Question
stringlengths 50
3.05k
| Answer
stringlengths 72
36.7k
|
|---|---|
Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 pada Pasal 6?
|
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB III - PERENCANAAN, Pasal 6 menyebutkan bahwa:
(1) Dalam rangka pemanfaatan sumbcr daya alam di
Kabupaten guna mcnunjang pembangunan
bcrkclanjutan yang ben.vawasan lingkungan hidup,
Pcmcrintah Kabupaten bcrwenang mcnctapkan
Rcncana Pcrlindungan dan Pcngelolaan Lingkungan
Hid up (RPPLH).
(2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada :
a. inventarisasi lingkungan hidup tingkat ekoregion
yang telah ditetapkan oleh Pcmerintah;
b. RPPLH yang telah disusun olch Pemerintah Provinsi.
(3) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan inventarisasi data dan informasi
Lingkungan Hidup dalam bentuk geospatial dan non
spatial, dian ta ran ya:
a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
b. scbaran penduduk;
c. scbaran potensi sumber daya alam;
d. kcarifan lokal;
12
e. aspirasi masyarakat; dan
f. perubahan iklim.
(4) RPPLH Kabupaten memuat:
a. pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya
Alam yang didasarkan pada Daya Dukung, Daya
Tampung dan Karakteristik scrta fungsi ekosistem;
b. pcngcndalian, pemantauan scrta pendayagunaan
Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan Hidup
dalam upaya pelestarian Sumb<.:r Daya Alam;
c. upaya adaptasi dan mitigasi pada ckosistcn dan
usc1hc1 dan/ a tau kegiatan tcrhadap perubahan
iklim.
(5) RPPLH Kabupaten diatur dengan Peraturan Oaerah
lcntang RPPLH.
(6) RPPLH Kabupatcn menjadi dasar dalam penyusunan
dan dimuat dalam RPJP Kabupaten dan RPJM
Kabupalcn.
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 Pasal 6?
|
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB III - PERENCANAAN, Pasal 6 mengatur sebagai berikut:
(1) Dalam rangka pemanfaatan sumbcr daya alam di
Kabupaten guna mcnunjang pembangunan
bcrkclanjutan yang ben.vawasan lingkungan hidup,
Pcmcrintah Kabupaten bcrwenang mcnctapkan
Rcncana Pcrlindungan dan Pcngelolaan Lingkungan
Hid up (RPPLH).
(2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada :
a. inventarisasi lingkungan hidup tingkat ekoregion
yang telah ditetapkan oleh Pcmerintah;
b. RPPLH yang telah disusun olch Pemerintah Provinsi.
(3) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan inventarisasi data dan informasi
Lingkungan Hidup dalam bentuk geospatial dan non
spatial, dian ta ran ya:
a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
b. scbaran penduduk;
c. scbaran potensi sumber daya alam;
d. kcarifan lokal;
12
e. aspirasi masyarakat; dan
f. perubahan iklim.
(4) RPPLH Kabupaten memuat:
a. pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya
Alam yang didasarkan pada Daya Dukung, Daya
Tampung dan Karakteristik scrta fungsi ekosistem;
b. pcngcndalian, pemantauan scrta pendayagunaan
Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan Hidup
dalam upaya pelestarian Sumb<.:r Daya Alam;
c. upaya adaptasi dan mitigasi pada ckosistcn dan
usc1hc1 dan/ a tau kegiatan tcrhadap perubahan
iklim.
(5) RPPLH Kabupaten diatur dengan Peraturan Oaerah
lcntang RPPLH.
(6) RPPLH Kabupatcn menjadi dasar dalam penyusunan
dan dimuat dalam RPJP Kabupaten dan RPJM
Kabupalcn.
|
Apa bunyi lengkap Pasal 6 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB III - PERENCANAAN, Pasal 6 dinyatakan:
(1) Dalam rangka pemanfaatan sumbcr daya alam di
Kabupaten guna mcnunjang pembangunan
bcrkclanjutan yang ben.vawasan lingkungan hidup,
Pcmcrintah Kabupaten bcrwenang mcnctapkan
Rcncana Pcrlindungan dan Pcngelolaan Lingkungan
Hid up (RPPLH).
(2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada :
a. inventarisasi lingkungan hidup tingkat ekoregion
yang telah ditetapkan oleh Pcmerintah;
b. RPPLH yang telah disusun olch Pemerintah Provinsi.
(3) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan inventarisasi data dan informasi
Lingkungan Hidup dalam bentuk geospatial dan non
spatial, dian ta ran ya:
a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
b. scbaran penduduk;
c. scbaran potensi sumber daya alam;
d. kcarifan lokal;
12
e. aspirasi masyarakat; dan
f. perubahan iklim.
(4) RPPLH Kabupaten memuat:
a. pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya
Alam yang didasarkan pada Daya Dukung, Daya
Tampung dan Karakteristik scrta fungsi ekosistem;
b. pcngcndalian, pemantauan scrta pendayagunaan
Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan Hidup
dalam upaya pelestarian Sumb<.:r Daya Alam;
c. upaya adaptasi dan mitigasi pada ckosistcn dan
usc1hc1 dan/ a tau kegiatan tcrhadap perubahan
iklim.
(5) RPPLH Kabupaten diatur dengan Peraturan Oaerah
lcntang RPPLH.
(6) RPPLH Kabupatcn menjadi dasar dalam penyusunan
dan dimuat dalam RPJP Kabupaten dan RPJM
Kabupalcn.
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 6 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, ketentuan pada BAB III - PERENCANAAN, Pasal 6 berbunyi:
(1) Dalam rangka pemanfaatan sumbcr daya alam di
Kabupaten guna mcnunjang pembangunan
bcrkclanjutan yang ben.vawasan lingkungan hidup,
Pcmcrintah Kabupaten bcrwenang mcnctapkan
Rcncana Pcrlindungan dan Pcngelolaan Lingkungan
Hid up (RPPLH).
(2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada :
a. inventarisasi lingkungan hidup tingkat ekoregion
yang telah ditetapkan oleh Pcmerintah;
b. RPPLH yang telah disusun olch Pemerintah Provinsi.
(3) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan inventarisasi data dan informasi
Lingkungan Hidup dalam bentuk geospatial dan non
spatial, dian ta ran ya:
a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
b. scbaran penduduk;
c. scbaran potensi sumber daya alam;
d. kcarifan lokal;
12
e. aspirasi masyarakat; dan
f. perubahan iklim.
(4) RPPLH Kabupaten memuat:
a. pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya
Alam yang didasarkan pada Daya Dukung, Daya
Tampung dan Karakteristik scrta fungsi ekosistem;
b. pcngcndalian, pemantauan scrta pendayagunaan
Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan Hidup
dalam upaya pelestarian Sumb<.:r Daya Alam;
c. upaya adaptasi dan mitigasi pada ckosistcn dan
usc1hc1 dan/ a tau kegiatan tcrhadap perubahan
iklim.
(5) RPPLH Kabupaten diatur dengan Peraturan Oaerah
lcntang RPPLH.
(6) RPPLH Kabupatcn menjadi dasar dalam penyusunan
dan dimuat dalam RPJP Kabupaten dan RPJM
Kabupalcn.
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 6 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB III - PERENCANAAN, Pasal 6 menetapkan:
(1) Dalam rangka pemanfaatan sumbcr daya alam di
Kabupaten guna mcnunjang pembangunan
bcrkclanjutan yang ben.vawasan lingkungan hidup,
Pcmcrintah Kabupaten bcrwenang mcnctapkan
Rcncana Pcrlindungan dan Pcngelolaan Lingkungan
Hid up (RPPLH).
(2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada :
a. inventarisasi lingkungan hidup tingkat ekoregion
yang telah ditetapkan oleh Pcmerintah;
b. RPPLH yang telah disusun olch Pemerintah Provinsi.
(3) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan inventarisasi data dan informasi
Lingkungan Hidup dalam bentuk geospatial dan non
spatial, dian ta ran ya:
a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
b. scbaran penduduk;
c. scbaran potensi sumber daya alam;
d. kcarifan lokal;
12
e. aspirasi masyarakat; dan
f. perubahan iklim.
(4) RPPLH Kabupaten memuat:
a. pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya
Alam yang didasarkan pada Daya Dukung, Daya
Tampung dan Karakteristik scrta fungsi ekosistem;
b. pcngcndalian, pemantauan scrta pendayagunaan
Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan Hidup
dalam upaya pelestarian Sumb<.:r Daya Alam;
c. upaya adaptasi dan mitigasi pada ckosistcn dan
usc1hc1 dan/ a tau kegiatan tcrhadap perubahan
iklim.
(5) RPPLH Kabupaten diatur dengan Peraturan Oaerah
lcntang RPPLH.
(6) RPPLH Kabupatcn menjadi dasar dalam penyusunan
dan dimuat dalam RPJP Kabupaten dan RPJM
Kabupalcn.
|
Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014, apa isi dari Pasal 6?
|
Pasal Pasal 6 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB III - PERENCANAAN, menyatakan:
(1) Dalam rangka pemanfaatan sumbcr daya alam di
Kabupaten guna mcnunjang pembangunan
bcrkclanjutan yang ben.vawasan lingkungan hidup,
Pcmcrintah Kabupaten bcrwenang mcnctapkan
Rcncana Pcrlindungan dan Pcngelolaan Lingkungan
Hid up (RPPLH).
(2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada :
a. inventarisasi lingkungan hidup tingkat ekoregion
yang telah ditetapkan oleh Pcmerintah;
b. RPPLH yang telah disusun olch Pemerintah Provinsi.
(3) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan inventarisasi data dan informasi
Lingkungan Hidup dalam bentuk geospatial dan non
spatial, dian ta ran ya:
a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
b. scbaran penduduk;
c. scbaran potensi sumber daya alam;
d. kcarifan lokal;
12
e. aspirasi masyarakat; dan
f. perubahan iklim.
(4) RPPLH Kabupaten memuat:
a. pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya
Alam yang didasarkan pada Daya Dukung, Daya
Tampung dan Karakteristik scrta fungsi ekosistem;
b. pcngcndalian, pemantauan scrta pendayagunaan
Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan Hidup
dalam upaya pelestarian Sumb<.:r Daya Alam;
c. upaya adaptasi dan mitigasi pada ckosistcn dan
usc1hc1 dan/ a tau kegiatan tcrhadap perubahan
iklim.
(5) RPPLH Kabupaten diatur dengan Peraturan Oaerah
lcntang RPPLH.
(6) RPPLH Kabupatcn menjadi dasar dalam penyusunan
dan dimuat dalam RPJP Kabupaten dan RPJM
Kabupalcn.
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 6 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB III - PERENCANAAN, Pasal 6, memuat:
(1) Dalam rangka pemanfaatan sumbcr daya alam di
Kabupaten guna mcnunjang pembangunan
bcrkclanjutan yang ben.vawasan lingkungan hidup,
Pcmcrintah Kabupaten bcrwenang mcnctapkan
Rcncana Pcrlindungan dan Pcngelolaan Lingkungan
Hid up (RPPLH).
(2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada :
a. inventarisasi lingkungan hidup tingkat ekoregion
yang telah ditetapkan oleh Pcmerintah;
b. RPPLH yang telah disusun olch Pemerintah Provinsi.
(3) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan inventarisasi data dan informasi
Lingkungan Hidup dalam bentuk geospatial dan non
spatial, dian ta ran ya:
a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
b. scbaran penduduk;
c. scbaran potensi sumber daya alam;
d. kcarifan lokal;
12
e. aspirasi masyarakat; dan
f. perubahan iklim.
(4) RPPLH Kabupaten memuat:
a. pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya
Alam yang didasarkan pada Daya Dukung, Daya
Tampung dan Karakteristik scrta fungsi ekosistem;
b. pcngcndalian, pemantauan scrta pendayagunaan
Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan Hidup
dalam upaya pelestarian Sumb<.:r Daya Alam;
c. upaya adaptasi dan mitigasi pada ckosistcn dan
usc1hc1 dan/ a tau kegiatan tcrhadap perubahan
iklim.
(5) RPPLH Kabupaten diatur dengan Peraturan Oaerah
lcntang RPPLH.
(6) RPPLH Kabupatcn menjadi dasar dalam penyusunan
dan dimuat dalam RPJP Kabupaten dan RPJM
Kabupalcn.
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 6 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB III - PERENCANAAN, Pasal 6 berbunyi:
(1) Dalam rangka pemanfaatan sumbcr daya alam di
Kabupaten guna mcnunjang pembangunan
bcrkclanjutan yang ben.vawasan lingkungan hidup,
Pcmcrintah Kabupaten bcrwenang mcnctapkan
Rcncana Pcrlindungan dan Pcngelolaan Lingkungan
Hid up (RPPLH).
(2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada :
a. inventarisasi lingkungan hidup tingkat ekoregion
yang telah ditetapkan oleh Pcmerintah;
b. RPPLH yang telah disusun olch Pemerintah Provinsi.
(3) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan inventarisasi data dan informasi
Lingkungan Hidup dalam bentuk geospatial dan non
spatial, dian ta ran ya:
a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
b. scbaran penduduk;
c. scbaran potensi sumber daya alam;
d. kcarifan lokal;
12
e. aspirasi masyarakat; dan
f. perubahan iklim.
(4) RPPLH Kabupaten memuat:
a. pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya
Alam yang didasarkan pada Daya Dukung, Daya
Tampung dan Karakteristik scrta fungsi ekosistem;
b. pcngcndalian, pemantauan scrta pendayagunaan
Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan Hidup
dalam upaya pelestarian Sumb<.:r Daya Alam;
c. upaya adaptasi dan mitigasi pada ckosistcn dan
usc1hc1 dan/ a tau kegiatan tcrhadap perubahan
iklim.
(5) RPPLH Kabupaten diatur dengan Peraturan Oaerah
lcntang RPPLH.
(6) RPPLH Kabupatcn menjadi dasar dalam penyusunan
dan dimuat dalam RPJP Kabupaten dan RPJM
Kabupalcn.
|
Apa substansi hukum dari Pasal 6 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB III - PERENCANAAN, Pasal 6, adalah:
(1) Dalam rangka pemanfaatan sumbcr daya alam di
Kabupaten guna mcnunjang pembangunan
bcrkclanjutan yang ben.vawasan lingkungan hidup,
Pcmcrintah Kabupaten bcrwenang mcnctapkan
Rcncana Pcrlindungan dan Pcngelolaan Lingkungan
Hid up (RPPLH).
(2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada :
a. inventarisasi lingkungan hidup tingkat ekoregion
yang telah ditetapkan oleh Pcmerintah;
b. RPPLH yang telah disusun olch Pemerintah Provinsi.
(3) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan inventarisasi data dan informasi
Lingkungan Hidup dalam bentuk geospatial dan non
spatial, dian ta ran ya:
a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
b. scbaran penduduk;
c. scbaran potensi sumber daya alam;
d. kcarifan lokal;
12
e. aspirasi masyarakat; dan
f. perubahan iklim.
(4) RPPLH Kabupaten memuat:
a. pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya
Alam yang didasarkan pada Daya Dukung, Daya
Tampung dan Karakteristik scrta fungsi ekosistem;
b. pcngcndalian, pemantauan scrta pendayagunaan
Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan Hidup
dalam upaya pelestarian Sumb<.:r Daya Alam;
c. upaya adaptasi dan mitigasi pada ckosistcn dan
usc1hc1 dan/ a tau kegiatan tcrhadap perubahan
iklim.
(5) RPPLH Kabupaten diatur dengan Peraturan Oaerah
lcntang RPPLH.
(6) RPPLH Kabupatcn menjadi dasar dalam penyusunan
dan dimuat dalam RPJP Kabupaten dan RPJM
Kabupalcn.
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 6 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB III - PERENCANAAN, Pasal 6 menjelaskan:
(1) Dalam rangka pemanfaatan sumbcr daya alam di
Kabupaten guna mcnunjang pembangunan
bcrkclanjutan yang ben.vawasan lingkungan hidup,
Pcmcrintah Kabupaten bcrwenang mcnctapkan
Rcncana Pcrlindungan dan Pcngelolaan Lingkungan
Hid up (RPPLH).
(2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada :
a. inventarisasi lingkungan hidup tingkat ekoregion
yang telah ditetapkan oleh Pcmerintah;
b. RPPLH yang telah disusun olch Pemerintah Provinsi.
(3) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan inventarisasi data dan informasi
Lingkungan Hidup dalam bentuk geospatial dan non
spatial, dian ta ran ya:
a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
b. scbaran penduduk;
c. scbaran potensi sumber daya alam;
d. kcarifan lokal;
12
e. aspirasi masyarakat; dan
f. perubahan iklim.
(4) RPPLH Kabupaten memuat:
a. pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya
Alam yang didasarkan pada Daya Dukung, Daya
Tampung dan Karakteristik scrta fungsi ekosistem;
b. pcngcndalian, pemantauan scrta pendayagunaan
Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan Hidup
dalam upaya pelestarian Sumb<.:r Daya Alam;
c. upaya adaptasi dan mitigasi pada ckosistcn dan
usc1hc1 dan/ a tau kegiatan tcrhadap perubahan
iklim.
(5) RPPLH Kabupaten diatur dengan Peraturan Oaerah
lcntang RPPLH.
(6) RPPLH Kabupatcn menjadi dasar dalam penyusunan
dan dimuat dalam RPJP Kabupaten dan RPJM
Kabupalcn.
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 pada Pasal 7?
|
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 7 menyebutkan bahwa:
(1) Pemanfoatcin sumber daya alam diselenggarakan
berdasarkan RPPLH Kabupaten.
(2) Dalam ha! RPPLH Kabupaten sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1) belum disusun, pemanfaatan sumber
daya alam dilaksanakan bcrdasarkan daya dukung
dan daya lampung lingkungan hid up dan/ a tau
karaktcristik dan fungsi lingkungan dcngan
mcm p<.:rha tikan:
a. kcbcrlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
b. kcbcrlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
c. kcsclamatan, mutu hidup, dan kcscjahtcraan
masyarakat.
BABV
PENGENDALIAN
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 Pasal 7?
|
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 7 mengatur sebagai berikut:
(1) Pemanfoatcin sumber daya alam diselenggarakan
berdasarkan RPPLH Kabupaten.
(2) Dalam ha! RPPLH Kabupaten sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1) belum disusun, pemanfaatan sumber
daya alam dilaksanakan bcrdasarkan daya dukung
dan daya lampung lingkungan hid up dan/ a tau
karaktcristik dan fungsi lingkungan dcngan
mcm p<.:rha tikan:
a. kcbcrlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
b. kcbcrlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
c. kcsclamatan, mutu hidup, dan kcscjahtcraan
masyarakat.
BABV
PENGENDALIAN
|
Apa bunyi lengkap Pasal 7 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 7 dinyatakan:
(1) Pemanfoatcin sumber daya alam diselenggarakan
berdasarkan RPPLH Kabupaten.
(2) Dalam ha! RPPLH Kabupaten sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1) belum disusun, pemanfaatan sumber
daya alam dilaksanakan bcrdasarkan daya dukung
dan daya lampung lingkungan hid up dan/ a tau
karaktcristik dan fungsi lingkungan dcngan
mcm p<.:rha tikan:
a. kcbcrlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
b. kcbcrlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
c. kcsclamatan, mutu hidup, dan kcscjahtcraan
masyarakat.
BABV
PENGENDALIAN
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 7 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, ketentuan pada BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 7 berbunyi:
(1) Pemanfoatcin sumber daya alam diselenggarakan
berdasarkan RPPLH Kabupaten.
(2) Dalam ha! RPPLH Kabupaten sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1) belum disusun, pemanfaatan sumber
daya alam dilaksanakan bcrdasarkan daya dukung
dan daya lampung lingkungan hid up dan/ a tau
karaktcristik dan fungsi lingkungan dcngan
mcm p<.:rha tikan:
a. kcbcrlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
b. kcbcrlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
c. kcsclamatan, mutu hidup, dan kcscjahtcraan
masyarakat.
BABV
PENGENDALIAN
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 7 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 7 menetapkan:
(1) Pemanfoatcin sumber daya alam diselenggarakan
berdasarkan RPPLH Kabupaten.
(2) Dalam ha! RPPLH Kabupaten sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1) belum disusun, pemanfaatan sumber
daya alam dilaksanakan bcrdasarkan daya dukung
dan daya lampung lingkungan hid up dan/ a tau
karaktcristik dan fungsi lingkungan dcngan
mcm p<.:rha tikan:
a. kcbcrlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
b. kcbcrlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
c. kcsclamatan, mutu hidup, dan kcscjahtcraan
masyarakat.
BABV
PENGENDALIAN
|
Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014, apa isi dari Pasal 7?
|
Pasal Pasal 7 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB IV - PEMANFAATAN, menyatakan:
(1) Pemanfoatcin sumber daya alam diselenggarakan
berdasarkan RPPLH Kabupaten.
(2) Dalam ha! RPPLH Kabupaten sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1) belum disusun, pemanfaatan sumber
daya alam dilaksanakan bcrdasarkan daya dukung
dan daya lampung lingkungan hid up dan/ a tau
karaktcristik dan fungsi lingkungan dcngan
mcm p<.:rha tikan:
a. kcbcrlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
b. kcbcrlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
c. kcsclamatan, mutu hidup, dan kcscjahtcraan
masyarakat.
BABV
PENGENDALIAN
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 7 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 7, memuat:
(1) Pemanfoatcin sumber daya alam diselenggarakan
berdasarkan RPPLH Kabupaten.
(2) Dalam ha! RPPLH Kabupaten sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1) belum disusun, pemanfaatan sumber
daya alam dilaksanakan bcrdasarkan daya dukung
dan daya lampung lingkungan hid up dan/ a tau
karaktcristik dan fungsi lingkungan dcngan
mcm p<.:rha tikan:
a. kcbcrlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
b. kcbcrlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
c. kcsclamatan, mutu hidup, dan kcscjahtcraan
masyarakat.
BABV
PENGENDALIAN
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 7 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 7 berbunyi:
(1) Pemanfoatcin sumber daya alam diselenggarakan
berdasarkan RPPLH Kabupaten.
(2) Dalam ha! RPPLH Kabupaten sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1) belum disusun, pemanfaatan sumber
daya alam dilaksanakan bcrdasarkan daya dukung
dan daya lampung lingkungan hid up dan/ a tau
karaktcristik dan fungsi lingkungan dcngan
mcm p<.:rha tikan:
a. kcbcrlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
b. kcbcrlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
c. kcsclamatan, mutu hidup, dan kcscjahtcraan
masyarakat.
BABV
PENGENDALIAN
|
Apa substansi hukum dari Pasal 7 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 7, adalah:
(1) Pemanfoatcin sumber daya alam diselenggarakan
berdasarkan RPPLH Kabupaten.
(2) Dalam ha! RPPLH Kabupaten sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1) belum disusun, pemanfaatan sumber
daya alam dilaksanakan bcrdasarkan daya dukung
dan daya lampung lingkungan hid up dan/ a tau
karaktcristik dan fungsi lingkungan dcngan
mcm p<.:rha tikan:
a. kcbcrlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
b. kcbcrlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
c. kcsclamatan, mutu hidup, dan kcscjahtcraan
masyarakat.
BABV
PENGENDALIAN
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 7 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 7 menjelaskan:
(1) Pemanfoatcin sumber daya alam diselenggarakan
berdasarkan RPPLH Kabupaten.
(2) Dalam ha! RPPLH Kabupaten sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1) belum disusun, pemanfaatan sumber
daya alam dilaksanakan bcrdasarkan daya dukung
dan daya lampung lingkungan hid up dan/ a tau
karaktcristik dan fungsi lingkungan dcngan
mcm p<.:rha tikan:
a. kcbcrlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
b. kcbcrlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
c. kcsclamatan, mutu hidup, dan kcscjahtcraan
masyarakat.
BABV
PENGENDALIAN
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 pada Pasal 8?
|
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 8 menyebutkan bahwa:
( 1) Pcngcndalian pencemaran dan/ a tau kerusakan
lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka
pelestarian fungsi lingkungan hidup.
(2) Pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. pcncegahan;
b. pcnanggulangan; dan
13
c. pemulihan.
(3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk melakukan
pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan pada
media lingkungan hidup dan ekosistem dalam wilayah
Kabupatcn.
(4) Setiap ornng dan/atau pcnanggungjawab usaha
dan/atau kegiatan berkcwajiban untuk melakukan
pengendalian pcnccmc1ran dan/ atau kerusakan
lingkungan hidup yang ditimbulkan dari usaha
dan/atau kcgiatan yang dilakukan.
(5) Pemerintah Kabupatcn bcrkewajiban melakukan
pcngawc1san, cvaluasi dan pembinaan kcpada sctiap
kegialan dan/ a tau usaha dalam usaha pcngendalian
pencemaran dan/ atau kcrusakan lingkungan hid up.
(6) Pcngcndalian pencemaran dan/ atau kerusakan
lingkungan hidup dilakukan pada media lingkungan
hidup scrla ekosistem, dianlaranya:
a. pcngcndalian pencemaran air,
b. pengcndalian pencemaran udara;
c. pengendalian pencemaran oleh limbah 83;
d. pengendalian pencemaran dan / a tau kerusakan
pesisir dan laut;
e. pengcndalian pencemaran dan/ a tau kerusakan
lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan/ atau
lahan;
f. pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan
lingkungan akibat kegiatcln pertambangan;
g. pcngcndalian penccmaran dan/ atau kerusakan
tanah untuk kegiatan produksi biomassa; dan
h. penanggulangan pcnccmaran dan
lingkungan akibat pcrubahan iklim.
Bagian Kesatu
Pencegahan Pencemaran Air
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 Pasal 8?
|
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 8 mengatur sebagai berikut:
( 1) Pcngcndalian pencemaran dan/ a tau kerusakan
lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka
pelestarian fungsi lingkungan hidup.
(2) Pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. pcncegahan;
b. pcnanggulangan; dan
13
c. pemulihan.
(3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk melakukan
pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan pada
media lingkungan hidup dan ekosistem dalam wilayah
Kabupatcn.
(4) Setiap ornng dan/atau pcnanggungjawab usaha
dan/atau kegiatan berkcwajiban untuk melakukan
pengendalian pcnccmc1ran dan/ atau kerusakan
lingkungan hidup yang ditimbulkan dari usaha
dan/atau kcgiatan yang dilakukan.
(5) Pemerintah Kabupatcn bcrkewajiban melakukan
pcngawc1san, cvaluasi dan pembinaan kcpada sctiap
kegialan dan/ a tau usaha dalam usaha pcngendalian
pencemaran dan/ atau kcrusakan lingkungan hid up.
(6) Pcngcndalian pencemaran dan/ atau kerusakan
lingkungan hidup dilakukan pada media lingkungan
hidup scrla ekosistem, dianlaranya:
a. pcngcndalian pencemaran air,
b. pengcndalian pencemaran udara;
c. pengendalian pencemaran oleh limbah 83;
d. pengendalian pencemaran dan / a tau kerusakan
pesisir dan laut;
e. pengcndalian pencemaran dan/ a tau kerusakan
lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan/ atau
lahan;
f. pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan
lingkungan akibat kegiatcln pertambangan;
g. pcngcndalian penccmaran dan/ atau kerusakan
tanah untuk kegiatan produksi biomassa; dan
h. penanggulangan pcnccmaran dan
lingkungan akibat pcrubahan iklim.
Bagian Kesatu
Pencegahan Pencemaran Air
|
Apa bunyi lengkap Pasal 8 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 8 dinyatakan:
( 1) Pcngcndalian pencemaran dan/ a tau kerusakan
lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka
pelestarian fungsi lingkungan hidup.
(2) Pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. pcncegahan;
b. pcnanggulangan; dan
13
c. pemulihan.
(3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk melakukan
pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan pada
media lingkungan hidup dan ekosistem dalam wilayah
Kabupatcn.
(4) Setiap ornng dan/atau pcnanggungjawab usaha
dan/atau kegiatan berkcwajiban untuk melakukan
pengendalian pcnccmc1ran dan/ atau kerusakan
lingkungan hidup yang ditimbulkan dari usaha
dan/atau kcgiatan yang dilakukan.
(5) Pemerintah Kabupatcn bcrkewajiban melakukan
pcngawc1san, cvaluasi dan pembinaan kcpada sctiap
kegialan dan/ a tau usaha dalam usaha pcngendalian
pencemaran dan/ atau kcrusakan lingkungan hid up.
(6) Pcngcndalian pencemaran dan/ atau kerusakan
lingkungan hidup dilakukan pada media lingkungan
hidup scrla ekosistem, dianlaranya:
a. pcngcndalian pencemaran air,
b. pengcndalian pencemaran udara;
c. pengendalian pencemaran oleh limbah 83;
d. pengendalian pencemaran dan / a tau kerusakan
pesisir dan laut;
e. pengcndalian pencemaran dan/ a tau kerusakan
lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan/ atau
lahan;
f. pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan
lingkungan akibat kegiatcln pertambangan;
g. pcngcndalian penccmaran dan/ atau kerusakan
tanah untuk kegiatan produksi biomassa; dan
h. penanggulangan pcnccmaran dan
lingkungan akibat pcrubahan iklim.
Bagian Kesatu
Pencegahan Pencemaran Air
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 8 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, ketentuan pada BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 8 berbunyi:
( 1) Pcngcndalian pencemaran dan/ a tau kerusakan
lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka
pelestarian fungsi lingkungan hidup.
(2) Pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. pcncegahan;
b. pcnanggulangan; dan
13
c. pemulihan.
(3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk melakukan
pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan pada
media lingkungan hidup dan ekosistem dalam wilayah
Kabupatcn.
(4) Setiap ornng dan/atau pcnanggungjawab usaha
dan/atau kegiatan berkcwajiban untuk melakukan
pengendalian pcnccmc1ran dan/ atau kerusakan
lingkungan hidup yang ditimbulkan dari usaha
dan/atau kcgiatan yang dilakukan.
(5) Pemerintah Kabupatcn bcrkewajiban melakukan
pcngawc1san, cvaluasi dan pembinaan kcpada sctiap
kegialan dan/ a tau usaha dalam usaha pcngendalian
pencemaran dan/ atau kcrusakan lingkungan hid up.
(6) Pcngcndalian pencemaran dan/ atau kerusakan
lingkungan hidup dilakukan pada media lingkungan
hidup scrla ekosistem, dianlaranya:
a. pcngcndalian pencemaran air,
b. pengcndalian pencemaran udara;
c. pengendalian pencemaran oleh limbah 83;
d. pengendalian pencemaran dan / a tau kerusakan
pesisir dan laut;
e. pengcndalian pencemaran dan/ a tau kerusakan
lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan/ atau
lahan;
f. pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan
lingkungan akibat kegiatcln pertambangan;
g. pcngcndalian penccmaran dan/ atau kerusakan
tanah untuk kegiatan produksi biomassa; dan
h. penanggulangan pcnccmaran dan
lingkungan akibat pcrubahan iklim.
Bagian Kesatu
Pencegahan Pencemaran Air
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 8 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 8 menetapkan:
( 1) Pcngcndalian pencemaran dan/ a tau kerusakan
lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka
pelestarian fungsi lingkungan hidup.
(2) Pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. pcncegahan;
b. pcnanggulangan; dan
13
c. pemulihan.
(3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk melakukan
pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan pada
media lingkungan hidup dan ekosistem dalam wilayah
Kabupatcn.
(4) Setiap ornng dan/atau pcnanggungjawab usaha
dan/atau kegiatan berkcwajiban untuk melakukan
pengendalian pcnccmc1ran dan/ atau kerusakan
lingkungan hidup yang ditimbulkan dari usaha
dan/atau kcgiatan yang dilakukan.
(5) Pemerintah Kabupatcn bcrkewajiban melakukan
pcngawc1san, cvaluasi dan pembinaan kcpada sctiap
kegialan dan/ a tau usaha dalam usaha pcngendalian
pencemaran dan/ atau kcrusakan lingkungan hid up.
(6) Pcngcndalian pencemaran dan/ atau kerusakan
lingkungan hidup dilakukan pada media lingkungan
hidup scrla ekosistem, dianlaranya:
a. pcngcndalian pencemaran air,
b. pengcndalian pencemaran udara;
c. pengendalian pencemaran oleh limbah 83;
d. pengendalian pencemaran dan / a tau kerusakan
pesisir dan laut;
e. pengcndalian pencemaran dan/ a tau kerusakan
lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan/ atau
lahan;
f. pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan
lingkungan akibat kegiatcln pertambangan;
g. pcngcndalian penccmaran dan/ atau kerusakan
tanah untuk kegiatan produksi biomassa; dan
h. penanggulangan pcnccmaran dan
lingkungan akibat pcrubahan iklim.
Bagian Kesatu
Pencegahan Pencemaran Air
|
Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014, apa isi dari Pasal 8?
|
Pasal Pasal 8 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB IV - PEMANFAATAN, menyatakan:
( 1) Pcngcndalian pencemaran dan/ a tau kerusakan
lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka
pelestarian fungsi lingkungan hidup.
(2) Pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. pcncegahan;
b. pcnanggulangan; dan
13
c. pemulihan.
(3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk melakukan
pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan pada
media lingkungan hidup dan ekosistem dalam wilayah
Kabupatcn.
(4) Setiap ornng dan/atau pcnanggungjawab usaha
dan/atau kegiatan berkcwajiban untuk melakukan
pengendalian pcnccmc1ran dan/ atau kerusakan
lingkungan hidup yang ditimbulkan dari usaha
dan/atau kcgiatan yang dilakukan.
(5) Pemerintah Kabupatcn bcrkewajiban melakukan
pcngawc1san, cvaluasi dan pembinaan kcpada sctiap
kegialan dan/ a tau usaha dalam usaha pcngendalian
pencemaran dan/ atau kcrusakan lingkungan hid up.
(6) Pcngcndalian pencemaran dan/ atau kerusakan
lingkungan hidup dilakukan pada media lingkungan
hidup scrla ekosistem, dianlaranya:
a. pcngcndalian pencemaran air,
b. pengcndalian pencemaran udara;
c. pengendalian pencemaran oleh limbah 83;
d. pengendalian pencemaran dan / a tau kerusakan
pesisir dan laut;
e. pengcndalian pencemaran dan/ a tau kerusakan
lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan/ atau
lahan;
f. pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan
lingkungan akibat kegiatcln pertambangan;
g. pcngcndalian penccmaran dan/ atau kerusakan
tanah untuk kegiatan produksi biomassa; dan
h. penanggulangan pcnccmaran dan
lingkungan akibat pcrubahan iklim.
Bagian Kesatu
Pencegahan Pencemaran Air
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 8 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 8, memuat:
( 1) Pcngcndalian pencemaran dan/ a tau kerusakan
lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka
pelestarian fungsi lingkungan hidup.
(2) Pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. pcncegahan;
b. pcnanggulangan; dan
13
c. pemulihan.
(3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk melakukan
pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan pada
media lingkungan hidup dan ekosistem dalam wilayah
Kabupatcn.
(4) Setiap ornng dan/atau pcnanggungjawab usaha
dan/atau kegiatan berkcwajiban untuk melakukan
pengendalian pcnccmc1ran dan/ atau kerusakan
lingkungan hidup yang ditimbulkan dari usaha
dan/atau kcgiatan yang dilakukan.
(5) Pemerintah Kabupatcn bcrkewajiban melakukan
pcngawc1san, cvaluasi dan pembinaan kcpada sctiap
kegialan dan/ a tau usaha dalam usaha pcngendalian
pencemaran dan/ atau kcrusakan lingkungan hid up.
(6) Pcngcndalian pencemaran dan/ atau kerusakan
lingkungan hidup dilakukan pada media lingkungan
hidup scrla ekosistem, dianlaranya:
a. pcngcndalian pencemaran air,
b. pengcndalian pencemaran udara;
c. pengendalian pencemaran oleh limbah 83;
d. pengendalian pencemaran dan / a tau kerusakan
pesisir dan laut;
e. pengcndalian pencemaran dan/ a tau kerusakan
lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan/ atau
lahan;
f. pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan
lingkungan akibat kegiatcln pertambangan;
g. pcngcndalian penccmaran dan/ atau kerusakan
tanah untuk kegiatan produksi biomassa; dan
h. penanggulangan pcnccmaran dan
lingkungan akibat pcrubahan iklim.
Bagian Kesatu
Pencegahan Pencemaran Air
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 8 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 8 berbunyi:
( 1) Pcngcndalian pencemaran dan/ a tau kerusakan
lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka
pelestarian fungsi lingkungan hidup.
(2) Pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. pcncegahan;
b. pcnanggulangan; dan
13
c. pemulihan.
(3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk melakukan
pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan pada
media lingkungan hidup dan ekosistem dalam wilayah
Kabupatcn.
(4) Setiap ornng dan/atau pcnanggungjawab usaha
dan/atau kegiatan berkcwajiban untuk melakukan
pengendalian pcnccmc1ran dan/ atau kerusakan
lingkungan hidup yang ditimbulkan dari usaha
dan/atau kcgiatan yang dilakukan.
(5) Pemerintah Kabupatcn bcrkewajiban melakukan
pcngawc1san, cvaluasi dan pembinaan kcpada sctiap
kegialan dan/ a tau usaha dalam usaha pcngendalian
pencemaran dan/ atau kcrusakan lingkungan hid up.
(6) Pcngcndalian pencemaran dan/ atau kerusakan
lingkungan hidup dilakukan pada media lingkungan
hidup scrla ekosistem, dianlaranya:
a. pcngcndalian pencemaran air,
b. pengcndalian pencemaran udara;
c. pengendalian pencemaran oleh limbah 83;
d. pengendalian pencemaran dan / a tau kerusakan
pesisir dan laut;
e. pengcndalian pencemaran dan/ a tau kerusakan
lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan/ atau
lahan;
f. pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan
lingkungan akibat kegiatcln pertambangan;
g. pcngcndalian penccmaran dan/ atau kerusakan
tanah untuk kegiatan produksi biomassa; dan
h. penanggulangan pcnccmaran dan
lingkungan akibat pcrubahan iklim.
Bagian Kesatu
Pencegahan Pencemaran Air
|
Apa substansi hukum dari Pasal 8 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 8, adalah:
( 1) Pcngcndalian pencemaran dan/ a tau kerusakan
lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka
pelestarian fungsi lingkungan hidup.
(2) Pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. pcncegahan;
b. pcnanggulangan; dan
13
c. pemulihan.
(3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk melakukan
pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan pada
media lingkungan hidup dan ekosistem dalam wilayah
Kabupatcn.
(4) Setiap ornng dan/atau pcnanggungjawab usaha
dan/atau kegiatan berkcwajiban untuk melakukan
pengendalian pcnccmc1ran dan/ atau kerusakan
lingkungan hidup yang ditimbulkan dari usaha
dan/atau kcgiatan yang dilakukan.
(5) Pemerintah Kabupatcn bcrkewajiban melakukan
pcngawc1san, cvaluasi dan pembinaan kcpada sctiap
kegialan dan/ a tau usaha dalam usaha pcngendalian
pencemaran dan/ atau kcrusakan lingkungan hid up.
(6) Pcngcndalian pencemaran dan/ atau kerusakan
lingkungan hidup dilakukan pada media lingkungan
hidup scrla ekosistem, dianlaranya:
a. pcngcndalian pencemaran air,
b. pengcndalian pencemaran udara;
c. pengendalian pencemaran oleh limbah 83;
d. pengendalian pencemaran dan / a tau kerusakan
pesisir dan laut;
e. pengcndalian pencemaran dan/ a tau kerusakan
lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan/ atau
lahan;
f. pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan
lingkungan akibat kegiatcln pertambangan;
g. pcngcndalian penccmaran dan/ atau kerusakan
tanah untuk kegiatan produksi biomassa; dan
h. penanggulangan pcnccmaran dan
lingkungan akibat pcrubahan iklim.
Bagian Kesatu
Pencegahan Pencemaran Air
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 8 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 8 menjelaskan:
( 1) Pcngcndalian pencemaran dan/ a tau kerusakan
lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka
pelestarian fungsi lingkungan hidup.
(2) Pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. pcncegahan;
b. pcnanggulangan; dan
13
c. pemulihan.
(3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk melakukan
pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan pada
media lingkungan hidup dan ekosistem dalam wilayah
Kabupatcn.
(4) Setiap ornng dan/atau pcnanggungjawab usaha
dan/atau kegiatan berkcwajiban untuk melakukan
pengendalian pcnccmc1ran dan/ atau kerusakan
lingkungan hidup yang ditimbulkan dari usaha
dan/atau kcgiatan yang dilakukan.
(5) Pemerintah Kabupatcn bcrkewajiban melakukan
pcngawc1san, cvaluasi dan pembinaan kcpada sctiap
kegialan dan/ a tau usaha dalam usaha pcngendalian
pencemaran dan/ atau kcrusakan lingkungan hid up.
(6) Pcngcndalian pencemaran dan/ atau kerusakan
lingkungan hidup dilakukan pada media lingkungan
hidup scrla ekosistem, dianlaranya:
a. pcngcndalian pencemaran air,
b. pengcndalian pencemaran udara;
c. pengendalian pencemaran oleh limbah 83;
d. pengendalian pencemaran dan / a tau kerusakan
pesisir dan laut;
e. pengcndalian pencemaran dan/ a tau kerusakan
lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan/ atau
lahan;
f. pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan
lingkungan akibat kegiatcln pertambangan;
g. pcngcndalian penccmaran dan/ atau kerusakan
tanah untuk kegiatan produksi biomassa; dan
h. penanggulangan pcnccmaran dan
lingkungan akibat pcrubahan iklim.
Bagian Kesatu
Pencegahan Pencemaran Air
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 pada Pasal 9?
|
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 9 menyebutkan bahwa:
kerusakan
Pemerintah Kabupalcn melakukan inventarisasi
sumber pcnccmar air sebagai acuan dalam melakukan
identifikasi sumbcr pcncemar air di wilayah
Kabupalcn.
Pemerinlah Kabupaten melaksanakan dan/atau dapat
menetapkan kelas air dan baku mutu kelas air yang
berada di \vilayah Kabupaten yang didasarkan pada
hasil pengkajian, sesua1 ketentuan peraturan
perundan g-u ndangan.
Pemcrintah Kabupaten mclaksanakan baku mutu air
limbah yang telah ditetapkan.
14
Pemerintah Kabupaten menetapkan daya tampung
beban pencemaran air pada sumber air yang menjadi
kev,/enangan Kabupaten, yang didasarkan pada:
kondisi hidrologi dan morfologi sumber air termasuk
status mutu dan/atau status trofik sumber air yang
ditetapkan daya tampung beban pcnccmarannya;
baku mutu air untuk sungai dan muara;
baku mutu air serta kriteria status trofik air untuk
situ, danau, dan waduk; dan
beban pencemaran pada masing-masing sumber
penccmar air.
(S) Pemerintah Kabupatcn melakukan pemantauan
kualitas air sumber air dan pemantauan kualitas dari
air limbah dari sumbcr pencemar sebelum dibuang ke
lingkungan.
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 Pasal 9?
|
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 9 mengatur sebagai berikut:
kerusakan
Pemerintah Kabupalcn melakukan inventarisasi
sumber pcnccmar air sebagai acuan dalam melakukan
identifikasi sumbcr pcncemar air di wilayah
Kabupalcn.
Pemerinlah Kabupaten melaksanakan dan/atau dapat
menetapkan kelas air dan baku mutu kelas air yang
berada di \vilayah Kabupaten yang didasarkan pada
hasil pengkajian, sesua1 ketentuan peraturan
perundan g-u ndangan.
Pemcrintah Kabupaten mclaksanakan baku mutu air
limbah yang telah ditetapkan.
14
Pemerintah Kabupaten menetapkan daya tampung
beban pencemaran air pada sumber air yang menjadi
kev,/enangan Kabupaten, yang didasarkan pada:
kondisi hidrologi dan morfologi sumber air termasuk
status mutu dan/atau status trofik sumber air yang
ditetapkan daya tampung beban pcnccmarannya;
baku mutu air untuk sungai dan muara;
baku mutu air serta kriteria status trofik air untuk
situ, danau, dan waduk; dan
beban pencemaran pada masing-masing sumber
penccmar air.
(S) Pemerintah Kabupatcn melakukan pemantauan
kualitas air sumber air dan pemantauan kualitas dari
air limbah dari sumbcr pencemar sebelum dibuang ke
lingkungan.
|
Apa bunyi lengkap Pasal 9 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 9 dinyatakan:
kerusakan
Pemerintah Kabupalcn melakukan inventarisasi
sumber pcnccmar air sebagai acuan dalam melakukan
identifikasi sumbcr pcncemar air di wilayah
Kabupalcn.
Pemerinlah Kabupaten melaksanakan dan/atau dapat
menetapkan kelas air dan baku mutu kelas air yang
berada di \vilayah Kabupaten yang didasarkan pada
hasil pengkajian, sesua1 ketentuan peraturan
perundan g-u ndangan.
Pemcrintah Kabupaten mclaksanakan baku mutu air
limbah yang telah ditetapkan.
14
Pemerintah Kabupaten menetapkan daya tampung
beban pencemaran air pada sumber air yang menjadi
kev,/enangan Kabupaten, yang didasarkan pada:
kondisi hidrologi dan morfologi sumber air termasuk
status mutu dan/atau status trofik sumber air yang
ditetapkan daya tampung beban pcnccmarannya;
baku mutu air untuk sungai dan muara;
baku mutu air serta kriteria status trofik air untuk
situ, danau, dan waduk; dan
beban pencemaran pada masing-masing sumber
penccmar air.
(S) Pemerintah Kabupatcn melakukan pemantauan
kualitas air sumber air dan pemantauan kualitas dari
air limbah dari sumbcr pencemar sebelum dibuang ke
lingkungan.
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 9 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, ketentuan pada BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 9 berbunyi:
kerusakan
Pemerintah Kabupalcn melakukan inventarisasi
sumber pcnccmar air sebagai acuan dalam melakukan
identifikasi sumbcr pcncemar air di wilayah
Kabupalcn.
Pemerinlah Kabupaten melaksanakan dan/atau dapat
menetapkan kelas air dan baku mutu kelas air yang
berada di \vilayah Kabupaten yang didasarkan pada
hasil pengkajian, sesua1 ketentuan peraturan
perundan g-u ndangan.
Pemcrintah Kabupaten mclaksanakan baku mutu air
limbah yang telah ditetapkan.
14
Pemerintah Kabupaten menetapkan daya tampung
beban pencemaran air pada sumber air yang menjadi
kev,/enangan Kabupaten, yang didasarkan pada:
kondisi hidrologi dan morfologi sumber air termasuk
status mutu dan/atau status trofik sumber air yang
ditetapkan daya tampung beban pcnccmarannya;
baku mutu air untuk sungai dan muara;
baku mutu air serta kriteria status trofik air untuk
situ, danau, dan waduk; dan
beban pencemaran pada masing-masing sumber
penccmar air.
(S) Pemerintah Kabupatcn melakukan pemantauan
kualitas air sumber air dan pemantauan kualitas dari
air limbah dari sumbcr pencemar sebelum dibuang ke
lingkungan.
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 9 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 9 menetapkan:
kerusakan
Pemerintah Kabupalcn melakukan inventarisasi
sumber pcnccmar air sebagai acuan dalam melakukan
identifikasi sumbcr pcncemar air di wilayah
Kabupalcn.
Pemerinlah Kabupaten melaksanakan dan/atau dapat
menetapkan kelas air dan baku mutu kelas air yang
berada di \vilayah Kabupaten yang didasarkan pada
hasil pengkajian, sesua1 ketentuan peraturan
perundan g-u ndangan.
Pemcrintah Kabupaten mclaksanakan baku mutu air
limbah yang telah ditetapkan.
14
Pemerintah Kabupaten menetapkan daya tampung
beban pencemaran air pada sumber air yang menjadi
kev,/enangan Kabupaten, yang didasarkan pada:
kondisi hidrologi dan morfologi sumber air termasuk
status mutu dan/atau status trofik sumber air yang
ditetapkan daya tampung beban pcnccmarannya;
baku mutu air untuk sungai dan muara;
baku mutu air serta kriteria status trofik air untuk
situ, danau, dan waduk; dan
beban pencemaran pada masing-masing sumber
penccmar air.
(S) Pemerintah Kabupatcn melakukan pemantauan
kualitas air sumber air dan pemantauan kualitas dari
air limbah dari sumbcr pencemar sebelum dibuang ke
lingkungan.
|
Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014, apa isi dari Pasal 9?
|
Pasal Pasal 9 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB IV - PEMANFAATAN, menyatakan:
kerusakan
Pemerintah Kabupalcn melakukan inventarisasi
sumber pcnccmar air sebagai acuan dalam melakukan
identifikasi sumbcr pcncemar air di wilayah
Kabupalcn.
Pemerinlah Kabupaten melaksanakan dan/atau dapat
menetapkan kelas air dan baku mutu kelas air yang
berada di \vilayah Kabupaten yang didasarkan pada
hasil pengkajian, sesua1 ketentuan peraturan
perundan g-u ndangan.
Pemcrintah Kabupaten mclaksanakan baku mutu air
limbah yang telah ditetapkan.
14
Pemerintah Kabupaten menetapkan daya tampung
beban pencemaran air pada sumber air yang menjadi
kev,/enangan Kabupaten, yang didasarkan pada:
kondisi hidrologi dan morfologi sumber air termasuk
status mutu dan/atau status trofik sumber air yang
ditetapkan daya tampung beban pcnccmarannya;
baku mutu air untuk sungai dan muara;
baku mutu air serta kriteria status trofik air untuk
situ, danau, dan waduk; dan
beban pencemaran pada masing-masing sumber
penccmar air.
(S) Pemerintah Kabupatcn melakukan pemantauan
kualitas air sumber air dan pemantauan kualitas dari
air limbah dari sumbcr pencemar sebelum dibuang ke
lingkungan.
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 9 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 9, memuat:
kerusakan
Pemerintah Kabupalcn melakukan inventarisasi
sumber pcnccmar air sebagai acuan dalam melakukan
identifikasi sumbcr pcncemar air di wilayah
Kabupalcn.
Pemerinlah Kabupaten melaksanakan dan/atau dapat
menetapkan kelas air dan baku mutu kelas air yang
berada di \vilayah Kabupaten yang didasarkan pada
hasil pengkajian, sesua1 ketentuan peraturan
perundan g-u ndangan.
Pemcrintah Kabupaten mclaksanakan baku mutu air
limbah yang telah ditetapkan.
14
Pemerintah Kabupaten menetapkan daya tampung
beban pencemaran air pada sumber air yang menjadi
kev,/enangan Kabupaten, yang didasarkan pada:
kondisi hidrologi dan morfologi sumber air termasuk
status mutu dan/atau status trofik sumber air yang
ditetapkan daya tampung beban pcnccmarannya;
baku mutu air untuk sungai dan muara;
baku mutu air serta kriteria status trofik air untuk
situ, danau, dan waduk; dan
beban pencemaran pada masing-masing sumber
penccmar air.
(S) Pemerintah Kabupatcn melakukan pemantauan
kualitas air sumber air dan pemantauan kualitas dari
air limbah dari sumbcr pencemar sebelum dibuang ke
lingkungan.
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 9 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 9 berbunyi:
kerusakan
Pemerintah Kabupalcn melakukan inventarisasi
sumber pcnccmar air sebagai acuan dalam melakukan
identifikasi sumbcr pcncemar air di wilayah
Kabupalcn.
Pemerinlah Kabupaten melaksanakan dan/atau dapat
menetapkan kelas air dan baku mutu kelas air yang
berada di \vilayah Kabupaten yang didasarkan pada
hasil pengkajian, sesua1 ketentuan peraturan
perundan g-u ndangan.
Pemcrintah Kabupaten mclaksanakan baku mutu air
limbah yang telah ditetapkan.
14
Pemerintah Kabupaten menetapkan daya tampung
beban pencemaran air pada sumber air yang menjadi
kev,/enangan Kabupaten, yang didasarkan pada:
kondisi hidrologi dan morfologi sumber air termasuk
status mutu dan/atau status trofik sumber air yang
ditetapkan daya tampung beban pcnccmarannya;
baku mutu air untuk sungai dan muara;
baku mutu air serta kriteria status trofik air untuk
situ, danau, dan waduk; dan
beban pencemaran pada masing-masing sumber
penccmar air.
(S) Pemerintah Kabupatcn melakukan pemantauan
kualitas air sumber air dan pemantauan kualitas dari
air limbah dari sumbcr pencemar sebelum dibuang ke
lingkungan.
|
Apa substansi hukum dari Pasal 9 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 9, adalah:
kerusakan
Pemerintah Kabupalcn melakukan inventarisasi
sumber pcnccmar air sebagai acuan dalam melakukan
identifikasi sumbcr pcncemar air di wilayah
Kabupalcn.
Pemerinlah Kabupaten melaksanakan dan/atau dapat
menetapkan kelas air dan baku mutu kelas air yang
berada di \vilayah Kabupaten yang didasarkan pada
hasil pengkajian, sesua1 ketentuan peraturan
perundan g-u ndangan.
Pemcrintah Kabupaten mclaksanakan baku mutu air
limbah yang telah ditetapkan.
14
Pemerintah Kabupaten menetapkan daya tampung
beban pencemaran air pada sumber air yang menjadi
kev,/enangan Kabupaten, yang didasarkan pada:
kondisi hidrologi dan morfologi sumber air termasuk
status mutu dan/atau status trofik sumber air yang
ditetapkan daya tampung beban pcnccmarannya;
baku mutu air untuk sungai dan muara;
baku mutu air serta kriteria status trofik air untuk
situ, danau, dan waduk; dan
beban pencemaran pada masing-masing sumber
penccmar air.
(S) Pemerintah Kabupatcn melakukan pemantauan
kualitas air sumber air dan pemantauan kualitas dari
air limbah dari sumbcr pencemar sebelum dibuang ke
lingkungan.
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 9 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 9 menjelaskan:
kerusakan
Pemerintah Kabupalcn melakukan inventarisasi
sumber pcnccmar air sebagai acuan dalam melakukan
identifikasi sumbcr pcncemar air di wilayah
Kabupalcn.
Pemerinlah Kabupaten melaksanakan dan/atau dapat
menetapkan kelas air dan baku mutu kelas air yang
berada di \vilayah Kabupaten yang didasarkan pada
hasil pengkajian, sesua1 ketentuan peraturan
perundan g-u ndangan.
Pemcrintah Kabupaten mclaksanakan baku mutu air
limbah yang telah ditetapkan.
14
Pemerintah Kabupaten menetapkan daya tampung
beban pencemaran air pada sumber air yang menjadi
kev,/enangan Kabupaten, yang didasarkan pada:
kondisi hidrologi dan morfologi sumber air termasuk
status mutu dan/atau status trofik sumber air yang
ditetapkan daya tampung beban pcnccmarannya;
baku mutu air untuk sungai dan muara;
baku mutu air serta kriteria status trofik air untuk
situ, danau, dan waduk; dan
beban pencemaran pada masing-masing sumber
penccmar air.
(S) Pemerintah Kabupatcn melakukan pemantauan
kualitas air sumber air dan pemantauan kualitas dari
air limbah dari sumbcr pencemar sebelum dibuang ke
lingkungan.
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 pada Pasal 10?
|
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 10 menyebutkan bahwa:
Setiap kcgialan dan/atau usaha yang berpotensi
menghasilkan limbah yang dapat menyebabkan
pencemaran air wajib untuk memiliki sistem
pengolahan limbah yang layak secara teknis untuk
dapat mengolah limbah sesuai baku mutu yang
ditetapkan.
Setiap kegiatan dan/usaha yang membuang limbahnya
ke sumber air wajib untuk mendapatkan 1zm
pcmbuangan limbah cair kcpada Pcmcrintah Kabupatcn.
Pcrsyaratan clan tata cara izin pcmbuangan limbah
cair diatur dalam pcraturnn Bupati.
Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran Udara
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 Pasal 10?
|
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 10 mengatur sebagai berikut:
Setiap kcgialan dan/atau usaha yang berpotensi
menghasilkan limbah yang dapat menyebabkan
pencemaran air wajib untuk memiliki sistem
pengolahan limbah yang layak secara teknis untuk
dapat mengolah limbah sesuai baku mutu yang
ditetapkan.
Setiap kegiatan dan/usaha yang membuang limbahnya
ke sumber air wajib untuk mendapatkan 1zm
pcmbuangan limbah cair kcpada Pcmcrintah Kabupatcn.
Pcrsyaratan clan tata cara izin pcmbuangan limbah
cair diatur dalam pcraturnn Bupati.
Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran Udara
|
Apa bunyi lengkap Pasal 10 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 10 dinyatakan:
Setiap kcgialan dan/atau usaha yang berpotensi
menghasilkan limbah yang dapat menyebabkan
pencemaran air wajib untuk memiliki sistem
pengolahan limbah yang layak secara teknis untuk
dapat mengolah limbah sesuai baku mutu yang
ditetapkan.
Setiap kegiatan dan/usaha yang membuang limbahnya
ke sumber air wajib untuk mendapatkan 1zm
pcmbuangan limbah cair kcpada Pcmcrintah Kabupatcn.
Pcrsyaratan clan tata cara izin pcmbuangan limbah
cair diatur dalam pcraturnn Bupati.
Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran Udara
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 10 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, ketentuan pada BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 10 berbunyi:
Setiap kcgialan dan/atau usaha yang berpotensi
menghasilkan limbah yang dapat menyebabkan
pencemaran air wajib untuk memiliki sistem
pengolahan limbah yang layak secara teknis untuk
dapat mengolah limbah sesuai baku mutu yang
ditetapkan.
Setiap kegiatan dan/usaha yang membuang limbahnya
ke sumber air wajib untuk mendapatkan 1zm
pcmbuangan limbah cair kcpada Pcmcrintah Kabupatcn.
Pcrsyaratan clan tata cara izin pcmbuangan limbah
cair diatur dalam pcraturnn Bupati.
Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran Udara
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 10 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 10 menetapkan:
Setiap kcgialan dan/atau usaha yang berpotensi
menghasilkan limbah yang dapat menyebabkan
pencemaran air wajib untuk memiliki sistem
pengolahan limbah yang layak secara teknis untuk
dapat mengolah limbah sesuai baku mutu yang
ditetapkan.
Setiap kegiatan dan/usaha yang membuang limbahnya
ke sumber air wajib untuk mendapatkan 1zm
pcmbuangan limbah cair kcpada Pcmcrintah Kabupatcn.
Pcrsyaratan clan tata cara izin pcmbuangan limbah
cair diatur dalam pcraturnn Bupati.
Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran Udara
|
Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014, apa isi dari Pasal 10?
|
Pasal Pasal 10 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB IV - PEMANFAATAN, menyatakan:
Setiap kcgialan dan/atau usaha yang berpotensi
menghasilkan limbah yang dapat menyebabkan
pencemaran air wajib untuk memiliki sistem
pengolahan limbah yang layak secara teknis untuk
dapat mengolah limbah sesuai baku mutu yang
ditetapkan.
Setiap kegiatan dan/usaha yang membuang limbahnya
ke sumber air wajib untuk mendapatkan 1zm
pcmbuangan limbah cair kcpada Pcmcrintah Kabupatcn.
Pcrsyaratan clan tata cara izin pcmbuangan limbah
cair diatur dalam pcraturnn Bupati.
Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran Udara
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 10 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 10, memuat:
Setiap kcgialan dan/atau usaha yang berpotensi
menghasilkan limbah yang dapat menyebabkan
pencemaran air wajib untuk memiliki sistem
pengolahan limbah yang layak secara teknis untuk
dapat mengolah limbah sesuai baku mutu yang
ditetapkan.
Setiap kegiatan dan/usaha yang membuang limbahnya
ke sumber air wajib untuk mendapatkan 1zm
pcmbuangan limbah cair kcpada Pcmcrintah Kabupatcn.
Pcrsyaratan clan tata cara izin pcmbuangan limbah
cair diatur dalam pcraturnn Bupati.
Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran Udara
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 10 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 10 berbunyi:
Setiap kcgialan dan/atau usaha yang berpotensi
menghasilkan limbah yang dapat menyebabkan
pencemaran air wajib untuk memiliki sistem
pengolahan limbah yang layak secara teknis untuk
dapat mengolah limbah sesuai baku mutu yang
ditetapkan.
Setiap kegiatan dan/usaha yang membuang limbahnya
ke sumber air wajib untuk mendapatkan 1zm
pcmbuangan limbah cair kcpada Pcmcrintah Kabupatcn.
Pcrsyaratan clan tata cara izin pcmbuangan limbah
cair diatur dalam pcraturnn Bupati.
Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran Udara
|
Apa substansi hukum dari Pasal 10 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 10, adalah:
Setiap kcgialan dan/atau usaha yang berpotensi
menghasilkan limbah yang dapat menyebabkan
pencemaran air wajib untuk memiliki sistem
pengolahan limbah yang layak secara teknis untuk
dapat mengolah limbah sesuai baku mutu yang
ditetapkan.
Setiap kegiatan dan/usaha yang membuang limbahnya
ke sumber air wajib untuk mendapatkan 1zm
pcmbuangan limbah cair kcpada Pcmcrintah Kabupatcn.
Pcrsyaratan clan tata cara izin pcmbuangan limbah
cair diatur dalam pcraturnn Bupati.
Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran Udara
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 10 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 10 menjelaskan:
Setiap kcgialan dan/atau usaha yang berpotensi
menghasilkan limbah yang dapat menyebabkan
pencemaran air wajib untuk memiliki sistem
pengolahan limbah yang layak secara teknis untuk
dapat mengolah limbah sesuai baku mutu yang
ditetapkan.
Setiap kegiatan dan/usaha yang membuang limbahnya
ke sumber air wajib untuk mendapatkan 1zm
pcmbuangan limbah cair kcpada Pcmcrintah Kabupatcn.
Pcrsyaratan clan tata cara izin pcmbuangan limbah
cair diatur dalam pcraturnn Bupati.
Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran Udara
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 pada Pasal 11?
|
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 11 menyebutkan bahwa:
Pencegahan pencemaran udara meliputi pencegahan
pencemaran pada:
udara ambien di wilayah Kabupaten;
emisi udara dari sumber tidak bergerak dan
bergerak;
gangguan.
Pemerintah Kabupaten melakukan inventarisasi
sumber pencemar udara sebagai acuan dalam
melakukan identifikasi sumber pencemar udara di
wilayah Kabupatcn.
Sebelum dibuang kc lingkungan atau ke udara bebas,
setiap orang dan/atau kegiatan dan/atau usaha yang
berpotensi menghasilkan cmisi gas buang dan/ atau
15
ganguan v.rajib untuk melakukan pengelolaan sampa1
mernenuhi baku mutu cmisi dan/ atau gangguan yang
ditetapkan oleh peraturan perundangan.
Pernerintah Kabupatcn menerapkan baku mutu udara
ambien serta baku mutu emisi udara, baku mutu
gangguan dari sum bcr tidak bergerak dan bcrgcrak
yang tclah ditetapkan olch Pemerintah dan/ atau
Pemcrintah Provinsi.
Pcmcrintah Kabupaten melaksanakan pcmantauan
kualitas udara ambicn serta cmisi udara, kebisingan,
getaran dan kcbauan dari sumber tidak bergcrak dan
bcrgcrak sesuai dcngan kctcntuan pcrundangan.
Paragraf 3
Pengendalian Pencemaran oleh Limbah B3
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 Pasal 11?
|
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 11 mengatur sebagai berikut:
Pencegahan pencemaran udara meliputi pencegahan
pencemaran pada:
udara ambien di wilayah Kabupaten;
emisi udara dari sumber tidak bergerak dan
bergerak;
gangguan.
Pemerintah Kabupaten melakukan inventarisasi
sumber pencemar udara sebagai acuan dalam
melakukan identifikasi sumber pencemar udara di
wilayah Kabupatcn.
Sebelum dibuang kc lingkungan atau ke udara bebas,
setiap orang dan/atau kegiatan dan/atau usaha yang
berpotensi menghasilkan cmisi gas buang dan/ atau
15
ganguan v.rajib untuk melakukan pengelolaan sampa1
mernenuhi baku mutu cmisi dan/ atau gangguan yang
ditetapkan oleh peraturan perundangan.
Pernerintah Kabupatcn menerapkan baku mutu udara
ambien serta baku mutu emisi udara, baku mutu
gangguan dari sum bcr tidak bergerak dan bcrgcrak
yang tclah ditetapkan olch Pemerintah dan/ atau
Pemcrintah Provinsi.
Pcmcrintah Kabupaten melaksanakan pcmantauan
kualitas udara ambicn serta cmisi udara, kebisingan,
getaran dan kcbauan dari sumber tidak bergcrak dan
bcrgcrak sesuai dcngan kctcntuan pcrundangan.
Paragraf 3
Pengendalian Pencemaran oleh Limbah B3
|
Apa bunyi lengkap Pasal 11 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 11 dinyatakan:
Pencegahan pencemaran udara meliputi pencegahan
pencemaran pada:
udara ambien di wilayah Kabupaten;
emisi udara dari sumber tidak bergerak dan
bergerak;
gangguan.
Pemerintah Kabupaten melakukan inventarisasi
sumber pencemar udara sebagai acuan dalam
melakukan identifikasi sumber pencemar udara di
wilayah Kabupatcn.
Sebelum dibuang kc lingkungan atau ke udara bebas,
setiap orang dan/atau kegiatan dan/atau usaha yang
berpotensi menghasilkan cmisi gas buang dan/ atau
15
ganguan v.rajib untuk melakukan pengelolaan sampa1
mernenuhi baku mutu cmisi dan/ atau gangguan yang
ditetapkan oleh peraturan perundangan.
Pernerintah Kabupatcn menerapkan baku mutu udara
ambien serta baku mutu emisi udara, baku mutu
gangguan dari sum bcr tidak bergerak dan bcrgcrak
yang tclah ditetapkan olch Pemerintah dan/ atau
Pemcrintah Provinsi.
Pcmcrintah Kabupaten melaksanakan pcmantauan
kualitas udara ambicn serta cmisi udara, kebisingan,
getaran dan kcbauan dari sumber tidak bergcrak dan
bcrgcrak sesuai dcngan kctcntuan pcrundangan.
Paragraf 3
Pengendalian Pencemaran oleh Limbah B3
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 11 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, ketentuan pada BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 11 berbunyi:
Pencegahan pencemaran udara meliputi pencegahan
pencemaran pada:
udara ambien di wilayah Kabupaten;
emisi udara dari sumber tidak bergerak dan
bergerak;
gangguan.
Pemerintah Kabupaten melakukan inventarisasi
sumber pencemar udara sebagai acuan dalam
melakukan identifikasi sumber pencemar udara di
wilayah Kabupatcn.
Sebelum dibuang kc lingkungan atau ke udara bebas,
setiap orang dan/atau kegiatan dan/atau usaha yang
berpotensi menghasilkan cmisi gas buang dan/ atau
15
ganguan v.rajib untuk melakukan pengelolaan sampa1
mernenuhi baku mutu cmisi dan/ atau gangguan yang
ditetapkan oleh peraturan perundangan.
Pernerintah Kabupatcn menerapkan baku mutu udara
ambien serta baku mutu emisi udara, baku mutu
gangguan dari sum bcr tidak bergerak dan bcrgcrak
yang tclah ditetapkan olch Pemerintah dan/ atau
Pemcrintah Provinsi.
Pcmcrintah Kabupaten melaksanakan pcmantauan
kualitas udara ambicn serta cmisi udara, kebisingan,
getaran dan kcbauan dari sumber tidak bergcrak dan
bcrgcrak sesuai dcngan kctcntuan pcrundangan.
Paragraf 3
Pengendalian Pencemaran oleh Limbah B3
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 11 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 11 menetapkan:
Pencegahan pencemaran udara meliputi pencegahan
pencemaran pada:
udara ambien di wilayah Kabupaten;
emisi udara dari sumber tidak bergerak dan
bergerak;
gangguan.
Pemerintah Kabupaten melakukan inventarisasi
sumber pencemar udara sebagai acuan dalam
melakukan identifikasi sumber pencemar udara di
wilayah Kabupatcn.
Sebelum dibuang kc lingkungan atau ke udara bebas,
setiap orang dan/atau kegiatan dan/atau usaha yang
berpotensi menghasilkan cmisi gas buang dan/ atau
15
ganguan v.rajib untuk melakukan pengelolaan sampa1
mernenuhi baku mutu cmisi dan/ atau gangguan yang
ditetapkan oleh peraturan perundangan.
Pernerintah Kabupatcn menerapkan baku mutu udara
ambien serta baku mutu emisi udara, baku mutu
gangguan dari sum bcr tidak bergerak dan bcrgcrak
yang tclah ditetapkan olch Pemerintah dan/ atau
Pemcrintah Provinsi.
Pcmcrintah Kabupaten melaksanakan pcmantauan
kualitas udara ambicn serta cmisi udara, kebisingan,
getaran dan kcbauan dari sumber tidak bergcrak dan
bcrgcrak sesuai dcngan kctcntuan pcrundangan.
Paragraf 3
Pengendalian Pencemaran oleh Limbah B3
|
Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014, apa isi dari Pasal 11?
|
Pasal Pasal 11 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB IV - PEMANFAATAN, menyatakan:
Pencegahan pencemaran udara meliputi pencegahan
pencemaran pada:
udara ambien di wilayah Kabupaten;
emisi udara dari sumber tidak bergerak dan
bergerak;
gangguan.
Pemerintah Kabupaten melakukan inventarisasi
sumber pencemar udara sebagai acuan dalam
melakukan identifikasi sumber pencemar udara di
wilayah Kabupatcn.
Sebelum dibuang kc lingkungan atau ke udara bebas,
setiap orang dan/atau kegiatan dan/atau usaha yang
berpotensi menghasilkan cmisi gas buang dan/ atau
15
ganguan v.rajib untuk melakukan pengelolaan sampa1
mernenuhi baku mutu cmisi dan/ atau gangguan yang
ditetapkan oleh peraturan perundangan.
Pernerintah Kabupatcn menerapkan baku mutu udara
ambien serta baku mutu emisi udara, baku mutu
gangguan dari sum bcr tidak bergerak dan bcrgcrak
yang tclah ditetapkan olch Pemerintah dan/ atau
Pemcrintah Provinsi.
Pcmcrintah Kabupaten melaksanakan pcmantauan
kualitas udara ambicn serta cmisi udara, kebisingan,
getaran dan kcbauan dari sumber tidak bergcrak dan
bcrgcrak sesuai dcngan kctcntuan pcrundangan.
Paragraf 3
Pengendalian Pencemaran oleh Limbah B3
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 11 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 11, memuat:
Pencegahan pencemaran udara meliputi pencegahan
pencemaran pada:
udara ambien di wilayah Kabupaten;
emisi udara dari sumber tidak bergerak dan
bergerak;
gangguan.
Pemerintah Kabupaten melakukan inventarisasi
sumber pencemar udara sebagai acuan dalam
melakukan identifikasi sumber pencemar udara di
wilayah Kabupatcn.
Sebelum dibuang kc lingkungan atau ke udara bebas,
setiap orang dan/atau kegiatan dan/atau usaha yang
berpotensi menghasilkan cmisi gas buang dan/ atau
15
ganguan v.rajib untuk melakukan pengelolaan sampa1
mernenuhi baku mutu cmisi dan/ atau gangguan yang
ditetapkan oleh peraturan perundangan.
Pernerintah Kabupatcn menerapkan baku mutu udara
ambien serta baku mutu emisi udara, baku mutu
gangguan dari sum bcr tidak bergerak dan bcrgcrak
yang tclah ditetapkan olch Pemerintah dan/ atau
Pemcrintah Provinsi.
Pcmcrintah Kabupaten melaksanakan pcmantauan
kualitas udara ambicn serta cmisi udara, kebisingan,
getaran dan kcbauan dari sumber tidak bergcrak dan
bcrgcrak sesuai dcngan kctcntuan pcrundangan.
Paragraf 3
Pengendalian Pencemaran oleh Limbah B3
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 11 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 11 berbunyi:
Pencegahan pencemaran udara meliputi pencegahan
pencemaran pada:
udara ambien di wilayah Kabupaten;
emisi udara dari sumber tidak bergerak dan
bergerak;
gangguan.
Pemerintah Kabupaten melakukan inventarisasi
sumber pencemar udara sebagai acuan dalam
melakukan identifikasi sumber pencemar udara di
wilayah Kabupatcn.
Sebelum dibuang kc lingkungan atau ke udara bebas,
setiap orang dan/atau kegiatan dan/atau usaha yang
berpotensi menghasilkan cmisi gas buang dan/ atau
15
ganguan v.rajib untuk melakukan pengelolaan sampa1
mernenuhi baku mutu cmisi dan/ atau gangguan yang
ditetapkan oleh peraturan perundangan.
Pernerintah Kabupatcn menerapkan baku mutu udara
ambien serta baku mutu emisi udara, baku mutu
gangguan dari sum bcr tidak bergerak dan bcrgcrak
yang tclah ditetapkan olch Pemerintah dan/ atau
Pemcrintah Provinsi.
Pcmcrintah Kabupaten melaksanakan pcmantauan
kualitas udara ambicn serta cmisi udara, kebisingan,
getaran dan kcbauan dari sumber tidak bergcrak dan
bcrgcrak sesuai dcngan kctcntuan pcrundangan.
Paragraf 3
Pengendalian Pencemaran oleh Limbah B3
|
Apa substansi hukum dari Pasal 11 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 11, adalah:
Pencegahan pencemaran udara meliputi pencegahan
pencemaran pada:
udara ambien di wilayah Kabupaten;
emisi udara dari sumber tidak bergerak dan
bergerak;
gangguan.
Pemerintah Kabupaten melakukan inventarisasi
sumber pencemar udara sebagai acuan dalam
melakukan identifikasi sumber pencemar udara di
wilayah Kabupatcn.
Sebelum dibuang kc lingkungan atau ke udara bebas,
setiap orang dan/atau kegiatan dan/atau usaha yang
berpotensi menghasilkan cmisi gas buang dan/ atau
15
ganguan v.rajib untuk melakukan pengelolaan sampa1
mernenuhi baku mutu cmisi dan/ atau gangguan yang
ditetapkan oleh peraturan perundangan.
Pernerintah Kabupatcn menerapkan baku mutu udara
ambien serta baku mutu emisi udara, baku mutu
gangguan dari sum bcr tidak bergerak dan bcrgcrak
yang tclah ditetapkan olch Pemerintah dan/ atau
Pemcrintah Provinsi.
Pcmcrintah Kabupaten melaksanakan pcmantauan
kualitas udara ambicn serta cmisi udara, kebisingan,
getaran dan kcbauan dari sumber tidak bergcrak dan
bcrgcrak sesuai dcngan kctcntuan pcrundangan.
Paragraf 3
Pengendalian Pencemaran oleh Limbah B3
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 11 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 11 menjelaskan:
Pencegahan pencemaran udara meliputi pencegahan
pencemaran pada:
udara ambien di wilayah Kabupaten;
emisi udara dari sumber tidak bergerak dan
bergerak;
gangguan.
Pemerintah Kabupaten melakukan inventarisasi
sumber pencemar udara sebagai acuan dalam
melakukan identifikasi sumber pencemar udara di
wilayah Kabupatcn.
Sebelum dibuang kc lingkungan atau ke udara bebas,
setiap orang dan/atau kegiatan dan/atau usaha yang
berpotensi menghasilkan cmisi gas buang dan/ atau
15
ganguan v.rajib untuk melakukan pengelolaan sampa1
mernenuhi baku mutu cmisi dan/ atau gangguan yang
ditetapkan oleh peraturan perundangan.
Pernerintah Kabupatcn menerapkan baku mutu udara
ambien serta baku mutu emisi udara, baku mutu
gangguan dari sum bcr tidak bergerak dan bcrgcrak
yang tclah ditetapkan olch Pemerintah dan/ atau
Pemcrintah Provinsi.
Pcmcrintah Kabupaten melaksanakan pcmantauan
kualitas udara ambicn serta cmisi udara, kebisingan,
getaran dan kcbauan dari sumber tidak bergcrak dan
bcrgcrak sesuai dcngan kctcntuan pcrundangan.
Paragraf 3
Pengendalian Pencemaran oleh Limbah B3
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 pada Pasal 12?
|
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 12 menyebutkan bahwa:
(1) Pengendalian pencemaran lingkungan oleh limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mencakup upaya
pencegahan, pcnanggulangan dan pemulihan
lingkungan hidup dari Limbah B3.
(2) Pemerintah Kabupaten melakukan inventarisasi
sumber limbah 83 sebagai acuan dalam melakukan
identifikasi sumber limbah B3 di wilayah Kabupaten.
(3) Setiap orang alau kcgiatan dan/atau usaha yang
menghasilkan limbah 83 v.·ajib mclakukan pcngelolaan
limbah B3 yang dihasilkan dcngan mengacu pada
pcraturan perundangan.
(4) Pemerintah Kabupatcn mclaksanakan pemantauan
pcngelolaan limbah B3 di wilayah Kabupaten.
(5) Bupati
limbah mcncrbitkan rnm peny1mpanan
B3 dan pcngumpulan limbah sementara
B3 skala
kabupaten scsuai dcngan pcraturan pcrundangan.
(6) Persyaratan dan tala cara penerbitan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) ditct.apkan dalarn Peraturan Bupali.
Paragraf 4
Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Pesisir
dan Laut
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 Pasal 12?
|
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 12 mengatur sebagai berikut:
(1) Pengendalian pencemaran lingkungan oleh limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mencakup upaya
pencegahan, pcnanggulangan dan pemulihan
lingkungan hidup dari Limbah B3.
(2) Pemerintah Kabupaten melakukan inventarisasi
sumber limbah 83 sebagai acuan dalam melakukan
identifikasi sumber limbah B3 di wilayah Kabupaten.
(3) Setiap orang alau kcgiatan dan/atau usaha yang
menghasilkan limbah 83 v.·ajib mclakukan pcngelolaan
limbah B3 yang dihasilkan dcngan mengacu pada
pcraturan perundangan.
(4) Pemerintah Kabupatcn mclaksanakan pemantauan
pcngelolaan limbah B3 di wilayah Kabupaten.
(5) Bupati
limbah mcncrbitkan rnm peny1mpanan
B3 dan pcngumpulan limbah sementara
B3 skala
kabupaten scsuai dcngan pcraturan pcrundangan.
(6) Persyaratan dan tala cara penerbitan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) ditct.apkan dalarn Peraturan Bupali.
Paragraf 4
Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Pesisir
dan Laut
|
Apa bunyi lengkap Pasal 12 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 12 dinyatakan:
(1) Pengendalian pencemaran lingkungan oleh limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mencakup upaya
pencegahan, pcnanggulangan dan pemulihan
lingkungan hidup dari Limbah B3.
(2) Pemerintah Kabupaten melakukan inventarisasi
sumber limbah 83 sebagai acuan dalam melakukan
identifikasi sumber limbah B3 di wilayah Kabupaten.
(3) Setiap orang alau kcgiatan dan/atau usaha yang
menghasilkan limbah 83 v.·ajib mclakukan pcngelolaan
limbah B3 yang dihasilkan dcngan mengacu pada
pcraturan perundangan.
(4) Pemerintah Kabupatcn mclaksanakan pemantauan
pcngelolaan limbah B3 di wilayah Kabupaten.
(5) Bupati
limbah mcncrbitkan rnm peny1mpanan
B3 dan pcngumpulan limbah sementara
B3 skala
kabupaten scsuai dcngan pcraturan pcrundangan.
(6) Persyaratan dan tala cara penerbitan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) ditct.apkan dalarn Peraturan Bupali.
Paragraf 4
Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Pesisir
dan Laut
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 12 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, ketentuan pada BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 12 berbunyi:
(1) Pengendalian pencemaran lingkungan oleh limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mencakup upaya
pencegahan, pcnanggulangan dan pemulihan
lingkungan hidup dari Limbah B3.
(2) Pemerintah Kabupaten melakukan inventarisasi
sumber limbah 83 sebagai acuan dalam melakukan
identifikasi sumber limbah B3 di wilayah Kabupaten.
(3) Setiap orang alau kcgiatan dan/atau usaha yang
menghasilkan limbah 83 v.·ajib mclakukan pcngelolaan
limbah B3 yang dihasilkan dcngan mengacu pada
pcraturan perundangan.
(4) Pemerintah Kabupatcn mclaksanakan pemantauan
pcngelolaan limbah B3 di wilayah Kabupaten.
(5) Bupati
limbah mcncrbitkan rnm peny1mpanan
B3 dan pcngumpulan limbah sementara
B3 skala
kabupaten scsuai dcngan pcraturan pcrundangan.
(6) Persyaratan dan tala cara penerbitan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) ditct.apkan dalarn Peraturan Bupali.
Paragraf 4
Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Pesisir
dan Laut
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 12 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 12 menetapkan:
(1) Pengendalian pencemaran lingkungan oleh limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mencakup upaya
pencegahan, pcnanggulangan dan pemulihan
lingkungan hidup dari Limbah B3.
(2) Pemerintah Kabupaten melakukan inventarisasi
sumber limbah 83 sebagai acuan dalam melakukan
identifikasi sumber limbah B3 di wilayah Kabupaten.
(3) Setiap orang alau kcgiatan dan/atau usaha yang
menghasilkan limbah 83 v.·ajib mclakukan pcngelolaan
limbah B3 yang dihasilkan dcngan mengacu pada
pcraturan perundangan.
(4) Pemerintah Kabupatcn mclaksanakan pemantauan
pcngelolaan limbah B3 di wilayah Kabupaten.
(5) Bupati
limbah mcncrbitkan rnm peny1mpanan
B3 dan pcngumpulan limbah sementara
B3 skala
kabupaten scsuai dcngan pcraturan pcrundangan.
(6) Persyaratan dan tala cara penerbitan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) ditct.apkan dalarn Peraturan Bupali.
Paragraf 4
Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Pesisir
dan Laut
|
Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014, apa isi dari Pasal 12?
|
Pasal Pasal 12 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB IV - PEMANFAATAN, menyatakan:
(1) Pengendalian pencemaran lingkungan oleh limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mencakup upaya
pencegahan, pcnanggulangan dan pemulihan
lingkungan hidup dari Limbah B3.
(2) Pemerintah Kabupaten melakukan inventarisasi
sumber limbah 83 sebagai acuan dalam melakukan
identifikasi sumber limbah B3 di wilayah Kabupaten.
(3) Setiap orang alau kcgiatan dan/atau usaha yang
menghasilkan limbah 83 v.·ajib mclakukan pcngelolaan
limbah B3 yang dihasilkan dcngan mengacu pada
pcraturan perundangan.
(4) Pemerintah Kabupatcn mclaksanakan pemantauan
pcngelolaan limbah B3 di wilayah Kabupaten.
(5) Bupati
limbah mcncrbitkan rnm peny1mpanan
B3 dan pcngumpulan limbah sementara
B3 skala
kabupaten scsuai dcngan pcraturan pcrundangan.
(6) Persyaratan dan tala cara penerbitan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) ditct.apkan dalarn Peraturan Bupali.
Paragraf 4
Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Pesisir
dan Laut
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 12 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 12, memuat:
(1) Pengendalian pencemaran lingkungan oleh limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mencakup upaya
pencegahan, pcnanggulangan dan pemulihan
lingkungan hidup dari Limbah B3.
(2) Pemerintah Kabupaten melakukan inventarisasi
sumber limbah 83 sebagai acuan dalam melakukan
identifikasi sumber limbah B3 di wilayah Kabupaten.
(3) Setiap orang alau kcgiatan dan/atau usaha yang
menghasilkan limbah 83 v.·ajib mclakukan pcngelolaan
limbah B3 yang dihasilkan dcngan mengacu pada
pcraturan perundangan.
(4) Pemerintah Kabupatcn mclaksanakan pemantauan
pcngelolaan limbah B3 di wilayah Kabupaten.
(5) Bupati
limbah mcncrbitkan rnm peny1mpanan
B3 dan pcngumpulan limbah sementara
B3 skala
kabupaten scsuai dcngan pcraturan pcrundangan.
(6) Persyaratan dan tala cara penerbitan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) ditct.apkan dalarn Peraturan Bupali.
Paragraf 4
Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Pesisir
dan Laut
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 12 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 12 berbunyi:
(1) Pengendalian pencemaran lingkungan oleh limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mencakup upaya
pencegahan, pcnanggulangan dan pemulihan
lingkungan hidup dari Limbah B3.
(2) Pemerintah Kabupaten melakukan inventarisasi
sumber limbah 83 sebagai acuan dalam melakukan
identifikasi sumber limbah B3 di wilayah Kabupaten.
(3) Setiap orang alau kcgiatan dan/atau usaha yang
menghasilkan limbah 83 v.·ajib mclakukan pcngelolaan
limbah B3 yang dihasilkan dcngan mengacu pada
pcraturan perundangan.
(4) Pemerintah Kabupatcn mclaksanakan pemantauan
pcngelolaan limbah B3 di wilayah Kabupaten.
(5) Bupati
limbah mcncrbitkan rnm peny1mpanan
B3 dan pcngumpulan limbah sementara
B3 skala
kabupaten scsuai dcngan pcraturan pcrundangan.
(6) Persyaratan dan tala cara penerbitan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) ditct.apkan dalarn Peraturan Bupali.
Paragraf 4
Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Pesisir
dan Laut
|
Apa substansi hukum dari Pasal 12 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 12, adalah:
(1) Pengendalian pencemaran lingkungan oleh limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mencakup upaya
pencegahan, pcnanggulangan dan pemulihan
lingkungan hidup dari Limbah B3.
(2) Pemerintah Kabupaten melakukan inventarisasi
sumber limbah 83 sebagai acuan dalam melakukan
identifikasi sumber limbah B3 di wilayah Kabupaten.
(3) Setiap orang alau kcgiatan dan/atau usaha yang
menghasilkan limbah 83 v.·ajib mclakukan pcngelolaan
limbah B3 yang dihasilkan dcngan mengacu pada
pcraturan perundangan.
(4) Pemerintah Kabupatcn mclaksanakan pemantauan
pcngelolaan limbah B3 di wilayah Kabupaten.
(5) Bupati
limbah mcncrbitkan rnm peny1mpanan
B3 dan pcngumpulan limbah sementara
B3 skala
kabupaten scsuai dcngan pcraturan pcrundangan.
(6) Persyaratan dan tala cara penerbitan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) ditct.apkan dalarn Peraturan Bupali.
Paragraf 4
Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Pesisir
dan Laut
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 12 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 12 menjelaskan:
(1) Pengendalian pencemaran lingkungan oleh limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mencakup upaya
pencegahan, pcnanggulangan dan pemulihan
lingkungan hidup dari Limbah B3.
(2) Pemerintah Kabupaten melakukan inventarisasi
sumber limbah 83 sebagai acuan dalam melakukan
identifikasi sumber limbah B3 di wilayah Kabupaten.
(3) Setiap orang alau kcgiatan dan/atau usaha yang
menghasilkan limbah 83 v.·ajib mclakukan pcngelolaan
limbah B3 yang dihasilkan dcngan mengacu pada
pcraturan perundangan.
(4) Pemerintah Kabupatcn mclaksanakan pemantauan
pcngelolaan limbah B3 di wilayah Kabupaten.
(5) Bupati
limbah mcncrbitkan rnm peny1mpanan
B3 dan pcngumpulan limbah sementara
B3 skala
kabupaten scsuai dcngan pcraturan pcrundangan.
(6) Persyaratan dan tala cara penerbitan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) ditct.apkan dalarn Peraturan Bupali.
Paragraf 4
Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Pesisir
dan Laut
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 pada Pasal 13?
|
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 13 menyebutkan bahwa:
( 1) Pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan pes1sir
dan laut berlujuan untuk mencegah atau mengurangi
turunnya mutu pesisir dan laut dan/ atau rusaknya
sumberdaya pesisir dan laut.
16
(2) Pencegahan pencema ran dan/ a tau kerusakan pesisir
dan laut dilakukan dengan menerapkan:
a. baku mutu air laut;
b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
c. kriteria baku kerusakan mangrov e;
d. kritcria baku kerusakan padang lamun.
(3) Pemerintah Kabupatcn mcnetapkan status mutu laut
dan pcsisir pcrdasarkan baku mutu dan kriteria baku
kcrusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Pcmerintah Kabupatcn melakukan pcmantauan
kualitas air lclut serta kondisi ekosistcm pesisir dan
laut.
Paragraf 5
Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan
Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan
dan/ atau Lahan
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 Pasal 13?
|
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 13 mengatur sebagai berikut:
( 1) Pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan pes1sir
dan laut berlujuan untuk mencegah atau mengurangi
turunnya mutu pesisir dan laut dan/ atau rusaknya
sumberdaya pesisir dan laut.
16
(2) Pencegahan pencema ran dan/ a tau kerusakan pesisir
dan laut dilakukan dengan menerapkan:
a. baku mutu air laut;
b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
c. kriteria baku kerusakan mangrov e;
d. kritcria baku kerusakan padang lamun.
(3) Pemerintah Kabupatcn mcnetapkan status mutu laut
dan pcsisir pcrdasarkan baku mutu dan kriteria baku
kcrusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Pcmerintah Kabupatcn melakukan pcmantauan
kualitas air lclut serta kondisi ekosistcm pesisir dan
laut.
Paragraf 5
Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan
Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan
dan/ atau Lahan
|
Apa bunyi lengkap Pasal 13 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 13 dinyatakan:
( 1) Pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan pes1sir
dan laut berlujuan untuk mencegah atau mengurangi
turunnya mutu pesisir dan laut dan/ atau rusaknya
sumberdaya pesisir dan laut.
16
(2) Pencegahan pencema ran dan/ a tau kerusakan pesisir
dan laut dilakukan dengan menerapkan:
a. baku mutu air laut;
b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
c. kriteria baku kerusakan mangrov e;
d. kritcria baku kerusakan padang lamun.
(3) Pemerintah Kabupatcn mcnetapkan status mutu laut
dan pcsisir pcrdasarkan baku mutu dan kriteria baku
kcrusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Pcmerintah Kabupatcn melakukan pcmantauan
kualitas air lclut serta kondisi ekosistcm pesisir dan
laut.
Paragraf 5
Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan
Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan
dan/ atau Lahan
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 13 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, ketentuan pada BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 13 berbunyi:
( 1) Pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan pes1sir
dan laut berlujuan untuk mencegah atau mengurangi
turunnya mutu pesisir dan laut dan/ atau rusaknya
sumberdaya pesisir dan laut.
16
(2) Pencegahan pencema ran dan/ a tau kerusakan pesisir
dan laut dilakukan dengan menerapkan:
a. baku mutu air laut;
b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
c. kriteria baku kerusakan mangrov e;
d. kritcria baku kerusakan padang lamun.
(3) Pemerintah Kabupatcn mcnetapkan status mutu laut
dan pcsisir pcrdasarkan baku mutu dan kriteria baku
kcrusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Pcmerintah Kabupatcn melakukan pcmantauan
kualitas air lclut serta kondisi ekosistcm pesisir dan
laut.
Paragraf 5
Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan
Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan
dan/ atau Lahan
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 13 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 13 menetapkan:
( 1) Pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan pes1sir
dan laut berlujuan untuk mencegah atau mengurangi
turunnya mutu pesisir dan laut dan/ atau rusaknya
sumberdaya pesisir dan laut.
16
(2) Pencegahan pencema ran dan/ a tau kerusakan pesisir
dan laut dilakukan dengan menerapkan:
a. baku mutu air laut;
b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
c. kriteria baku kerusakan mangrov e;
d. kritcria baku kerusakan padang lamun.
(3) Pemerintah Kabupatcn mcnetapkan status mutu laut
dan pcsisir pcrdasarkan baku mutu dan kriteria baku
kcrusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Pcmerintah Kabupatcn melakukan pcmantauan
kualitas air lclut serta kondisi ekosistcm pesisir dan
laut.
Paragraf 5
Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan
Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan
dan/ atau Lahan
|
Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014, apa isi dari Pasal 13?
|
Pasal Pasal 13 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB IV - PEMANFAATAN, menyatakan:
( 1) Pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan pes1sir
dan laut berlujuan untuk mencegah atau mengurangi
turunnya mutu pesisir dan laut dan/ atau rusaknya
sumberdaya pesisir dan laut.
16
(2) Pencegahan pencema ran dan/ a tau kerusakan pesisir
dan laut dilakukan dengan menerapkan:
a. baku mutu air laut;
b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
c. kriteria baku kerusakan mangrov e;
d. kritcria baku kerusakan padang lamun.
(3) Pemerintah Kabupatcn mcnetapkan status mutu laut
dan pcsisir pcrdasarkan baku mutu dan kriteria baku
kcrusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Pcmerintah Kabupatcn melakukan pcmantauan
kualitas air lclut serta kondisi ekosistcm pesisir dan
laut.
Paragraf 5
Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan
Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan
dan/ atau Lahan
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 13 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 13, memuat:
( 1) Pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan pes1sir
dan laut berlujuan untuk mencegah atau mengurangi
turunnya mutu pesisir dan laut dan/ atau rusaknya
sumberdaya pesisir dan laut.
16
(2) Pencegahan pencema ran dan/ a tau kerusakan pesisir
dan laut dilakukan dengan menerapkan:
a. baku mutu air laut;
b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
c. kriteria baku kerusakan mangrov e;
d. kritcria baku kerusakan padang lamun.
(3) Pemerintah Kabupatcn mcnetapkan status mutu laut
dan pcsisir pcrdasarkan baku mutu dan kriteria baku
kcrusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Pcmerintah Kabupatcn melakukan pcmantauan
kualitas air lclut serta kondisi ekosistcm pesisir dan
laut.
Paragraf 5
Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan
Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan
dan/ atau Lahan
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 13 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 13 berbunyi:
( 1) Pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan pes1sir
dan laut berlujuan untuk mencegah atau mengurangi
turunnya mutu pesisir dan laut dan/ atau rusaknya
sumberdaya pesisir dan laut.
16
(2) Pencegahan pencema ran dan/ a tau kerusakan pesisir
dan laut dilakukan dengan menerapkan:
a. baku mutu air laut;
b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
c. kriteria baku kerusakan mangrov e;
d. kritcria baku kerusakan padang lamun.
(3) Pemerintah Kabupatcn mcnetapkan status mutu laut
dan pcsisir pcrdasarkan baku mutu dan kriteria baku
kcrusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Pcmerintah Kabupatcn melakukan pcmantauan
kualitas air lclut serta kondisi ekosistcm pesisir dan
laut.
Paragraf 5
Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan
Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan
dan/ atau Lahan
|
Apa substansi hukum dari Pasal 13 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 13, adalah:
( 1) Pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan pes1sir
dan laut berlujuan untuk mencegah atau mengurangi
turunnya mutu pesisir dan laut dan/ atau rusaknya
sumberdaya pesisir dan laut.
16
(2) Pencegahan pencema ran dan/ a tau kerusakan pesisir
dan laut dilakukan dengan menerapkan:
a. baku mutu air laut;
b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
c. kriteria baku kerusakan mangrov e;
d. kritcria baku kerusakan padang lamun.
(3) Pemerintah Kabupatcn mcnetapkan status mutu laut
dan pcsisir pcrdasarkan baku mutu dan kriteria baku
kcrusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Pcmerintah Kabupatcn melakukan pcmantauan
kualitas air lclut serta kondisi ekosistcm pesisir dan
laut.
Paragraf 5
Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan
Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan
dan/ atau Lahan
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 13 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 13 menjelaskan:
( 1) Pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan pes1sir
dan laut berlujuan untuk mencegah atau mengurangi
turunnya mutu pesisir dan laut dan/ atau rusaknya
sumberdaya pesisir dan laut.
16
(2) Pencegahan pencema ran dan/ a tau kerusakan pesisir
dan laut dilakukan dengan menerapkan:
a. baku mutu air laut;
b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
c. kriteria baku kerusakan mangrov e;
d. kritcria baku kerusakan padang lamun.
(3) Pemerintah Kabupatcn mcnetapkan status mutu laut
dan pcsisir pcrdasarkan baku mutu dan kriteria baku
kcrusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Pcmerintah Kabupatcn melakukan pcmantauan
kualitas air lclut serta kondisi ekosistcm pesisir dan
laut.
Paragraf 5
Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan
Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan
dan/ atau Lahan
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 pada Pasal 14?
|
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 14 menyebutkan bahwa:
(I) Pencegahan pencemaran dan/ a tau kerusakan
lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan/atau
lahan bertujuan untuk mempertahankan fungsi hutan
dan/atau lahan melalui cara-cara yang tidak memberi
peluang berlangsungnya pencema randan / a tau
kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan
kcbakaran hutan dan/atau lahan.
Bupati mdakukan pembinaan kepada masyarakat
dan/atau pclaku kegiatan dan/atau usaha untuk
mclaksanc1kcln penccgahan penccmaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup yang bcrkaitan dcngan
kebakaran hutan dan/atau lahan.
Bupati mclakukan pcmantauan dalam rangka
pencegahan pcnccmaran dan/ a tau kcrusakan
lingkungan hidup yang berkaitan dcngan kebakaran
hutan dan/ atau lahan melalui:
peringatan dini;
deteksi dini; dan
pengamatan lapangan.
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 Pasal 14?
|
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 14 mengatur sebagai berikut:
(I) Pencegahan pencemaran dan/ a tau kerusakan
lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan/atau
lahan bertujuan untuk mempertahankan fungsi hutan
dan/atau lahan melalui cara-cara yang tidak memberi
peluang berlangsungnya pencema randan / a tau
kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan
kcbakaran hutan dan/atau lahan.
Bupati mdakukan pembinaan kepada masyarakat
dan/atau pclaku kegiatan dan/atau usaha untuk
mclaksanc1kcln penccgahan penccmaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup yang bcrkaitan dcngan
kebakaran hutan dan/atau lahan.
Bupati mclakukan pcmantauan dalam rangka
pencegahan pcnccmaran dan/ a tau kcrusakan
lingkungan hidup yang berkaitan dcngan kebakaran
hutan dan/ atau lahan melalui:
peringatan dini;
deteksi dini; dan
pengamatan lapangan.
|
Apa bunyi lengkap Pasal 14 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 14 dinyatakan:
(I) Pencegahan pencemaran dan/ a tau kerusakan
lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan/atau
lahan bertujuan untuk mempertahankan fungsi hutan
dan/atau lahan melalui cara-cara yang tidak memberi
peluang berlangsungnya pencema randan / a tau
kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan
kcbakaran hutan dan/atau lahan.
Bupati mdakukan pembinaan kepada masyarakat
dan/atau pclaku kegiatan dan/atau usaha untuk
mclaksanc1kcln penccgahan penccmaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup yang bcrkaitan dcngan
kebakaran hutan dan/atau lahan.
Bupati mclakukan pcmantauan dalam rangka
pencegahan pcnccmaran dan/ a tau kcrusakan
lingkungan hidup yang berkaitan dcngan kebakaran
hutan dan/ atau lahan melalui:
peringatan dini;
deteksi dini; dan
pengamatan lapangan.
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 14 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, ketentuan pada BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 14 berbunyi:
(I) Pencegahan pencemaran dan/ a tau kerusakan
lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan/atau
lahan bertujuan untuk mempertahankan fungsi hutan
dan/atau lahan melalui cara-cara yang tidak memberi
peluang berlangsungnya pencema randan / a tau
kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan
kcbakaran hutan dan/atau lahan.
Bupati mdakukan pembinaan kepada masyarakat
dan/atau pclaku kegiatan dan/atau usaha untuk
mclaksanc1kcln penccgahan penccmaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup yang bcrkaitan dcngan
kebakaran hutan dan/atau lahan.
Bupati mclakukan pcmantauan dalam rangka
pencegahan pcnccmaran dan/ a tau kcrusakan
lingkungan hidup yang berkaitan dcngan kebakaran
hutan dan/ atau lahan melalui:
peringatan dini;
deteksi dini; dan
pengamatan lapangan.
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 14 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 14 menetapkan:
(I) Pencegahan pencemaran dan/ a tau kerusakan
lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan/atau
lahan bertujuan untuk mempertahankan fungsi hutan
dan/atau lahan melalui cara-cara yang tidak memberi
peluang berlangsungnya pencema randan / a tau
kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan
kcbakaran hutan dan/atau lahan.
Bupati mdakukan pembinaan kepada masyarakat
dan/atau pclaku kegiatan dan/atau usaha untuk
mclaksanc1kcln penccgahan penccmaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup yang bcrkaitan dcngan
kebakaran hutan dan/atau lahan.
Bupati mclakukan pcmantauan dalam rangka
pencegahan pcnccmaran dan/ a tau kcrusakan
lingkungan hidup yang berkaitan dcngan kebakaran
hutan dan/ atau lahan melalui:
peringatan dini;
deteksi dini; dan
pengamatan lapangan.
|
Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014, apa isi dari Pasal 14?
|
Pasal Pasal 14 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB IV - PEMANFAATAN, menyatakan:
(I) Pencegahan pencemaran dan/ a tau kerusakan
lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan/atau
lahan bertujuan untuk mempertahankan fungsi hutan
dan/atau lahan melalui cara-cara yang tidak memberi
peluang berlangsungnya pencema randan / a tau
kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan
kcbakaran hutan dan/atau lahan.
Bupati mdakukan pembinaan kepada masyarakat
dan/atau pclaku kegiatan dan/atau usaha untuk
mclaksanc1kcln penccgahan penccmaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup yang bcrkaitan dcngan
kebakaran hutan dan/atau lahan.
Bupati mclakukan pcmantauan dalam rangka
pencegahan pcnccmaran dan/ a tau kcrusakan
lingkungan hidup yang berkaitan dcngan kebakaran
hutan dan/ atau lahan melalui:
peringatan dini;
deteksi dini; dan
pengamatan lapangan.
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 14 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 14, memuat:
(I) Pencegahan pencemaran dan/ a tau kerusakan
lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan/atau
lahan bertujuan untuk mempertahankan fungsi hutan
dan/atau lahan melalui cara-cara yang tidak memberi
peluang berlangsungnya pencema randan / a tau
kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan
kcbakaran hutan dan/atau lahan.
Bupati mdakukan pembinaan kepada masyarakat
dan/atau pclaku kegiatan dan/atau usaha untuk
mclaksanc1kcln penccgahan penccmaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup yang bcrkaitan dcngan
kebakaran hutan dan/atau lahan.
Bupati mclakukan pcmantauan dalam rangka
pencegahan pcnccmaran dan/ a tau kcrusakan
lingkungan hidup yang berkaitan dcngan kebakaran
hutan dan/ atau lahan melalui:
peringatan dini;
deteksi dini; dan
pengamatan lapangan.
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 14 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 14 berbunyi:
(I) Pencegahan pencemaran dan/ a tau kerusakan
lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan/atau
lahan bertujuan untuk mempertahankan fungsi hutan
dan/atau lahan melalui cara-cara yang tidak memberi
peluang berlangsungnya pencema randan / a tau
kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan
kcbakaran hutan dan/atau lahan.
Bupati mdakukan pembinaan kepada masyarakat
dan/atau pclaku kegiatan dan/atau usaha untuk
mclaksanc1kcln penccgahan penccmaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup yang bcrkaitan dcngan
kebakaran hutan dan/atau lahan.
Bupati mclakukan pcmantauan dalam rangka
pencegahan pcnccmaran dan/ a tau kcrusakan
lingkungan hidup yang berkaitan dcngan kebakaran
hutan dan/ atau lahan melalui:
peringatan dini;
deteksi dini; dan
pengamatan lapangan.
|
Apa substansi hukum dari Pasal 14 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 14, adalah:
(I) Pencegahan pencemaran dan/ a tau kerusakan
lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan/atau
lahan bertujuan untuk mempertahankan fungsi hutan
dan/atau lahan melalui cara-cara yang tidak memberi
peluang berlangsungnya pencema randan / a tau
kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan
kcbakaran hutan dan/atau lahan.
Bupati mdakukan pembinaan kepada masyarakat
dan/atau pclaku kegiatan dan/atau usaha untuk
mclaksanc1kcln penccgahan penccmaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup yang bcrkaitan dcngan
kebakaran hutan dan/atau lahan.
Bupati mclakukan pcmantauan dalam rangka
pencegahan pcnccmaran dan/ a tau kcrusakan
lingkungan hidup yang berkaitan dcngan kebakaran
hutan dan/ atau lahan melalui:
peringatan dini;
deteksi dini; dan
pengamatan lapangan.
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 14 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 14 menjelaskan:
(I) Pencegahan pencemaran dan/ a tau kerusakan
lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan/atau
lahan bertujuan untuk mempertahankan fungsi hutan
dan/atau lahan melalui cara-cara yang tidak memberi
peluang berlangsungnya pencema randan / a tau
kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan
kcbakaran hutan dan/atau lahan.
Bupati mdakukan pembinaan kepada masyarakat
dan/atau pclaku kegiatan dan/atau usaha untuk
mclaksanc1kcln penccgahan penccmaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup yang bcrkaitan dcngan
kebakaran hutan dan/atau lahan.
Bupati mclakukan pcmantauan dalam rangka
pencegahan pcnccmaran dan/ a tau kcrusakan
lingkungan hidup yang berkaitan dcngan kebakaran
hutan dan/ atau lahan melalui:
peringatan dini;
deteksi dini; dan
pengamatan lapangan.
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 pada Pasal 15?
|
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 15 menyebutkan bahwa:
( 1) Masyarakat yang melakukan pembak aran lahan
dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per
kepala keluarga untuk ditanami jcnis varietas lokal
wajib mcmberitahukan kepada Kepala Desa setempal.
17
(2) Kepala Desa menyampaikan pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada instansi
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup kabupaten.
{3) Pcmbakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah
normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering.
{4) Kondisi curah hujan di bawah normal, kcmarau
panjang, dan/atau iklim kcring scbagaimana
dimaksud pada ayat (3) scsuai dcngan publikasi dari
lcmbaga rcsm1 yang mcmbidangi mctcorologi
klimatologi dan gcofisika.
Paragraf 6
Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan
Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 Pasal 15?
|
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 15 mengatur sebagai berikut:
( 1) Masyarakat yang melakukan pembak aran lahan
dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per
kepala keluarga untuk ditanami jcnis varietas lokal
wajib mcmberitahukan kepada Kepala Desa setempal.
17
(2) Kepala Desa menyampaikan pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada instansi
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup kabupaten.
{3) Pcmbakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah
normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering.
{4) Kondisi curah hujan di bawah normal, kcmarau
panjang, dan/atau iklim kcring scbagaimana
dimaksud pada ayat (3) scsuai dcngan publikasi dari
lcmbaga rcsm1 yang mcmbidangi mctcorologi
klimatologi dan gcofisika.
Paragraf 6
Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan
Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan
|
Apa bunyi lengkap Pasal 15 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 15 dinyatakan:
( 1) Masyarakat yang melakukan pembak aran lahan
dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per
kepala keluarga untuk ditanami jcnis varietas lokal
wajib mcmberitahukan kepada Kepala Desa setempal.
17
(2) Kepala Desa menyampaikan pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada instansi
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup kabupaten.
{3) Pcmbakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah
normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering.
{4) Kondisi curah hujan di bawah normal, kcmarau
panjang, dan/atau iklim kcring scbagaimana
dimaksud pada ayat (3) scsuai dcngan publikasi dari
lcmbaga rcsm1 yang mcmbidangi mctcorologi
klimatologi dan gcofisika.
Paragraf 6
Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan
Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 15 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, ketentuan pada BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 15 berbunyi:
( 1) Masyarakat yang melakukan pembak aran lahan
dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per
kepala keluarga untuk ditanami jcnis varietas lokal
wajib mcmberitahukan kepada Kepala Desa setempal.
17
(2) Kepala Desa menyampaikan pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada instansi
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup kabupaten.
{3) Pcmbakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah
normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering.
{4) Kondisi curah hujan di bawah normal, kcmarau
panjang, dan/atau iklim kcring scbagaimana
dimaksud pada ayat (3) scsuai dcngan publikasi dari
lcmbaga rcsm1 yang mcmbidangi mctcorologi
klimatologi dan gcofisika.
Paragraf 6
Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan
Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 15 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 15 menetapkan:
( 1) Masyarakat yang melakukan pembak aran lahan
dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per
kepala keluarga untuk ditanami jcnis varietas lokal
wajib mcmberitahukan kepada Kepala Desa setempal.
17
(2) Kepala Desa menyampaikan pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada instansi
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup kabupaten.
{3) Pcmbakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah
normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering.
{4) Kondisi curah hujan di bawah normal, kcmarau
panjang, dan/atau iklim kcring scbagaimana
dimaksud pada ayat (3) scsuai dcngan publikasi dari
lcmbaga rcsm1 yang mcmbidangi mctcorologi
klimatologi dan gcofisika.
Paragraf 6
Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan
Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan
|
Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014, apa isi dari Pasal 15?
|
Pasal Pasal 15 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB IV - PEMANFAATAN, menyatakan:
( 1) Masyarakat yang melakukan pembak aran lahan
dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per
kepala keluarga untuk ditanami jcnis varietas lokal
wajib mcmberitahukan kepada Kepala Desa setempal.
17
(2) Kepala Desa menyampaikan pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada instansi
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup kabupaten.
{3) Pcmbakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah
normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering.
{4) Kondisi curah hujan di bawah normal, kcmarau
panjang, dan/atau iklim kcring scbagaimana
dimaksud pada ayat (3) scsuai dcngan publikasi dari
lcmbaga rcsm1 yang mcmbidangi mctcorologi
klimatologi dan gcofisika.
Paragraf 6
Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan
Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 15 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 15, memuat:
( 1) Masyarakat yang melakukan pembak aran lahan
dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per
kepala keluarga untuk ditanami jcnis varietas lokal
wajib mcmberitahukan kepada Kepala Desa setempal.
17
(2) Kepala Desa menyampaikan pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada instansi
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup kabupaten.
{3) Pcmbakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah
normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering.
{4) Kondisi curah hujan di bawah normal, kcmarau
panjang, dan/atau iklim kcring scbagaimana
dimaksud pada ayat (3) scsuai dcngan publikasi dari
lcmbaga rcsm1 yang mcmbidangi mctcorologi
klimatologi dan gcofisika.
Paragraf 6
Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan
Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 15 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 15 berbunyi:
( 1) Masyarakat yang melakukan pembak aran lahan
dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per
kepala keluarga untuk ditanami jcnis varietas lokal
wajib mcmberitahukan kepada Kepala Desa setempal.
17
(2) Kepala Desa menyampaikan pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada instansi
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup kabupaten.
{3) Pcmbakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah
normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering.
{4) Kondisi curah hujan di bawah normal, kcmarau
panjang, dan/atau iklim kcring scbagaimana
dimaksud pada ayat (3) scsuai dcngan publikasi dari
lcmbaga rcsm1 yang mcmbidangi mctcorologi
klimatologi dan gcofisika.
Paragraf 6
Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan
Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan
|
Apa substansi hukum dari Pasal 15 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 15, adalah:
( 1) Masyarakat yang melakukan pembak aran lahan
dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per
kepala keluarga untuk ditanami jcnis varietas lokal
wajib mcmberitahukan kepada Kepala Desa setempal.
17
(2) Kepala Desa menyampaikan pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada instansi
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup kabupaten.
{3) Pcmbakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah
normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering.
{4) Kondisi curah hujan di bawah normal, kcmarau
panjang, dan/atau iklim kcring scbagaimana
dimaksud pada ayat (3) scsuai dcngan publikasi dari
lcmbaga rcsm1 yang mcmbidangi mctcorologi
klimatologi dan gcofisika.
Paragraf 6
Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan
Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 15 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB IV - PEMANFAATAN, Pasal 15 menjelaskan:
( 1) Masyarakat yang melakukan pembak aran lahan
dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per
kepala keluarga untuk ditanami jcnis varietas lokal
wajib mcmberitahukan kepada Kepala Desa setempal.
17
(2) Kepala Desa menyampaikan pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada instansi
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup kabupaten.
{3) Pcmbakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah
normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering.
{4) Kondisi curah hujan di bawah normal, kcmarau
panjang, dan/atau iklim kcring scbagaimana
dimaksud pada ayat (3) scsuai dcngan publikasi dari
lcmbaga rcsm1 yang mcmbidangi mctcorologi
klimatologi dan gcofisika.
Paragraf 6
Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan
Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.