Datasets:
Azzindani
/
ID_REG_QA_Small

Dataset card Data Studio Files
xet
Community
Question
stringlengths
50
3.05k
Answer
stringlengths
72
36.7k
Apa yang diatur dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 pada Pasal 7?
Berdasarkan UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, BAB IV, Pasal 7 menyebutkan bahwa: . Untuk pengawasan berdasarkan Un dang -undang ini pengusaha harus membayar retribusi menurut ketentuan -ketentuan yang akan diatur dengan peraturan perundangan.
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 7?
Dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, BAB IV, Pasal 7 mengatur sebagai berikut: . Untuk pengawasan berdasarkan Un dang -undang ini pengusaha harus membayar retribusi menurut ketentuan -ketentuan yang akan diatur dengan peraturan perundangan.
Apa bunyi lengkap Pasal 7 dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970?
Menurut ketentuan dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, pada BAB IV, Pasal 7 dinyatakan: . Untuk pengawasan berdasarkan Un dang -undang ini pengusaha harus membayar retribusi menurut ketentuan -ketentuan yang akan diatur dengan peraturan perundangan.
Jelaskan isi kandungan Pasal 7 dari UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970.
Sesuai dengan UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, ketentuan pada BAB IV, Pasal 7 berbunyi: . Untuk pengawasan berdasarkan Un dang -undang ini pengusaha harus membayar retribusi menurut ketentuan -ketentuan yang akan diatur dengan peraturan perundangan.
Apa saja yang diatur dalam Pasal 7 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970?
Ketentuan dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, BAB IV, Pasal 7 menetapkan: . Untuk pengawasan berdasarkan Un dang -undang ini pengusaha harus membayar retribusi menurut ketentuan -ketentuan yang akan diatur dengan peraturan perundangan.
Menurut UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970, apa isi dari Pasal 7?
Pasal Pasal 7 dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, pada BAB IV, menyatakan: . Untuk pengawasan berdasarkan Un dang -undang ini pengusaha harus membayar retribusi menurut ketentuan -ketentuan yang akan diatur dengan peraturan perundangan.
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 7 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970?
Substansi UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, khususnya BAB IV, Pasal 7, memuat: . Untuk pengawasan berdasarkan Un dang -undang ini pengusaha harus membayar retribusi menurut ketentuan -ketentuan yang akan diatur dengan peraturan perundangan.
Bagaimana redaksi normatif Pasal 7 dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970?
Norma hukum dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, BAB IV, Pasal 7 berbunyi: . Untuk pengawasan berdasarkan Un dang -undang ini pengusaha harus membayar retribusi menurut ketentuan -ketentuan yang akan diatur dengan peraturan perundangan.
Apa substansi hukum dari Pasal 7 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970?
Materi muatan UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, khususnya BAB IV, Pasal 7, adalah: . Untuk pengawasan berdasarkan Un dang -undang ini pengusaha harus membayar retribusi menurut ketentuan -ketentuan yang akan diatur dengan peraturan perundangan.
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 7 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970.
Redaksi dari UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, pada BAB IV, Pasal 7 menjelaskan: . Untuk pengawasan berdasarkan Un dang -undang ini pengusaha harus membayar retribusi menurut ketentuan -ketentuan yang akan diatur dengan peraturan perundangan.
Apa yang diatur dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 pada Pasal 8?
Berdasarkan UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, BAB IV, Pasal 8 menyebutkan bahwa: . Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat -sifat pekerjaan yang diberikan padanya. Pengurus diwajibkan memeriksakan semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan ole h direktur. Norma ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -8- Norma -norma mengenai pengujian keselamatan ditetapkan dengan peraturan perundangan.
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 8?
Dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, BAB IV, Pasal 8 mengatur sebagai berikut: . Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat -sifat pekerjaan yang diberikan padanya. Pengurus diwajibkan memeriksakan semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan ole h direktur. Norma ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -8- Norma -norma mengenai pengujian keselamatan ditetapkan dengan peraturan perundangan.
Apa bunyi lengkap Pasal 8 dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970?
Menurut ketentuan dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, pada BAB IV, Pasal 8 dinyatakan: . Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat -sifat pekerjaan yang diberikan padanya. Pengurus diwajibkan memeriksakan semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan ole h direktur. Norma ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -8- Norma -norma mengenai pengujian keselamatan ditetapkan dengan peraturan perundangan.
Jelaskan isi kandungan Pasal 8 dari UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970.
Sesuai dengan UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, ketentuan pada BAB IV, Pasal 8 berbunyi: . Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat -sifat pekerjaan yang diberikan padanya. Pengurus diwajibkan memeriksakan semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan ole h direktur. Norma ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -8- Norma -norma mengenai pengujian keselamatan ditetapkan dengan peraturan perundangan.
Apa saja yang diatur dalam Pasal 8 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970?
Ketentuan dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, BAB IV, Pasal 8 menetapkan: . Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat -sifat pekerjaan yang diberikan padanya. Pengurus diwajibkan memeriksakan semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan ole h direktur. Norma ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -8- Norma -norma mengenai pengujian keselamatan ditetapkan dengan peraturan perundangan.
Menurut UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970, apa isi dari Pasal 8?
Pasal Pasal 8 dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, pada BAB IV, menyatakan: . Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat -sifat pekerjaan yang diberikan padanya. Pengurus diwajibkan memeriksakan semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan ole h direktur. Norma ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -8- Norma -norma mengenai pengujian keselamatan ditetapkan dengan peraturan perundangan.
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 8 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970?
Substansi UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, khususnya BAB IV, Pasal 8, memuat: . Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat -sifat pekerjaan yang diberikan padanya. Pengurus diwajibkan memeriksakan semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan ole h direktur. Norma ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -8- Norma -norma mengenai pengujian keselamatan ditetapkan dengan peraturan perundangan.
Bagaimana redaksi normatif Pasal 8 dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970?
Norma hukum dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, BAB IV, Pasal 8 berbunyi: . Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat -sifat pekerjaan yang diberikan padanya. Pengurus diwajibkan memeriksakan semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan ole h direktur. Norma ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -8- Norma -norma mengenai pengujian keselamatan ditetapkan dengan peraturan perundangan.
Apa substansi hukum dari Pasal 8 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970?
Materi muatan UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, khususnya BAB IV, Pasal 8, adalah: . Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat -sifat pekerjaan yang diberikan padanya. Pengurus diwajibkan memeriksakan semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan ole h direktur. Norma ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -8- Norma -norma mengenai pengujian keselamatan ditetapkan dengan peraturan perundangan.
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 8 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970.
Redaksi dari UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, pada BAB IV, Pasal 8 menjelaskan: . Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat -sifat pekerjaan yang diberikan padanya. Pengurus diwajibkan memeriksakan semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan ole h direktur. Norma ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -8- Norma -norma mengenai pengujian keselamatan ditetapkan dengan peraturan perundangan.
Apa yang diatur dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 pada Pasal 9?
Berdasarkan UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, BAB V, Pasal 9 menyebutkan bahwa: . Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang : Kondisi -kondisi dan bahaya -bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya; Semua pengamanan dan alat -alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya; Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan; Cara -cara dan sika p yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya. Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat -syarat tersebut di atas. Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaa n bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan. Pengurus diwajibkan memenuh i dan mentaati semua syarat -syarat dan ketentuan -ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankannya.
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 9?
Dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, BAB V, Pasal 9 mengatur sebagai berikut: . Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang : Kondisi -kondisi dan bahaya -bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya; Semua pengamanan dan alat -alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya; Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan; Cara -cara dan sika p yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya. Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat -syarat tersebut di atas. Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaa n bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan. Pengurus diwajibkan memenuh i dan mentaati semua syarat -syarat dan ketentuan -ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankannya.
Apa bunyi lengkap Pasal 9 dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970?
Menurut ketentuan dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, pada BAB V, Pasal 9 dinyatakan: . Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang : Kondisi -kondisi dan bahaya -bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya; Semua pengamanan dan alat -alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya; Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan; Cara -cara dan sika p yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya. Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat -syarat tersebut di atas. Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaa n bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan. Pengurus diwajibkan memenuh i dan mentaati semua syarat -syarat dan ketentuan -ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankannya.
Jelaskan isi kandungan Pasal 9 dari UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970.
Sesuai dengan UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, ketentuan pada BAB V, Pasal 9 berbunyi: . Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang : Kondisi -kondisi dan bahaya -bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya; Semua pengamanan dan alat -alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya; Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan; Cara -cara dan sika p yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya. Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat -syarat tersebut di atas. Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaa n bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan. Pengurus diwajibkan memenuh i dan mentaati semua syarat -syarat dan ketentuan -ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankannya.
Apa saja yang diatur dalam Pasal 9 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970?
Ketentuan dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, BAB V, Pasal 9 menetapkan: . Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang : Kondisi -kondisi dan bahaya -bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya; Semua pengamanan dan alat -alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya; Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan; Cara -cara dan sika p yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya. Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat -syarat tersebut di atas. Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaa n bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan. Pengurus diwajibkan memenuh i dan mentaati semua syarat -syarat dan ketentuan -ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankannya.
Menurut UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970, apa isi dari Pasal 9?
Pasal Pasal 9 dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, pada BAB V, menyatakan: . Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang : Kondisi -kondisi dan bahaya -bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya; Semua pengamanan dan alat -alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya; Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan; Cara -cara dan sika p yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya. Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat -syarat tersebut di atas. Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaa n bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan. Pengurus diwajibkan memenuh i dan mentaati semua syarat -syarat dan ketentuan -ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankannya.
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 9 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970?
Substansi UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, khususnya BAB V, Pasal 9, memuat: . Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang : Kondisi -kondisi dan bahaya -bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya; Semua pengamanan dan alat -alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya; Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan; Cara -cara dan sika p yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya. Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat -syarat tersebut di atas. Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaa n bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan. Pengurus diwajibkan memenuh i dan mentaati semua syarat -syarat dan ketentuan -ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankannya.
Bagaimana redaksi normatif Pasal 9 dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970?
Norma hukum dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, BAB V, Pasal 9 berbunyi: . Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang : Kondisi -kondisi dan bahaya -bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya; Semua pengamanan dan alat -alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya; Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan; Cara -cara dan sika p yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya. Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat -syarat tersebut di atas. Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaa n bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan. Pengurus diwajibkan memenuh i dan mentaati semua syarat -syarat dan ketentuan -ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankannya.
Apa substansi hukum dari Pasal 9 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970?
Materi muatan UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, khususnya BAB V, Pasal 9, adalah: . Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang : Kondisi -kondisi dan bahaya -bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya; Semua pengamanan dan alat -alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya; Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan; Cara -cara dan sika p yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya. Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat -syarat tersebut di atas. Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaa n bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan. Pengurus diwajibkan memenuh i dan mentaati semua syarat -syarat dan ketentuan -ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankannya.
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 9 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970.
Redaksi dari UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, pada BAB V, Pasal 9 menjelaskan: . Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang : Kondisi -kondisi dan bahaya -bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya; Semua pengamanan dan alat -alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya; Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan; Cara -cara dan sika p yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya. Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat -syarat tersebut di atas. Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaa n bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan. Pengurus diwajibkan memenuh i dan mentaati semua syarat -syarat dan ketentuan -ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankannya.
Apa yang diatur dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 pada Pasal 10?
Berdasarkan UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, BAB VI, Pasal 10 menyebutkan bahwa: . Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja guna memperkembangkan kerja - sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat -tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dalam rangka melancarkan usaha berproduksi. Susunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tugas dan lain -lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 10?
Dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, BAB VI, Pasal 10 mengatur sebagai berikut: . Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja guna memperkembangkan kerja - sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat -tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dalam rangka melancarkan usaha berproduksi. Susunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tugas dan lain -lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.
Apa bunyi lengkap Pasal 10 dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970?
Menurut ketentuan dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, pada BAB VI, Pasal 10 dinyatakan: . Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja guna memperkembangkan kerja - sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat -tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dalam rangka melancarkan usaha berproduksi. Susunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tugas dan lain -lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.
Jelaskan isi kandungan Pasal 10 dari UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970.
Sesuai dengan UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, ketentuan pada BAB VI, Pasal 10 berbunyi: . Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja guna memperkembangkan kerja - sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat -tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dalam rangka melancarkan usaha berproduksi. Susunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tugas dan lain -lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.
Apa saja yang diatur dalam Pasal 10 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970?
Ketentuan dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, BAB VI, Pasal 10 menetapkan: . Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja guna memperkembangkan kerja - sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat -tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dalam rangka melancarkan usaha berproduksi. Susunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tugas dan lain -lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.
Menurut UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970, apa isi dari Pasal 10?
Pasal Pasal 10 dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, pada BAB VI, menyatakan: . Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja guna memperkembangkan kerja - sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat -tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dalam rangka melancarkan usaha berproduksi. Susunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tugas dan lain -lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 10 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970?
Substansi UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, khususnya BAB VI, Pasal 10, memuat: . Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja guna memperkembangkan kerja - sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat -tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dalam rangka melancarkan usaha berproduksi. Susunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tugas dan lain -lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.
Bagaimana redaksi normatif Pasal 10 dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970?
Norma hukum dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, BAB VI, Pasal 10 berbunyi: . Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja guna memperkembangkan kerja - sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat -tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dalam rangka melancarkan usaha berproduksi. Susunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tugas dan lain -lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.
Apa substansi hukum dari Pasal 10 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970?
Materi muatan UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, khususnya BAB VI, Pasal 10, adalah: . Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja guna memperkembangkan kerja - sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat -tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dalam rangka melancarkan usaha berproduksi. Susunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tugas dan lain -lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 10 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970.
Redaksi dari UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, pada BAB VI, Pasal 10 menjelaskan: . Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja guna memperkembangkan kerja - sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat -tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dalam rangka melancarkan usaha berproduksi. Susunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tugas dan lain -lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.
Apa yang diatur dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 pada Pasal 11?
Berdasarkan UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, BAB VII, Pasal 11 menyebutkan bahwa: . Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Tata-cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai termaksud dalam ayat (1 ) diatur dengan peraturan perundangan.
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 11?
Dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, BAB VII, Pasal 11 mengatur sebagai berikut: . Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Tata-cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai termaksud dalam ayat (1 ) diatur dengan peraturan perundangan.
Apa bunyi lengkap Pasal 11 dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970?
Menurut ketentuan dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, pada BAB VII, Pasal 11 dinyatakan: . Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Tata-cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai termaksud dalam ayat (1 ) diatur dengan peraturan perundangan.
Jelaskan isi kandungan Pasal 11 dari UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970.
Sesuai dengan UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, ketentuan pada BAB VII, Pasal 11 berbunyi: . Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Tata-cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai termaksud dalam ayat (1 ) diatur dengan peraturan perundangan.
Apa saja yang diatur dalam Pasal 11 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970?
Ketentuan dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, BAB VII, Pasal 11 menetapkan: . Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Tata-cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai termaksud dalam ayat (1 ) diatur dengan peraturan perundangan.
Menurut UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970, apa isi dari Pasal 11?
Pasal Pasal 11 dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, pada BAB VII, menyatakan: . Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Tata-cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai termaksud dalam ayat (1 ) diatur dengan peraturan perundangan.
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 11 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970?
Substansi UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, khususnya BAB VII, Pasal 11, memuat: . Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Tata-cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai termaksud dalam ayat (1 ) diatur dengan peraturan perundangan.
Bagaimana redaksi normatif Pasal 11 dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970?
Norma hukum dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, BAB VII, Pasal 11 berbunyi: . Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Tata-cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai termaksud dalam ayat (1 ) diatur dengan peraturan perundangan.
Apa substansi hukum dari Pasal 11 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970?
Materi muatan UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, khususnya BAB VII, Pasal 11, adalah: . Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Tata-cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai termaksud dalam ayat (1 ) diatur dengan peraturan perundangan.
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 11 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970.
Redaksi dari UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, pada BAB VII, Pasal 11 menjelaskan: . Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Tata-cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai termaksud dalam ayat (1 ) diatur dengan peraturan perundangan.
Apa yang diatur dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 pada Pasal 12?
Berdasarkan UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, BAB VIII, Pasal 12 menyebutkan bahwa: . Dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk : Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau ahl i keselamatan kerja; Memakai ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -10- Memakai alat -alat perlindungan diri yang diwajibkan; Memenuhi dan mentaati semua syarat -syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan; Meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan; Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat -alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan ol ehnya kecuali dalam hal -hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas -batas yang masih dapat dipertanggung -jawabkan.
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 12?
Dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, BAB VIII, Pasal 12 mengatur sebagai berikut: . Dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk : Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau ahl i keselamatan kerja; Memakai ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -10- Memakai alat -alat perlindungan diri yang diwajibkan; Memenuhi dan mentaati semua syarat -syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan; Meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan; Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat -alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan ol ehnya kecuali dalam hal -hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas -batas yang masih dapat dipertanggung -jawabkan.
Apa bunyi lengkap Pasal 12 dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970?
Menurut ketentuan dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, pada BAB VIII, Pasal 12 dinyatakan: . Dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk : Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau ahl i keselamatan kerja; Memakai ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -10- Memakai alat -alat perlindungan diri yang diwajibkan; Memenuhi dan mentaati semua syarat -syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan; Meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan; Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat -alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan ol ehnya kecuali dalam hal -hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas -batas yang masih dapat dipertanggung -jawabkan.
Jelaskan isi kandungan Pasal 12 dari UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970.
Sesuai dengan UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, ketentuan pada BAB VIII, Pasal 12 berbunyi: . Dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk : Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau ahl i keselamatan kerja; Memakai ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -10- Memakai alat -alat perlindungan diri yang diwajibkan; Memenuhi dan mentaati semua syarat -syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan; Meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan; Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat -alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan ol ehnya kecuali dalam hal -hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas -batas yang masih dapat dipertanggung -jawabkan.
Apa saja yang diatur dalam Pasal 12 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970?
Ketentuan dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, BAB VIII, Pasal 12 menetapkan: . Dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk : Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau ahl i keselamatan kerja; Memakai ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -10- Memakai alat -alat perlindungan diri yang diwajibkan; Memenuhi dan mentaati semua syarat -syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan; Meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan; Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat -alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan ol ehnya kecuali dalam hal -hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas -batas yang masih dapat dipertanggung -jawabkan.
Menurut UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970, apa isi dari Pasal 12?
Pasal Pasal 12 dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, pada BAB VIII, menyatakan: . Dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk : Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau ahl i keselamatan kerja; Memakai ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -10- Memakai alat -alat perlindungan diri yang diwajibkan; Memenuhi dan mentaati semua syarat -syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan; Meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan; Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat -alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan ol ehnya kecuali dalam hal -hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas -batas yang masih dapat dipertanggung -jawabkan.
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 12 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970?
Substansi UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, khususnya BAB VIII, Pasal 12, memuat: . Dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk : Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau ahl i keselamatan kerja; Memakai ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -10- Memakai alat -alat perlindungan diri yang diwajibkan; Memenuhi dan mentaati semua syarat -syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan; Meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan; Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat -alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan ol ehnya kecuali dalam hal -hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas -batas yang masih dapat dipertanggung -jawabkan.
Bagaimana redaksi normatif Pasal 12 dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970?
Norma hukum dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, BAB VIII, Pasal 12 berbunyi: . Dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk : Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau ahl i keselamatan kerja; Memakai ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -10- Memakai alat -alat perlindungan diri yang diwajibkan; Memenuhi dan mentaati semua syarat -syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan; Meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan; Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat -alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan ol ehnya kecuali dalam hal -hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas -batas yang masih dapat dipertanggung -jawabkan.
Apa substansi hukum dari Pasal 12 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970?
Materi muatan UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, khususnya BAB VIII, Pasal 12, adalah: . Dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk : Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau ahl i keselamatan kerja; Memakai ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -10- Memakai alat -alat perlindungan diri yang diwajibkan; Memenuhi dan mentaati semua syarat -syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan; Meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan; Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat -alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan ol ehnya kecuali dalam hal -hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas -batas yang masih dapat dipertanggung -jawabkan.
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 12 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970.
Redaksi dari UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, pada BAB VIII, Pasal 12 menjelaskan: . Dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk : Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau ahl i keselamatan kerja; Memakai ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -10- Memakai alat -alat perlindungan diri yang diwajibkan; Memenuhi dan mentaati semua syarat -syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan; Meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan; Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat -alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan ol ehnya kecuali dalam hal -hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas -batas yang masih dapat dipertanggung -jawabkan.
Apa yang diatur dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 pada Pasal 13?
Berdasarkan UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, BAB IX, Pasal 13 menyebutkan bahwa: . Barangsiapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan mentaat i semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat -alat perlindungan diri yang diwajibkan.
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 13?
Dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, BAB IX, Pasal 13 mengatur sebagai berikut: . Barangsiapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan mentaat i semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat -alat perlindungan diri yang diwajibkan.
Apa bunyi lengkap Pasal 13 dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970?
Menurut ketentuan dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, pada BAB IX, Pasal 13 dinyatakan: . Barangsiapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan mentaat i semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat -alat perlindungan diri yang diwajibkan.
Jelaskan isi kandungan Pasal 13 dari UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970.
Sesuai dengan UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, ketentuan pada BAB IX, Pasal 13 berbunyi: . Barangsiapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan mentaat i semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat -alat perlindungan diri yang diwajibkan.
Apa saja yang diatur dalam Pasal 13 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970?
Ketentuan dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, BAB IX, Pasal 13 menetapkan: . Barangsiapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan mentaat i semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat -alat perlindungan diri yang diwajibkan.
Menurut UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970, apa isi dari Pasal 13?
Pasal Pasal 13 dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, pada BAB IX, menyatakan: . Barangsiapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan mentaat i semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat -alat perlindungan diri yang diwajibkan.
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 13 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970?
Substansi UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, khususnya BAB IX, Pasal 13, memuat: . Barangsiapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan mentaat i semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat -alat perlindungan diri yang diwajibkan.
Bagaimana redaksi normatif Pasal 13 dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970?
Norma hukum dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, BAB IX, Pasal 13 berbunyi: . Barangsiapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan mentaat i semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat -alat perlindungan diri yang diwajibkan.
Apa substansi hukum dari Pasal 13 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970?
Materi muatan UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, khususnya BAB IX, Pasal 13, adalah: . Barangsiapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan mentaat i semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat -alat perlindungan diri yang diwajibkan.
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 13 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970.
Redaksi dari UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, pada BAB IX, Pasal 13 menjelaskan: . Barangsiapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan mentaat i semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat -alat perlindungan diri yang diwajibkan.
Apa yang diatur dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 pada Pasal 14?
Berdasarkan UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, BAB X, Pasal 14 menyebutkan bahwa: . Pengurus diwajibkan : Secara tertulis menempatkan d alam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai Undang - undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat -tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja; Memasang ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -11- Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat -tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli Keselamatan Kerja; Menyediakan secara cuma -cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk -petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 14?
Dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, BAB X, Pasal 14 mengatur sebagai berikut: . Pengurus diwajibkan : Secara tertulis menempatkan d alam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai Undang - undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat -tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja; Memasang ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -11- Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat -tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli Keselamatan Kerja; Menyediakan secara cuma -cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk -petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.
Apa bunyi lengkap Pasal 14 dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970?
Menurut ketentuan dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, pada BAB X, Pasal 14 dinyatakan: . Pengurus diwajibkan : Secara tertulis menempatkan d alam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai Undang - undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat -tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja; Memasang ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -11- Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat -tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli Keselamatan Kerja; Menyediakan secara cuma -cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk -petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.
Jelaskan isi kandungan Pasal 14 dari UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970.
Sesuai dengan UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, ketentuan pada BAB X, Pasal 14 berbunyi: . Pengurus diwajibkan : Secara tertulis menempatkan d alam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai Undang - undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat -tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja; Memasang ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -11- Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat -tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli Keselamatan Kerja; Menyediakan secara cuma -cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk -petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.
Apa saja yang diatur dalam Pasal 14 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970?
Ketentuan dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, BAB X, Pasal 14 menetapkan: . Pengurus diwajibkan : Secara tertulis menempatkan d alam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai Undang - undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat -tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja; Memasang ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -11- Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat -tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli Keselamatan Kerja; Menyediakan secara cuma -cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk -petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.
Menurut UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970, apa isi dari Pasal 14?
Pasal Pasal 14 dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, pada BAB X, menyatakan: . Pengurus diwajibkan : Secara tertulis menempatkan d alam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai Undang - undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat -tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja; Memasang ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -11- Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat -tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli Keselamatan Kerja; Menyediakan secara cuma -cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk -petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 14 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970?
Substansi UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, khususnya BAB X, Pasal 14, memuat: . Pengurus diwajibkan : Secara tertulis menempatkan d alam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai Undang - undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat -tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja; Memasang ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -11- Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat -tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli Keselamatan Kerja; Menyediakan secara cuma -cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk -petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.
Bagaimana redaksi normatif Pasal 14 dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970?
Norma hukum dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, BAB X, Pasal 14 berbunyi: . Pengurus diwajibkan : Secara tertulis menempatkan d alam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai Undang - undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat -tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja; Memasang ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -11- Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat -tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli Keselamatan Kerja; Menyediakan secara cuma -cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk -petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.
Apa substansi hukum dari Pasal 14 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970?
Materi muatan UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, khususnya BAB X, Pasal 14, adalah: . Pengurus diwajibkan : Secara tertulis menempatkan d alam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai Undang - undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat -tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja; Memasang ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -11- Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat -tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli Keselamatan Kerja; Menyediakan secara cuma -cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk -petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 14 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970.
Redaksi dari UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, pada BAB X, Pasal 14 menjelaskan: . Pengurus diwajibkan : Secara tertulis menempatkan d alam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai Undang - undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat -tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja; Memasang ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -11- Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat -tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli Keselamatan Kerja; Menyediakan secara cuma -cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk -petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.
Apa yang diatur dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 pada Pasal 15?
Berdasarkan UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, BAB XI, Pasal 15 menyebutkan bahwa: . Pelaksanaan k etentuan tersebut pada pasal -pasal di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan. Peraturan perundangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama -lamanya 3 (tiga) bula n atau denda setinggi - tingginya Rp. 100.000, -(seratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran.
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 15?
Dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, BAB XI, Pasal 15 mengatur sebagai berikut: . Pelaksanaan k etentuan tersebut pada pasal -pasal di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan. Peraturan perundangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama -lamanya 3 (tiga) bula n atau denda setinggi - tingginya Rp. 100.000, -(seratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran.
Apa bunyi lengkap Pasal 15 dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970?
Menurut ketentuan dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, pada BAB XI, Pasal 15 dinyatakan: . Pelaksanaan k etentuan tersebut pada pasal -pasal di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan. Peraturan perundangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama -lamanya 3 (tiga) bula n atau denda setinggi - tingginya Rp. 100.000, -(seratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran.
Jelaskan isi kandungan Pasal 15 dari UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970.
Sesuai dengan UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, ketentuan pada BAB XI, Pasal 15 berbunyi: . Pelaksanaan k etentuan tersebut pada pasal -pasal di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan. Peraturan perundangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama -lamanya 3 (tiga) bula n atau denda setinggi - tingginya Rp. 100.000, -(seratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran.
Apa saja yang diatur dalam Pasal 15 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970?
Ketentuan dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, BAB XI, Pasal 15 menetapkan: . Pelaksanaan k etentuan tersebut pada pasal -pasal di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan. Peraturan perundangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama -lamanya 3 (tiga) bula n atau denda setinggi - tingginya Rp. 100.000, -(seratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran.
Menurut UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970, apa isi dari Pasal 15?
Pasal Pasal 15 dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, pada BAB XI, menyatakan: . Pelaksanaan k etentuan tersebut pada pasal -pasal di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan. Peraturan perundangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama -lamanya 3 (tiga) bula n atau denda setinggi - tingginya Rp. 100.000, -(seratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran.
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 15 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970?
Substansi UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, khususnya BAB XI, Pasal 15, memuat: . Pelaksanaan k etentuan tersebut pada pasal -pasal di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan. Peraturan perundangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama -lamanya 3 (tiga) bula n atau denda setinggi - tingginya Rp. 100.000, -(seratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran.
Bagaimana redaksi normatif Pasal 15 dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970?
Norma hukum dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, BAB XI, Pasal 15 berbunyi: . Pelaksanaan k etentuan tersebut pada pasal -pasal di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan. Peraturan perundangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama -lamanya 3 (tiga) bula n atau denda setinggi - tingginya Rp. 100.000, -(seratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran.
Apa substansi hukum dari Pasal 15 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970?
Materi muatan UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, khususnya BAB XI, Pasal 15, adalah: . Pelaksanaan k etentuan tersebut pada pasal -pasal di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan. Peraturan perundangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama -lamanya 3 (tiga) bula n atau denda setinggi - tingginya Rp. 100.000, -(seratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran.
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 15 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970.
Redaksi dari UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, pada BAB XI, Pasal 15 menjelaskan: . Pelaksanaan k etentuan tersebut pada pasal -pasal di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan. Peraturan perundangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama -lamanya 3 (tiga) bula n atau denda setinggi - tingginya Rp. 100.000, -(seratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran.
Apa yang diatur dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 pada Pasal 16?
Berdasarkan UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, BAB XI, Pasal 16 menyebutkan bahwa: . Pengusaha yang mempergunakan tempat -tempat kerja yang sudah ada pada waktu Undang -undang ini mulai berlaku wajib mengusahakan di didalam satu tahun sesudah Undang -undang ini mulai berlaku, untuk memenuhi ketentuan -ketentuan menurut atau berdasarkan Undang - undang ini.
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 16?
Dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, BAB XI, Pasal 16 mengatur sebagai berikut: . Pengusaha yang mempergunakan tempat -tempat kerja yang sudah ada pada waktu Undang -undang ini mulai berlaku wajib mengusahakan di didalam satu tahun sesudah Undang -undang ini mulai berlaku, untuk memenuhi ketentuan -ketentuan menurut atau berdasarkan Undang - undang ini.
Apa bunyi lengkap Pasal 16 dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970?
Menurut ketentuan dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, pada BAB XI, Pasal 16 dinyatakan: . Pengusaha yang mempergunakan tempat -tempat kerja yang sudah ada pada waktu Undang -undang ini mulai berlaku wajib mengusahakan di didalam satu tahun sesudah Undang -undang ini mulai berlaku, untuk memenuhi ketentuan -ketentuan menurut atau berdasarkan Undang - undang ini.
Jelaskan isi kandungan Pasal 16 dari UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970.
Sesuai dengan UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, ketentuan pada BAB XI, Pasal 16 berbunyi: . Pengusaha yang mempergunakan tempat -tempat kerja yang sudah ada pada waktu Undang -undang ini mulai berlaku wajib mengusahakan di didalam satu tahun sesudah Undang -undang ini mulai berlaku, untuk memenuhi ketentuan -ketentuan menurut atau berdasarkan Undang - undang ini.
Apa saja yang diatur dalam Pasal 16 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970?
Ketentuan dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, BAB XI, Pasal 16 menetapkan: . Pengusaha yang mempergunakan tempat -tempat kerja yang sudah ada pada waktu Undang -undang ini mulai berlaku wajib mengusahakan di didalam satu tahun sesudah Undang -undang ini mulai berlaku, untuk memenuhi ketentuan -ketentuan menurut atau berdasarkan Undang - undang ini.
Menurut UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970, apa isi dari Pasal 16?
Pasal Pasal 16 dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, pada BAB XI, menyatakan: . Pengusaha yang mempergunakan tempat -tempat kerja yang sudah ada pada waktu Undang -undang ini mulai berlaku wajib mengusahakan di didalam satu tahun sesudah Undang -undang ini mulai berlaku, untuk memenuhi ketentuan -ketentuan menurut atau berdasarkan Undang - undang ini.
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 16 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970?
Substansi UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, khususnya BAB XI, Pasal 16, memuat: . Pengusaha yang mempergunakan tempat -tempat kerja yang sudah ada pada waktu Undang -undang ini mulai berlaku wajib mengusahakan di didalam satu tahun sesudah Undang -undang ini mulai berlaku, untuk memenuhi ketentuan -ketentuan menurut atau berdasarkan Undang - undang ini.
Bagaimana redaksi normatif Pasal 16 dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970?
Norma hukum dalam UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, BAB XI, Pasal 16 berbunyi: . Pengusaha yang mempergunakan tempat -tempat kerja yang sudah ada pada waktu Undang -undang ini mulai berlaku wajib mengusahakan di didalam satu tahun sesudah Undang -undang ini mulai berlaku, untuk memenuhi ketentuan -ketentuan menurut atau berdasarkan Undang - undang ini.
Apa substansi hukum dari Pasal 16 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970?
Materi muatan UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, khususnya BAB XI, Pasal 16, adalah: . Pengusaha yang mempergunakan tempat -tempat kerja yang sudah ada pada waktu Undang -undang ini mulai berlaku wajib mengusahakan di didalam satu tahun sesudah Undang -undang ini mulai berlaku, untuk memenuhi ketentuan -ketentuan menurut atau berdasarkan Undang - undang ini.
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 16 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970.
Redaksi dari UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 1970 tentang KESELAMATAN KERJA, pada BAB XI, Pasal 16 menjelaskan: . Pengusaha yang mempergunakan tempat -tempat kerja yang sudah ada pada waktu Undang -undang ini mulai berlaku wajib mengusahakan di didalam satu tahun sesudah Undang -undang ini mulai berlaku, untuk memenuhi ketentuan -ketentuan menurut atau berdasarkan Undang - undang ini.