Question
stringlengths 50
3.05k
| Answer
stringlengths 72
36.7k
|
|---|---|
Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 pada Pasal 4?
|
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 tentang iRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD )p|, BAB II - RKPD KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2017, Pasal 4 menyebutkan bahwa:
(1)SKPD membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan
atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi
uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja
masing -masing program .
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batu Bara dan
Kepala Bappeda Kabupaten Batu Bara paling lambat 14
(empat belas )hari setelah berakhirnya triwulan yang
bersangkutan .
(3)Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan
pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran
tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang
bersangkutan .
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 Pasal 4?
|
Dalam PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 tentang iRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD )p|, BAB II - RKPD KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2017, Pasal 4 mengatur sebagai berikut:
(1)SKPD membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan
atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi
uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja
masing -masing program .
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batu Bara dan
Kepala Bappeda Kabupaten Batu Bara paling lambat 14
(empat belas )hari setelah berakhirnya triwulan yang
bersangkutan .
(3)Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan
pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran
tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang
bersangkutan .
|
Apa bunyi lengkap Pasal 4 dalam PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 tentang iRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD )p|, pada BAB II - RKPD KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2017, Pasal 4 dinyatakan:
(1)SKPD membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan
atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi
uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja
masing -masing program .
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batu Bara dan
Kepala Bappeda Kabupaten Batu Bara paling lambat 14
(empat belas )hari setelah berakhirnya triwulan yang
bersangkutan .
(3)Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan
pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran
tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang
bersangkutan .
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 4 dari PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016.
|
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 tentang iRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD )p|, ketentuan pada BAB II - RKPD KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2017, Pasal 4 berbunyi:
(1)SKPD membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan
atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi
uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja
masing -masing program .
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batu Bara dan
Kepala Bappeda Kabupaten Batu Bara paling lambat 14
(empat belas )hari setelah berakhirnya triwulan yang
bersangkutan .
(3)Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan
pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran
tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang
bersangkutan .
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 4 PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016?
|
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 tentang iRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD )p|, BAB II - RKPD KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2017, Pasal 4 menetapkan:
(1)SKPD membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan
atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi
uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja
masing -masing program .
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batu Bara dan
Kepala Bappeda Kabupaten Batu Bara paling lambat 14
(empat belas )hari setelah berakhirnya triwulan yang
bersangkutan .
(3)Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan
pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran
tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang
bersangkutan .
|
Menurut PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016, apa isi dari Pasal 4?
|
Pasal Pasal 4 dalam PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 tentang iRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD )p|, pada BAB II - RKPD KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2017, menyatakan:
(1)SKPD membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan
atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi
uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja
masing -masing program .
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batu Bara dan
Kepala Bappeda Kabupaten Batu Bara paling lambat 14
(empat belas )hari setelah berakhirnya triwulan yang
bersangkutan .
(3)Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan
pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran
tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang
bersangkutan .
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 4 PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016?
|
Substansi PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 tentang iRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD )p|, khususnya BAB II - RKPD KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2017, Pasal 4, memuat:
(1)SKPD membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan
atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi
uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja
masing -masing program .
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batu Bara dan
Kepala Bappeda Kabupaten Batu Bara paling lambat 14
(empat belas )hari setelah berakhirnya triwulan yang
bersangkutan .
(3)Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan
pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran
tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang
bersangkutan .
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 4 dalam PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016?
|
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 tentang iRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD )p|, BAB II - RKPD KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2017, Pasal 4 berbunyi:
(1)SKPD membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan
atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi
uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja
masing -masing program .
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batu Bara dan
Kepala Bappeda Kabupaten Batu Bara paling lambat 14
(empat belas )hari setelah berakhirnya triwulan yang
bersangkutan .
(3)Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan
pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran
tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang
bersangkutan .
|
Apa substansi hukum dari Pasal 4 PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016?
|
Materi muatan PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 tentang iRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD )p|, khususnya BAB II - RKPD KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2017, Pasal 4, adalah:
(1)SKPD membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan
atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi
uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja
masing -masing program .
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batu Bara dan
Kepala Bappeda Kabupaten Batu Bara paling lambat 14
(empat belas )hari setelah berakhirnya triwulan yang
bersangkutan .
(3)Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan
pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran
tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang
bersangkutan .
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 4 PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016.
|
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 tentang iRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD )p|, pada BAB II - RKPD KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2017, Pasal 4 menjelaskan:
(1)SKPD membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan
atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi
uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja
masing -masing program .
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batu Bara dan
Kepala Bappeda Kabupaten Batu Bara paling lambat 14
(empat belas )hari setelah berakhirnya triwulan yang
bersangkutan .
(3)Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan
pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran
tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang
bersangkutan .
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 pada Pasal 5?
|
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 tentang iRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD )p|, BAB II - RKPD KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2017, Pasal 5 menyebutkan bahwa:
Kepala Bappeda menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja
dan Anggaran SKPD Kabupaten Tahun 2017 dengan RKPD
Kabupaten Batu Bara Tahun 2017 .
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 Pasal 5?
|
Dalam PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 tentang iRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD )p|, BAB II - RKPD KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2017, Pasal 5 mengatur sebagai berikut:
Kepala Bappeda menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja
dan Anggaran SKPD Kabupaten Tahun 2017 dengan RKPD
Kabupaten Batu Bara Tahun 2017 .
|
Apa bunyi lengkap Pasal 5 dalam PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 tentang iRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD )p|, pada BAB II - RKPD KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2017, Pasal 5 dinyatakan:
Kepala Bappeda menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja
dan Anggaran SKPD Kabupaten Tahun 2017 dengan RKPD
Kabupaten Batu Bara Tahun 2017 .
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 5 dari PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016.
|
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 tentang iRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD )p|, ketentuan pada BAB II - RKPD KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2017, Pasal 5 berbunyi:
Kepala Bappeda menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja
dan Anggaran SKPD Kabupaten Tahun 2017 dengan RKPD
Kabupaten Batu Bara Tahun 2017 .
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 5 PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016?
|
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 tentang iRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD )p|, BAB II - RKPD KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2017, Pasal 5 menetapkan:
Kepala Bappeda menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja
dan Anggaran SKPD Kabupaten Tahun 2017 dengan RKPD
Kabupaten Batu Bara Tahun 2017 .
|
Menurut PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016, apa isi dari Pasal 5?
|
Pasal Pasal 5 dalam PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 tentang iRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD )p|, pada BAB II - RKPD KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2017, menyatakan:
Kepala Bappeda menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja
dan Anggaran SKPD Kabupaten Tahun 2017 dengan RKPD
Kabupaten Batu Bara Tahun 2017 .
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 5 PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016?
|
Substansi PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 tentang iRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD )p|, khususnya BAB II - RKPD KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2017, Pasal 5, memuat:
Kepala Bappeda menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja
dan Anggaran SKPD Kabupaten Tahun 2017 dengan RKPD
Kabupaten Batu Bara Tahun 2017 .
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 5 dalam PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016?
|
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 tentang iRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD )p|, BAB II - RKPD KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2017, Pasal 5 berbunyi:
Kepala Bappeda menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja
dan Anggaran SKPD Kabupaten Tahun 2017 dengan RKPD
Kabupaten Batu Bara Tahun 2017 .
|
Apa substansi hukum dari Pasal 5 PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016?
|
Materi muatan PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 tentang iRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD )p|, khususnya BAB II - RKPD KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2017, Pasal 5, adalah:
Kepala Bappeda menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja
dan Anggaran SKPD Kabupaten Tahun 2017 dengan RKPD
Kabupaten Batu Bara Tahun 2017 .
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 5 PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016.
|
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 tentang iRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD )p|, pada BAB II - RKPD KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2017, Pasal 5 menjelaskan:
Kepala Bappeda menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja
dan Anggaran SKPD Kabupaten Tahun 2017 dengan RKPD
Kabupaten Batu Bara Tahun 2017 .
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 pada Pasal 6?
|
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 tentang iRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD )p|, BAB II - RKPD KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2017, Pasal 6 menyebutkan bahwa:
Dokumen RKPD Kabupaten Batu Bara Tahun 2017
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 Pasal 6?
|
Dalam PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 tentang iRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD )p|, BAB II - RKPD KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2017, Pasal 6 mengatur sebagai berikut:
Dokumen RKPD Kabupaten Batu Bara Tahun 2017
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.
|
Apa bunyi lengkap Pasal 6 dalam PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 tentang iRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD )p|, pada BAB II - RKPD KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2017, Pasal 6 dinyatakan:
Dokumen RKPD Kabupaten Batu Bara Tahun 2017
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 6 dari PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016.
|
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 tentang iRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD )p|, ketentuan pada BAB II - RKPD KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2017, Pasal 6 berbunyi:
Dokumen RKPD Kabupaten Batu Bara Tahun 2017
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 6 PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016?
|
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 tentang iRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD )p|, BAB II - RKPD KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2017, Pasal 6 menetapkan:
Dokumen RKPD Kabupaten Batu Bara Tahun 2017
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.
|
Menurut PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016, apa isi dari Pasal 6?
|
Pasal Pasal 6 dalam PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 tentang iRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD )p|, pada BAB II - RKPD KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2017, menyatakan:
Dokumen RKPD Kabupaten Batu Bara Tahun 2017
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 6 PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016?
|
Substansi PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 tentang iRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD )p|, khususnya BAB II - RKPD KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2017, Pasal 6, memuat:
Dokumen RKPD Kabupaten Batu Bara Tahun 2017
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 6 dalam PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016?
|
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 tentang iRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD )p|, BAB II - RKPD KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2017, Pasal 6 berbunyi:
Dokumen RKPD Kabupaten Batu Bara Tahun 2017
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.
|
Apa substansi hukum dari Pasal 6 PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016?
|
Materi muatan PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 tentang iRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD )p|, khususnya BAB II - RKPD KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2017, Pasal 6, adalah:
Dokumen RKPD Kabupaten Batu Bara Tahun 2017
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 6 PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016.
|
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 tentang iRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD )p|, pada BAB II - RKPD KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2017, Pasal 6 menjelaskan:
Dokumen RKPD Kabupaten Batu Bara Tahun 2017
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 pada Pasal 7?
|
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 tentang iRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD )p|, BAB III - KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 7 menyebutkan bahwa:
Pada saat Peraturan iniditetapkan Peraturan Bupati Batu
Bara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD )Kabupaten Batu Bara
Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak belaku .
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 Pasal 7?
|
Dalam PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 tentang iRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD )p|, BAB III - KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 7 mengatur sebagai berikut:
Pada saat Peraturan iniditetapkan Peraturan Bupati Batu
Bara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD )Kabupaten Batu Bara
Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak belaku .
|
Apa bunyi lengkap Pasal 7 dalam PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 tentang iRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD )p|, pada BAB III - KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 7 dinyatakan:
Pada saat Peraturan iniditetapkan Peraturan Bupati Batu
Bara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD )Kabupaten Batu Bara
Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak belaku .
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 7 dari PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016.
|
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 tentang iRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD )p|, ketentuan pada BAB III - KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 7 berbunyi:
Pada saat Peraturan iniditetapkan Peraturan Bupati Batu
Bara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD )Kabupaten Batu Bara
Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak belaku .
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 7 PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016?
|
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 tentang iRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD )p|, BAB III - KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 7 menetapkan:
Pada saat Peraturan iniditetapkan Peraturan Bupati Batu
Bara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD )Kabupaten Batu Bara
Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak belaku .
|
Menurut PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016, apa isi dari Pasal 7?
|
Pasal Pasal 7 dalam PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 tentang iRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD )p|, pada BAB III - KETENTUAN PERALIHAN, menyatakan:
Pada saat Peraturan iniditetapkan Peraturan Bupati Batu
Bara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD )Kabupaten Batu Bara
Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak belaku .
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 7 PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016?
|
Substansi PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 tentang iRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD )p|, khususnya BAB III - KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 7, memuat:
Pada saat Peraturan iniditetapkan Peraturan Bupati Batu
Bara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD )Kabupaten Batu Bara
Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak belaku .
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 7 dalam PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016?
|
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 tentang iRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD )p|, BAB III - KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 7 berbunyi:
Pada saat Peraturan iniditetapkan Peraturan Bupati Batu
Bara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD )Kabupaten Batu Bara
Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak belaku .
|
Apa substansi hukum dari Pasal 7 PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016?
|
Materi muatan PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 tentang iRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD )p|, khususnya BAB III - KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 7, adalah:
Pada saat Peraturan iniditetapkan Peraturan Bupati Batu
Bara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD )Kabupaten Batu Bara
Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak belaku .
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 7 PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016.
|
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 tentang iRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD )p|, pada BAB III - KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 7 menjelaskan:
Pada saat Peraturan iniditetapkan Peraturan Bupati Batu
Bara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD )Kabupaten Batu Bara
Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak belaku .
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 pada Pasal 8?
|
Berdasarkan PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 tentang iRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD )p|, BAB IV - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 8 menyebutkan bahwa:
Peraturan Bupati
diundangkan .mulai berlaku sejak tanggal m i
+<Ast
pengundangan Peraturan Bupati inidengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara .setiap orang mengetahuinya memerintahkan
*
Diletapkan diLima Puluh
pada tanggal 14Juni 2016
BUPATI BATU BARA
OK ARYA ZULKARNAIN
Diundangkan diLima Puluh
pada tanggal 15Juni 2016
Pit.SEKRETARLS DAERAH
Ths .DARYVIS ,MSi
REM^nVATK .I)
NIP .19680504 199403 1008
BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 NOMOR 27
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
TTD
RAHMAD SIRAIT ,SH
NIP .19660707 198602 1001
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 Pasal 8?
|
Dalam PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 tentang iRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD )p|, BAB IV - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 8 mengatur sebagai berikut:
Peraturan Bupati
diundangkan .mulai berlaku sejak tanggal m i
+<Ast
pengundangan Peraturan Bupati inidengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara .setiap orang mengetahuinya memerintahkan
*
Diletapkan diLima Puluh
pada tanggal 14Juni 2016
BUPATI BATU BARA
OK ARYA ZULKARNAIN
Diundangkan diLima Puluh
pada tanggal 15Juni 2016
Pit.SEKRETARLS DAERAH
Ths .DARYVIS ,MSi
REM^nVATK .I)
NIP .19680504 199403 1008
BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 NOMOR 27
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
TTD
RAHMAD SIRAIT ,SH
NIP .19660707 198602 1001
|
Apa bunyi lengkap Pasal 8 dalam PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 tentang iRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD )p|, pada BAB IV - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 8 dinyatakan:
Peraturan Bupati
diundangkan .mulai berlaku sejak tanggal m i
+<Ast
pengundangan Peraturan Bupati inidengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara .setiap orang mengetahuinya memerintahkan
*
Diletapkan diLima Puluh
pada tanggal 14Juni 2016
BUPATI BATU BARA
OK ARYA ZULKARNAIN
Diundangkan diLima Puluh
pada tanggal 15Juni 2016
Pit.SEKRETARLS DAERAH
Ths .DARYVIS ,MSi
REM^nVATK .I)
NIP .19680504 199403 1008
BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 NOMOR 27
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
TTD
RAHMAD SIRAIT ,SH
NIP .19660707 198602 1001
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 8 dari PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016.
|
Sesuai dengan PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 tentang iRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD )p|, ketentuan pada BAB IV - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 8 berbunyi:
Peraturan Bupati
diundangkan .mulai berlaku sejak tanggal m i
+<Ast
pengundangan Peraturan Bupati inidengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara .setiap orang mengetahuinya memerintahkan
*
Diletapkan diLima Puluh
pada tanggal 14Juni 2016
BUPATI BATU BARA
OK ARYA ZULKARNAIN
Diundangkan diLima Puluh
pada tanggal 15Juni 2016
Pit.SEKRETARLS DAERAH
Ths .DARYVIS ,MSi
REM^nVATK .I)
NIP .19680504 199403 1008
BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 NOMOR 27
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
TTD
RAHMAD SIRAIT ,SH
NIP .19660707 198602 1001
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 8 PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016?
|
Ketentuan dalam PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 tentang iRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD )p|, BAB IV - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 8 menetapkan:
Peraturan Bupati
diundangkan .mulai berlaku sejak tanggal m i
+<Ast
pengundangan Peraturan Bupati inidengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara .setiap orang mengetahuinya memerintahkan
*
Diletapkan diLima Puluh
pada tanggal 14Juni 2016
BUPATI BATU BARA
OK ARYA ZULKARNAIN
Diundangkan diLima Puluh
pada tanggal 15Juni 2016
Pit.SEKRETARLS DAERAH
Ths .DARYVIS ,MSi
REM^nVATK .I)
NIP .19680504 199403 1008
BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 NOMOR 27
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
TTD
RAHMAD SIRAIT ,SH
NIP .19660707 198602 1001
|
Menurut PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016, apa isi dari Pasal 8?
|
Pasal Pasal 8 dalam PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 tentang iRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD )p|, pada BAB IV - KETENTUAN PENUTUP, menyatakan:
Peraturan Bupati
diundangkan .mulai berlaku sejak tanggal m i
+<Ast
pengundangan Peraturan Bupati inidengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara .setiap orang mengetahuinya memerintahkan
*
Diletapkan diLima Puluh
pada tanggal 14Juni 2016
BUPATI BATU BARA
OK ARYA ZULKARNAIN
Diundangkan diLima Puluh
pada tanggal 15Juni 2016
Pit.SEKRETARLS DAERAH
Ths .DARYVIS ,MSi
REM^nVATK .I)
NIP .19680504 199403 1008
BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 NOMOR 27
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
TTD
RAHMAD SIRAIT ,SH
NIP .19660707 198602 1001
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 8 PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016?
|
Substansi PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 tentang iRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD )p|, khususnya BAB IV - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 8, memuat:
Peraturan Bupati
diundangkan .mulai berlaku sejak tanggal m i
+<Ast
pengundangan Peraturan Bupati inidengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara .setiap orang mengetahuinya memerintahkan
*
Diletapkan diLima Puluh
pada tanggal 14Juni 2016
BUPATI BATU BARA
OK ARYA ZULKARNAIN
Diundangkan diLima Puluh
pada tanggal 15Juni 2016
Pit.SEKRETARLS DAERAH
Ths .DARYVIS ,MSi
REM^nVATK .I)
NIP .19680504 199403 1008
BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 NOMOR 27
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
TTD
RAHMAD SIRAIT ,SH
NIP .19660707 198602 1001
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 8 dalam PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016?
|
Norma hukum dalam PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 tentang iRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD )p|, BAB IV - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 8 berbunyi:
Peraturan Bupati
diundangkan .mulai berlaku sejak tanggal m i
+<Ast
pengundangan Peraturan Bupati inidengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara .setiap orang mengetahuinya memerintahkan
*
Diletapkan diLima Puluh
pada tanggal 14Juni 2016
BUPATI BATU BARA
OK ARYA ZULKARNAIN
Diundangkan diLima Puluh
pada tanggal 15Juni 2016
Pit.SEKRETARLS DAERAH
Ths .DARYVIS ,MSi
REM^nVATK .I)
NIP .19680504 199403 1008
BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 NOMOR 27
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
TTD
RAHMAD SIRAIT ,SH
NIP .19660707 198602 1001
|
Apa substansi hukum dari Pasal 8 PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016?
|
Materi muatan PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 tentang iRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD )p|, khususnya BAB IV - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 8, adalah:
Peraturan Bupati
diundangkan .mulai berlaku sejak tanggal m i
+<Ast
pengundangan Peraturan Bupati inidengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara .setiap orang mengetahuinya memerintahkan
*
Diletapkan diLima Puluh
pada tanggal 14Juni 2016
BUPATI BATU BARA
OK ARYA ZULKARNAIN
Diundangkan diLima Puluh
pada tanggal 15Juni 2016
Pit.SEKRETARLS DAERAH
Ths .DARYVIS ,MSi
REM^nVATK .I)
NIP .19680504 199403 1008
BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 NOMOR 27
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
TTD
RAHMAD SIRAIT ,SH
NIP .19660707 198602 1001
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 8 PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016.
|
Redaksi dari PERATURAN BUPATI BATU BARA Nomor 25 Tahun 2016 tentang iRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD )p|, pada BAB IV - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 8 menjelaskan:
Peraturan Bupati
diundangkan .mulai berlaku sejak tanggal m i
+<Ast
pengundangan Peraturan Bupati inidengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara .setiap orang mengetahuinya memerintahkan
*
Diletapkan diLima Puluh
pada tanggal 14Juni 2016
BUPATI BATU BARA
OK ARYA ZULKARNAIN
Diundangkan diLima Puluh
pada tanggal 15Juni 2016
Pit.SEKRETARLS DAERAH
Ths .DARYVIS ,MSi
REM^nVATK .I)
NIP .19680504 199403 1008
BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 NOMOR 27
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
TTD
RAHMAD SIRAIT ,SH
NIP .19660707 198602 1001
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 pada Pasal 1?
|
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menyebutkan bahwa:
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pcmerintah adalah Pemcrintah Pusat.
2. Pemcrinlah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa
Timur.
3. Mentcri adalah mentcri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo.
6. Pcmerintah Kabupaten adalah Pemerintah
Kabupaten Situbondo.
7. Bupati adalah Bupati Situbondo.
8. Dewan Pcrwakilan Rakyat Dacrah, yang sclanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah Kabupaten Situbondo.
9. Pcngadilc:m Negeri adalah Pcngadilan Negeri
Situbondo.
l 0. Institusi adalah Satuan Kcrja Pcrangkat Dacrah di
Kabupaten Situbondo yang mcnangani masalah
Lingkungan Hidup.
11. Pcnyidik Pcgawai Ncgcri Sipil yang selanjutnya
disingkat. PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tcrtentu yang berdasarkan peraturan perundang
undangan ditunjuk selaku penyidik tindak pidana
dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar
hukumnya masing-masing.
12. Masyarakat adalah masyarakat Situbondo.
13. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan
scmua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,
tcrmasuk manusia dan perilakunya, yang
mcmpengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan
pcrikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta
makhluk hid up lain.
5
14. Keanekaragaman hayati (Kehati) adalah
keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi dan
peranan-pcranan ekologisnya, yang meliputi
keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman
spesies, dan keanekaragaman genetik
15. Perlind ungan dan pcngclolaan lingkungan hid up
adalah upc:1ya sistcmatis dan terpadu yang dilakukan
untuk mdcstarikan fungsi lingkungan hidup dan
mcncegah tcrjadinya penccmaran dan/ a tau
kcrusakan lingkungan hidup yang mcliputi
pcrcncanc1an, pcmanfaatan, pcngcndalian,
pemeliharaan, pcngawasan, dan pcncgakan hukum.
16. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan
tcrcncana yang memadukan aspek lingkungan hidup,
sosial, dan ekonomi kc dalam strategi pembangunan
unluk menjamin kculuhan lingkungan hidup serla
keselamatan, kemampuan, kesejahtcraan, dan mutu
hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
1 7. Rencana Pcrlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup Kabupaten Situbondo yang selanjutnya
disingkal RPPLH Kabupaten adalah perencanaan
tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan
hidup, sert.a upaya perlindungan dan pengelolaannya
dalam kurun waktu tertentu di Kabupaten
Situbondo.
18. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup
yang mcrupakan kcsatuan utuh-mcnyeluruh dan
saling mcmpengaruhi dalam mcmbcntuk
kcscimbangan, stabilitas, dan prod u kti vi tas
lingkungan hidup.
l 9. Ekorcgion adalah wilayah geografis yang mcmiliki
kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli,
scrta polc1 interaksi manusia dcngan alam yang
menggambarkan intcgritas sistcm alam dan
lingkungan hidup.
20. Geospatial adalah aspek keruangan yang
menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek
atau kcjadian yang berada di bawah, pada, atau di
alas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sislem
koordinat tertentu.
21. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah
rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
22. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan
lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan
manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan
antar kcduanya.
6
23. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan
lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi,
dan/ atau komponen lain yang masuk atau
dimasukkan ke dalamnya.
24. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang
tcrdiri at.as sumber daya hayati dan non hayati yang
sccara keseluruhan membcntuk kesatuan ckosistcm.
25. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang sclanjutnya
disingkc1t KLHS, adalah rangkaian analisis yang
sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk
memastikan bahwc1 prinsip pcmbangunan
bcrkelanjutan telah menjadi dasar dan tcrintegrasi
dalam pembangunan dan/ a tau kebijakan, rencana,
dan/ alau program pemerintah.
26. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai
dampak pcnting suatu usaha dan/atau kegiatan
yang direncanakan pada lingkungan hidup yang
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
ten tang penyelenggaraan usaha dan/ atau kcgiatan.
27. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya
pcmantauan lingkungan hidup yang selanjutnya
disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan
pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang
tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup
yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
ten tang penyelenggaraan usaha dan/ atau kcgiatan.
28. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas
atau kadar makhluk hidup, zat, cncrgi, atau
komponen yc.1ng ada atau harus adc.1 dan/atau unsur
pcncemar yang ditenggang kcberadaannya dalam
:-;uatu :-;umber daya tertentu sebagai unsur
lingkungan hidup.
29. PcncemcJran lingkungan hidup adalah masuk atau
dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi,
dan / a tau komponen lain kc dalam lingkungan hid up
oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku
mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
30. Kritcria baku kcrusakan lingkungan hidup adalah ukuran
batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati
lingkungan hidup yang dapat ditenggang olch lingkungan
hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
31. Pcrusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang
yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak
langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/ atau hayati
lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup.
7
32. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan
langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia,
dan/ atau hayati lingkungan hid up yang melampaui
kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
33. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan
sumber daya alam untuk menjamin pcmanfaatannya
sccara bijaksana serta kcsinambungan
keterscdiaannya dengan tctap mcmelihara dan
meningkatkan kualitas nilai serta
kcanekaragamannya.
34. Perubahan iklim adalah bcrubahnya iklim yang
diakibatkan langsung atau tidak langsung olch
aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan
komposisi almosfir secara global dan selain itu juga
berupa pcrubahan variabilitas iklim alamiah yang
tcramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
35. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan
dengan fungsi ulama melindungi kelestarian
lingkungan hidup yang mcncakup sumberdaya alam,
sumberdaya rnanusia dan sumberdaya buatan.
36. Lirnbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan
yang telah dilakukan oleh orang.
37. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya
disingkat 83 adalah zat, energi, dan/ a tau komponen
lain yang karena sifat, konsentrasi, clan/ atau
jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak
langsung dapat menccmarkan dan/atau merusak
lingkungan hidup, dan/ a tau membahayakan
lingkungan hidup, kcschatan, scrta kclangsungan
hidup manusia dan rnakhluk hidup lain.
38. Limbah bahan bcrbahaya dan beracun yang
selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu
usaha dan/ atau kcgiatan yang mengandung B3 yang
dilakukan olch orang.
39. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang
melipuli pcngurangan, penyimpanan, pengumpulan,
pcngangkutan, pemanfaalan, pengolahan, dan/ atau
pcnimbunan.
40. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan
antara dua pihak atau lebih yang timbul dan
kegiatan yang berpotcnsi dan/ atau telah berdampak
lingkungan hidup.
41. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan
pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu
usaha dan/ atau kegiatan perorangan atau lebih.
8
42. Organisasi lingkungan hidup yang terdapat di
Kabupaten Situbondo adalah kelompok orang yang
terorganisasi dan terben tuk atas kehendak sendiri
yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan
lingkungan hidup di Kabupaten Situbondo.
43. Audit lingkungan hidup adalah cvaluasi yang
dilakukan untuk mcnilai ketaatan pcnanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan
hukum dan kebijakan yang ditctapkan oleh
Pemerin ta h Kc1 bupa ten.
44. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam
tata kehidupan masyarakat untuk antarn lain melindungi
dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
45. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang relatif
mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang
cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertenlu,
mempunyai kebudayaan sama scrta melakukan
sebagian besar kcgiatan di dalam kelompok/
kumpulan manusia tcrsebut.
46. Setiap orang di Kabupaten Situbondo adalah orang
perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan
hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang
melakukan aktivitas usaha atau kegiatan tertentu di
Kabupatcn Situbondo.
47. lnstrumcn ekonomi lingkungan hidup adalah
seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong
Pcmerintah Kabupaten, atau setiap orang ke arah
pelestarian lingkungan hidup.
48. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan oleh
Pcmcrintah Kabupaten kcpada setiap orang yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib
AMDAL alau UKL-UPL dalam rangka pcrlindungan
dan pengclolaan lingkungan hidup scbagai prasyarat
untuk rncmperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
49. Izin usaha dan/ atau kcgiatan adalah izin yang
ditcrbitkan oleh instansi teknis Pemerinlah
Ka bu pat.en untuk mclakukan usaha dan/ a tau
kegiatan di Kabupaten Situbondo.
50. Ruang Tcrbuka Hijau yang selanjulnya disebut RTH
adalah bagian dari ruang ruang terbuka suatu
wilayah yang diisi oleh tumbuhan, lanaman, dan
vegetasi guna mendukung manfaat langsung
dan / a tau tidak langsung yang dihasilkan yaitu
keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan
keindahan wilayah tersebut.
9
51. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi
pcmerintah yang bertanggungjawab atas suatu usaha
dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 Pasal 1?
|
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pcmerintah adalah Pemcrintah Pusat.
2. Pemcrinlah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa
Timur.
3. Mentcri adalah mentcri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo.
6. Pcmerintah Kabupaten adalah Pemerintah
Kabupaten Situbondo.
7. Bupati adalah Bupati Situbondo.
8. Dewan Pcrwakilan Rakyat Dacrah, yang sclanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah Kabupaten Situbondo.
9. Pcngadilc:m Negeri adalah Pcngadilan Negeri
Situbondo.
l 0. Institusi adalah Satuan Kcrja Pcrangkat Dacrah di
Kabupaten Situbondo yang mcnangani masalah
Lingkungan Hidup.
11. Pcnyidik Pcgawai Ncgcri Sipil yang selanjutnya
disingkat. PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tcrtentu yang berdasarkan peraturan perundang
undangan ditunjuk selaku penyidik tindak pidana
dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar
hukumnya masing-masing.
12. Masyarakat adalah masyarakat Situbondo.
13. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan
scmua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,
tcrmasuk manusia dan perilakunya, yang
mcmpengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan
pcrikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta
makhluk hid up lain.
5
14. Keanekaragaman hayati (Kehati) adalah
keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi dan
peranan-pcranan ekologisnya, yang meliputi
keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman
spesies, dan keanekaragaman genetik
15. Perlind ungan dan pcngclolaan lingkungan hid up
adalah upc:1ya sistcmatis dan terpadu yang dilakukan
untuk mdcstarikan fungsi lingkungan hidup dan
mcncegah tcrjadinya penccmaran dan/ a tau
kcrusakan lingkungan hidup yang mcliputi
pcrcncanc1an, pcmanfaatan, pcngcndalian,
pemeliharaan, pcngawasan, dan pcncgakan hukum.
16. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan
tcrcncana yang memadukan aspek lingkungan hidup,
sosial, dan ekonomi kc dalam strategi pembangunan
unluk menjamin kculuhan lingkungan hidup serla
keselamatan, kemampuan, kesejahtcraan, dan mutu
hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
1 7. Rencana Pcrlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup Kabupaten Situbondo yang selanjutnya
disingkal RPPLH Kabupaten adalah perencanaan
tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan
hidup, sert.a upaya perlindungan dan pengelolaannya
dalam kurun waktu tertentu di Kabupaten
Situbondo.
18. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup
yang mcrupakan kcsatuan utuh-mcnyeluruh dan
saling mcmpengaruhi dalam mcmbcntuk
kcscimbangan, stabilitas, dan prod u kti vi tas
lingkungan hidup.
l 9. Ekorcgion adalah wilayah geografis yang mcmiliki
kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli,
scrta polc1 interaksi manusia dcngan alam yang
menggambarkan intcgritas sistcm alam dan
lingkungan hidup.
20. Geospatial adalah aspek keruangan yang
menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek
atau kcjadian yang berada di bawah, pada, atau di
alas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sislem
koordinat tertentu.
21. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah
rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
22. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan
lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan
manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan
antar kcduanya.
6
23. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan
lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi,
dan/ atau komponen lain yang masuk atau
dimasukkan ke dalamnya.
24. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang
tcrdiri at.as sumber daya hayati dan non hayati yang
sccara keseluruhan membcntuk kesatuan ckosistcm.
25. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang sclanjutnya
disingkc1t KLHS, adalah rangkaian analisis yang
sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk
memastikan bahwc1 prinsip pcmbangunan
bcrkelanjutan telah menjadi dasar dan tcrintegrasi
dalam pembangunan dan/ a tau kebijakan, rencana,
dan/ alau program pemerintah.
26. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai
dampak pcnting suatu usaha dan/atau kegiatan
yang direncanakan pada lingkungan hidup yang
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
ten tang penyelenggaraan usaha dan/ atau kcgiatan.
27. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya
pcmantauan lingkungan hidup yang selanjutnya
disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan
pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang
tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup
yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
ten tang penyelenggaraan usaha dan/ atau kcgiatan.
28. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas
atau kadar makhluk hidup, zat, cncrgi, atau
komponen yc.1ng ada atau harus adc.1 dan/atau unsur
pcncemar yang ditenggang kcberadaannya dalam
:-;uatu :-;umber daya tertentu sebagai unsur
lingkungan hidup.
29. PcncemcJran lingkungan hidup adalah masuk atau
dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi,
dan / a tau komponen lain kc dalam lingkungan hid up
oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku
mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
30. Kritcria baku kcrusakan lingkungan hidup adalah ukuran
batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati
lingkungan hidup yang dapat ditenggang olch lingkungan
hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
31. Pcrusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang
yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak
langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/ atau hayati
lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup.
7
32. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan
langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia,
dan/ atau hayati lingkungan hid up yang melampaui
kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
33. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan
sumber daya alam untuk menjamin pcmanfaatannya
sccara bijaksana serta kcsinambungan
keterscdiaannya dengan tctap mcmelihara dan
meningkatkan kualitas nilai serta
kcanekaragamannya.
34. Perubahan iklim adalah bcrubahnya iklim yang
diakibatkan langsung atau tidak langsung olch
aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan
komposisi almosfir secara global dan selain itu juga
berupa pcrubahan variabilitas iklim alamiah yang
tcramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
35. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan
dengan fungsi ulama melindungi kelestarian
lingkungan hidup yang mcncakup sumberdaya alam,
sumberdaya rnanusia dan sumberdaya buatan.
36. Lirnbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan
yang telah dilakukan oleh orang.
37. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya
disingkat 83 adalah zat, energi, dan/ a tau komponen
lain yang karena sifat, konsentrasi, clan/ atau
jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak
langsung dapat menccmarkan dan/atau merusak
lingkungan hidup, dan/ a tau membahayakan
lingkungan hidup, kcschatan, scrta kclangsungan
hidup manusia dan rnakhluk hidup lain.
38. Limbah bahan bcrbahaya dan beracun yang
selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu
usaha dan/ atau kcgiatan yang mengandung B3 yang
dilakukan olch orang.
39. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang
melipuli pcngurangan, penyimpanan, pengumpulan,
pcngangkutan, pemanfaalan, pengolahan, dan/ atau
pcnimbunan.
40. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan
antara dua pihak atau lebih yang timbul dan
kegiatan yang berpotcnsi dan/ atau telah berdampak
lingkungan hidup.
41. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan
pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu
usaha dan/ atau kegiatan perorangan atau lebih.
8
42. Organisasi lingkungan hidup yang terdapat di
Kabupaten Situbondo adalah kelompok orang yang
terorganisasi dan terben tuk atas kehendak sendiri
yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan
lingkungan hidup di Kabupaten Situbondo.
43. Audit lingkungan hidup adalah cvaluasi yang
dilakukan untuk mcnilai ketaatan pcnanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan
hukum dan kebijakan yang ditctapkan oleh
Pemerin ta h Kc1 bupa ten.
44. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam
tata kehidupan masyarakat untuk antarn lain melindungi
dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
45. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang relatif
mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang
cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertenlu,
mempunyai kebudayaan sama scrta melakukan
sebagian besar kcgiatan di dalam kelompok/
kumpulan manusia tcrsebut.
46. Setiap orang di Kabupaten Situbondo adalah orang
perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan
hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang
melakukan aktivitas usaha atau kegiatan tertentu di
Kabupatcn Situbondo.
47. lnstrumcn ekonomi lingkungan hidup adalah
seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong
Pcmerintah Kabupaten, atau setiap orang ke arah
pelestarian lingkungan hidup.
48. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan oleh
Pcmcrintah Kabupaten kcpada setiap orang yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib
AMDAL alau UKL-UPL dalam rangka pcrlindungan
dan pengclolaan lingkungan hidup scbagai prasyarat
untuk rncmperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
49. Izin usaha dan/ atau kcgiatan adalah izin yang
ditcrbitkan oleh instansi teknis Pemerinlah
Ka bu pat.en untuk mclakukan usaha dan/ a tau
kegiatan di Kabupaten Situbondo.
50. Ruang Tcrbuka Hijau yang selanjulnya disebut RTH
adalah bagian dari ruang ruang terbuka suatu
wilayah yang diisi oleh tumbuhan, lanaman, dan
vegetasi guna mendukung manfaat langsung
dan / a tau tidak langsung yang dihasilkan yaitu
keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan
keindahan wilayah tersebut.
9
51. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi
pcmerintah yang bertanggungjawab atas suatu usaha
dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
|
Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 dinyatakan:
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pcmerintah adalah Pemcrintah Pusat.
2. Pemcrinlah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa
Timur.
3. Mentcri adalah mentcri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo.
6. Pcmerintah Kabupaten adalah Pemerintah
Kabupaten Situbondo.
7. Bupati adalah Bupati Situbondo.
8. Dewan Pcrwakilan Rakyat Dacrah, yang sclanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah Kabupaten Situbondo.
9. Pcngadilc:m Negeri adalah Pcngadilan Negeri
Situbondo.
l 0. Institusi adalah Satuan Kcrja Pcrangkat Dacrah di
Kabupaten Situbondo yang mcnangani masalah
Lingkungan Hidup.
11. Pcnyidik Pcgawai Ncgcri Sipil yang selanjutnya
disingkat. PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tcrtentu yang berdasarkan peraturan perundang
undangan ditunjuk selaku penyidik tindak pidana
dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar
hukumnya masing-masing.
12. Masyarakat adalah masyarakat Situbondo.
13. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan
scmua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,
tcrmasuk manusia dan perilakunya, yang
mcmpengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan
pcrikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta
makhluk hid up lain.
5
14. Keanekaragaman hayati (Kehati) adalah
keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi dan
peranan-pcranan ekologisnya, yang meliputi
keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman
spesies, dan keanekaragaman genetik
15. Perlind ungan dan pcngclolaan lingkungan hid up
adalah upc:1ya sistcmatis dan terpadu yang dilakukan
untuk mdcstarikan fungsi lingkungan hidup dan
mcncegah tcrjadinya penccmaran dan/ a tau
kcrusakan lingkungan hidup yang mcliputi
pcrcncanc1an, pcmanfaatan, pcngcndalian,
pemeliharaan, pcngawasan, dan pcncgakan hukum.
16. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan
tcrcncana yang memadukan aspek lingkungan hidup,
sosial, dan ekonomi kc dalam strategi pembangunan
unluk menjamin kculuhan lingkungan hidup serla
keselamatan, kemampuan, kesejahtcraan, dan mutu
hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
1 7. Rencana Pcrlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup Kabupaten Situbondo yang selanjutnya
disingkal RPPLH Kabupaten adalah perencanaan
tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan
hidup, sert.a upaya perlindungan dan pengelolaannya
dalam kurun waktu tertentu di Kabupaten
Situbondo.
18. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup
yang mcrupakan kcsatuan utuh-mcnyeluruh dan
saling mcmpengaruhi dalam mcmbcntuk
kcscimbangan, stabilitas, dan prod u kti vi tas
lingkungan hidup.
l 9. Ekorcgion adalah wilayah geografis yang mcmiliki
kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli,
scrta polc1 interaksi manusia dcngan alam yang
menggambarkan intcgritas sistcm alam dan
lingkungan hidup.
20. Geospatial adalah aspek keruangan yang
menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek
atau kcjadian yang berada di bawah, pada, atau di
alas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sislem
koordinat tertentu.
21. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah
rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
22. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan
lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan
manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan
antar kcduanya.
6
23. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan
lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi,
dan/ atau komponen lain yang masuk atau
dimasukkan ke dalamnya.
24. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang
tcrdiri at.as sumber daya hayati dan non hayati yang
sccara keseluruhan membcntuk kesatuan ckosistcm.
25. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang sclanjutnya
disingkc1t KLHS, adalah rangkaian analisis yang
sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk
memastikan bahwc1 prinsip pcmbangunan
bcrkelanjutan telah menjadi dasar dan tcrintegrasi
dalam pembangunan dan/ a tau kebijakan, rencana,
dan/ alau program pemerintah.
26. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai
dampak pcnting suatu usaha dan/atau kegiatan
yang direncanakan pada lingkungan hidup yang
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
ten tang penyelenggaraan usaha dan/ atau kcgiatan.
27. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya
pcmantauan lingkungan hidup yang selanjutnya
disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan
pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang
tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup
yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
ten tang penyelenggaraan usaha dan/ atau kcgiatan.
28. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas
atau kadar makhluk hidup, zat, cncrgi, atau
komponen yc.1ng ada atau harus adc.1 dan/atau unsur
pcncemar yang ditenggang kcberadaannya dalam
:-;uatu :-;umber daya tertentu sebagai unsur
lingkungan hidup.
29. PcncemcJran lingkungan hidup adalah masuk atau
dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi,
dan / a tau komponen lain kc dalam lingkungan hid up
oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku
mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
30. Kritcria baku kcrusakan lingkungan hidup adalah ukuran
batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati
lingkungan hidup yang dapat ditenggang olch lingkungan
hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
31. Pcrusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang
yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak
langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/ atau hayati
lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup.
7
32. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan
langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia,
dan/ atau hayati lingkungan hid up yang melampaui
kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
33. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan
sumber daya alam untuk menjamin pcmanfaatannya
sccara bijaksana serta kcsinambungan
keterscdiaannya dengan tctap mcmelihara dan
meningkatkan kualitas nilai serta
kcanekaragamannya.
34. Perubahan iklim adalah bcrubahnya iklim yang
diakibatkan langsung atau tidak langsung olch
aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan
komposisi almosfir secara global dan selain itu juga
berupa pcrubahan variabilitas iklim alamiah yang
tcramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
35. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan
dengan fungsi ulama melindungi kelestarian
lingkungan hidup yang mcncakup sumberdaya alam,
sumberdaya rnanusia dan sumberdaya buatan.
36. Lirnbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan
yang telah dilakukan oleh orang.
37. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya
disingkat 83 adalah zat, energi, dan/ a tau komponen
lain yang karena sifat, konsentrasi, clan/ atau
jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak
langsung dapat menccmarkan dan/atau merusak
lingkungan hidup, dan/ a tau membahayakan
lingkungan hidup, kcschatan, scrta kclangsungan
hidup manusia dan rnakhluk hidup lain.
38. Limbah bahan bcrbahaya dan beracun yang
selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu
usaha dan/ atau kcgiatan yang mengandung B3 yang
dilakukan olch orang.
39. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang
melipuli pcngurangan, penyimpanan, pengumpulan,
pcngangkutan, pemanfaalan, pengolahan, dan/ atau
pcnimbunan.
40. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan
antara dua pihak atau lebih yang timbul dan
kegiatan yang berpotcnsi dan/ atau telah berdampak
lingkungan hidup.
41. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan
pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu
usaha dan/ atau kegiatan perorangan atau lebih.
8
42. Organisasi lingkungan hidup yang terdapat di
Kabupaten Situbondo adalah kelompok orang yang
terorganisasi dan terben tuk atas kehendak sendiri
yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan
lingkungan hidup di Kabupaten Situbondo.
43. Audit lingkungan hidup adalah cvaluasi yang
dilakukan untuk mcnilai ketaatan pcnanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan
hukum dan kebijakan yang ditctapkan oleh
Pemerin ta h Kc1 bupa ten.
44. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam
tata kehidupan masyarakat untuk antarn lain melindungi
dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
45. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang relatif
mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang
cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertenlu,
mempunyai kebudayaan sama scrta melakukan
sebagian besar kcgiatan di dalam kelompok/
kumpulan manusia tcrsebut.
46. Setiap orang di Kabupaten Situbondo adalah orang
perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan
hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang
melakukan aktivitas usaha atau kegiatan tertentu di
Kabupatcn Situbondo.
47. lnstrumcn ekonomi lingkungan hidup adalah
seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong
Pcmerintah Kabupaten, atau setiap orang ke arah
pelestarian lingkungan hidup.
48. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan oleh
Pcmcrintah Kabupaten kcpada setiap orang yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib
AMDAL alau UKL-UPL dalam rangka pcrlindungan
dan pengclolaan lingkungan hidup scbagai prasyarat
untuk rncmperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
49. Izin usaha dan/ atau kcgiatan adalah izin yang
ditcrbitkan oleh instansi teknis Pemerinlah
Ka bu pat.en untuk mclakukan usaha dan/ a tau
kegiatan di Kabupaten Situbondo.
50. Ruang Tcrbuka Hijau yang selanjulnya disebut RTH
adalah bagian dari ruang ruang terbuka suatu
wilayah yang diisi oleh tumbuhan, lanaman, dan
vegetasi guna mendukung manfaat langsung
dan / a tau tidak langsung yang dihasilkan yaitu
keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan
keindahan wilayah tersebut.
9
51. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi
pcmerintah yang bertanggungjawab atas suatu usaha
dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, ketentuan pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pcmerintah adalah Pemcrintah Pusat.
2. Pemcrinlah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa
Timur.
3. Mentcri adalah mentcri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo.
6. Pcmerintah Kabupaten adalah Pemerintah
Kabupaten Situbondo.
7. Bupati adalah Bupati Situbondo.
8. Dewan Pcrwakilan Rakyat Dacrah, yang sclanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah Kabupaten Situbondo.
9. Pcngadilc:m Negeri adalah Pcngadilan Negeri
Situbondo.
l 0. Institusi adalah Satuan Kcrja Pcrangkat Dacrah di
Kabupaten Situbondo yang mcnangani masalah
Lingkungan Hidup.
11. Pcnyidik Pcgawai Ncgcri Sipil yang selanjutnya
disingkat. PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tcrtentu yang berdasarkan peraturan perundang
undangan ditunjuk selaku penyidik tindak pidana
dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar
hukumnya masing-masing.
12. Masyarakat adalah masyarakat Situbondo.
13. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan
scmua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,
tcrmasuk manusia dan perilakunya, yang
mcmpengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan
pcrikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta
makhluk hid up lain.
5
14. Keanekaragaman hayati (Kehati) adalah
keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi dan
peranan-pcranan ekologisnya, yang meliputi
keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman
spesies, dan keanekaragaman genetik
15. Perlind ungan dan pcngclolaan lingkungan hid up
adalah upc:1ya sistcmatis dan terpadu yang dilakukan
untuk mdcstarikan fungsi lingkungan hidup dan
mcncegah tcrjadinya penccmaran dan/ a tau
kcrusakan lingkungan hidup yang mcliputi
pcrcncanc1an, pcmanfaatan, pcngcndalian,
pemeliharaan, pcngawasan, dan pcncgakan hukum.
16. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan
tcrcncana yang memadukan aspek lingkungan hidup,
sosial, dan ekonomi kc dalam strategi pembangunan
unluk menjamin kculuhan lingkungan hidup serla
keselamatan, kemampuan, kesejahtcraan, dan mutu
hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
1 7. Rencana Pcrlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup Kabupaten Situbondo yang selanjutnya
disingkal RPPLH Kabupaten adalah perencanaan
tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan
hidup, sert.a upaya perlindungan dan pengelolaannya
dalam kurun waktu tertentu di Kabupaten
Situbondo.
18. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup
yang mcrupakan kcsatuan utuh-mcnyeluruh dan
saling mcmpengaruhi dalam mcmbcntuk
kcscimbangan, stabilitas, dan prod u kti vi tas
lingkungan hidup.
l 9. Ekorcgion adalah wilayah geografis yang mcmiliki
kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli,
scrta polc1 interaksi manusia dcngan alam yang
menggambarkan intcgritas sistcm alam dan
lingkungan hidup.
20. Geospatial adalah aspek keruangan yang
menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek
atau kcjadian yang berada di bawah, pada, atau di
alas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sislem
koordinat tertentu.
21. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah
rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
22. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan
lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan
manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan
antar kcduanya.
6
23. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan
lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi,
dan/ atau komponen lain yang masuk atau
dimasukkan ke dalamnya.
24. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang
tcrdiri at.as sumber daya hayati dan non hayati yang
sccara keseluruhan membcntuk kesatuan ckosistcm.
25. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang sclanjutnya
disingkc1t KLHS, adalah rangkaian analisis yang
sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk
memastikan bahwc1 prinsip pcmbangunan
bcrkelanjutan telah menjadi dasar dan tcrintegrasi
dalam pembangunan dan/ a tau kebijakan, rencana,
dan/ alau program pemerintah.
26. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai
dampak pcnting suatu usaha dan/atau kegiatan
yang direncanakan pada lingkungan hidup yang
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
ten tang penyelenggaraan usaha dan/ atau kcgiatan.
27. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya
pcmantauan lingkungan hidup yang selanjutnya
disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan
pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang
tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup
yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
ten tang penyelenggaraan usaha dan/ atau kcgiatan.
28. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas
atau kadar makhluk hidup, zat, cncrgi, atau
komponen yc.1ng ada atau harus adc.1 dan/atau unsur
pcncemar yang ditenggang kcberadaannya dalam
:-;uatu :-;umber daya tertentu sebagai unsur
lingkungan hidup.
29. PcncemcJran lingkungan hidup adalah masuk atau
dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi,
dan / a tau komponen lain kc dalam lingkungan hid up
oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku
mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
30. Kritcria baku kcrusakan lingkungan hidup adalah ukuran
batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati
lingkungan hidup yang dapat ditenggang olch lingkungan
hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
31. Pcrusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang
yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak
langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/ atau hayati
lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup.
7
32. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan
langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia,
dan/ atau hayati lingkungan hid up yang melampaui
kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
33. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan
sumber daya alam untuk menjamin pcmanfaatannya
sccara bijaksana serta kcsinambungan
keterscdiaannya dengan tctap mcmelihara dan
meningkatkan kualitas nilai serta
kcanekaragamannya.
34. Perubahan iklim adalah bcrubahnya iklim yang
diakibatkan langsung atau tidak langsung olch
aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan
komposisi almosfir secara global dan selain itu juga
berupa pcrubahan variabilitas iklim alamiah yang
tcramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
35. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan
dengan fungsi ulama melindungi kelestarian
lingkungan hidup yang mcncakup sumberdaya alam,
sumberdaya rnanusia dan sumberdaya buatan.
36. Lirnbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan
yang telah dilakukan oleh orang.
37. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya
disingkat 83 adalah zat, energi, dan/ a tau komponen
lain yang karena sifat, konsentrasi, clan/ atau
jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak
langsung dapat menccmarkan dan/atau merusak
lingkungan hidup, dan/ a tau membahayakan
lingkungan hidup, kcschatan, scrta kclangsungan
hidup manusia dan rnakhluk hidup lain.
38. Limbah bahan bcrbahaya dan beracun yang
selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu
usaha dan/ atau kcgiatan yang mengandung B3 yang
dilakukan olch orang.
39. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang
melipuli pcngurangan, penyimpanan, pengumpulan,
pcngangkutan, pemanfaalan, pengolahan, dan/ atau
pcnimbunan.
40. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan
antara dua pihak atau lebih yang timbul dan
kegiatan yang berpotcnsi dan/ atau telah berdampak
lingkungan hidup.
41. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan
pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu
usaha dan/ atau kegiatan perorangan atau lebih.
8
42. Organisasi lingkungan hidup yang terdapat di
Kabupaten Situbondo adalah kelompok orang yang
terorganisasi dan terben tuk atas kehendak sendiri
yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan
lingkungan hidup di Kabupaten Situbondo.
43. Audit lingkungan hidup adalah cvaluasi yang
dilakukan untuk mcnilai ketaatan pcnanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan
hukum dan kebijakan yang ditctapkan oleh
Pemerin ta h Kc1 bupa ten.
44. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam
tata kehidupan masyarakat untuk antarn lain melindungi
dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
45. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang relatif
mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang
cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertenlu,
mempunyai kebudayaan sama scrta melakukan
sebagian besar kcgiatan di dalam kelompok/
kumpulan manusia tcrsebut.
46. Setiap orang di Kabupaten Situbondo adalah orang
perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan
hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang
melakukan aktivitas usaha atau kegiatan tertentu di
Kabupatcn Situbondo.
47. lnstrumcn ekonomi lingkungan hidup adalah
seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong
Pcmerintah Kabupaten, atau setiap orang ke arah
pelestarian lingkungan hidup.
48. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan oleh
Pcmcrintah Kabupaten kcpada setiap orang yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib
AMDAL alau UKL-UPL dalam rangka pcrlindungan
dan pengclolaan lingkungan hidup scbagai prasyarat
untuk rncmperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
49. Izin usaha dan/ atau kcgiatan adalah izin yang
ditcrbitkan oleh instansi teknis Pemerinlah
Ka bu pat.en untuk mclakukan usaha dan/ a tau
kegiatan di Kabupaten Situbondo.
50. Ruang Tcrbuka Hijau yang selanjulnya disebut RTH
adalah bagian dari ruang ruang terbuka suatu
wilayah yang diisi oleh tumbuhan, lanaman, dan
vegetasi guna mendukung manfaat langsung
dan / a tau tidak langsung yang dihasilkan yaitu
keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan
keindahan wilayah tersebut.
9
51. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi
pcmerintah yang bertanggungjawab atas suatu usaha
dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menetapkan:
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pcmerintah adalah Pemcrintah Pusat.
2. Pemcrinlah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa
Timur.
3. Mentcri adalah mentcri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo.
6. Pcmerintah Kabupaten adalah Pemerintah
Kabupaten Situbondo.
7. Bupati adalah Bupati Situbondo.
8. Dewan Pcrwakilan Rakyat Dacrah, yang sclanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah Kabupaten Situbondo.
9. Pcngadilc:m Negeri adalah Pcngadilan Negeri
Situbondo.
l 0. Institusi adalah Satuan Kcrja Pcrangkat Dacrah di
Kabupaten Situbondo yang mcnangani masalah
Lingkungan Hidup.
11. Pcnyidik Pcgawai Ncgcri Sipil yang selanjutnya
disingkat. PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tcrtentu yang berdasarkan peraturan perundang
undangan ditunjuk selaku penyidik tindak pidana
dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar
hukumnya masing-masing.
12. Masyarakat adalah masyarakat Situbondo.
13. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan
scmua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,
tcrmasuk manusia dan perilakunya, yang
mcmpengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan
pcrikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta
makhluk hid up lain.
5
14. Keanekaragaman hayati (Kehati) adalah
keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi dan
peranan-pcranan ekologisnya, yang meliputi
keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman
spesies, dan keanekaragaman genetik
15. Perlind ungan dan pcngclolaan lingkungan hid up
adalah upc:1ya sistcmatis dan terpadu yang dilakukan
untuk mdcstarikan fungsi lingkungan hidup dan
mcncegah tcrjadinya penccmaran dan/ a tau
kcrusakan lingkungan hidup yang mcliputi
pcrcncanc1an, pcmanfaatan, pcngcndalian,
pemeliharaan, pcngawasan, dan pcncgakan hukum.
16. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan
tcrcncana yang memadukan aspek lingkungan hidup,
sosial, dan ekonomi kc dalam strategi pembangunan
unluk menjamin kculuhan lingkungan hidup serla
keselamatan, kemampuan, kesejahtcraan, dan mutu
hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
1 7. Rencana Pcrlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup Kabupaten Situbondo yang selanjutnya
disingkal RPPLH Kabupaten adalah perencanaan
tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan
hidup, sert.a upaya perlindungan dan pengelolaannya
dalam kurun waktu tertentu di Kabupaten
Situbondo.
18. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup
yang mcrupakan kcsatuan utuh-mcnyeluruh dan
saling mcmpengaruhi dalam mcmbcntuk
kcscimbangan, stabilitas, dan prod u kti vi tas
lingkungan hidup.
l 9. Ekorcgion adalah wilayah geografis yang mcmiliki
kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli,
scrta polc1 interaksi manusia dcngan alam yang
menggambarkan intcgritas sistcm alam dan
lingkungan hidup.
20. Geospatial adalah aspek keruangan yang
menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek
atau kcjadian yang berada di bawah, pada, atau di
alas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sislem
koordinat tertentu.
21. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah
rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
22. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan
lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan
manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan
antar kcduanya.
6
23. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan
lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi,
dan/ atau komponen lain yang masuk atau
dimasukkan ke dalamnya.
24. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang
tcrdiri at.as sumber daya hayati dan non hayati yang
sccara keseluruhan membcntuk kesatuan ckosistcm.
25. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang sclanjutnya
disingkc1t KLHS, adalah rangkaian analisis yang
sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk
memastikan bahwc1 prinsip pcmbangunan
bcrkelanjutan telah menjadi dasar dan tcrintegrasi
dalam pembangunan dan/ a tau kebijakan, rencana,
dan/ alau program pemerintah.
26. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai
dampak pcnting suatu usaha dan/atau kegiatan
yang direncanakan pada lingkungan hidup yang
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
ten tang penyelenggaraan usaha dan/ atau kcgiatan.
27. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya
pcmantauan lingkungan hidup yang selanjutnya
disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan
pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang
tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup
yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
ten tang penyelenggaraan usaha dan/ atau kcgiatan.
28. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas
atau kadar makhluk hidup, zat, cncrgi, atau
komponen yc.1ng ada atau harus adc.1 dan/atau unsur
pcncemar yang ditenggang kcberadaannya dalam
:-;uatu :-;umber daya tertentu sebagai unsur
lingkungan hidup.
29. PcncemcJran lingkungan hidup adalah masuk atau
dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi,
dan / a tau komponen lain kc dalam lingkungan hid up
oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku
mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
30. Kritcria baku kcrusakan lingkungan hidup adalah ukuran
batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati
lingkungan hidup yang dapat ditenggang olch lingkungan
hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
31. Pcrusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang
yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak
langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/ atau hayati
lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup.
7
32. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan
langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia,
dan/ atau hayati lingkungan hid up yang melampaui
kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
33. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan
sumber daya alam untuk menjamin pcmanfaatannya
sccara bijaksana serta kcsinambungan
keterscdiaannya dengan tctap mcmelihara dan
meningkatkan kualitas nilai serta
kcanekaragamannya.
34. Perubahan iklim adalah bcrubahnya iklim yang
diakibatkan langsung atau tidak langsung olch
aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan
komposisi almosfir secara global dan selain itu juga
berupa pcrubahan variabilitas iklim alamiah yang
tcramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
35. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan
dengan fungsi ulama melindungi kelestarian
lingkungan hidup yang mcncakup sumberdaya alam,
sumberdaya rnanusia dan sumberdaya buatan.
36. Lirnbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan
yang telah dilakukan oleh orang.
37. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya
disingkat 83 adalah zat, energi, dan/ a tau komponen
lain yang karena sifat, konsentrasi, clan/ atau
jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak
langsung dapat menccmarkan dan/atau merusak
lingkungan hidup, dan/ a tau membahayakan
lingkungan hidup, kcschatan, scrta kclangsungan
hidup manusia dan rnakhluk hidup lain.
38. Limbah bahan bcrbahaya dan beracun yang
selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu
usaha dan/ atau kcgiatan yang mengandung B3 yang
dilakukan olch orang.
39. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang
melipuli pcngurangan, penyimpanan, pengumpulan,
pcngangkutan, pemanfaalan, pengolahan, dan/ atau
pcnimbunan.
40. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan
antara dua pihak atau lebih yang timbul dan
kegiatan yang berpotcnsi dan/ atau telah berdampak
lingkungan hidup.
41. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan
pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu
usaha dan/ atau kegiatan perorangan atau lebih.
8
42. Organisasi lingkungan hidup yang terdapat di
Kabupaten Situbondo adalah kelompok orang yang
terorganisasi dan terben tuk atas kehendak sendiri
yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan
lingkungan hidup di Kabupaten Situbondo.
43. Audit lingkungan hidup adalah cvaluasi yang
dilakukan untuk mcnilai ketaatan pcnanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan
hukum dan kebijakan yang ditctapkan oleh
Pemerin ta h Kc1 bupa ten.
44. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam
tata kehidupan masyarakat untuk antarn lain melindungi
dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
45. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang relatif
mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang
cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertenlu,
mempunyai kebudayaan sama scrta melakukan
sebagian besar kcgiatan di dalam kelompok/
kumpulan manusia tcrsebut.
46. Setiap orang di Kabupaten Situbondo adalah orang
perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan
hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang
melakukan aktivitas usaha atau kegiatan tertentu di
Kabupatcn Situbondo.
47. lnstrumcn ekonomi lingkungan hidup adalah
seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong
Pcmerintah Kabupaten, atau setiap orang ke arah
pelestarian lingkungan hidup.
48. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan oleh
Pcmcrintah Kabupaten kcpada setiap orang yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib
AMDAL alau UKL-UPL dalam rangka pcrlindungan
dan pengclolaan lingkungan hidup scbagai prasyarat
untuk rncmperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
49. Izin usaha dan/ atau kcgiatan adalah izin yang
ditcrbitkan oleh instansi teknis Pemerinlah
Ka bu pat.en untuk mclakukan usaha dan/ a tau
kegiatan di Kabupaten Situbondo.
50. Ruang Tcrbuka Hijau yang selanjulnya disebut RTH
adalah bagian dari ruang ruang terbuka suatu
wilayah yang diisi oleh tumbuhan, lanaman, dan
vegetasi guna mendukung manfaat langsung
dan / a tau tidak langsung yang dihasilkan yaitu
keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan
keindahan wilayah tersebut.
9
51. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi
pcmerintah yang bertanggungjawab atas suatu usaha
dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
|
Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014, apa isi dari Pasal 1?
|
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, menyatakan:
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pcmerintah adalah Pemcrintah Pusat.
2. Pemcrinlah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa
Timur.
3. Mentcri adalah mentcri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo.
6. Pcmerintah Kabupaten adalah Pemerintah
Kabupaten Situbondo.
7. Bupati adalah Bupati Situbondo.
8. Dewan Pcrwakilan Rakyat Dacrah, yang sclanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah Kabupaten Situbondo.
9. Pcngadilc:m Negeri adalah Pcngadilan Negeri
Situbondo.
l 0. Institusi adalah Satuan Kcrja Pcrangkat Dacrah di
Kabupaten Situbondo yang mcnangani masalah
Lingkungan Hidup.
11. Pcnyidik Pcgawai Ncgcri Sipil yang selanjutnya
disingkat. PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tcrtentu yang berdasarkan peraturan perundang
undangan ditunjuk selaku penyidik tindak pidana
dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar
hukumnya masing-masing.
12. Masyarakat adalah masyarakat Situbondo.
13. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan
scmua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,
tcrmasuk manusia dan perilakunya, yang
mcmpengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan
pcrikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta
makhluk hid up lain.
5
14. Keanekaragaman hayati (Kehati) adalah
keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi dan
peranan-pcranan ekologisnya, yang meliputi
keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman
spesies, dan keanekaragaman genetik
15. Perlind ungan dan pcngclolaan lingkungan hid up
adalah upc:1ya sistcmatis dan terpadu yang dilakukan
untuk mdcstarikan fungsi lingkungan hidup dan
mcncegah tcrjadinya penccmaran dan/ a tau
kcrusakan lingkungan hidup yang mcliputi
pcrcncanc1an, pcmanfaatan, pcngcndalian,
pemeliharaan, pcngawasan, dan pcncgakan hukum.
16. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan
tcrcncana yang memadukan aspek lingkungan hidup,
sosial, dan ekonomi kc dalam strategi pembangunan
unluk menjamin kculuhan lingkungan hidup serla
keselamatan, kemampuan, kesejahtcraan, dan mutu
hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
1 7. Rencana Pcrlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup Kabupaten Situbondo yang selanjutnya
disingkal RPPLH Kabupaten adalah perencanaan
tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan
hidup, sert.a upaya perlindungan dan pengelolaannya
dalam kurun waktu tertentu di Kabupaten
Situbondo.
18. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup
yang mcrupakan kcsatuan utuh-mcnyeluruh dan
saling mcmpengaruhi dalam mcmbcntuk
kcscimbangan, stabilitas, dan prod u kti vi tas
lingkungan hidup.
l 9. Ekorcgion adalah wilayah geografis yang mcmiliki
kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli,
scrta polc1 interaksi manusia dcngan alam yang
menggambarkan intcgritas sistcm alam dan
lingkungan hidup.
20. Geospatial adalah aspek keruangan yang
menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek
atau kcjadian yang berada di bawah, pada, atau di
alas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sislem
koordinat tertentu.
21. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah
rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
22. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan
lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan
manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan
antar kcduanya.
6
23. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan
lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi,
dan/ atau komponen lain yang masuk atau
dimasukkan ke dalamnya.
24. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang
tcrdiri at.as sumber daya hayati dan non hayati yang
sccara keseluruhan membcntuk kesatuan ckosistcm.
25. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang sclanjutnya
disingkc1t KLHS, adalah rangkaian analisis yang
sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk
memastikan bahwc1 prinsip pcmbangunan
bcrkelanjutan telah menjadi dasar dan tcrintegrasi
dalam pembangunan dan/ a tau kebijakan, rencana,
dan/ alau program pemerintah.
26. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai
dampak pcnting suatu usaha dan/atau kegiatan
yang direncanakan pada lingkungan hidup yang
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
ten tang penyelenggaraan usaha dan/ atau kcgiatan.
27. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya
pcmantauan lingkungan hidup yang selanjutnya
disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan
pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang
tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup
yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
ten tang penyelenggaraan usaha dan/ atau kcgiatan.
28. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas
atau kadar makhluk hidup, zat, cncrgi, atau
komponen yc.1ng ada atau harus adc.1 dan/atau unsur
pcncemar yang ditenggang kcberadaannya dalam
:-;uatu :-;umber daya tertentu sebagai unsur
lingkungan hidup.
29. PcncemcJran lingkungan hidup adalah masuk atau
dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi,
dan / a tau komponen lain kc dalam lingkungan hid up
oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku
mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
30. Kritcria baku kcrusakan lingkungan hidup adalah ukuran
batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati
lingkungan hidup yang dapat ditenggang olch lingkungan
hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
31. Pcrusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang
yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak
langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/ atau hayati
lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup.
7
32. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan
langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia,
dan/ atau hayati lingkungan hid up yang melampaui
kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
33. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan
sumber daya alam untuk menjamin pcmanfaatannya
sccara bijaksana serta kcsinambungan
keterscdiaannya dengan tctap mcmelihara dan
meningkatkan kualitas nilai serta
kcanekaragamannya.
34. Perubahan iklim adalah bcrubahnya iklim yang
diakibatkan langsung atau tidak langsung olch
aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan
komposisi almosfir secara global dan selain itu juga
berupa pcrubahan variabilitas iklim alamiah yang
tcramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
35. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan
dengan fungsi ulama melindungi kelestarian
lingkungan hidup yang mcncakup sumberdaya alam,
sumberdaya rnanusia dan sumberdaya buatan.
36. Lirnbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan
yang telah dilakukan oleh orang.
37. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya
disingkat 83 adalah zat, energi, dan/ a tau komponen
lain yang karena sifat, konsentrasi, clan/ atau
jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak
langsung dapat menccmarkan dan/atau merusak
lingkungan hidup, dan/ a tau membahayakan
lingkungan hidup, kcschatan, scrta kclangsungan
hidup manusia dan rnakhluk hidup lain.
38. Limbah bahan bcrbahaya dan beracun yang
selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu
usaha dan/ atau kcgiatan yang mengandung B3 yang
dilakukan olch orang.
39. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang
melipuli pcngurangan, penyimpanan, pengumpulan,
pcngangkutan, pemanfaalan, pengolahan, dan/ atau
pcnimbunan.
40. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan
antara dua pihak atau lebih yang timbul dan
kegiatan yang berpotcnsi dan/ atau telah berdampak
lingkungan hidup.
41. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan
pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu
usaha dan/ atau kegiatan perorangan atau lebih.
8
42. Organisasi lingkungan hidup yang terdapat di
Kabupaten Situbondo adalah kelompok orang yang
terorganisasi dan terben tuk atas kehendak sendiri
yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan
lingkungan hidup di Kabupaten Situbondo.
43. Audit lingkungan hidup adalah cvaluasi yang
dilakukan untuk mcnilai ketaatan pcnanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan
hukum dan kebijakan yang ditctapkan oleh
Pemerin ta h Kc1 bupa ten.
44. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam
tata kehidupan masyarakat untuk antarn lain melindungi
dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
45. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang relatif
mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang
cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertenlu,
mempunyai kebudayaan sama scrta melakukan
sebagian besar kcgiatan di dalam kelompok/
kumpulan manusia tcrsebut.
46. Setiap orang di Kabupaten Situbondo adalah orang
perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan
hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang
melakukan aktivitas usaha atau kegiatan tertentu di
Kabupatcn Situbondo.
47. lnstrumcn ekonomi lingkungan hidup adalah
seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong
Pcmerintah Kabupaten, atau setiap orang ke arah
pelestarian lingkungan hidup.
48. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan oleh
Pcmcrintah Kabupaten kcpada setiap orang yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib
AMDAL alau UKL-UPL dalam rangka pcrlindungan
dan pengclolaan lingkungan hidup scbagai prasyarat
untuk rncmperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
49. Izin usaha dan/ atau kcgiatan adalah izin yang
ditcrbitkan oleh instansi teknis Pemerinlah
Ka bu pat.en untuk mclakukan usaha dan/ a tau
kegiatan di Kabupaten Situbondo.
50. Ruang Tcrbuka Hijau yang selanjulnya disebut RTH
adalah bagian dari ruang ruang terbuka suatu
wilayah yang diisi oleh tumbuhan, lanaman, dan
vegetasi guna mendukung manfaat langsung
dan / a tau tidak langsung yang dihasilkan yaitu
keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan
keindahan wilayah tersebut.
9
51. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi
pcmerintah yang bertanggungjawab atas suatu usaha
dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, memuat:
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pcmerintah adalah Pemcrintah Pusat.
2. Pemcrinlah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa
Timur.
3. Mentcri adalah mentcri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo.
6. Pcmerintah Kabupaten adalah Pemerintah
Kabupaten Situbondo.
7. Bupati adalah Bupati Situbondo.
8. Dewan Pcrwakilan Rakyat Dacrah, yang sclanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah Kabupaten Situbondo.
9. Pcngadilc:m Negeri adalah Pcngadilan Negeri
Situbondo.
l 0. Institusi adalah Satuan Kcrja Pcrangkat Dacrah di
Kabupaten Situbondo yang mcnangani masalah
Lingkungan Hidup.
11. Pcnyidik Pcgawai Ncgcri Sipil yang selanjutnya
disingkat. PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tcrtentu yang berdasarkan peraturan perundang
undangan ditunjuk selaku penyidik tindak pidana
dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar
hukumnya masing-masing.
12. Masyarakat adalah masyarakat Situbondo.
13. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan
scmua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,
tcrmasuk manusia dan perilakunya, yang
mcmpengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan
pcrikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta
makhluk hid up lain.
5
14. Keanekaragaman hayati (Kehati) adalah
keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi dan
peranan-pcranan ekologisnya, yang meliputi
keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman
spesies, dan keanekaragaman genetik
15. Perlind ungan dan pcngclolaan lingkungan hid up
adalah upc:1ya sistcmatis dan terpadu yang dilakukan
untuk mdcstarikan fungsi lingkungan hidup dan
mcncegah tcrjadinya penccmaran dan/ a tau
kcrusakan lingkungan hidup yang mcliputi
pcrcncanc1an, pcmanfaatan, pcngcndalian,
pemeliharaan, pcngawasan, dan pcncgakan hukum.
16. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan
tcrcncana yang memadukan aspek lingkungan hidup,
sosial, dan ekonomi kc dalam strategi pembangunan
unluk menjamin kculuhan lingkungan hidup serla
keselamatan, kemampuan, kesejahtcraan, dan mutu
hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
1 7. Rencana Pcrlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup Kabupaten Situbondo yang selanjutnya
disingkal RPPLH Kabupaten adalah perencanaan
tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan
hidup, sert.a upaya perlindungan dan pengelolaannya
dalam kurun waktu tertentu di Kabupaten
Situbondo.
18. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup
yang mcrupakan kcsatuan utuh-mcnyeluruh dan
saling mcmpengaruhi dalam mcmbcntuk
kcscimbangan, stabilitas, dan prod u kti vi tas
lingkungan hidup.
l 9. Ekorcgion adalah wilayah geografis yang mcmiliki
kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli,
scrta polc1 interaksi manusia dcngan alam yang
menggambarkan intcgritas sistcm alam dan
lingkungan hidup.
20. Geospatial adalah aspek keruangan yang
menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek
atau kcjadian yang berada di bawah, pada, atau di
alas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sislem
koordinat tertentu.
21. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah
rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
22. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan
lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan
manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan
antar kcduanya.
6
23. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan
lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi,
dan/ atau komponen lain yang masuk atau
dimasukkan ke dalamnya.
24. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang
tcrdiri at.as sumber daya hayati dan non hayati yang
sccara keseluruhan membcntuk kesatuan ckosistcm.
25. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang sclanjutnya
disingkc1t KLHS, adalah rangkaian analisis yang
sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk
memastikan bahwc1 prinsip pcmbangunan
bcrkelanjutan telah menjadi dasar dan tcrintegrasi
dalam pembangunan dan/ a tau kebijakan, rencana,
dan/ alau program pemerintah.
26. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai
dampak pcnting suatu usaha dan/atau kegiatan
yang direncanakan pada lingkungan hidup yang
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
ten tang penyelenggaraan usaha dan/ atau kcgiatan.
27. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya
pcmantauan lingkungan hidup yang selanjutnya
disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan
pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang
tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup
yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
ten tang penyelenggaraan usaha dan/ atau kcgiatan.
28. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas
atau kadar makhluk hidup, zat, cncrgi, atau
komponen yc.1ng ada atau harus adc.1 dan/atau unsur
pcncemar yang ditenggang kcberadaannya dalam
:-;uatu :-;umber daya tertentu sebagai unsur
lingkungan hidup.
29. PcncemcJran lingkungan hidup adalah masuk atau
dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi,
dan / a tau komponen lain kc dalam lingkungan hid up
oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku
mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
30. Kritcria baku kcrusakan lingkungan hidup adalah ukuran
batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati
lingkungan hidup yang dapat ditenggang olch lingkungan
hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
31. Pcrusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang
yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak
langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/ atau hayati
lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup.
7
32. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan
langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia,
dan/ atau hayati lingkungan hid up yang melampaui
kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
33. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan
sumber daya alam untuk menjamin pcmanfaatannya
sccara bijaksana serta kcsinambungan
keterscdiaannya dengan tctap mcmelihara dan
meningkatkan kualitas nilai serta
kcanekaragamannya.
34. Perubahan iklim adalah bcrubahnya iklim yang
diakibatkan langsung atau tidak langsung olch
aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan
komposisi almosfir secara global dan selain itu juga
berupa pcrubahan variabilitas iklim alamiah yang
tcramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
35. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan
dengan fungsi ulama melindungi kelestarian
lingkungan hidup yang mcncakup sumberdaya alam,
sumberdaya rnanusia dan sumberdaya buatan.
36. Lirnbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan
yang telah dilakukan oleh orang.
37. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya
disingkat 83 adalah zat, energi, dan/ a tau komponen
lain yang karena sifat, konsentrasi, clan/ atau
jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak
langsung dapat menccmarkan dan/atau merusak
lingkungan hidup, dan/ a tau membahayakan
lingkungan hidup, kcschatan, scrta kclangsungan
hidup manusia dan rnakhluk hidup lain.
38. Limbah bahan bcrbahaya dan beracun yang
selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu
usaha dan/ atau kcgiatan yang mengandung B3 yang
dilakukan olch orang.
39. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang
melipuli pcngurangan, penyimpanan, pengumpulan,
pcngangkutan, pemanfaalan, pengolahan, dan/ atau
pcnimbunan.
40. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan
antara dua pihak atau lebih yang timbul dan
kegiatan yang berpotcnsi dan/ atau telah berdampak
lingkungan hidup.
41. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan
pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu
usaha dan/ atau kegiatan perorangan atau lebih.
8
42. Organisasi lingkungan hidup yang terdapat di
Kabupaten Situbondo adalah kelompok orang yang
terorganisasi dan terben tuk atas kehendak sendiri
yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan
lingkungan hidup di Kabupaten Situbondo.
43. Audit lingkungan hidup adalah cvaluasi yang
dilakukan untuk mcnilai ketaatan pcnanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan
hukum dan kebijakan yang ditctapkan oleh
Pemerin ta h Kc1 bupa ten.
44. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam
tata kehidupan masyarakat untuk antarn lain melindungi
dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
45. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang relatif
mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang
cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertenlu,
mempunyai kebudayaan sama scrta melakukan
sebagian besar kcgiatan di dalam kelompok/
kumpulan manusia tcrsebut.
46. Setiap orang di Kabupaten Situbondo adalah orang
perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan
hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang
melakukan aktivitas usaha atau kegiatan tertentu di
Kabupatcn Situbondo.
47. lnstrumcn ekonomi lingkungan hidup adalah
seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong
Pcmerintah Kabupaten, atau setiap orang ke arah
pelestarian lingkungan hidup.
48. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan oleh
Pcmcrintah Kabupaten kcpada setiap orang yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib
AMDAL alau UKL-UPL dalam rangka pcrlindungan
dan pengclolaan lingkungan hidup scbagai prasyarat
untuk rncmperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
49. Izin usaha dan/ atau kcgiatan adalah izin yang
ditcrbitkan oleh instansi teknis Pemerinlah
Ka bu pat.en untuk mclakukan usaha dan/ a tau
kegiatan di Kabupaten Situbondo.
50. Ruang Tcrbuka Hijau yang selanjulnya disebut RTH
adalah bagian dari ruang ruang terbuka suatu
wilayah yang diisi oleh tumbuhan, lanaman, dan
vegetasi guna mendukung manfaat langsung
dan / a tau tidak langsung yang dihasilkan yaitu
keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan
keindahan wilayah tersebut.
9
51. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi
pcmerintah yang bertanggungjawab atas suatu usaha
dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 berbunyi:
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pcmerintah adalah Pemcrintah Pusat.
2. Pemcrinlah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa
Timur.
3. Mentcri adalah mentcri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo.
6. Pcmerintah Kabupaten adalah Pemerintah
Kabupaten Situbondo.
7. Bupati adalah Bupati Situbondo.
8. Dewan Pcrwakilan Rakyat Dacrah, yang sclanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah Kabupaten Situbondo.
9. Pcngadilc:m Negeri adalah Pcngadilan Negeri
Situbondo.
l 0. Institusi adalah Satuan Kcrja Pcrangkat Dacrah di
Kabupaten Situbondo yang mcnangani masalah
Lingkungan Hidup.
11. Pcnyidik Pcgawai Ncgcri Sipil yang selanjutnya
disingkat. PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tcrtentu yang berdasarkan peraturan perundang
undangan ditunjuk selaku penyidik tindak pidana
dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar
hukumnya masing-masing.
12. Masyarakat adalah masyarakat Situbondo.
13. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan
scmua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,
tcrmasuk manusia dan perilakunya, yang
mcmpengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan
pcrikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta
makhluk hid up lain.
5
14. Keanekaragaman hayati (Kehati) adalah
keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi dan
peranan-pcranan ekologisnya, yang meliputi
keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman
spesies, dan keanekaragaman genetik
15. Perlind ungan dan pcngclolaan lingkungan hid up
adalah upc:1ya sistcmatis dan terpadu yang dilakukan
untuk mdcstarikan fungsi lingkungan hidup dan
mcncegah tcrjadinya penccmaran dan/ a tau
kcrusakan lingkungan hidup yang mcliputi
pcrcncanc1an, pcmanfaatan, pcngcndalian,
pemeliharaan, pcngawasan, dan pcncgakan hukum.
16. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan
tcrcncana yang memadukan aspek lingkungan hidup,
sosial, dan ekonomi kc dalam strategi pembangunan
unluk menjamin kculuhan lingkungan hidup serla
keselamatan, kemampuan, kesejahtcraan, dan mutu
hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
1 7. Rencana Pcrlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup Kabupaten Situbondo yang selanjutnya
disingkal RPPLH Kabupaten adalah perencanaan
tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan
hidup, sert.a upaya perlindungan dan pengelolaannya
dalam kurun waktu tertentu di Kabupaten
Situbondo.
18. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup
yang mcrupakan kcsatuan utuh-mcnyeluruh dan
saling mcmpengaruhi dalam mcmbcntuk
kcscimbangan, stabilitas, dan prod u kti vi tas
lingkungan hidup.
l 9. Ekorcgion adalah wilayah geografis yang mcmiliki
kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli,
scrta polc1 interaksi manusia dcngan alam yang
menggambarkan intcgritas sistcm alam dan
lingkungan hidup.
20. Geospatial adalah aspek keruangan yang
menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek
atau kcjadian yang berada di bawah, pada, atau di
alas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sislem
koordinat tertentu.
21. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah
rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
22. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan
lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan
manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan
antar kcduanya.
6
23. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan
lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi,
dan/ atau komponen lain yang masuk atau
dimasukkan ke dalamnya.
24. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang
tcrdiri at.as sumber daya hayati dan non hayati yang
sccara keseluruhan membcntuk kesatuan ckosistcm.
25. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang sclanjutnya
disingkc1t KLHS, adalah rangkaian analisis yang
sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk
memastikan bahwc1 prinsip pcmbangunan
bcrkelanjutan telah menjadi dasar dan tcrintegrasi
dalam pembangunan dan/ a tau kebijakan, rencana,
dan/ alau program pemerintah.
26. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai
dampak pcnting suatu usaha dan/atau kegiatan
yang direncanakan pada lingkungan hidup yang
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
ten tang penyelenggaraan usaha dan/ atau kcgiatan.
27. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya
pcmantauan lingkungan hidup yang selanjutnya
disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan
pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang
tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup
yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
ten tang penyelenggaraan usaha dan/ atau kcgiatan.
28. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas
atau kadar makhluk hidup, zat, cncrgi, atau
komponen yc.1ng ada atau harus adc.1 dan/atau unsur
pcncemar yang ditenggang kcberadaannya dalam
:-;uatu :-;umber daya tertentu sebagai unsur
lingkungan hidup.
29. PcncemcJran lingkungan hidup adalah masuk atau
dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi,
dan / a tau komponen lain kc dalam lingkungan hid up
oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku
mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
30. Kritcria baku kcrusakan lingkungan hidup adalah ukuran
batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati
lingkungan hidup yang dapat ditenggang olch lingkungan
hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
31. Pcrusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang
yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak
langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/ atau hayati
lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup.
7
32. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan
langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia,
dan/ atau hayati lingkungan hid up yang melampaui
kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
33. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan
sumber daya alam untuk menjamin pcmanfaatannya
sccara bijaksana serta kcsinambungan
keterscdiaannya dengan tctap mcmelihara dan
meningkatkan kualitas nilai serta
kcanekaragamannya.
34. Perubahan iklim adalah bcrubahnya iklim yang
diakibatkan langsung atau tidak langsung olch
aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan
komposisi almosfir secara global dan selain itu juga
berupa pcrubahan variabilitas iklim alamiah yang
tcramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
35. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan
dengan fungsi ulama melindungi kelestarian
lingkungan hidup yang mcncakup sumberdaya alam,
sumberdaya rnanusia dan sumberdaya buatan.
36. Lirnbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan
yang telah dilakukan oleh orang.
37. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya
disingkat 83 adalah zat, energi, dan/ a tau komponen
lain yang karena sifat, konsentrasi, clan/ atau
jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak
langsung dapat menccmarkan dan/atau merusak
lingkungan hidup, dan/ a tau membahayakan
lingkungan hidup, kcschatan, scrta kclangsungan
hidup manusia dan rnakhluk hidup lain.
38. Limbah bahan bcrbahaya dan beracun yang
selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu
usaha dan/ atau kcgiatan yang mengandung B3 yang
dilakukan olch orang.
39. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang
melipuli pcngurangan, penyimpanan, pengumpulan,
pcngangkutan, pemanfaalan, pengolahan, dan/ atau
pcnimbunan.
40. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan
antara dua pihak atau lebih yang timbul dan
kegiatan yang berpotcnsi dan/ atau telah berdampak
lingkungan hidup.
41. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan
pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu
usaha dan/ atau kegiatan perorangan atau lebih.
8
42. Organisasi lingkungan hidup yang terdapat di
Kabupaten Situbondo adalah kelompok orang yang
terorganisasi dan terben tuk atas kehendak sendiri
yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan
lingkungan hidup di Kabupaten Situbondo.
43. Audit lingkungan hidup adalah cvaluasi yang
dilakukan untuk mcnilai ketaatan pcnanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan
hukum dan kebijakan yang ditctapkan oleh
Pemerin ta h Kc1 bupa ten.
44. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam
tata kehidupan masyarakat untuk antarn lain melindungi
dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
45. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang relatif
mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang
cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertenlu,
mempunyai kebudayaan sama scrta melakukan
sebagian besar kcgiatan di dalam kelompok/
kumpulan manusia tcrsebut.
46. Setiap orang di Kabupaten Situbondo adalah orang
perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan
hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang
melakukan aktivitas usaha atau kegiatan tertentu di
Kabupatcn Situbondo.
47. lnstrumcn ekonomi lingkungan hidup adalah
seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong
Pcmerintah Kabupaten, atau setiap orang ke arah
pelestarian lingkungan hidup.
48. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan oleh
Pcmcrintah Kabupaten kcpada setiap orang yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib
AMDAL alau UKL-UPL dalam rangka pcrlindungan
dan pengclolaan lingkungan hidup scbagai prasyarat
untuk rncmperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
49. Izin usaha dan/ atau kcgiatan adalah izin yang
ditcrbitkan oleh instansi teknis Pemerinlah
Ka bu pat.en untuk mclakukan usaha dan/ a tau
kegiatan di Kabupaten Situbondo.
50. Ruang Tcrbuka Hijau yang selanjulnya disebut RTH
adalah bagian dari ruang ruang terbuka suatu
wilayah yang diisi oleh tumbuhan, lanaman, dan
vegetasi guna mendukung manfaat langsung
dan / a tau tidak langsung yang dihasilkan yaitu
keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan
keindahan wilayah tersebut.
9
51. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi
pcmerintah yang bertanggungjawab atas suatu usaha
dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
|
Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1, adalah:
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pcmerintah adalah Pemcrintah Pusat.
2. Pemcrinlah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa
Timur.
3. Mentcri adalah mentcri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo.
6. Pcmerintah Kabupaten adalah Pemerintah
Kabupaten Situbondo.
7. Bupati adalah Bupati Situbondo.
8. Dewan Pcrwakilan Rakyat Dacrah, yang sclanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah Kabupaten Situbondo.
9. Pcngadilc:m Negeri adalah Pcngadilan Negeri
Situbondo.
l 0. Institusi adalah Satuan Kcrja Pcrangkat Dacrah di
Kabupaten Situbondo yang mcnangani masalah
Lingkungan Hidup.
11. Pcnyidik Pcgawai Ncgcri Sipil yang selanjutnya
disingkat. PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tcrtentu yang berdasarkan peraturan perundang
undangan ditunjuk selaku penyidik tindak pidana
dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar
hukumnya masing-masing.
12. Masyarakat adalah masyarakat Situbondo.
13. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan
scmua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,
tcrmasuk manusia dan perilakunya, yang
mcmpengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan
pcrikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta
makhluk hid up lain.
5
14. Keanekaragaman hayati (Kehati) adalah
keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi dan
peranan-pcranan ekologisnya, yang meliputi
keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman
spesies, dan keanekaragaman genetik
15. Perlind ungan dan pcngclolaan lingkungan hid up
adalah upc:1ya sistcmatis dan terpadu yang dilakukan
untuk mdcstarikan fungsi lingkungan hidup dan
mcncegah tcrjadinya penccmaran dan/ a tau
kcrusakan lingkungan hidup yang mcliputi
pcrcncanc1an, pcmanfaatan, pcngcndalian,
pemeliharaan, pcngawasan, dan pcncgakan hukum.
16. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan
tcrcncana yang memadukan aspek lingkungan hidup,
sosial, dan ekonomi kc dalam strategi pembangunan
unluk menjamin kculuhan lingkungan hidup serla
keselamatan, kemampuan, kesejahtcraan, dan mutu
hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
1 7. Rencana Pcrlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup Kabupaten Situbondo yang selanjutnya
disingkal RPPLH Kabupaten adalah perencanaan
tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan
hidup, sert.a upaya perlindungan dan pengelolaannya
dalam kurun waktu tertentu di Kabupaten
Situbondo.
18. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup
yang mcrupakan kcsatuan utuh-mcnyeluruh dan
saling mcmpengaruhi dalam mcmbcntuk
kcscimbangan, stabilitas, dan prod u kti vi tas
lingkungan hidup.
l 9. Ekorcgion adalah wilayah geografis yang mcmiliki
kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli,
scrta polc1 interaksi manusia dcngan alam yang
menggambarkan intcgritas sistcm alam dan
lingkungan hidup.
20. Geospatial adalah aspek keruangan yang
menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek
atau kcjadian yang berada di bawah, pada, atau di
alas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sislem
koordinat tertentu.
21. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah
rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
22. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan
lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan
manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan
antar kcduanya.
6
23. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan
lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi,
dan/ atau komponen lain yang masuk atau
dimasukkan ke dalamnya.
24. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang
tcrdiri at.as sumber daya hayati dan non hayati yang
sccara keseluruhan membcntuk kesatuan ckosistcm.
25. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang sclanjutnya
disingkc1t KLHS, adalah rangkaian analisis yang
sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk
memastikan bahwc1 prinsip pcmbangunan
bcrkelanjutan telah menjadi dasar dan tcrintegrasi
dalam pembangunan dan/ a tau kebijakan, rencana,
dan/ alau program pemerintah.
26. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai
dampak pcnting suatu usaha dan/atau kegiatan
yang direncanakan pada lingkungan hidup yang
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
ten tang penyelenggaraan usaha dan/ atau kcgiatan.
27. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya
pcmantauan lingkungan hidup yang selanjutnya
disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan
pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang
tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup
yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
ten tang penyelenggaraan usaha dan/ atau kcgiatan.
28. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas
atau kadar makhluk hidup, zat, cncrgi, atau
komponen yc.1ng ada atau harus adc.1 dan/atau unsur
pcncemar yang ditenggang kcberadaannya dalam
:-;uatu :-;umber daya tertentu sebagai unsur
lingkungan hidup.
29. PcncemcJran lingkungan hidup adalah masuk atau
dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi,
dan / a tau komponen lain kc dalam lingkungan hid up
oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku
mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
30. Kritcria baku kcrusakan lingkungan hidup adalah ukuran
batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati
lingkungan hidup yang dapat ditenggang olch lingkungan
hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
31. Pcrusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang
yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak
langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/ atau hayati
lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup.
7
32. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan
langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia,
dan/ atau hayati lingkungan hid up yang melampaui
kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
33. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan
sumber daya alam untuk menjamin pcmanfaatannya
sccara bijaksana serta kcsinambungan
keterscdiaannya dengan tctap mcmelihara dan
meningkatkan kualitas nilai serta
kcanekaragamannya.
34. Perubahan iklim adalah bcrubahnya iklim yang
diakibatkan langsung atau tidak langsung olch
aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan
komposisi almosfir secara global dan selain itu juga
berupa pcrubahan variabilitas iklim alamiah yang
tcramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
35. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan
dengan fungsi ulama melindungi kelestarian
lingkungan hidup yang mcncakup sumberdaya alam,
sumberdaya rnanusia dan sumberdaya buatan.
36. Lirnbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan
yang telah dilakukan oleh orang.
37. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya
disingkat 83 adalah zat, energi, dan/ a tau komponen
lain yang karena sifat, konsentrasi, clan/ atau
jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak
langsung dapat menccmarkan dan/atau merusak
lingkungan hidup, dan/ a tau membahayakan
lingkungan hidup, kcschatan, scrta kclangsungan
hidup manusia dan rnakhluk hidup lain.
38. Limbah bahan bcrbahaya dan beracun yang
selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu
usaha dan/ atau kcgiatan yang mengandung B3 yang
dilakukan olch orang.
39. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang
melipuli pcngurangan, penyimpanan, pengumpulan,
pcngangkutan, pemanfaalan, pengolahan, dan/ atau
pcnimbunan.
40. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan
antara dua pihak atau lebih yang timbul dan
kegiatan yang berpotcnsi dan/ atau telah berdampak
lingkungan hidup.
41. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan
pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu
usaha dan/ atau kegiatan perorangan atau lebih.
8
42. Organisasi lingkungan hidup yang terdapat di
Kabupaten Situbondo adalah kelompok orang yang
terorganisasi dan terben tuk atas kehendak sendiri
yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan
lingkungan hidup di Kabupaten Situbondo.
43. Audit lingkungan hidup adalah cvaluasi yang
dilakukan untuk mcnilai ketaatan pcnanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan
hukum dan kebijakan yang ditctapkan oleh
Pemerin ta h Kc1 bupa ten.
44. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam
tata kehidupan masyarakat untuk antarn lain melindungi
dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
45. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang relatif
mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang
cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertenlu,
mempunyai kebudayaan sama scrta melakukan
sebagian besar kcgiatan di dalam kelompok/
kumpulan manusia tcrsebut.
46. Setiap orang di Kabupaten Situbondo adalah orang
perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan
hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang
melakukan aktivitas usaha atau kegiatan tertentu di
Kabupatcn Situbondo.
47. lnstrumcn ekonomi lingkungan hidup adalah
seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong
Pcmerintah Kabupaten, atau setiap orang ke arah
pelestarian lingkungan hidup.
48. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan oleh
Pcmcrintah Kabupaten kcpada setiap orang yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib
AMDAL alau UKL-UPL dalam rangka pcrlindungan
dan pengclolaan lingkungan hidup scbagai prasyarat
untuk rncmperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
49. Izin usaha dan/ atau kcgiatan adalah izin yang
ditcrbitkan oleh instansi teknis Pemerinlah
Ka bu pat.en untuk mclakukan usaha dan/ a tau
kegiatan di Kabupaten Situbondo.
50. Ruang Tcrbuka Hijau yang selanjulnya disebut RTH
adalah bagian dari ruang ruang terbuka suatu
wilayah yang diisi oleh tumbuhan, lanaman, dan
vegetasi guna mendukung manfaat langsung
dan / a tau tidak langsung yang dihasilkan yaitu
keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan
keindahan wilayah tersebut.
9
51. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi
pcmerintah yang bertanggungjawab atas suatu usaha
dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 1 menjelaskan:
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pcmerintah adalah Pemcrintah Pusat.
2. Pemcrinlah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa
Timur.
3. Mentcri adalah mentcri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo.
6. Pcmerintah Kabupaten adalah Pemerintah
Kabupaten Situbondo.
7. Bupati adalah Bupati Situbondo.
8. Dewan Pcrwakilan Rakyat Dacrah, yang sclanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah Kabupaten Situbondo.
9. Pcngadilc:m Negeri adalah Pcngadilan Negeri
Situbondo.
l 0. Institusi adalah Satuan Kcrja Pcrangkat Dacrah di
Kabupaten Situbondo yang mcnangani masalah
Lingkungan Hidup.
11. Pcnyidik Pcgawai Ncgcri Sipil yang selanjutnya
disingkat. PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tcrtentu yang berdasarkan peraturan perundang
undangan ditunjuk selaku penyidik tindak pidana
dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar
hukumnya masing-masing.
12. Masyarakat adalah masyarakat Situbondo.
13. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan
scmua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,
tcrmasuk manusia dan perilakunya, yang
mcmpengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan
pcrikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta
makhluk hid up lain.
5
14. Keanekaragaman hayati (Kehati) adalah
keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi dan
peranan-pcranan ekologisnya, yang meliputi
keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman
spesies, dan keanekaragaman genetik
15. Perlind ungan dan pcngclolaan lingkungan hid up
adalah upc:1ya sistcmatis dan terpadu yang dilakukan
untuk mdcstarikan fungsi lingkungan hidup dan
mcncegah tcrjadinya penccmaran dan/ a tau
kcrusakan lingkungan hidup yang mcliputi
pcrcncanc1an, pcmanfaatan, pcngcndalian,
pemeliharaan, pcngawasan, dan pcncgakan hukum.
16. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan
tcrcncana yang memadukan aspek lingkungan hidup,
sosial, dan ekonomi kc dalam strategi pembangunan
unluk menjamin kculuhan lingkungan hidup serla
keselamatan, kemampuan, kesejahtcraan, dan mutu
hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
1 7. Rencana Pcrlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup Kabupaten Situbondo yang selanjutnya
disingkal RPPLH Kabupaten adalah perencanaan
tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan
hidup, sert.a upaya perlindungan dan pengelolaannya
dalam kurun waktu tertentu di Kabupaten
Situbondo.
18. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup
yang mcrupakan kcsatuan utuh-mcnyeluruh dan
saling mcmpengaruhi dalam mcmbcntuk
kcscimbangan, stabilitas, dan prod u kti vi tas
lingkungan hidup.
l 9. Ekorcgion adalah wilayah geografis yang mcmiliki
kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli,
scrta polc1 interaksi manusia dcngan alam yang
menggambarkan intcgritas sistcm alam dan
lingkungan hidup.
20. Geospatial adalah aspek keruangan yang
menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek
atau kcjadian yang berada di bawah, pada, atau di
alas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sislem
koordinat tertentu.
21. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah
rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
22. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan
lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan
manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan
antar kcduanya.
6
23. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan
lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi,
dan/ atau komponen lain yang masuk atau
dimasukkan ke dalamnya.
24. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang
tcrdiri at.as sumber daya hayati dan non hayati yang
sccara keseluruhan membcntuk kesatuan ckosistcm.
25. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang sclanjutnya
disingkc1t KLHS, adalah rangkaian analisis yang
sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk
memastikan bahwc1 prinsip pcmbangunan
bcrkelanjutan telah menjadi dasar dan tcrintegrasi
dalam pembangunan dan/ a tau kebijakan, rencana,
dan/ alau program pemerintah.
26. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai
dampak pcnting suatu usaha dan/atau kegiatan
yang direncanakan pada lingkungan hidup yang
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
ten tang penyelenggaraan usaha dan/ atau kcgiatan.
27. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya
pcmantauan lingkungan hidup yang selanjutnya
disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan
pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang
tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup
yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
ten tang penyelenggaraan usaha dan/ atau kcgiatan.
28. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas
atau kadar makhluk hidup, zat, cncrgi, atau
komponen yc.1ng ada atau harus adc.1 dan/atau unsur
pcncemar yang ditenggang kcberadaannya dalam
:-;uatu :-;umber daya tertentu sebagai unsur
lingkungan hidup.
29. PcncemcJran lingkungan hidup adalah masuk atau
dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi,
dan / a tau komponen lain kc dalam lingkungan hid up
oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku
mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
30. Kritcria baku kcrusakan lingkungan hidup adalah ukuran
batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati
lingkungan hidup yang dapat ditenggang olch lingkungan
hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
31. Pcrusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang
yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak
langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/ atau hayati
lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup.
7
32. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan
langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia,
dan/ atau hayati lingkungan hid up yang melampaui
kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
33. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan
sumber daya alam untuk menjamin pcmanfaatannya
sccara bijaksana serta kcsinambungan
keterscdiaannya dengan tctap mcmelihara dan
meningkatkan kualitas nilai serta
kcanekaragamannya.
34. Perubahan iklim adalah bcrubahnya iklim yang
diakibatkan langsung atau tidak langsung olch
aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan
komposisi almosfir secara global dan selain itu juga
berupa pcrubahan variabilitas iklim alamiah yang
tcramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
35. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan
dengan fungsi ulama melindungi kelestarian
lingkungan hidup yang mcncakup sumberdaya alam,
sumberdaya rnanusia dan sumberdaya buatan.
36. Lirnbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan
yang telah dilakukan oleh orang.
37. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya
disingkat 83 adalah zat, energi, dan/ a tau komponen
lain yang karena sifat, konsentrasi, clan/ atau
jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak
langsung dapat menccmarkan dan/atau merusak
lingkungan hidup, dan/ a tau membahayakan
lingkungan hidup, kcschatan, scrta kclangsungan
hidup manusia dan rnakhluk hidup lain.
38. Limbah bahan bcrbahaya dan beracun yang
selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu
usaha dan/ atau kcgiatan yang mengandung B3 yang
dilakukan olch orang.
39. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang
melipuli pcngurangan, penyimpanan, pengumpulan,
pcngangkutan, pemanfaalan, pengolahan, dan/ atau
pcnimbunan.
40. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan
antara dua pihak atau lebih yang timbul dan
kegiatan yang berpotcnsi dan/ atau telah berdampak
lingkungan hidup.
41. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan
pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu
usaha dan/ atau kegiatan perorangan atau lebih.
8
42. Organisasi lingkungan hidup yang terdapat di
Kabupaten Situbondo adalah kelompok orang yang
terorganisasi dan terben tuk atas kehendak sendiri
yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan
lingkungan hidup di Kabupaten Situbondo.
43. Audit lingkungan hidup adalah cvaluasi yang
dilakukan untuk mcnilai ketaatan pcnanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan
hukum dan kebijakan yang ditctapkan oleh
Pemerin ta h Kc1 bupa ten.
44. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam
tata kehidupan masyarakat untuk antarn lain melindungi
dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
45. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang relatif
mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang
cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertenlu,
mempunyai kebudayaan sama scrta melakukan
sebagian besar kcgiatan di dalam kelompok/
kumpulan manusia tcrsebut.
46. Setiap orang di Kabupaten Situbondo adalah orang
perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan
hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang
melakukan aktivitas usaha atau kegiatan tertentu di
Kabupatcn Situbondo.
47. lnstrumcn ekonomi lingkungan hidup adalah
seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong
Pcmerintah Kabupaten, atau setiap orang ke arah
pelestarian lingkungan hidup.
48. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan oleh
Pcmcrintah Kabupaten kcpada setiap orang yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib
AMDAL alau UKL-UPL dalam rangka pcrlindungan
dan pengclolaan lingkungan hidup scbagai prasyarat
untuk rncmperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
49. Izin usaha dan/ atau kcgiatan adalah izin yang
ditcrbitkan oleh instansi teknis Pemerinlah
Ka bu pat.en untuk mclakukan usaha dan/ a tau
kegiatan di Kabupaten Situbondo.
50. Ruang Tcrbuka Hijau yang selanjulnya disebut RTH
adalah bagian dari ruang ruang terbuka suatu
wilayah yang diisi oleh tumbuhan, lanaman, dan
vegetasi guna mendukung manfaat langsung
dan / a tau tidak langsung yang dihasilkan yaitu
keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan
keindahan wilayah tersebut.
9
51. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi
pcmerintah yang bertanggungjawab atas suatu usaha
dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 pada Pasal 2?
|
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 2 menyebutkan bahwa:
Perlindungan dan pengelolaan
dilaksanakcm bcrdasarkan asas:
tanggung jawab;
kclcstarian dan keberlanjutan;
kcserasian dan kcscimbangan;
kctcrpaduan;
kepastian;
keadilan;
kemanfaatan;
kesungguhan;
1. kehali-ha tian;
J-kecermatan;
kcanckarngaman hayati; lingkungan hidup
I. pelaku pencemaran bertanggung gugat (keharusan
mcmbcri ganti kerugian kepada korban dan/atau
memulihkan keadaan obyek tcrkena sebagaimana
kcadaan scmula);
partisipatif;
kcarifan lokal lingkungan hidup;
tata kclola pemerintahan yang baik dan benar;
otonomi dacrah;
dcmokrasi;
pcnghormatan terhadap HAM;
pcncrapan dan/ atau penggunaan IJYI'EK (Ilmu
Pcngctahuan dan Tcknologi) scmaksimal mungkin; dan
cfisicnsi dan efektifitas.
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 Pasal 2?
|
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 2 mengatur sebagai berikut:
Perlindungan dan pengelolaan
dilaksanakcm bcrdasarkan asas:
tanggung jawab;
kclcstarian dan keberlanjutan;
kcserasian dan kcscimbangan;
kctcrpaduan;
kepastian;
keadilan;
kemanfaatan;
kesungguhan;
1. kehali-ha tian;
J-kecermatan;
kcanckarngaman hayati; lingkungan hidup
I. pelaku pencemaran bertanggung gugat (keharusan
mcmbcri ganti kerugian kepada korban dan/atau
memulihkan keadaan obyek tcrkena sebagaimana
kcadaan scmula);
partisipatif;
kcarifan lokal lingkungan hidup;
tata kclola pemerintahan yang baik dan benar;
otonomi dacrah;
dcmokrasi;
pcnghormatan terhadap HAM;
pcncrapan dan/ atau penggunaan IJYI'EK (Ilmu
Pcngctahuan dan Tcknologi) scmaksimal mungkin; dan
cfisicnsi dan efektifitas.
|
Apa bunyi lengkap Pasal 2 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 2 dinyatakan:
Perlindungan dan pengelolaan
dilaksanakcm bcrdasarkan asas:
tanggung jawab;
kclcstarian dan keberlanjutan;
kcserasian dan kcscimbangan;
kctcrpaduan;
kepastian;
keadilan;
kemanfaatan;
kesungguhan;
1. kehali-ha tian;
J-kecermatan;
kcanckarngaman hayati; lingkungan hidup
I. pelaku pencemaran bertanggung gugat (keharusan
mcmbcri ganti kerugian kepada korban dan/atau
memulihkan keadaan obyek tcrkena sebagaimana
kcadaan scmula);
partisipatif;
kcarifan lokal lingkungan hidup;
tata kclola pemerintahan yang baik dan benar;
otonomi dacrah;
dcmokrasi;
pcnghormatan terhadap HAM;
pcncrapan dan/ atau penggunaan IJYI'EK (Ilmu
Pcngctahuan dan Tcknologi) scmaksimal mungkin; dan
cfisicnsi dan efektifitas.
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 2 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, ketentuan pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 2 berbunyi:
Perlindungan dan pengelolaan
dilaksanakcm bcrdasarkan asas:
tanggung jawab;
kclcstarian dan keberlanjutan;
kcserasian dan kcscimbangan;
kctcrpaduan;
kepastian;
keadilan;
kemanfaatan;
kesungguhan;
1. kehali-ha tian;
J-kecermatan;
kcanckarngaman hayati; lingkungan hidup
I. pelaku pencemaran bertanggung gugat (keharusan
mcmbcri ganti kerugian kepada korban dan/atau
memulihkan keadaan obyek tcrkena sebagaimana
kcadaan scmula);
partisipatif;
kcarifan lokal lingkungan hidup;
tata kclola pemerintahan yang baik dan benar;
otonomi dacrah;
dcmokrasi;
pcnghormatan terhadap HAM;
pcncrapan dan/ atau penggunaan IJYI'EK (Ilmu
Pcngctahuan dan Tcknologi) scmaksimal mungkin; dan
cfisicnsi dan efektifitas.
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 2 menetapkan:
Perlindungan dan pengelolaan
dilaksanakcm bcrdasarkan asas:
tanggung jawab;
kclcstarian dan keberlanjutan;
kcserasian dan kcscimbangan;
kctcrpaduan;
kepastian;
keadilan;
kemanfaatan;
kesungguhan;
1. kehali-ha tian;
J-kecermatan;
kcanckarngaman hayati; lingkungan hidup
I. pelaku pencemaran bertanggung gugat (keharusan
mcmbcri ganti kerugian kepada korban dan/atau
memulihkan keadaan obyek tcrkena sebagaimana
kcadaan scmula);
partisipatif;
kcarifan lokal lingkungan hidup;
tata kclola pemerintahan yang baik dan benar;
otonomi dacrah;
dcmokrasi;
pcnghormatan terhadap HAM;
pcncrapan dan/ atau penggunaan IJYI'EK (Ilmu
Pcngctahuan dan Tcknologi) scmaksimal mungkin; dan
cfisicnsi dan efektifitas.
|
Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014, apa isi dari Pasal 2?
|
Pasal Pasal 2 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, menyatakan:
Perlindungan dan pengelolaan
dilaksanakcm bcrdasarkan asas:
tanggung jawab;
kclcstarian dan keberlanjutan;
kcserasian dan kcscimbangan;
kctcrpaduan;
kepastian;
keadilan;
kemanfaatan;
kesungguhan;
1. kehali-ha tian;
J-kecermatan;
kcanckarngaman hayati; lingkungan hidup
I. pelaku pencemaran bertanggung gugat (keharusan
mcmbcri ganti kerugian kepada korban dan/atau
memulihkan keadaan obyek tcrkena sebagaimana
kcadaan scmula);
partisipatif;
kcarifan lokal lingkungan hidup;
tata kclola pemerintahan yang baik dan benar;
otonomi dacrah;
dcmokrasi;
pcnghormatan terhadap HAM;
pcncrapan dan/ atau penggunaan IJYI'EK (Ilmu
Pcngctahuan dan Tcknologi) scmaksimal mungkin; dan
cfisicnsi dan efektifitas.
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 2, memuat:
Perlindungan dan pengelolaan
dilaksanakcm bcrdasarkan asas:
tanggung jawab;
kclcstarian dan keberlanjutan;
kcserasian dan kcscimbangan;
kctcrpaduan;
kepastian;
keadilan;
kemanfaatan;
kesungguhan;
1. kehali-ha tian;
J-kecermatan;
kcanckarngaman hayati; lingkungan hidup
I. pelaku pencemaran bertanggung gugat (keharusan
mcmbcri ganti kerugian kepada korban dan/atau
memulihkan keadaan obyek tcrkena sebagaimana
kcadaan scmula);
partisipatif;
kcarifan lokal lingkungan hidup;
tata kclola pemerintahan yang baik dan benar;
otonomi dacrah;
dcmokrasi;
pcnghormatan terhadap HAM;
pcncrapan dan/ atau penggunaan IJYI'EK (Ilmu
Pcngctahuan dan Tcknologi) scmaksimal mungkin; dan
cfisicnsi dan efektifitas.
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 2 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 2 berbunyi:
Perlindungan dan pengelolaan
dilaksanakcm bcrdasarkan asas:
tanggung jawab;
kclcstarian dan keberlanjutan;
kcserasian dan kcscimbangan;
kctcrpaduan;
kepastian;
keadilan;
kemanfaatan;
kesungguhan;
1. kehali-ha tian;
J-kecermatan;
kcanckarngaman hayati; lingkungan hidup
I. pelaku pencemaran bertanggung gugat (keharusan
mcmbcri ganti kerugian kepada korban dan/atau
memulihkan keadaan obyek tcrkena sebagaimana
kcadaan scmula);
partisipatif;
kcarifan lokal lingkungan hidup;
tata kclola pemerintahan yang baik dan benar;
otonomi dacrah;
dcmokrasi;
pcnghormatan terhadap HAM;
pcncrapan dan/ atau penggunaan IJYI'EK (Ilmu
Pcngctahuan dan Tcknologi) scmaksimal mungkin; dan
cfisicnsi dan efektifitas.
|
Apa substansi hukum dari Pasal 2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 2, adalah:
Perlindungan dan pengelolaan
dilaksanakcm bcrdasarkan asas:
tanggung jawab;
kclcstarian dan keberlanjutan;
kcserasian dan kcscimbangan;
kctcrpaduan;
kepastian;
keadilan;
kemanfaatan;
kesungguhan;
1. kehali-ha tian;
J-kecermatan;
kcanckarngaman hayati; lingkungan hidup
I. pelaku pencemaran bertanggung gugat (keharusan
mcmbcri ganti kerugian kepada korban dan/atau
memulihkan keadaan obyek tcrkena sebagaimana
kcadaan scmula);
partisipatif;
kcarifan lokal lingkungan hidup;
tata kclola pemerintahan yang baik dan benar;
otonomi dacrah;
dcmokrasi;
pcnghormatan terhadap HAM;
pcncrapan dan/ atau penggunaan IJYI'EK (Ilmu
Pcngctahuan dan Tcknologi) scmaksimal mungkin; dan
cfisicnsi dan efektifitas.
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 2 menjelaskan:
Perlindungan dan pengelolaan
dilaksanakcm bcrdasarkan asas:
tanggung jawab;
kclcstarian dan keberlanjutan;
kcserasian dan kcscimbangan;
kctcrpaduan;
kepastian;
keadilan;
kemanfaatan;
kesungguhan;
1. kehali-ha tian;
J-kecermatan;
kcanckarngaman hayati; lingkungan hidup
I. pelaku pencemaran bertanggung gugat (keharusan
mcmbcri ganti kerugian kepada korban dan/atau
memulihkan keadaan obyek tcrkena sebagaimana
kcadaan scmula);
partisipatif;
kcarifan lokal lingkungan hidup;
tata kclola pemerintahan yang baik dan benar;
otonomi dacrah;
dcmokrasi;
pcnghormatan terhadap HAM;
pcncrapan dan/ atau penggunaan IJYI'EK (Ilmu
Pcngctahuan dan Tcknologi) scmaksimal mungkin; dan
cfisicnsi dan efektifitas.
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 pada Pasal 3?
|
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 3 menyebutkan bahwa:
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
bertujuan:
melindungi dari pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup;
mcnJamm keselamatan, kesehatan, dan kehidupan
manusia;
men1amm kelangsungan kehidupan makhluk hidup
dan kelcstarian ekosistem;
mcnjaga kelest.arian fungsi lingkungan hidup;
mcnjamin tcrpenuhinya kcadilan generas1 masa kini
dan gcncrasi masa depan;
10
menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas
lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi
manus1a;
mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara
bijaksana;
mewujudkan pcmbangunan berkclanjutan; dan
1. mcngantisipasi isu lingkungan global yang terjadi.
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 Pasal 3?
|
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 3 mengatur sebagai berikut:
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
bertujuan:
melindungi dari pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup;
mcnJamm keselamatan, kesehatan, dan kehidupan
manusia;
men1amm kelangsungan kehidupan makhluk hidup
dan kelcstarian ekosistem;
mcnjaga kelest.arian fungsi lingkungan hidup;
mcnjamin tcrpenuhinya kcadilan generas1 masa kini
dan gcncrasi masa depan;
10
menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas
lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi
manus1a;
mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara
bijaksana;
mewujudkan pcmbangunan berkclanjutan; dan
1. mcngantisipasi isu lingkungan global yang terjadi.
|
Apa bunyi lengkap Pasal 3 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 3 dinyatakan:
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
bertujuan:
melindungi dari pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup;
mcnJamm keselamatan, kesehatan, dan kehidupan
manusia;
men1amm kelangsungan kehidupan makhluk hidup
dan kelcstarian ekosistem;
mcnjaga kelest.arian fungsi lingkungan hidup;
mcnjamin tcrpenuhinya kcadilan generas1 masa kini
dan gcncrasi masa depan;
10
menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas
lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi
manus1a;
mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara
bijaksana;
mewujudkan pcmbangunan berkclanjutan; dan
1. mcngantisipasi isu lingkungan global yang terjadi.
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 3 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, ketentuan pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 3 berbunyi:
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
bertujuan:
melindungi dari pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup;
mcnJamm keselamatan, kesehatan, dan kehidupan
manusia;
men1amm kelangsungan kehidupan makhluk hidup
dan kelcstarian ekosistem;
mcnjaga kelest.arian fungsi lingkungan hidup;
mcnjamin tcrpenuhinya kcadilan generas1 masa kini
dan gcncrasi masa depan;
10
menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas
lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi
manus1a;
mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara
bijaksana;
mewujudkan pcmbangunan berkclanjutan; dan
1. mcngantisipasi isu lingkungan global yang terjadi.
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 3 menetapkan:
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
bertujuan:
melindungi dari pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup;
mcnJamm keselamatan, kesehatan, dan kehidupan
manusia;
men1amm kelangsungan kehidupan makhluk hidup
dan kelcstarian ekosistem;
mcnjaga kelest.arian fungsi lingkungan hidup;
mcnjamin tcrpenuhinya kcadilan generas1 masa kini
dan gcncrasi masa depan;
10
menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas
lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi
manus1a;
mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara
bijaksana;
mewujudkan pcmbangunan berkclanjutan; dan
1. mcngantisipasi isu lingkungan global yang terjadi.
|
Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014, apa isi dari Pasal 3?
|
Pasal Pasal 3 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, menyatakan:
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
bertujuan:
melindungi dari pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup;
mcnJamm keselamatan, kesehatan, dan kehidupan
manusia;
men1amm kelangsungan kehidupan makhluk hidup
dan kelcstarian ekosistem;
mcnjaga kelest.arian fungsi lingkungan hidup;
mcnjamin tcrpenuhinya kcadilan generas1 masa kini
dan gcncrasi masa depan;
10
menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas
lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi
manus1a;
mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara
bijaksana;
mewujudkan pcmbangunan berkclanjutan; dan
1. mcngantisipasi isu lingkungan global yang terjadi.
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 3, memuat:
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
bertujuan:
melindungi dari pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup;
mcnJamm keselamatan, kesehatan, dan kehidupan
manusia;
men1amm kelangsungan kehidupan makhluk hidup
dan kelcstarian ekosistem;
mcnjaga kelest.arian fungsi lingkungan hidup;
mcnjamin tcrpenuhinya kcadilan generas1 masa kini
dan gcncrasi masa depan;
10
menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas
lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi
manus1a;
mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara
bijaksana;
mewujudkan pcmbangunan berkclanjutan; dan
1. mcngantisipasi isu lingkungan global yang terjadi.
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 3 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 3 berbunyi:
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
bertujuan:
melindungi dari pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup;
mcnJamm keselamatan, kesehatan, dan kehidupan
manusia;
men1amm kelangsungan kehidupan makhluk hidup
dan kelcstarian ekosistem;
mcnjaga kelest.arian fungsi lingkungan hidup;
mcnjamin tcrpenuhinya kcadilan generas1 masa kini
dan gcncrasi masa depan;
10
menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas
lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi
manus1a;
mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara
bijaksana;
mewujudkan pcmbangunan berkclanjutan; dan
1. mcngantisipasi isu lingkungan global yang terjadi.
|
Apa substansi hukum dari Pasal 3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 3, adalah:
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
bertujuan:
melindungi dari pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup;
mcnJamm keselamatan, kesehatan, dan kehidupan
manusia;
men1amm kelangsungan kehidupan makhluk hidup
dan kelcstarian ekosistem;
mcnjaga kelest.arian fungsi lingkungan hidup;
mcnjamin tcrpenuhinya kcadilan generas1 masa kini
dan gcncrasi masa depan;
10
menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas
lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi
manus1a;
mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara
bijaksana;
mewujudkan pcmbangunan berkclanjutan; dan
1. mcngantisipasi isu lingkungan global yang terjadi.
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 3 menjelaskan:
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
bertujuan:
melindungi dari pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup;
mcnJamm keselamatan, kesehatan, dan kehidupan
manusia;
men1amm kelangsungan kehidupan makhluk hidup
dan kelcstarian ekosistem;
mcnjaga kelest.arian fungsi lingkungan hidup;
mcnjamin tcrpenuhinya kcadilan generas1 masa kini
dan gcncrasi masa depan;
10
menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas
lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi
manus1a;
mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara
bijaksana;
mewujudkan pcmbangunan berkclanjutan; dan
1. mcngantisipasi isu lingkungan global yang terjadi.
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 pada Pasal 4?
|
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 4 menyebutkan bahwa:
Ruang lingkup Pcraturan Dacrnh ini meliputi:
perencanaan;
pemanfaatan;
pengendalian;
pemeliharaan;
pcngawasan;dan
pencgakan hukum.
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 Pasal 4?
|
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 4 mengatur sebagai berikut:
Ruang lingkup Pcraturan Dacrnh ini meliputi:
perencanaan;
pemanfaatan;
pengendalian;
pemeliharaan;
pcngawasan;dan
pencgakan hukum.
|
Apa bunyi lengkap Pasal 4 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 4 dinyatakan:
Ruang lingkup Pcraturan Dacrnh ini meliputi:
perencanaan;
pemanfaatan;
pengendalian;
pemeliharaan;
pcngawasan;dan
pencgakan hukum.
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 4 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, ketentuan pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 4 berbunyi:
Ruang lingkup Pcraturan Dacrnh ini meliputi:
perencanaan;
pemanfaatan;
pengendalian;
pemeliharaan;
pcngawasan;dan
pencgakan hukum.
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 4 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 4 menetapkan:
Ruang lingkup Pcraturan Dacrnh ini meliputi:
perencanaan;
pemanfaatan;
pengendalian;
pemeliharaan;
pcngawasan;dan
pencgakan hukum.
|
Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014, apa isi dari Pasal 4?
|
Pasal Pasal 4 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, menyatakan:
Ruang lingkup Pcraturan Dacrnh ini meliputi:
perencanaan;
pemanfaatan;
pengendalian;
pemeliharaan;
pcngawasan;dan
pencgakan hukum.
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 4 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 4, memuat:
Ruang lingkup Pcraturan Dacrnh ini meliputi:
perencanaan;
pemanfaatan;
pengendalian;
pemeliharaan;
pcngawasan;dan
pencgakan hukum.
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 4 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 4 berbunyi:
Ruang lingkup Pcraturan Dacrnh ini meliputi:
perencanaan;
pemanfaatan;
pengendalian;
pemeliharaan;
pcngawasan;dan
pencgakan hukum.
|
Apa substansi hukum dari Pasal 4 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 4, adalah:
Ruang lingkup Pcraturan Dacrnh ini meliputi:
perencanaan;
pemanfaatan;
pengendalian;
pemeliharaan;
pcngawasan;dan
pencgakan hukum.
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 4 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB I - KETENTUAN UMUM, Pasal 4 menjelaskan:
Ruang lingkup Pcraturan Dacrnh ini meliputi:
perencanaan;
pemanfaatan;
pengendalian;
pemeliharaan;
pcngawasan;dan
pencgakan hukum.
|
Apa yang diatur dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 pada Pasal 5?
|
Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB II - WEWENANG PENYELENGGARAAN LINGKUNGAN HIDUP, Pasal 5 menyebutkan bahwa:
( 1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup, Pemcrintah Kabupaten berwenang:
a. mengkoordinasikan dan melaksanakan
pcrlindungan, pcngcndalian, pemulihan
pcncemaran dan/ a tau kerusakan lingkungan
hidup dalam wilayah Kabupaten;
b. menetapkan dan mclaksanakan KLHS skala
Kabupaten;
c. mcnetapkan dan mclaksanakan kebijakan
mengenai RPPLH Kabupaten;
d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
e. menetapkan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup kabupaten;
f. menyelcnggarakan inventarisasi sumber daya alam
dan emisi gas rumah kaca;
g. mengembangkan dan mclaksanakan kerjasama
dan kemi Iraan;
h. memfasilit.asi penyelesaian sengkela;
1. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan
penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan
terhadap ketentuan penzman lingkungan dan
peraturan perundang-undangan;
11
J. mclaksanakan standar pelayanan minimal bidang
Jjngkungan hidup;
k. mclaksanakan kebijakan mengena1 tata cara
pcngakuan keberadaan masyarakat hukum adat,
kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat
ycmg tcrkait dengan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;
1. mcnyediakc:.m dan mcngclola informasi lingkungan
hidup Kabupaten;
m. mclaksanakan kcbijakan sistcm informasi
lingkungan hidup di Kabupaten;
n. mcncrbitkan izin lingkungan;dan
o. mclakukan penegakan hukum lingkungan hidup.
(2) Selain wewemmg sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pernerintah
sebagaimana
undangan. Kabupatcn mcmpunyai
diatur dalam peraturan kewenangan
perundang-
(3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat { 1 ), Bupati dapat menunjuk atau
melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Institusi
untuk mengkoordinasikan dan/atau menjalankan
kewenangan tersebut.
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 Pasal 5?
|
Dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB II - WEWENANG PENYELENGGARAAN LINGKUNGAN HIDUP, Pasal 5 mengatur sebagai berikut:
( 1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup, Pemcrintah Kabupaten berwenang:
a. mengkoordinasikan dan melaksanakan
pcrlindungan, pcngcndalian, pemulihan
pcncemaran dan/ a tau kerusakan lingkungan
hidup dalam wilayah Kabupaten;
b. menetapkan dan mclaksanakan KLHS skala
Kabupaten;
c. mcnetapkan dan mclaksanakan kebijakan
mengenai RPPLH Kabupaten;
d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
e. menetapkan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup kabupaten;
f. menyelcnggarakan inventarisasi sumber daya alam
dan emisi gas rumah kaca;
g. mengembangkan dan mclaksanakan kerjasama
dan kemi Iraan;
h. memfasilit.asi penyelesaian sengkela;
1. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan
penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan
terhadap ketentuan penzman lingkungan dan
peraturan perundang-undangan;
11
J. mclaksanakan standar pelayanan minimal bidang
Jjngkungan hidup;
k. mclaksanakan kebijakan mengena1 tata cara
pcngakuan keberadaan masyarakat hukum adat,
kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat
ycmg tcrkait dengan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;
1. mcnyediakc:.m dan mcngclola informasi lingkungan
hidup Kabupaten;
m. mclaksanakan kcbijakan sistcm informasi
lingkungan hidup di Kabupaten;
n. mcncrbitkan izin lingkungan;dan
o. mclakukan penegakan hukum lingkungan hidup.
(2) Selain wewemmg sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pernerintah
sebagaimana
undangan. Kabupatcn mcmpunyai
diatur dalam peraturan kewenangan
perundang-
(3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat { 1 ), Bupati dapat menunjuk atau
melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Institusi
untuk mengkoordinasikan dan/atau menjalankan
kewenangan tersebut.
|
Apa bunyi lengkap Pasal 5 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Menurut ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB II - WEWENANG PENYELENGGARAAN LINGKUNGAN HIDUP, Pasal 5 dinyatakan:
( 1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup, Pemcrintah Kabupaten berwenang:
a. mengkoordinasikan dan melaksanakan
pcrlindungan, pcngcndalian, pemulihan
pcncemaran dan/ a tau kerusakan lingkungan
hidup dalam wilayah Kabupaten;
b. menetapkan dan mclaksanakan KLHS skala
Kabupaten;
c. mcnetapkan dan mclaksanakan kebijakan
mengenai RPPLH Kabupaten;
d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
e. menetapkan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup kabupaten;
f. menyelcnggarakan inventarisasi sumber daya alam
dan emisi gas rumah kaca;
g. mengembangkan dan mclaksanakan kerjasama
dan kemi Iraan;
h. memfasilit.asi penyelesaian sengkela;
1. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan
penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan
terhadap ketentuan penzman lingkungan dan
peraturan perundang-undangan;
11
J. mclaksanakan standar pelayanan minimal bidang
Jjngkungan hidup;
k. mclaksanakan kebijakan mengena1 tata cara
pcngakuan keberadaan masyarakat hukum adat,
kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat
ycmg tcrkait dengan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;
1. mcnyediakc:.m dan mcngclola informasi lingkungan
hidup Kabupaten;
m. mclaksanakan kcbijakan sistcm informasi
lingkungan hidup di Kabupaten;
n. mcncrbitkan izin lingkungan;dan
o. mclakukan penegakan hukum lingkungan hidup.
(2) Selain wewemmg sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pernerintah
sebagaimana
undangan. Kabupatcn mcmpunyai
diatur dalam peraturan kewenangan
perundang-
(3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat { 1 ), Bupati dapat menunjuk atau
melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Institusi
untuk mengkoordinasikan dan/atau menjalankan
kewenangan tersebut.
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 5 dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Sesuai dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, ketentuan pada BAB II - WEWENANG PENYELENGGARAAN LINGKUNGAN HIDUP, Pasal 5 berbunyi:
( 1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup, Pemcrintah Kabupaten berwenang:
a. mengkoordinasikan dan melaksanakan
pcrlindungan, pcngcndalian, pemulihan
pcncemaran dan/ a tau kerusakan lingkungan
hidup dalam wilayah Kabupaten;
b. menetapkan dan mclaksanakan KLHS skala
Kabupaten;
c. mcnetapkan dan mclaksanakan kebijakan
mengenai RPPLH Kabupaten;
d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
e. menetapkan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup kabupaten;
f. menyelcnggarakan inventarisasi sumber daya alam
dan emisi gas rumah kaca;
g. mengembangkan dan mclaksanakan kerjasama
dan kemi Iraan;
h. memfasilit.asi penyelesaian sengkela;
1. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan
penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan
terhadap ketentuan penzman lingkungan dan
peraturan perundang-undangan;
11
J. mclaksanakan standar pelayanan minimal bidang
Jjngkungan hidup;
k. mclaksanakan kebijakan mengena1 tata cara
pcngakuan keberadaan masyarakat hukum adat,
kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat
ycmg tcrkait dengan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;
1. mcnyediakc:.m dan mcngclola informasi lingkungan
hidup Kabupaten;
m. mclaksanakan kcbijakan sistcm informasi
lingkungan hidup di Kabupaten;
n. mcncrbitkan izin lingkungan;dan
o. mclakukan penegakan hukum lingkungan hidup.
(2) Selain wewemmg sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pernerintah
sebagaimana
undangan. Kabupatcn mcmpunyai
diatur dalam peraturan kewenangan
perundang-
(3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat { 1 ), Bupati dapat menunjuk atau
melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Institusi
untuk mengkoordinasikan dan/atau menjalankan
kewenangan tersebut.
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 5 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Ketentuan dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB II - WEWENANG PENYELENGGARAAN LINGKUNGAN HIDUP, Pasal 5 menetapkan:
( 1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup, Pemcrintah Kabupaten berwenang:
a. mengkoordinasikan dan melaksanakan
pcrlindungan, pcngcndalian, pemulihan
pcncemaran dan/ a tau kerusakan lingkungan
hidup dalam wilayah Kabupaten;
b. menetapkan dan mclaksanakan KLHS skala
Kabupaten;
c. mcnetapkan dan mclaksanakan kebijakan
mengenai RPPLH Kabupaten;
d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
e. menetapkan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup kabupaten;
f. menyelcnggarakan inventarisasi sumber daya alam
dan emisi gas rumah kaca;
g. mengembangkan dan mclaksanakan kerjasama
dan kemi Iraan;
h. memfasilit.asi penyelesaian sengkela;
1. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan
penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan
terhadap ketentuan penzman lingkungan dan
peraturan perundang-undangan;
11
J. mclaksanakan standar pelayanan minimal bidang
Jjngkungan hidup;
k. mclaksanakan kebijakan mengena1 tata cara
pcngakuan keberadaan masyarakat hukum adat,
kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat
ycmg tcrkait dengan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;
1. mcnyediakc:.m dan mcngclola informasi lingkungan
hidup Kabupaten;
m. mclaksanakan kcbijakan sistcm informasi
lingkungan hidup di Kabupaten;
n. mcncrbitkan izin lingkungan;dan
o. mclakukan penegakan hukum lingkungan hidup.
(2) Selain wewemmg sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pernerintah
sebagaimana
undangan. Kabupatcn mcmpunyai
diatur dalam peraturan kewenangan
perundang-
(3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat { 1 ), Bupati dapat menunjuk atau
melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Institusi
untuk mengkoordinasikan dan/atau menjalankan
kewenangan tersebut.
|
Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014, apa isi dari Pasal 5?
|
Pasal Pasal 5 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB II - WEWENANG PENYELENGGARAAN LINGKUNGAN HIDUP, menyatakan:
( 1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup, Pemcrintah Kabupaten berwenang:
a. mengkoordinasikan dan melaksanakan
pcrlindungan, pcngcndalian, pemulihan
pcncemaran dan/ a tau kerusakan lingkungan
hidup dalam wilayah Kabupaten;
b. menetapkan dan mclaksanakan KLHS skala
Kabupaten;
c. mcnetapkan dan mclaksanakan kebijakan
mengenai RPPLH Kabupaten;
d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
e. menetapkan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup kabupaten;
f. menyelcnggarakan inventarisasi sumber daya alam
dan emisi gas rumah kaca;
g. mengembangkan dan mclaksanakan kerjasama
dan kemi Iraan;
h. memfasilit.asi penyelesaian sengkela;
1. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan
penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan
terhadap ketentuan penzman lingkungan dan
peraturan perundang-undangan;
11
J. mclaksanakan standar pelayanan minimal bidang
Jjngkungan hidup;
k. mclaksanakan kebijakan mengena1 tata cara
pcngakuan keberadaan masyarakat hukum adat,
kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat
ycmg tcrkait dengan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;
1. mcnyediakc:.m dan mcngclola informasi lingkungan
hidup Kabupaten;
m. mclaksanakan kcbijakan sistcm informasi
lingkungan hidup di Kabupaten;
n. mcncrbitkan izin lingkungan;dan
o. mclakukan penegakan hukum lingkungan hidup.
(2) Selain wewemmg sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pernerintah
sebagaimana
undangan. Kabupatcn mcmpunyai
diatur dalam peraturan kewenangan
perundang-
(3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat { 1 ), Bupati dapat menunjuk atau
melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Institusi
untuk mengkoordinasikan dan/atau menjalankan
kewenangan tersebut.
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 5 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Substansi PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB II - WEWENANG PENYELENGGARAAN LINGKUNGAN HIDUP, Pasal 5, memuat:
( 1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup, Pemcrintah Kabupaten berwenang:
a. mengkoordinasikan dan melaksanakan
pcrlindungan, pcngcndalian, pemulihan
pcncemaran dan/ a tau kerusakan lingkungan
hidup dalam wilayah Kabupaten;
b. menetapkan dan mclaksanakan KLHS skala
Kabupaten;
c. mcnetapkan dan mclaksanakan kebijakan
mengenai RPPLH Kabupaten;
d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
e. menetapkan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup kabupaten;
f. menyelcnggarakan inventarisasi sumber daya alam
dan emisi gas rumah kaca;
g. mengembangkan dan mclaksanakan kerjasama
dan kemi Iraan;
h. memfasilit.asi penyelesaian sengkela;
1. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan
penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan
terhadap ketentuan penzman lingkungan dan
peraturan perundang-undangan;
11
J. mclaksanakan standar pelayanan minimal bidang
Jjngkungan hidup;
k. mclaksanakan kebijakan mengena1 tata cara
pcngakuan keberadaan masyarakat hukum adat,
kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat
ycmg tcrkait dengan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;
1. mcnyediakc:.m dan mcngclola informasi lingkungan
hidup Kabupaten;
m. mclaksanakan kcbijakan sistcm informasi
lingkungan hidup di Kabupaten;
n. mcncrbitkan izin lingkungan;dan
o. mclakukan penegakan hukum lingkungan hidup.
(2) Selain wewemmg sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pernerintah
sebagaimana
undangan. Kabupatcn mcmpunyai
diatur dalam peraturan kewenangan
perundang-
(3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat { 1 ), Bupati dapat menunjuk atau
melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Institusi
untuk mengkoordinasikan dan/atau menjalankan
kewenangan tersebut.
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 5 dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Norma hukum dalam PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, BAB II - WEWENANG PENYELENGGARAAN LINGKUNGAN HIDUP, Pasal 5 berbunyi:
( 1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup, Pemcrintah Kabupaten berwenang:
a. mengkoordinasikan dan melaksanakan
pcrlindungan, pcngcndalian, pemulihan
pcncemaran dan/ a tau kerusakan lingkungan
hidup dalam wilayah Kabupaten;
b. menetapkan dan mclaksanakan KLHS skala
Kabupaten;
c. mcnetapkan dan mclaksanakan kebijakan
mengenai RPPLH Kabupaten;
d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
e. menetapkan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup kabupaten;
f. menyelcnggarakan inventarisasi sumber daya alam
dan emisi gas rumah kaca;
g. mengembangkan dan mclaksanakan kerjasama
dan kemi Iraan;
h. memfasilit.asi penyelesaian sengkela;
1. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan
penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan
terhadap ketentuan penzman lingkungan dan
peraturan perundang-undangan;
11
J. mclaksanakan standar pelayanan minimal bidang
Jjngkungan hidup;
k. mclaksanakan kebijakan mengena1 tata cara
pcngakuan keberadaan masyarakat hukum adat,
kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat
ycmg tcrkait dengan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;
1. mcnyediakc:.m dan mcngclola informasi lingkungan
hidup Kabupaten;
m. mclaksanakan kcbijakan sistcm informasi
lingkungan hidup di Kabupaten;
n. mcncrbitkan izin lingkungan;dan
o. mclakukan penegakan hukum lingkungan hidup.
(2) Selain wewemmg sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pernerintah
sebagaimana
undangan. Kabupatcn mcmpunyai
diatur dalam peraturan kewenangan
perundang-
(3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat { 1 ), Bupati dapat menunjuk atau
melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Institusi
untuk mengkoordinasikan dan/atau menjalankan
kewenangan tersebut.
|
Apa substansi hukum dari Pasal 5 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014?
|
Materi muatan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, khususnya BAB II - WEWENANG PENYELENGGARAAN LINGKUNGAN HIDUP, Pasal 5, adalah:
( 1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup, Pemcrintah Kabupaten berwenang:
a. mengkoordinasikan dan melaksanakan
pcrlindungan, pcngcndalian, pemulihan
pcncemaran dan/ a tau kerusakan lingkungan
hidup dalam wilayah Kabupaten;
b. menetapkan dan mclaksanakan KLHS skala
Kabupaten;
c. mcnetapkan dan mclaksanakan kebijakan
mengenai RPPLH Kabupaten;
d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
e. menetapkan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup kabupaten;
f. menyelcnggarakan inventarisasi sumber daya alam
dan emisi gas rumah kaca;
g. mengembangkan dan mclaksanakan kerjasama
dan kemi Iraan;
h. memfasilit.asi penyelesaian sengkela;
1. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan
penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan
terhadap ketentuan penzman lingkungan dan
peraturan perundang-undangan;
11
J. mclaksanakan standar pelayanan minimal bidang
Jjngkungan hidup;
k. mclaksanakan kebijakan mengena1 tata cara
pcngakuan keberadaan masyarakat hukum adat,
kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat
ycmg tcrkait dengan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;
1. mcnyediakc:.m dan mcngclola informasi lingkungan
hidup Kabupaten;
m. mclaksanakan kcbijakan sistcm informasi
lingkungan hidup di Kabupaten;
n. mcncrbitkan izin lingkungan;dan
o. mclakukan penegakan hukum lingkungan hidup.
(2) Selain wewemmg sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pernerintah
sebagaimana
undangan. Kabupatcn mcmpunyai
diatur dalam peraturan kewenangan
perundang-
(3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat { 1 ), Bupati dapat menunjuk atau
melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Institusi
untuk mengkoordinasikan dan/atau menjalankan
kewenangan tersebut.
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 5 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014.
|
Redaksi dari PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO Nomor G Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, pada BAB II - WEWENANG PENYELENGGARAAN LINGKUNGAN HIDUP, Pasal 5 menjelaskan:
( 1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup, Pemcrintah Kabupaten berwenang:
a. mengkoordinasikan dan melaksanakan
pcrlindungan, pcngcndalian, pemulihan
pcncemaran dan/ a tau kerusakan lingkungan
hidup dalam wilayah Kabupaten;
b. menetapkan dan mclaksanakan KLHS skala
Kabupaten;
c. mcnetapkan dan mclaksanakan kebijakan
mengenai RPPLH Kabupaten;
d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
e. menetapkan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup kabupaten;
f. menyelcnggarakan inventarisasi sumber daya alam
dan emisi gas rumah kaca;
g. mengembangkan dan mclaksanakan kerjasama
dan kemi Iraan;
h. memfasilit.asi penyelesaian sengkela;
1. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan
penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan
terhadap ketentuan penzman lingkungan dan
peraturan perundang-undangan;
11
J. mclaksanakan standar pelayanan minimal bidang
Jjngkungan hidup;
k. mclaksanakan kebijakan mengena1 tata cara
pcngakuan keberadaan masyarakat hukum adat,
kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat
ycmg tcrkait dengan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;
1. mcnyediakc:.m dan mcngclola informasi lingkungan
hidup Kabupaten;
m. mclaksanakan kcbijakan sistcm informasi
lingkungan hidup di Kabupaten;
n. mcncrbitkan izin lingkungan;dan
o. mclakukan penegakan hukum lingkungan hidup.
(2) Selain wewemmg sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pernerintah
sebagaimana
undangan. Kabupatcn mcmpunyai
diatur dalam peraturan kewenangan
perundang-
(3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat { 1 ), Bupati dapat menunjuk atau
melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Institusi
untuk mengkoordinasikan dan/atau menjalankan
kewenangan tersebut.
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.