Lingkungan Hidup
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 49 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XII - PEMBINAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN, Pasal 49 berbunyi:
atau
(1) Pcmerintc:1h Kabupaten scsuai kcwenang annya wajib
unluk memberikan pendidikan dan/ atau pelatihan
kcpada Pcgawai Ncgeri Sipil yang ditugaskan untuk
menjadi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)
dan / a tau Pcnyidik Pegawai Negeri Sipil {PPNS) dan/
atau scseorang yang bertugas dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup sesua1 ketentuan
pcrundang -undangan.
(2) Bcntuk pendidikan dan/ a tau pelatihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendidikan dan
pclatihan Leknis dan/ a tau pendidikan dan pelatihan
fungsional sesuai ketentuan perundang-undangan .
Bagian Kelima
Pendidikan Lingkungan Hidup
|
Apa substansi hukum dari Pasal 49 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB XII - PEMBINAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN, Pasal 49, adalah:
atau
(1) Pcmerintc:1h Kabupaten scsuai kcwenang annya wajib
unluk memberikan pendidikan dan/ atau pelatihan
kcpada Pcgawai Ncgeri Sipil yang ditugaskan untuk
menjadi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)
dan / a tau Pcnyidik Pegawai Negeri Sipil {PPNS) dan/
atau scseorang yang bertugas dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup sesua1 ketentuan
pcrundang -undangan.
(2) Bcntuk pendidikan dan/ a tau pelatihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendidikan dan
pclatihan Leknis dan/ a tau pendidikan dan pelatihan
fungsional sesuai ketentuan perundang-undangan .
Bagian Kelima
Pendidikan Lingkungan Hidup
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 49 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XII - PEMBINAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN, Pasal 49 menjelaskan:
atau
(1) Pcmerintc:1h Kabupaten scsuai kcwenang annya wajib
unluk memberikan pendidikan dan/ atau pelatihan
kcpada Pcgawai Ncgeri Sipil yang ditugaskan untuk
menjadi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)
dan / a tau Pcnyidik Pegawai Negeri Sipil {PPNS) dan/
atau scseorang yang bertugas dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup sesua1 ketentuan
pcrundang -undangan.
(2) Bcntuk pendidikan dan/ a tau pelatihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendidikan dan
pclatihan Leknis dan/ a tau pendidikan dan pelatihan
fungsional sesuai ketentuan perundang-undangan .
Bagian Kelima
Pendidikan Lingkungan Hidup
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 pada Pasal 50?
|
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XII - PEMBINAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN, Pasal 50 menyebutkan bahwa:
Sctiap orang bcrhak mendapatkan pendidikan
lingkungan hidup, akses informasi, akscs partisipasi,
dan akscs keadilan daJam mcmcnuhi hak atas
lingkungan hidup yang buik dan sehat.
Pendidikan lingkungan hidup di Kabupaten
dilaksanakan melalui jalur pcndidikan formal, non
formal dan jalur informal.
Untuk mcningkatkan kesadaran dan pemahaman
crhadap kondisi lingkungan hidup dalam rangka
memelihara, memperbaiki dan meningkatkan kualitas
lingkungan hidup sekolah dan lingkungan sekitar,
pengelolaan lingkungan hidup ditet.apk an sebagai
muatan lokal pada pendidikan di Kabupaten.
36
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 Pasal 50?
|
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XII - PEMBINAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN, Pasal 50 mengatur sebagai berikut:
Sctiap orang bcrhak mendapatkan pendidikan
lingkungan hidup, akses informasi, akscs partisipasi,
dan akscs keadilan daJam mcmcnuhi hak atas
lingkungan hidup yang buik dan sehat.
Pendidikan lingkungan hidup di Kabupaten
dilaksanakan melalui jalur pcndidikan formal, non
formal dan jalur informal.
Untuk mcningkatkan kesadaran dan pemahaman
crhadap kondisi lingkungan hidup dalam rangka
memelihara, memperbaiki dan meningkatkan kualitas
lingkungan hidup sekolah dan lingkungan sekitar,
pengelolaan lingkungan hidup ditet.apk an sebagai
muatan lokal pada pendidikan di Kabupaten.
36
|
Apa bunyi lengkap Pasal 50 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XII - PEMBINAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN, Pasal 50 dinyatakan:
Sctiap orang bcrhak mendapatkan pendidikan
lingkungan hidup, akses informasi, akscs partisipasi,
dan akscs keadilan daJam mcmcnuhi hak atas
lingkungan hidup yang buik dan sehat.
Pendidikan lingkungan hidup di Kabupaten
dilaksanakan melalui jalur pcndidikan formal, non
formal dan jalur informal.
Untuk mcningkatkan kesadaran dan pemahaman
crhadap kondisi lingkungan hidup dalam rangka
memelihara, memperbaiki dan meningkatkan kualitas
lingkungan hidup sekolah dan lingkungan sekitar,
pengelolaan lingkungan hidup ditet.apk an sebagai
muatan lokal pada pendidikan di Kabupaten.
36
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 50 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, ketentuan pada BAB XII - PEMBINAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN, Pasal 50 berbunyi:
Sctiap orang bcrhak mendapatkan pendidikan
lingkungan hidup, akses informasi, akscs partisipasi,
dan akscs keadilan daJam mcmcnuhi hak atas
lingkungan hidup yang buik dan sehat.
Pendidikan lingkungan hidup di Kabupaten
dilaksanakan melalui jalur pcndidikan formal, non
formal dan jalur informal.
Untuk mcningkatkan kesadaran dan pemahaman
crhadap kondisi lingkungan hidup dalam rangka
memelihara, memperbaiki dan meningkatkan kualitas
lingkungan hidup sekolah dan lingkungan sekitar,
pengelolaan lingkungan hidup ditet.apk an sebagai
muatan lokal pada pendidikan di Kabupaten.
36
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 50 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XII - PEMBINAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN, Pasal 50 menetapkan:
Sctiap orang bcrhak mendapatkan pendidikan
lingkungan hidup, akses informasi, akscs partisipasi,
dan akscs keadilan daJam mcmcnuhi hak atas
lingkungan hidup yang buik dan sehat.
Pendidikan lingkungan hidup di Kabupaten
dilaksanakan melalui jalur pcndidikan formal, non
formal dan jalur informal.
Untuk mcningkatkan kesadaran dan pemahaman
crhadap kondisi lingkungan hidup dalam rangka
memelihara, memperbaiki dan meningkatkan kualitas
lingkungan hidup sekolah dan lingkungan sekitar,
pengelolaan lingkungan hidup ditet.apk an sebagai
muatan lokal pada pendidikan di Kabupaten.
36
|
Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014, apa isi dari Pasal 50?
|
Pasal Pasal 50 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XII - PEMBINAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN, menyatakan:
Sctiap orang bcrhak mendapatkan pendidikan
lingkungan hidup, akses informasi, akscs partisipasi,
dan akscs keadilan daJam mcmcnuhi hak atas
lingkungan hidup yang buik dan sehat.
Pendidikan lingkungan hidup di Kabupaten
dilaksanakan melalui jalur pcndidikan formal, non
formal dan jalur informal.
Untuk mcningkatkan kesadaran dan pemahaman
crhadap kondisi lingkungan hidup dalam rangka
memelihara, memperbaiki dan meningkatkan kualitas
lingkungan hidup sekolah dan lingkungan sekitar,
pengelolaan lingkungan hidup ditet.apk an sebagai
muatan lokal pada pendidikan di Kabupaten.
36
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 50 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB XII - PEMBINAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN, Pasal 50, memuat:
Sctiap orang bcrhak mendapatkan pendidikan
lingkungan hidup, akses informasi, akscs partisipasi,
dan akscs keadilan daJam mcmcnuhi hak atas
lingkungan hidup yang buik dan sehat.
Pendidikan lingkungan hidup di Kabupaten
dilaksanakan melalui jalur pcndidikan formal, non
formal dan jalur informal.
Untuk mcningkatkan kesadaran dan pemahaman
crhadap kondisi lingkungan hidup dalam rangka
memelihara, memperbaiki dan meningkatkan kualitas
lingkungan hidup sekolah dan lingkungan sekitar,
pengelolaan lingkungan hidup ditet.apk an sebagai
muatan lokal pada pendidikan di Kabupaten.
36
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 50 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XII - PEMBINAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN, Pasal 50 berbunyi:
Sctiap orang bcrhak mendapatkan pendidikan
lingkungan hidup, akses informasi, akscs partisipasi,
dan akscs keadilan daJam mcmcnuhi hak atas
lingkungan hidup yang buik dan sehat.
Pendidikan lingkungan hidup di Kabupaten
dilaksanakan melalui jalur pcndidikan formal, non
formal dan jalur informal.
Untuk mcningkatkan kesadaran dan pemahaman
crhadap kondisi lingkungan hidup dalam rangka
memelihara, memperbaiki dan meningkatkan kualitas
lingkungan hidup sekolah dan lingkungan sekitar,
pengelolaan lingkungan hidup ditet.apk an sebagai
muatan lokal pada pendidikan di Kabupaten.
36
|
Apa substansi hukum dari Pasal 50 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB XII - PEMBINAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN, Pasal 50, adalah:
Sctiap orang bcrhak mendapatkan pendidikan
lingkungan hidup, akses informasi, akscs partisipasi,
dan akscs keadilan daJam mcmcnuhi hak atas
lingkungan hidup yang buik dan sehat.
Pendidikan lingkungan hidup di Kabupaten
dilaksanakan melalui jalur pcndidikan formal, non
formal dan jalur informal.
Untuk mcningkatkan kesadaran dan pemahaman
crhadap kondisi lingkungan hidup dalam rangka
memelihara, memperbaiki dan meningkatkan kualitas
lingkungan hidup sekolah dan lingkungan sekitar,
pengelolaan lingkungan hidup ditet.apk an sebagai
muatan lokal pada pendidikan di Kabupaten.
36
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 50 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XII - PEMBINAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN, Pasal 50 menjelaskan:
Sctiap orang bcrhak mendapatkan pendidikan
lingkungan hidup, akses informasi, akscs partisipasi,
dan akscs keadilan daJam mcmcnuhi hak atas
lingkungan hidup yang buik dan sehat.
Pendidikan lingkungan hidup di Kabupaten
dilaksanakan melalui jalur pcndidikan formal, non
formal dan jalur informal.
Untuk mcningkatkan kesadaran dan pemahaman
crhadap kondisi lingkungan hidup dalam rangka
memelihara, memperbaiki dan meningkatkan kualitas
lingkungan hidup sekolah dan lingkungan sekitar,
pengelolaan lingkungan hidup ditet.apk an sebagai
muatan lokal pada pendidikan di Kabupaten.
36
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 pada Pasal 51?
|
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XIII - LABORATORIUM LINGKUNGAN, Pasal 51 menyebutkan bahwa:
( 1) Pengujian parameter kualitas lingkungan untuk
mcndukung pengelolaan dan pcmantauan lingkungan
hidup di Kabupaten, dilakukan olch laboratorium
lingkungan.
(2) Bupati mclalui Institusi mcnycdiakan fasilitas
laboratorim lingkungan di Kabupatcn untuk
mclakukan kcgiatan scbagaimana dimaksud pada ayat
( 1).
(3) Laboratoium lingkungan yang harus disediakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
mempunya1 sertifikat akrcditasi scbagai laboratorium
lingkungan scsua1 dengan ketentuan perundang
undangan.
(4) Dalam hal persyaratan laboralorium lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat {3) belum terpenuhi
oleh Kabupaten, Bupati melalui Institusi dapat
mcnunjuk dan/atau bekerjasama dengan laboratorium
lingkungan yang telah memiliki sertifkat akreditasi
sesuai kctentuan perundang-undangan.
(5) Dalam hal laboratorium lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) mclanggar ketentuan
peraturun perundang-undangan di bidang pengelolaan
lingkungan hidup, Bupati melalui Kepala Institusi
dapat mcncabut kerjasama dan/ atau penunjukannya
snta mclaporkan kcpada instansi tcrkait.
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 Pasal 51?
|
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XIII - LABORATORIUM LINGKUNGAN, Pasal 51 mengatur sebagai berikut:
( 1) Pengujian parameter kualitas lingkungan untuk
mcndukung pengelolaan dan pcmantauan lingkungan
hidup di Kabupaten, dilakukan olch laboratorium
lingkungan.
(2) Bupati mclalui Institusi mcnycdiakan fasilitas
laboratorim lingkungan di Kabupatcn untuk
mclakukan kcgiatan scbagaimana dimaksud pada ayat
( 1).
(3) Laboratoium lingkungan yang harus disediakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
mempunya1 sertifikat akrcditasi scbagai laboratorium
lingkungan scsua1 dengan ketentuan perundang
undangan.
(4) Dalam hal persyaratan laboralorium lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat {3) belum terpenuhi
oleh Kabupaten, Bupati melalui Institusi dapat
mcnunjuk dan/atau bekerjasama dengan laboratorium
lingkungan yang telah memiliki sertifkat akreditasi
sesuai kctentuan perundang-undangan.
(5) Dalam hal laboratorium lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) mclanggar ketentuan
peraturun perundang-undangan di bidang pengelolaan
lingkungan hidup, Bupati melalui Kepala Institusi
dapat mcncabut kerjasama dan/ atau penunjukannya
snta mclaporkan kcpada instansi tcrkait.
|
Apa bunyi lengkap Pasal 51 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XIII - LABORATORIUM LINGKUNGAN, Pasal 51 dinyatakan:
( 1) Pengujian parameter kualitas lingkungan untuk
mcndukung pengelolaan dan pcmantauan lingkungan
hidup di Kabupaten, dilakukan olch laboratorium
lingkungan.
(2) Bupati mclalui Institusi mcnycdiakan fasilitas
laboratorim lingkungan di Kabupatcn untuk
mclakukan kcgiatan scbagaimana dimaksud pada ayat
( 1).
(3) Laboratoium lingkungan yang harus disediakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
mempunya1 sertifikat akrcditasi scbagai laboratorium
lingkungan scsua1 dengan ketentuan perundang
undangan.
(4) Dalam hal persyaratan laboralorium lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat {3) belum terpenuhi
oleh Kabupaten, Bupati melalui Institusi dapat
mcnunjuk dan/atau bekerjasama dengan laboratorium
lingkungan yang telah memiliki sertifkat akreditasi
sesuai kctentuan perundang-undangan.
(5) Dalam hal laboratorium lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) mclanggar ketentuan
peraturun perundang-undangan di bidang pengelolaan
lingkungan hidup, Bupati melalui Kepala Institusi
dapat mcncabut kerjasama dan/ atau penunjukannya
snta mclaporkan kcpada instansi tcrkait.
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 51 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, ketentuan pada BAB XIII - LABORATORIUM LINGKUNGAN, Pasal 51 berbunyi:
( 1) Pengujian parameter kualitas lingkungan untuk
mcndukung pengelolaan dan pcmantauan lingkungan
hidup di Kabupaten, dilakukan olch laboratorium
lingkungan.
(2) Bupati mclalui Institusi mcnycdiakan fasilitas
laboratorim lingkungan di Kabupatcn untuk
mclakukan kcgiatan scbagaimana dimaksud pada ayat
( 1).
(3) Laboratoium lingkungan yang harus disediakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
mempunya1 sertifikat akrcditasi scbagai laboratorium
lingkungan scsua1 dengan ketentuan perundang
undangan.
(4) Dalam hal persyaratan laboralorium lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat {3) belum terpenuhi
oleh Kabupaten, Bupati melalui Institusi dapat
mcnunjuk dan/atau bekerjasama dengan laboratorium
lingkungan yang telah memiliki sertifkat akreditasi
sesuai kctentuan perundang-undangan.
(5) Dalam hal laboratorium lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) mclanggar ketentuan
peraturun perundang-undangan di bidang pengelolaan
lingkungan hidup, Bupati melalui Kepala Institusi
dapat mcncabut kerjasama dan/ atau penunjukannya
snta mclaporkan kcpada instansi tcrkait.
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 51 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XIII - LABORATORIUM LINGKUNGAN, Pasal 51 menetapkan:
( 1) Pengujian parameter kualitas lingkungan untuk
mcndukung pengelolaan dan pcmantauan lingkungan
hidup di Kabupaten, dilakukan olch laboratorium
lingkungan.
(2) Bupati mclalui Institusi mcnycdiakan fasilitas
laboratorim lingkungan di Kabupatcn untuk
mclakukan kcgiatan scbagaimana dimaksud pada ayat
( 1).
(3) Laboratoium lingkungan yang harus disediakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
mempunya1 sertifikat akrcditasi scbagai laboratorium
lingkungan scsua1 dengan ketentuan perundang
undangan.
(4) Dalam hal persyaratan laboralorium lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat {3) belum terpenuhi
oleh Kabupaten, Bupati melalui Institusi dapat
mcnunjuk dan/atau bekerjasama dengan laboratorium
lingkungan yang telah memiliki sertifkat akreditasi
sesuai kctentuan perundang-undangan.
(5) Dalam hal laboratorium lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) mclanggar ketentuan
peraturun perundang-undangan di bidang pengelolaan
lingkungan hidup, Bupati melalui Kepala Institusi
dapat mcncabut kerjasama dan/ atau penunjukannya
snta mclaporkan kcpada instansi tcrkait.
|
Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014, apa isi dari Pasal 51?
|
Pasal Pasal 51 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XIII - LABORATORIUM LINGKUNGAN, menyatakan:
( 1) Pengujian parameter kualitas lingkungan untuk
mcndukung pengelolaan dan pcmantauan lingkungan
hidup di Kabupaten, dilakukan olch laboratorium
lingkungan.
(2) Bupati mclalui Institusi mcnycdiakan fasilitas
laboratorim lingkungan di Kabupatcn untuk
mclakukan kcgiatan scbagaimana dimaksud pada ayat
( 1).
(3) Laboratoium lingkungan yang harus disediakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
mempunya1 sertifikat akrcditasi scbagai laboratorium
lingkungan scsua1 dengan ketentuan perundang
undangan.
(4) Dalam hal persyaratan laboralorium lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat {3) belum terpenuhi
oleh Kabupaten, Bupati melalui Institusi dapat
mcnunjuk dan/atau bekerjasama dengan laboratorium
lingkungan yang telah memiliki sertifkat akreditasi
sesuai kctentuan perundang-undangan.
(5) Dalam hal laboratorium lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) mclanggar ketentuan
peraturun perundang-undangan di bidang pengelolaan
lingkungan hidup, Bupati melalui Kepala Institusi
dapat mcncabut kerjasama dan/ atau penunjukannya
snta mclaporkan kcpada instansi tcrkait.
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 51 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB XIII - LABORATORIUM LINGKUNGAN, Pasal 51, memuat:
( 1) Pengujian parameter kualitas lingkungan untuk
mcndukung pengelolaan dan pcmantauan lingkungan
hidup di Kabupaten, dilakukan olch laboratorium
lingkungan.
(2) Bupati mclalui Institusi mcnycdiakan fasilitas
laboratorim lingkungan di Kabupatcn untuk
mclakukan kcgiatan scbagaimana dimaksud pada ayat
( 1).
(3) Laboratoium lingkungan yang harus disediakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
mempunya1 sertifikat akrcditasi scbagai laboratorium
lingkungan scsua1 dengan ketentuan perundang
undangan.
(4) Dalam hal persyaratan laboralorium lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat {3) belum terpenuhi
oleh Kabupaten, Bupati melalui Institusi dapat
mcnunjuk dan/atau bekerjasama dengan laboratorium
lingkungan yang telah memiliki sertifkat akreditasi
sesuai kctentuan perundang-undangan.
(5) Dalam hal laboratorium lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) mclanggar ketentuan
peraturun perundang-undangan di bidang pengelolaan
lingkungan hidup, Bupati melalui Kepala Institusi
dapat mcncabut kerjasama dan/ atau penunjukannya
snta mclaporkan kcpada instansi tcrkait.
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 51 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XIII - LABORATORIUM LINGKUNGAN, Pasal 51 berbunyi:
( 1) Pengujian parameter kualitas lingkungan untuk
mcndukung pengelolaan dan pcmantauan lingkungan
hidup di Kabupaten, dilakukan olch laboratorium
lingkungan.
(2) Bupati mclalui Institusi mcnycdiakan fasilitas
laboratorim lingkungan di Kabupatcn untuk
mclakukan kcgiatan scbagaimana dimaksud pada ayat
( 1).
(3) Laboratoium lingkungan yang harus disediakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
mempunya1 sertifikat akrcditasi scbagai laboratorium
lingkungan scsua1 dengan ketentuan perundang
undangan.
(4) Dalam hal persyaratan laboralorium lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat {3) belum terpenuhi
oleh Kabupaten, Bupati melalui Institusi dapat
mcnunjuk dan/atau bekerjasama dengan laboratorium
lingkungan yang telah memiliki sertifkat akreditasi
sesuai kctentuan perundang-undangan.
(5) Dalam hal laboratorium lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) mclanggar ketentuan
peraturun perundang-undangan di bidang pengelolaan
lingkungan hidup, Bupati melalui Kepala Institusi
dapat mcncabut kerjasama dan/ atau penunjukannya
snta mclaporkan kcpada instansi tcrkait.
|
Apa substansi hukum dari Pasal 51 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB XIII - LABORATORIUM LINGKUNGAN, Pasal 51, adalah:
( 1) Pengujian parameter kualitas lingkungan untuk
mcndukung pengelolaan dan pcmantauan lingkungan
hidup di Kabupaten, dilakukan olch laboratorium
lingkungan.
(2) Bupati mclalui Institusi mcnycdiakan fasilitas
laboratorim lingkungan di Kabupatcn untuk
mclakukan kcgiatan scbagaimana dimaksud pada ayat
( 1).
(3) Laboratoium lingkungan yang harus disediakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
mempunya1 sertifikat akrcditasi scbagai laboratorium
lingkungan scsua1 dengan ketentuan perundang
undangan.
(4) Dalam hal persyaratan laboralorium lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat {3) belum terpenuhi
oleh Kabupaten, Bupati melalui Institusi dapat
mcnunjuk dan/atau bekerjasama dengan laboratorium
lingkungan yang telah memiliki sertifkat akreditasi
sesuai kctentuan perundang-undangan.
(5) Dalam hal laboratorium lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) mclanggar ketentuan
peraturun perundang-undangan di bidang pengelolaan
lingkungan hidup, Bupati melalui Kepala Institusi
dapat mcncabut kerjasama dan/ atau penunjukannya
snta mclaporkan kcpada instansi tcrkait.
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 51 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XIII - LABORATORIUM LINGKUNGAN, Pasal 51 menjelaskan:
( 1) Pengujian parameter kualitas lingkungan untuk
mcndukung pengelolaan dan pcmantauan lingkungan
hidup di Kabupaten, dilakukan olch laboratorium
lingkungan.
(2) Bupati mclalui Institusi mcnycdiakan fasilitas
laboratorim lingkungan di Kabupatcn untuk
mclakukan kcgiatan scbagaimana dimaksud pada ayat
( 1).
(3) Laboratoium lingkungan yang harus disediakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
mempunya1 sertifikat akrcditasi scbagai laboratorium
lingkungan scsua1 dengan ketentuan perundang
undangan.
(4) Dalam hal persyaratan laboralorium lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat {3) belum terpenuhi
oleh Kabupaten, Bupati melalui Institusi dapat
mcnunjuk dan/atau bekerjasama dengan laboratorium
lingkungan yang telah memiliki sertifkat akreditasi
sesuai kctentuan perundang-undangan.
(5) Dalam hal laboratorium lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) mclanggar ketentuan
peraturun perundang-undangan di bidang pengelolaan
lingkungan hidup, Bupati melalui Kepala Institusi
dapat mcncabut kerjasama dan/ atau penunjukannya
snta mclaporkan kcpada instansi tcrkait.
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 pada Pasal 52?
|
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XIV - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 52 menyebutkan bahwa:
( 1) Bupati mclaksanakan pengawasan terhadap ketaatan
penanggung jawab usaha dan/ a tau kegiatan atas
ketentuan yang ditetapkan dalam:
a. izin lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati;
b. izin PPLH yang menjadi kewenangan Kabupaten;
c. pcraturan perundang-undangan di bidang
pcrlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam
melakukan pengawasan kepada Institusi.
"
37
(3) Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati dapat
mengangkat dan menetapkan Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan
Hidup sesuai peraturan perundang-undangan.
(4) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) mcmpunyai tugas dan
wcwcnang scrta dilindungi untuk melakukan
pcngawasan terhadap kctaatan pelaku usaha
dan/atau kcgiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, huruf b dan huruf c scsuai dengan
kctcntuan pcraturan pcrundang-undangan.
(5) Penanggung jawab usaha dan/ a tau kegiatan di
Kabupaten dilarang menghalangi pelaksanaan tugas
Pejabat Pcngawas Lingkungan Hidup.
Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 Pasal 52?
|
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XIV - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 52 mengatur sebagai berikut:
( 1) Bupati mclaksanakan pengawasan terhadap ketaatan
penanggung jawab usaha dan/ a tau kegiatan atas
ketentuan yang ditetapkan dalam:
a. izin lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati;
b. izin PPLH yang menjadi kewenangan Kabupaten;
c. pcraturan perundang-undangan di bidang
pcrlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam
melakukan pengawasan kepada Institusi.
"
37
(3) Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati dapat
mengangkat dan menetapkan Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan
Hidup sesuai peraturan perundang-undangan.
(4) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) mcmpunyai tugas dan
wcwcnang scrta dilindungi untuk melakukan
pcngawasan terhadap kctaatan pelaku usaha
dan/atau kcgiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, huruf b dan huruf c scsuai dengan
kctcntuan pcraturan pcrundang-undangan.
(5) Penanggung jawab usaha dan/ a tau kegiatan di
Kabupaten dilarang menghalangi pelaksanaan tugas
Pejabat Pcngawas Lingkungan Hidup.
Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat
|
Apa bunyi lengkap Pasal 52 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XIV - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 52 dinyatakan:
( 1) Bupati mclaksanakan pengawasan terhadap ketaatan
penanggung jawab usaha dan/ a tau kegiatan atas
ketentuan yang ditetapkan dalam:
a. izin lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati;
b. izin PPLH yang menjadi kewenangan Kabupaten;
c. pcraturan perundang-undangan di bidang
pcrlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam
melakukan pengawasan kepada Institusi.
"
37
(3) Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati dapat
mengangkat dan menetapkan Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan
Hidup sesuai peraturan perundang-undangan.
(4) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) mcmpunyai tugas dan
wcwcnang scrta dilindungi untuk melakukan
pcngawasan terhadap kctaatan pelaku usaha
dan/atau kcgiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, huruf b dan huruf c scsuai dengan
kctcntuan pcraturan pcrundang-undangan.
(5) Penanggung jawab usaha dan/ a tau kegiatan di
Kabupaten dilarang menghalangi pelaksanaan tugas
Pejabat Pcngawas Lingkungan Hidup.
Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 52 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, ketentuan pada BAB XIV - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 52 berbunyi:
( 1) Bupati mclaksanakan pengawasan terhadap ketaatan
penanggung jawab usaha dan/ a tau kegiatan atas
ketentuan yang ditetapkan dalam:
a. izin lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati;
b. izin PPLH yang menjadi kewenangan Kabupaten;
c. pcraturan perundang-undangan di bidang
pcrlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam
melakukan pengawasan kepada Institusi.
"
37
(3) Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati dapat
mengangkat dan menetapkan Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan
Hidup sesuai peraturan perundang-undangan.
(4) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) mcmpunyai tugas dan
wcwcnang scrta dilindungi untuk melakukan
pcngawasan terhadap kctaatan pelaku usaha
dan/atau kcgiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, huruf b dan huruf c scsuai dengan
kctcntuan pcraturan pcrundang-undangan.
(5) Penanggung jawab usaha dan/ a tau kegiatan di
Kabupaten dilarang menghalangi pelaksanaan tugas
Pejabat Pcngawas Lingkungan Hidup.
Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 52 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XIV - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 52 menetapkan:
( 1) Bupati mclaksanakan pengawasan terhadap ketaatan
penanggung jawab usaha dan/ a tau kegiatan atas
ketentuan yang ditetapkan dalam:
a. izin lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati;
b. izin PPLH yang menjadi kewenangan Kabupaten;
c. pcraturan perundang-undangan di bidang
pcrlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam
melakukan pengawasan kepada Institusi.
"
37
(3) Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati dapat
mengangkat dan menetapkan Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan
Hidup sesuai peraturan perundang-undangan.
(4) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) mcmpunyai tugas dan
wcwcnang scrta dilindungi untuk melakukan
pcngawasan terhadap kctaatan pelaku usaha
dan/atau kcgiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, huruf b dan huruf c scsuai dengan
kctcntuan pcraturan pcrundang-undangan.
(5) Penanggung jawab usaha dan/ a tau kegiatan di
Kabupaten dilarang menghalangi pelaksanaan tugas
Pejabat Pcngawas Lingkungan Hidup.
Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat
|
Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014, apa isi dari Pasal 52?
|
Pasal Pasal 52 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XIV - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF, menyatakan:
( 1) Bupati mclaksanakan pengawasan terhadap ketaatan
penanggung jawab usaha dan/ a tau kegiatan atas
ketentuan yang ditetapkan dalam:
a. izin lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati;
b. izin PPLH yang menjadi kewenangan Kabupaten;
c. pcraturan perundang-undangan di bidang
pcrlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam
melakukan pengawasan kepada Institusi.
"
37
(3) Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati dapat
mengangkat dan menetapkan Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan
Hidup sesuai peraturan perundang-undangan.
(4) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) mcmpunyai tugas dan
wcwcnang scrta dilindungi untuk melakukan
pcngawasan terhadap kctaatan pelaku usaha
dan/atau kcgiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, huruf b dan huruf c scsuai dengan
kctcntuan pcraturan pcrundang-undangan.
(5) Penanggung jawab usaha dan/ a tau kegiatan di
Kabupaten dilarang menghalangi pelaksanaan tugas
Pejabat Pcngawas Lingkungan Hidup.
Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 52 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB XIV - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 52, memuat:
( 1) Bupati mclaksanakan pengawasan terhadap ketaatan
penanggung jawab usaha dan/ a tau kegiatan atas
ketentuan yang ditetapkan dalam:
a. izin lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati;
b. izin PPLH yang menjadi kewenangan Kabupaten;
c. pcraturan perundang-undangan di bidang
pcrlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam
melakukan pengawasan kepada Institusi.
"
37
(3) Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati dapat
mengangkat dan menetapkan Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan
Hidup sesuai peraturan perundang-undangan.
(4) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) mcmpunyai tugas dan
wcwcnang scrta dilindungi untuk melakukan
pcngawasan terhadap kctaatan pelaku usaha
dan/atau kcgiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, huruf b dan huruf c scsuai dengan
kctcntuan pcraturan pcrundang-undangan.
(5) Penanggung jawab usaha dan/ a tau kegiatan di
Kabupaten dilarang menghalangi pelaksanaan tugas
Pejabat Pcngawas Lingkungan Hidup.
Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 52 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XIV - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 52 berbunyi:
( 1) Bupati mclaksanakan pengawasan terhadap ketaatan
penanggung jawab usaha dan/ a tau kegiatan atas
ketentuan yang ditetapkan dalam:
a. izin lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati;
b. izin PPLH yang menjadi kewenangan Kabupaten;
c. pcraturan perundang-undangan di bidang
pcrlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam
melakukan pengawasan kepada Institusi.
"
37
(3) Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati dapat
mengangkat dan menetapkan Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan
Hidup sesuai peraturan perundang-undangan.
(4) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) mcmpunyai tugas dan
wcwcnang scrta dilindungi untuk melakukan
pcngawasan terhadap kctaatan pelaku usaha
dan/atau kcgiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, huruf b dan huruf c scsuai dengan
kctcntuan pcraturan pcrundang-undangan.
(5) Penanggung jawab usaha dan/ a tau kegiatan di
Kabupaten dilarang menghalangi pelaksanaan tugas
Pejabat Pcngawas Lingkungan Hidup.
Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat
|
Apa substansi hukum dari Pasal 52 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB XIV - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 52, adalah:
( 1) Bupati mclaksanakan pengawasan terhadap ketaatan
penanggung jawab usaha dan/ a tau kegiatan atas
ketentuan yang ditetapkan dalam:
a. izin lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati;
b. izin PPLH yang menjadi kewenangan Kabupaten;
c. pcraturan perundang-undangan di bidang
pcrlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam
melakukan pengawasan kepada Institusi.
"
37
(3) Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati dapat
mengangkat dan menetapkan Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan
Hidup sesuai peraturan perundang-undangan.
(4) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) mcmpunyai tugas dan
wcwcnang scrta dilindungi untuk melakukan
pcngawasan terhadap kctaatan pelaku usaha
dan/atau kcgiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, huruf b dan huruf c scsuai dengan
kctcntuan pcraturan pcrundang-undangan.
(5) Penanggung jawab usaha dan/ a tau kegiatan di
Kabupaten dilarang menghalangi pelaksanaan tugas
Pejabat Pcngawas Lingkungan Hidup.
Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 52 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XIV - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 52 menjelaskan:
( 1) Bupati mclaksanakan pengawasan terhadap ketaatan
penanggung jawab usaha dan/ a tau kegiatan atas
ketentuan yang ditetapkan dalam:
a. izin lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati;
b. izin PPLH yang menjadi kewenangan Kabupaten;
c. pcraturan perundang-undangan di bidang
pcrlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam
melakukan pengawasan kepada Institusi.
"
37
(3) Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati dapat
mengangkat dan menetapkan Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan
Hidup sesuai peraturan perundang-undangan.
(4) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) mcmpunyai tugas dan
wcwcnang scrta dilindungi untuk melakukan
pcngawasan terhadap kctaatan pelaku usaha
dan/atau kcgiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, huruf b dan huruf c scsuai dengan
kctcntuan pcraturan pcrundang-undangan.
(5) Penanggung jawab usaha dan/ a tau kegiatan di
Kabupaten dilarang menghalangi pelaksanaan tugas
Pejabat Pcngawas Lingkungan Hidup.
Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 pada Pasal 53?
|
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XIV - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 53 menyebutkan bahwa:
{1) Masyarakat berhak melakukan pengawasan berupa:
pc man tauan terhadap dampak lingkungan hid up
akibat pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, serta
program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten;
pemantauan pelaksanaan kebijakan, Peraturan
Dacrah dan Peraturan Bupati dalam perlindungan
dan pcngclolaan lingkungan hidup;
bcntuk pcngawasan sosial lainnya, scsuai
kctcntuun dengan pcraturan pcrundang-undangan.
Masyarakat bcrhak menindaklanjuti hasil pengawasan
yang dilakukan melalui mckanismc keberatan ,
pcmbcrian saran, atc.1u pengaduan, scsuai kctentuan
pcraturan perundang-undangan .
Institusi wajib membentuk unit dan/atau tata cara
pengclolaan keberatan, saran dan pengaduan
masyarakal.
Ketcntuan
pengelolaan mengena1 uniL dan/ a tau tata cara
keberatan, saran, dan pengaduan dari
masyarakat serta mekanismc tindak lanjutnya
dilaksanakan berdasarkan pcraturan perundang-
undangan.
38
Bagian Ketiga
Sanksi Administratif
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 Pasal 53?
|
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XIV - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 53 mengatur sebagai berikut:
{1) Masyarakat berhak melakukan pengawasan berupa:
pc man tauan terhadap dampak lingkungan hid up
akibat pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, serta
program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten;
pemantauan pelaksanaan kebijakan, Peraturan
Dacrah dan Peraturan Bupati dalam perlindungan
dan pcngclolaan lingkungan hidup;
bcntuk pcngawasan sosial lainnya, scsuai
kctcntuun dengan pcraturan pcrundang-undangan.
Masyarakat bcrhak menindaklanjuti hasil pengawasan
yang dilakukan melalui mckanismc keberatan ,
pcmbcrian saran, atc.1u pengaduan, scsuai kctentuan
pcraturan perundang-undangan .
Institusi wajib membentuk unit dan/atau tata cara
pengclolaan keberatan, saran dan pengaduan
masyarakal.
Ketcntuan
pengelolaan mengena1 uniL dan/ a tau tata cara
keberatan, saran, dan pengaduan dari
masyarakat serta mekanismc tindak lanjutnya
dilaksanakan berdasarkan pcraturan perundang-
undangan.
38
Bagian Ketiga
Sanksi Administratif
|
Apa bunyi lengkap Pasal 53 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XIV - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 53 dinyatakan:
{1) Masyarakat berhak melakukan pengawasan berupa:
pc man tauan terhadap dampak lingkungan hid up
akibat pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, serta
program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten;
pemantauan pelaksanaan kebijakan, Peraturan
Dacrah dan Peraturan Bupati dalam perlindungan
dan pcngclolaan lingkungan hidup;
bcntuk pcngawasan sosial lainnya, scsuai
kctcntuun dengan pcraturan pcrundang-undangan.
Masyarakat bcrhak menindaklanjuti hasil pengawasan
yang dilakukan melalui mckanismc keberatan ,
pcmbcrian saran, atc.1u pengaduan, scsuai kctentuan
pcraturan perundang-undangan .
Institusi wajib membentuk unit dan/atau tata cara
pengclolaan keberatan, saran dan pengaduan
masyarakal.
Ketcntuan
pengelolaan mengena1 uniL dan/ a tau tata cara
keberatan, saran, dan pengaduan dari
masyarakat serta mekanismc tindak lanjutnya
dilaksanakan berdasarkan pcraturan perundang-
undangan.
38
Bagian Ketiga
Sanksi Administratif
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 53 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, ketentuan pada BAB XIV - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 53 berbunyi:
{1) Masyarakat berhak melakukan pengawasan berupa:
pc man tauan terhadap dampak lingkungan hid up
akibat pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, serta
program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten;
pemantauan pelaksanaan kebijakan, Peraturan
Dacrah dan Peraturan Bupati dalam perlindungan
dan pcngclolaan lingkungan hidup;
bcntuk pcngawasan sosial lainnya, scsuai
kctcntuun dengan pcraturan pcrundang-undangan.
Masyarakat bcrhak menindaklanjuti hasil pengawasan
yang dilakukan melalui mckanismc keberatan ,
pcmbcrian saran, atc.1u pengaduan, scsuai kctentuan
pcraturan perundang-undangan .
Institusi wajib membentuk unit dan/atau tata cara
pengclolaan keberatan, saran dan pengaduan
masyarakal.
Ketcntuan
pengelolaan mengena1 uniL dan/ a tau tata cara
keberatan, saran, dan pengaduan dari
masyarakat serta mekanismc tindak lanjutnya
dilaksanakan berdasarkan pcraturan perundang-
undangan.
38
Bagian Ketiga
Sanksi Administratif
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 53 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XIV - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 53 menetapkan:
{1) Masyarakat berhak melakukan pengawasan berupa:
pc man tauan terhadap dampak lingkungan hid up
akibat pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, serta
program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten;
pemantauan pelaksanaan kebijakan, Peraturan
Dacrah dan Peraturan Bupati dalam perlindungan
dan pcngclolaan lingkungan hidup;
bcntuk pcngawasan sosial lainnya, scsuai
kctcntuun dengan pcraturan pcrundang-undangan.
Masyarakat bcrhak menindaklanjuti hasil pengawasan
yang dilakukan melalui mckanismc keberatan ,
pcmbcrian saran, atc.1u pengaduan, scsuai kctentuan
pcraturan perundang-undangan .
Institusi wajib membentuk unit dan/atau tata cara
pengclolaan keberatan, saran dan pengaduan
masyarakal.
Ketcntuan
pengelolaan mengena1 uniL dan/ a tau tata cara
keberatan, saran, dan pengaduan dari
masyarakat serta mekanismc tindak lanjutnya
dilaksanakan berdasarkan pcraturan perundang-
undangan.
38
Bagian Ketiga
Sanksi Administratif
|
Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014, apa isi dari Pasal 53?
|
Pasal Pasal 53 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XIV - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF, menyatakan:
{1) Masyarakat berhak melakukan pengawasan berupa:
pc man tauan terhadap dampak lingkungan hid up
akibat pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, serta
program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten;
pemantauan pelaksanaan kebijakan, Peraturan
Dacrah dan Peraturan Bupati dalam perlindungan
dan pcngclolaan lingkungan hidup;
bcntuk pcngawasan sosial lainnya, scsuai
kctcntuun dengan pcraturan pcrundang-undangan.
Masyarakat bcrhak menindaklanjuti hasil pengawasan
yang dilakukan melalui mckanismc keberatan ,
pcmbcrian saran, atc.1u pengaduan, scsuai kctentuan
pcraturan perundang-undangan .
Institusi wajib membentuk unit dan/atau tata cara
pengclolaan keberatan, saran dan pengaduan
masyarakal.
Ketcntuan
pengelolaan mengena1 uniL dan/ a tau tata cara
keberatan, saran, dan pengaduan dari
masyarakat serta mekanismc tindak lanjutnya
dilaksanakan berdasarkan pcraturan perundang-
undangan.
38
Bagian Ketiga
Sanksi Administratif
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 53 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB XIV - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 53, memuat:
{1) Masyarakat berhak melakukan pengawasan berupa:
pc man tauan terhadap dampak lingkungan hid up
akibat pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, serta
program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten;
pemantauan pelaksanaan kebijakan, Peraturan
Dacrah dan Peraturan Bupati dalam perlindungan
dan pcngclolaan lingkungan hidup;
bcntuk pcngawasan sosial lainnya, scsuai
kctcntuun dengan pcraturan pcrundang-undangan.
Masyarakat bcrhak menindaklanjuti hasil pengawasan
yang dilakukan melalui mckanismc keberatan ,
pcmbcrian saran, atc.1u pengaduan, scsuai kctentuan
pcraturan perundang-undangan .
Institusi wajib membentuk unit dan/atau tata cara
pengclolaan keberatan, saran dan pengaduan
masyarakal.
Ketcntuan
pengelolaan mengena1 uniL dan/ a tau tata cara
keberatan, saran, dan pengaduan dari
masyarakat serta mekanismc tindak lanjutnya
dilaksanakan berdasarkan pcraturan perundang-
undangan.
38
Bagian Ketiga
Sanksi Administratif
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 53 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XIV - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 53 berbunyi:
{1) Masyarakat berhak melakukan pengawasan berupa:
pc man tauan terhadap dampak lingkungan hid up
akibat pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, serta
program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten;
pemantauan pelaksanaan kebijakan, Peraturan
Dacrah dan Peraturan Bupati dalam perlindungan
dan pcngclolaan lingkungan hidup;
bcntuk pcngawasan sosial lainnya, scsuai
kctcntuun dengan pcraturan pcrundang-undangan.
Masyarakat bcrhak menindaklanjuti hasil pengawasan
yang dilakukan melalui mckanismc keberatan ,
pcmbcrian saran, atc.1u pengaduan, scsuai kctentuan
pcraturan perundang-undangan .
Institusi wajib membentuk unit dan/atau tata cara
pengclolaan keberatan, saran dan pengaduan
masyarakal.
Ketcntuan
pengelolaan mengena1 uniL dan/ a tau tata cara
keberatan, saran, dan pengaduan dari
masyarakat serta mekanismc tindak lanjutnya
dilaksanakan berdasarkan pcraturan perundang-
undangan.
38
Bagian Ketiga
Sanksi Administratif
|
Apa substansi hukum dari Pasal 53 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB XIV - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 53, adalah:
{1) Masyarakat berhak melakukan pengawasan berupa:
pc man tauan terhadap dampak lingkungan hid up
akibat pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, serta
program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten;
pemantauan pelaksanaan kebijakan, Peraturan
Dacrah dan Peraturan Bupati dalam perlindungan
dan pcngclolaan lingkungan hidup;
bcntuk pcngawasan sosial lainnya, scsuai
kctcntuun dengan pcraturan pcrundang-undangan.
Masyarakat bcrhak menindaklanjuti hasil pengawasan
yang dilakukan melalui mckanismc keberatan ,
pcmbcrian saran, atc.1u pengaduan, scsuai kctentuan
pcraturan perundang-undangan .
Institusi wajib membentuk unit dan/atau tata cara
pengclolaan keberatan, saran dan pengaduan
masyarakal.
Ketcntuan
pengelolaan mengena1 uniL dan/ a tau tata cara
keberatan, saran, dan pengaduan dari
masyarakat serta mekanismc tindak lanjutnya
dilaksanakan berdasarkan pcraturan perundang-
undangan.
38
Bagian Ketiga
Sanksi Administratif
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 53 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XIV - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 53 menjelaskan:
{1) Masyarakat berhak melakukan pengawasan berupa:
pc man tauan terhadap dampak lingkungan hid up
akibat pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, serta
program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten;
pemantauan pelaksanaan kebijakan, Peraturan
Dacrah dan Peraturan Bupati dalam perlindungan
dan pcngclolaan lingkungan hidup;
bcntuk pcngawasan sosial lainnya, scsuai
kctcntuun dengan pcraturan pcrundang-undangan.
Masyarakat bcrhak menindaklanjuti hasil pengawasan
yang dilakukan melalui mckanismc keberatan ,
pcmbcrian saran, atc.1u pengaduan, scsuai kctentuan
pcraturan perundang-undangan .
Institusi wajib membentuk unit dan/atau tata cara
pengclolaan keberatan, saran dan pengaduan
masyarakal.
Ketcntuan
pengelolaan mengena1 uniL dan/ a tau tata cara
keberatan, saran, dan pengaduan dari
masyarakat serta mekanismc tindak lanjutnya
dilaksanakan berdasarkan pcraturan perundang-
undangan.
38
Bagian Ketiga
Sanksi Administratif
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 pada Pasal 54?
|
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XIV - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 54 menyebutkan bahwa:
Setiap orang dan/ atau pclaku kcgiatan dan/ atau usaha
yang melanggar kctcntuan pasal 52 ayat (1) dan ayat (5)
dapat dikenakan sanksi administrasi, bcrupa:
a. teguran tertulis;
b. paksaan Pemcrintah Kabupaten;
c. pcmbckuan izin lingkungan; atau
d. pencabutan izin lingkungan.
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 Pasal 54?
|
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XIV - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 54 mengatur sebagai berikut:
Setiap orang dan/ atau pclaku kcgiatan dan/ atau usaha
yang melanggar kctcntuan pasal 52 ayat (1) dan ayat (5)
dapat dikenakan sanksi administrasi, bcrupa:
a. teguran tertulis;
b. paksaan Pemcrintah Kabupaten;
c. pcmbckuan izin lingkungan; atau
d. pencabutan izin lingkungan.
|
Apa bunyi lengkap Pasal 54 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XIV - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 54 dinyatakan:
Setiap orang dan/ atau pclaku kcgiatan dan/ atau usaha
yang melanggar kctcntuan pasal 52 ayat (1) dan ayat (5)
dapat dikenakan sanksi administrasi, bcrupa:
a. teguran tertulis;
b. paksaan Pemcrintah Kabupaten;
c. pcmbckuan izin lingkungan; atau
d. pencabutan izin lingkungan.
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 54 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, ketentuan pada BAB XIV - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 54 berbunyi:
Setiap orang dan/ atau pclaku kcgiatan dan/ atau usaha
yang melanggar kctcntuan pasal 52 ayat (1) dan ayat (5)
dapat dikenakan sanksi administrasi, bcrupa:
a. teguran tertulis;
b. paksaan Pemcrintah Kabupaten;
c. pcmbckuan izin lingkungan; atau
d. pencabutan izin lingkungan.
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 54 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XIV - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 54 menetapkan:
Setiap orang dan/ atau pclaku kcgiatan dan/ atau usaha
yang melanggar kctcntuan pasal 52 ayat (1) dan ayat (5)
dapat dikenakan sanksi administrasi, bcrupa:
a. teguran tertulis;
b. paksaan Pemcrintah Kabupaten;
c. pcmbckuan izin lingkungan; atau
d. pencabutan izin lingkungan.
|
Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014, apa isi dari Pasal 54?
|
Pasal Pasal 54 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XIV - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF, menyatakan:
Setiap orang dan/ atau pclaku kcgiatan dan/ atau usaha
yang melanggar kctcntuan pasal 52 ayat (1) dan ayat (5)
dapat dikenakan sanksi administrasi, bcrupa:
a. teguran tertulis;
b. paksaan Pemcrintah Kabupaten;
c. pcmbckuan izin lingkungan; atau
d. pencabutan izin lingkungan.
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 54 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB XIV - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 54, memuat:
Setiap orang dan/ atau pclaku kcgiatan dan/ atau usaha
yang melanggar kctcntuan pasal 52 ayat (1) dan ayat (5)
dapat dikenakan sanksi administrasi, bcrupa:
a. teguran tertulis;
b. paksaan Pemcrintah Kabupaten;
c. pcmbckuan izin lingkungan; atau
d. pencabutan izin lingkungan.
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 54 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XIV - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 54 berbunyi:
Setiap orang dan/ atau pclaku kcgiatan dan/ atau usaha
yang melanggar kctcntuan pasal 52 ayat (1) dan ayat (5)
dapat dikenakan sanksi administrasi, bcrupa:
a. teguran tertulis;
b. paksaan Pemcrintah Kabupaten;
c. pcmbckuan izin lingkungan; atau
d. pencabutan izin lingkungan.
|
Apa substansi hukum dari Pasal 54 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB XIV - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 54, adalah:
Setiap orang dan/ atau pclaku kcgiatan dan/ atau usaha
yang melanggar kctcntuan pasal 52 ayat (1) dan ayat (5)
dapat dikenakan sanksi administrasi, bcrupa:
a. teguran tertulis;
b. paksaan Pemcrintah Kabupaten;
c. pcmbckuan izin lingkungan; atau
d. pencabutan izin lingkungan.
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 54 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XIV - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 54 menjelaskan:
Setiap orang dan/ atau pclaku kcgiatan dan/ atau usaha
yang melanggar kctcntuan pasal 52 ayat (1) dan ayat (5)
dapat dikenakan sanksi administrasi, bcrupa:
a. teguran tertulis;
b. paksaan Pemcrintah Kabupaten;
c. pcmbckuan izin lingkungan; atau
d. pencabutan izin lingkungan.
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 pada Pasal 55?
|
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XIV - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 55 menyebutkan bahwa:
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 tidak mcmbebaskan penanggungjawab usaha
dan/ a tau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan
pidana.
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 Pasal 55?
|
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XIV - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 55 mengatur sebagai berikut:
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 tidak mcmbebaskan penanggungjawab usaha
dan/ a tau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan
pidana.
|
Apa bunyi lengkap Pasal 55 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XIV - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 55 dinyatakan:
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 tidak mcmbebaskan penanggungjawab usaha
dan/ a tau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan
pidana.
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 55 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, ketentuan pada BAB XIV - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 55 berbunyi:
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 tidak mcmbebaskan penanggungjawab usaha
dan/ a tau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan
pidana.
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 55 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XIV - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 55 menetapkan:
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 tidak mcmbebaskan penanggungjawab usaha
dan/ a tau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan
pidana.
|
Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014, apa isi dari Pasal 55?
|
Pasal Pasal 55 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XIV - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF, menyatakan:
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 tidak mcmbebaskan penanggungjawab usaha
dan/ a tau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan
pidana.
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 55 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB XIV - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 55, memuat:
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 tidak mcmbebaskan penanggungjawab usaha
dan/ a tau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan
pidana.
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 55 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XIV - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 55 berbunyi:
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 tidak mcmbebaskan penanggungjawab usaha
dan/ a tau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan
pidana.
|
Apa substansi hukum dari Pasal 55 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB XIV - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 55, adalah:
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 tidak mcmbebaskan penanggungjawab usaha
dan/ a tau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan
pidana.
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 55 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XIV - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 55 menjelaskan:
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 tidak mcmbebaskan penanggungjawab usaha
dan/ a tau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan
pidana.
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 pada Pasal 56?
|
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XIV - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 56 menyebutkan bahwa:
Teguran tertulis sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 54
huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha
dan/ atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap
persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin
Lingkungan dan/atau lzin Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, tctapi bclum mcnimbulkan dampak
ncgatif tcrhadap lingkungan.
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 Pasal 56?
|
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XIV - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 56 mengatur sebagai berikut:
Teguran tertulis sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 54
huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha
dan/ atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap
persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin
Lingkungan dan/atau lzin Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, tctapi bclum mcnimbulkan dampak
ncgatif tcrhadap lingkungan.
|
Apa bunyi lengkap Pasal 56 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XIV - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 56 dinyatakan:
Teguran tertulis sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 54
huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha
dan/ atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap
persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin
Lingkungan dan/atau lzin Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, tctapi bclum mcnimbulkan dampak
ncgatif tcrhadap lingkungan.
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 56 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, ketentuan pada BAB XIV - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 56 berbunyi:
Teguran tertulis sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 54
huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha
dan/ atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap
persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin
Lingkungan dan/atau lzin Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, tctapi bclum mcnimbulkan dampak
ncgatif tcrhadap lingkungan.
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 56 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XIV - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 56 menetapkan:
Teguran tertulis sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 54
huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha
dan/ atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap
persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin
Lingkungan dan/atau lzin Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, tctapi bclum mcnimbulkan dampak
ncgatif tcrhadap lingkungan.
|
Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014, apa isi dari Pasal 56?
|
Pasal Pasal 56 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XIV - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF, menyatakan:
Teguran tertulis sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 54
huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha
dan/ atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap
persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin
Lingkungan dan/atau lzin Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, tctapi bclum mcnimbulkan dampak
ncgatif tcrhadap lingkungan.
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 56 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB XIV - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 56, memuat:
Teguran tertulis sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 54
huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha
dan/ atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap
persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin
Lingkungan dan/atau lzin Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, tctapi bclum mcnimbulkan dampak
ncgatif tcrhadap lingkungan.
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 56 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB XIV - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 56 berbunyi:
Teguran tertulis sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 54
huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha
dan/ atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap
persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin
Lingkungan dan/atau lzin Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, tctapi bclum mcnimbulkan dampak
ncgatif tcrhadap lingkungan.
|
Apa substansi hukum dari Pasal 56 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB XIV - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 56, adalah:
Teguran tertulis sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 54
huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha
dan/ atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap
persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin
Lingkungan dan/atau lzin Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, tctapi bclum mcnimbulkan dampak
ncgatif tcrhadap lingkungan.
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 56 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB XIV - PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 56 menjelaskan:
Teguran tertulis sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 54
huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha
dan/ atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap
persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin
Lingkungan dan/atau lzin Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, tctapi bclum mcnimbulkan dampak
ncgatif tcrhadap lingkungan.
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.