Question
stringlengths 50
3.05k
| Answer
stringlengths 72
36.7k
|
|---|---|
Apa yang diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 pada Pasal 2?
|
Berdasarkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, BAB V - KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 2 menyebutkan bahwa:
, masing-masing dibebanka n pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bire uen dan Kabupaten Simeulue.
(2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -
terhitung sejak diresmikannya pe mbentukan Kabupate n Bireuen dan
Kabupaten Simeulue, segala pemb iayaan yang diperlukan pada
tahun pertama sebelum dapat di susun Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten ya ng bersangkutan dibebankan
masing-masing pada Anggaran Pe ndapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Aceh Utara dan Angga ran Pendapatan dan Belanja
Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh berdasarkan perimbangan
hasil pendapatan yang diperoleh dari wilayah Kabupaten Bireuen
dan Kabupaten Simeulue.
(3) Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh wajib membantu
pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh
selama tiga tahun berturut-turut , terhitung sejak peresmiannya.
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 Pasal 2?
|
Dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, BAB V - KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 2 mengatur sebagai berikut:
, masing-masing dibebanka n pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bire uen dan Kabupaten Simeulue.
(2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -
terhitung sejak diresmikannya pe mbentukan Kabupate n Bireuen dan
Kabupaten Simeulue, segala pemb iayaan yang diperlukan pada
tahun pertama sebelum dapat di susun Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten ya ng bersangkutan dibebankan
masing-masing pada Anggaran Pe ndapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Aceh Utara dan Angga ran Pendapatan dan Belanja
Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh berdasarkan perimbangan
hasil pendapatan yang diperoleh dari wilayah Kabupaten Bireuen
dan Kabupaten Simeulue.
(3) Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh wajib membantu
pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh
selama tiga tahun berturut-turut , terhitung sejak peresmiannya.
|
Apa bunyi lengkap Pasal 2 dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999?
|
Menurut ketentuan dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, pada BAB V - KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 2 dinyatakan:
, masing-masing dibebanka n pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bire uen dan Kabupaten Simeulue.
(2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -
terhitung sejak diresmikannya pe mbentukan Kabupate n Bireuen dan
Kabupaten Simeulue, segala pemb iayaan yang diperlukan pada
tahun pertama sebelum dapat di susun Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten ya ng bersangkutan dibebankan
masing-masing pada Anggaran Pe ndapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Aceh Utara dan Angga ran Pendapatan dan Belanja
Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh berdasarkan perimbangan
hasil pendapatan yang diperoleh dari wilayah Kabupaten Bireuen
dan Kabupaten Simeulue.
(3) Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh wajib membantu
pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh
selama tiga tahun berturut-turut , terhitung sejak peresmiannya.
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 2 dari UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999.
|
Sesuai dengan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, ketentuan pada BAB V - KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 2 berbunyi:
, masing-masing dibebanka n pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bire uen dan Kabupaten Simeulue.
(2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -
terhitung sejak diresmikannya pe mbentukan Kabupate n Bireuen dan
Kabupaten Simeulue, segala pemb iayaan yang diperlukan pada
tahun pertama sebelum dapat di susun Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten ya ng bersangkutan dibebankan
masing-masing pada Anggaran Pe ndapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Aceh Utara dan Angga ran Pendapatan dan Belanja
Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh berdasarkan perimbangan
hasil pendapatan yang diperoleh dari wilayah Kabupaten Bireuen
dan Kabupaten Simeulue.
(3) Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh wajib membantu
pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh
selama tiga tahun berturut-turut , terhitung sejak peresmiannya.
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 2 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999?
|
Ketentuan dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, BAB V - KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 2 menetapkan:
, masing-masing dibebanka n pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bire uen dan Kabupaten Simeulue.
(2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -
terhitung sejak diresmikannya pe mbentukan Kabupate n Bireuen dan
Kabupaten Simeulue, segala pemb iayaan yang diperlukan pada
tahun pertama sebelum dapat di susun Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten ya ng bersangkutan dibebankan
masing-masing pada Anggaran Pe ndapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Aceh Utara dan Angga ran Pendapatan dan Belanja
Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh berdasarkan perimbangan
hasil pendapatan yang diperoleh dari wilayah Kabupaten Bireuen
dan Kabupaten Simeulue.
(3) Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh wajib membantu
pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh
selama tiga tahun berturut-turut , terhitung sejak peresmiannya.
|
Menurut UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999, apa isi dari Pasal 2?
|
Pasal Pasal 2 dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, pada BAB V - KETENTUAN PERALIHAN, menyatakan:
, masing-masing dibebanka n pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bire uen dan Kabupaten Simeulue.
(2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -
terhitung sejak diresmikannya pe mbentukan Kabupate n Bireuen dan
Kabupaten Simeulue, segala pemb iayaan yang diperlukan pada
tahun pertama sebelum dapat di susun Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten ya ng bersangkutan dibebankan
masing-masing pada Anggaran Pe ndapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Aceh Utara dan Angga ran Pendapatan dan Belanja
Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh berdasarkan perimbangan
hasil pendapatan yang diperoleh dari wilayah Kabupaten Bireuen
dan Kabupaten Simeulue.
(3) Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh wajib membantu
pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh
selama tiga tahun berturut-turut , terhitung sejak peresmiannya.
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 2 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999?
|
Substansi UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, khususnya BAB V - KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 2, memuat:
, masing-masing dibebanka n pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bire uen dan Kabupaten Simeulue.
(2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -
terhitung sejak diresmikannya pe mbentukan Kabupate n Bireuen dan
Kabupaten Simeulue, segala pemb iayaan yang diperlukan pada
tahun pertama sebelum dapat di susun Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten ya ng bersangkutan dibebankan
masing-masing pada Anggaran Pe ndapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Aceh Utara dan Angga ran Pendapatan dan Belanja
Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh berdasarkan perimbangan
hasil pendapatan yang diperoleh dari wilayah Kabupaten Bireuen
dan Kabupaten Simeulue.
(3) Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh wajib membantu
pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh
selama tiga tahun berturut-turut , terhitung sejak peresmiannya.
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 2 dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999?
|
Norma hukum dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, BAB V - KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 2 berbunyi:
, masing-masing dibebanka n pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bire uen dan Kabupaten Simeulue.
(2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -
terhitung sejak diresmikannya pe mbentukan Kabupate n Bireuen dan
Kabupaten Simeulue, segala pemb iayaan yang diperlukan pada
tahun pertama sebelum dapat di susun Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten ya ng bersangkutan dibebankan
masing-masing pada Anggaran Pe ndapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Aceh Utara dan Angga ran Pendapatan dan Belanja
Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh berdasarkan perimbangan
hasil pendapatan yang diperoleh dari wilayah Kabupaten Bireuen
dan Kabupaten Simeulue.
(3) Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh wajib membantu
pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh
selama tiga tahun berturut-turut , terhitung sejak peresmiannya.
|
Apa substansi hukum dari Pasal 2 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999?
|
Materi muatan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, khususnya BAB V - KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 2, adalah:
, masing-masing dibebanka n pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bire uen dan Kabupaten Simeulue.
(2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -
terhitung sejak diresmikannya pe mbentukan Kabupate n Bireuen dan
Kabupaten Simeulue, segala pemb iayaan yang diperlukan pada
tahun pertama sebelum dapat di susun Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten ya ng bersangkutan dibebankan
masing-masing pada Anggaran Pe ndapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Aceh Utara dan Angga ran Pendapatan dan Belanja
Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh berdasarkan perimbangan
hasil pendapatan yang diperoleh dari wilayah Kabupaten Bireuen
dan Kabupaten Simeulue.
(3) Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh wajib membantu
pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh
selama tiga tahun berturut-turut , terhitung sejak peresmiannya.
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 2 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999.
|
Redaksi dari UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, pada BAB V - KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 2 menjelaskan:
, masing-masing dibebanka n pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bire uen dan Kabupaten Simeulue.
(2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -
terhitung sejak diresmikannya pe mbentukan Kabupate n Bireuen dan
Kabupaten Simeulue, segala pemb iayaan yang diperlukan pada
tahun pertama sebelum dapat di susun Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten ya ng bersangkutan dibebankan
masing-masing pada Anggaran Pe ndapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Aceh Utara dan Angga ran Pendapatan dan Belanja
Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh berdasarkan perimbangan
hasil pendapatan yang diperoleh dari wilayah Kabupaten Bireuen
dan Kabupaten Simeulue.
(3) Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh wajib membantu
pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh
selama tiga tahun berturut-turut , terhitung sejak peresmiannya.
|
Apa yang diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 pada Pasal 18?
|
Berdasarkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, BAB V - KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 18 menyebutkan bahwa:
Semua peraturan perundang-undanga n yang saat ini berlaku bagi
Kabupaten Aceh Utara tetap be rlaku bagi Kabupaten Bireuen
sebelum diubah, diganti, atau dicabut berdasar kan Undang-undang
ini.
Semua peraturan perundang-undanga n yang saat ini berlaku bagi
Kabupaten Administratif Simeulue tetap berlaku sebelum diubah,
diganti, atau dicabut be rdasarkan Undang-undang ini.
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 Pasal 18?
|
Dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, BAB V - KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 18 mengatur sebagai berikut:
Semua peraturan perundang-undanga n yang saat ini berlaku bagi
Kabupaten Aceh Utara tetap be rlaku bagi Kabupaten Bireuen
sebelum diubah, diganti, atau dicabut berdasar kan Undang-undang
ini.
Semua peraturan perundang-undanga n yang saat ini berlaku bagi
Kabupaten Administratif Simeulue tetap berlaku sebelum diubah,
diganti, atau dicabut be rdasarkan Undang-undang ini.
|
Apa bunyi lengkap Pasal 18 dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999?
|
Menurut ketentuan dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, pada BAB V - KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 18 dinyatakan:
Semua peraturan perundang-undanga n yang saat ini berlaku bagi
Kabupaten Aceh Utara tetap be rlaku bagi Kabupaten Bireuen
sebelum diubah, diganti, atau dicabut berdasar kan Undang-undang
ini.
Semua peraturan perundang-undanga n yang saat ini berlaku bagi
Kabupaten Administratif Simeulue tetap berlaku sebelum diubah,
diganti, atau dicabut be rdasarkan Undang-undang ini.
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 18 dari UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999.
|
Sesuai dengan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, ketentuan pada BAB V - KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 18 berbunyi:
Semua peraturan perundang-undanga n yang saat ini berlaku bagi
Kabupaten Aceh Utara tetap be rlaku bagi Kabupaten Bireuen
sebelum diubah, diganti, atau dicabut berdasar kan Undang-undang
ini.
Semua peraturan perundang-undanga n yang saat ini berlaku bagi
Kabupaten Administratif Simeulue tetap berlaku sebelum diubah,
diganti, atau dicabut be rdasarkan Undang-undang ini.
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 18 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999?
|
Ketentuan dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, BAB V - KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 18 menetapkan:
Semua peraturan perundang-undanga n yang saat ini berlaku bagi
Kabupaten Aceh Utara tetap be rlaku bagi Kabupaten Bireuen
sebelum diubah, diganti, atau dicabut berdasar kan Undang-undang
ini.
Semua peraturan perundang-undanga n yang saat ini berlaku bagi
Kabupaten Administratif Simeulue tetap berlaku sebelum diubah,
diganti, atau dicabut be rdasarkan Undang-undang ini.
|
Menurut UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999, apa isi dari Pasal 18?
|
Pasal Pasal 18 dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, pada BAB V - KETENTUAN PERALIHAN, menyatakan:
Semua peraturan perundang-undanga n yang saat ini berlaku bagi
Kabupaten Aceh Utara tetap be rlaku bagi Kabupaten Bireuen
sebelum diubah, diganti, atau dicabut berdasar kan Undang-undang
ini.
Semua peraturan perundang-undanga n yang saat ini berlaku bagi
Kabupaten Administratif Simeulue tetap berlaku sebelum diubah,
diganti, atau dicabut be rdasarkan Undang-undang ini.
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 18 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999?
|
Substansi UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, khususnya BAB V - KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 18, memuat:
Semua peraturan perundang-undanga n yang saat ini berlaku bagi
Kabupaten Aceh Utara tetap be rlaku bagi Kabupaten Bireuen
sebelum diubah, diganti, atau dicabut berdasar kan Undang-undang
ini.
Semua peraturan perundang-undanga n yang saat ini berlaku bagi
Kabupaten Administratif Simeulue tetap berlaku sebelum diubah,
diganti, atau dicabut be rdasarkan Undang-undang ini.
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 18 dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999?
|
Norma hukum dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, BAB V - KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 18 berbunyi:
Semua peraturan perundang-undanga n yang saat ini berlaku bagi
Kabupaten Aceh Utara tetap be rlaku bagi Kabupaten Bireuen
sebelum diubah, diganti, atau dicabut berdasar kan Undang-undang
ini.
Semua peraturan perundang-undanga n yang saat ini berlaku bagi
Kabupaten Administratif Simeulue tetap berlaku sebelum diubah,
diganti, atau dicabut be rdasarkan Undang-undang ini.
|
Apa substansi hukum dari Pasal 18 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999?
|
Materi muatan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, khususnya BAB V - KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 18, adalah:
Semua peraturan perundang-undanga n yang saat ini berlaku bagi
Kabupaten Aceh Utara tetap be rlaku bagi Kabupaten Bireuen
sebelum diubah, diganti, atau dicabut berdasar kan Undang-undang
ini.
Semua peraturan perundang-undanga n yang saat ini berlaku bagi
Kabupaten Administratif Simeulue tetap berlaku sebelum diubah,
diganti, atau dicabut be rdasarkan Undang-undang ini.
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 18 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999.
|
Redaksi dari UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, pada BAB V - KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 18 menjelaskan:
Semua peraturan perundang-undanga n yang saat ini berlaku bagi
Kabupaten Aceh Utara tetap be rlaku bagi Kabupaten Bireuen
sebelum diubah, diganti, atau dicabut berdasar kan Undang-undang
ini.
Semua peraturan perundang-undanga n yang saat ini berlaku bagi
Kabupaten Administratif Simeulue tetap berlaku sebelum diubah,
diganti, atau dicabut be rdasarkan Undang-undang ini.
|
Apa yang diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 pada Pasal 19?
|
Berdasarkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 19 menyebutkan bahwa:
Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang tidak se suai dengan Undang-undang ini
dinyatakan tidak berlaku.
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 Pasal 19?
|
Dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 19 mengatur sebagai berikut:
Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang tidak se suai dengan Undang-undang ini
dinyatakan tidak berlaku.
|
Apa bunyi lengkap Pasal 19 dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999?
|
Menurut ketentuan dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, pada BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 19 dinyatakan:
Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang tidak se suai dengan Undang-undang ini
dinyatakan tidak berlaku.
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 19 dari UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999.
|
Sesuai dengan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, ketentuan pada BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 19 berbunyi:
Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang tidak se suai dengan Undang-undang ini
dinyatakan tidak berlaku.
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 19 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999?
|
Ketentuan dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 19 menetapkan:
Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang tidak se suai dengan Undang-undang ini
dinyatakan tidak berlaku.
|
Menurut UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999, apa isi dari Pasal 19?
|
Pasal Pasal 19 dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, pada BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, menyatakan:
Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang tidak se suai dengan Undang-undang ini
dinyatakan tidak berlaku.
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 19 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999?
|
Substansi UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, khususnya BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 19, memuat:
Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang tidak se suai dengan Undang-undang ini
dinyatakan tidak berlaku.
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 19 dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999?
|
Norma hukum dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 19 berbunyi:
Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang tidak se suai dengan Undang-undang ini
dinyatakan tidak berlaku.
|
Apa substansi hukum dari Pasal 19 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999?
|
Materi muatan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, khususnya BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 19, adalah:
Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang tidak se suai dengan Undang-undang ini
dinyatakan tidak berlaku.
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 19 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999.
|
Redaksi dari UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, pada BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 19 menjelaskan:
Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang tidak se suai dengan Undang-undang ini
dinyatakan tidak berlaku.
|
Apa yang diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 pada Pasal 20?
|
Berdasarkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 20 menyebutkan bahwa:
Ketentuan lebih lanj ut yang diperlukan se bagai pelaksanaan
Undang-undang ini diatur se suai dengan peraturan
perundang-undangan.
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 Pasal 20?
|
Dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 20 mengatur sebagai berikut:
Ketentuan lebih lanj ut yang diperlukan se bagai pelaksanaan
Undang-undang ini diatur se suai dengan peraturan
perundang-undangan.
|
Apa bunyi lengkap Pasal 20 dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999?
|
Menurut ketentuan dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, pada BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 20 dinyatakan:
Ketentuan lebih lanj ut yang diperlukan se bagai pelaksanaan
Undang-undang ini diatur se suai dengan peraturan
perundang-undangan.
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 20 dari UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999.
|
Sesuai dengan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, ketentuan pada BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 20 berbunyi:
Ketentuan lebih lanj ut yang diperlukan se bagai pelaksanaan
Undang-undang ini diatur se suai dengan peraturan
perundang-undangan.
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 20 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999?
|
Ketentuan dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 20 menetapkan:
Ketentuan lebih lanj ut yang diperlukan se bagai pelaksanaan
Undang-undang ini diatur se suai dengan peraturan
perundang-undangan.
|
Menurut UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999, apa isi dari Pasal 20?
|
Pasal Pasal 20 dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, pada BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, menyatakan:
Ketentuan lebih lanj ut yang diperlukan se bagai pelaksanaan
Undang-undang ini diatur se suai dengan peraturan
perundang-undangan.
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 20 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999?
|
Substansi UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, khususnya BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 20, memuat:
Ketentuan lebih lanj ut yang diperlukan se bagai pelaksanaan
Undang-undang ini diatur se suai dengan peraturan
perundang-undangan.
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 20 dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999?
|
Norma hukum dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 20 berbunyi:
Ketentuan lebih lanj ut yang diperlukan se bagai pelaksanaan
Undang-undang ini diatur se suai dengan peraturan
perundang-undangan.
|
Apa substansi hukum dari Pasal 20 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999?
|
Materi muatan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, khususnya BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 20, adalah:
Ketentuan lebih lanj ut yang diperlukan se bagai pelaksanaan
Undang-undang ini diatur se suai dengan peraturan
perundang-undangan.
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 20 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999.
|
Redaksi dari UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, pada BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 20 menjelaskan:
Ketentuan lebih lanj ut yang diperlukan se bagai pelaksanaan
Undang-undang ini diatur se suai dengan peraturan
perundang-undangan.
|
Apa yang diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 pada Pasal 21?
|
Berdasarkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 21 menyebutkan bahwa:
Undang-undang ini mulai berla ku pada tanggal diundangkan.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 9 -
Agar setiap orang mengetahui nya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempata nnya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t t d
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
t t d
MULADI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 176
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN
DAN KABUPATEN SIMEULUE
I. UMUM
Propinsi Daerah Istimewa Aceh pada um umnya serta Kabupaten Aceh Utara dan
Kabupaten Administratif Simeulue pa da khususnya meski pun telah menunjukkan
kemajuan dalam penyelenggaraan pemeri ntahan, pelaksanaan pembangunan dan
pembinaan kemasyarakatan, dalam perk embangannya perlu d itingkatkan sesuai
dengan potensi Daerah, luas wilayah, dan kebutuhan pada masa mendatang.
Propinsi Daerah Istimewa Aceh mem punyai luas wilayah 57.365,57 km2 dengan
sarana dan prasarana komunikasi serta tr ansportasi yang relatif masih terbatas,
khususnya di wilayah Kabupaten Aceh Utara bagi an utara dan bagian barat.
Kabupaten Aceh Utara mempunyai luas wilayah 5.379,13 km 2. Dalam rangka
membantu tugas penyelenggaraan pemeri ntahan, pelaksanaan pembangunan, dan
pembinaan kemasyarakatan, di bagian utara dibentuk wilayah kerja Pembantu
Bupati Aceh Utara Wilayah Bireuen ya ng meliputi sepuluh kecamatan, yaitu
Kecamatan Samalanga, Kecamatan Jeuni eb, Kecamatan Peudada, Kecamatan
Jeumpa, Kecamatan Peusangan, Kecam atan Makmur, Kecamatan Gandapura,
Kecamatan Pandrah, Kecamatan Juli, dan Kecamatan Jangka yang berkedudukan
di Bireuen dengan luas wilayah 1.901,21 km2.
Pada tahun 1996 Kepulauan Si meulue yang merupakan bagian wilayah dari
Kabupaten Aceh Barat, untuk efisie nsi dan efektivitas dalam memacu
pertumbuhan pembangunan, di bentuk Kabupaten Administ ratif dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 1996 yang meliputi lima kecamatan, yaitu
Kecamatan Simeulue Timur, Kecamatan Si meulue Tengah, Kecamatan Simeulue
Barat, Kecamatan Teupah Selatan, da n Kecamatan Salang dengan ibukota yang
berkedudukan di Sina bang dengan luas w ilayah 2.125,12 km2.
Secara geografis Kabupaten Simeulue tersebut mem punyai kedudukan yang
strategis jika ditinjau dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan
keamanan.
Perkembangan wilayah kerja Pembantu Bupati Kabupaten Aceh Utara Wilayah
Bireuen dan Kabupaten Admi nistratif Simeulue di atas diikuti pula dengan
peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun 1994 penduduk wilayah kerja
Pembantu Bupati Aceh Utara Wilayah Bireuen berjumlah 323.406 jiwa, sedangkan pada tahun 1998 meningkat menjadi 331.645 jiwa dengan laju
pertumbuhan penduduk 1,07 % per tahun. Pada tahun 1996 penduduk wilayah
Kabupaten Administratif Simeulue berj umlah 60.503 jiwa, se dangkan pada tahun
1999 berjumlah 62.098 jiwa dengan la ju pertumbuhan penduduk 0,42 % per
tahun. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tuga s dan volume kerja dalam
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -
rangka penyelenggaraan pemerintahan , pelaksanaan pembangunan, dan
pembinaan kemasyarakatan di wilaya h kerja Pembantu Bupati Aceh Utara
Wilayah Bireuen dan Kabupate n Administratif Simeulue.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas da n memperhatikan aspirasi masyarakat yang
berkembang sejak tahun 1957 da n selanjutnya secara formal dituangkan dalam
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh
Utara tanggal 28 Agustus 1997 Nomor 172/ 2040/1997 tentang Pers etujuan Prinsip
DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara terhadap Peningkatan Status
Pembantu Bupati Wilayah Bireuen menjad i Kabupaten Daerah Tingkat II Bireuen,
Keputusan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 26 September 1998 No. 9 Tahun 1998 tentang Peningka tan Status Pembantu Bupati Wilayah Bireuen
menjadi Kabupaten, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Aceh Barat tanggal 27 Desember 1990 Nomor
3/SK/DPRD/1990 tentang Pe ningkatan Status Kabupate n Simeulue menjadi
Kabupaten Daerah Tingkat II Simeulue, da n Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 29 Mei 1991 No. 3 Tahun 1991
tentang Peningkatan Status Wilayah Pembantu Bupati Simeulue menjadi
Kabupaten Daerah Tingkat II.
Wilayah kerja Pembantu Bupati Aceh Utara Wilayah Bire uen dan Kabupaten
Simeulue untuk lebih meni ngkatkan daya guna dan ha sil guna penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, maka dipandang perl u ditata Kabupaten
Aceh Utara menjadi dua kabupaten, ya itu dengan membentuk Kabupaten Bireuen
sebagai pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara yang wilayahnya sama dengan wilayah kerja Pembantu Bupati Aceh Utara Wilayah Bire uen dan membentuk
Kabupaten Simeulue seba gai peningkatan status Kabupaten Administratif
Simeulue.
Dengan terbentuknya Kabupa ten Bireuen, wilayah Kabupaten Aceh Utara
berkurang seluas wilayah Kabupaten Bireuen dan wilaya h kerja Pembantu Bupati
Aceh Utara Wilayah Bireuen dihapus. Dengan terbentuknya Kabupaten Simeulue,
Kabupaten Administratif Simeulue dihapus.
II. PASAL DEMI PASAL
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 Pasal 21?
|
Dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 21 mengatur sebagai berikut:
Undang-undang ini mulai berla ku pada tanggal diundangkan.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 9 -
Agar setiap orang mengetahui nya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempata nnya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t t d
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
t t d
MULADI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 176
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN
DAN KABUPATEN SIMEULUE
I. UMUM
Propinsi Daerah Istimewa Aceh pada um umnya serta Kabupaten Aceh Utara dan
Kabupaten Administratif Simeulue pa da khususnya meski pun telah menunjukkan
kemajuan dalam penyelenggaraan pemeri ntahan, pelaksanaan pembangunan dan
pembinaan kemasyarakatan, dalam perk embangannya perlu d itingkatkan sesuai
dengan potensi Daerah, luas wilayah, dan kebutuhan pada masa mendatang.
Propinsi Daerah Istimewa Aceh mem punyai luas wilayah 57.365,57 km2 dengan
sarana dan prasarana komunikasi serta tr ansportasi yang relatif masih terbatas,
khususnya di wilayah Kabupaten Aceh Utara bagi an utara dan bagian barat.
Kabupaten Aceh Utara mempunyai luas wilayah 5.379,13 km 2. Dalam rangka
membantu tugas penyelenggaraan pemeri ntahan, pelaksanaan pembangunan, dan
pembinaan kemasyarakatan, di bagian utara dibentuk wilayah kerja Pembantu
Bupati Aceh Utara Wilayah Bireuen ya ng meliputi sepuluh kecamatan, yaitu
Kecamatan Samalanga, Kecamatan Jeuni eb, Kecamatan Peudada, Kecamatan
Jeumpa, Kecamatan Peusangan, Kecam atan Makmur, Kecamatan Gandapura,
Kecamatan Pandrah, Kecamatan Juli, dan Kecamatan Jangka yang berkedudukan
di Bireuen dengan luas wilayah 1.901,21 km2.
Pada tahun 1996 Kepulauan Si meulue yang merupakan bagian wilayah dari
Kabupaten Aceh Barat, untuk efisie nsi dan efektivitas dalam memacu
pertumbuhan pembangunan, di bentuk Kabupaten Administ ratif dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 1996 yang meliputi lima kecamatan, yaitu
Kecamatan Simeulue Timur, Kecamatan Si meulue Tengah, Kecamatan Simeulue
Barat, Kecamatan Teupah Selatan, da n Kecamatan Salang dengan ibukota yang
berkedudukan di Sina bang dengan luas w ilayah 2.125,12 km2.
Secara geografis Kabupaten Simeulue tersebut mem punyai kedudukan yang
strategis jika ditinjau dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan
keamanan.
Perkembangan wilayah kerja Pembantu Bupati Kabupaten Aceh Utara Wilayah
Bireuen dan Kabupaten Admi nistratif Simeulue di atas diikuti pula dengan
peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun 1994 penduduk wilayah kerja
Pembantu Bupati Aceh Utara Wilayah Bireuen berjumlah 323.406 jiwa, sedangkan pada tahun 1998 meningkat menjadi 331.645 jiwa dengan laju
pertumbuhan penduduk 1,07 % per tahun. Pada tahun 1996 penduduk wilayah
Kabupaten Administratif Simeulue berj umlah 60.503 jiwa, se dangkan pada tahun
1999 berjumlah 62.098 jiwa dengan la ju pertumbuhan penduduk 0,42 % per
tahun. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tuga s dan volume kerja dalam
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -
rangka penyelenggaraan pemerintahan , pelaksanaan pembangunan, dan
pembinaan kemasyarakatan di wilaya h kerja Pembantu Bupati Aceh Utara
Wilayah Bireuen dan Kabupate n Administratif Simeulue.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas da n memperhatikan aspirasi masyarakat yang
berkembang sejak tahun 1957 da n selanjutnya secara formal dituangkan dalam
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh
Utara tanggal 28 Agustus 1997 Nomor 172/ 2040/1997 tentang Pers etujuan Prinsip
DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara terhadap Peningkatan Status
Pembantu Bupati Wilayah Bireuen menjad i Kabupaten Daerah Tingkat II Bireuen,
Keputusan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 26 September 1998 No. 9 Tahun 1998 tentang Peningka tan Status Pembantu Bupati Wilayah Bireuen
menjadi Kabupaten, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Aceh Barat tanggal 27 Desember 1990 Nomor
3/SK/DPRD/1990 tentang Pe ningkatan Status Kabupate n Simeulue menjadi
Kabupaten Daerah Tingkat II Simeulue, da n Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 29 Mei 1991 No. 3 Tahun 1991
tentang Peningkatan Status Wilayah Pembantu Bupati Simeulue menjadi
Kabupaten Daerah Tingkat II.
Wilayah kerja Pembantu Bupati Aceh Utara Wilayah Bire uen dan Kabupaten
Simeulue untuk lebih meni ngkatkan daya guna dan ha sil guna penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, maka dipandang perl u ditata Kabupaten
Aceh Utara menjadi dua kabupaten, ya itu dengan membentuk Kabupaten Bireuen
sebagai pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara yang wilayahnya sama dengan wilayah kerja Pembantu Bupati Aceh Utara Wilayah Bire uen dan membentuk
Kabupaten Simeulue seba gai peningkatan status Kabupaten Administratif
Simeulue.
Dengan terbentuknya Kabupa ten Bireuen, wilayah Kabupaten Aceh Utara
berkurang seluas wilayah Kabupaten Bireuen dan wilaya h kerja Pembantu Bupati
Aceh Utara Wilayah Bireuen dihapus. Dengan terbentuknya Kabupaten Simeulue,
Kabupaten Administratif Simeulue dihapus.
II. PASAL DEMI PASAL
|
Apa bunyi lengkap Pasal 21 dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999?
|
Menurut ketentuan dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, pada BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 21 dinyatakan:
Undang-undang ini mulai berla ku pada tanggal diundangkan.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 9 -
Agar setiap orang mengetahui nya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempata nnya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t t d
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
t t d
MULADI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 176
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN
DAN KABUPATEN SIMEULUE
I. UMUM
Propinsi Daerah Istimewa Aceh pada um umnya serta Kabupaten Aceh Utara dan
Kabupaten Administratif Simeulue pa da khususnya meski pun telah menunjukkan
kemajuan dalam penyelenggaraan pemeri ntahan, pelaksanaan pembangunan dan
pembinaan kemasyarakatan, dalam perk embangannya perlu d itingkatkan sesuai
dengan potensi Daerah, luas wilayah, dan kebutuhan pada masa mendatang.
Propinsi Daerah Istimewa Aceh mem punyai luas wilayah 57.365,57 km2 dengan
sarana dan prasarana komunikasi serta tr ansportasi yang relatif masih terbatas,
khususnya di wilayah Kabupaten Aceh Utara bagi an utara dan bagian barat.
Kabupaten Aceh Utara mempunyai luas wilayah 5.379,13 km 2. Dalam rangka
membantu tugas penyelenggaraan pemeri ntahan, pelaksanaan pembangunan, dan
pembinaan kemasyarakatan, di bagian utara dibentuk wilayah kerja Pembantu
Bupati Aceh Utara Wilayah Bireuen ya ng meliputi sepuluh kecamatan, yaitu
Kecamatan Samalanga, Kecamatan Jeuni eb, Kecamatan Peudada, Kecamatan
Jeumpa, Kecamatan Peusangan, Kecam atan Makmur, Kecamatan Gandapura,
Kecamatan Pandrah, Kecamatan Juli, dan Kecamatan Jangka yang berkedudukan
di Bireuen dengan luas wilayah 1.901,21 km2.
Pada tahun 1996 Kepulauan Si meulue yang merupakan bagian wilayah dari
Kabupaten Aceh Barat, untuk efisie nsi dan efektivitas dalam memacu
pertumbuhan pembangunan, di bentuk Kabupaten Administ ratif dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 1996 yang meliputi lima kecamatan, yaitu
Kecamatan Simeulue Timur, Kecamatan Si meulue Tengah, Kecamatan Simeulue
Barat, Kecamatan Teupah Selatan, da n Kecamatan Salang dengan ibukota yang
berkedudukan di Sina bang dengan luas w ilayah 2.125,12 km2.
Secara geografis Kabupaten Simeulue tersebut mem punyai kedudukan yang
strategis jika ditinjau dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan
keamanan.
Perkembangan wilayah kerja Pembantu Bupati Kabupaten Aceh Utara Wilayah
Bireuen dan Kabupaten Admi nistratif Simeulue di atas diikuti pula dengan
peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun 1994 penduduk wilayah kerja
Pembantu Bupati Aceh Utara Wilayah Bireuen berjumlah 323.406 jiwa, sedangkan pada tahun 1998 meningkat menjadi 331.645 jiwa dengan laju
pertumbuhan penduduk 1,07 % per tahun. Pada tahun 1996 penduduk wilayah
Kabupaten Administratif Simeulue berj umlah 60.503 jiwa, se dangkan pada tahun
1999 berjumlah 62.098 jiwa dengan la ju pertumbuhan penduduk 0,42 % per
tahun. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tuga s dan volume kerja dalam
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -
rangka penyelenggaraan pemerintahan , pelaksanaan pembangunan, dan
pembinaan kemasyarakatan di wilaya h kerja Pembantu Bupati Aceh Utara
Wilayah Bireuen dan Kabupate n Administratif Simeulue.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas da n memperhatikan aspirasi masyarakat yang
berkembang sejak tahun 1957 da n selanjutnya secara formal dituangkan dalam
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh
Utara tanggal 28 Agustus 1997 Nomor 172/ 2040/1997 tentang Pers etujuan Prinsip
DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara terhadap Peningkatan Status
Pembantu Bupati Wilayah Bireuen menjad i Kabupaten Daerah Tingkat II Bireuen,
Keputusan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 26 September 1998 No. 9 Tahun 1998 tentang Peningka tan Status Pembantu Bupati Wilayah Bireuen
menjadi Kabupaten, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Aceh Barat tanggal 27 Desember 1990 Nomor
3/SK/DPRD/1990 tentang Pe ningkatan Status Kabupate n Simeulue menjadi
Kabupaten Daerah Tingkat II Simeulue, da n Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 29 Mei 1991 No. 3 Tahun 1991
tentang Peningkatan Status Wilayah Pembantu Bupati Simeulue menjadi
Kabupaten Daerah Tingkat II.
Wilayah kerja Pembantu Bupati Aceh Utara Wilayah Bire uen dan Kabupaten
Simeulue untuk lebih meni ngkatkan daya guna dan ha sil guna penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, maka dipandang perl u ditata Kabupaten
Aceh Utara menjadi dua kabupaten, ya itu dengan membentuk Kabupaten Bireuen
sebagai pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara yang wilayahnya sama dengan wilayah kerja Pembantu Bupati Aceh Utara Wilayah Bire uen dan membentuk
Kabupaten Simeulue seba gai peningkatan status Kabupaten Administratif
Simeulue.
Dengan terbentuknya Kabupa ten Bireuen, wilayah Kabupaten Aceh Utara
berkurang seluas wilayah Kabupaten Bireuen dan wilaya h kerja Pembantu Bupati
Aceh Utara Wilayah Bireuen dihapus. Dengan terbentuknya Kabupaten Simeulue,
Kabupaten Administratif Simeulue dihapus.
II. PASAL DEMI PASAL
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 21 dari UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999.
|
Sesuai dengan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, ketentuan pada BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 21 berbunyi:
Undang-undang ini mulai berla ku pada tanggal diundangkan.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 9 -
Agar setiap orang mengetahui nya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempata nnya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t t d
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
t t d
MULADI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 176
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN
DAN KABUPATEN SIMEULUE
I. UMUM
Propinsi Daerah Istimewa Aceh pada um umnya serta Kabupaten Aceh Utara dan
Kabupaten Administratif Simeulue pa da khususnya meski pun telah menunjukkan
kemajuan dalam penyelenggaraan pemeri ntahan, pelaksanaan pembangunan dan
pembinaan kemasyarakatan, dalam perk embangannya perlu d itingkatkan sesuai
dengan potensi Daerah, luas wilayah, dan kebutuhan pada masa mendatang.
Propinsi Daerah Istimewa Aceh mem punyai luas wilayah 57.365,57 km2 dengan
sarana dan prasarana komunikasi serta tr ansportasi yang relatif masih terbatas,
khususnya di wilayah Kabupaten Aceh Utara bagi an utara dan bagian barat.
Kabupaten Aceh Utara mempunyai luas wilayah 5.379,13 km 2. Dalam rangka
membantu tugas penyelenggaraan pemeri ntahan, pelaksanaan pembangunan, dan
pembinaan kemasyarakatan, di bagian utara dibentuk wilayah kerja Pembantu
Bupati Aceh Utara Wilayah Bireuen ya ng meliputi sepuluh kecamatan, yaitu
Kecamatan Samalanga, Kecamatan Jeuni eb, Kecamatan Peudada, Kecamatan
Jeumpa, Kecamatan Peusangan, Kecam atan Makmur, Kecamatan Gandapura,
Kecamatan Pandrah, Kecamatan Juli, dan Kecamatan Jangka yang berkedudukan
di Bireuen dengan luas wilayah 1.901,21 km2.
Pada tahun 1996 Kepulauan Si meulue yang merupakan bagian wilayah dari
Kabupaten Aceh Barat, untuk efisie nsi dan efektivitas dalam memacu
pertumbuhan pembangunan, di bentuk Kabupaten Administ ratif dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 1996 yang meliputi lima kecamatan, yaitu
Kecamatan Simeulue Timur, Kecamatan Si meulue Tengah, Kecamatan Simeulue
Barat, Kecamatan Teupah Selatan, da n Kecamatan Salang dengan ibukota yang
berkedudukan di Sina bang dengan luas w ilayah 2.125,12 km2.
Secara geografis Kabupaten Simeulue tersebut mem punyai kedudukan yang
strategis jika ditinjau dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan
keamanan.
Perkembangan wilayah kerja Pembantu Bupati Kabupaten Aceh Utara Wilayah
Bireuen dan Kabupaten Admi nistratif Simeulue di atas diikuti pula dengan
peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun 1994 penduduk wilayah kerja
Pembantu Bupati Aceh Utara Wilayah Bireuen berjumlah 323.406 jiwa, sedangkan pada tahun 1998 meningkat menjadi 331.645 jiwa dengan laju
pertumbuhan penduduk 1,07 % per tahun. Pada tahun 1996 penduduk wilayah
Kabupaten Administratif Simeulue berj umlah 60.503 jiwa, se dangkan pada tahun
1999 berjumlah 62.098 jiwa dengan la ju pertumbuhan penduduk 0,42 % per
tahun. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tuga s dan volume kerja dalam
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -
rangka penyelenggaraan pemerintahan , pelaksanaan pembangunan, dan
pembinaan kemasyarakatan di wilaya h kerja Pembantu Bupati Aceh Utara
Wilayah Bireuen dan Kabupate n Administratif Simeulue.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas da n memperhatikan aspirasi masyarakat yang
berkembang sejak tahun 1957 da n selanjutnya secara formal dituangkan dalam
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh
Utara tanggal 28 Agustus 1997 Nomor 172/ 2040/1997 tentang Pers etujuan Prinsip
DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara terhadap Peningkatan Status
Pembantu Bupati Wilayah Bireuen menjad i Kabupaten Daerah Tingkat II Bireuen,
Keputusan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 26 September 1998 No. 9 Tahun 1998 tentang Peningka tan Status Pembantu Bupati Wilayah Bireuen
menjadi Kabupaten, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Aceh Barat tanggal 27 Desember 1990 Nomor
3/SK/DPRD/1990 tentang Pe ningkatan Status Kabupate n Simeulue menjadi
Kabupaten Daerah Tingkat II Simeulue, da n Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 29 Mei 1991 No. 3 Tahun 1991
tentang Peningkatan Status Wilayah Pembantu Bupati Simeulue menjadi
Kabupaten Daerah Tingkat II.
Wilayah kerja Pembantu Bupati Aceh Utara Wilayah Bire uen dan Kabupaten
Simeulue untuk lebih meni ngkatkan daya guna dan ha sil guna penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, maka dipandang perl u ditata Kabupaten
Aceh Utara menjadi dua kabupaten, ya itu dengan membentuk Kabupaten Bireuen
sebagai pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara yang wilayahnya sama dengan wilayah kerja Pembantu Bupati Aceh Utara Wilayah Bire uen dan membentuk
Kabupaten Simeulue seba gai peningkatan status Kabupaten Administratif
Simeulue.
Dengan terbentuknya Kabupa ten Bireuen, wilayah Kabupaten Aceh Utara
berkurang seluas wilayah Kabupaten Bireuen dan wilaya h kerja Pembantu Bupati
Aceh Utara Wilayah Bireuen dihapus. Dengan terbentuknya Kabupaten Simeulue,
Kabupaten Administratif Simeulue dihapus.
II. PASAL DEMI PASAL
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 21 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999?
|
Ketentuan dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 21 menetapkan:
Undang-undang ini mulai berla ku pada tanggal diundangkan.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 9 -
Agar setiap orang mengetahui nya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempata nnya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t t d
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
t t d
MULADI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 176
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN
DAN KABUPATEN SIMEULUE
I. UMUM
Propinsi Daerah Istimewa Aceh pada um umnya serta Kabupaten Aceh Utara dan
Kabupaten Administratif Simeulue pa da khususnya meski pun telah menunjukkan
kemajuan dalam penyelenggaraan pemeri ntahan, pelaksanaan pembangunan dan
pembinaan kemasyarakatan, dalam perk embangannya perlu d itingkatkan sesuai
dengan potensi Daerah, luas wilayah, dan kebutuhan pada masa mendatang.
Propinsi Daerah Istimewa Aceh mem punyai luas wilayah 57.365,57 km2 dengan
sarana dan prasarana komunikasi serta tr ansportasi yang relatif masih terbatas,
khususnya di wilayah Kabupaten Aceh Utara bagi an utara dan bagian barat.
Kabupaten Aceh Utara mempunyai luas wilayah 5.379,13 km 2. Dalam rangka
membantu tugas penyelenggaraan pemeri ntahan, pelaksanaan pembangunan, dan
pembinaan kemasyarakatan, di bagian utara dibentuk wilayah kerja Pembantu
Bupati Aceh Utara Wilayah Bireuen ya ng meliputi sepuluh kecamatan, yaitu
Kecamatan Samalanga, Kecamatan Jeuni eb, Kecamatan Peudada, Kecamatan
Jeumpa, Kecamatan Peusangan, Kecam atan Makmur, Kecamatan Gandapura,
Kecamatan Pandrah, Kecamatan Juli, dan Kecamatan Jangka yang berkedudukan
di Bireuen dengan luas wilayah 1.901,21 km2.
Pada tahun 1996 Kepulauan Si meulue yang merupakan bagian wilayah dari
Kabupaten Aceh Barat, untuk efisie nsi dan efektivitas dalam memacu
pertumbuhan pembangunan, di bentuk Kabupaten Administ ratif dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 1996 yang meliputi lima kecamatan, yaitu
Kecamatan Simeulue Timur, Kecamatan Si meulue Tengah, Kecamatan Simeulue
Barat, Kecamatan Teupah Selatan, da n Kecamatan Salang dengan ibukota yang
berkedudukan di Sina bang dengan luas w ilayah 2.125,12 km2.
Secara geografis Kabupaten Simeulue tersebut mem punyai kedudukan yang
strategis jika ditinjau dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan
keamanan.
Perkembangan wilayah kerja Pembantu Bupati Kabupaten Aceh Utara Wilayah
Bireuen dan Kabupaten Admi nistratif Simeulue di atas diikuti pula dengan
peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun 1994 penduduk wilayah kerja
Pembantu Bupati Aceh Utara Wilayah Bireuen berjumlah 323.406 jiwa, sedangkan pada tahun 1998 meningkat menjadi 331.645 jiwa dengan laju
pertumbuhan penduduk 1,07 % per tahun. Pada tahun 1996 penduduk wilayah
Kabupaten Administratif Simeulue berj umlah 60.503 jiwa, se dangkan pada tahun
1999 berjumlah 62.098 jiwa dengan la ju pertumbuhan penduduk 0,42 % per
tahun. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tuga s dan volume kerja dalam
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -
rangka penyelenggaraan pemerintahan , pelaksanaan pembangunan, dan
pembinaan kemasyarakatan di wilaya h kerja Pembantu Bupati Aceh Utara
Wilayah Bireuen dan Kabupate n Administratif Simeulue.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas da n memperhatikan aspirasi masyarakat yang
berkembang sejak tahun 1957 da n selanjutnya secara formal dituangkan dalam
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh
Utara tanggal 28 Agustus 1997 Nomor 172/ 2040/1997 tentang Pers etujuan Prinsip
DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara terhadap Peningkatan Status
Pembantu Bupati Wilayah Bireuen menjad i Kabupaten Daerah Tingkat II Bireuen,
Keputusan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 26 September 1998 No. 9 Tahun 1998 tentang Peningka tan Status Pembantu Bupati Wilayah Bireuen
menjadi Kabupaten, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Aceh Barat tanggal 27 Desember 1990 Nomor
3/SK/DPRD/1990 tentang Pe ningkatan Status Kabupate n Simeulue menjadi
Kabupaten Daerah Tingkat II Simeulue, da n Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 29 Mei 1991 No. 3 Tahun 1991
tentang Peningkatan Status Wilayah Pembantu Bupati Simeulue menjadi
Kabupaten Daerah Tingkat II.
Wilayah kerja Pembantu Bupati Aceh Utara Wilayah Bire uen dan Kabupaten
Simeulue untuk lebih meni ngkatkan daya guna dan ha sil guna penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, maka dipandang perl u ditata Kabupaten
Aceh Utara menjadi dua kabupaten, ya itu dengan membentuk Kabupaten Bireuen
sebagai pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara yang wilayahnya sama dengan wilayah kerja Pembantu Bupati Aceh Utara Wilayah Bire uen dan membentuk
Kabupaten Simeulue seba gai peningkatan status Kabupaten Administratif
Simeulue.
Dengan terbentuknya Kabupa ten Bireuen, wilayah Kabupaten Aceh Utara
berkurang seluas wilayah Kabupaten Bireuen dan wilaya h kerja Pembantu Bupati
Aceh Utara Wilayah Bireuen dihapus. Dengan terbentuknya Kabupaten Simeulue,
Kabupaten Administratif Simeulue dihapus.
II. PASAL DEMI PASAL
|
Menurut UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999, apa isi dari Pasal 21?
|
Pasal Pasal 21 dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, pada BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, menyatakan:
Undang-undang ini mulai berla ku pada tanggal diundangkan.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 9 -
Agar setiap orang mengetahui nya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempata nnya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t t d
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
t t d
MULADI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 176
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN
DAN KABUPATEN SIMEULUE
I. UMUM
Propinsi Daerah Istimewa Aceh pada um umnya serta Kabupaten Aceh Utara dan
Kabupaten Administratif Simeulue pa da khususnya meski pun telah menunjukkan
kemajuan dalam penyelenggaraan pemeri ntahan, pelaksanaan pembangunan dan
pembinaan kemasyarakatan, dalam perk embangannya perlu d itingkatkan sesuai
dengan potensi Daerah, luas wilayah, dan kebutuhan pada masa mendatang.
Propinsi Daerah Istimewa Aceh mem punyai luas wilayah 57.365,57 km2 dengan
sarana dan prasarana komunikasi serta tr ansportasi yang relatif masih terbatas,
khususnya di wilayah Kabupaten Aceh Utara bagi an utara dan bagian barat.
Kabupaten Aceh Utara mempunyai luas wilayah 5.379,13 km 2. Dalam rangka
membantu tugas penyelenggaraan pemeri ntahan, pelaksanaan pembangunan, dan
pembinaan kemasyarakatan, di bagian utara dibentuk wilayah kerja Pembantu
Bupati Aceh Utara Wilayah Bireuen ya ng meliputi sepuluh kecamatan, yaitu
Kecamatan Samalanga, Kecamatan Jeuni eb, Kecamatan Peudada, Kecamatan
Jeumpa, Kecamatan Peusangan, Kecam atan Makmur, Kecamatan Gandapura,
Kecamatan Pandrah, Kecamatan Juli, dan Kecamatan Jangka yang berkedudukan
di Bireuen dengan luas wilayah 1.901,21 km2.
Pada tahun 1996 Kepulauan Si meulue yang merupakan bagian wilayah dari
Kabupaten Aceh Barat, untuk efisie nsi dan efektivitas dalam memacu
pertumbuhan pembangunan, di bentuk Kabupaten Administ ratif dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 1996 yang meliputi lima kecamatan, yaitu
Kecamatan Simeulue Timur, Kecamatan Si meulue Tengah, Kecamatan Simeulue
Barat, Kecamatan Teupah Selatan, da n Kecamatan Salang dengan ibukota yang
berkedudukan di Sina bang dengan luas w ilayah 2.125,12 km2.
Secara geografis Kabupaten Simeulue tersebut mem punyai kedudukan yang
strategis jika ditinjau dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan
keamanan.
Perkembangan wilayah kerja Pembantu Bupati Kabupaten Aceh Utara Wilayah
Bireuen dan Kabupaten Admi nistratif Simeulue di atas diikuti pula dengan
peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun 1994 penduduk wilayah kerja
Pembantu Bupati Aceh Utara Wilayah Bireuen berjumlah 323.406 jiwa, sedangkan pada tahun 1998 meningkat menjadi 331.645 jiwa dengan laju
pertumbuhan penduduk 1,07 % per tahun. Pada tahun 1996 penduduk wilayah
Kabupaten Administratif Simeulue berj umlah 60.503 jiwa, se dangkan pada tahun
1999 berjumlah 62.098 jiwa dengan la ju pertumbuhan penduduk 0,42 % per
tahun. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tuga s dan volume kerja dalam
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -
rangka penyelenggaraan pemerintahan , pelaksanaan pembangunan, dan
pembinaan kemasyarakatan di wilaya h kerja Pembantu Bupati Aceh Utara
Wilayah Bireuen dan Kabupate n Administratif Simeulue.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas da n memperhatikan aspirasi masyarakat yang
berkembang sejak tahun 1957 da n selanjutnya secara formal dituangkan dalam
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh
Utara tanggal 28 Agustus 1997 Nomor 172/ 2040/1997 tentang Pers etujuan Prinsip
DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara terhadap Peningkatan Status
Pembantu Bupati Wilayah Bireuen menjad i Kabupaten Daerah Tingkat II Bireuen,
Keputusan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 26 September 1998 No. 9 Tahun 1998 tentang Peningka tan Status Pembantu Bupati Wilayah Bireuen
menjadi Kabupaten, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Aceh Barat tanggal 27 Desember 1990 Nomor
3/SK/DPRD/1990 tentang Pe ningkatan Status Kabupate n Simeulue menjadi
Kabupaten Daerah Tingkat II Simeulue, da n Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 29 Mei 1991 No. 3 Tahun 1991
tentang Peningkatan Status Wilayah Pembantu Bupati Simeulue menjadi
Kabupaten Daerah Tingkat II.
Wilayah kerja Pembantu Bupati Aceh Utara Wilayah Bire uen dan Kabupaten
Simeulue untuk lebih meni ngkatkan daya guna dan ha sil guna penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, maka dipandang perl u ditata Kabupaten
Aceh Utara menjadi dua kabupaten, ya itu dengan membentuk Kabupaten Bireuen
sebagai pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara yang wilayahnya sama dengan wilayah kerja Pembantu Bupati Aceh Utara Wilayah Bire uen dan membentuk
Kabupaten Simeulue seba gai peningkatan status Kabupaten Administratif
Simeulue.
Dengan terbentuknya Kabupa ten Bireuen, wilayah Kabupaten Aceh Utara
berkurang seluas wilayah Kabupaten Bireuen dan wilaya h kerja Pembantu Bupati
Aceh Utara Wilayah Bireuen dihapus. Dengan terbentuknya Kabupaten Simeulue,
Kabupaten Administratif Simeulue dihapus.
II. PASAL DEMI PASAL
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 21 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999?
|
Substansi UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, khususnya BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 21, memuat:
Undang-undang ini mulai berla ku pada tanggal diundangkan.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 9 -
Agar setiap orang mengetahui nya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempata nnya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t t d
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
t t d
MULADI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 176
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN
DAN KABUPATEN SIMEULUE
I. UMUM
Propinsi Daerah Istimewa Aceh pada um umnya serta Kabupaten Aceh Utara dan
Kabupaten Administratif Simeulue pa da khususnya meski pun telah menunjukkan
kemajuan dalam penyelenggaraan pemeri ntahan, pelaksanaan pembangunan dan
pembinaan kemasyarakatan, dalam perk embangannya perlu d itingkatkan sesuai
dengan potensi Daerah, luas wilayah, dan kebutuhan pada masa mendatang.
Propinsi Daerah Istimewa Aceh mem punyai luas wilayah 57.365,57 km2 dengan
sarana dan prasarana komunikasi serta tr ansportasi yang relatif masih terbatas,
khususnya di wilayah Kabupaten Aceh Utara bagi an utara dan bagian barat.
Kabupaten Aceh Utara mempunyai luas wilayah 5.379,13 km 2. Dalam rangka
membantu tugas penyelenggaraan pemeri ntahan, pelaksanaan pembangunan, dan
pembinaan kemasyarakatan, di bagian utara dibentuk wilayah kerja Pembantu
Bupati Aceh Utara Wilayah Bireuen ya ng meliputi sepuluh kecamatan, yaitu
Kecamatan Samalanga, Kecamatan Jeuni eb, Kecamatan Peudada, Kecamatan
Jeumpa, Kecamatan Peusangan, Kecam atan Makmur, Kecamatan Gandapura,
Kecamatan Pandrah, Kecamatan Juli, dan Kecamatan Jangka yang berkedudukan
di Bireuen dengan luas wilayah 1.901,21 km2.
Pada tahun 1996 Kepulauan Si meulue yang merupakan bagian wilayah dari
Kabupaten Aceh Barat, untuk efisie nsi dan efektivitas dalam memacu
pertumbuhan pembangunan, di bentuk Kabupaten Administ ratif dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 1996 yang meliputi lima kecamatan, yaitu
Kecamatan Simeulue Timur, Kecamatan Si meulue Tengah, Kecamatan Simeulue
Barat, Kecamatan Teupah Selatan, da n Kecamatan Salang dengan ibukota yang
berkedudukan di Sina bang dengan luas w ilayah 2.125,12 km2.
Secara geografis Kabupaten Simeulue tersebut mem punyai kedudukan yang
strategis jika ditinjau dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan
keamanan.
Perkembangan wilayah kerja Pembantu Bupati Kabupaten Aceh Utara Wilayah
Bireuen dan Kabupaten Admi nistratif Simeulue di atas diikuti pula dengan
peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun 1994 penduduk wilayah kerja
Pembantu Bupati Aceh Utara Wilayah Bireuen berjumlah 323.406 jiwa, sedangkan pada tahun 1998 meningkat menjadi 331.645 jiwa dengan laju
pertumbuhan penduduk 1,07 % per tahun. Pada tahun 1996 penduduk wilayah
Kabupaten Administratif Simeulue berj umlah 60.503 jiwa, se dangkan pada tahun
1999 berjumlah 62.098 jiwa dengan la ju pertumbuhan penduduk 0,42 % per
tahun. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tuga s dan volume kerja dalam
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -
rangka penyelenggaraan pemerintahan , pelaksanaan pembangunan, dan
pembinaan kemasyarakatan di wilaya h kerja Pembantu Bupati Aceh Utara
Wilayah Bireuen dan Kabupate n Administratif Simeulue.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas da n memperhatikan aspirasi masyarakat yang
berkembang sejak tahun 1957 da n selanjutnya secara formal dituangkan dalam
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh
Utara tanggal 28 Agustus 1997 Nomor 172/ 2040/1997 tentang Pers etujuan Prinsip
DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara terhadap Peningkatan Status
Pembantu Bupati Wilayah Bireuen menjad i Kabupaten Daerah Tingkat II Bireuen,
Keputusan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 26 September 1998 No. 9 Tahun 1998 tentang Peningka tan Status Pembantu Bupati Wilayah Bireuen
menjadi Kabupaten, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Aceh Barat tanggal 27 Desember 1990 Nomor
3/SK/DPRD/1990 tentang Pe ningkatan Status Kabupate n Simeulue menjadi
Kabupaten Daerah Tingkat II Simeulue, da n Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 29 Mei 1991 No. 3 Tahun 1991
tentang Peningkatan Status Wilayah Pembantu Bupati Simeulue menjadi
Kabupaten Daerah Tingkat II.
Wilayah kerja Pembantu Bupati Aceh Utara Wilayah Bire uen dan Kabupaten
Simeulue untuk lebih meni ngkatkan daya guna dan ha sil guna penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, maka dipandang perl u ditata Kabupaten
Aceh Utara menjadi dua kabupaten, ya itu dengan membentuk Kabupaten Bireuen
sebagai pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara yang wilayahnya sama dengan wilayah kerja Pembantu Bupati Aceh Utara Wilayah Bire uen dan membentuk
Kabupaten Simeulue seba gai peningkatan status Kabupaten Administratif
Simeulue.
Dengan terbentuknya Kabupa ten Bireuen, wilayah Kabupaten Aceh Utara
berkurang seluas wilayah Kabupaten Bireuen dan wilaya h kerja Pembantu Bupati
Aceh Utara Wilayah Bireuen dihapus. Dengan terbentuknya Kabupaten Simeulue,
Kabupaten Administratif Simeulue dihapus.
II. PASAL DEMI PASAL
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 21 dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999?
|
Norma hukum dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 21 berbunyi:
Undang-undang ini mulai berla ku pada tanggal diundangkan.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 9 -
Agar setiap orang mengetahui nya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempata nnya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t t d
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
t t d
MULADI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 176
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN
DAN KABUPATEN SIMEULUE
I. UMUM
Propinsi Daerah Istimewa Aceh pada um umnya serta Kabupaten Aceh Utara dan
Kabupaten Administratif Simeulue pa da khususnya meski pun telah menunjukkan
kemajuan dalam penyelenggaraan pemeri ntahan, pelaksanaan pembangunan dan
pembinaan kemasyarakatan, dalam perk embangannya perlu d itingkatkan sesuai
dengan potensi Daerah, luas wilayah, dan kebutuhan pada masa mendatang.
Propinsi Daerah Istimewa Aceh mem punyai luas wilayah 57.365,57 km2 dengan
sarana dan prasarana komunikasi serta tr ansportasi yang relatif masih terbatas,
khususnya di wilayah Kabupaten Aceh Utara bagi an utara dan bagian barat.
Kabupaten Aceh Utara mempunyai luas wilayah 5.379,13 km 2. Dalam rangka
membantu tugas penyelenggaraan pemeri ntahan, pelaksanaan pembangunan, dan
pembinaan kemasyarakatan, di bagian utara dibentuk wilayah kerja Pembantu
Bupati Aceh Utara Wilayah Bireuen ya ng meliputi sepuluh kecamatan, yaitu
Kecamatan Samalanga, Kecamatan Jeuni eb, Kecamatan Peudada, Kecamatan
Jeumpa, Kecamatan Peusangan, Kecam atan Makmur, Kecamatan Gandapura,
Kecamatan Pandrah, Kecamatan Juli, dan Kecamatan Jangka yang berkedudukan
di Bireuen dengan luas wilayah 1.901,21 km2.
Pada tahun 1996 Kepulauan Si meulue yang merupakan bagian wilayah dari
Kabupaten Aceh Barat, untuk efisie nsi dan efektivitas dalam memacu
pertumbuhan pembangunan, di bentuk Kabupaten Administ ratif dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 1996 yang meliputi lima kecamatan, yaitu
Kecamatan Simeulue Timur, Kecamatan Si meulue Tengah, Kecamatan Simeulue
Barat, Kecamatan Teupah Selatan, da n Kecamatan Salang dengan ibukota yang
berkedudukan di Sina bang dengan luas w ilayah 2.125,12 km2.
Secara geografis Kabupaten Simeulue tersebut mem punyai kedudukan yang
strategis jika ditinjau dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan
keamanan.
Perkembangan wilayah kerja Pembantu Bupati Kabupaten Aceh Utara Wilayah
Bireuen dan Kabupaten Admi nistratif Simeulue di atas diikuti pula dengan
peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun 1994 penduduk wilayah kerja
Pembantu Bupati Aceh Utara Wilayah Bireuen berjumlah 323.406 jiwa, sedangkan pada tahun 1998 meningkat menjadi 331.645 jiwa dengan laju
pertumbuhan penduduk 1,07 % per tahun. Pada tahun 1996 penduduk wilayah
Kabupaten Administratif Simeulue berj umlah 60.503 jiwa, se dangkan pada tahun
1999 berjumlah 62.098 jiwa dengan la ju pertumbuhan penduduk 0,42 % per
tahun. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tuga s dan volume kerja dalam
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -
rangka penyelenggaraan pemerintahan , pelaksanaan pembangunan, dan
pembinaan kemasyarakatan di wilaya h kerja Pembantu Bupati Aceh Utara
Wilayah Bireuen dan Kabupate n Administratif Simeulue.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas da n memperhatikan aspirasi masyarakat yang
berkembang sejak tahun 1957 da n selanjutnya secara formal dituangkan dalam
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh
Utara tanggal 28 Agustus 1997 Nomor 172/ 2040/1997 tentang Pers etujuan Prinsip
DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara terhadap Peningkatan Status
Pembantu Bupati Wilayah Bireuen menjad i Kabupaten Daerah Tingkat II Bireuen,
Keputusan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 26 September 1998 No. 9 Tahun 1998 tentang Peningka tan Status Pembantu Bupati Wilayah Bireuen
menjadi Kabupaten, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Aceh Barat tanggal 27 Desember 1990 Nomor
3/SK/DPRD/1990 tentang Pe ningkatan Status Kabupate n Simeulue menjadi
Kabupaten Daerah Tingkat II Simeulue, da n Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 29 Mei 1991 No. 3 Tahun 1991
tentang Peningkatan Status Wilayah Pembantu Bupati Simeulue menjadi
Kabupaten Daerah Tingkat II.
Wilayah kerja Pembantu Bupati Aceh Utara Wilayah Bire uen dan Kabupaten
Simeulue untuk lebih meni ngkatkan daya guna dan ha sil guna penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, maka dipandang perl u ditata Kabupaten
Aceh Utara menjadi dua kabupaten, ya itu dengan membentuk Kabupaten Bireuen
sebagai pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara yang wilayahnya sama dengan wilayah kerja Pembantu Bupati Aceh Utara Wilayah Bire uen dan membentuk
Kabupaten Simeulue seba gai peningkatan status Kabupaten Administratif
Simeulue.
Dengan terbentuknya Kabupa ten Bireuen, wilayah Kabupaten Aceh Utara
berkurang seluas wilayah Kabupaten Bireuen dan wilaya h kerja Pembantu Bupati
Aceh Utara Wilayah Bireuen dihapus. Dengan terbentuknya Kabupaten Simeulue,
Kabupaten Administratif Simeulue dihapus.
II. PASAL DEMI PASAL
|
Apa substansi hukum dari Pasal 21 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999?
|
Materi muatan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, khususnya BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 21, adalah:
Undang-undang ini mulai berla ku pada tanggal diundangkan.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 9 -
Agar setiap orang mengetahui nya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempata nnya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t t d
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
t t d
MULADI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 176
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN
DAN KABUPATEN SIMEULUE
I. UMUM
Propinsi Daerah Istimewa Aceh pada um umnya serta Kabupaten Aceh Utara dan
Kabupaten Administratif Simeulue pa da khususnya meski pun telah menunjukkan
kemajuan dalam penyelenggaraan pemeri ntahan, pelaksanaan pembangunan dan
pembinaan kemasyarakatan, dalam perk embangannya perlu d itingkatkan sesuai
dengan potensi Daerah, luas wilayah, dan kebutuhan pada masa mendatang.
Propinsi Daerah Istimewa Aceh mem punyai luas wilayah 57.365,57 km2 dengan
sarana dan prasarana komunikasi serta tr ansportasi yang relatif masih terbatas,
khususnya di wilayah Kabupaten Aceh Utara bagi an utara dan bagian barat.
Kabupaten Aceh Utara mempunyai luas wilayah 5.379,13 km 2. Dalam rangka
membantu tugas penyelenggaraan pemeri ntahan, pelaksanaan pembangunan, dan
pembinaan kemasyarakatan, di bagian utara dibentuk wilayah kerja Pembantu
Bupati Aceh Utara Wilayah Bireuen ya ng meliputi sepuluh kecamatan, yaitu
Kecamatan Samalanga, Kecamatan Jeuni eb, Kecamatan Peudada, Kecamatan
Jeumpa, Kecamatan Peusangan, Kecam atan Makmur, Kecamatan Gandapura,
Kecamatan Pandrah, Kecamatan Juli, dan Kecamatan Jangka yang berkedudukan
di Bireuen dengan luas wilayah 1.901,21 km2.
Pada tahun 1996 Kepulauan Si meulue yang merupakan bagian wilayah dari
Kabupaten Aceh Barat, untuk efisie nsi dan efektivitas dalam memacu
pertumbuhan pembangunan, di bentuk Kabupaten Administ ratif dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 1996 yang meliputi lima kecamatan, yaitu
Kecamatan Simeulue Timur, Kecamatan Si meulue Tengah, Kecamatan Simeulue
Barat, Kecamatan Teupah Selatan, da n Kecamatan Salang dengan ibukota yang
berkedudukan di Sina bang dengan luas w ilayah 2.125,12 km2.
Secara geografis Kabupaten Simeulue tersebut mem punyai kedudukan yang
strategis jika ditinjau dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan
keamanan.
Perkembangan wilayah kerja Pembantu Bupati Kabupaten Aceh Utara Wilayah
Bireuen dan Kabupaten Admi nistratif Simeulue di atas diikuti pula dengan
peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun 1994 penduduk wilayah kerja
Pembantu Bupati Aceh Utara Wilayah Bireuen berjumlah 323.406 jiwa, sedangkan pada tahun 1998 meningkat menjadi 331.645 jiwa dengan laju
pertumbuhan penduduk 1,07 % per tahun. Pada tahun 1996 penduduk wilayah
Kabupaten Administratif Simeulue berj umlah 60.503 jiwa, se dangkan pada tahun
1999 berjumlah 62.098 jiwa dengan la ju pertumbuhan penduduk 0,42 % per
tahun. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tuga s dan volume kerja dalam
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -
rangka penyelenggaraan pemerintahan , pelaksanaan pembangunan, dan
pembinaan kemasyarakatan di wilaya h kerja Pembantu Bupati Aceh Utara
Wilayah Bireuen dan Kabupate n Administratif Simeulue.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas da n memperhatikan aspirasi masyarakat yang
berkembang sejak tahun 1957 da n selanjutnya secara formal dituangkan dalam
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh
Utara tanggal 28 Agustus 1997 Nomor 172/ 2040/1997 tentang Pers etujuan Prinsip
DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara terhadap Peningkatan Status
Pembantu Bupati Wilayah Bireuen menjad i Kabupaten Daerah Tingkat II Bireuen,
Keputusan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 26 September 1998 No. 9 Tahun 1998 tentang Peningka tan Status Pembantu Bupati Wilayah Bireuen
menjadi Kabupaten, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Aceh Barat tanggal 27 Desember 1990 Nomor
3/SK/DPRD/1990 tentang Pe ningkatan Status Kabupate n Simeulue menjadi
Kabupaten Daerah Tingkat II Simeulue, da n Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 29 Mei 1991 No. 3 Tahun 1991
tentang Peningkatan Status Wilayah Pembantu Bupati Simeulue menjadi
Kabupaten Daerah Tingkat II.
Wilayah kerja Pembantu Bupati Aceh Utara Wilayah Bire uen dan Kabupaten
Simeulue untuk lebih meni ngkatkan daya guna dan ha sil guna penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, maka dipandang perl u ditata Kabupaten
Aceh Utara menjadi dua kabupaten, ya itu dengan membentuk Kabupaten Bireuen
sebagai pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara yang wilayahnya sama dengan wilayah kerja Pembantu Bupati Aceh Utara Wilayah Bire uen dan membentuk
Kabupaten Simeulue seba gai peningkatan status Kabupaten Administratif
Simeulue.
Dengan terbentuknya Kabupa ten Bireuen, wilayah Kabupaten Aceh Utara
berkurang seluas wilayah Kabupaten Bireuen dan wilaya h kerja Pembantu Bupati
Aceh Utara Wilayah Bireuen dihapus. Dengan terbentuknya Kabupaten Simeulue,
Kabupaten Administratif Simeulue dihapus.
II. PASAL DEMI PASAL
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 21 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999.
|
Redaksi dari UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, pada BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 21 menjelaskan:
Undang-undang ini mulai berla ku pada tanggal diundangkan.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 9 -
Agar setiap orang mengetahui nya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempata nnya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t t d
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
t t d
MULADI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 176
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN
DAN KABUPATEN SIMEULUE
I. UMUM
Propinsi Daerah Istimewa Aceh pada um umnya serta Kabupaten Aceh Utara dan
Kabupaten Administratif Simeulue pa da khususnya meski pun telah menunjukkan
kemajuan dalam penyelenggaraan pemeri ntahan, pelaksanaan pembangunan dan
pembinaan kemasyarakatan, dalam perk embangannya perlu d itingkatkan sesuai
dengan potensi Daerah, luas wilayah, dan kebutuhan pada masa mendatang.
Propinsi Daerah Istimewa Aceh mem punyai luas wilayah 57.365,57 km2 dengan
sarana dan prasarana komunikasi serta tr ansportasi yang relatif masih terbatas,
khususnya di wilayah Kabupaten Aceh Utara bagi an utara dan bagian barat.
Kabupaten Aceh Utara mempunyai luas wilayah 5.379,13 km 2. Dalam rangka
membantu tugas penyelenggaraan pemeri ntahan, pelaksanaan pembangunan, dan
pembinaan kemasyarakatan, di bagian utara dibentuk wilayah kerja Pembantu
Bupati Aceh Utara Wilayah Bireuen ya ng meliputi sepuluh kecamatan, yaitu
Kecamatan Samalanga, Kecamatan Jeuni eb, Kecamatan Peudada, Kecamatan
Jeumpa, Kecamatan Peusangan, Kecam atan Makmur, Kecamatan Gandapura,
Kecamatan Pandrah, Kecamatan Juli, dan Kecamatan Jangka yang berkedudukan
di Bireuen dengan luas wilayah 1.901,21 km2.
Pada tahun 1996 Kepulauan Si meulue yang merupakan bagian wilayah dari
Kabupaten Aceh Barat, untuk efisie nsi dan efektivitas dalam memacu
pertumbuhan pembangunan, di bentuk Kabupaten Administ ratif dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 1996 yang meliputi lima kecamatan, yaitu
Kecamatan Simeulue Timur, Kecamatan Si meulue Tengah, Kecamatan Simeulue
Barat, Kecamatan Teupah Selatan, da n Kecamatan Salang dengan ibukota yang
berkedudukan di Sina bang dengan luas w ilayah 2.125,12 km2.
Secara geografis Kabupaten Simeulue tersebut mem punyai kedudukan yang
strategis jika ditinjau dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan
keamanan.
Perkembangan wilayah kerja Pembantu Bupati Kabupaten Aceh Utara Wilayah
Bireuen dan Kabupaten Admi nistratif Simeulue di atas diikuti pula dengan
peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun 1994 penduduk wilayah kerja
Pembantu Bupati Aceh Utara Wilayah Bireuen berjumlah 323.406 jiwa, sedangkan pada tahun 1998 meningkat menjadi 331.645 jiwa dengan laju
pertumbuhan penduduk 1,07 % per tahun. Pada tahun 1996 penduduk wilayah
Kabupaten Administratif Simeulue berj umlah 60.503 jiwa, se dangkan pada tahun
1999 berjumlah 62.098 jiwa dengan la ju pertumbuhan penduduk 0,42 % per
tahun. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tuga s dan volume kerja dalam
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -
rangka penyelenggaraan pemerintahan , pelaksanaan pembangunan, dan
pembinaan kemasyarakatan di wilaya h kerja Pembantu Bupati Aceh Utara
Wilayah Bireuen dan Kabupate n Administratif Simeulue.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas da n memperhatikan aspirasi masyarakat yang
berkembang sejak tahun 1957 da n selanjutnya secara formal dituangkan dalam
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh
Utara tanggal 28 Agustus 1997 Nomor 172/ 2040/1997 tentang Pers etujuan Prinsip
DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara terhadap Peningkatan Status
Pembantu Bupati Wilayah Bireuen menjad i Kabupaten Daerah Tingkat II Bireuen,
Keputusan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 26 September 1998 No. 9 Tahun 1998 tentang Peningka tan Status Pembantu Bupati Wilayah Bireuen
menjadi Kabupaten, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Aceh Barat tanggal 27 Desember 1990 Nomor
3/SK/DPRD/1990 tentang Pe ningkatan Status Kabupate n Simeulue menjadi
Kabupaten Daerah Tingkat II Simeulue, da n Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 29 Mei 1991 No. 3 Tahun 1991
tentang Peningkatan Status Wilayah Pembantu Bupati Simeulue menjadi
Kabupaten Daerah Tingkat II.
Wilayah kerja Pembantu Bupati Aceh Utara Wilayah Bire uen dan Kabupaten
Simeulue untuk lebih meni ngkatkan daya guna dan ha sil guna penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, maka dipandang perl u ditata Kabupaten
Aceh Utara menjadi dua kabupaten, ya itu dengan membentuk Kabupaten Bireuen
sebagai pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara yang wilayahnya sama dengan wilayah kerja Pembantu Bupati Aceh Utara Wilayah Bire uen dan membentuk
Kabupaten Simeulue seba gai peningkatan status Kabupaten Administratif
Simeulue.
Dengan terbentuknya Kabupa ten Bireuen, wilayah Kabupaten Aceh Utara
berkurang seluas wilayah Kabupaten Bireuen dan wilaya h kerja Pembantu Bupati
Aceh Utara Wilayah Bireuen dihapus. Dengan terbentuknya Kabupaten Simeulue,
Kabupaten Administratif Simeulue dihapus.
II. PASAL DEMI PASAL
|
Apa yang diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 pada Pasal 2?
|
Berdasarkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 2 menyebutkan bahwa:
Wilayah Kabupaten Bireuen adalah wilayah yang sebelum dibentuk menjadi
Kabupaten Bireuen merupaka n wilayah kerja Pembantu Bupati Aceh Utara
Wilayah Bireuen yang be rkedudukan di Bireuen da n dibentuk berdasarkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri 16/2/21 tanggal 16 J uni 1989, sedangkan
Kabupaten Administratif Simeulue adalah wilayah yang sebelum dibentuk menjadi Kabupaten Simeulue merupaka n wilayah Kabupaten Administratif
Simeulue yang dibentuk dengan Peraturan Pemeri ntah No. 53 Tahun 1996.
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 Pasal 2?
|
Dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 2 mengatur sebagai berikut:
Wilayah Kabupaten Bireuen adalah wilayah yang sebelum dibentuk menjadi
Kabupaten Bireuen merupaka n wilayah kerja Pembantu Bupati Aceh Utara
Wilayah Bireuen yang be rkedudukan di Bireuen da n dibentuk berdasarkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri 16/2/21 tanggal 16 J uni 1989, sedangkan
Kabupaten Administratif Simeulue adalah wilayah yang sebelum dibentuk menjadi Kabupaten Simeulue merupaka n wilayah Kabupaten Administratif
Simeulue yang dibentuk dengan Peraturan Pemeri ntah No. 53 Tahun 1996.
|
Apa bunyi lengkap Pasal 2 dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999?
|
Menurut ketentuan dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, pada BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 2 dinyatakan:
Wilayah Kabupaten Bireuen adalah wilayah yang sebelum dibentuk menjadi
Kabupaten Bireuen merupaka n wilayah kerja Pembantu Bupati Aceh Utara
Wilayah Bireuen yang be rkedudukan di Bireuen da n dibentuk berdasarkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri 16/2/21 tanggal 16 J uni 1989, sedangkan
Kabupaten Administratif Simeulue adalah wilayah yang sebelum dibentuk menjadi Kabupaten Simeulue merupaka n wilayah Kabupaten Administratif
Simeulue yang dibentuk dengan Peraturan Pemeri ntah No. 53 Tahun 1996.
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 2 dari UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999.
|
Sesuai dengan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, ketentuan pada BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 2 berbunyi:
Wilayah Kabupaten Bireuen adalah wilayah yang sebelum dibentuk menjadi
Kabupaten Bireuen merupaka n wilayah kerja Pembantu Bupati Aceh Utara
Wilayah Bireuen yang be rkedudukan di Bireuen da n dibentuk berdasarkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri 16/2/21 tanggal 16 J uni 1989, sedangkan
Kabupaten Administratif Simeulue adalah wilayah yang sebelum dibentuk menjadi Kabupaten Simeulue merupaka n wilayah Kabupaten Administratif
Simeulue yang dibentuk dengan Peraturan Pemeri ntah No. 53 Tahun 1996.
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 2 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999?
|
Ketentuan dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 2 menetapkan:
Wilayah Kabupaten Bireuen adalah wilayah yang sebelum dibentuk menjadi
Kabupaten Bireuen merupaka n wilayah kerja Pembantu Bupati Aceh Utara
Wilayah Bireuen yang be rkedudukan di Bireuen da n dibentuk berdasarkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri 16/2/21 tanggal 16 J uni 1989, sedangkan
Kabupaten Administratif Simeulue adalah wilayah yang sebelum dibentuk menjadi Kabupaten Simeulue merupaka n wilayah Kabupaten Administratif
Simeulue yang dibentuk dengan Peraturan Pemeri ntah No. 53 Tahun 1996.
|
Menurut UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999, apa isi dari Pasal 2?
|
Pasal Pasal 2 dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, pada BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, menyatakan:
Wilayah Kabupaten Bireuen adalah wilayah yang sebelum dibentuk menjadi
Kabupaten Bireuen merupaka n wilayah kerja Pembantu Bupati Aceh Utara
Wilayah Bireuen yang be rkedudukan di Bireuen da n dibentuk berdasarkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri 16/2/21 tanggal 16 J uni 1989, sedangkan
Kabupaten Administratif Simeulue adalah wilayah yang sebelum dibentuk menjadi Kabupaten Simeulue merupaka n wilayah Kabupaten Administratif
Simeulue yang dibentuk dengan Peraturan Pemeri ntah No. 53 Tahun 1996.
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 2 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999?
|
Substansi UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, khususnya BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 2, memuat:
Wilayah Kabupaten Bireuen adalah wilayah yang sebelum dibentuk menjadi
Kabupaten Bireuen merupaka n wilayah kerja Pembantu Bupati Aceh Utara
Wilayah Bireuen yang be rkedudukan di Bireuen da n dibentuk berdasarkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri 16/2/21 tanggal 16 J uni 1989, sedangkan
Kabupaten Administratif Simeulue adalah wilayah yang sebelum dibentuk menjadi Kabupaten Simeulue merupaka n wilayah Kabupaten Administratif
Simeulue yang dibentuk dengan Peraturan Pemeri ntah No. 53 Tahun 1996.
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 2 dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999?
|
Norma hukum dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 2 berbunyi:
Wilayah Kabupaten Bireuen adalah wilayah yang sebelum dibentuk menjadi
Kabupaten Bireuen merupaka n wilayah kerja Pembantu Bupati Aceh Utara
Wilayah Bireuen yang be rkedudukan di Bireuen da n dibentuk berdasarkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri 16/2/21 tanggal 16 J uni 1989, sedangkan
Kabupaten Administratif Simeulue adalah wilayah yang sebelum dibentuk menjadi Kabupaten Simeulue merupaka n wilayah Kabupaten Administratif
Simeulue yang dibentuk dengan Peraturan Pemeri ntah No. 53 Tahun 1996.
|
Apa substansi hukum dari Pasal 2 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999?
|
Materi muatan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, khususnya BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 2, adalah:
Wilayah Kabupaten Bireuen adalah wilayah yang sebelum dibentuk menjadi
Kabupaten Bireuen merupaka n wilayah kerja Pembantu Bupati Aceh Utara
Wilayah Bireuen yang be rkedudukan di Bireuen da n dibentuk berdasarkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri 16/2/21 tanggal 16 J uni 1989, sedangkan
Kabupaten Administratif Simeulue adalah wilayah yang sebelum dibentuk menjadi Kabupaten Simeulue merupaka n wilayah Kabupaten Administratif
Simeulue yang dibentuk dengan Peraturan Pemeri ntah No. 53 Tahun 1996.
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 2 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999.
|
Redaksi dari UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, pada BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 2 menjelaskan:
Wilayah Kabupaten Bireuen adalah wilayah yang sebelum dibentuk menjadi
Kabupaten Bireuen merupaka n wilayah kerja Pembantu Bupati Aceh Utara
Wilayah Bireuen yang be rkedudukan di Bireuen da n dibentuk berdasarkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri 16/2/21 tanggal 16 J uni 1989, sedangkan
Kabupaten Administratif Simeulue adalah wilayah yang sebelum dibentuk menjadi Kabupaten Simeulue merupaka n wilayah Kabupaten Administratif
Simeulue yang dibentuk dengan Peraturan Pemeri ntah No. 53 Tahun 1996.
|
Apa yang diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 pada Pasal 9?
|
Berdasarkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 9 menyebutkan bahwa:
Yang dimaksud dengan Bireuen sebagai ibukota Ka bupaten Bireuen adalah
sebagian wilayah yang bera da di Kecamatan Jeumpa.
Yang dimaksud dengan Sinabang sebagai ibukota Kabupaten Simeulue adalah
sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Simeulue Timur.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 Pasal 9?
|
Dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 9 mengatur sebagai berikut:
Yang dimaksud dengan Bireuen sebagai ibukota Ka bupaten Bireuen adalah
sebagian wilayah yang bera da di Kecamatan Jeumpa.
Yang dimaksud dengan Sinabang sebagai ibukota Kabupaten Simeulue adalah
sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Simeulue Timur.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -
|
Apa bunyi lengkap Pasal 9 dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999?
|
Menurut ketentuan dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, pada BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 9 dinyatakan:
Yang dimaksud dengan Bireuen sebagai ibukota Ka bupaten Bireuen adalah
sebagian wilayah yang bera da di Kecamatan Jeumpa.
Yang dimaksud dengan Sinabang sebagai ibukota Kabupaten Simeulue adalah
sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Simeulue Timur.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 9 dari UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999.
|
Sesuai dengan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, ketentuan pada BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 9 berbunyi:
Yang dimaksud dengan Bireuen sebagai ibukota Ka bupaten Bireuen adalah
sebagian wilayah yang bera da di Kecamatan Jeumpa.
Yang dimaksud dengan Sinabang sebagai ibukota Kabupaten Simeulue adalah
sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Simeulue Timur.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 9 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999?
|
Ketentuan dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 9 menetapkan:
Yang dimaksud dengan Bireuen sebagai ibukota Ka bupaten Bireuen adalah
sebagian wilayah yang bera da di Kecamatan Jeumpa.
Yang dimaksud dengan Sinabang sebagai ibukota Kabupaten Simeulue adalah
sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Simeulue Timur.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -
|
Menurut UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999, apa isi dari Pasal 9?
|
Pasal Pasal 9 dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, pada BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, menyatakan:
Yang dimaksud dengan Bireuen sebagai ibukota Ka bupaten Bireuen adalah
sebagian wilayah yang bera da di Kecamatan Jeumpa.
Yang dimaksud dengan Sinabang sebagai ibukota Kabupaten Simeulue adalah
sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Simeulue Timur.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 9 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999?
|
Substansi UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, khususnya BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 9, memuat:
Yang dimaksud dengan Bireuen sebagai ibukota Ka bupaten Bireuen adalah
sebagian wilayah yang bera da di Kecamatan Jeumpa.
Yang dimaksud dengan Sinabang sebagai ibukota Kabupaten Simeulue adalah
sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Simeulue Timur.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 9 dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999?
|
Norma hukum dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 9 berbunyi:
Yang dimaksud dengan Bireuen sebagai ibukota Ka bupaten Bireuen adalah
sebagian wilayah yang bera da di Kecamatan Jeumpa.
Yang dimaksud dengan Sinabang sebagai ibukota Kabupaten Simeulue adalah
sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Simeulue Timur.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -
|
Apa substansi hukum dari Pasal 9 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999?
|
Materi muatan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, khususnya BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 9, adalah:
Yang dimaksud dengan Bireuen sebagai ibukota Ka bupaten Bireuen adalah
sebagian wilayah yang bera da di Kecamatan Jeumpa.
Yang dimaksud dengan Sinabang sebagai ibukota Kabupaten Simeulue adalah
sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Simeulue Timur.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 9 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999.
|
Redaksi dari UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, pada BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 9 menjelaskan:
Yang dimaksud dengan Bireuen sebagai ibukota Ka bupaten Bireuen adalah
sebagian wilayah yang bera da di Kecamatan Jeumpa.
Yang dimaksud dengan Sinabang sebagai ibukota Kabupaten Simeulue adalah
sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Simeulue Timur.
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -
|
Apa yang diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 pada Pasal 13?
|
Berdasarkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 13 menyebutkan bahwa:
Pembentukan dinas-dinas Kabupate n dan lembaga teknis Kabupaten harus
disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Kabupaten.
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 Pasal 13?
|
Dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 13 mengatur sebagai berikut:
Pembentukan dinas-dinas Kabupate n dan lembaga teknis Kabupaten harus
disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Kabupaten.
|
Apa bunyi lengkap Pasal 13 dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999?
|
Menurut ketentuan dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, pada BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 13 dinyatakan:
Pembentukan dinas-dinas Kabupate n dan lembaga teknis Kabupaten harus
disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Kabupaten.
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 13 dari UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999.
|
Sesuai dengan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, ketentuan pada BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 13 berbunyi:
Pembentukan dinas-dinas Kabupate n dan lembaga teknis Kabupaten harus
disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Kabupaten.
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 13 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999?
|
Ketentuan dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 13 menetapkan:
Pembentukan dinas-dinas Kabupate n dan lembaga teknis Kabupaten harus
disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Kabupaten.
|
Menurut UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999, apa isi dari Pasal 13?
|
Pasal Pasal 13 dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, pada BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, menyatakan:
Pembentukan dinas-dinas Kabupate n dan lembaga teknis Kabupaten harus
disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Kabupaten.
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 13 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999?
|
Substansi UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, khususnya BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 13, memuat:
Pembentukan dinas-dinas Kabupate n dan lembaga teknis Kabupaten harus
disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Kabupaten.
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 13 dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999?
|
Norma hukum dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 13 berbunyi:
Pembentukan dinas-dinas Kabupate n dan lembaga teknis Kabupaten harus
disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Kabupaten.
|
Apa substansi hukum dari Pasal 13 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999?
|
Materi muatan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, khususnya BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 13, adalah:
Pembentukan dinas-dinas Kabupate n dan lembaga teknis Kabupaten harus
disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Kabupaten.
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 13 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999.
|
Redaksi dari UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, pada BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 13 menjelaskan:
Pembentukan dinas-dinas Kabupate n dan lembaga teknis Kabupaten harus
disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Kabupaten.
|
Apa yang diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 pada Pasal 15?
|
Berdasarkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 15 menyebutkan bahwa:
Penjabat Bupati Bireuen dan Penjabat Bupati Simeulue melaksanakan tugas
sampai dengan disahkannya B upati Bireuen dan Bupati Si meulue hasil pemilihan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing.
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 Pasal 15?
|
Dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 15 mengatur sebagai berikut:
Penjabat Bupati Bireuen dan Penjabat Bupati Simeulue melaksanakan tugas
sampai dengan disahkannya B upati Bireuen dan Bupati Si meulue hasil pemilihan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing.
|
Apa bunyi lengkap Pasal 15 dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999?
|
Menurut ketentuan dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, pada BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 15 dinyatakan:
Penjabat Bupati Bireuen dan Penjabat Bupati Simeulue melaksanakan tugas
sampai dengan disahkannya B upati Bireuen dan Bupati Si meulue hasil pemilihan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing.
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 15 dari UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999.
|
Sesuai dengan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, ketentuan pada BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 15 berbunyi:
Penjabat Bupati Bireuen dan Penjabat Bupati Simeulue melaksanakan tugas
sampai dengan disahkannya B upati Bireuen dan Bupati Si meulue hasil pemilihan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing.
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 15 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999?
|
Ketentuan dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 15 menetapkan:
Penjabat Bupati Bireuen dan Penjabat Bupati Simeulue melaksanakan tugas
sampai dengan disahkannya B upati Bireuen dan Bupati Si meulue hasil pemilihan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing.
|
Menurut UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999, apa isi dari Pasal 15?
|
Pasal Pasal 15 dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, pada BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, menyatakan:
Penjabat Bupati Bireuen dan Penjabat Bupati Simeulue melaksanakan tugas
sampai dengan disahkannya B upati Bireuen dan Bupati Si meulue hasil pemilihan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing.
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 15 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999?
|
Substansi UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, khususnya BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 15, memuat:
Penjabat Bupati Bireuen dan Penjabat Bupati Simeulue melaksanakan tugas
sampai dengan disahkannya B upati Bireuen dan Bupati Si meulue hasil pemilihan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing.
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 15 dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999?
|
Norma hukum dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 15 berbunyi:
Penjabat Bupati Bireuen dan Penjabat Bupati Simeulue melaksanakan tugas
sampai dengan disahkannya B upati Bireuen dan Bupati Si meulue hasil pemilihan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing.
|
Apa substansi hukum dari Pasal 15 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999?
|
Materi muatan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, khususnya BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 15, adalah:
Penjabat Bupati Bireuen dan Penjabat Bupati Simeulue melaksanakan tugas
sampai dengan disahkannya B upati Bireuen dan Bupati Si meulue hasil pemilihan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing.
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 15 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999.
|
Redaksi dari UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, pada BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 15 menjelaskan:
Penjabat Bupati Bireuen dan Penjabat Bupati Simeulue melaksanakan tugas
sampai dengan disahkannya B upati Bireuen dan Bupati Si meulue hasil pemilihan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing.
|
Apa yang diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 pada Pasal 16?
|
Berdasarkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 16 menyebutkan bahwa:
Dengan terbentuknya Kabupaten Bire uen dan Kabupaten Si meulue serta untuk
mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pemb inaan kemasyarakatan, digunakan
pegawai, tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya, dan fasilitas
pelayanan umum yang telah ada sela ma ini dan telah dipakai dalam
pelaksanaan tugas Pembantu Bupati Aceh Utara Wilayah Bireuen dan
Kabupaten Administratif Simeulue. Da lam rangka tertib administrasi,
diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Propinsi
Daerah Istimewa Aceh dan Pemerint ah Kabupaten Aceh Utara kepada
Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
Demikian pula halnya Badan Usaha M ilik Daerah Propinsi Daerah Istimewa
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -
Aceh dan Kabupaten Aceh Utara yang kedudukan dan kegiata nnya berada di
Kabupaten Bireuen dan Ka bupaten Simeulue untuk me ncapai daya guna dan
hasil guna dalam penyelengga raannya diserahkan oleh Pemerintah Propinsi
Daerah Istimewa Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, sesuai dengan
wewenang dan lingkup tugasnya masi ng-masing kepada Pemerintah
Kabupaten Bireuen dan Pemeri ntah Kabupaten Simeulue.
Begitu juga utang piutang ya ng kegunaannya untuk Ka bupaten Bireuen dan
Kabupaten Simeulue disera hkan pula kepada Pemeri ntah Kabupaten Bireuen
dan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
Berkenaan dengan pengaturan penye rahan tersebut, dibuatkan daftar
inventaris.
Yang dimaksud dengan sejak di resmikannya Kabupa ten Bireuen dan
Kabupaten Simeulue adalah terhitung sejak dilantiknya Penjabat Bupati
Bireuen dan Penjabat Bupati Simeulue.
Pelantikan Penjabat Bupati Bireuen dan Penjabat Bupati Simeulue didahului
dengan peresmian pembentukan Kabupate n Bireuen dan Ka bupaten Simeulue
oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia.
Setelah satu tahun peresmian Ka bupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue,
Gubernur Daerah Istimewa Aceh wajib melaporkan pelaksanaan penyerahan
sebagaimana dimaksud pada ayat ini kepada Menteri Dalam Negeri untuk
bahan pengambilan keb ijakan lebih lanjut.
|
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 Pasal 16?
|
Dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 16 mengatur sebagai berikut:
Dengan terbentuknya Kabupaten Bire uen dan Kabupaten Si meulue serta untuk
mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pemb inaan kemasyarakatan, digunakan
pegawai, tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya, dan fasilitas
pelayanan umum yang telah ada sela ma ini dan telah dipakai dalam
pelaksanaan tugas Pembantu Bupati Aceh Utara Wilayah Bireuen dan
Kabupaten Administratif Simeulue. Da lam rangka tertib administrasi,
diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Propinsi
Daerah Istimewa Aceh dan Pemerint ah Kabupaten Aceh Utara kepada
Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
Demikian pula halnya Badan Usaha M ilik Daerah Propinsi Daerah Istimewa
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -
Aceh dan Kabupaten Aceh Utara yang kedudukan dan kegiata nnya berada di
Kabupaten Bireuen dan Ka bupaten Simeulue untuk me ncapai daya guna dan
hasil guna dalam penyelengga raannya diserahkan oleh Pemerintah Propinsi
Daerah Istimewa Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, sesuai dengan
wewenang dan lingkup tugasnya masi ng-masing kepada Pemerintah
Kabupaten Bireuen dan Pemeri ntah Kabupaten Simeulue.
Begitu juga utang piutang ya ng kegunaannya untuk Ka bupaten Bireuen dan
Kabupaten Simeulue disera hkan pula kepada Pemeri ntah Kabupaten Bireuen
dan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
Berkenaan dengan pengaturan penye rahan tersebut, dibuatkan daftar
inventaris.
Yang dimaksud dengan sejak di resmikannya Kabupa ten Bireuen dan
Kabupaten Simeulue adalah terhitung sejak dilantiknya Penjabat Bupati
Bireuen dan Penjabat Bupati Simeulue.
Pelantikan Penjabat Bupati Bireuen dan Penjabat Bupati Simeulue didahului
dengan peresmian pembentukan Kabupate n Bireuen dan Ka bupaten Simeulue
oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia.
Setelah satu tahun peresmian Ka bupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue,
Gubernur Daerah Istimewa Aceh wajib melaporkan pelaksanaan penyerahan
sebagaimana dimaksud pada ayat ini kepada Menteri Dalam Negeri untuk
bahan pengambilan keb ijakan lebih lanjut.
|
Apa bunyi lengkap Pasal 16 dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999?
|
Menurut ketentuan dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, pada BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 16 dinyatakan:
Dengan terbentuknya Kabupaten Bire uen dan Kabupaten Si meulue serta untuk
mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pemb inaan kemasyarakatan, digunakan
pegawai, tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya, dan fasilitas
pelayanan umum yang telah ada sela ma ini dan telah dipakai dalam
pelaksanaan tugas Pembantu Bupati Aceh Utara Wilayah Bireuen dan
Kabupaten Administratif Simeulue. Da lam rangka tertib administrasi,
diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Propinsi
Daerah Istimewa Aceh dan Pemerint ah Kabupaten Aceh Utara kepada
Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
Demikian pula halnya Badan Usaha M ilik Daerah Propinsi Daerah Istimewa
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -
Aceh dan Kabupaten Aceh Utara yang kedudukan dan kegiata nnya berada di
Kabupaten Bireuen dan Ka bupaten Simeulue untuk me ncapai daya guna dan
hasil guna dalam penyelengga raannya diserahkan oleh Pemerintah Propinsi
Daerah Istimewa Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, sesuai dengan
wewenang dan lingkup tugasnya masi ng-masing kepada Pemerintah
Kabupaten Bireuen dan Pemeri ntah Kabupaten Simeulue.
Begitu juga utang piutang ya ng kegunaannya untuk Ka bupaten Bireuen dan
Kabupaten Simeulue disera hkan pula kepada Pemeri ntah Kabupaten Bireuen
dan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
Berkenaan dengan pengaturan penye rahan tersebut, dibuatkan daftar
inventaris.
Yang dimaksud dengan sejak di resmikannya Kabupa ten Bireuen dan
Kabupaten Simeulue adalah terhitung sejak dilantiknya Penjabat Bupati
Bireuen dan Penjabat Bupati Simeulue.
Pelantikan Penjabat Bupati Bireuen dan Penjabat Bupati Simeulue didahului
dengan peresmian pembentukan Kabupate n Bireuen dan Ka bupaten Simeulue
oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia.
Setelah satu tahun peresmian Ka bupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue,
Gubernur Daerah Istimewa Aceh wajib melaporkan pelaksanaan penyerahan
sebagaimana dimaksud pada ayat ini kepada Menteri Dalam Negeri untuk
bahan pengambilan keb ijakan lebih lanjut.
|
Jelaskan isi kandungan Pasal 16 dari UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999.
|
Sesuai dengan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, ketentuan pada BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 16 berbunyi:
Dengan terbentuknya Kabupaten Bire uen dan Kabupaten Si meulue serta untuk
mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pemb inaan kemasyarakatan, digunakan
pegawai, tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya, dan fasilitas
pelayanan umum yang telah ada sela ma ini dan telah dipakai dalam
pelaksanaan tugas Pembantu Bupati Aceh Utara Wilayah Bireuen dan
Kabupaten Administratif Simeulue. Da lam rangka tertib administrasi,
diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Propinsi
Daerah Istimewa Aceh dan Pemerint ah Kabupaten Aceh Utara kepada
Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
Demikian pula halnya Badan Usaha M ilik Daerah Propinsi Daerah Istimewa
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -
Aceh dan Kabupaten Aceh Utara yang kedudukan dan kegiata nnya berada di
Kabupaten Bireuen dan Ka bupaten Simeulue untuk me ncapai daya guna dan
hasil guna dalam penyelengga raannya diserahkan oleh Pemerintah Propinsi
Daerah Istimewa Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, sesuai dengan
wewenang dan lingkup tugasnya masi ng-masing kepada Pemerintah
Kabupaten Bireuen dan Pemeri ntah Kabupaten Simeulue.
Begitu juga utang piutang ya ng kegunaannya untuk Ka bupaten Bireuen dan
Kabupaten Simeulue disera hkan pula kepada Pemeri ntah Kabupaten Bireuen
dan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
Berkenaan dengan pengaturan penye rahan tersebut, dibuatkan daftar
inventaris.
Yang dimaksud dengan sejak di resmikannya Kabupa ten Bireuen dan
Kabupaten Simeulue adalah terhitung sejak dilantiknya Penjabat Bupati
Bireuen dan Penjabat Bupati Simeulue.
Pelantikan Penjabat Bupati Bireuen dan Penjabat Bupati Simeulue didahului
dengan peresmian pembentukan Kabupate n Bireuen dan Ka bupaten Simeulue
oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia.
Setelah satu tahun peresmian Ka bupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue,
Gubernur Daerah Istimewa Aceh wajib melaporkan pelaksanaan penyerahan
sebagaimana dimaksud pada ayat ini kepada Menteri Dalam Negeri untuk
bahan pengambilan keb ijakan lebih lanjut.
|
Apa saja yang diatur dalam Pasal 16 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999?
|
Ketentuan dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 16 menetapkan:
Dengan terbentuknya Kabupaten Bire uen dan Kabupaten Si meulue serta untuk
mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pemb inaan kemasyarakatan, digunakan
pegawai, tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya, dan fasilitas
pelayanan umum yang telah ada sela ma ini dan telah dipakai dalam
pelaksanaan tugas Pembantu Bupati Aceh Utara Wilayah Bireuen dan
Kabupaten Administratif Simeulue. Da lam rangka tertib administrasi,
diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Propinsi
Daerah Istimewa Aceh dan Pemerint ah Kabupaten Aceh Utara kepada
Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
Demikian pula halnya Badan Usaha M ilik Daerah Propinsi Daerah Istimewa
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -
Aceh dan Kabupaten Aceh Utara yang kedudukan dan kegiata nnya berada di
Kabupaten Bireuen dan Ka bupaten Simeulue untuk me ncapai daya guna dan
hasil guna dalam penyelengga raannya diserahkan oleh Pemerintah Propinsi
Daerah Istimewa Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, sesuai dengan
wewenang dan lingkup tugasnya masi ng-masing kepada Pemerintah
Kabupaten Bireuen dan Pemeri ntah Kabupaten Simeulue.
Begitu juga utang piutang ya ng kegunaannya untuk Ka bupaten Bireuen dan
Kabupaten Simeulue disera hkan pula kepada Pemeri ntah Kabupaten Bireuen
dan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
Berkenaan dengan pengaturan penye rahan tersebut, dibuatkan daftar
inventaris.
Yang dimaksud dengan sejak di resmikannya Kabupa ten Bireuen dan
Kabupaten Simeulue adalah terhitung sejak dilantiknya Penjabat Bupati
Bireuen dan Penjabat Bupati Simeulue.
Pelantikan Penjabat Bupati Bireuen dan Penjabat Bupati Simeulue didahului
dengan peresmian pembentukan Kabupate n Bireuen dan Ka bupaten Simeulue
oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia.
Setelah satu tahun peresmian Ka bupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue,
Gubernur Daerah Istimewa Aceh wajib melaporkan pelaksanaan penyerahan
sebagaimana dimaksud pada ayat ini kepada Menteri Dalam Negeri untuk
bahan pengambilan keb ijakan lebih lanjut.
|
Menurut UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999, apa isi dari Pasal 16?
|
Pasal Pasal 16 dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, pada BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, menyatakan:
Dengan terbentuknya Kabupaten Bire uen dan Kabupaten Si meulue serta untuk
mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pemb inaan kemasyarakatan, digunakan
pegawai, tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya, dan fasilitas
pelayanan umum yang telah ada sela ma ini dan telah dipakai dalam
pelaksanaan tugas Pembantu Bupati Aceh Utara Wilayah Bireuen dan
Kabupaten Administratif Simeulue. Da lam rangka tertib administrasi,
diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Propinsi
Daerah Istimewa Aceh dan Pemerint ah Kabupaten Aceh Utara kepada
Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
Demikian pula halnya Badan Usaha M ilik Daerah Propinsi Daerah Istimewa
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -
Aceh dan Kabupaten Aceh Utara yang kedudukan dan kegiata nnya berada di
Kabupaten Bireuen dan Ka bupaten Simeulue untuk me ncapai daya guna dan
hasil guna dalam penyelengga raannya diserahkan oleh Pemerintah Propinsi
Daerah Istimewa Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, sesuai dengan
wewenang dan lingkup tugasnya masi ng-masing kepada Pemerintah
Kabupaten Bireuen dan Pemeri ntah Kabupaten Simeulue.
Begitu juga utang piutang ya ng kegunaannya untuk Ka bupaten Bireuen dan
Kabupaten Simeulue disera hkan pula kepada Pemeri ntah Kabupaten Bireuen
dan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
Berkenaan dengan pengaturan penye rahan tersebut, dibuatkan daftar
inventaris.
Yang dimaksud dengan sejak di resmikannya Kabupa ten Bireuen dan
Kabupaten Simeulue adalah terhitung sejak dilantiknya Penjabat Bupati
Bireuen dan Penjabat Bupati Simeulue.
Pelantikan Penjabat Bupati Bireuen dan Penjabat Bupati Simeulue didahului
dengan peresmian pembentukan Kabupate n Bireuen dan Ka bupaten Simeulue
oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia.
Setelah satu tahun peresmian Ka bupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue,
Gubernur Daerah Istimewa Aceh wajib melaporkan pelaksanaan penyerahan
sebagaimana dimaksud pada ayat ini kepada Menteri Dalam Negeri untuk
bahan pengambilan keb ijakan lebih lanjut.
|
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 16 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999?
|
Substansi UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, khususnya BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 16, memuat:
Dengan terbentuknya Kabupaten Bire uen dan Kabupaten Si meulue serta untuk
mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pemb inaan kemasyarakatan, digunakan
pegawai, tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya, dan fasilitas
pelayanan umum yang telah ada sela ma ini dan telah dipakai dalam
pelaksanaan tugas Pembantu Bupati Aceh Utara Wilayah Bireuen dan
Kabupaten Administratif Simeulue. Da lam rangka tertib administrasi,
diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Propinsi
Daerah Istimewa Aceh dan Pemerint ah Kabupaten Aceh Utara kepada
Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
Demikian pula halnya Badan Usaha M ilik Daerah Propinsi Daerah Istimewa
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -
Aceh dan Kabupaten Aceh Utara yang kedudukan dan kegiata nnya berada di
Kabupaten Bireuen dan Ka bupaten Simeulue untuk me ncapai daya guna dan
hasil guna dalam penyelengga raannya diserahkan oleh Pemerintah Propinsi
Daerah Istimewa Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, sesuai dengan
wewenang dan lingkup tugasnya masi ng-masing kepada Pemerintah
Kabupaten Bireuen dan Pemeri ntah Kabupaten Simeulue.
Begitu juga utang piutang ya ng kegunaannya untuk Ka bupaten Bireuen dan
Kabupaten Simeulue disera hkan pula kepada Pemeri ntah Kabupaten Bireuen
dan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
Berkenaan dengan pengaturan penye rahan tersebut, dibuatkan daftar
inventaris.
Yang dimaksud dengan sejak di resmikannya Kabupa ten Bireuen dan
Kabupaten Simeulue adalah terhitung sejak dilantiknya Penjabat Bupati
Bireuen dan Penjabat Bupati Simeulue.
Pelantikan Penjabat Bupati Bireuen dan Penjabat Bupati Simeulue didahului
dengan peresmian pembentukan Kabupate n Bireuen dan Ka bupaten Simeulue
oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia.
Setelah satu tahun peresmian Ka bupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue,
Gubernur Daerah Istimewa Aceh wajib melaporkan pelaksanaan penyerahan
sebagaimana dimaksud pada ayat ini kepada Menteri Dalam Negeri untuk
bahan pengambilan keb ijakan lebih lanjut.
|
Bagaimana redaksi normatif Pasal 16 dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999?
|
Norma hukum dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 16 berbunyi:
Dengan terbentuknya Kabupaten Bire uen dan Kabupaten Si meulue serta untuk
mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pemb inaan kemasyarakatan, digunakan
pegawai, tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya, dan fasilitas
pelayanan umum yang telah ada sela ma ini dan telah dipakai dalam
pelaksanaan tugas Pembantu Bupati Aceh Utara Wilayah Bireuen dan
Kabupaten Administratif Simeulue. Da lam rangka tertib administrasi,
diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Propinsi
Daerah Istimewa Aceh dan Pemerint ah Kabupaten Aceh Utara kepada
Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
Demikian pula halnya Badan Usaha M ilik Daerah Propinsi Daerah Istimewa
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -
Aceh dan Kabupaten Aceh Utara yang kedudukan dan kegiata nnya berada di
Kabupaten Bireuen dan Ka bupaten Simeulue untuk me ncapai daya guna dan
hasil guna dalam penyelengga raannya diserahkan oleh Pemerintah Propinsi
Daerah Istimewa Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, sesuai dengan
wewenang dan lingkup tugasnya masi ng-masing kepada Pemerintah
Kabupaten Bireuen dan Pemeri ntah Kabupaten Simeulue.
Begitu juga utang piutang ya ng kegunaannya untuk Ka bupaten Bireuen dan
Kabupaten Simeulue disera hkan pula kepada Pemeri ntah Kabupaten Bireuen
dan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
Berkenaan dengan pengaturan penye rahan tersebut, dibuatkan daftar
inventaris.
Yang dimaksud dengan sejak di resmikannya Kabupa ten Bireuen dan
Kabupaten Simeulue adalah terhitung sejak dilantiknya Penjabat Bupati
Bireuen dan Penjabat Bupati Simeulue.
Pelantikan Penjabat Bupati Bireuen dan Penjabat Bupati Simeulue didahului
dengan peresmian pembentukan Kabupate n Bireuen dan Ka bupaten Simeulue
oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia.
Setelah satu tahun peresmian Ka bupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue,
Gubernur Daerah Istimewa Aceh wajib melaporkan pelaksanaan penyerahan
sebagaimana dimaksud pada ayat ini kepada Menteri Dalam Negeri untuk
bahan pengambilan keb ijakan lebih lanjut.
|
Apa substansi hukum dari Pasal 16 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999?
|
Materi muatan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, khususnya BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 16, adalah:
Dengan terbentuknya Kabupaten Bire uen dan Kabupaten Si meulue serta untuk
mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pemb inaan kemasyarakatan, digunakan
pegawai, tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya, dan fasilitas
pelayanan umum yang telah ada sela ma ini dan telah dipakai dalam
pelaksanaan tugas Pembantu Bupati Aceh Utara Wilayah Bireuen dan
Kabupaten Administratif Simeulue. Da lam rangka tertib administrasi,
diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Propinsi
Daerah Istimewa Aceh dan Pemerint ah Kabupaten Aceh Utara kepada
Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
Demikian pula halnya Badan Usaha M ilik Daerah Propinsi Daerah Istimewa
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -
Aceh dan Kabupaten Aceh Utara yang kedudukan dan kegiata nnya berada di
Kabupaten Bireuen dan Ka bupaten Simeulue untuk me ncapai daya guna dan
hasil guna dalam penyelengga raannya diserahkan oleh Pemerintah Propinsi
Daerah Istimewa Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, sesuai dengan
wewenang dan lingkup tugasnya masi ng-masing kepada Pemerintah
Kabupaten Bireuen dan Pemeri ntah Kabupaten Simeulue.
Begitu juga utang piutang ya ng kegunaannya untuk Ka bupaten Bireuen dan
Kabupaten Simeulue disera hkan pula kepada Pemeri ntah Kabupaten Bireuen
dan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
Berkenaan dengan pengaturan penye rahan tersebut, dibuatkan daftar
inventaris.
Yang dimaksud dengan sejak di resmikannya Kabupa ten Bireuen dan
Kabupaten Simeulue adalah terhitung sejak dilantiknya Penjabat Bupati
Bireuen dan Penjabat Bupati Simeulue.
Pelantikan Penjabat Bupati Bireuen dan Penjabat Bupati Simeulue didahului
dengan peresmian pembentukan Kabupate n Bireuen dan Ka bupaten Simeulue
oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia.
Setelah satu tahun peresmian Ka bupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue,
Gubernur Daerah Istimewa Aceh wajib melaporkan pelaksanaan penyerahan
sebagaimana dimaksud pada ayat ini kepada Menteri Dalam Negeri untuk
bahan pengambilan keb ijakan lebih lanjut.
|
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 16 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999.
|
Redaksi dari UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 48 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KABUPATEN BIREUEN, pada BAB VI - KETENTUAN PENUTUP, Pasal 16 menjelaskan:
Dengan terbentuknya Kabupaten Bire uen dan Kabupaten Si meulue serta untuk
mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pemb inaan kemasyarakatan, digunakan
pegawai, tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya, dan fasilitas
pelayanan umum yang telah ada sela ma ini dan telah dipakai dalam
pelaksanaan tugas Pembantu Bupati Aceh Utara Wilayah Bireuen dan
Kabupaten Administratif Simeulue. Da lam rangka tertib administrasi,
diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Propinsi
Daerah Istimewa Aceh dan Pemerint ah Kabupaten Aceh Utara kepada
Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
Demikian pula halnya Badan Usaha M ilik Daerah Propinsi Daerah Istimewa
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -
Aceh dan Kabupaten Aceh Utara yang kedudukan dan kegiata nnya berada di
Kabupaten Bireuen dan Ka bupaten Simeulue untuk me ncapai daya guna dan
hasil guna dalam penyelengga raannya diserahkan oleh Pemerintah Propinsi
Daerah Istimewa Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, sesuai dengan
wewenang dan lingkup tugasnya masi ng-masing kepada Pemerintah
Kabupaten Bireuen dan Pemeri ntah Kabupaten Simeulue.
Begitu juga utang piutang ya ng kegunaannya untuk Ka bupaten Bireuen dan
Kabupaten Simeulue disera hkan pula kepada Pemeri ntah Kabupaten Bireuen
dan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
Berkenaan dengan pengaturan penye rahan tersebut, dibuatkan daftar
inventaris.
Yang dimaksud dengan sejak di resmikannya Kabupa ten Bireuen dan
Kabupaten Simeulue adalah terhitung sejak dilantiknya Penjabat Bupati
Bireuen dan Penjabat Bupati Simeulue.
Pelantikan Penjabat Bupati Bireuen dan Penjabat Bupati Simeulue didahului
dengan peresmian pembentukan Kabupate n Bireuen dan Ka bupaten Simeulue
oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia.
Setelah satu tahun peresmian Ka bupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue,
Gubernur Daerah Istimewa Aceh wajib melaporkan pelaksanaan penyerahan
sebagaimana dimaksud pada ayat ini kepada Menteri Dalam Negeri untuk
bahan pengambilan keb ijakan lebih lanjut.
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.