Question
stringlengths 50
3.05k
| Answer
stringlengths 72
36.7k
|
|---|---|
Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 pada Pasal 27?
|
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB VII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN, Pasal 27 menyebutkan bahwa:
Sctiap orang yang tinggal di Kabupaten yang
mempcrjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik
dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun ·
digugat sccara perdata.
25
Bagian Kedua
Kewajiban
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 Pasal 27?
|
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB VII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN, Pasal 27 mengatur sebagai berikut:
Sctiap orang yang tinggal di Kabupaten yang
mempcrjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik
dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun ·
digugat sccara perdata.
25
Bagian Kedua
Kewajiban
|
Apa bunyi lengkap Pasal 27 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB VII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN, Pasal 27 dinyatakan:
Sctiap orang yang tinggal di Kabupaten yang
mempcrjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik
dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun ·
digugat sccara perdata.
25
Bagian Kedua
Kewajiban
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 27 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, ketentuan pada BAB VII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN, Pasal 27 berbunyi:
Sctiap orang yang tinggal di Kabupaten yang
mempcrjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik
dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun ·
digugat sccara perdata.
25
Bagian Kedua
Kewajiban
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 27 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB VII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN, Pasal 27 menetapkan:
Sctiap orang yang tinggal di Kabupaten yang
mempcrjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik
dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun ·
digugat sccara perdata.
25
Bagian Kedua
Kewajiban
|
Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014, apa isi dari Pasal 27?
|
Pasal Pasal 27 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB VII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN, menyatakan:
Sctiap orang yang tinggal di Kabupaten yang
mempcrjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik
dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun ·
digugat sccara perdata.
25
Bagian Kedua
Kewajiban
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 27 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB VII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN, Pasal 27, memuat:
Sctiap orang yang tinggal di Kabupaten yang
mempcrjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik
dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun ·
digugat sccara perdata.
25
Bagian Kedua
Kewajiban
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 27 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB VII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN, Pasal 27 berbunyi:
Sctiap orang yang tinggal di Kabupaten yang
mempcrjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik
dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun ·
digugat sccara perdata.
25
Bagian Kedua
Kewajiban
|
Apa substansi hukum dari Pasal 27 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB VII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN, Pasal 27, adalah:
Sctiap orang yang tinggal di Kabupaten yang
mempcrjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik
dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun ·
digugat sccara perdata.
25
Bagian Kedua
Kewajiban
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 27 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB VII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN, Pasal 27 menjelaskan:
Sctiap orang yang tinggal di Kabupaten yang
mempcrjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik
dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun ·
digugat sccara perdata.
25
Bagian Kedua
Kewajiban
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 pada Pasal 28?
|
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB VII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN, Pasal 28 menyebutkan bahwa:
Setiap orang yang tinggal di Kabupaten bcrkcwajiban
mcmclihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta
mengcndalikan pcnccmaran dan/ atau kcrusakan
lingkungan hidup yang tnjadi di Kabupaten.
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 Pasal 28?
|
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB VII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN, Pasal 28 mengatur sebagai berikut:
Setiap orang yang tinggal di Kabupaten bcrkcwajiban
mcmclihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta
mengcndalikan pcnccmaran dan/ atau kcrusakan
lingkungan hidup yang tnjadi di Kabupaten.
|
Apa bunyi lengkap Pasal 28 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB VII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN, Pasal 28 dinyatakan:
Setiap orang yang tinggal di Kabupaten bcrkcwajiban
mcmclihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta
mengcndalikan pcnccmaran dan/ atau kcrusakan
lingkungan hidup yang tnjadi di Kabupaten.
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 28 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, ketentuan pada BAB VII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN, Pasal 28 berbunyi:
Setiap orang yang tinggal di Kabupaten bcrkcwajiban
mcmclihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta
mengcndalikan pcnccmaran dan/ atau kcrusakan
lingkungan hidup yang tnjadi di Kabupaten.
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 28 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB VII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN, Pasal 28 menetapkan:
Setiap orang yang tinggal di Kabupaten bcrkcwajiban
mcmclihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta
mengcndalikan pcnccmaran dan/ atau kcrusakan
lingkungan hidup yang tnjadi di Kabupaten.
|
Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014, apa isi dari Pasal 28?
|
Pasal Pasal 28 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB VII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN, menyatakan:
Setiap orang yang tinggal di Kabupaten bcrkcwajiban
mcmclihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta
mengcndalikan pcnccmaran dan/ atau kcrusakan
lingkungan hidup yang tnjadi di Kabupaten.
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 28 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB VII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN, Pasal 28, memuat:
Setiap orang yang tinggal di Kabupaten bcrkcwajiban
mcmclihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta
mengcndalikan pcnccmaran dan/ atau kcrusakan
lingkungan hidup yang tnjadi di Kabupaten.
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 28 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB VII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN, Pasal 28 berbunyi:
Setiap orang yang tinggal di Kabupaten bcrkcwajiban
mcmclihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta
mengcndalikan pcnccmaran dan/ atau kcrusakan
lingkungan hidup yang tnjadi di Kabupaten.
|
Apa substansi hukum dari Pasal 28 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB VII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN, Pasal 28, adalah:
Setiap orang yang tinggal di Kabupaten bcrkcwajiban
mcmclihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta
mengcndalikan pcnccmaran dan/ atau kcrusakan
lingkungan hidup yang tnjadi di Kabupaten.
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 28 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB VII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN, Pasal 28 menjelaskan:
Setiap orang yang tinggal di Kabupaten bcrkcwajiban
mcmclihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta
mengcndalikan pcnccmaran dan/ atau kcrusakan
lingkungan hidup yang tnjadi di Kabupaten.
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 pada Pasal 29?
|
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB VII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN, Pasal 29 menyebutkan bahwa:
Setiap orang yang tinggal di Kabupaten yang melakukan
usaha dan/atau kegiatan berkcwajiban:
berperan dalam menjaga keberlanjutan fungsi
lingkungan hidup di Kabupalen dengan melakukan
pengendalian
lingkungan; pencemaran dan/atau kerusakan
mempunyat dokumen lingkungan dan/atau tzm
lingkungan sesua1 dengan ketentuan perundang
undangan;
melaksanakan ketentuan dan atau persyaratan yang
termuat dalam dokumen lingkungan dan/atau izin
lingkungan;
melakukan pengelolaan limbah dan atau emisi dan/
atau gangguan sesuai dengan ketentuan tentang baku
mutu lingkungan hid up dan/ atau kritcria baku
kcrusakan lingkungan hidup yang telah ditetapkan di
daerah;
mclakukan pengclolaan dan pcmantauan lingkungan
hidup dan melaporkannya kcpada lnstitusi yang
mcnangani lingkungan hidup;
mcmbcrikan informasi dan atau lapornn yang terkait
dcngan upaya perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup secara benar, akurat, tcrbuka, dan
tepat waktu;
menjaga keberlanjulan fungsi lingkungan hidup di
daerah; dan
menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan
hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan
hidup yang telah ditctapkan di daerah.
26
Bagian Ketiga
Larangan
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 Pasal 29?
|
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB VII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN, Pasal 29 mengatur sebagai berikut:
Setiap orang yang tinggal di Kabupaten yang melakukan
usaha dan/atau kegiatan berkcwajiban:
berperan dalam menjaga keberlanjutan fungsi
lingkungan hidup di Kabupalen dengan melakukan
pengendalian
lingkungan; pencemaran dan/atau kerusakan
mempunyat dokumen lingkungan dan/atau tzm
lingkungan sesua1 dengan ketentuan perundang
undangan;
melaksanakan ketentuan dan atau persyaratan yang
termuat dalam dokumen lingkungan dan/atau izin
lingkungan;
melakukan pengelolaan limbah dan atau emisi dan/
atau gangguan sesuai dengan ketentuan tentang baku
mutu lingkungan hid up dan/ atau kritcria baku
kcrusakan lingkungan hidup yang telah ditetapkan di
daerah;
mclakukan pengclolaan dan pcmantauan lingkungan
hidup dan melaporkannya kcpada lnstitusi yang
mcnangani lingkungan hidup;
mcmbcrikan informasi dan atau lapornn yang terkait
dcngan upaya perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup secara benar, akurat, tcrbuka, dan
tepat waktu;
menjaga keberlanjulan fungsi lingkungan hidup di
daerah; dan
menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan
hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan
hidup yang telah ditctapkan di daerah.
26
Bagian Ketiga
Larangan
|
Apa bunyi lengkap Pasal 29 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB VII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN, Pasal 29 dinyatakan:
Setiap orang yang tinggal di Kabupaten yang melakukan
usaha dan/atau kegiatan berkcwajiban:
berperan dalam menjaga keberlanjutan fungsi
lingkungan hidup di Kabupalen dengan melakukan
pengendalian
lingkungan; pencemaran dan/atau kerusakan
mempunyat dokumen lingkungan dan/atau tzm
lingkungan sesua1 dengan ketentuan perundang
undangan;
melaksanakan ketentuan dan atau persyaratan yang
termuat dalam dokumen lingkungan dan/atau izin
lingkungan;
melakukan pengelolaan limbah dan atau emisi dan/
atau gangguan sesuai dengan ketentuan tentang baku
mutu lingkungan hid up dan/ atau kritcria baku
kcrusakan lingkungan hidup yang telah ditetapkan di
daerah;
mclakukan pengclolaan dan pcmantauan lingkungan
hidup dan melaporkannya kcpada lnstitusi yang
mcnangani lingkungan hidup;
mcmbcrikan informasi dan atau lapornn yang terkait
dcngan upaya perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup secara benar, akurat, tcrbuka, dan
tepat waktu;
menjaga keberlanjulan fungsi lingkungan hidup di
daerah; dan
menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan
hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan
hidup yang telah ditctapkan di daerah.
26
Bagian Ketiga
Larangan
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 29 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, ketentuan pada BAB VII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN, Pasal 29 berbunyi:
Setiap orang yang tinggal di Kabupaten yang melakukan
usaha dan/atau kegiatan berkcwajiban:
berperan dalam menjaga keberlanjutan fungsi
lingkungan hidup di Kabupalen dengan melakukan
pengendalian
lingkungan; pencemaran dan/atau kerusakan
mempunyat dokumen lingkungan dan/atau tzm
lingkungan sesua1 dengan ketentuan perundang
undangan;
melaksanakan ketentuan dan atau persyaratan yang
termuat dalam dokumen lingkungan dan/atau izin
lingkungan;
melakukan pengelolaan limbah dan atau emisi dan/
atau gangguan sesuai dengan ketentuan tentang baku
mutu lingkungan hid up dan/ atau kritcria baku
kcrusakan lingkungan hidup yang telah ditetapkan di
daerah;
mclakukan pengclolaan dan pcmantauan lingkungan
hidup dan melaporkannya kcpada lnstitusi yang
mcnangani lingkungan hidup;
mcmbcrikan informasi dan atau lapornn yang terkait
dcngan upaya perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup secara benar, akurat, tcrbuka, dan
tepat waktu;
menjaga keberlanjulan fungsi lingkungan hidup di
daerah; dan
menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan
hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan
hidup yang telah ditctapkan di daerah.
26
Bagian Ketiga
Larangan
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 29 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB VII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN, Pasal 29 menetapkan:
Setiap orang yang tinggal di Kabupaten yang melakukan
usaha dan/atau kegiatan berkcwajiban:
berperan dalam menjaga keberlanjutan fungsi
lingkungan hidup di Kabupalen dengan melakukan
pengendalian
lingkungan; pencemaran dan/atau kerusakan
mempunyat dokumen lingkungan dan/atau tzm
lingkungan sesua1 dengan ketentuan perundang
undangan;
melaksanakan ketentuan dan atau persyaratan yang
termuat dalam dokumen lingkungan dan/atau izin
lingkungan;
melakukan pengelolaan limbah dan atau emisi dan/
atau gangguan sesuai dengan ketentuan tentang baku
mutu lingkungan hid up dan/ atau kritcria baku
kcrusakan lingkungan hidup yang telah ditetapkan di
daerah;
mclakukan pengclolaan dan pcmantauan lingkungan
hidup dan melaporkannya kcpada lnstitusi yang
mcnangani lingkungan hidup;
mcmbcrikan informasi dan atau lapornn yang terkait
dcngan upaya perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup secara benar, akurat, tcrbuka, dan
tepat waktu;
menjaga keberlanjulan fungsi lingkungan hidup di
daerah; dan
menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan
hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan
hidup yang telah ditctapkan di daerah.
26
Bagian Ketiga
Larangan
|
Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014, apa isi dari Pasal 29?
|
Pasal Pasal 29 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB VII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN, menyatakan:
Setiap orang yang tinggal di Kabupaten yang melakukan
usaha dan/atau kegiatan berkcwajiban:
berperan dalam menjaga keberlanjutan fungsi
lingkungan hidup di Kabupalen dengan melakukan
pengendalian
lingkungan; pencemaran dan/atau kerusakan
mempunyat dokumen lingkungan dan/atau tzm
lingkungan sesua1 dengan ketentuan perundang
undangan;
melaksanakan ketentuan dan atau persyaratan yang
termuat dalam dokumen lingkungan dan/atau izin
lingkungan;
melakukan pengelolaan limbah dan atau emisi dan/
atau gangguan sesuai dengan ketentuan tentang baku
mutu lingkungan hid up dan/ atau kritcria baku
kcrusakan lingkungan hidup yang telah ditetapkan di
daerah;
mclakukan pengclolaan dan pcmantauan lingkungan
hidup dan melaporkannya kcpada lnstitusi yang
mcnangani lingkungan hidup;
mcmbcrikan informasi dan atau lapornn yang terkait
dcngan upaya perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup secara benar, akurat, tcrbuka, dan
tepat waktu;
menjaga keberlanjulan fungsi lingkungan hidup di
daerah; dan
menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan
hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan
hidup yang telah ditctapkan di daerah.
26
Bagian Ketiga
Larangan
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 29 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB VII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN, Pasal 29, memuat:
Setiap orang yang tinggal di Kabupaten yang melakukan
usaha dan/atau kegiatan berkcwajiban:
berperan dalam menjaga keberlanjutan fungsi
lingkungan hidup di Kabupalen dengan melakukan
pengendalian
lingkungan; pencemaran dan/atau kerusakan
mempunyat dokumen lingkungan dan/atau tzm
lingkungan sesua1 dengan ketentuan perundang
undangan;
melaksanakan ketentuan dan atau persyaratan yang
termuat dalam dokumen lingkungan dan/atau izin
lingkungan;
melakukan pengelolaan limbah dan atau emisi dan/
atau gangguan sesuai dengan ketentuan tentang baku
mutu lingkungan hid up dan/ atau kritcria baku
kcrusakan lingkungan hidup yang telah ditetapkan di
daerah;
mclakukan pengclolaan dan pcmantauan lingkungan
hidup dan melaporkannya kcpada lnstitusi yang
mcnangani lingkungan hidup;
mcmbcrikan informasi dan atau lapornn yang terkait
dcngan upaya perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup secara benar, akurat, tcrbuka, dan
tepat waktu;
menjaga keberlanjulan fungsi lingkungan hidup di
daerah; dan
menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan
hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan
hidup yang telah ditctapkan di daerah.
26
Bagian Ketiga
Larangan
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 29 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB VII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN, Pasal 29 berbunyi:
Setiap orang yang tinggal di Kabupaten yang melakukan
usaha dan/atau kegiatan berkcwajiban:
berperan dalam menjaga keberlanjutan fungsi
lingkungan hidup di Kabupalen dengan melakukan
pengendalian
lingkungan; pencemaran dan/atau kerusakan
mempunyat dokumen lingkungan dan/atau tzm
lingkungan sesua1 dengan ketentuan perundang
undangan;
melaksanakan ketentuan dan atau persyaratan yang
termuat dalam dokumen lingkungan dan/atau izin
lingkungan;
melakukan pengelolaan limbah dan atau emisi dan/
atau gangguan sesuai dengan ketentuan tentang baku
mutu lingkungan hid up dan/ atau kritcria baku
kcrusakan lingkungan hidup yang telah ditetapkan di
daerah;
mclakukan pengclolaan dan pcmantauan lingkungan
hidup dan melaporkannya kcpada lnstitusi yang
mcnangani lingkungan hidup;
mcmbcrikan informasi dan atau lapornn yang terkait
dcngan upaya perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup secara benar, akurat, tcrbuka, dan
tepat waktu;
menjaga keberlanjulan fungsi lingkungan hidup di
daerah; dan
menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan
hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan
hidup yang telah ditctapkan di daerah.
26
Bagian Ketiga
Larangan
|
Apa substansi hukum dari Pasal 29 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB VII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN, Pasal 29, adalah:
Setiap orang yang tinggal di Kabupaten yang melakukan
usaha dan/atau kegiatan berkcwajiban:
berperan dalam menjaga keberlanjutan fungsi
lingkungan hidup di Kabupalen dengan melakukan
pengendalian
lingkungan; pencemaran dan/atau kerusakan
mempunyat dokumen lingkungan dan/atau tzm
lingkungan sesua1 dengan ketentuan perundang
undangan;
melaksanakan ketentuan dan atau persyaratan yang
termuat dalam dokumen lingkungan dan/atau izin
lingkungan;
melakukan pengelolaan limbah dan atau emisi dan/
atau gangguan sesuai dengan ketentuan tentang baku
mutu lingkungan hid up dan/ atau kritcria baku
kcrusakan lingkungan hidup yang telah ditetapkan di
daerah;
mclakukan pengclolaan dan pcmantauan lingkungan
hidup dan melaporkannya kcpada lnstitusi yang
mcnangani lingkungan hidup;
mcmbcrikan informasi dan atau lapornn yang terkait
dcngan upaya perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup secara benar, akurat, tcrbuka, dan
tepat waktu;
menjaga keberlanjulan fungsi lingkungan hidup di
daerah; dan
menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan
hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan
hidup yang telah ditctapkan di daerah.
26
Bagian Ketiga
Larangan
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 29 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB VII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN, Pasal 29 menjelaskan:
Setiap orang yang tinggal di Kabupaten yang melakukan
usaha dan/atau kegiatan berkcwajiban:
berperan dalam menjaga keberlanjutan fungsi
lingkungan hidup di Kabupalen dengan melakukan
pengendalian
lingkungan; pencemaran dan/atau kerusakan
mempunyat dokumen lingkungan dan/atau tzm
lingkungan sesua1 dengan ketentuan perundang
undangan;
melaksanakan ketentuan dan atau persyaratan yang
termuat dalam dokumen lingkungan dan/atau izin
lingkungan;
melakukan pengelolaan limbah dan atau emisi dan/
atau gangguan sesuai dengan ketentuan tentang baku
mutu lingkungan hid up dan/ atau kritcria baku
kcrusakan lingkungan hidup yang telah ditetapkan di
daerah;
mclakukan pengclolaan dan pcmantauan lingkungan
hidup dan melaporkannya kcpada lnstitusi yang
mcnangani lingkungan hidup;
mcmbcrikan informasi dan atau lapornn yang terkait
dcngan upaya perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup secara benar, akurat, tcrbuka, dan
tepat waktu;
menjaga keberlanjulan fungsi lingkungan hidup di
daerah; dan
menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan
hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan
hidup yang telah ditctapkan di daerah.
26
Bagian Ketiga
Larangan
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 pada Pasal 30?
|
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB VII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN, Pasal 30 menyebutkan bahwa:
( l) Setiap orang yang tinggal di Kabupaten, dilarang:
a. melakukan pcrbuatan yang mengakibatkan
pcnccmarnn dan/ a tau perusakan lingkungan hid up
dan/ atau gangguan kcpada masyarakat;
b. memasukkan dan/atau mcngumpulkan dan/atau
mcngguno.kan dan/atau membuang bahan
berbahaya dan beracun (B3) dan/ a tau limbah B3 di
wilayah kc:1bupatcn tanpa izin scsuai dcngan besaran
dan jenis yang ditctapkan dalam peraturan
perundang-undangan;
c. memasukkan dan/atau mengumpulkan dan/atau
menggunakan dan/atau membuang limbah yang
berasal dc1ri luar Kabupaten kc media lingkungan
hidup di Kabupaten tanpa izin;
d. membuang limbah kc media lingkungan hidup tanpa
memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan/ atau
tanpa izin sesuai dcngan peraturan perundangan
yang berlaku;
e. melakukan pembukaan lahan dengan cara
membakar kecuali telah memenuhi ketentuan
dalam Pasal 15;
f. melepaskan produk
lingkungan hidup rekayasa genetik ke media
yang bertcntangan · dcngan
peraturan perundang-undangan;
g. mclakukan usaha clan/ atau kcgiatan tan pa
dilcngkapi izin lingkungan dan scsua1 kctcntuan
peraturan pcrundang-undangan;
h. mcnyusun dokumen AMDAL tanpa mempunyai
sertifikasi kompctcnsi dalam menyusun dokumen
AMDAL;
1. membcrikan informasi palsu, menyesat.kan,
mcnghilangkan informasi, merusak infonnasi, atau
membcrikan ketcrangan yang tidak benar terkait dengan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 Pasal 30?
|
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB VII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN, Pasal 30 mengatur sebagai berikut:
( l) Setiap orang yang tinggal di Kabupaten, dilarang:
a. melakukan pcrbuatan yang mengakibatkan
pcnccmarnn dan/ a tau perusakan lingkungan hid up
dan/ atau gangguan kcpada masyarakat;
b. memasukkan dan/atau mcngumpulkan dan/atau
mcngguno.kan dan/atau membuang bahan
berbahaya dan beracun (B3) dan/ a tau limbah B3 di
wilayah kc:1bupatcn tanpa izin scsuai dcngan besaran
dan jenis yang ditctapkan dalam peraturan
perundang-undangan;
c. memasukkan dan/atau mengumpulkan dan/atau
menggunakan dan/atau membuang limbah yang
berasal dc1ri luar Kabupaten kc media lingkungan
hidup di Kabupaten tanpa izin;
d. membuang limbah kc media lingkungan hidup tanpa
memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan/ atau
tanpa izin sesuai dcngan peraturan perundangan
yang berlaku;
e. melakukan pembukaan lahan dengan cara
membakar kecuali telah memenuhi ketentuan
dalam Pasal 15;
f. melepaskan produk
lingkungan hidup rekayasa genetik ke media
yang bertcntangan · dcngan
peraturan perundang-undangan;
g. mclakukan usaha clan/ atau kcgiatan tan pa
dilcngkapi izin lingkungan dan scsua1 kctcntuan
peraturan pcrundang-undangan;
h. mcnyusun dokumen AMDAL tanpa mempunyai
sertifikasi kompctcnsi dalam menyusun dokumen
AMDAL;
1. membcrikan informasi palsu, menyesat.kan,
mcnghilangkan informasi, merusak infonnasi, atau
membcrikan ketcrangan yang tidak benar terkait dengan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
|
Apa bunyi lengkap Pasal 30 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB VII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN, Pasal 30 dinyatakan:
( l) Setiap orang yang tinggal di Kabupaten, dilarang:
a. melakukan pcrbuatan yang mengakibatkan
pcnccmarnn dan/ a tau perusakan lingkungan hid up
dan/ atau gangguan kcpada masyarakat;
b. memasukkan dan/atau mcngumpulkan dan/atau
mcngguno.kan dan/atau membuang bahan
berbahaya dan beracun (B3) dan/ a tau limbah B3 di
wilayah kc:1bupatcn tanpa izin scsuai dcngan besaran
dan jenis yang ditctapkan dalam peraturan
perundang-undangan;
c. memasukkan dan/atau mengumpulkan dan/atau
menggunakan dan/atau membuang limbah yang
berasal dc1ri luar Kabupaten kc media lingkungan
hidup di Kabupaten tanpa izin;
d. membuang limbah kc media lingkungan hidup tanpa
memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan/ atau
tanpa izin sesuai dcngan peraturan perundangan
yang berlaku;
e. melakukan pembukaan lahan dengan cara
membakar kecuali telah memenuhi ketentuan
dalam Pasal 15;
f. melepaskan produk
lingkungan hidup rekayasa genetik ke media
yang bertcntangan · dcngan
peraturan perundang-undangan;
g. mclakukan usaha clan/ atau kcgiatan tan pa
dilcngkapi izin lingkungan dan scsua1 kctcntuan
peraturan pcrundang-undangan;
h. mcnyusun dokumen AMDAL tanpa mempunyai
sertifikasi kompctcnsi dalam menyusun dokumen
AMDAL;
1. membcrikan informasi palsu, menyesat.kan,
mcnghilangkan informasi, merusak infonnasi, atau
membcrikan ketcrangan yang tidak benar terkait dengan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 30 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, ketentuan pada BAB VII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN, Pasal 30 berbunyi:
( l) Setiap orang yang tinggal di Kabupaten, dilarang:
a. melakukan pcrbuatan yang mengakibatkan
pcnccmarnn dan/ a tau perusakan lingkungan hid up
dan/ atau gangguan kcpada masyarakat;
b. memasukkan dan/atau mcngumpulkan dan/atau
mcngguno.kan dan/atau membuang bahan
berbahaya dan beracun (B3) dan/ a tau limbah B3 di
wilayah kc:1bupatcn tanpa izin scsuai dcngan besaran
dan jenis yang ditctapkan dalam peraturan
perundang-undangan;
c. memasukkan dan/atau mengumpulkan dan/atau
menggunakan dan/atau membuang limbah yang
berasal dc1ri luar Kabupaten kc media lingkungan
hidup di Kabupaten tanpa izin;
d. membuang limbah kc media lingkungan hidup tanpa
memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan/ atau
tanpa izin sesuai dcngan peraturan perundangan
yang berlaku;
e. melakukan pembukaan lahan dengan cara
membakar kecuali telah memenuhi ketentuan
dalam Pasal 15;
f. melepaskan produk
lingkungan hidup rekayasa genetik ke media
yang bertcntangan · dcngan
peraturan perundang-undangan;
g. mclakukan usaha clan/ atau kcgiatan tan pa
dilcngkapi izin lingkungan dan scsua1 kctcntuan
peraturan pcrundang-undangan;
h. mcnyusun dokumen AMDAL tanpa mempunyai
sertifikasi kompctcnsi dalam menyusun dokumen
AMDAL;
1. membcrikan informasi palsu, menyesat.kan,
mcnghilangkan informasi, merusak infonnasi, atau
membcrikan ketcrangan yang tidak benar terkait dengan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 30 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB VII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN, Pasal 30 menetapkan:
( l) Setiap orang yang tinggal di Kabupaten, dilarang:
a. melakukan pcrbuatan yang mengakibatkan
pcnccmarnn dan/ a tau perusakan lingkungan hid up
dan/ atau gangguan kcpada masyarakat;
b. memasukkan dan/atau mcngumpulkan dan/atau
mcngguno.kan dan/atau membuang bahan
berbahaya dan beracun (B3) dan/ a tau limbah B3 di
wilayah kc:1bupatcn tanpa izin scsuai dcngan besaran
dan jenis yang ditctapkan dalam peraturan
perundang-undangan;
c. memasukkan dan/atau mengumpulkan dan/atau
menggunakan dan/atau membuang limbah yang
berasal dc1ri luar Kabupaten kc media lingkungan
hidup di Kabupaten tanpa izin;
d. membuang limbah kc media lingkungan hidup tanpa
memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan/ atau
tanpa izin sesuai dcngan peraturan perundangan
yang berlaku;
e. melakukan pembukaan lahan dengan cara
membakar kecuali telah memenuhi ketentuan
dalam Pasal 15;
f. melepaskan produk
lingkungan hidup rekayasa genetik ke media
yang bertcntangan · dcngan
peraturan perundang-undangan;
g. mclakukan usaha clan/ atau kcgiatan tan pa
dilcngkapi izin lingkungan dan scsua1 kctcntuan
peraturan pcrundang-undangan;
h. mcnyusun dokumen AMDAL tanpa mempunyai
sertifikasi kompctcnsi dalam menyusun dokumen
AMDAL;
1. membcrikan informasi palsu, menyesat.kan,
mcnghilangkan informasi, merusak infonnasi, atau
membcrikan ketcrangan yang tidak benar terkait dengan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
|
Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014, apa isi dari Pasal 30?
|
Pasal Pasal 30 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB VII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN, menyatakan:
( l) Setiap orang yang tinggal di Kabupaten, dilarang:
a. melakukan pcrbuatan yang mengakibatkan
pcnccmarnn dan/ a tau perusakan lingkungan hid up
dan/ atau gangguan kcpada masyarakat;
b. memasukkan dan/atau mcngumpulkan dan/atau
mcngguno.kan dan/atau membuang bahan
berbahaya dan beracun (B3) dan/ a tau limbah B3 di
wilayah kc:1bupatcn tanpa izin scsuai dcngan besaran
dan jenis yang ditctapkan dalam peraturan
perundang-undangan;
c. memasukkan dan/atau mengumpulkan dan/atau
menggunakan dan/atau membuang limbah yang
berasal dc1ri luar Kabupaten kc media lingkungan
hidup di Kabupaten tanpa izin;
d. membuang limbah kc media lingkungan hidup tanpa
memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan/ atau
tanpa izin sesuai dcngan peraturan perundangan
yang berlaku;
e. melakukan pembukaan lahan dengan cara
membakar kecuali telah memenuhi ketentuan
dalam Pasal 15;
f. melepaskan produk
lingkungan hidup rekayasa genetik ke media
yang bertcntangan · dcngan
peraturan perundang-undangan;
g. mclakukan usaha clan/ atau kcgiatan tan pa
dilcngkapi izin lingkungan dan scsua1 kctcntuan
peraturan pcrundang-undangan;
h. mcnyusun dokumen AMDAL tanpa mempunyai
sertifikasi kompctcnsi dalam menyusun dokumen
AMDAL;
1. membcrikan informasi palsu, menyesat.kan,
mcnghilangkan informasi, merusak infonnasi, atau
membcrikan ketcrangan yang tidak benar terkait dengan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 30 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB VII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN, Pasal 30, memuat:
( l) Setiap orang yang tinggal di Kabupaten, dilarang:
a. melakukan pcrbuatan yang mengakibatkan
pcnccmarnn dan/ a tau perusakan lingkungan hid up
dan/ atau gangguan kcpada masyarakat;
b. memasukkan dan/atau mcngumpulkan dan/atau
mcngguno.kan dan/atau membuang bahan
berbahaya dan beracun (B3) dan/ a tau limbah B3 di
wilayah kc:1bupatcn tanpa izin scsuai dcngan besaran
dan jenis yang ditctapkan dalam peraturan
perundang-undangan;
c. memasukkan dan/atau mengumpulkan dan/atau
menggunakan dan/atau membuang limbah yang
berasal dc1ri luar Kabupaten kc media lingkungan
hidup di Kabupaten tanpa izin;
d. membuang limbah kc media lingkungan hidup tanpa
memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan/ atau
tanpa izin sesuai dcngan peraturan perundangan
yang berlaku;
e. melakukan pembukaan lahan dengan cara
membakar kecuali telah memenuhi ketentuan
dalam Pasal 15;
f. melepaskan produk
lingkungan hidup rekayasa genetik ke media
yang bertcntangan · dcngan
peraturan perundang-undangan;
g. mclakukan usaha clan/ atau kcgiatan tan pa
dilcngkapi izin lingkungan dan scsua1 kctcntuan
peraturan pcrundang-undangan;
h. mcnyusun dokumen AMDAL tanpa mempunyai
sertifikasi kompctcnsi dalam menyusun dokumen
AMDAL;
1. membcrikan informasi palsu, menyesat.kan,
mcnghilangkan informasi, merusak infonnasi, atau
membcrikan ketcrangan yang tidak benar terkait dengan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 30 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB VII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN, Pasal 30 berbunyi:
( l) Setiap orang yang tinggal di Kabupaten, dilarang:
a. melakukan pcrbuatan yang mengakibatkan
pcnccmarnn dan/ a tau perusakan lingkungan hid up
dan/ atau gangguan kcpada masyarakat;
b. memasukkan dan/atau mcngumpulkan dan/atau
mcngguno.kan dan/atau membuang bahan
berbahaya dan beracun (B3) dan/ a tau limbah B3 di
wilayah kc:1bupatcn tanpa izin scsuai dcngan besaran
dan jenis yang ditctapkan dalam peraturan
perundang-undangan;
c. memasukkan dan/atau mengumpulkan dan/atau
menggunakan dan/atau membuang limbah yang
berasal dc1ri luar Kabupaten kc media lingkungan
hidup di Kabupaten tanpa izin;
d. membuang limbah kc media lingkungan hidup tanpa
memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan/ atau
tanpa izin sesuai dcngan peraturan perundangan
yang berlaku;
e. melakukan pembukaan lahan dengan cara
membakar kecuali telah memenuhi ketentuan
dalam Pasal 15;
f. melepaskan produk
lingkungan hidup rekayasa genetik ke media
yang bertcntangan · dcngan
peraturan perundang-undangan;
g. mclakukan usaha clan/ atau kcgiatan tan pa
dilcngkapi izin lingkungan dan scsua1 kctcntuan
peraturan pcrundang-undangan;
h. mcnyusun dokumen AMDAL tanpa mempunyai
sertifikasi kompctcnsi dalam menyusun dokumen
AMDAL;
1. membcrikan informasi palsu, menyesat.kan,
mcnghilangkan informasi, merusak infonnasi, atau
membcrikan ketcrangan yang tidak benar terkait dengan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
|
Apa substansi hukum dari Pasal 30 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB VII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN, Pasal 30, adalah:
( l) Setiap orang yang tinggal di Kabupaten, dilarang:
a. melakukan pcrbuatan yang mengakibatkan
pcnccmarnn dan/ a tau perusakan lingkungan hid up
dan/ atau gangguan kcpada masyarakat;
b. memasukkan dan/atau mcngumpulkan dan/atau
mcngguno.kan dan/atau membuang bahan
berbahaya dan beracun (B3) dan/ a tau limbah B3 di
wilayah kc:1bupatcn tanpa izin scsuai dcngan besaran
dan jenis yang ditctapkan dalam peraturan
perundang-undangan;
c. memasukkan dan/atau mengumpulkan dan/atau
menggunakan dan/atau membuang limbah yang
berasal dc1ri luar Kabupaten kc media lingkungan
hidup di Kabupaten tanpa izin;
d. membuang limbah kc media lingkungan hidup tanpa
memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan/ atau
tanpa izin sesuai dcngan peraturan perundangan
yang berlaku;
e. melakukan pembukaan lahan dengan cara
membakar kecuali telah memenuhi ketentuan
dalam Pasal 15;
f. melepaskan produk
lingkungan hidup rekayasa genetik ke media
yang bertcntangan · dcngan
peraturan perundang-undangan;
g. mclakukan usaha clan/ atau kcgiatan tan pa
dilcngkapi izin lingkungan dan scsua1 kctcntuan
peraturan pcrundang-undangan;
h. mcnyusun dokumen AMDAL tanpa mempunyai
sertifikasi kompctcnsi dalam menyusun dokumen
AMDAL;
1. membcrikan informasi palsu, menyesat.kan,
mcnghilangkan informasi, merusak infonnasi, atau
membcrikan ketcrangan yang tidak benar terkait dengan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 30 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB VII - HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN, Pasal 30 menjelaskan:
( l) Setiap orang yang tinggal di Kabupaten, dilarang:
a. melakukan pcrbuatan yang mengakibatkan
pcnccmarnn dan/ a tau perusakan lingkungan hid up
dan/ atau gangguan kcpada masyarakat;
b. memasukkan dan/atau mcngumpulkan dan/atau
mcngguno.kan dan/atau membuang bahan
berbahaya dan beracun (B3) dan/ a tau limbah B3 di
wilayah kc:1bupatcn tanpa izin scsuai dcngan besaran
dan jenis yang ditctapkan dalam peraturan
perundang-undangan;
c. memasukkan dan/atau mengumpulkan dan/atau
menggunakan dan/atau membuang limbah yang
berasal dc1ri luar Kabupaten kc media lingkungan
hidup di Kabupaten tanpa izin;
d. membuang limbah kc media lingkungan hidup tanpa
memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan/ atau
tanpa izin sesuai dcngan peraturan perundangan
yang berlaku;
e. melakukan pembukaan lahan dengan cara
membakar kecuali telah memenuhi ketentuan
dalam Pasal 15;
f. melepaskan produk
lingkungan hidup rekayasa genetik ke media
yang bertcntangan · dcngan
peraturan perundang-undangan;
g. mclakukan usaha clan/ atau kcgiatan tan pa
dilcngkapi izin lingkungan dan scsua1 kctcntuan
peraturan pcrundang-undangan;
h. mcnyusun dokumen AMDAL tanpa mempunyai
sertifikasi kompctcnsi dalam menyusun dokumen
AMDAL;
1. membcrikan informasi palsu, menyesat.kan,
mcnghilangkan informasi, merusak infonnasi, atau
membcrikan ketcrangan yang tidak benar terkait dengan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 pada Pasal 31?
|
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, Pasal 31 menyebutkan bahwa:
( 1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama
dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di
daerah.
27
Peran serta pelaku usaha dan/ atau kegiatan dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat
melalui :
membcrikan kontribusi terhadap pengelolaan
lingkungan hidup di Kabupaten;
bermitra usaha dengan Pcmerintah Kabupaten
dan/atau masyarakat sctcmpat dalam pcngelolaan
lingkungan hidup di Kabupatcn;
mcningkatkan nilai ckonomis wilayah yang
bcrfungsi ckologis; dan
mencrapkan tanggungjawab sosial clan lingkungan
pcrusahaan (corporate social responsibility).
Pcran masyarakat dapat bcrupa:
memberikan kontribusi terhadap pengelolaan
lingkungan hidup di Kabupaten
pengawasan sosial dalam bidang lingkungan hidup;
melaksanakan pemantauan dan pengawasan dalam
rangka pcningkatan kualitas lingkungan hidup;
pemberian saran, pendapat, usul, keberatan,
pengaduan perihal perlindungan clan pengelolaan
lingkungan hidup;
penyampaian informasi dan/ a tau laporan tentang
adanya pencemaran dan atau kerusakan
lingkungan;
mengcmbangkan dan mcnjaga budaya dan kearifan
lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan
hidup di dKabupaten;
mcningkatkan keberdayaan masyarakat dalam
mengclola lingkungan sekitar dcngan membuat
system sanitasi, pcrsampahan rumah tangga yang
baik dan benar.
Ketcntuan lcbih lanjut mcnyangkut pcran serta
masyarnkat dalam pcrlindungan dan pcngclolaan
lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Bupati.
BABIX
SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 Pasal 31?
|
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, Pasal 31 mengatur sebagai berikut:
( 1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama
dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di
daerah.
27
Peran serta pelaku usaha dan/ atau kegiatan dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat
melalui :
membcrikan kontribusi terhadap pengelolaan
lingkungan hidup di Kabupaten;
bermitra usaha dengan Pcmerintah Kabupaten
dan/atau masyarakat sctcmpat dalam pcngelolaan
lingkungan hidup di Kabupatcn;
mcningkatkan nilai ckonomis wilayah yang
bcrfungsi ckologis; dan
mencrapkan tanggungjawab sosial clan lingkungan
pcrusahaan (corporate social responsibility).
Pcran masyarakat dapat bcrupa:
memberikan kontribusi terhadap pengelolaan
lingkungan hidup di Kabupaten
pengawasan sosial dalam bidang lingkungan hidup;
melaksanakan pemantauan dan pengawasan dalam
rangka pcningkatan kualitas lingkungan hidup;
pemberian saran, pendapat, usul, keberatan,
pengaduan perihal perlindungan clan pengelolaan
lingkungan hidup;
penyampaian informasi dan/ a tau laporan tentang
adanya pencemaran dan atau kerusakan
lingkungan;
mengcmbangkan dan mcnjaga budaya dan kearifan
lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan
hidup di dKabupaten;
mcningkatkan keberdayaan masyarakat dalam
mengclola lingkungan sekitar dcngan membuat
system sanitasi, pcrsampahan rumah tangga yang
baik dan benar.
Ketcntuan lcbih lanjut mcnyangkut pcran serta
masyarnkat dalam pcrlindungan dan pcngclolaan
lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Bupati.
BABIX
SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP
|
Apa bunyi lengkap Pasal 31 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, Pasal 31 dinyatakan:
( 1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama
dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di
daerah.
27
Peran serta pelaku usaha dan/ atau kegiatan dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat
melalui :
membcrikan kontribusi terhadap pengelolaan
lingkungan hidup di Kabupaten;
bermitra usaha dengan Pcmerintah Kabupaten
dan/atau masyarakat sctcmpat dalam pcngelolaan
lingkungan hidup di Kabupatcn;
mcningkatkan nilai ckonomis wilayah yang
bcrfungsi ckologis; dan
mencrapkan tanggungjawab sosial clan lingkungan
pcrusahaan (corporate social responsibility).
Pcran masyarakat dapat bcrupa:
memberikan kontribusi terhadap pengelolaan
lingkungan hidup di Kabupaten
pengawasan sosial dalam bidang lingkungan hidup;
melaksanakan pemantauan dan pengawasan dalam
rangka pcningkatan kualitas lingkungan hidup;
pemberian saran, pendapat, usul, keberatan,
pengaduan perihal perlindungan clan pengelolaan
lingkungan hidup;
penyampaian informasi dan/ a tau laporan tentang
adanya pencemaran dan atau kerusakan
lingkungan;
mengcmbangkan dan mcnjaga budaya dan kearifan
lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan
hidup di dKabupaten;
mcningkatkan keberdayaan masyarakat dalam
mengclola lingkungan sekitar dcngan membuat
system sanitasi, pcrsampahan rumah tangga yang
baik dan benar.
Ketcntuan lcbih lanjut mcnyangkut pcran serta
masyarnkat dalam pcrlindungan dan pcngclolaan
lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Bupati.
BABIX
SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 31 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, ketentuan pada BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, Pasal 31 berbunyi:
( 1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama
dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di
daerah.
27
Peran serta pelaku usaha dan/ atau kegiatan dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat
melalui :
membcrikan kontribusi terhadap pengelolaan
lingkungan hidup di Kabupaten;
bermitra usaha dengan Pcmerintah Kabupaten
dan/atau masyarakat sctcmpat dalam pcngelolaan
lingkungan hidup di Kabupatcn;
mcningkatkan nilai ckonomis wilayah yang
bcrfungsi ckologis; dan
mencrapkan tanggungjawab sosial clan lingkungan
pcrusahaan (corporate social responsibility).
Pcran masyarakat dapat bcrupa:
memberikan kontribusi terhadap pengelolaan
lingkungan hidup di Kabupaten
pengawasan sosial dalam bidang lingkungan hidup;
melaksanakan pemantauan dan pengawasan dalam
rangka pcningkatan kualitas lingkungan hidup;
pemberian saran, pendapat, usul, keberatan,
pengaduan perihal perlindungan clan pengelolaan
lingkungan hidup;
penyampaian informasi dan/ a tau laporan tentang
adanya pencemaran dan atau kerusakan
lingkungan;
mengcmbangkan dan mcnjaga budaya dan kearifan
lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan
hidup di dKabupaten;
mcningkatkan keberdayaan masyarakat dalam
mengclola lingkungan sekitar dcngan membuat
system sanitasi, pcrsampahan rumah tangga yang
baik dan benar.
Ketcntuan lcbih lanjut mcnyangkut pcran serta
masyarnkat dalam pcrlindungan dan pcngclolaan
lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Bupati.
BABIX
SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 31 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, Pasal 31 menetapkan:
( 1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama
dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di
daerah.
27
Peran serta pelaku usaha dan/ atau kegiatan dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat
melalui :
membcrikan kontribusi terhadap pengelolaan
lingkungan hidup di Kabupaten;
bermitra usaha dengan Pcmerintah Kabupaten
dan/atau masyarakat sctcmpat dalam pcngelolaan
lingkungan hidup di Kabupatcn;
mcningkatkan nilai ckonomis wilayah yang
bcrfungsi ckologis; dan
mencrapkan tanggungjawab sosial clan lingkungan
pcrusahaan (corporate social responsibility).
Pcran masyarakat dapat bcrupa:
memberikan kontribusi terhadap pengelolaan
lingkungan hidup di Kabupaten
pengawasan sosial dalam bidang lingkungan hidup;
melaksanakan pemantauan dan pengawasan dalam
rangka pcningkatan kualitas lingkungan hidup;
pemberian saran, pendapat, usul, keberatan,
pengaduan perihal perlindungan clan pengelolaan
lingkungan hidup;
penyampaian informasi dan/ a tau laporan tentang
adanya pencemaran dan atau kerusakan
lingkungan;
mengcmbangkan dan mcnjaga budaya dan kearifan
lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan
hidup di dKabupaten;
mcningkatkan keberdayaan masyarakat dalam
mengclola lingkungan sekitar dcngan membuat
system sanitasi, pcrsampahan rumah tangga yang
baik dan benar.
Ketcntuan lcbih lanjut mcnyangkut pcran serta
masyarnkat dalam pcrlindungan dan pcngclolaan
lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Bupati.
BABIX
SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP
|
Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014, apa isi dari Pasal 31?
|
Pasal Pasal 31 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, menyatakan:
( 1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama
dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di
daerah.
27
Peran serta pelaku usaha dan/ atau kegiatan dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat
melalui :
membcrikan kontribusi terhadap pengelolaan
lingkungan hidup di Kabupaten;
bermitra usaha dengan Pcmerintah Kabupaten
dan/atau masyarakat sctcmpat dalam pcngelolaan
lingkungan hidup di Kabupatcn;
mcningkatkan nilai ckonomis wilayah yang
bcrfungsi ckologis; dan
mencrapkan tanggungjawab sosial clan lingkungan
pcrusahaan (corporate social responsibility).
Pcran masyarakat dapat bcrupa:
memberikan kontribusi terhadap pengelolaan
lingkungan hidup di Kabupaten
pengawasan sosial dalam bidang lingkungan hidup;
melaksanakan pemantauan dan pengawasan dalam
rangka pcningkatan kualitas lingkungan hidup;
pemberian saran, pendapat, usul, keberatan,
pengaduan perihal perlindungan clan pengelolaan
lingkungan hidup;
penyampaian informasi dan/ a tau laporan tentang
adanya pencemaran dan atau kerusakan
lingkungan;
mengcmbangkan dan mcnjaga budaya dan kearifan
lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan
hidup di dKabupaten;
mcningkatkan keberdayaan masyarakat dalam
mengclola lingkungan sekitar dcngan membuat
system sanitasi, pcrsampahan rumah tangga yang
baik dan benar.
Ketcntuan lcbih lanjut mcnyangkut pcran serta
masyarnkat dalam pcrlindungan dan pcngclolaan
lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Bupati.
BABIX
SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 31 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, Pasal 31, memuat:
( 1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama
dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di
daerah.
27
Peran serta pelaku usaha dan/ atau kegiatan dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat
melalui :
membcrikan kontribusi terhadap pengelolaan
lingkungan hidup di Kabupaten;
bermitra usaha dengan Pcmerintah Kabupaten
dan/atau masyarakat sctcmpat dalam pcngelolaan
lingkungan hidup di Kabupatcn;
mcningkatkan nilai ckonomis wilayah yang
bcrfungsi ckologis; dan
mencrapkan tanggungjawab sosial clan lingkungan
pcrusahaan (corporate social responsibility).
Pcran masyarakat dapat bcrupa:
memberikan kontribusi terhadap pengelolaan
lingkungan hidup di Kabupaten
pengawasan sosial dalam bidang lingkungan hidup;
melaksanakan pemantauan dan pengawasan dalam
rangka pcningkatan kualitas lingkungan hidup;
pemberian saran, pendapat, usul, keberatan,
pengaduan perihal perlindungan clan pengelolaan
lingkungan hidup;
penyampaian informasi dan/ a tau laporan tentang
adanya pencemaran dan atau kerusakan
lingkungan;
mengcmbangkan dan mcnjaga budaya dan kearifan
lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan
hidup di dKabupaten;
mcningkatkan keberdayaan masyarakat dalam
mengclola lingkungan sekitar dcngan membuat
system sanitasi, pcrsampahan rumah tangga yang
baik dan benar.
Ketcntuan lcbih lanjut mcnyangkut pcran serta
masyarnkat dalam pcrlindungan dan pcngclolaan
lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Bupati.
BABIX
SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 31 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, Pasal 31 berbunyi:
( 1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama
dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di
daerah.
27
Peran serta pelaku usaha dan/ atau kegiatan dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat
melalui :
membcrikan kontribusi terhadap pengelolaan
lingkungan hidup di Kabupaten;
bermitra usaha dengan Pcmerintah Kabupaten
dan/atau masyarakat sctcmpat dalam pcngelolaan
lingkungan hidup di Kabupatcn;
mcningkatkan nilai ckonomis wilayah yang
bcrfungsi ckologis; dan
mencrapkan tanggungjawab sosial clan lingkungan
pcrusahaan (corporate social responsibility).
Pcran masyarakat dapat bcrupa:
memberikan kontribusi terhadap pengelolaan
lingkungan hidup di Kabupaten
pengawasan sosial dalam bidang lingkungan hidup;
melaksanakan pemantauan dan pengawasan dalam
rangka pcningkatan kualitas lingkungan hidup;
pemberian saran, pendapat, usul, keberatan,
pengaduan perihal perlindungan clan pengelolaan
lingkungan hidup;
penyampaian informasi dan/ a tau laporan tentang
adanya pencemaran dan atau kerusakan
lingkungan;
mengcmbangkan dan mcnjaga budaya dan kearifan
lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan
hidup di dKabupaten;
mcningkatkan keberdayaan masyarakat dalam
mengclola lingkungan sekitar dcngan membuat
system sanitasi, pcrsampahan rumah tangga yang
baik dan benar.
Ketcntuan lcbih lanjut mcnyangkut pcran serta
masyarnkat dalam pcrlindungan dan pcngclolaan
lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Bupati.
BABIX
SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP
|
Apa substansi hukum dari Pasal 31 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, Pasal 31, adalah:
( 1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama
dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di
daerah.
27
Peran serta pelaku usaha dan/ atau kegiatan dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat
melalui :
membcrikan kontribusi terhadap pengelolaan
lingkungan hidup di Kabupaten;
bermitra usaha dengan Pcmerintah Kabupaten
dan/atau masyarakat sctcmpat dalam pcngelolaan
lingkungan hidup di Kabupatcn;
mcningkatkan nilai ckonomis wilayah yang
bcrfungsi ckologis; dan
mencrapkan tanggungjawab sosial clan lingkungan
pcrusahaan (corporate social responsibility).
Pcran masyarakat dapat bcrupa:
memberikan kontribusi terhadap pengelolaan
lingkungan hidup di Kabupaten
pengawasan sosial dalam bidang lingkungan hidup;
melaksanakan pemantauan dan pengawasan dalam
rangka pcningkatan kualitas lingkungan hidup;
pemberian saran, pendapat, usul, keberatan,
pengaduan perihal perlindungan clan pengelolaan
lingkungan hidup;
penyampaian informasi dan/ a tau laporan tentang
adanya pencemaran dan atau kerusakan
lingkungan;
mengcmbangkan dan mcnjaga budaya dan kearifan
lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan
hidup di dKabupaten;
mcningkatkan keberdayaan masyarakat dalam
mengclola lingkungan sekitar dcngan membuat
system sanitasi, pcrsampahan rumah tangga yang
baik dan benar.
Ketcntuan lcbih lanjut mcnyangkut pcran serta
masyarnkat dalam pcrlindungan dan pcngclolaan
lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Bupati.
BABIX
SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 31 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, Pasal 31 menjelaskan:
( 1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama
dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di
daerah.
27
Peran serta pelaku usaha dan/ atau kegiatan dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat
melalui :
membcrikan kontribusi terhadap pengelolaan
lingkungan hidup di Kabupaten;
bermitra usaha dengan Pcmerintah Kabupaten
dan/atau masyarakat sctcmpat dalam pcngelolaan
lingkungan hidup di Kabupatcn;
mcningkatkan nilai ckonomis wilayah yang
bcrfungsi ckologis; dan
mencrapkan tanggungjawab sosial clan lingkungan
pcrusahaan (corporate social responsibility).
Pcran masyarakat dapat bcrupa:
memberikan kontribusi terhadap pengelolaan
lingkungan hidup di Kabupaten
pengawasan sosial dalam bidang lingkungan hidup;
melaksanakan pemantauan dan pengawasan dalam
rangka pcningkatan kualitas lingkungan hidup;
pemberian saran, pendapat, usul, keberatan,
pengaduan perihal perlindungan clan pengelolaan
lingkungan hidup;
penyampaian informasi dan/ a tau laporan tentang
adanya pencemaran dan atau kerusakan
lingkungan;
mengcmbangkan dan mcnjaga budaya dan kearifan
lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan
hidup di dKabupaten;
mcningkatkan keberdayaan masyarakat dalam
mengclola lingkungan sekitar dcngan membuat
system sanitasi, pcrsampahan rumah tangga yang
baik dan benar.
Ketcntuan lcbih lanjut mcnyangkut pcran serta
masyarnkat dalam pcrlindungan dan pcngclolaan
lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Bupati.
BABIX
SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 pada Pasal 32?
|
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, Pasal 32 menyebutkan bahwa:
( 1) lnstilusi mengembangkan sistem informasi lingkungan
hidup dalam rangka publikasi sistem informasi
lingkungun hidup.
Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara
terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan
kepada masyarakat.
28
Sistem informasi lingkungan hidup, terdiri dari :
status lingkungan hidup Kabupaten;
peta rawan lingkungan hidup;
informas i lingkungan hidup lainnya, meliputi:
1. informasi tentang dokumen lingkungan {AMDAL,
UKL-UPL dan SPPL);
2. informasi tcntang izin lingkungan dan izin
pcrlindungan pengclolaan lingkungan hidup
(PPLH);
3. laporan dan cvaluasi hasil pcmantauan
lingkungan ;
4. pcrat:uran pcrundangan di bidang lingkungan
pada tingkal nasional, provinsi dan kabupaten;
5. status penanganan pengaduan masyarakal
tcrkait: dengan kejadian pencemaran dan/atau
kerusakan lingkung an.
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 Pasal 32?
|
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, Pasal 32 mengatur sebagai berikut:
( 1) lnstilusi mengembangkan sistem informasi lingkungan
hidup dalam rangka publikasi sistem informasi
lingkungun hidup.
Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara
terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan
kepada masyarakat.
28
Sistem informasi lingkungan hidup, terdiri dari :
status lingkungan hidup Kabupaten;
peta rawan lingkungan hidup;
informas i lingkungan hidup lainnya, meliputi:
1. informasi tentang dokumen lingkungan {AMDAL,
UKL-UPL dan SPPL);
2. informasi tcntang izin lingkungan dan izin
pcrlindungan pengclolaan lingkungan hidup
(PPLH);
3. laporan dan cvaluasi hasil pcmantauan
lingkungan ;
4. pcrat:uran pcrundangan di bidang lingkungan
pada tingkal nasional, provinsi dan kabupaten;
5. status penanganan pengaduan masyarakal
tcrkait: dengan kejadian pencemaran dan/atau
kerusakan lingkung an.
|
Apa bunyi lengkap Pasal 32 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, Pasal 32 dinyatakan:
( 1) lnstilusi mengembangkan sistem informasi lingkungan
hidup dalam rangka publikasi sistem informasi
lingkungun hidup.
Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara
terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan
kepada masyarakat.
28
Sistem informasi lingkungan hidup, terdiri dari :
status lingkungan hidup Kabupaten;
peta rawan lingkungan hidup;
informas i lingkungan hidup lainnya, meliputi:
1. informasi tentang dokumen lingkungan {AMDAL,
UKL-UPL dan SPPL);
2. informasi tcntang izin lingkungan dan izin
pcrlindungan pengclolaan lingkungan hidup
(PPLH);
3. laporan dan cvaluasi hasil pcmantauan
lingkungan ;
4. pcrat:uran pcrundangan di bidang lingkungan
pada tingkal nasional, provinsi dan kabupaten;
5. status penanganan pengaduan masyarakal
tcrkait: dengan kejadian pencemaran dan/atau
kerusakan lingkung an.
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 32 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, ketentuan pada BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, Pasal 32 berbunyi:
( 1) lnstilusi mengembangkan sistem informasi lingkungan
hidup dalam rangka publikasi sistem informasi
lingkungun hidup.
Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara
terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan
kepada masyarakat.
28
Sistem informasi lingkungan hidup, terdiri dari :
status lingkungan hidup Kabupaten;
peta rawan lingkungan hidup;
informas i lingkungan hidup lainnya, meliputi:
1. informasi tentang dokumen lingkungan {AMDAL,
UKL-UPL dan SPPL);
2. informasi tcntang izin lingkungan dan izin
pcrlindungan pengclolaan lingkungan hidup
(PPLH);
3. laporan dan cvaluasi hasil pcmantauan
lingkungan ;
4. pcrat:uran pcrundangan di bidang lingkungan
pada tingkal nasional, provinsi dan kabupaten;
5. status penanganan pengaduan masyarakal
tcrkait: dengan kejadian pencemaran dan/atau
kerusakan lingkung an.
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 32 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, Pasal 32 menetapkan:
( 1) lnstilusi mengembangkan sistem informasi lingkungan
hidup dalam rangka publikasi sistem informasi
lingkungun hidup.
Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara
terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan
kepada masyarakat.
28
Sistem informasi lingkungan hidup, terdiri dari :
status lingkungan hidup Kabupaten;
peta rawan lingkungan hidup;
informas i lingkungan hidup lainnya, meliputi:
1. informasi tentang dokumen lingkungan {AMDAL,
UKL-UPL dan SPPL);
2. informasi tcntang izin lingkungan dan izin
pcrlindungan pengclolaan lingkungan hidup
(PPLH);
3. laporan dan cvaluasi hasil pcmantauan
lingkungan ;
4. pcrat:uran pcrundangan di bidang lingkungan
pada tingkal nasional, provinsi dan kabupaten;
5. status penanganan pengaduan masyarakal
tcrkait: dengan kejadian pencemaran dan/atau
kerusakan lingkung an.
|
Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014, apa isi dari Pasal 32?
|
Pasal Pasal 32 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, menyatakan:
( 1) lnstilusi mengembangkan sistem informasi lingkungan
hidup dalam rangka publikasi sistem informasi
lingkungun hidup.
Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara
terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan
kepada masyarakat.
28
Sistem informasi lingkungan hidup, terdiri dari :
status lingkungan hidup Kabupaten;
peta rawan lingkungan hidup;
informas i lingkungan hidup lainnya, meliputi:
1. informasi tentang dokumen lingkungan {AMDAL,
UKL-UPL dan SPPL);
2. informasi tcntang izin lingkungan dan izin
pcrlindungan pengclolaan lingkungan hidup
(PPLH);
3. laporan dan cvaluasi hasil pcmantauan
lingkungan ;
4. pcrat:uran pcrundangan di bidang lingkungan
pada tingkal nasional, provinsi dan kabupaten;
5. status penanganan pengaduan masyarakal
tcrkait: dengan kejadian pencemaran dan/atau
kerusakan lingkung an.
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 32 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, Pasal 32, memuat:
( 1) lnstilusi mengembangkan sistem informasi lingkungan
hidup dalam rangka publikasi sistem informasi
lingkungun hidup.
Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara
terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan
kepada masyarakat.
28
Sistem informasi lingkungan hidup, terdiri dari :
status lingkungan hidup Kabupaten;
peta rawan lingkungan hidup;
informas i lingkungan hidup lainnya, meliputi:
1. informasi tentang dokumen lingkungan {AMDAL,
UKL-UPL dan SPPL);
2. informasi tcntang izin lingkungan dan izin
pcrlindungan pengclolaan lingkungan hidup
(PPLH);
3. laporan dan cvaluasi hasil pcmantauan
lingkungan ;
4. pcrat:uran pcrundangan di bidang lingkungan
pada tingkal nasional, provinsi dan kabupaten;
5. status penanganan pengaduan masyarakal
tcrkait: dengan kejadian pencemaran dan/atau
kerusakan lingkung an.
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 32 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, Pasal 32 berbunyi:
( 1) lnstilusi mengembangkan sistem informasi lingkungan
hidup dalam rangka publikasi sistem informasi
lingkungun hidup.
Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara
terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan
kepada masyarakat.
28
Sistem informasi lingkungan hidup, terdiri dari :
status lingkungan hidup Kabupaten;
peta rawan lingkungan hidup;
informas i lingkungan hidup lainnya, meliputi:
1. informasi tentang dokumen lingkungan {AMDAL,
UKL-UPL dan SPPL);
2. informasi tcntang izin lingkungan dan izin
pcrlindungan pengclolaan lingkungan hidup
(PPLH);
3. laporan dan cvaluasi hasil pcmantauan
lingkungan ;
4. pcrat:uran pcrundangan di bidang lingkungan
pada tingkal nasional, provinsi dan kabupaten;
5. status penanganan pengaduan masyarakal
tcrkait: dengan kejadian pencemaran dan/atau
kerusakan lingkung an.
|
Apa substansi hukum dari Pasal 32 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, Pasal 32, adalah:
( 1) lnstilusi mengembangkan sistem informasi lingkungan
hidup dalam rangka publikasi sistem informasi
lingkungun hidup.
Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara
terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan
kepada masyarakat.
28
Sistem informasi lingkungan hidup, terdiri dari :
status lingkungan hidup Kabupaten;
peta rawan lingkungan hidup;
informas i lingkungan hidup lainnya, meliputi:
1. informasi tentang dokumen lingkungan {AMDAL,
UKL-UPL dan SPPL);
2. informasi tcntang izin lingkungan dan izin
pcrlindungan pengclolaan lingkungan hidup
(PPLH);
3. laporan dan cvaluasi hasil pcmantauan
lingkungan ;
4. pcrat:uran pcrundangan di bidang lingkungan
pada tingkal nasional, provinsi dan kabupaten;
5. status penanganan pengaduan masyarakal
tcrkait: dengan kejadian pencemaran dan/atau
kerusakan lingkung an.
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 32 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, Pasal 32 menjelaskan:
( 1) lnstilusi mengembangkan sistem informasi lingkungan
hidup dalam rangka publikasi sistem informasi
lingkungun hidup.
Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara
terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan
kepada masyarakat.
28
Sistem informasi lingkungan hidup, terdiri dari :
status lingkungan hidup Kabupaten;
peta rawan lingkungan hidup;
informas i lingkungan hidup lainnya, meliputi:
1. informasi tentang dokumen lingkungan {AMDAL,
UKL-UPL dan SPPL);
2. informasi tcntang izin lingkungan dan izin
pcrlindungan pengclolaan lingkungan hidup
(PPLH);
3. laporan dan cvaluasi hasil pcmantauan
lingkungan ;
4. pcrat:uran pcrundangan di bidang lingkungan
pada tingkal nasional, provinsi dan kabupaten;
5. status penanganan pengaduan masyarakal
tcrkait: dengan kejadian pencemaran dan/atau
kerusakan lingkung an.
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 pada Pasal 33?
|
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, Pasal 33 menyebutkan bahwa:
( 1) Untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan
hidup kabupaten, Institusi berkoordinasi dengan
Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten yang
berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya air,
pertambangan, kehutanan, tata ruang, pesisir dan
pantai, pertanian dan perencanaan pembangunan
Dacrah.
Koordinasi scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
bcrupa permint aan dan klarifikasi informasi
lingkungan hidup.
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 Pasal 33?
|
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, Pasal 33 mengatur sebagai berikut:
( 1) Untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan
hidup kabupaten, Institusi berkoordinasi dengan
Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten yang
berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya air,
pertambangan, kehutanan, tata ruang, pesisir dan
pantai, pertanian dan perencanaan pembangunan
Dacrah.
Koordinasi scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
bcrupa permint aan dan klarifikasi informasi
lingkungan hidup.
|
Apa bunyi lengkap Pasal 33 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, Pasal 33 dinyatakan:
( 1) Untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan
hidup kabupaten, Institusi berkoordinasi dengan
Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten yang
berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya air,
pertambangan, kehutanan, tata ruang, pesisir dan
pantai, pertanian dan perencanaan pembangunan
Dacrah.
Koordinasi scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
bcrupa permint aan dan klarifikasi informasi
lingkungan hidup.
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 33 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, ketentuan pada BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, Pasal 33 berbunyi:
( 1) Untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan
hidup kabupaten, Institusi berkoordinasi dengan
Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten yang
berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya air,
pertambangan, kehutanan, tata ruang, pesisir dan
pantai, pertanian dan perencanaan pembangunan
Dacrah.
Koordinasi scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
bcrupa permint aan dan klarifikasi informasi
lingkungan hidup.
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 33 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, Pasal 33 menetapkan:
( 1) Untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan
hidup kabupaten, Institusi berkoordinasi dengan
Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten yang
berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya air,
pertambangan, kehutanan, tata ruang, pesisir dan
pantai, pertanian dan perencanaan pembangunan
Dacrah.
Koordinasi scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
bcrupa permint aan dan klarifikasi informasi
lingkungan hidup.
|
Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014, apa isi dari Pasal 33?
|
Pasal Pasal 33 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, menyatakan:
( 1) Untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan
hidup kabupaten, Institusi berkoordinasi dengan
Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten yang
berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya air,
pertambangan, kehutanan, tata ruang, pesisir dan
pantai, pertanian dan perencanaan pembangunan
Dacrah.
Koordinasi scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
bcrupa permint aan dan klarifikasi informasi
lingkungan hidup.
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 33 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, Pasal 33, memuat:
( 1) Untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan
hidup kabupaten, Institusi berkoordinasi dengan
Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten yang
berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya air,
pertambangan, kehutanan, tata ruang, pesisir dan
pantai, pertanian dan perencanaan pembangunan
Dacrah.
Koordinasi scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
bcrupa permint aan dan klarifikasi informasi
lingkungan hidup.
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 33 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, Pasal 33 berbunyi:
( 1) Untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan
hidup kabupaten, Institusi berkoordinasi dengan
Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten yang
berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya air,
pertambangan, kehutanan, tata ruang, pesisir dan
pantai, pertanian dan perencanaan pembangunan
Dacrah.
Koordinasi scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
bcrupa permint aan dan klarifikasi informasi
lingkungan hidup.
|
Apa substansi hukum dari Pasal 33 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, Pasal 33, adalah:
( 1) Untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan
hidup kabupaten, Institusi berkoordinasi dengan
Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten yang
berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya air,
pertambangan, kehutanan, tata ruang, pesisir dan
pantai, pertanian dan perencanaan pembangunan
Dacrah.
Koordinasi scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
bcrupa permint aan dan klarifikasi informasi
lingkungan hidup.
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 33 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, Pasal 33 menjelaskan:
( 1) Untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan
hidup kabupaten, Institusi berkoordinasi dengan
Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten yang
berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya air,
pertambangan, kehutanan, tata ruang, pesisir dan
pantai, pertanian dan perencanaan pembangunan
Dacrah.
Koordinasi scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
bcrupa permint aan dan klarifikasi informasi
lingkungan hidup.
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 pada Pasal 34?
|
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, Pasal 34 menyebutkan bahwa:
lnstitusi wajib mclakukan pemutakhiran data
informasi lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali
setahun, kccuali untuk dala tcrtcntu seperti dala
spatial dapat dilakukan update lebih dari l (satu)
tahun sckali.
{2) Koordinasi pemulakhiran data informasi lingkungan
hidup scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangka waktu Lertentu.
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 Pasal 34?
|
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, Pasal 34 mengatur sebagai berikut:
lnstitusi wajib mclakukan pemutakhiran data
informasi lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali
setahun, kccuali untuk dala tcrtcntu seperti dala
spatial dapat dilakukan update lebih dari l (satu)
tahun sckali.
{2) Koordinasi pemulakhiran data informasi lingkungan
hidup scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangka waktu Lertentu.
|
Apa bunyi lengkap Pasal 34 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, Pasal 34 dinyatakan:
lnstitusi wajib mclakukan pemutakhiran data
informasi lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali
setahun, kccuali untuk dala tcrtcntu seperti dala
spatial dapat dilakukan update lebih dari l (satu)
tahun sckali.
{2) Koordinasi pemulakhiran data informasi lingkungan
hidup scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangka waktu Lertentu.
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 34 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, ketentuan pada BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, Pasal 34 berbunyi:
lnstitusi wajib mclakukan pemutakhiran data
informasi lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali
setahun, kccuali untuk dala tcrtcntu seperti dala
spatial dapat dilakukan update lebih dari l (satu)
tahun sckali.
{2) Koordinasi pemulakhiran data informasi lingkungan
hidup scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangka waktu Lertentu.
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 34 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, Pasal 34 menetapkan:
lnstitusi wajib mclakukan pemutakhiran data
informasi lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali
setahun, kccuali untuk dala tcrtcntu seperti dala
spatial dapat dilakukan update lebih dari l (satu)
tahun sckali.
{2) Koordinasi pemulakhiran data informasi lingkungan
hidup scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangka waktu Lertentu.
|
Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014, apa isi dari Pasal 34?
|
Pasal Pasal 34 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, menyatakan:
lnstitusi wajib mclakukan pemutakhiran data
informasi lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali
setahun, kccuali untuk dala tcrtcntu seperti dala
spatial dapat dilakukan update lebih dari l (satu)
tahun sckali.
{2) Koordinasi pemulakhiran data informasi lingkungan
hidup scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangka waktu Lertentu.
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 34 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, Pasal 34, memuat:
lnstitusi wajib mclakukan pemutakhiran data
informasi lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali
setahun, kccuali untuk dala tcrtcntu seperti dala
spatial dapat dilakukan update lebih dari l (satu)
tahun sckali.
{2) Koordinasi pemulakhiran data informasi lingkungan
hidup scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangka waktu Lertentu.
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 34 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, Pasal 34 berbunyi:
lnstitusi wajib mclakukan pemutakhiran data
informasi lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali
setahun, kccuali untuk dala tcrtcntu seperti dala
spatial dapat dilakukan update lebih dari l (satu)
tahun sckali.
{2) Koordinasi pemulakhiran data informasi lingkungan
hidup scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangka waktu Lertentu.
|
Apa substansi hukum dari Pasal 34 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, Pasal 34, adalah:
lnstitusi wajib mclakukan pemutakhiran data
informasi lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali
setahun, kccuali untuk dala tcrtcntu seperti dala
spatial dapat dilakukan update lebih dari l (satu)
tahun sckali.
{2) Koordinasi pemulakhiran data informasi lingkungan
hidup scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangka waktu Lertentu.
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 34 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, Pasal 34 menjelaskan:
lnstitusi wajib mclakukan pemutakhiran data
informasi lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali
setahun, kccuali untuk dala tcrtcntu seperti dala
spatial dapat dilakukan update lebih dari l (satu)
tahun sckali.
{2) Koordinasi pemulakhiran data informasi lingkungan
hidup scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangka waktu Lertentu.
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 pada Pasal 35?
|
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, Pasal 35 menyebutkan bahwa:
(1) Dalam ha! terdapat informasi lingkungan hidup yang
tidak atau belum dipublika sikan dalam sistem
informasi lingkungan hidup, setiap orang berhak
untuk mengajukan permohonan informasi kepada
29
pejabat pengelola informasi dan data di lingkungan
Institusi.
(2) Institusi dapat menolak permohonan informasi
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1), apabila termasuk jenis informasi publik yang
dikecualikan.
(3) Dalam hal inforrnasi lingkungan hidup yang dirninta
tidak diberikan oleh Institusi, pcmohon dapat
mcngaj ukan gugatan mclalui penyelesaian sengketa
informcisi publik.
BABX
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Daku.men Lingkungan
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 Pasal 35?
|
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, Pasal 35 mengatur sebagai berikut:
(1) Dalam ha! terdapat informasi lingkungan hidup yang
tidak atau belum dipublika sikan dalam sistem
informasi lingkungan hidup, setiap orang berhak
untuk mengajukan permohonan informasi kepada
29
pejabat pengelola informasi dan data di lingkungan
Institusi.
(2) Institusi dapat menolak permohonan informasi
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1), apabila termasuk jenis informasi publik yang
dikecualikan.
(3) Dalam hal inforrnasi lingkungan hidup yang dirninta
tidak diberikan oleh Institusi, pcmohon dapat
mcngaj ukan gugatan mclalui penyelesaian sengketa
informcisi publik.
BABX
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Daku.men Lingkungan
|
Apa bunyi lengkap Pasal 35 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, Pasal 35 dinyatakan:
(1) Dalam ha! terdapat informasi lingkungan hidup yang
tidak atau belum dipublika sikan dalam sistem
informasi lingkungan hidup, setiap orang berhak
untuk mengajukan permohonan informasi kepada
29
pejabat pengelola informasi dan data di lingkungan
Institusi.
(2) Institusi dapat menolak permohonan informasi
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1), apabila termasuk jenis informasi publik yang
dikecualikan.
(3) Dalam hal inforrnasi lingkungan hidup yang dirninta
tidak diberikan oleh Institusi, pcmohon dapat
mcngaj ukan gugatan mclalui penyelesaian sengketa
informcisi publik.
BABX
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Daku.men Lingkungan
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 35 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, ketentuan pada BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, Pasal 35 berbunyi:
(1) Dalam ha! terdapat informasi lingkungan hidup yang
tidak atau belum dipublika sikan dalam sistem
informasi lingkungan hidup, setiap orang berhak
untuk mengajukan permohonan informasi kepada
29
pejabat pengelola informasi dan data di lingkungan
Institusi.
(2) Institusi dapat menolak permohonan informasi
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1), apabila termasuk jenis informasi publik yang
dikecualikan.
(3) Dalam hal inforrnasi lingkungan hidup yang dirninta
tidak diberikan oleh Institusi, pcmohon dapat
mcngaj ukan gugatan mclalui penyelesaian sengketa
informcisi publik.
BABX
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Daku.men Lingkungan
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 35 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, Pasal 35 menetapkan:
(1) Dalam ha! terdapat informasi lingkungan hidup yang
tidak atau belum dipublika sikan dalam sistem
informasi lingkungan hidup, setiap orang berhak
untuk mengajukan permohonan informasi kepada
29
pejabat pengelola informasi dan data di lingkungan
Institusi.
(2) Institusi dapat menolak permohonan informasi
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1), apabila termasuk jenis informasi publik yang
dikecualikan.
(3) Dalam hal inforrnasi lingkungan hidup yang dirninta
tidak diberikan oleh Institusi, pcmohon dapat
mcngaj ukan gugatan mclalui penyelesaian sengketa
informcisi publik.
BABX
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Daku.men Lingkungan
|
Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014, apa isi dari Pasal 35?
|
Pasal Pasal 35 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, menyatakan:
(1) Dalam ha! terdapat informasi lingkungan hidup yang
tidak atau belum dipublika sikan dalam sistem
informasi lingkungan hidup, setiap orang berhak
untuk mengajukan permohonan informasi kepada
29
pejabat pengelola informasi dan data di lingkungan
Institusi.
(2) Institusi dapat menolak permohonan informasi
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1), apabila termasuk jenis informasi publik yang
dikecualikan.
(3) Dalam hal inforrnasi lingkungan hidup yang dirninta
tidak diberikan oleh Institusi, pcmohon dapat
mcngaj ukan gugatan mclalui penyelesaian sengketa
informcisi publik.
BABX
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Daku.men Lingkungan
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 35 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, Pasal 35, memuat:
(1) Dalam ha! terdapat informasi lingkungan hidup yang
tidak atau belum dipublika sikan dalam sistem
informasi lingkungan hidup, setiap orang berhak
untuk mengajukan permohonan informasi kepada
29
pejabat pengelola informasi dan data di lingkungan
Institusi.
(2) Institusi dapat menolak permohonan informasi
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1), apabila termasuk jenis informasi publik yang
dikecualikan.
(3) Dalam hal inforrnasi lingkungan hidup yang dirninta
tidak diberikan oleh Institusi, pcmohon dapat
mcngaj ukan gugatan mclalui penyelesaian sengketa
informcisi publik.
BABX
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Daku.men Lingkungan
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 35 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, Pasal 35 berbunyi:
(1) Dalam ha! terdapat informasi lingkungan hidup yang
tidak atau belum dipublika sikan dalam sistem
informasi lingkungan hidup, setiap orang berhak
untuk mengajukan permohonan informasi kepada
29
pejabat pengelola informasi dan data di lingkungan
Institusi.
(2) Institusi dapat menolak permohonan informasi
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1), apabila termasuk jenis informasi publik yang
dikecualikan.
(3) Dalam hal inforrnasi lingkungan hidup yang dirninta
tidak diberikan oleh Institusi, pcmohon dapat
mcngaj ukan gugatan mclalui penyelesaian sengketa
informcisi publik.
BABX
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Daku.men Lingkungan
|
Apa substansi hukum dari Pasal 35 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, Pasal 35, adalah:
(1) Dalam ha! terdapat informasi lingkungan hidup yang
tidak atau belum dipublika sikan dalam sistem
informasi lingkungan hidup, setiap orang berhak
untuk mengajukan permohonan informasi kepada
29
pejabat pengelola informasi dan data di lingkungan
Institusi.
(2) Institusi dapat menolak permohonan informasi
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1), apabila termasuk jenis informasi publik yang
dikecualikan.
(3) Dalam hal inforrnasi lingkungan hidup yang dirninta
tidak diberikan oleh Institusi, pcmohon dapat
mcngaj ukan gugatan mclalui penyelesaian sengketa
informcisi publik.
BABX
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Daku.men Lingkungan
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 35 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, Pasal 35 menjelaskan:
(1) Dalam ha! terdapat informasi lingkungan hidup yang
tidak atau belum dipublika sikan dalam sistem
informasi lingkungan hidup, setiap orang berhak
untuk mengajukan permohonan informasi kepada
29
pejabat pengelola informasi dan data di lingkungan
Institusi.
(2) Institusi dapat menolak permohonan informasi
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1), apabila termasuk jenis informasi publik yang
dikecualikan.
(3) Dalam hal inforrnasi lingkungan hidup yang dirninta
tidak diberikan oleh Institusi, pcmohon dapat
mcngaj ukan gugatan mclalui penyelesaian sengketa
informcisi publik.
BABX
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Daku.men Lingkungan
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 pada Pasal 36?
|
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, Pasal 36 menyebutkan bahwa:
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki
dokurnen lingkungan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan, dokurnen lingkungan dapat
berupa:
dokumen, Analisa Tentang Dampak Lingkungan
{AMDAL);
dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya
Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL); atau
Surat Pcrnyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan (SPPL).
Dokurnen lingkungan sebagairnana dimaksud pada
wajib disusun oleh pihak pelaku usaha dengan
kctentuan dan pcrsyaratan sesuai dengan pcraturan
perundangan-undangan.
Bagian Kedua
Izin Lingkungan
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 Pasal 36?
|
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, Pasal 36 mengatur sebagai berikut:
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki
dokurnen lingkungan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan, dokurnen lingkungan dapat
berupa:
dokumen, Analisa Tentang Dampak Lingkungan
{AMDAL);
dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya
Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL); atau
Surat Pcrnyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan (SPPL).
Dokurnen lingkungan sebagairnana dimaksud pada
wajib disusun oleh pihak pelaku usaha dengan
kctentuan dan pcrsyaratan sesuai dengan pcraturan
perundangan-undangan.
Bagian Kedua
Izin Lingkungan
|
Apa bunyi lengkap Pasal 36 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, Pasal 36 dinyatakan:
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki
dokurnen lingkungan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan, dokurnen lingkungan dapat
berupa:
dokumen, Analisa Tentang Dampak Lingkungan
{AMDAL);
dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya
Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL); atau
Surat Pcrnyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan (SPPL).
Dokurnen lingkungan sebagairnana dimaksud pada
wajib disusun oleh pihak pelaku usaha dengan
kctentuan dan pcrsyaratan sesuai dengan pcraturan
perundangan-undangan.
Bagian Kedua
Izin Lingkungan
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 36 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, ketentuan pada BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, Pasal 36 berbunyi:
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki
dokurnen lingkungan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan, dokurnen lingkungan dapat
berupa:
dokumen, Analisa Tentang Dampak Lingkungan
{AMDAL);
dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya
Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL); atau
Surat Pcrnyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan (SPPL).
Dokurnen lingkungan sebagairnana dimaksud pada
wajib disusun oleh pihak pelaku usaha dengan
kctentuan dan pcrsyaratan sesuai dengan pcraturan
perundangan-undangan.
Bagian Kedua
Izin Lingkungan
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 36 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, Pasal 36 menetapkan:
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki
dokurnen lingkungan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan, dokurnen lingkungan dapat
berupa:
dokumen, Analisa Tentang Dampak Lingkungan
{AMDAL);
dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya
Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL); atau
Surat Pcrnyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan (SPPL).
Dokurnen lingkungan sebagairnana dimaksud pada
wajib disusun oleh pihak pelaku usaha dengan
kctentuan dan pcrsyaratan sesuai dengan pcraturan
perundangan-undangan.
Bagian Kedua
Izin Lingkungan
|
Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014, apa isi dari Pasal 36?
|
Pasal Pasal 36 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, menyatakan:
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki
dokurnen lingkungan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan, dokurnen lingkungan dapat
berupa:
dokumen, Analisa Tentang Dampak Lingkungan
{AMDAL);
dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya
Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL); atau
Surat Pcrnyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan (SPPL).
Dokurnen lingkungan sebagairnana dimaksud pada
wajib disusun oleh pihak pelaku usaha dengan
kctentuan dan pcrsyaratan sesuai dengan pcraturan
perundangan-undangan.
Bagian Kedua
Izin Lingkungan
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 36 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, Pasal 36, memuat:
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki
dokurnen lingkungan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan, dokurnen lingkungan dapat
berupa:
dokumen, Analisa Tentang Dampak Lingkungan
{AMDAL);
dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya
Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL); atau
Surat Pcrnyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan (SPPL).
Dokurnen lingkungan sebagairnana dimaksud pada
wajib disusun oleh pihak pelaku usaha dengan
kctentuan dan pcrsyaratan sesuai dengan pcraturan
perundangan-undangan.
Bagian Kedua
Izin Lingkungan
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 36 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, Pasal 36 berbunyi:
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki
dokurnen lingkungan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan, dokurnen lingkungan dapat
berupa:
dokumen, Analisa Tentang Dampak Lingkungan
{AMDAL);
dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya
Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL); atau
Surat Pcrnyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan (SPPL).
Dokurnen lingkungan sebagairnana dimaksud pada
wajib disusun oleh pihak pelaku usaha dengan
kctentuan dan pcrsyaratan sesuai dengan pcraturan
perundangan-undangan.
Bagian Kedua
Izin Lingkungan
|
Apa substansi hukum dari Pasal 36 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, Pasal 36, adalah:
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki
dokurnen lingkungan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan, dokurnen lingkungan dapat
berupa:
dokumen, Analisa Tentang Dampak Lingkungan
{AMDAL);
dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya
Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL); atau
Surat Pcrnyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan (SPPL).
Dokurnen lingkungan sebagairnana dimaksud pada
wajib disusun oleh pihak pelaku usaha dengan
kctentuan dan pcrsyaratan sesuai dengan pcraturan
perundangan-undangan.
Bagian Kedua
Izin Lingkungan
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 36 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB VIII - PERAN SERTA MASYARAKAT, Pasal 36 menjelaskan:
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki
dokurnen lingkungan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan, dokurnen lingkungan dapat
berupa:
dokumen, Analisa Tentang Dampak Lingkungan
{AMDAL);
dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya
Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL); atau
Surat Pcrnyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan (SPPL).
Dokurnen lingkungan sebagairnana dimaksud pada
wajib disusun oleh pihak pelaku usaha dengan
kctentuan dan pcrsyaratan sesuai dengan pcraturan
perundangan-undangan.
Bagian Kedua
Izin Lingkungan
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.