Title
stringlengths 3
104
| Link
stringlengths 47
193
| Question
stringlengths 20
2.96k
| Answer
stringlengths 371
32.8k
|
|---|---|---|---|
Bolehkah Karyawan Dilarang Pulang karena Belum Capai Target?
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-karyawan-dilarang-pulang-karena-belum-capai-target-lt67da63fb3fa31/
|
Saya adalah pekerjaan harian lepas sebagai telemarketing perusahaan distributor pupuk non subsidi. Tempat saya bekerja memaksa saya bekerja lembur dan melarang pulang sebelum mencapai target tersebut. Selain itu, saya juga tidak mendapatkan gaji lembur dan hanya menerima gaji pokok saja. Apakah saya bisa melaporkan perusahaan tempat saya bekerja?
|
Pada dasarnya, pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Dalam hal pengusaha mempekerjakan pekerja/buruh lebih dari ketentuan kerja, maka pengusaha yang bersangkutan harus memenuhi syarat ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan dan waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu.
Lantas, bolehkah perusahaan melarang pulang karena belum mencapai target?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
### **Pekerja Harian Lepas**
### KLINIK TERKAIT
[#### Dasar Hukum dan Hitungan Lembur untuk Pekerja WFH
06 Des, 2024
](/klinik/a/hitungan-lembur-wfh-lt5eb62114158ff/)
[#### Karyawan Lupa Isi Form Lembur, Wajibkah Upah Lembur Dibayarkan?
27 Jun, 2024
](/klinik/a/karyawan-lupa-isi-form-lembur-wajibkah-upah-lembur-dibayarkan-lt667d2ff6d0255/)
[#### Aturan Lembur Sopir Perusahaan
21 Jun, 2024
](/klinik/a/aturan-lembur-sopir-perusahaan-lt5dc4dff691a58/)
[#### Langkah Hukum Jika Pengusaha Tak Membayar Upah Lembur
03 Jun, 2024
](/klinik/a/langkah-hukum-jika-pengusaha-tak-membayar-upah-lembur-lt561d6a051a0f9/)
Pada dasarnya, definisi dari pekerja harian lepas dapat ditemukan dalam **Pasal 1 angka 17** [**Permenaker 1/2025**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt606ea34fc339d/node/lt5e3d1128ba493/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-nomor-5-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_5_2021) yaitu pekerja yang bekerja pada perusahaan untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
Anda sebagai pekerja harian lepas dalam melaksanakan hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan pada perjanjian kerja. Dalam **Pasal 81 angka 12 [Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022)** yang mengubah **Pasal 56 ayat (1)** [**UU Ketenagakerjaan**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) diterangkan bahwa perjanjian kerja dapat dibuat dengan perjanjian kerja waktu tertentu (“PKWT”) atau perjanjian kerja waktu tidak tentu (“PKWTT”).
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1") PKWT sendiri dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap, berupa pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta pembayaran upah pekerja/buruh berdasarkan kehadiran.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
PKWT dengan jenis pekerjaan di atas, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian yang dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 hari dalam 1 bulan.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3") Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian menjadi tidak berlaku dan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh demi hukum berubah berdasarkan PKWTT.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
Lantas, apakah perusahaan boleh melarang pekerja harian lepas pulang sebelum mencapai target?
### **Waktu Kerja dan Waktu Lembur**
Menjawab pertanyaan Anda, maka harus dibahas terlebih dahulu mengenai waktu kerja. Ketentuan mengenai jam kerja sendiri dapat ditemukan dalam **Pasal 81 angka 23** Perppu Cipta Kerja yang mengubah **Pasal 77 UU Ketenagakerjaan**.
Pada dasarnya **setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja**, yang meliputi:[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
1. 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; atau
2. 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.
Baca juga: [**Begini Aturan Jam Istirahat Kerja**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/begini-aturan-jam-istirahat-kerja-lt50f816c60eee1/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=jam_istirahat_kerja)
Pelaksanaan jam kerja bagi pekerja/buruh di perusahaan ini diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
Namun, perlu diingat bahwa ketentuan kerja sebagaimana diatur di atas tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.[[7]](#_ftn7 "_ftnref7") Dalam kasus Anda yang terjadi adalah jam kerja melebihi dari ketentuan jam kerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, ini maka pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan waktu kerja yang telah ditetapkan oleh menteri.[[8]](#_ftn8 "_ftnref8") Akan tetapi, sepanjang penelusuran kami tidak terdapat peraturan maupun keputusan menteri yang mengatur secara khusus waktu kerja pada industri pupuk.[[9]](#_ftn9 "_ftnref9")
Oleh karena itu, jika pengusaha mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana sudah dijelaskan di atas, maka hal tersebut sudah masuk waktu kerja lembur dan harus memenuhi syarat sebagai berikut:[[10]](#_ftn10 "_ftnref10")
1. **Ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan**; dan
2. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu.
Baca juga: [**Batas Waktu Kerja Lembur**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/batas-waktu-kerja-lembur-cl4293/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=waktu_kerja_lembur)
Bagi pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh pada waktu kerja lembur, maka wajib untuk membayar upah kerja lembur.[[11]](#_ftn11 "_ftnref11")
Mengenai syarat adanya persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan, diatur lebih lanjut dalam **Pasal 28** [**PP 35/2021**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021), yang berbunyi:
1. *Untuk melaksanakan Waktu Kerja Lembur harus ada perintah dari Pengusaha dan persetujuan dari Pekerja/Buruh yang bersangkutan secara tertulis dan/atau melalui media digital.*
2. *Perintah dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat dalam bentuk daftar Pekerja/Buruh yang bersedia bekerja lembur yang ditandatangani oleh Pekerja/Buruh yang bersangkutan dan Pengusaha.*
3. *Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus membuat daftar pelaksanaan kerja lembur yang memuat nama Pekerja/Buruh yang bekerja lembur dan lamanya Waktu Kerja Lembur.*
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Anda sebagai pekerja harian lepas tidak dapat dipaksa untuk melakukan lembur karena target Anda belum tercapai. Hal ini karena pada dasarnya pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Jika pengusaha mempekerjakan pekerja lebih dari ketentuan waktu kerja, maka harus memenuhi syarat lembur yang salah satunya adalah adanya persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan. Dalam kasus yang Anda tanyakan, Anda dipaksa oleh pengusaha yang bersangkutan untuk melakukan lembur karena tidak mencapai target. Hal ini tentunya melanggar persyaratan lembur tersebut.
Selain itu, saat melaksanakan waktu lembur, Anda tidak dibayar uang lembur oleh pengusaha yang bersangkutan. Hal tersebut tentunya melanggar kewajiban pengusaha yang harusnya membayar upah kerja lembur.
Tidak dibayarnya uang kerja lembur ini dapat mengakibatkan pengusaha yang bersangkutan dikenai sanksi pidana berupa pidana denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta, sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 angka 68 Perppu Cipta Kerja** yang mengubah **Pasal 187 ayat (1) UU Ketenagakerjaan**.
Selain itu, menurut hemat kami jika terjadi kasus demikian, maka telah terjadi perselisihan hubungan industrial dengan jenis **perselisihan hak**, sebagaimana diatur dalam **[UU PPHI](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/undangundang-nomor-2-tahun-2004/document?utm_medium=internal_link_klinik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2004)**. Dalam hal demikian, maka Anda dapat melakukan langkah yang dijelaskan dalam artikel [**3 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-mekanisme-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial-lt4b82643d06be9/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=3_mekanisme_penyelesaian_perselisihan_hubungan_industrial).
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik).
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003);
2. [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/undangundang-nomor-2-tahun-2004/document?utm_medium=internal_link_klinik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2004);
3. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022);
4. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021);
6. [Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt606ea34fc339d/node/lt5e3d1128ba493/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-nomor-5-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_5_2021);
7. [Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-233/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan Secara Terus Menerus](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17828/keputusan-menteri-tenaga-kerja-dan-transmigrasi-nomor-kep233men2003-tahun-2003?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kepmenaker_233_2003).
[1] Pasal 1 angka 10 [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021) (“PP 35/2021”)
[2] Pasal 5 ayat (3) *jo.* Pasal 10 ayat (1) PP 35/2021
[3] Pasal 10 ayat (2) dan (3) PP 35/2021
[4] Pasal 10 ayat (4) PP 35/2021
[5] Pasal 81 angka 23 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 77 ayat (1) dan (2) [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) (“UU Ketenagakerjaan”)
[6] Pasal 81 angka 23 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 77 ayat (4) UU Ketenagakerjaan
[7] Pasal 81 angka 23 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 77 ayat (3) UU Ketenagakerjaan
[8] Pasal 23 ayat (3) PP 35/2021
[9] Lihat Pasal 3 ayat (1) [Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-233/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan Secara Terus Menerus](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17828/keputusan-menteri-tenaga-kerja-dan-transmigrasi-nomor-kep233men2003-tahun-2003?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kepmenaker_233_2003)
[10] Pasal 81 angka 24 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 ayat (1) UU Ketenagakerjaan
[11] Pasal 81 angka 24 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 ayat (2) UU Ketenagakerjaan.
|
ArtiBuybackSaham PT dan Fungsinya
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-ibuyback-i-saham-lt5fd9ecdf8061c/
|
Apa yang dimaksud *buyback* saham dan apa fungsinya?
|
Arti *buyback* saham adalah ketika suatu perseroan membeli kembali saham yang telah dimiliki oleh para pemegang sahamnya yang mengakibatkan berkurangnya jumlah saham yang dipegang oleh pemegang saham dan beredar di umum. Salah satu tujuannya adalah untuk mengubah komposisi kepemilikan dan struktur kendali perseroan tersebut.
Setelah memahami bagaimana arti *buyback*, bagaimana bunyi ketentuan selengkapnya terkait *buyback* saham?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul *Apa itu Shares Buyback PT dan Fungsinya?* yang dibuat oleh**[**Ulya Yasmine Prisandani, S.H., LL.M.**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/international-business-law-program-universitas-prasetiya-mulya-lt5d6de7fcce564/ulya-yasmine-prisandani--sh--llm-lt5db1320cca933/) **dan dipublikasikan pertama kali pada 16 Desember 2020, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh**[**Valerie Augustine Budianto, S.H.**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/valerie-augustine-budianto--sh-lt622880adc17dc/) **Pada 07 September 2022.**
### KLINIK TERKAIT
[#### Perbedaan Merger dengan Akuisisi
23 Jan, 2025
](/klinik/a/perbedaan-merger-dengan-akuisisi-cl4635/)
[#### Haruskah Bukti Penyetoran Modal PT Diperlihatkan ke Notaris?
03 Des, 2020
](/klinik/a/haruskah-bukti-penyetoran-modal-pt-diperlihatkan-ke-notaris-lt5409790f5a320/)
[#### Status Karyawan Perusahaan yang Diakuisisi
30 Nov, 2020
](/klinik/a/status-karyawan-perusahaan-yang-diakuisisi-lt4bd946bc2ec86/)
[#### Prosedur Penambahan Modal Disetor
13 Nov, 2020
](/klinik/a/prosedur-penambahan-modal-disetor-lt55ba2172a67f6/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat[**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer/) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan[**Konsultan Mitra Justika**](https://www.justika.com/konsultan-hukum).
### **Arti** ***Buyback*** **Saham**
Istilah ***shares buyback*** seringkali dipakai dalam kegiatan jual beli saham. Singkatnya, arti ***buyback*** adalah membeli kembali, sehingga ***buyback*** **saham** atau *shares buyback* dapat didefinisikan sebagai kegiatan pembelian kembali saham yang telah dimiliki oleh para pemegang sahamnya. Dalam hal ini, suatu perseroan akan membeli kembali saham yang telah dimiliki oleh para pemegang sahamnya yang mengakibatkan berkurangnya jumlah saham yang dipegang oleh pemegang saham untuk mengubah komposisi kepemilikan serta struktur kendali perseroan tersebut.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Secara yuridis, **Pasal 37 ayat (1)**[**UU PT**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) mengatur ketentuan *buyback* saham sebagai berikut:
*Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan:*
1. *pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih*[***[2]***](#_ftn2 "_ftnref2") *Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan; dan*
2. *jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh Perseroan sendiri dan/atau Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan tidak melebihi 10% dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.*
Perlu Anda pahami, *buyback* saham tidak menyebabkan pengurangan modal, kecuali apabila saham tersebut ditarik kembali.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3") Adapun saham yang dibeli kembali perseroan, hanya boleh dikuasai perseroan paling lama 3 tahun.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
Kemudian, **M. Yahya Harahap** dalam bukunya *Hukum Perseroan Terbata*s menerangkan bahwa perseroan harus menentukan apakah saham tersebut akan dijual kembali kepada orang lain atau ditarik kembali dengan cara pengurangan modal perseroan (hal. 246).
Selanjutnya, penting untuk diketahui bahwa pembelian kembali saham hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.[[5]](#_ftn5 "_ftnref5") Lalu, RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada dewan komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS untuk jangka waktu paling lama 1 tahun.[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
### ***Buyback*** **Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka**
Sebagai contoh, terdapat pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh perusahaan terbuka. **Pasal 4**[**POJK 29/2023**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65aa73a2815c4/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-29-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_29_2023) menyatakan bahwa perusahaan terbuka yang melakukan pembelian kembali saham, wajib mengumumkan informasi tentang pembelian kembali saham kepada pemegang saham bersamaan dengan pengumuman RUPS, dengan memenuhi prinsip keterbukaan paling sedikit memuat:
1. perkiraan jadwal, perkiraan biaya pembelian kembali saham, dan perkiraan jumlah nilai nominal seluruh saham yang akan dibeli kembali;
2. penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya pembelian kembali saham perusahaan terbuka;
3. perkiraan menurunnya pendapatan perusahaan terbuka sebagai akibat pelaksanaan pembelian kembali saham dan dampak atas biaya pembiayaan perusahaan terbuka;
4. proforma laba per saham perusahaan terbuka setelah rencana pembelian kembali saham dilaksanakan, dengan mempertimbangkan menurunnya pendapatan;
5. pembatasan harga saham untuk pembelian kembali saham;
6. pembatasan jangka waktu pembelian kembali saham;
7. metode yang akan digunakan untuk membeli kembali saham;
8. pembahasan dan analisis manajemen mengenai pengaruh pembelian kembali saham terhadap kegiatan usaha dan pertumbuhan perusahaan terbuka di masa mendatang; dan
9. sumber dana yang akan digunakan untuk pelaksanaan pembelian kembali saham.
Namun, mengacu pada **Pasal 7**[**POJK 13/2023**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt64db1f916b597/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_13_2023), dalam hal terjadi **kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan**, perusahaan terbuka dapat melakukan pembelian kembali saham tanpa persetujuan RUPS.
Baca juga: [**Dapatkah PT Didirikan oleh Pemegang Saham Tunggal?**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/mungkinkah-pt-didirikan-oleh-pemegang-saham-tunggal-lt589d930eda0ea/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pt_pemegang_tunggal?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=dapatkah_pt_didirikan_pemegang_saham_tunggal)
### **Fungsi *Buyback* Saham**
Menurut [**Valerie Augustine Budianto**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/valerie-augustine-budianto--sh-lt622880adc17dc/)(penulis sebelumnya), setelah memahami arti dari *buyback* saham, selanjutnya perlu dimengerti pula fungsi *buyback* saham yang sebenarnya beragam, bergantung pada kondisi dan tujuan yang ingin dicapai oleh perseroan. Misalnya, *buyback* saham dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai saham serta memperbaiki laporan keuangan perusahaan.
Contoh lainnya, *buyback* saham dapat dilakukan ketika perseroan ingin mendapatkan kembali kendali atas pengambilan keputusan mereka, dalam hal ini supaya dapat mengendalikan persentase yang lebih besar dalam RUPS dikarenakan jumlah saham non-pengendali yang beredar di pasar menjadi berkurang.
Namun patut dicatat, saham yang dikuasai perseroan karena pembelian kembali tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan UU PT dan/atau anggaran dasar.Saham tersebut juga tidak berhak mendapat pembagian dividen.[[7]](#_ftn7 "_ftnref7")
Baca juga:[**PT Tak Punya Daftar Pemegang Saham, Ini Konsekuensi Hukumnya**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pt-tak-punya-daftar-pemegang-saham--ini-konsekuensi-hukumnya-lt60f2f27faf407/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=daftar_pemegang_saham?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=konsekuensi_tak_punya_daftar_pemegang_saham)
Lebih lanjut, *buyback* saham juga bisa terjadi sebagai pelaksanaan hak pemegang saham sebagaimana dimaksud **Pasal 62 ayat (1) UU PT**:
*Setiap pemegang saham berhak meminta kepada* *perseroan* *agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa:*
1. *perubahan anggaran dasar;*
2. *pengalihan atau penjaminan kekayaan* *perseroan* *yang mempunyai nilai lebih dari 50% kekayaan bersih* *perseroan**; atau*
3. *penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.*
Apabila saham yang diminta untuk dibeli oleh pemegang saham melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham, perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga.[[8]](#_ftn8 "_ftnref8")
Mengenai batas ketentuan *buyback* saham perseroan adalah tidak melebihi 10% dari jumlah modal yang ditempatkan dalam perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.[[9]](#_ftn9 "_ftnref9")
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007);
2. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022);
3. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023);
4. [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt64db1f916b597/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_13_2023);
5. [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65aa73a2815c4/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-29-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_29_2023).
Referensi:
1. Peter Moles Robert Parrino *and* David S. Kidwell. *Corporate Finance*. West Sussex: John Wiley & Sons, 2011;
2. M. Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
---
[1] Peter Moles Robert Parrino *and* David S. Kidwell. *Corporate Finance*. West Sussex: John Wiley & Sons, 2011, hal. 667
[2] Lihat Penjelasan Pasal 37 ayat (1) huruf a [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) (“UU PT”) yang menjelaskan bahwa “kekayaan bersih” adalah seluruh harta kekayaan perseroan dikurangi seluruh kewajiban perseroan sesuai dengan laporan keuangan terbaru yang disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam waktu 6 bulan terakhir.
[3] Penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU PT
[4] Pasal 37 ayat (4) UU PT
[5] Pasal 38 ayat (1) UU PT
[6] Pasal 39 ayat (1) UU PT
[7] Pasal 40 UU PT
[8] Pasal 62 ayat (2) UU PT
[9] Lihat Pasal 37 ayat (1) huruf b UU PT
|
Cara Cek Keabsahan Perceraian Seseorang
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-cek-keabsahan-perceraian-seseorang-lt508604e8de252/
|
Saya akan menikah dengan seorang janda. Sebelum melangsungkan pernikahan, saya berencana untuk mengecek status pernikahan dia dengan mantan suaminya. Sebab saya takut seperti yang sering ada di TV, kalau buku cerainya palsu. Yang saya mau tanyakan, bagaimana cara dan prosedurnya? Saya tinggal di Bekasi. Terima kasih.
|
Bukti sahnya suatu perceraian dapat dilihat melalui kutipan akta perceraian. Bagi pemeluk agama Islam, akta ini diberikan oleh panitera pengadilan agama atau pengadilan tinggi agama kepada para pihak yang bercerai. Perceraian dianggap sah dan memiliki akibat hukum sejak putusan pengadilan agama memperoleh kekuatan hukum tetap.
Sementara itu, bagi pemeluk agama selain Islam, kutipan akta perceraian diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil. Dalam hal ini, perceraian dianggap sah serta mulai berlaku beserta akibat hukumnya sejak didaftarkan dalam daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat.
Untuk saat ini, Anda juga dapat cek akta cerai secara *online* sesuai dengan sistem yang disediakan pada masing-masing pengadilan. Bagaimana caranya?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul *Cara Mengetahui Keabsahan Perceraian Seseorang* yang dibuat oleh [Ilman Hadi, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/lt4b457ff0c3e1b/ilman-hadi--sh-lt4fbded50bf741/) dan dipublikasikan pertama kali pada 02 November 2012, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh [Sovia Hasanah, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/sovia-hasanah--sh-lt57d2913a130b4/) pada 24 September 2018.**
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)**selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**.
Anda tidak secara spesifik menyebutkan agama calon istri serta mantan suaminya dan di mana mereka melakukan perceraian. Oleh karena itu, kami akan menjelaskan proses perceraian dari 2 sisi, yaitu secara agama Islam dan selain agama Islam. Kami juga berasumsi bahwa perceraian tersebut dilakukan di wilayah Republik Indonesia.
Perceraian menurut **Pasal 39 [UU Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_1974)**hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
### **Perceraian bagi Pemeluk Agama Islam**
Mengenai tata cara perceraian diatur dalam **Pasal 14 s.d. Pasal 34 [PP 9/1975](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1700/peraturan-pemerintah-nomor-9-tahun-1975/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_9_1975)**bagi pemeluk agama Islam. Perceraian bagi pemeluk agama Islam dianggap telah terjadi terhitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
Kemudian, dalam **Pasal 42 ayat (1) [Perpres 96/2018](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5bd96b5e9e94d/peraturan-presiden-nomor-96-tahun-2018?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_96_2018)**diatur bahwasanya pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
1. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. kutipan akta perkawinan;
3. KK; dan
4. KTP-el.
Jika pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan, maka pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
Selanjutnya, **Pasal 84 UU [Peradilan Agama](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17803/undangundang-nomor-7-tahun-1989/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_7_1989)**mengatur sebagai berikut:
1. Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.
2. Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah pegawai pencatat nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1 di atas yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh pegawai pencatat nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan.
3. Apabila perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1 di atas disampaikan pula kepada pegawai pencatat nikah di tempat didaftarkannya perkawinan mereka di Indonesia.
4. Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.
Jadi, setelah panitera pengadilan agama atau pengadilan tinggi agama itu mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah, pegawai pencatat nikah tersebut kemudian mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu dan menerbitkan kutipan akta cerai. Lalu, kutipan akta perceraian itu diberikan langsung kepada masing-masing suami dan istri yang bercerai atau melalui panitera.
### **Perceraian Bagi Pemeluk Agama Selain Islam**
Sedangkan, bagi pemeluk agama selain Islam, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
Setelah putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap telah dikeluarkan, perceraian tersebut masih harus dilaporkan oleh yang bersangkutan paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana,[[5]](#_ftn5 "_ftnref5") demikian menurut ketentuan **Pasal 40 ayat (1) [UU Adminduk](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26195/undangundang-nomor-23-tahun-2006/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_23_2006)**. Berdasarkan laporan tersebut, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian.[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
Kutipan akta perceraian merupakan salah satu kutipan akta pencatatan sipil yang termasuk dokumen kependudukan.[[7]](#_ftn7 "_ftnref7")
### **Cara Mengetahui Keabsahan Perceraian**
Dengan demikian, bukti sahnya perceraian dapat dilihat melalui kutipan akta perceraian. Bagi pemeluk agama Islam, akta ini diberikan oleh panitera pengadilan agama atau pengadilan tinggi agama kepada para pihak yang bercerai. Perceraian dianggap sah dan memiliki akibat hukum sejak putusan pengadilan agama memperoleh kekuatan hukum tetap.
Sementara itu, bagi pemeluk agama selain Islam, kutipan akta perceraian diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil. Dalam hal ini, perceraian dianggap sah serta mulai berlaku beserta akibat hukumnya sejak didaftarkan dalam daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat.
Bila Anda ingin mengetahui keabsahan kutipan akta perceraian calon istri Anda, kami sarankan agar Anda menelusurinya pada instansi yang menerbitkan kutipan akta perceraian tersebut.
### **Cara Cek Akta Cerai secara *Online***
Saat ini, publik dapat memeriksa akta cerai secara *online* pada masing-masing pengadilan*.* Sepanjang penelusuran kami, cara cek akta cerai *online* ini cukup beragam, tergantung pada masing-masing pengadilan di wilayah hukum para pihak yang bercerai.
Pertama, untuk cek akta cerai milik calon istri Anda, Anda perlu mengetahui nomor perkara perceraiannya terlebih dahulu. Kemudian, periksa pada pengadilan mana calon istri Anda sebelumnya bercerai.
Selanjutnya, Anda dapat mengikuti sistem cek akta cerai *online* pada masing-masing pengadilan. Contoh, pada Pengadilan Agama Negara, Bali, Anda dapat menggunakan link **[Cek Akta Cerai Online](https://info.pa-negara.go.id/cek_ac/cek_ac_page)** dengan memasukkan nomor perkara yang dimaksud. Adapun, pada Pengadilan Agama Yogyakarta, Anda dapat **[Cek Akta Cerai](https://cekaktacerai.pa-yogyakarta.go.id/)** dengan memasukkan nomor perkara yang dimaksud, kemudian Anda dapat melihat status tanggal putusan berkekuatan hukum tetap dan akta sudah siap diambil (artinya perceraian sudah sah).
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_1974);
2. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17803/undangundang-nomor-7-tahun-1989/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_7_1989);
3. [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25602?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_3_2006);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26195/undangundang-nomor-23-tahun-2006/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_23_2006)
5. [Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt546457ffe3747?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_50_2009);
6. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e8dd4cb6d80/node/758/uu-no-24-tahun-2013-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2006-tentang-administrasikependudukan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_24_2013);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1700/peraturan-pemerintah-nomor-9-tahun-1975/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_9_1975);
8. [Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5bd96b5e9e94d/peraturan-presiden-nomor-96-tahun-2018?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_96_2018).
Referensi:
1. [Cek Akta Cerai](https://cekaktacerai.pa-yogyakarta.go.id/), yang diakses pada 28 Maret 2025, pukul 13.15 WIB;
2. [Cek Akta Cerai *Online*](https://info.pa-negara.go.id/cek_ac/cek_ac_page), yang diakses pada 28 Maret 2025, pukul 13.17 WIB.
[1] Pasal 34 ayat (2) [Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1700/peraturan-pemerintah-nomor-9-tahun-1975/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_9_1975) (“PP 9/1975”)
[2] Pasal 42 ayat (2) [Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5bd96b5e9e94d/peraturan-presiden-nomor-96-tahun-2018?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_96_2018) (“Perpres 96/2018”)
[3] Pasal 34 ayat (2) PP 9/1975
[4] Pasal 34 ayat (2) *jo.* Pasal 35 ayat (1) PP 9/1975
[5] Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. Hal ini diatur di dalam Pasal 1 angka 7 [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e8dd4cb6d80/node/758/uu-no-24-tahun-2013-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2006-tentang-administrasikependudukan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_24_2013) (“UU 24/2013”)
[6] Pasal 40 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26195/undangundang-nomor-23-tahun-2006/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_23_2006) (“UU 23/2006”)
[7] Pasal 68 ayat (1) huruf d UU 24/2013 *jo.* Pasal 59 ayat (1) huruf e UU 23/2006
|
Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/tips-membaca-kontrak-kerja-lt5767600b3aac7/
|
Setelah dapat THR dan lebaran, saya hendak pindah kerja. Apa saja yang harus diperhatikan dalam surat perjanjian kerja atau kontrak kerja agar saya tidak dirugikan sepihak oleh perusahaan baru ini?
|
Pada intinya, dalam kontrak kerja perlu diperhatikan tiga unsur utama, yakni pekerjaan atau kewajiban pekerja, upah, dan perintah atau batasan-batasan yang berlaku saat menjalani pekerjaan.
Namun, bagaimana dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (“PKWTT”)? Apakah ada perbedaan antara kedua perjanjian tersebut?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul *Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja* yang dibuat oleh [Tri Jata Ayu Pramesti, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/tri-jata-ayu-pramesti--sh-lt5165540a9b53c) dan pertama kali dipublikasikan pada 11 Februari 2022, dan dimutakhirkan pertama kali pada 20 Maret 2023.**
### KLINIK TERKAIT
[#### Jika Perusahaan Tidak Menyediakan Fasilitas Kerja
22 Nov, 2024
](/klinik/a/jika-perusahaan-tidak-menyediakan-fasilitas-kerja-lt52d48502c0ab9/)
[#### Surat Keterangan Dokter *Online* Apakah Sah?
25 Jul, 2024
](/klinik/a/surat-dokter-online-lt615c0c2eae294/)
[#### Langkah Hukum Jika Gaji Tak Dibayar Pengusaha
28 Jan, 2022
](/klinik/a/langkah-hukum-jika-gaji-tak-dibayar-pengusaha-lt5117d01a27d8d/)
[#### Aturan Perpanjangan dan Pembaruan PKWT Pasca UU Cipta Kerja
06 Jan, 2022
](/klinik/a/aturan-perpanjangan-dan-pembaruan-pkwt-pasca-uu-cipta-kerja-lt57d76d588b24f/)
### **Pengertian Perjanjian Kerja atau Kontrak Kerja**
Sebelum menjawab pertanyaan Anda, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan **kontrak kerja** atau **perjanjian kerja**. Pada dasarnya, kontrak kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tulisan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1") Kontrak kerja juga dapat diartikan sebagai dasar terjadinya hubungan kerja.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2") Definisi tersebut sejalan dengan **Pasal 1 angka 14** **[UU Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003)** yang berbunyi:
*Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.*
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Kemudian, berdasarkan **Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan**, **hubungan kerja** adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dari definisi tersebut, menurut pendapat kami yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah mengenai **unsur esensialianya**, yakni **pekerjaan**, **upah**, dan **perintah**.
Klausul **pekerjaan** harus memperhatikan jenis pekerja serta *job description*dari pekerjaan tersebut agar mengetahui detail dari pekerjaan yang menjadi kewajiban pekerja dalam kontrak kerja. Selanjutnya, dalam klausul **upah**perlu diperhatikan komponen serta besarnya upah agar tidak lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, perlu diperhatikan pula cara pembayaran serta konsekuensi keterlambatan pembayaran upah. Sementara itu, klausul **perintah** dalam hubungan kerja bermakna bahwa ada yang memberi perintah (pemberi kerja) dan ada yang melaksanakan perintah tersebut.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
### **Ketentuan Hukum Perjanjian Kerja**
Selanjutnya, perjanjian kerja dibuat atas dasar:[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
1. kesepakatan kedua belah pihak;
2. kemampuan atau kecakapan[[5]](#_ftn5 "_ftnref5") melakukan perbuatan hukum;
3. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
4. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jika perjanjian kerja tersebut tidak memenuhi syarat dalam huruf a dan b, maka perjanjian kerja tersebut **dapat dibatalkan**. Sedangkan jika bertentangan dengan ketentuan dalam huruf c dan d, maka perjanjian kerja menjadi **batal demi hukum**.[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
Baca juga: **[Mengenal Frasa Demi Hukum dan Batal Demi Hukum](https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-frasa-demi-hukum-dan-batal-demi-hukum-lt4fff97aad74a5/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=demi_hukum)**
Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. **Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”)** didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu, yang ditentukan berdasarkan perjanjian kerja.[[7]](#_ftn7 "_ftnref7") Dalam praktiknya, PKWT adalah perjanjian kerja yang mengikat karyawan kontrak dan pekerja lepas.
Lebih lanjut, berdasarkan **Pasal 13** **[PP 35/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021)**, PKWT paling sedikit harus memuat:
1. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
2. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
3. jabatan atau jenis pekerjaan;
4. tempat pekerjaan;
5. besaran dan cara pembayaran upah;
6. hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau syarat kerja yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;
7. mulai dan jangka waktu berlakunya PKWT;
8. tempat dan tanggal PKWT dibuat; dan
9. tanda tangan para pihak dalam PKWT.
Kemudian, jika Anda dipekerjakan secara kontrak atau PKWT, Anda harus melihat juga apakah diperjanjikan adanya masa percobaan dalam perjanjian kerja Anda. Hal ini karena **dalam PKWT tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja**. Jika dalam PKWT disyaratkan masa percobaan kerja, maka masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung.[[8]](#_ftn8 "_ftnref8")
Sedangkan, jika Anda dipekerjakan secara tetap atau **Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (“PKWTT”)**, maka berdasarkan **Pasal 54 ayat (1) UU Ketenagakerjaan**, perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya harus memuat:
1. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
2. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
3. jabatan atau jenis pekerjaan;
4. tempat pekerjaan;
5. besarnya upah dan cara pembayarannya;
6. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
7. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
8. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
9. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
Namun, beda halnya dengan PWKT, dalam **PKWTT dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 bulan**, dan dalam masa percobaan kerja, pengusaha **dilarang membayar upah di bawah upah minimum** yang berlaku.[[9]](#_ftn9 "_ftnref9") Jika PKWTT dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan. Surat pengangkatan tersebut sekurang kurangnya memuat keterangan:[[10]](#_ftn10 "_ftnref10")
1. nama dan alamat pekerja/buruh;
2. tanggal mulai bekerja;
3. jenis pekerjaan; dan
4. besarnya upah.
Baca juga: **[Pekerja Wajib Tahu Perbedaan PKWT dan PKWTT](https://www.hukumonline.com/berita/a/pekerja-wajib-tahu-perbedaan-pkwt-dan-pkwtt-lt633d69d5af385/?page=all?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pkwt_pkwtt)**
Kesimpulannya, sebelum Anda menandatangani perjanjian kerja atau kontrak kerja dengan perusahaan, sebaiknya Anda terlebih dahulu memahami isi perjanjian kerja yang mengatur tentang jenis pekerjaan, tempat pekerjaan, besarnya upah dan cara pembayarannya, syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja, dan poin-poin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, jika Anda dipekerjakan secara kontrak atau PKWT, Anda harus memastikan bahwa tidak ada masa percobaan dalam perjanjian kerja Anda. Pasalnya, dalam PKWT tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [**di sini**](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik).
Demikian jawaban dari kami mengenai surat perjanjian kerja karyawan sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003);
2. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022);
3. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021).
Putusan:
[Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt67242f89a8b62/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=putusan_mk_168_2023).
Referensi:
1. Asri Wijayanti. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017;
2. Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007;
3. Suryadi Bata Ahmad. *Sistem Kontrak Kerja Antara Karyawan dan Perusahaan Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 1, No. 2, 2020.
---
[1] Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 57
[2] Suryadi Bata Ahmad. *Sistem Kontrak Kerja Antara Karyawan dan Perusahaan Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 1, No. 2, 2020, hal. 21
[3] Asri Wijayanti. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hal. 12
[4] Pasal 52 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) (“UU Ketenagakerjaan”)
[5] Lihat Penjelasan Pasal 52 ayat (1) huruf b UU Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa “kemampuan atau kecakapan” adalah para pihak yang mampu atau cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian. Bagi tenaga kerja anak, yang menandatangani perjanjian adalah orang tua atau walinya.
[6] Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Ketenagakerjaan
[7] Pasal 81 angka 12 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 56 UU Ketenagakerjaan *jo.* [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt67242f89a8b62/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=putusan_mk_168_2023) (hal. 680)
[8] Pasal 81 angka 14 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 58 UU Ketenagakerjaan
[9] Pasal 60 UU Ketenagakerjaan
[10] Pasal 63 UU Ketenagakerjaan
|
Diminta Kantor Bekerja di Hari Libur Lebaran, Bolehkah?
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/diminta-kantor-bekerja-di-hari-libur-lebaran--bolehkah-lt53bb9345be1fd/
|
Pemerintah sudah menetapkan SKB libur dan cuti bersama Lebaran 2025. Terkait ini, saya dengar kantor saya akan meminta beberapa orang untuk tetap bekerja. Pertanyaannya, bolehkah instansi atau perusahaan yang tidak langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak menaati aturan libur Lebaran tersebut atau tetap meminta karyawannya bekerja?
|
Hari raya keagamaan, termasuk Idulfitri (Lebaran) seperti yang Anda tanyakan, merupakan hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui SKB Menteri. Pengusaha boleh saja menyimpangi aturan dalam SKB Menteri ini, yakni tetap mempekerjakan pekerja di hari libur Lebaran, namun ada ketentuan-ketentuan lain yang wajib ditaati terkait mempekerjakan buruh di hari libur Lebaran atau hari libur resmi lainnya.
[UU Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) menerangkan bahwa pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja pada hari-hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran keempat dari artikel dengan judul *Bolehkah Pengusaha Membuat Aturan Libur Lebaran Sendiri?* yang dibuat oleh [Tri Jata Ayu Pramesti, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/tri-jata-ayu-pramesti--sh-lt5165540a9b53c/) dan dipublikasikan pertama kali pada 11 Juli 2014, yang pertama kali dimutakhirkan pada Jumat, 22 April 2022, yang kedua kali dimutakhirkan pada 5 April 2023, dan ketiga kali dimutakhirkan pada 26 Maret 2024.**
### KLINIK TERKAIT
[#### Diminta Kantor Bekerja di Hari Libur Lebaran, Bolehkah?
28 Mar, 2025
](/klinik/a/diminta-kantor-bekerja-di-hari-libur-lebaran--bolehkah-lt53bb9345be1fd/)
[#### Aturan Hukum Penukaran Uang Lebaran di Pinggir Jalan
27 Mar, 2025
](/klinik/a/penukaran-uang-lebaran-lt55935fa4d11a1/)
[#### Bolehkah Potong Gaji Karyawan karena Libur Lebaran?
20 Mar, 2025
](/klinik/a/bolehkah-potong-gaji-karyawan-karena-libur-lebaran-lt5051b438bae14/)
[#### Kerja Lembur di Hari Lebaran, Begini Perhitungan Upahnya
04 Apr, 2024
](/klinik/a/kerja-lembur-di-hari-lebaran--begini-perhitungan-upahnya-lt51ee6d48ea7c2/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)**selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan**[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**.
### **Keputusan Libur Lebaran dan Cuti Bersama 2025**
Perihal pengumuman libur Lebaran 2025, Anda benar bahwa berdasarkan Lampiran **[SKB 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2025](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt670d07a5d439d/keputusan-bersama-menteri-agama--menteri-ketenagakerjaan--dan-menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi-nomor-1017--2--2-tahun-2024/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=SKB_cutber_2025)** (“SKB Menteri”) libur Lebaran 2025 jatuh pada Senin, 31 Maret 2025 dan Selasa, 1 April 2025. Sedangkan cuti bersama Lebaran jatuh pada tanggal 2, 3, 4, dan 7 April 2025.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Sebelumnya, kami kurang memahami maksud Anda mengenai aturan perusahaan tempat Anda bekerja terkait hari libur Lebaran. Oleh karena itu, kami berasumsi bahwa yang Anda maksud adalah perusahaan tidak memberikan libur kepada karyawan pada hari libur Lebaran yang ditetapkan pemerintah, namun menggantinya di hari lain. Begitu pula untuk ketentuan cuti bersama.
### **Hari Keagamaan sebagai Hari Libur Resmi**
Hari raya keagamaan, termasuk Idulfitri (Lebaran) seperti yang Anda tanyakan, merupakan hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui SKB Menteri. Pengusaha boleh saja menyimpangi aturan dalam SKB Menteri ini, yakni tetap mempekerjakan pekerja di hari libur Lebaran, namun ada ketentuan-ketentuan lain yang wajib ditaati terkait mempekerjakan buruh di hari libur Lebaran atau hari libur resmi lainnya.
Ketentuan mengenai pekerja di hari libur resmi ini diatur dalam [**UU Ketenagakerjaan**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan). Diterangkan bahwa pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja pada hari-hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
Namun, pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur resmi wajib membayar upah kerja lembur.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
### **Daftar Pekerjaan yang Melayani Kepentingan dan Kesejahteraan Umum**
Lebih lanjut, ketentuan pekerja yang bekerja saat libur Lebaran ini dimaksudkan untuk melayani kepentingan dan kesejahteraan umum atau berlaku untuk sektor pekerjaan yang sifat dan jenis pekerjaannya tidak memungkinkan untuk dihentikan.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
Jika dirincikan, daftar dan jenis pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan dan kesejahteraan umum diatur dalam [**Kepmenakertrans 233/2003**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17828/keputusan-menteri-tenaga-kerja-dan-transmigrasi-nomor-kep233men2003-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kepmen_233_2003). Adapun pekerjaan-pekerjaan yang dimaksud, antara lain:[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
1. pekerjaan di bidang pelayanan jasa kesehatan;
2. pekerjaan di bidang pelayanan jasa transportasi;
3. pekerjaan di bidang jasa perbaikan alat transportasi;
4. pekerjaan di bidang usaha pariwisata;
5. pekerjaan di bidang jasa pos dan telekomunikasi;
6. pekerjaan di bidang penyediaan tenaga listrik, jaringan pelayanan air bersih (PAM), dan penyediaan bahan bakar minyak dan gas bumi;
7. pekerjaan di usaha swalayan, pusat perbelanjaan, dan sejenisnya;
8. pekerjaan di bidang media massa;
9. pekerjaan di bidang pengamanan;
10. pekerjaan di lembaga konservasi; dan
11. pekerjaan-pekerjaan yang apabila dihentikan akan mengganggu proses produksi, merusak bahan, dan termasuk pemeliharaan/perbaikan alat produksi.
Penting untuk diketahui bahwa jenis pekerjaan ini dapat berubah seiring perkembangannya.[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
Kembali ke pertanyaan Anda, yang menjadi fokus adalah perusahaan itu tidak langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kami berkesimpulan bahwa bidang usaha perusahaan dalam pertanyaan Anda adalah perusahaan yang tidak melayani jasa-jasa sebagaimana telah dirincikan, dengan kata lain, di luar yang disebut dalam Kepmenakertrans 233/2003.
Kemudian, mengacu pada **Pasal 85 ayat (1) UU Ketenagakerjaan**, jika pekerja/buruh tersebut melakukan pekerjaan di luar bidang-bidang pekerjaan yang disebutkan, ia tidak wajib bekerja pada hari raya keagamaan.
Walaupun pengusaha bisa menyimpangi aturan dalam SKB Menteri, namun ada ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan yang juga mengikat pengusaha, yakni soal mempekerjakan karyawan di hari libur resmi. Yang mana bekerja pada hari libur resmi itu harus ada persetujuan dari pekerja yang bersangkutan dan pengusaha wajib membayar upah lembur.
Perihal persetujuan dari pekerja tertuang dalam **[Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022)**yang menerangkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerjanya harus mendapatkan persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan.[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
### **Sanksi Jika Pengusaha Tidak Membayar Upah Lembur**
Sekali lagi, kami tekankan bahwa pekerja yang bekerja di hari libur Lebaran berhak atas upah lembur. Apabila pengusaha mengabaikan pemberian upah lembur ini, pengusaha tersebut dapat dikenakan sanksi. Sanksi pidana yang dapat menjerat adalah pidana kurungan paling singkat satu bulan dan paling lama dua belas bulan dan/atau denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta.[[7]](#_ftn7 "_ftnref7")
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut **[di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik)**.
Demikian jawaban dari kami tentang aturan libur Lebaran sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan);
2. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022);
3. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023);
4. [Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-233/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan Secara Terus Menerus](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17828/keputusan-menteri-tenaga-kerja-dan-transmigrasi-nomor-kep233men2003-tahun-2003/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kepmen_233_2003);
5. [Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1017, 2, 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt670d07a5d439d/keputusan-bersama-menteri-agama--menteri-ketenagakerjaan--dan-menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi-nomor-1017--2--2-tahun-2024/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=SKB_cutber_2025).
[1] Pasal 85 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) (“UU Ketenagakerjaan”)
[2] Pasal 85 ayat (3) UU Ketenagakerjaan
[3] Penjelasan Pasal 85 ayat (2) UU Ketenagakerjaan
[4] Pasal 3 ayat (1) [Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-233/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan Secara Terus Menerus](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17828/keputusan-menteri-tenaga-kerja-dan-transmigrasi-nomor-kep233men2003-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kepmen_233_2003) (“Kepmenakertrans 233/2003”)
[5] Pasal 3 ayat (2) Kepmenakertrans 233/2003
[6] Pasal 81 angka 24 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) (“Perppu Ciptaker”) yang mengubah Pasal 78 ayat (1) huruf a dan (2) UU Ketenagakerjaan
[7] Pasal 81 angka 68 Perppu Ciptaker yang mengubah Pasal 187 ayat (1) UU Ketenagakerjaan
|
Bisakah Bercerai karena Tidak Memberi Nafkah Batin?
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-bercerai-karena-tidak-memberi-nafkah-batin-lt67e610c66c41a/
|
Bolehkah bercerai karena tidak memberi nafkah batin? Jika tidak, bisa apakah bisa diajukan pembatalan pernikahan dan minta ganti rugi? Mengingat pernikahan baru 1 minggu. Sebagai informasi, saya dan pasangan saya beragama Islam.
|
Pasal 19 [PP 9/1975](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1700/peraturan-pemerintah-nomor-9-tahun-1975?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_9_1975) *jo.* Pasal 116 [KHI](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KHI)telah menentukan secara limitatif alasan perceraian, salah satunya jika antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Adapun istri yang tidak diberikan nafkah batin oleh suami, dapat menjadi salah satu alasan perceraian, karena hal ini berpotensi mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri secara terus-menerus, sehingga tidak ada harapan suami dan istri hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Selain itu, tidak diberikannya nafkah batin merupakan salah satu sebab hilangnya keharmonisan dan menyebabkan perpecahan dalam rumah tangga.
Lantas, apakah tidak diberikannya nafkah batin juga bisa menjadi alasan pembatalan perkawinan?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**.**
### **Nafkah Batin dalam Islam**
Menurut **Khairunnas Jamal dan Awni Ramadanti Cania** dalam jurnal yang berjudul *Konsep Nafkah Batin dalam Perspektif Al-Quran* (hal. 17) **nafkah batin** adalah nafkah yang bukan kebendaan (immaterial) dalam artian merujuk pada memenuhi keperluan nafsu dan *istimta’* (hubungan suami istri) serta aspek kejiwaan dan psikologis dalam hubungan suami istri. Dalam hal ini mencakup interaksi yang penuh kasih sayang kepada istri, perlakuan yang baik kepada istri, menggauli dan melayaninya dengan baik penghormatan terhadap istri, serta menjaga hubungan yang baik dengan istri.
Lebih lanjut, nafkah batin ada 2 jenis, yaitu:[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
1. **Nafkah Batin Secara Biologis**
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Nafkah batin secara biologis adalah nafkah batin untuk memenuhi keperluan nafsu dan *istimta’*. Kadarnya tidak ditetapkan secara jelas oleh islam, namun suami perlu menyadari bahwa antara perkara yang menjadi tanggung jawabnya ialah memenuhi keinginan nafsu istri, begitupun sebaliknya. Kegagalan memahami dan menyadari hak memenuhi hubungan kelamin antara suami istri menjadi salah satu sebab hilangnya keharmonisan dan menyebabkan perpecahan dalam rumah tangga.
2. **Nafkah Batin Secara Psikologis**
Nafkah batin secara psikologis yaitu nafkah yang berhubungan dengan kejiwaan atau psikis seorang istri. Seperti hal nya suami mampu menggauli istri dengan penuh kasih sayang, tidak kasar terhadap istri, menjaga sopan santun, serta menjalin hubungan dengan baik.
Lantas, bisakah bercerai karena tidak memberi nafkah batin?
### **Perceraian karena Tidak Memberi Nafkah Batin**
Menjawab pertanyaan Anda, kami akan merujuk pada ketentuan [**UU Perkawinan**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_1974) dan perubahannya, serta peraturan pelaksananya. Selain itu, bagi umat islam berlaku juga ketentuan dalam [**KHI**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KHI).
Pada dasarnya, perkawinan dapat putus karena berbagai alasan, salah satunya **perceraian**.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2") Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3") Kemudian, dalam melakukan perceraian **harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri**.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
Disarikan dari artikel **[Bisakah Bercerai karena Tak Bisa Punya Anak?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-bercerai-karena-tak-bisa-punya-anak-lt5177845bd55d4/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=bercerai_tak_bisa_punya_anak)**, alasan-alasan perceraian telah ditentukan secara limitatif, sehingga pasangan suami istri tidak dapat sesuka hati bercerai. **Pasal 19 [PP 9/1975](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1700/peraturan-pemerintah-nomor-9-tahun-1975?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_9_1975)** ***jo.* Pasal 116 KHI** telah menentukan alasan perceraian sebagai berikut:
1. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. suami melanggar taklik talak;[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
8. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
Kemudian, pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan perceraian di atas, dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.[[7]](#_ftn7 "_ftnref7")
Menurut hemat kami, istri yang tidak diberikan nafkah batin oleh suami, dapat menjadi salah satu alasan perceraian, karena hal ini berpotensi mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri secara terus-menerus, sehingga tidak ada harapan suami dan istri hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa **tidak diberikannya nafkah batin merupakan salah satu sebab hilangnya keharmonisan dan menyebabkan perpecahan dalam rumah tangga**.
### **Contoh Kasus**
Sebagai contoh kasus, dalam [**Putusan PA Bulukumba Nomor 682/Pdt.G/2018/PA.Blk**](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/38786e853a40c6cf34672eb6ea853d68.html), tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin kepada penggugat sejak awal pernikahannya sampai berpisah tempat tinggal. Selain secara batin, tergugat juga kurang menafkahi secara lahir (hal. 2).
Atas fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa ketentuan **Pasal 19 huruf f P 9/1975** dan **Pasal 116 huruf f KHI** telah terpenuhi, karenanya tuntutan pokok penggugat untuk bercerai dengan tergugat beralasan menurut hukum.
### **Pembatalan Perkawinan**
Menjawab pertanyaan Anda mengenai pembatalan perkawinan, berdasarkan artikel **[Alasan, Tata Cara, dan Tahapan Pembatalan Perkawinan](https://www.hukumonline.com/berita/a/pembatalan-perkawinan-lt62d0cc4eeffc1/?page=all?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pembatalan_perkawinan)**, **Andi Hamzah** menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **pembatalan perkawinan** adalah suatu tindakan pembatalan suatu perkawinan yang tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.[[8]](#_ftn8 "_ftnref8")
Disarikan dari artikel **[Merasa Ditipu Istri, Pembatalan Perkawinan atau Cerai?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembatalan-perkawinan-dan-perceraian-lt5d2ff50303f5c/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=merasa_ditipu_istri)**, mengenai pembatalan perkawinan, **Pasal 27 UU Perkawinan *jo.* Pasal 72 KHI** menyatakan sebagai berikut:
1. *Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah **ancaman** **yang melanggar hukum**.*
2. *Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan **terjadi penipuan atau salah sangka** mengenai diri suami atau istri.*
3. *Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.*
Selain itu, perlu juga diperhatikan bahwa **Pasal 71 UU KHI** secara khusus mengatur bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:
1. seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama;
2. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*;
3. perempuan yang dikawini masih dalam ***[iddah](https://www.hukumonline.com/klinik/a/masa-iddah-perempuan-cerai-lt5d885ffc00c42/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=iddah)*** dan suami lain;
4. perkawinan yang melanggar batas umum dalam UU 1/1974 dan perubahannya;
5. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
6. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.
Berkaitan dengan **prosedur pembatalan perkawinan**, tata cara pengajuannya dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan cerai, yaitu **pengajuan gugatan**, **pemanggilan**, **persidangan**, **perdamaian**, dan **putusan**. Penjelasan selengkapnya dapat Anda baca dalam artikel **[Suami Salah Sangka Istri Ternyata Pria, Bisakah Perkawinan Dibatalkan?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/suami-salah-sangka-istri-ternyata-pria-bisakah-perkawinan-dibatalkan-lt664b2405558ae/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=suami_salah_sangka)**
Sebagai informasi, ketentuan mengenai pembatalan perkawinan dapat Anda temukan dalam **Pasal 22 s.d. Pasal 28 UU Perkawinan**, dan **Pasal 70 s.d. Pasal 76 KHI**.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa **tidak diberikannya nafkah batin tidak dapat menjadi suatu alasan dilakukannya pembatalan perkawinan**. Oleh karena itu, dalam hal pasangan suami istri ingin memutuskan hubungan perkawinan, maka harus dilakukan dengan perceraian, bukan pembatalan perkawinan.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_1974);
2. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dafedf4cd014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_16_2019);
3. [Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1700/peraturan-pemerintah-nomor-9-tahun-1975?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_9_1975);
4. [Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KHI).
Putusan:
[Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 682/Pdt.G/2018/PA.Blk](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/38786e853a40c6cf34672eb6ea853d68.html).
Referensi:
Khairunnas Jamal dan Awni Ramadanti Cania. *Konsep Nafkah Batin dalam Perspektif Al-Quran*. Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender, Vol. 20, No. 1, 2024.
---
[1] Khairunnas Jamal dan Awni Ramadanti Cania. *Konsep Nafkah Batin dalam Perspektif Al-Quran*. Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender, Vol. 20, No. 1, 2024, hal. 16-17
[2] Pasal 38 huruf b [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_1974) (“UU Perkawinan”)
[3] Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan
[4] Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan
[5] Pasal 116 huruf g [Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KHI) (“KHI”)
[6] Pasal 116 huruf h KHI
[7] Pasal 16 [Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1700/peraturan-pemerintah-nomor-9-tahun-1975?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_9_1975)
[8] Pasal 25 UU Perkawinan
|
Benarkah Membeli BBM dengan Jeriken Dilarang?
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/benarkah-membeli-bbm-dengan-jeriken-dilarang-lt4fd8046c010a0/
|
Saya berniat membeli BBM jenis solar di sebuah SPBU di tempat saya tinggal (Dompu NTB) dengan membawa jeriken, tapi saya dipersulit oleh pihak pengelola. Saya ditanyain izin padahal saya membeli solar untuk keperluan membajak sawah. Saya sempat cekcok dengan mereka tapi hasilnya saya tetap tidak mendapatkan solar. Mereka bersikeras bahwa saya harus memiliki izin dulu baru bisa mendapatkan jatah. Saya sempat bertanya pada mereka izin apa yang dimaksud? Jawaban mereka "ya, izin" (mereka tidak bisa memberikan penjelasan yang jelas). Pertanyaan saya : 1. Izin apa yang dimaksud oleh pihak SPBU dalam hal pendistribusian BBM bersubsidi? 2. Lalu, apakah terdapat larangan membeli BBM dengan jeriken seperti yang saya lakukan?
|
Pada dasarnya, membeli BBM dengan jeriken tidak dilarang selama itu tidak dilakukan dengan tujuan untuk melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, dalam hal pembelian solar untuk petani, maka diperlukan verifikasi dan rekomendasi dari lurah/kepala desa/kepala SKPD kabupaten/kota yang membidangi pertanian.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul *Syarat Diperbolehkan Membeli BBM dengan Jeriken* yang dibuat oleh [Ilman Hadi, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/ilman-hadi--sh-lt4fbded50bf741/) dan pertama kali dipublikasikan pada 24 Juli 2012.**
### KLINIK TERKAIT
[#### Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis*, dan *Lex Posterior*
06 Feb, 2025
](/klinik/a/asas-lex-superior-lex-specialis-dan-lex-posterior-cl6806/)
[#### *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan), Ini Dasar Hukum dan Eksistensinya di Indonesia
21 Mei, 2024
](/klinik/a/iamicus-curiae-i-sahabat-pengadilan--ini-dasar-hukum-dan-eksistensinya-di-indonesia-lt4d42718991ad6/)
[#### Sumber Hukum Materiil dan Formil
17 Apr, 2024
](/klinik/a/sumber-hukum-materiil-dan-formil-lt6284c23d23320/)
[#### Penjelasan Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* dan Bedanya dengan *Lex Specialis*
11 Feb, 2022
](/klinik/a/penjelasan-asas-ilex-superior-derogat-legi-inferiori-i-dan-bedanya-dengan-ilex-specialis-i-lt51375eaee3c7d/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer/)selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://www.justika.com/konsultan-hukum).
### **Larangan Penimbunan BBM**
Bahan bakar minyak (“BBM”) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1") Adapun yang dimaksud dengan minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk pada yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
BBM di Indonesia terdapat beberapa jenis sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 [Perpres 191/2014](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54af7f3a81632/peraturan-presiden-nomor-191-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_191_2014)**, antara lain:
1. **jenis BBM tertentu**;
2. jenis BBM khusus penugasan; dan
3. jenis BBM umum.
Dalam pertanyaan, Anda menyebutkan bahwa Anda membeli BBM jenis solar yang merupakan salah satu jenis BBM tertentu. Hal ini bisa dilihat dari bunyi **Pasal 3 ayat (1) [Perpres 43/2018](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b2b7c504b9dc?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_43_2018)** sebagai berikut:
*Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan **Minyak Solar** (Gas Oil).*
Jenis BBM tertentu ini merupakan bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan **diberikan subsidi**.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
Sepanjang penelusuran kami, tidak terdapat ketentuan yang melarang seseorang untuk membeli BBM dengan jeriken. Namun, perlu diperhatikan larangan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan BBM yang terdapat dalam **Pasal 18 ayat (2) Perpres 191/2014**, yang berbunyi:
*Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
Kegiatan penimbunan dan/atau penyimpanan BBM merupakan **kegiatan usaha hilir**, yaitu kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
Bagi setiap orang yang melakukan kegiatan usaha hilir tanpa perizinan berusaha, maka sebagaimana diatur dalam **Pasal 40 angka 5 [Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022)** yang menambahkan **Pasal 23A ayat (1) [UU 2/2001](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/209/undangundang-nomor-22-tahun-2001/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_22_2001)**dikenai sanksi administratif berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan denda, dan/atau paksaan pemerintah pusat.
Dalam hal kegiatan usaha hilir tersebut menimbulkan korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, maka pelaku dapat dijerat dengan **Pasal 40 angka 8 Perppu Cipta Kerja** yang mengubah **Pasal 53 UU 2/2001** sebagai berikut:
*Jika tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).*
### **Verifikasi dan Rekomendasi Usaha Pertanian**
Menjawab pertanyaan Anda soal izin, menurut hemat kami, izin yang Anda maksud bukan merupakan izin untuk mendapatkan BBM dalam kasus Anda solar, melainkan Anda sebagai konsumen pengguna yang berada di usaha pertanian memerlukan verifikasi dan rekomendasi. Hal ini dapat Anda temukan pada **Lampiran Perpres 191/2014** (hal. 19), sebagai berikut:
*Petani/kelompok tani/Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 (dua) Hektare, dan peternakan dengan menggunakan mesin pertanian dengan **verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi pertanian**.*
Dalam lampiran tersebut diterangkan bahwa titik serah BBM solar dengan konsumen pengguna usaha pertanian dilakukan pada penyalur. Berdasarkan **Pasal 1 angka 3 Perpres 191/2014**, terminal BBM depot/penyalur adalah tempat penimbunan dan penyaluran BBM yang dimiliki atau dikuasai PT Pertamina (Persero) dan/atau badan usaha lainnya yang mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa Anda sebagai petani pada dasarnya tidak memerlukan izin untuk mendapatkan solar, melainkan untuk mendapatkan solar harus disertai dengan verifikasi dan rekomendasi dari lurah/kepala desa/kepala SKPD kabupaten/kota yang membidangi pertanian.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/209/undangundang-nomor-22-tahun-2001/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_22_2001);
2. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022);
3. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023);
4. [Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54af7f3a81632/peraturan-presiden-nomor-191-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_191_2014);
5. [Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b2b7c504b9dc?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_43_2018);
6. [Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6114da2b750a6?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_69_2021);
7. [Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61d2974ada3a1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_117_2021).
[1] Pasal 40 angka 1 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 1 angka 4 [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/209/undangundang-nomor-22-tahun-2001/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_22_2001) (“UU 22/2001”)
[2] Pasal 40 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 1 UU 22/2001
[3] Pasal 1 angka 1 [Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54af7f3a81632/peraturan-presiden-nomor-191-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_191_2014) (“Perpres 191/2014”)
[4] Pasal 40 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 10 UU 22/2001
|
Aturan Hukum Penukaran Uang Lebaran di Pinggir Jalan
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/penukaran-uang-lebaran-lt55935fa4d11a1/
|
Saya ingin menukarkan uang untuk lebaran. Bagaimana aturan penukaran uang? Apakah penukaran uang Lebaran di jalan raya diperbolehkan? Di mana seharusnya saya menukarkan uang?
|
Merujuk pada [UU Mata Uang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e13df4da78a5/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-7-tahun-2011-mata-uang?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_mata_uang) dan perubahannya, [PBI 21/2019](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d76394235591/peraturan-bank-indonesia-nomor-21-10-pbi-2019-tahun-2019?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pbi_21_2019), serta [Peraturan Anggota Dewan Gubernur BI 19/2017](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a433f2055fc9?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perwangub_bi_19_2017), penukaran uang yang diatur secara resmi hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang telah ditunjuk oleh Bank Indonesia.
Akan tetapi, dalam peraturan-peraturan tersebut tidak diatur mengenai sanksi bagi orang yang melakukan usaha penukaran uang rupiah tanpa izin dari Bank Indonesia. Namun, yang menjadi masalah adalah usaha penukaran uang rupiah ini bisa berakibat pada pelanggaran peraturan daerah terkait ketertiban umum jika usaha tersebut dilakukan di pinggir jalan.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
### Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran keempat dari artikel dengan judul *Jasa Penukaran Uang di Pinggir Jalan Menjelang Lebaran* yang ditulis oleh [Letezia Tobing, S.H., M.Kn.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/letezia-tobing--sh--mkn-lt506aec66ed27e) dan dipublikasikan pertama kali pada Jumat, 3 Juli 2015, yang dimutakhirkan pertama kali oleh [Erizka Permatasari, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/erizka-permatasari--sh-lt5f8445b8eca72) pada Jumat, 22 April 2022, yang dimutakhirkan kedua kali pada 10 April 2023, dan dimutakhirkan ketiga kalinya oleh [Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/bernadetha-aurelia-oktavira--sh-lt5d537b77ab8d5/) pada 27 Maret 2024.**
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)**selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**.
### **Hukum Jasa Penukaran Uang Lebaran**
Secara hukum, ketentuan mengenai penukaran uang diatur dalam **Pasal 22** **[UU Mata Uang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e13df4da78a5/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-7-tahun-2011-mata-uang?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_mata_uang)**. Untuk memenuhi kebutuhan rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, dan dalam kondisi yang layak edar, rupiah yang beredar di masyarakat dapat ditukarkan dengan ketentuan sebagai berikut:[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
1. penukaran rupiah dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain; dan/atau
2. penukaran rupiah yang lusuh dan/atau rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya.
Di mana bisa melakukan penukaran uang? Penukaran rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia, bank yang beroperasi di Indonesia, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2") Mengenai penukaran rupiah ini diatur lebih lanjut dalam **[PBI 21/2019](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d76394235591/peraturan-bank-indonesia-nomor-21-10-pbi-2019-tahun-2019?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pbi_21_2019)** dan **[Peraturan Anggota Dewan Gubernur BI 19/2017](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a433f2055fc9?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perwangub_bi_19_2017)**.
Menurut **Pasal 23 ayat (2) PBI 21/2019**, layanan penukaran uang rupiah dilakukan untuk penukaran uang rupiah dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain dan/atau penggantian uang rupiah tidak layak edar.
Lebih lanjut lagi, **Pasal 4 Peraturan Anggota Dewan Gubernur BI 19/2017** menyatakan bahwa pelaksanaan penukaran uang rupiah dilakukan di kantor dan/atau di luar kantor Bank Indonesia dan/atau di kantor dan/atau di luar kantor pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.
Adapun penukaran uang rupiah ini dilakukan pada hari dan jam operasional penukaran uang rupiah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada masyarakat.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
Selanjutnya, jadwal penukaran uang baru mulai kapan? Disarikan dari siaran pers di laman [Bank Indonesia](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_274425.aspx), Deputi Gubernur BI, Doni P. Joewono menyampaikan bahwa layanan penukaran uang di tahun 2025 ini mengoptimalkan penggunaan aplikasi Penukaran dan Tarik Uang Rupiah (PINTAR), termasuk untuk akses layanan penukaran di loket perbankan. Penggunaan aplikasi dimaksudkan agar dapat meningkatkan kepastian layanan dan mengurangi antrian/kepadatan di lokasi penukaran untuk kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat. Adapun jadwal penukaran uang rupiah dibuka mulai 3 Maret sampai dengan 27 Maret 2025 di layanan kas keliling, penukaran terpadu, serta kantor bank umum yang tersebar di seluruh Indonesia.
Sebagai informasi, pemesanan melalui PINTAR dilakukan menggunakan NIK-KTP. Nantinya, NIK-KTP yang telah digunakan untuk melakukan pemesanan penukaran uang Rupiah dengan status menunggu pelaksanaan penukaran, tidak dapat digunakan kembali untuk melakukan pemesanan penukaran hingga melewati hari penukaran. Pemesanan dapat dilakukan kembali selama kuota penukaran pada PINTAR masih tersedia.
Merujuk pada aturan di atas, jika ditanya apakah bisa tukar uang di bank? Jawabannya bisa. Penukaran uang lebaran yang diatur secara resmi hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang telah ditunjuk oleh Bank Indonesia. Akan tetapi, sepanjang penelusuran kami, dalam UU Mata Uang maupun Peraturan Anggota Dewan Gubernur BI 19/2017 tidak diatur sanksi jika ada pihak yang melakukan penukaran uang lebaran tanpa seizin Bank Indonesia, termasuk jasa penukaran uang atau jasa penukaran uang receh di jalan.
### **Praktik Penukaran Uang Lebaran di Jalan**
Dalam praktiknya, jasa penukaran uang lebaran di jalan yang dilakukan oleh masyarakat kerap terjadi selama bulan ramadan, terutama menjelang hari raya Idulfitri. Hal ini karena tidak ada aturan yang mengatur sanksi terhadap pihak yang melakukan penukaran uang lebaran tanpa seizin Bank Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa praktik tersebut tidak dipermasalahkan secara hukum.
Meskipun demikian, masyarakat diimbau untuk melakukan penukaran uang di Bank Indonesia untuk menghindari pemberian uang palsu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
### **Potensi Masalah Hukum Jasa Penukaran Uang Lebaran di Tepi Jalan**
Dalam praktiknya, yang dapat menjadi masalah dari penukaran uang lebaran adalah jika si penjual berjualan di tepi jalan yang kemudian berpotensi menimbulkan masalah lain. Misalnya, melanggar ketertiban umum sebagaimana diatur dalam peraturan daerah.
Sebagai contoh, di DKI Jakarta, ketentuan ketertiban umum diatur dalam **[Perda DKI Jakarta 8/2007](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27283/node/629/perda-propinsi-dki-jakarta-no-8-tahun-2007-ketertiban-umum?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perda_dki_8_2007)**. Dalam Perda tersebut, ada sejumlah hal yang harus diperhatikan oleh penjual dan pembeli dalam transaksi penukaran uang rupiah, antara lain:
1. dilarang menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya, kecuali dengan izin Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4") Ini berarti orang tidak bisa dengan seenaknya melakukan usaha penukaran rupiah di trotoar.
2. dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Gubernur mengenai penunjukan/penetapan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
3. dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh Gubernur.[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
4. dilarang membeli barang dagangan dan menerima, selebaran dari orang yang melakukan usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat tempat yang ditetapkan oleh Gubernur.[[7]](#_ftn7 "_ftnref7")
Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit Rp100 ribu dan paling banyak Rp20 juta.[[8]](#_ftn8 "_ftnref8")
Oleh karena itu, menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya memang tidak ada aturan yang melarang menukar uang receh di tempat selain Bank Indonesia. Namun, apabila penukaran uang dilakukan di pinggir jalan dengan kemudian menimbulkan permasalahan seperti melanggar ketertiban umum, maka tentunya terdapat konsekuensi hukum sebagaimana telah dijelaskan di atas.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik).
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e13df4da78a5/undangundang-nomor-7-tahun-2011/document/lt4e13dfa81c3e1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_7_2011);
2. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63c23d76b51e4/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_4_2023);
3. [Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27283/node/629/perda-propinsi-dki-jakarta-no-8-tahun-2007-ketertiban-umum?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perda_dki_8_2007);
4. [Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d76394235591/peraturan-bank-indonesia-nomor-21-10-pbi-2019-tahun-2019?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pbi_21_2019);
5. [Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/13/PADG/2017 Tahun 2017 tentang Penukaran Uang Rupiah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a433f2055fc9?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perwangub_bi_19_2017).
Referensi:
[Siaran Pers Bank Indonesia](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_274425.aspx), yang diakses pada 27 Maret 2025, pukul 13.17 WIB.
---
[1] Pasal 22 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e13df4da78a5/undangundang-nomor-7-tahun-2011/document/lt4e13dfa81c3e1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_7_2011) (“UU Mata Uang”)
[2] Pasal 22 ayat (4) UU Mata Uang
[3] Pasal 4 ayat (2) [Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/13/PADG/2017 Tahun 2017 tentang Penukaran Uang Rupiah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a433f2055fc9?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perwangub_bi_19_2017)
[4] Pasal 3 huruf i [Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27283/node/629/perda-propinsi-dki-jakarta-no-8-tahun-2007-ketertiban-umum?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perda_dki_8_2007) (“Perda DKI Jakarta 8/2007”)
[5] Pasal 25 ayat (1) dan (2) Perda DKI Jakarta 8/2007
[6] Pasal 27 ayat (2) Perda DKI Jakarta 8/2007
[7] Pasal 27 ayat (3) Perda DKI Jakarta 8/2007
[8] Pasal 61 ayat (1) Perda DKI Jakarta 8/2007
|
Apakah Karang Taruna Berbadan Hukum?
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-karang-taruna-berbadan-hukum-lt67c9a1cd1e3d8/
|
Saya ingin bertanya, apakah karang taruna merupakan sebuah organisasi yang berbadan hukum? Apabila karang taruna merupakan organisasi yang berbadan hukum, bagaimana proses pendaftarannya? Terima kasih.
|
Karang taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas, dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
Karang taruna sendiri merupakan salah satu jenis lembaga kemasyarakatan desa (“LKD”). Sebagai salah satu jenis LKD, karang taruna bertugas membantu kepala desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
Lantas, apakah karang taruna berbadan hukum?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
### **Dasar Hukum Karang Taruna**
### KLINIK TERKAIT
[#### Jerat Hukum Anggota Ormas yang Memaksa Minta THR
25 Mar, 2025
](/klinik/a/jerat-hukum-anggota-ormas-yang-memaksa-minta-thr-lt67e2774070d41/)
[#### Bolehkah Ormas Melakukan *Sweeping* di Tempat Umum?
05 Jul, 2024
](/klinik/a/bolehkah-ormas-melakukan-isweeping-i-di-tempat-umum-lt58744f7b1f2d8/)
[#### Ketentuan Pemberian Izin Pertambangan untuk Ormas Keagamaan
21 Jun, 2024
](/klinik/a/ketentuan-pemberian-izin-pertambangan-untuk-ormas-keagamaan-lt6660c9dc31904/)
[#### Ormas Tidak Terdaftar = Ormas Terlarang, Benarkah?
18 Feb, 2021
](/klinik/a/ormas-tidak-terdaftar-ormas-terlarang--benarkah-lt602e31eb1593d/)
Dalam menjawab pertanyaan Anda, kami akan berpedoman pada [**Permensos 25/2019**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f4751318a043/peraturan-menteri-sosial-nomor-25-tahun-2019/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permonsos_25_2019)sebagai landasan hukum karang aturan.
Berdasarkan **Pasal 1 angka 1 Permensos 25/2019**, yang dimaksud dengan karang taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas, dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Dalam **Pasal 5 ayat (1) Permensos 25/2019**, dipertegas bahwa karang taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Karang taruna ini berkedudukan di desa atau kelurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
Dalam menjalankan tugasnya, karang taruna memiliki prinsip:[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
1. berjiwa sosial;
2. kemandirian;
3. kebersamaan;
4. partisipasi;
5. lokal dan otonom; dan
6. nonpartisan.
Selain itu, karang taruna dalam menjalankan tugasnya juga berlandaskan pada Pancasila dan [**UUD 1945**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945).[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
Selain diatur dalam Permensos 25/2019, karang taruna juga diatur dalam [**Permendagri 18/2018**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b18c2f508309/nprt/lt511c7d2042243/peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-18-tahun-2018?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendagri_18_2018). Berdasarkan **Pasal 6 ayat (1) huruf d Permendagri 18/2018**, karang taruna merupakan **salah satu jenis lembaga kemasyarakatan desa** (“LKD”), yaitu wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
Sebagai salah satu jenis LKD, karang taruna bertugas membantu kepala desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
Apabila merujuk pada Permensos 25/2019 dan Permendagri 18/2018, tidak terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa karang taruna merupakan suatu organisasi yang berbadan hukum. Oleh karena itu, **dapat disimpulkan bahwa karang taruna sebagai organisasi yang dibentuk oleh masyarakat bukan merupakan organisasi yang berbadan hukum**.
Lebih lanjut lagi mengenai lembaga berbadan hukum, **Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta** dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum* (hal. 82) mengatakan badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang bukan manusia, yang dapat menuntut atau dituntut subjek hukum lain di muka pengadilan.
Ciri-ciri dari sebuah badan hukum adalah sebagai berikut (hal. 82-83):
1. memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari orang yang menjalankan kegiatan badan hukum;
2. memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari orang yang menjalankan kegiatan badan hukum;
3. memiliki tujuan tertentu;
4. berkesinambungan dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena hak-hak dan kewajiban-kewajiban tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankannya berganti.
### **Tujuan, Tugas, dan Fungsi Karang Taruna**
Sebagai informasi, suatu karang taruna memiliki tujuan untuk:[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
1. mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangkal berbagai permasalahan sosial khususnya dikalangan generasi muda;
2. mengembangkan kemampuan generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
3. membangun karakter generasi muda yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas, inovatif, dan berkarya;
4. mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda;
5. mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosia;
6. memotivasi generasi muda agar menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
7. menjalin sinergi dan kerja sama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
Sementara itu, tugas dari karang taruna diatur dalam **Pasal 6 ayat (1) Permensos 25/2019**, antara lain:
1. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
2. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, karang taruna bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, kecamatan, desa atau kelurahan, potensi sumber kesejahteraan sosial, badan usaha, atau masyarakat.[[7]](#_ftn7 "_ftnref7")
Lalu, terkait dengan fungsinya, karang taruna berfungsi sebagai berikut:[[8]](#_ftn8 "_ftnref8")
1. administrasi dan manajerial;
2. fasilitas;
3. mediasi;
4. komunikasi, informasi, dan edukasi;
5. pemanfaatan dan pengembangan teknologi;
6. advokasi sosial;
7. motivasi;
8. pendampingan; dan
9. pelopor.
Berdasarkan uraian di atas, sebagaimana tidak ada aturan yang mengatakan karang taruna berbadan hukum, maka dari itu kami menyimpulkan karang taruna dibentuk tidak berbadan hukum. Meskipun memiliki banyak sekali fungsi khususnya dalam pengembangan generasi muda, karang taruna tidak dimaksudkan menjadi badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban secara hukum, maupun dapat menuntut atau dituntut subjek hukum lain di muka pengadilan.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik).
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945);
2. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b18c2f508309/nprt/lt511c7d2042243/peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-18-tahun-2018?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendagri_18_2018);
3. [Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f4751318a043/peraturan-menteri-sosial-nomor-25-tahun-2019/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permonsos_25_2019).
Referensi:
Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2009.
---
[1] Pasal 5 ayat (2) [Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f4751318a043/peraturan-menteri-sosial-nomor-25-tahun-2019/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permonsos_25_2019) (“Permensos 25/2019”)
[2] Pasal 2 Permensos 25/2019
[3] Pasal 3 Permensos 25/2019
[4] Pasal 1 angka 2 [Peraturan Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b18c2f508309/nprt/lt511c7d2042243/peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-18-tahun-2018?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendagri_18_2018) (“Permendagri 18/2018”)
[5] Pasal 7 ayat (3) Permendagri 18/2018
[6] Pasal 4 Permensos 25/2019
[7] Pasal 6 ayat (2) Permensos 25/2019
[8] Pasal 7 Permensos 25/2019
|
Perlukah Dokumen Asing Dilegalisasi di KBRI?
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlukah-dokumen-asing-dilegalisasi-di-kbri--lt60053590761ab/
|
Mohon informasinya terkait ketentuan legalisasi dokumen publik yang akan digunakan di Indonesia dan legalisasi dokumen oleh KBRI. Perlukah dokumen asing dilegalisasi di KBRI? Lalu, adakah dokumen-dokumen tertentu yang dibebaskan dari syarat legalisasi?
|
Pada dasarnya, dokumen yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia dan akan digunakan di wilayah Indonesia harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (“KBRI”).
Namun, terdapat dokumen-dokumen tertentu yang dibebaskan dari syarat legalisasi. Apa saja?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh [Saufa Ata Taqiyya, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/saufa-ata-taqiyya--sh-lt5f33b4569d68e/) dan dipublikasikan pertama kali pada 18 Januari 2021, lalu dimutakhirkan pertama kali pada 19 Februari 2021.**
### KLINIK TERKAIT
[#### Wajibkah Risalah RUPS Dibuatkan Akta Notaris?
04 Feb, 2025
](/klinik/a/wajibkah-risalah-rups-dibuatkan-akta-notaris-lt5d68d044ef01e/)
[#### Perbedaan Legalisasi dan *Waarmerking* oleh Notaris
20 Agt, 2024
](/klinik/a/perbedaan-legalisasi-dan-waarmerking-lt54b7b0bedaa2a/)
[#### Haruskah Nasabah Diberikan Salinan Akad?
19 Nov, 2021
](/klinik/a/haruskah-nasabah-diberikan-salinan-akad-lt5ff26036f0104/)
[#### Surat Kuasa Dibuat di Luar Negeri, Haruskah Dibubuhi Meterai Indonesia?
22 Jan, 2021
](/klinik/a/surat-kuasa-dibuat-di-luar-negeri--haruskah-dibubuhi-meterai-indonesia-lt5934bf94df395/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
Untuk mempermudah penjelasan, kami asumsikan bahwa yang Anda maksud pada pertanyaan adalah “dokumen yang diterbitkan di luar negeri dan akan digunakan di wilayah Indonesia”.
### **Ketentuan Legalisasi Dokumen Publik yang Akan Digunakan di Indonesia**
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Berdasarkan penelusuran kami, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur legalisasi dokumen asing, yaitu **[Permenkum 8/2025](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt67e2645031179/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkum_8_2025)** dan **[Permenlu 14/2022](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt637c76794a1f2/peraturan-menteri-luar-negeri-nomor-14-tahun-2022/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenlu_14_2022)**.
Pada dasarnya, **dokumen** adalah surat tertulis atau tercetak yang dipakai sebagai bukti keterangan.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1") Sedangkan **dokumen publik** adalah surat tertulis atau tercetak yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti keterangan dan/atau dibubuhi cap atau segel resmi.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
Kemudian, menurut **Pasal 1 angka 2 Permenkum 8/2025**, **legalisasi dokumen publik** adalah tindakan untuk mengesahkan kesesuaian tanda tangan pejabat dan cap atau segel remi dalam dokumen publik yang dimohonkan berdasarkan verifikasi. Legalisasi dokumen ini dilakukan berdasarkan permohonan.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
Lebih lanjut, yang menyelenggarakan legalisasi dokumen adalah Menteri Hukum.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4") Legalisasi dokumen publik ini dilakukan terhadap:[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
1. dokumen publik yang diterbitkan di wilayah Indonesia dan akan digunakan di luar wilayah Indonesia; atau
2. dokumen publik yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia dan akan digunakan di wilayah Indonesia.
Namun, berdasarkan **Pasal 2 ayat (3) Permenkum 8/2025**, dokumen publik yang harus dilegalisasi di atas, **dikecualikan terhadap dokumen publik** yang akan digunakan di wilayah negara peserta ***[The Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents](https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20527/volume-527-I-7625-English.pdf)* (*Apostille Convention*** atau **Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing)**.[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
Jadi, untuk **dokumen publik yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia dan akan digunakan di wilayah Indonesia**, harus dilakukan legalisasi oleh Menteri Hukum, kecuali dokumen tersebut akan digunakan di wilayah negara peserta *Apostille Convention*.
### **Legalisasi Dokumen oleh KBRI**
Dalam Permenlu 14/2022, yang dimaksud dengan **legalisasi dokumen** adalah tindakan untuk mengesahkan tanda tangan pejabat, pengesahan cap dan/atau segel resmi dalam dokumen yang dimohonkan berdasarkan verifikasi.[[7]](#_ftn7 "_ftnref7")
Kemudian, **legalisasi pada Kementerian Luar Negeri (“Kemlu”) menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal (“Dirjen”)** yang dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk pada direktorat konsuler,[[8]](#_ftn8 "_ftnref8") yaitu pejabat direktorat konsuler yang spesimen paraf dan tanda tangannya telah disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia (“HAM”), perwakilan Republik Indonesia, perwakilan negara asing guna melegalisasi dokumen.[[9]](#_ftn9 "_ftnref9")
Berdasarkan **Pasal 4 ayat (1) Permenlu 14/2022**, legalisasi dokumen pada Kemlu dilakukan terhadap dokumen yang terdiri atas:
1. dokumen yang diterbitkan di wilayah Indonesia dan akan digunakan di luar wilayah Indonesia;
2. dokumen yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia dan akan digunakan di wilayah Indonesia;
3. dokumen yang diterbitkan di oleh perwakilan negara asing yang berkedudukan di wilayah Indonesia dan akan digunakan di wilayah Indonesia; atau
4. dokumen yang diterbitkan oleh perwakilan negara asing yang berkedudukan di wilayah Indonesia dan akan digunakan di luar wilayah Indonesia.
Legalisasi dokumen di atas, dilakukan terhadap dokumen yang terlebih dahulu dilegalisasi oleh:[[10]](#_ftn10 "_ftnref10")
1. pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan HAM untuk dokumen sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (1) huruf a Permenlu 14/2022**; atau
2. pejabat yang ditunjuk pada perwakilan atau pejabat yang ditunjuk pada perwakilan negara asing untuk dokumen sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (1) huruf b** **Permenlu 14/2022**.
Sedangkan legalisasi terhadap dokumen yang diterbitkan oleh perwakilan negara asing sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d Permenlu 14/2022** diajukan tanpa perlu terlebih dahulu dilegalisasi oleh pejabat yang ditunjuk.[[11]](#_ftn11 "_ftnref11")
Sebagai informasi, pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan HAM yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan HAM adalah pejabat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM, yang spesimen paraf dan tanda tangannya telah disampaikan kepada kementerian guna melegalisasi dokumen.[[12]](#_ftn12 "_ftnref12") Sedangkan, pejabat yang ditunjuk pada perwakilan adalah pejabat pada **Kedutaan Besar Republik Indonesia** **(“KBRI”)**, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia, yang spesimen paraf dan tanda tangannya telah disampaikan kepada kementerian guna melegalisasi dokumen.[[13]](#_ftn13 "_ftnref13")
Sebagaimana telah kami sebutkan, legalisasi terhadap dokumen yang diterbitkan oleh perwakilan negara asing, diajukan tanpa perlu terlebih dahulu dilegalisasi oleh pejabat yang ditunjuk.[[14]](#_ftn14 "_ftnref14")
Namun, penting untuk diketahui bahwa legalisasi dokumen dalam **Pasal 4 ayat (1) Permenlu 14/2022** di atas, dikecualikan terhadap:[[15]](#_ftn15 "_ftnref15")
1. dokumen yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia dan akan digunakan di wilayah Indonesia yang telah dilekatkan sertifikat yang diterbitkan oleh otoritas kompeten sebagaimana dimaksud dalam *Apostille Convention*; atau
2. dokumen publik yang diterbitkan di wilayah Indonesia dan akan digunakan di luar wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri (“Menlu”) pada Kemlu yang ditunjuk sebagai otoritas kompeten Indonesia untuk penerapan konvensi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
Berdasarkan uraian di atas, maka **legalisasi dokumen pada Kemlu dilakukan terhadap dokumen yang salah satunya terdiri atas dokumen yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia dan akan digunakan di wilayah Indonesia**. Selain itu, dokumen juga wajib dilegalisasi oleh KBRI sebagai pejabat yang ditunjuk pada perwakilan. Menjawab pertanyaan Anda, maka dokumen asing yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia dan akan digunakan di wilayah Indonesia, perlu dilegalisasi oleh KBRI.
### **Penghapusan Persyaratan Legalisasi Dokumen Publik Asing**
Selain itu, perlu diperhatikan juga **[Perpres 2/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt600f903d68c67/peraturan-presiden-nomor-2-tahun-2021?r=0&p=1&q=Peraturan%20Presiden%20Nomor%202%20Tahun%202021&rs=1847&re=2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_2_2021)** mengenai pengesahan *Apostille Convention*. Berdasarkan konvensi tersebut, terdapat **dokumen-dokumen tertentu yang dibebaskan dari syarat legalisasi** sebagaimana sudah dijelaskan di atas.
Pada dasarnya, setiap negara peserta wajib membebaskan legalisasi atas dokumen yang diatur dalam konvensi dan yang harus dibuat di wilayahnya.[[16]](#_ftn16 "_ftnref16")
Konvensi ini berlaku terhadap **dokumen publik yang digunakan di wilayah negara peserta konvensi dan yang harus dihasilkan di wilayah negara peserta lainnya**, yang meliputi:[[17]](#_ftn17 "_ftnref17")
1. dokumen yang berasal dari suatu otoritas atau pejabat yang berkaitan dengan pengadilan atau tribunal negara, termasuk dari penuntut umum, panitera pengadilan atau jurusita (“*huissier de justice*”);
2. dokumen administratif;
3. dokumen yang dikeluarkan oleh notaris;
4. sertifikat resmi yang dilekatkan pada dokumen yang ditandatangani perseorangan dalam kewenangan perdatanya, seperti sertifikat yang mencatat pendaftaran suatu dokumen atau yang mencatat masa berlaku tertentu suatu dokumen pada tanggal tertentu dan pengesahan tanda tangan oleh pejabat dan notaris.
Tetapi, konvensi ini **tidak berlaku**:[[18]](#_ftn18 "_ftnref18")
1. terhadap dokumen yang ditandatangani oleh pejabat diplomatik atau konsuler;
2. terhadap dokumen administratif yang berkaitan langsung dengan kegiatan komersial atau kepabeanan.
Selain itu, perlu diperhatikan dalam meratifikasi konvensi ini, pemerintah Indonesia membuat pernyataan terhadap ruang lingkup dokumen publik pada Pasal 1 *Apostille Convention*, yang berbunyi:[[19]](#_ftn19 "_ftnref19")
*Pemerintah Republik Indonesia terikat terhadap ketentuan Pasal 1 tentang ruang lingkup dokumen publik dalam Konvensi dengan pernyataan bahwa sepanjang **dokumen yang diterbitkan oleh kejaksaan sebagai lembaga penuntutan di Republik Indonesia, tidak termasuk dalam dokumen publik yang dihapuskan persyaratan legalisasinya sebagaimana diatur dalam Konvensi ini**.*
Sehingga, khusus dokumen publik yang diterbitkan kejaksaan di Indonesia, persyaratan legalisasinya tetap berlaku.
Satu-satunya formalitas yang bisa disyaratkan untuk **mengesahkan keaslian tanda tangan**, kewenangan yang dilaksanakan oleh penandatangan dokumen, dan **apabila perlu**, identitas segel atau cap yang dibubuhkan atasnya, adalah **penambahan sertifikat** yang diterbitkan otoritas berkompeten dari Negara tempat dokumen berasal.[[20]](#_ftn20 "_ftnref20")
Selain itu, hal lain yang perlu digaris bawahi adalah konvensi ini **hanya berlaku untuk negara peserta konvensi**, sehingga jika dokumen publik dari Indonesia ingin digunakan di negara yang lain yang bukan peserta konvensi, maka negara lain itu dapat mensyaratkan adanya legalisasi.
Sebagai informasi tambahan, dilansir dari ***[Status Table](https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41)*** per 27 Maret 2025, saat ini ada 127 negara peserta *Apostille Convention*.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut **[di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik)**.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt600f903d68c67/peraturan-presiden-nomor-2-tahun-2021/?r=0&p=1&q=Peraturan%20Presiden%20Nomor%202%20Tahun%202021&rs=1847&re=2023%3Futm_source%3Dwebsite&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_2_2021);
2. [Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen pada Kementerian Luar Negeri](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt637c76794a1f2/peraturan-menteri-luar-negeri-nomor-14-tahun-2022/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenlu_14_2022);
3. [Peraturan Menteri Hukum Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Legalisasi Dokumen Publik Pada Kementerian Hukum](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt67e2645031179/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkum_8_2025);
4. *[The Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents](https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20527/volume-527-I-7625-English.pdf)*.
Referensi:
*[Status Table](https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41)*,yang diakses pada tanggal 27 Maret 2025, pukul 15.00 WIB.
---
[1] Pasal 1 angka 1 [Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen pada Kementerian Luar Negeri](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt637c76794a1f2/peraturan-menteri-luar-negeri-nomor-14-tahun-2022/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenlu_14_2022) (“Permenlu 14/2022)
[2] Pasal 1 angka 5 [Peraturan Menteri Hukum Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Legalisasi Dokumen Publik pada Kementerian Hukum](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt67e2645031179/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkum_8_2025) (“Permenkum 8/2025) dan Pasal 1 angka 2 Permenlu 14/2022
[3] Pasal 3 Permenlu 14/2022 dan Pasal 3 ayat (1) Permenkum 8/2025
[4] Pasal 2 ayat (1) Permenkum 8/2025
[5] Pasal 2 ayat (2) Permenkum 8/2025
[6] Indonesia telah mengesahkan *[The Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents](https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20527/volume-527-I-7625-English.pdf) (“Apostille Convention”)* melalui [Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt600f903d68c67/peraturan-presiden-nomor-2-tahun-2021/?r=0&p=1&q=Peraturan%20Presiden%20Nomor%202%20Tahun%202021&rs=1847&re=2023%3Futm_source%3Dwebsite&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_2_2021) (“Perpres 2/2021”)
[7] Pasal 1 angka 3 Permenlu 14/2022
[8] Pasal 2 Permenlu 14/2022
[9] Pasal 1 angka 7 Permenlu 14/2022
[10] Pasal 5 ayat (1) Permenlu 14/2022
[11] Pasal 5 ayat (2) Permenlu 14/2022
[12] Pasal 1 angka 9 Permenlu 14/2022
[13] Pasal 1 angka 8 Permenlu 14/2022
[14] Pasal 5 ayat (2) Permenlu 14/2022
[15] Pasal 4 ayat (2) Permenlu 14/2022
[16] Pasal 2 *Apostille Convention*
[17] Pasal 1 *Apostille Convention*
[18] Pasal 1 *Apostille Convention*
[19] Lampiran Perpres 2/2021, hal. 1
[20] Pasal 3 *Apostille Convention*
|
JikaFeeAdvokat Diduga Hasil Pencucian Uang
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-i-fee-i-advokat-diduga-hasil-pencucian-uang-lt5dea2c5e38da6/
|
Ada seorang advokat yang mendapatkan panggilan untuk diperiksa sebagai saksi oleh kepolisian, terkait dengan�*fee*�yang diterima dalam penanganan perkara kliennya. Kepolisian menduga bahwa uang yang diterima oleh advokat tersebut adalah hasil dari�*money laundry*. Pertanyaan saya, bagaimana jika *fee* advokat diduga hasil pencucian uang? Apakah advokat dapat dipidana karena menerima *fee* hasil pencucian uang?
|
Tindak Pidana Pencucian Uang (“TPPU”) dibagi ke dalam 3 jenis, salah satunya adalah TPPU pasif yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) [UU TPPU](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ce0f32e34bd9/undangundang-nomor-8-tahun-2010?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_8_2010). Dinamakan TPPU pasif karena tidak adanya perbuatan aktif untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana,
Advokat yang menerima honorarium hasil pencucian uang dapat dikategorikan sebagai TPPU pasif dan berpotensi dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU, jika memang si advokat sejak semula mengetahui bahwa *fee* tersebut berasal dari atau ditujukan untuk melakukan pencucian uang.
Akan tetapi, selama hal tersebut tidak dapat dibuktikan dan advokat juga menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik, maka advokat yang bersangkutan tidak dapat dikenai sanksi pidana.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh [Adv. Yusuf Istanto, SH., MH., CIL.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/kongres-advokat-indonesia-lt5da9297ef1406/adv-yusuf-istanto--sh--mh--cil-lt5dca48d4283bf/) dan pertama kali dipublikasikan pada 06 Desember 2019.**
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer/) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://www.justika.com/konsultan-hukum).
### **Ketentuan Honorarium Advokat**
Dalam menjawab pertanyaan Anda, kami akan merujuk pada ketentuan yang terkandung dalam **[UU Advokat](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13147/undangundang-nomor-18-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_18_2003)**. Menurut **Pasal 1 angka 1 UU Advokat**, **advokat** adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan UU Advokat.
Baca juga: **[Tahapan Menjadi Advokat di Indonesia](https://www.hukumonline.com/klinik/a/tahapan-pengacara-di-indonesia-cl3636/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=tahapan_advokat)**
Adapun **jasa hukum** yang diberikan advokat adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
Dalam memberikan jasa hukum, seorang advokat berhak atas ***fee***atau **honorarium** dari klien, sebagaimana diatur dalam **Pasal 21 ayat (1) UU Advokat**, sebagai berikut:
*Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya.*
Sebagaimana telah kami uraikan, honorarium yang dimaksud di sini adalah **imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh advokat berdasarkan kesepakatan dengan klien**.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
Mengenai besarannya, honorarium atas jasa hukum ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3") Namun, perlu diperhatikan bahwa dalam menentukan besarnya honorarium, advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien dan tidak boleh membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
Baca juga: **[Jika Advokat Meminta Imbalan Saat Memberikan Bantuan Hukum Cuma-cuma](https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-advokat-meminta-imbalan-saat-memberikan-bantuan-hukum-cuma-cuma-lt57f93f4611480/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=imbalan_advokat)**
Lantas, bagaimana jika *fee* advokat diduga hasil pencucian uang?
### **Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif**
Sebelumnya, perlu diketahui bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang (“TPPU”) diatur dalam **[UU TPPU](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ce0f32e34bd9/undangundang-nomor-8-tahun-2010?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_8_2010)**. Disarikan dari artikel **[Beda Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU tentang Asal Usul Harta Kekayaan](https://www.hukumonline.com/klinik/a/beda-pasal-3-dan-pasal-4-uu-tppu-tentang-asal-usul-harta-kekayaan-lt5cb31dff41be3/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pasal_3_4_uu_tppu)**, **pencucian uang** adalah tindakan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang asal usulnya dari kegiatan tidak sah (*dirty money*) dan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana (*proceeds of crime*) dibuat agar seolah-olah bukan berasal dari kejahatan. Pada pencucian uang terdapat kepentingan hukum yang harus dilindungi yaitu jangan sampai uang kotor berubah menjadi uang bersih, sah dan legal.[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
Adapun secara yuridis, **Pasal 1 angka 1 UU TPPU** menjelaskan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU TPPU.
Kemudian, dalam UU TPPU, pencucian uang dibedakan menjadi 3 jenis, antara lain:[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
1. **TPPU aktif** yangterdapat dalam **Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU**. Disebut aktif karena terdapat perbuatan aktif untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana.
2. **TPPU pasif** yangdiatur dalam **Pasal 5 ayat (1) UU TPPU**. Dinamakan TPPU pasif karena tidak adanya perbuatan aktif untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana.
3. Dalam Pasal 4 UU TPPU, dapat juga dikenakan bagi **mereka yang menikmati hasil pencucian uang**. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa TPPU dapat dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2 ayat (1) UU TPPU**. Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang.
Jika merujuk pada jenis-jenis TPPU di atas, maka penerimaan honorarium yang berasal dari pencucian uang berpotensi dikategorikan sebagai TPPU pasif, sebagaimana diatur dalam **Pasal 5 UU TPPU**, yang berbunyi:
1. *Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau **patut diduganya** merupakan hasil tindak pidana* *sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan **pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar**.*
2. *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi **pihak** **pelapor** yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.*
Adapun yang dimaksud dengan **patut diduganya** adalah suatu kondisi yang memenuhi setidak-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.[[7]](#_ftn7 "_ftnref7")
Selain itu, **pihak pelapor** sebagaimana disebutkan pada pasal di atas merupakan setiap orang yang menurut UU TPPU wajib menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (“PPATK”).[[8]](#_ftn8 "_ftnref8") Salah satu pihak pelapor adalah advokat.[[9]](#_ftn9 "_ftnref9") Lalu, advokat sebagai pihak pelapor memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa.[[10]](#_ftn10 "_ftnref10")
Lebih lanjut, menurut **Pasal 8 ayat (1) [PP 61/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt607e5548a06b7/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_61_2021)**, pihak pelapor wajib menyampaikan kepada PPATK transaksi yang dilakukan oleh profesi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa yang diketahui patut diduga menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana mengenai:
1. pembelian dan penjualan properti;
2. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
3. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
4. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau
5. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.
Namun, ketentuan di atas dikecualikan bagi advokat sebagaimana diatur dalam **Pasal 8 ayat (3) PP 61/2021** jika advokat tersebut bertindak untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa, dalam hal:
1. memastikan posisi hukum pengguna jasa; dan
2. penanganan suatu perkara, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa.
Selain itu, perlu juga diperhatikan ketentuan **Pasal 16 UU Advokat *jo.* [Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt53ad3cefb879f/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-26-puu-xi-2013/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_26_2013)**, yang berbunyi:
*Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik[**[11]**](#_ftn11 "_ftnref11") untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan*
Baca juga: **[Apakah Pengacara Kebal Hukum?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-pengacara-kebal-hukum-lt5a1295b830959/#_ftn3?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kebal_hukum)**
Jadi, jika kita merujuk pada penjelasan di atas, advokat yang menerima honorarium hasil pencucian uang dapat dikategorikan sebagai TPPU pasif dan berpotensi dipidana penjara paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar. Namun, perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah advokat yang bersangkutan memenuhi unsur “patut diduganya” yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UU TPPU. Jika memang si advokat sejak semula mengetahui bahwa *fee* tersebut berasal dari atau ditujukan untuk melakukan pencucian uang, maka yang bersangkutan dapat dipidana. Akan tetapi, selama hal tersebut tidak dapat dibuktikan dan advokat juga menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik, maka advokat yang bersangkutan tidak dapat dikenai sanksi pidana.
Baca juga: **[Terima Gaji dari Hasil Suap Perusahaan, Termasuk Pencucian Uang?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/terima-gaji-dari-hasil-suap-perusahaan-termasuk-pencucian-uang-lt5fdb011c17546/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=terima_gaji_suap)**
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13147/undangundang-nomor-18-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_18_2003);
2. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ce0f32e34bd9/undangundang-nomor-8-tahun-2010?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_8_2010);
3. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan TIndak Pidana Pencucian Uang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt55961edc203e9/peraturan-pemerintah-nomor-43-tahun-2015/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_43_2015);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt607e5548a06b7/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_61_2021);
5. [Kode Etik Advokat Indonesia](https://www.hukumonline.com/berita/a/kode-etik-advokat-indonesia-hol5755?page=all?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kode_etik_advokat).
Putusan:
1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 84/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst;
2. [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt53ad3cefb879f/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-26-puu-xi-2013/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_26_2013).
Referensi:
Tim Riset PPAT. *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2019*. Jakarta: PPAT, 2020.
---
[1] Pasal 1 angka 2 [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13147/undangundang-nomor-18-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_18_2003) (“UU Advokat”)
[2] Pasal 1 angka 7 UU Advokat
[3] Pasal 21 ayat (2) UU Advokat
[4] Pasal 4 huruf d dan e [Kode Etik Advokat Indonesia](https://www.hukumonline.com/berita/a/kode-etik-advokat-indonesia-hol5755?page=all?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kode_etik_advokat)
[5] Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 84/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst hal. 438-439
[6] Tim Riset PPAT. *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2019*. Jakarta: PPAT, 2020, hal. 10 - 16
[7] Penjelasan Pasal 5 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ce0f32e34bd9/undangundang-nomor-8-tahun-2010?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_8_2010) (“UU TPPU”)
[8] Pasal 1 angka 11 UU TPPU
[9] Pasal 3 huruf a [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan TIndak Pidana Pencucian Uang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt55961edc203e9/peraturan-pemerintah-nomor-43-tahun-2015/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_43_2015) (“PP 43/2015”)
[10] Pasal 4 PP 43/2015
[11] Lihat Penjelasan Pasal 16 UU Advokat yang menerangkan bahwa “iktikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya
|
Lembaga Paksa Badan Bagi yang Tak Mau Bayar Utang
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/lembaga-paksa-badan-bagi-yang-tak-mau-bayar-utang-lt67e49ce8489bd/
|
Jika merujuk Perma 1/2000, orang yang tidak bayar utang bisa dipenjara. Bagaimana mekanismenya? Saya sudah tidak tahan sama saudara saya yang utang jutaan ke saya tapi tidak kunjung bayar malah foya-foya. Sudah saya tagih katanya nggak ada duit. Saya akhirnya google ada namanya lembaga paksa badan. Apakah bisa saya memasukkan dia ke penjara dengan lembaga ini karena jujur saya udah gedek banget sama ini orang.
|
Utang piutang merupakan masalah perdata, bukan pidana. Artinya, Anda tidak dapat memenjarakan debitur yang tidak membayar utang melalui jalur pidana.
Namun demikian, [Perma 1/2000](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19701/peraturan-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2000/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Perma_1_2000) tentang lembaga paksa badan mengatur tentang penahanan debitur yang beriktikad tidak baik di rumah tahanan negara dengan syarat tertentu.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
### **Apa itu Lembaga Paksa Badan (*Gijzeling*)?**
**Paksa badan** menurut **[Perma 1/2000](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19701/peraturan-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2000/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Perma_1_2000)**adalah upaya paksa tidak langsung dengan memasukkan seseorang debitur yang beriktikad (tidak -ed) baik ke dalam rumah tahanan negara yang ditetapkan oleh pengadilan, untuk memaksa yang bersangkutan untuk memenuhi kewajibannya.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
Adapun, yang dimaksud dengan **debitur yang beriktikad tidak baik** adalah debitur, penanggung atau penjamin utang yang mampu tetapi tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar utang-utangnya.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Paksa badan **hanya dapat dikenakan** pada **debitur yang beriktikad tidak baik** yang mempunyai **utang sekurang-kurangnya****Rp1 miliar**.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3") Paksa badan ditetapkan untuk 6 bulan lamanya, dan dapat diperpanjang setiap 6 bulan dengan keseluruhan maksimum selama 3 tahun.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
Patut dicatat bahwa paksa badan tidak dapat dikenakan terhadap debitur yang telah berusia 75 tahun. Kemudian, paksa badan juga dapat dikenakan kepada ahli waris yang telah menerima warisan dari debitur yang beriktikad tidak baik.[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
Putusan mengenai paksa badan ditetapkan bersama-sama dengan putusan pokok perkara dan pelaksanaan putusannya dilakukan dengan penetapan ketua pengadilan negeri.[[6]](#_ftn6 "_ftnref6") Lebih lanjut, pelaksanaan paksa badan dilakukan oleh panitera/juru sita atas perintah ketua pengadilan negeri, jika perlu dengan bantuan alat negara.[[7]](#_ftn7 "_ftnref7")
### **Menahan Debitur dengan Lembaga Paksa Badan**
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam konteks utang piutang, paksa badan dapat dikenakan kepada debitur yang tidak memenuhi kewajiban untuk membayar utangnya setelah melalui upaya-upaya hukum yang sah. Adapun, paksa badan tersebut harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Artinya, harus ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang mengharuskan debitur membayar utangnya, namun debitur tidak mengindahkan putusan tersebut.
Lantas, apakah kita dapat menggunakan Perma 1/2000 tentang lembaga paksa badan sebagai dasar dalam memenjarakan orang yang tidak membayar utang? Perlu dipahami bahwa utang piutang merupakan ranah hukum perdata. Dengan tidak dibayarkannya kewajiban tersebut oleh debitur dan dalam hal ini debitur malah berfoya-foya, tidak membuat debitur tersebut dapat diproses melalui ranah pidana.
Pada prinsipnya, utang piutang merupakan masalah perdata yang penyelesaiannya melalui hukum perdata, bukan melalui mekanisme hukum pidana. **Pasal 19 ayat (2) [UU HAM](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d5b5fc6abcb2/undangundang-nomor-39-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ham)** memuat kaidah bahwa tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Sehingga, orang yang tidak membayar utang tidak dapat dipidana, kecuali apabila dalam kasus tersebut memuat unsur pidana seperti halnya penipuan.
Baca juga: **[Bisakah Orang yang Tidak Membayar Utang Dipidana?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-orang-yang-tidak-membayar-utang-dipidana-lt57da49a2bfb95/?utm_source=website&utm_medium=bisakah_tidak_bayar_utang_dipidana&utm_campaign=)**
Adapun, disarikan dari artikel **[Proporsionalitas Lembaga Paksa Badan](https://www.hukumonline.com/berita/a/proporsionalitas-lembaga-paksa-badan-hol2415?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=proporsionalitas_paksa_badan%5C)**terampasnya kebebasan seseorang lewat paksa badan walaupun masih lewat putusan pengadilan, lingkupnya adalah hukum perdata (hal. 3), bukan ranah pidana.
Namun, dalam kasus Anda, Anda tidak dapat memohonkan lembaga paksa badan untuk debitur kepada pengadilan, karena tidak memenuhi kriteria yang disebutkan Perma 1/2000. Utang debitur yang Anda sebutkan masih dalam angka jutaan rupiah, sedangkan syarat untuk paksa badan yaitu debitur mempunyai utang minimal Rp1 miliar.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik).
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d5b5fc6abcb2/undangundang-nomor-39-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ham);
2. [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19701/peraturan-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2000/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Perma_1_2000).
[1] Pasal 1 huruf a [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19701/peraturan-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2000/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Perma_1_2000) (“Perma 1/2000”)
[2] Pasal 1 huruf b Perma 1/2000
[3] Pasal 4 Perma 1/2000
[4] Pasal 5 Perma 1/2000
[5] Pasal 3 Perma 1/2000
[6] Pasal 6 ayat (1) dan (2) Perma 1/2000
[7] Pasal 8 Perma 1/2000
|
Aturan Besaran THR Direksi BUMN
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-besaran-thr-direksi-bumn-lt4e9512efe06d2/
|
Sepanjang penelusuran saya, dasar hukum pemberian THR bagi pekerja swasta terdapat dalam Permenaker 6/2016 dan jumlah THR yang diberikan adalah 1 kali gaji jika sudah bekerja 12 bulan secara terus menerus. Saya mempunyai pertanyaan terhadap THR direksi BUMN, apakah pemberian THR direksi BUMN menggunakan dasar hukum yang sama?
|
Tunjangan hari raya (“THR”) masuk pada salah satu jenis penghasilan yang didapatkan oleh direksi Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) yaitu tunjangan. Berdasarkan Pasal 86 [Permen BUMN 3/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6422baf56ba10/peraturan-menteri-badan-usaha-milik-negara-nomor-per-3-mbu-03-2023-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Permen_BUMN_3_2023) seorang direksi BUMN memiliki hak untuk mendapatkan THR dengan besaran 1 kali gaji.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul****sama yang dibuat oleh [Diana Kusumasari, S.H., M.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt4d37c414e08df/mitra/lt4b457ff0c3e1b)****dan pertama kali dipublikasikan****pada****Senin, 14 November 2011, yang dimutakhirkan pertama kali oleh [Tri Jata Ayu Pramesti, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/tri-jata-ayu-pramesti--sh-lt5165540a9b53c/) pada 29 Mei 2017.**
### KLINIK TERKAIT
[#### Jerat Hukum Anggota Ormas yang Memaksa Minta THR
25 Mar, 2025
](/klinik/a/jerat-hukum-anggota-ormas-yang-memaksa-minta-thr-lt67e2774070d41/)
[#### Berhakkah Karyawan yang Training di Luar Negeri Mendapatkan THR?
21 Mar, 2025
](/klinik/a/berhakkah-karyawan-yang-training-di-luar-negeri-mendapatkan-thr-lt67d512ba266b1/)
[#### Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Ini Dasar Hukumnya
14 Mar, 2025
](/klinik/a/pembayaran-thr-tak-boleh-dicicil-lt5eaa9da1601f8/)
[#### Ketentuan THR Untuk Karyawan Kontrak
14 Mar, 2025
](/klinik/a/ketentuan-thr-untuk-karyawan-kontrak-lt51e563b8ca0dd/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
### **Besaran Tunjangan Hari Raya**
Betul bahwa pada dasarnya pembagian tunjangan hari raya (“THR”) bagi pekerja swasta mengacu pada ketentuan **[Permenaker 6/2016](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-6-tahun-2016-tunjangan-hari-raya-keagamaan-bagi-pekerja_buruh-di-perusahaan/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016)**. **Pasal 1 angka 1 Permenaker 6/2016** menerangkan bahwa yang dimaksud dengan THR adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Adapun yang dimaksud dengan hari raya keagamaan di sini antara lain:[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
1. Hari Raya Idul Fitri bagi pekerja/buruh yang beragama Islam;
2. Hari Raya Natal bagi pekerja/buruh yang beragama Kristen Katholik dan Kristen Protestan;
3. Hari Raya Nyepi bagi pekerja/buruh yang beragama Hindu;
4. Hari Raya Waisak bagi pekerja/buruh yang beragama Budha; dan
5. Hari Raya Imlek bagi pekerja/buruh yang beragama Konghucu.
Mengenai besarannya, maka dapat merujuk pada ketentuan yang terkandung dalam **Pasal 3 ayat (1) Permenaker 6/2016**, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 bulan upah;
2. Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan:
| | |
| --- | --- |
| Masa Kerja 12 | x 1 bulan upah |
Upah 1 bulan sebagaimana dimaksud di atas terdiri atas komponen upah:[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
1. Upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (*clean wages*); atau
2. Upah pokok termasuk tunjangan tetap.
Selain itu, terkait dengan besaran THR juga dapat diberikan sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau kebiasaan yang telah dilakukan, hal ini sebagaimana diatur dalam **Pasal 4 Permenaker 6/2016**, yang berbunyi:
*Apabila penetapan besaran nilai THR keagamaan berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari nilai THR keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), THR Keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja/buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau kebiasaan yang telah dilakukan.*
Baca juga: **[Begini Aturan Perhitungan THR bagi Karyawan](https://www.hukumonline.com/klinik/a/begini-aturan-perhitungan-thr-bagi-karyawan-lt51bc31ad7b95b/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=begini_aturan_perhitungan_thr)**
### **Besaran THR Bagi Direksi BUMN**
Lantas, apakah ketentuan THR karyawan sama dengan direksi Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”)? Sebelumnya perlu diketahui bahwa penetapan penghasilan direksi dibedakan menjadi 2, bagi penghasilan direksi BUMN jenis persero, maka ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).[[3]](#_ftn3 "_ftnref3") Sedangkan, penghasilan direksi BUMN jenis perum ditetapkan oleh menteri.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
Adapun, jenis penghasilan yang didapatkan anggota direksi BUMN terdiri atas:[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
1. gaji;
2. tunjangan;
3. fasilitas;
4. tantiem/insentif kinerja/insentif khusus; dan
5. insentif jangka panjang atau *long term incentive* (“LTI”).
THR pada dasarnya termasuk ke dalam jenis penghasilan tunjangan yang didapatkan anggota direksi. Hal ini sebagaimana diatur dalam **Pasal 85 [Permen BUMN 3/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6422baf56ba10/peraturan-menteri-badan-usaha-milik-negara-nomor-per-3-mbu-03-2023-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Permen_BUMN_3_2023)** yang menyatakan bahwa anggota direksi BUMN dapat diberikan tunjangan sebagai berikut:
1. THR;
2. tunjangan perumahan; dan
3. asuransi purna jabatan.
Oleh sebab itu, THR bagi direksi BUMN bukan merujuk pada Permenaker 6/2016 melainkan Permen BUMN 3/2023. Kemudian, terkait dengan **besaran THR direksi** dapat merujuk pada ketentuan **Pasal 86 Permen BUMN 3/2023**, yang menyatakan bahwa:
*Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a diberikan sebesar **1 (satu) kali Gaji**.*
Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang direksi BUMN memiliki hak untuk mendapatkan THR dengan besaran 1 kali gaji.
Adapun ketentuan gaji yang diberikan kepada anggota direksi BUMN berpedoman pada ketentuan **Pasal 81 ayat (1) Permen BUMN 3/2023**, yang menyatakan bahwa anggota direksi BUMN diberikan gaji dengan ketentuan sebagai berikut:
1. gaji direktur utama BUMN ditetapkan oleh menteri; dan
2. gaji anggota direksi BUMN lainnya ditetapkan dengan komposisi faktor jabatan sebagai berikut:
1. wakil direktur utama BUMN sebesar 90% dari gaji direktur utama BUMN; dan
2. anggota direksi BUMN sebesar 85% dari gaji direktur utama BUMN.
Jadi dapat disimpulkan bahwa dasar hukum yang digunakan untuk THR karyawan swasta dan direksi BUMN berbeda. Hal ini karena direksi tidak tergolong sebagai karyawan, sehingga ketentuan mengenai THR karyawan dan direksi BUMN pun berbeda.
Baca juga: **[Apakah Direksi Termasuk Pengusaha atau Pekerja?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-direksi-termasuk-pengusaha-atau-pekerja-lt4ee1cdcb3b9fc/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=apakah_direksi_karyawan)**
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik).
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-6-tahun-2016-tunjangan-hari-raya-keagamaan-bagi-pekerja_buruh-di-perusahaan/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016);
2. [Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6422baf56ba10/peraturan-menteri-badan-usaha-milik-negara-nomor-per-3-mbu-03-2023-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Permen_BUMN_3_2023).
[1] Pasal 1 angka 2 [Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-6-tahun-2016-tunjangan-hari-raya-keagamaan-bagi-pekerja_buruh-di-perusahaan/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016) (“Permenaker 6/2016”)
[2] Pasal 3 ayat (2) Permenaker 6/2016
[3] Pasal 76 ayat (1) [Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6422baf56ba10/peraturan-menteri-badan-usaha-milik-negara-nomor-per-3-mbu-03-2023-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Permen_BUMN_3_2023) (“Permen BUMN 3/2023”)
[4] Pasal 76 ayat (2) Permen BUMN 3/2023
[5] Pasal 80 ayat (1) Permen BUMN 3/2023
|
Bisakah Membuka Rekening Rupiah di Luar Negeri?
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-membuka-rekening-rupiah-di-luar-negeri-lt60bf0f102074f/
|
Adakah referensi/dasar hukum yang mengatur larangan adanya transaksional rupiah di luar negeri? Lalu, bisakah membuka rekening rupiah di luar negeri? Selain itu, adakah syarat membuka kantor Bank Berbadan Hukum Indonesia di luar negeri?
|
Dalam [UU Mata Uang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e13df4da78a5/undangundang-nomor-7-tahun-2011/document/lt4e13dfa81c3e1/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_7_2011), wilayah Indonesia mencakup kapal dan pesawat terbang yang berbendera Republik Indonesia (“RI”), Kedutaan RI, dan kantor perwakilan RI lainnya di luar negeri. Sehingga, sebagai contoh, apabila transaksi rupiah di luar negeri yang Anda maksud dilakukan di Kedutaan RI atau perwakilan RI lainnya, maka hukum penggunaan rupiah adalah wajib kecuali untuk transaksi tertentu.
Lalu, mengenai boleh atau tidaknya pembukaan rekening rupiah di luar negeri, hal ini berkaitan dengan ketentuan kantor Bank Berbadan Hukum Indonesia yang beroperasi di luar wilayah negara Republik Indonesia yang diatur dalam [**POJK 12/2021**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt611f4ce21fa51/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-12-pojk03-2021-tahun-2021/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_12_2021).
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh**[**Saufa Ata Taqiyya, S.H.**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/saufa-ata-taqiyya--sh-lt5f33b4569d68e/) **dan pertama kali dipublikasikan pada 08 Juni 2021.**
### KLINIK TERKAIT
[#### Mengenal *Customer Due Diligence* dalam Penelusuran Transaksi Nasabah
28 Okt, 2024
](/klinik/a/mengenal-customer-due-diligence-dalam-penelusuran-transaksi-nasabah-lt5fd8a91e33db1/)
[#### Cara Menghadapi ‘Bank Keliling’ yang Minta Jaminan Kartu ATM
11 Jan, 2022
](/klinik/a/cara-menghadapi-bank-keliling-yang-minta-jaminan-kartu-atm-lt60017bc555e86/)
[#### Bolehkah Bank Syariah Mengenakan Denda karena Nasabah Telat Bayar?
02 Jun, 2021
](/klinik/a/bolehkah-bank-syariah-mengenakan-denda-karena-nasabah-telat-bayar-lt60b7266a560b9/)
[#### Bolehkah Bank Meminta Informasi Kredit Karyawannya kepada OJK?
31 Mei, 2021
](/klinik/a/bolehkah-bank-meminta-informasi-kredit-karyawannya-kepada-ojk-lt608c5c04617c3/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat[**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer/)selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan[**Konsultan Mitra Justika**](https://www.justika.com/konsultan-hukum).
### **Aturan Penggunaan Rupiah**
Penggunaan rupiah sebagai alat transaksi pada dasarnya diatur dalam [**UU Mata Uang**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e13df4da78a5/undangundang-nomor-7-tahun-2011/document/lt4e13dfa81c3e1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_7_2011) sebagaimana telah diubah dan dicabut sebagian oleh **[UU 4/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63c23d76b51e4/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_4_2023)**.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Namun sepanjang penelusuran kami, dari peraturan di atas tidak ada larangan penggunaan rupiah untuk transaksi di luar negeri. Sebaliknya, larangan yang diatur adalah mengenai larangan menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di wilayah Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian rupiah.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
Larangan tersebut adalah konsekuensi logis dari adanya **kewajiban penggunaan rupiah** **pada setiap transaksi yang dilakukan di wilayah Indonesia**, dengan beberapa pengecualian.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2") Menurut **Pasal 21 ayat (2) UU Mata Uang**, kewajiban menggunakan rupiah tidak berlaku bagi:
1. transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
2. penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
3. transaksi perdagangan internasional;
4. simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau
5. transaksi pembiayaan internasional.
Penjelasan selengkapnya terkait kewajiban penggunaan rupiah dapat Anda simak dalam artikel[**Hukumnya Transaksi Pakai Dinar dan Dirham di Pasar Muamalah Depok**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-transaksi-pakai-dinar-dan-dirham-di-pasar-muamalah-depok-lt601b7c5a030d2/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=transaksi_pakai_dinar_dirham).
Selanjutnya, perlu Anda ketahui bahwa dalam UU Mata Uang, **wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia** juga mencakup kapal dan pesawat terbang yang berbendera Republik Indonesia (“RI”), Kedutaan RI, dan kantor perwakilan RI lainnya di luar negeri.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
Sehingga, sebagai contoh, apabila transaksi rupiah di luar negeri yang Anda maksud dilakukan di kedutaan RI atau perwakilan RI lainnya, maka hukum penggunaan rupiah adalah wajib kecuali untuk transaksi tertentu.
### **Bisakah Membuka Rekening Rupiah di Luar Negeri?**
Menjawab pertanyaan Anda mengenai boleh atau tidaknya pembukaan rekening rupiah di luar negeri, kami akan merujuk pada [**POJK 12/2021**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt611f4ce21fa51/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-12-pojk03-2021-tahun-2021/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_12_2021) yang mengatur tentang bank umum.
Berdasarkan **Pasal 1 angka 1 POJK 12/2021**, **bank** **umum** yang selanjutnya disebut bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Kemudian, terdapat **Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri (“KCBLN”)**, yaitu bank yang merupakan kantor cabang dari bank yang berbadan hukum dan memiliki kantor pusat di luar negeri.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4") Sedangkan **Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri (“KPBLN”)** adalah kantor daribank yang berbadan hukum dan memiliki kantor pusat diluar negeri, yang bertindak hanya sebagai penghubungantara bank yang berbadan hukum dan memiliki kantorpusat di luar negeri dengan nasabahnya di Indonesia.[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
Adapun yang dimaksud dengan **Bank Berbadan Hukum Indonesia** **(“Bank BHI”)** adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan dalam bentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk bank perantara.[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
Selanjutnya, **kantor di luar negeri** adalah kantor Bank BHI yang beroperasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, dapat berupa kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor perwakilan atau kantor lain yang mengikuti bentuk atau penamaan berdasarkan pengaturan di negara setempat kantor Bank BHI beroperasi.[[7]](#_ftn7 "_ftnref7")
Dengan adanya ketentuan kantor di luar negeri (kantor Bank BHI yang beroperasi di luar wilayah negara Republik Indonesia), menurut hemat kami, dapat disimpulkan bank yang bersangkutan dapat melaksanakan berbagai aktivitas perbankan, salah satunya menerima pembukaan rekening, namun tetap harus memperhatikan regulasi dari negara tempat kantor tersebut berada.
### **Ketentuan Pembukaan Kantor Bank BHI di Luar Negeri**
Kemudian, pembukaan kantor di luar negeri wajib memperoleh izin Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan otoritas di negara setempat.[[8]](#_ftn8 "_ftnref8") Bank BHI yang dapat mengajukan pembukaan kantor di luar negeri harus memenuhi **kriteria**:[[9]](#_ftn9 "_ftnref9")
1. merupakan Bank BHI yang telah melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing; dan
2. Bank BHI memenuhi penilaian kelayakan dari OJK terkait pembukaan kantor di luar negeri.
Bank BHI kemudian mengajukan permohonan izin kepada OJK paling lama 30 hari kerja sebelum rencana penyampaian permohonan pembukaan kantor di luar negeri kepada otoritas negara setempat, yang mengacu pada aturan otoritas negara setempat. [[10]](#_ftn10 "_ftnref10")
Permohonan izin tersebut diajukan oleh pejabat Bank BHI yang berwenang sesuai ketentuan internal Bank BHI, disertai dengan: [[11]](#_ftn11 "_ftnref11")
1. dokumen dari pejabat satuan kerja kepatuhan yang berwenang yang menyatakan bahwa Bank BHI telah:
1. melaksanakan persiapan operasional dalam rangka pembukaan kantor di luar negeri;
2. melakukan studi kelayakan yang paling sedikit memuat potensi ekonomi, peluang pasar, tingkat persaingan yang sehat antar bank, dan tingkat kejenuhan jumlah bank, untuk kantor di luar negeri selain kantor perwakilan;
2. rencana bisnis kantor di luar negeri selama 12 bulan ke depan bagi kantor di luar negeri selain kantor perwakilan;
3. rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh kantor perwakilan selama 12 bulan ke depan bagi kantor di luar negeri berupa kantor perwakilan; dan
4. informasi tahapan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan pembukaan kantor di luar negeri secara tepat waktu yang mengacu pada proses dan prosedur sebagaimana aturan otoritas negara setempat.
Ketentuan selengkapnya mengenai pembukaan kantor Bank BHI di luar negeri dapat Anda temukan dalam **Pasal 69 s.d. Pasal 71 POJK 12/2021**.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e13df4da78a5/undangundang-nomor-7-tahun-2011/document/lt4e13dfa81c3e1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_7_2011);
2. [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 Tahun 2021 tentang Bank Umum](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt611f4ce21fa51/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-12-pojk03-2021-tahun-2021/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_12_2021).
---
[1] Pasal 23 ayat (1)[Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e13df4da78a5/undangundang-nomor-7-tahun-2011/document/lt4e13dfa81c3e1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_7_2011) (“UU Mata Uang”)
[2] Lihat Pasal 21 UU Mata Uang
[3] Pasal 1 angka 4 UU Mata Uang
[4] Pasal 1 angka 3 [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 Tahun 2021 tentang Bank Umum](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt611f4ce21fa51/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-12-pojk03-2021-tahun-2021/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_12_2021) (“POJK 12/2021”)
[5] Pasal 1 angka 4 POJK 12/2021
[6] Pasal 1 angka 2 POJK 12/2021
[7] Pasal 1 angka 11 POJK 12/2021
[8] Pasal 69 ayat (1) POJK 12/2021
[9] Pasal 69 ayat (2) POJK 12/2021
[10] Pasal 69 ayat (3) POJK 12/2021
[11] Pasal 69 ayat (4) POJK 12/2021
|
Bisakah Mengubah Status Perkawinan di KTP Tanpa Akta Perceraian?
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-mengubah-status-perkawinan-di-ktp-tanpa-akta-perceraian-lt56c2f45eb32f4/
|
Saya menikah secara agama kristen lalu bercerai tanpa dokumen resmi karena gereja tidak mengakui perceraian. Pernikahan tersebut dicatatkan oleh orang tua saya dalam sistem kependudukan. Meski sudah bercerai, saat ini status KTP saya masih tertulis �menikah�. Padahal, saya hendak menikah lagi dan hal tersebut menghambat proses pernikahan baru saya. Karena saya bercerai dengan mantan istri dalam kondisi yang tidak baik, kira-kira apakah mungkin saya mengubah status pernikahan di KTP sebelumnya tanpa melibatkan mantan istri saya untuk mengurus proses perceraian?
|
Perubahan status perkawinan sebagaimana Anda sebutkan merupakan salah satu peristiwa penting. Terkait dengan perubahan status perkawinan, Anda harus memenuhi persyaratan dokumen sebagai berikut:
1. Kartu Keluarga (KK);
2. Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) lama;
3. kartu izin tinggal tetap; dan
4. surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
Lebih lanjut, untuk mendapatkan surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting berupa perceraian yang Anda alami harus melalui proses perceraian di pengadilan untuk selanjutnya dapat dilaporkan pencatatan perceraian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagaimana ketentuannya?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
### KLINIK TERKAIT
[#### Cara Mengurus Surat Cerai Tanpa Buku Nikah
30 Jan, 2025
](/klinik/a/cerai-tanpa-buku-nikah-lt5d0c41eb3bc40/)
[#### Apakah Bisa Gugat Cerai Suami di Luar Negeri?
02 Jan, 2025
](/klinik/a/%20gugat-cerai-suami-di-luar-negeri-cl349/)
[#### Apakah Istri Siri Bisa Menggugat Cerai Suaminya?
03 Des, 2024
](/klinik/a/istri-siri-minta-cerai-lt6231865d61f15/)
[#### Wajibkah Istri Mengembalikan Mahar dalam Cerai Khuluk?
22 Nov, 2024
](/klinik/a/mengembalikan-mahar-lt60bac0173f058/)
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh** [**NAYARA Advocacy**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/nayara-advocacy-lt56c5b67a5ea0f/nayara-advocacy-lt56c5b70e83dad/) **dan pertama kali dipublikasikan pada 27 Juni 2016.**
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat[**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan[**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
### **Cara Mengubah Data Kependudukan Dari Menikah Menjadi Lajang Pada KTP-el**
Sebelum menjawab bagaimana mengubah staus perkawinan dalam kartu tanda penduduk (“KTP”). Perlu diketahui sebelumnya bahwa KTP elektronik (“KTP-el”) adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil (“Disdukcapil”) kabupaten/kota atau unit pelaksana teknis Disdukcapil.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
KTP memuat informasi kependudukan seseorang seperti nama, tempat tanggal lahir, termasuk status perkawinan seseorang. Penerbitan KTP-el khusunya bagi warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan melampirkan kartu keluarga (“KK”).[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
Selanjutnya, karena yang Anda tanyakan berkaitan dengan status perkawinan pada KTP, maka kami akan menjelaskan lebih lanjut mengenai **pencatatan sipil** sebagai pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam *register* pencatatan sipil pada Disdukcapil kabupaten/kota atau unit pelaksana teknis Disdukcapil.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3") Salah satu pelayanan pencatatan sipil yang dimaksud yaitu **perkawinan** dan **perceraian**.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
Berdasarkan hal tersebut, dapat kita ketahui bahwa **peristiwa penting** merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang, termasuk perceraian yang Anda tanyakan.
Selanjutnya, berkaitan dengan pertanyaan Anda yang ingin mengubah status perkawinan karena perceraian yang Anda alami, perlu diketahui bahwa status perkawinan Anda yang semula “menikah”, akan berubah menjadi “cerai hidup” atau “cerai mati”. Untuk mengubah status perkawinan tersebut, Anda harus memenuhi persyaratan dokumen sebagai berikut:[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
1. KK;
2. KTP-el lama;
3. kartu izin tinggal tetap; dan
4. surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
Persyaratan keempat berupa surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting inilah yang menurut asumsi kami belum dapat Anda penuhi untuk mengubah status perkawinan dalam KTP Anda. Hal ini tentunya karena Anda belum memiliki surat keterangan atau bukti resmi yang menunjukkan perubahan peristiwa penting berupa perceraian dengan istri Anda.
Lebih lanjut, dalam pertanyaan, Anda juga menyebutkan bahwa perkawinan yang Anda lakukan di gereja dicatat dan didaftarkan secara sah kepada negara, namun kendati demikian orang tua Anda yang kemudian mengurus mengenai pencatatan pernikahan tersebut.
Terkait hal ini, karena Anda sudah melakukan perceraian, maka sebaiknya Anda mengurus perceraian tersebut secara resmi melalui proses pengadilan. Setelah melalui proses persidangan cerai secara resmi, selanjutnya dapat dilaporkan pencatatan perceraian sesuai wilayah domisili dengan memenuhi persyaratan:[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
1. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. kutipan akta perkawinan;
3. KK; dan
4. KTP-el.
Setelah memenuhi prosedur tersebut, Anda akan mendapatkan kutipan akta perceraian yang selanjutnya dapat digunakan sebagai syarat penerbitan KTP-el baru. Akta cerai ini merupakan surat keterangan/bukti perubahan peristiwa penting.
Barulah setelah melalui proses yang sudah disebutkan di atas, Anda dapat mengajukan perubahan status Anda pada KTP yang semula “kawin” menjadi “cerai hidup”. Tidak lupa, Anda juga sebagai pemilik wajib melaporkan kepada instansi pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian. Hal ini sebagaimana diatur dalam **Pasal 64 ayat (8)** [**UU 24/2013**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e8dd4cb6d80/node/758/uu-no-24-tahun-2013-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2006-tentang-administrasikependudukan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_24_2013) berikut.
*Dalam hal terjadi **perubahan elemen data**, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.*
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mengubah status perkawinan pada KTP Anda tetap dibutuhkan akta cerai sebagai bukti atau keterangan peristiwa penting. Untuk mendapatkan akta cerai tersebut, tentunya Anda harus melewati serangkaian proses perceraian secara resmi melalui persidangan. Dalam hal ini, mau tidak mau Anda harus melibatkan mantan istri Anda untuk mengurus perceraian tersebut agar tidak terjadi kendala administrasi lainnya di masa mendatang seperti dalam hal Anda atau mantan istri Anda hendak melakukan perkawinan lagi.
Baca juga: **[Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-mengubah-status-perkawinan-di-ktp-tanpa-akta-perceraian-lt56c2f45eb32f4/#_ftn2?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=cerai_tanpa_pengacara)**
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26195/undangundang-nomor-23-tahun-2006/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_23_2006)
2. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e8dd4cb6d80/node/758/uu-no-24-tahun-2013-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2006-tentang-administrasikependudukan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_24_2013);
3. [Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5bd96b5e9e94d/peraturan-presiden-nomor-96-tahun-2018?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_96_2018).
---
[1] Pasal 1 angka 8 [Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5bd96b5e9e94d/peraturan-presiden-nomor-96-tahun-2018?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_96_2018) (“Perpres 96/2018”)
[2] Pasal 15 Perpres 96/2018
[3] Pasal 1 angka 2 Perpres 96/2018
[4] Pasal 31 huruf c dan e Perpres 96/2018
[5] Pasal 19 Perpres 96/2018
[6] Pasal 42 Perpres 96/2018
|
Larangan Pegawai Memiliki Hubungan Keluarga dengan Pegawai Lain
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/larangan-pegawai-memiliki-hubungan-keluarga-dengan-pegawai-lain-cl2905/
|
Saya memiliki pertanyaan tentang hukum yang sulit dijawab. Menurut undang-undang, apakah diperbolehkan melakukan pembatasan/pelarangan rekrutmen pegawai bagi pegawai yang mempunyai hubungan keluarga, baik karena kelahiran maupun karena perkawinan? Misal: orang tua-anak, suami-istri, atau kakak-adik. Jika dilakukan pelarangan, apakah tidak melanggar hak calon pegawai tersebut?
|
Pada dasarnya, [UU Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) dan perubahannya tidak mengatur mengenai pembatasan atau pelarangan rekrutmen pegawai yang mempunyai hubungan keluarga dengan pegawai lain. Oleh karena itu, menurut hemat kami, pengusaha boleh saja melarang atau membatasi rekrutmen pegawai yang mempunyai hubungan keluarga dengan pegawai lain.
Namun, perlu dicatat bahwa meski tidak ada larangan untuk pembatasan atau pelarangan rekrutmen pegawai yang mempunyai hubungan keluarga dengan pegawai lain, UU Ketenagakerjaan mengatur secara eksplisit larangan pemutusan hubungan kerja atas dasar adanya hubungan atau pertalian darah satu pegawai dengan pegawai lain.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
### KLINIK TERKAIT
[#### Apakah Putusan MK tentang Menikah dengan Teman Satu Kantor Berlaku untuk PNS?
28 Feb, 2025
](/klinik/a/apakah-putusan-mk-tentang-menikah-dengan-teman-satu-kantor-berlaku-untuk-pns-lt5aa1d4802d330/)
[#### 10 Alasan PHK yang Batal Demi Hukum
18 Feb, 2025
](/klinik/a/10-alasan-phk-yang-batal-demi-hukum-lt4c47ebdb9c660/)
[#### Anak Bos Aniaya Karyawan, Ini Jerat Hukumnya
18 Des, 2024
](/klinik/a/anak-bos-aniaya-karyawan-ini-jerat-hukumnya-lt67636ba756175/)
[#### Aturan Cuti Menikah, Berapa Lama?
04 Jul, 2024
](/klinik/a/cuti-menikah-lt597da54cac0c9/)
Terima kasih untuk pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul *Larangan Pegawai Memiliki Hubungan Keluarga dengan Pegawai Lainnya* yang dibuat oleh** [**Tri Jata Ayu Pramesti, S.H.**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/tri-jata-ayu-pramesti--sh-lt5165540a9b53c/) **dan pertama kali dipublikasikan pada 26 Juli 2016.**
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)**selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**.
### **Larangan Rekrutmen Pegawai yang Memiliki Hubungan Keluarga**
Untuk menjawabpertanyaan tentang hukum yang sulit dijawab yang Anda tanyakan, kami akan merujuk pada ketentuan **[UU Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003)** dan perubahannya.
Menurut **Pasal 31 UU Ketenagakerjaan**, setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.
Selanjutnya, terkait penempatan kerja, harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas berikut:[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
1. **asas terbuka**, yaitu pemberian informasi kepada pencari kerja secara jelas antara lain jenis pekerjaan, besarnya upah, dan jam kerja. Hal ini diperlukan untuk melindungi pekerja/buruh serta untuk menghindari terjadinya perselisihan setelah tenaga yang ditempatkan.
2. **asas bebas**, yaitu pencari kerja bebas memilih jenis pekerjaan dan pemberi kerja bebas memilih tenaga kerja, sehingga tidak dibenarkan pencari kerja dipaksa untuk menerima suatu pekerjaan dan pemberi kerja tidak dibenarkan dipaksa untuk menerima tenaga kerja yang ditawarkan.
3. **asas obyektif**, yaitu pemberi kerja agar menawarkan pekerjaan yang cocok kepada pencari kerja sesuai dengan kemampuannya dan persyaratan jabatan yang dibutuhkan, serta harus memperhatikan kepentingan umum dengan tidak memihak kepada kepentingan pihak tertentu.
4. **asas adil dan setara tanpa diskriminasi**, yaitu penempatan tenaga kerja dilakukan berdasarkan kemampuan tenaga kerja dan tidak didasarkan atas ras, jenis kelamin, warna kulit, agama, dan aliran politik.
Dalam hal pemberi kerja memerlukan tenaga kerja, maka pemberi kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2") Dalam pelaksanaan penempatan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
Baca juga: **[Hak-Hak Pekerja yang Perlu diketahui Saat *Interview*](https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-hak-pekerja-yang-perlu-diketahui-saat-iinterview-i-lt66856ac4d0256/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=hak_pekerja_interview)**
Pemberi kerja dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang cukup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
Berdasarkan aturan seputar perekrutan tenaga kerja dan penempatannya, sepanjang penelusuran kami, tidak terdapat aturan yang melarang perusahaan untuk membatasi atau melarang rekrutmen pegawai bagi pegawai yang mempunyai hubungan keluarga. Jadi, **pada dasarnya boleh-boleh saja bagi perusahaan untuk menerapkan pembatasan atau pelarangan rekrutmen pegawai yang mempunyai hubungan keluarga dengan pegawai lain**. Menurut hemat kami, larangan ini bertujuan untuk menghindari adanya konflik kepentingan atau menghindari praktik nepotisme.
Baca juga: **[Mengenal Apa Itu Nepotisme dan Contohnya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-apa-itu-nepotisme-dan-contohnya-lt653a4c4018f88/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=nepotisme)**
Namun, dalam hal ini kami menyarankan Anda untuk meninjau kembali peraturan perusahaan, perjanjian kerja, maupun perjanjian kerja bersama dari perusahaan yang bersangkutan mengenai bagaimana aturan pembatasan atau pelarangan tersebut.
### **Larangan PHK Akibat Hubungan Keluarga**
Selanjutnya, perlu dicatat bahwa meskipun tidak terdapat larangan untuk pelarangan atau pembatasan rekrutmen pegawai yang mempunyai hubungan keluarga dengan pegawai lain, pada dasarnya UU Ketenagakerjaan mengatur secara eksplisit mengenai larangan pemutusan hubungan kerja (“PHK”) atas dasar adanya hubungan atau pertalian darah. Hal ini dapat ditemukan dalam ketentuan **Pasal 81 angka 43 [Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022)** yang mengubah **Pasal 153 ayat (1) UU Ketenagakerjaan**, yang berbunyi:
*Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/buruh dengan alasan:*
1. *Berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus menerus;*
2. *Berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
3. *Menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;*
4. *Menikah;*
5. *Hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya;*
6. ***Mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan****;*
7. *Mendirikan menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;*
8. *Mengadukan pengusaha kepada pihak yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan;*
9. *Berbeda paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan; dan*
10. *Dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surang keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.*
Oleh karena itu, jika pegawai sudah bekerja dan kemudian memiliki hubungan keluarga dengan pegawai lain (misalnya menjadi suami dan istri), maka pengusaha yang bersangkutan dilarang untuk melakukan PHK dengan alasan tersebut.Jika hal demikian terjadi, maka dapat PHK tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan.[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
Baca juga: **[10 Alasan PHK yang Batal Demi Hukum](https://www.hukumonline.com/klinik/a/10-alasan-phk-yang-batal-demi-hukum-lt4c47ebdb9c660/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=phk_batal)**
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003);
2. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022);
3. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023).
---
[1] Pasal 32 ayat (1) dan Penjelasannya [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) (“UU Ketenagakerjaan”)
[2] Pasal 35 ayat (1) UU Ketanagakerjaan
[3] Pasal 35 ayat (2) UU Ketenagakerjaan
[4] Pasal 35 ayat (3) UU Ketanagakerjaan
[5] Pasal 81 angka 43 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) yang mengubah Pasal 153 ayat (2) UU Ketenagakerjaan
|
Prosedur Pemberian Remisi
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-pemberian-remisi-cl1425/
|
Apa yang dimaksud dengan remisi? Bagaimana prosedur agar remisi bisa diberikan?
|
Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengertian remisi tersebut, untuk mendapatkan remisi narapidana dan anak, harus memenuhi syarat remisi.
Lantas, apa saja syarat remisi bagi narapidana dan anak? Lalu, bagaimana prosedur pemberian remisi bagi narapidana dan anak?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul samayang dibuat oleh [Tri Jata Ayu Pramesti, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/tri-jata-ayu-pramesti--sh-lt5165540a9b53c/) dan pertama kali dipublikasikan pada 17 Mei 2018, lalu dimutakhirkan pertama kali pada 03 Januari 2022.**
### KLINIK TERKAIT
[#### Jenis-Jenis Hukum Pidana dalam KUHP
19 Des, 2024
](/klinik/a/jenis-hukum-pidana-cl194/)
[#### Arti Pidana Penjara Seumur Hidup
16 Agt, 2024
](/klinik/a/pidana-penjara-seumur-hidup-lt4c16084b884be/)
[#### Dasar Hukum dan Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia
04 Jul, 2024
](/klinik/a/hukuman-mati-cl441/)
[#### Perbedaan Rutan dan Lapas dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia
26 Mei, 2023
](/klinik/a/perbedaan-rutan-dan-lapas-lt4b22ef6f96658/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
Sebelum membahas lebih jauh mengenai prosedur remisi, ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu apa itu remisi dan arti remisi menurut peraturan perundang-undangan.
### **Apa itu Remisi?**
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
**Remisi** adalah kata yang berasal dari Bahasa Belanda, yaitu ***remissie*** yang berarti pengurangan masa pidana. Dalam Bahasa Belanda, remisi berarti pengurangan atau pengurangan jumlah utang yang harus dibayar.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
Secara yuridis, menurut **Pasal 9 [UU Pemasyarakatan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62ecc034aecfa/undang-undang-nomor-22-tahun-2022/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_22_2022)**, narapidana memiliki hak-hak yang harus dipenuhi seperti menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapatkan layanan informasi, mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan, dan hak yang lainnya. Selain itu, terdapat juga hak narapidana yang harus dipenuhi setelah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali, salah satunya adalah remisi.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
Apa yang dimaksud dengan remisi? Berdasarkan **Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Pemasyarakatan**,remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Definisi dari remisi juga dijelaskan dalam **Pasal 1 angka 6 [PP 32/1999](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13297/peraturan-pemerintah-nomor-32-tahun-1999?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_32_1999)**, yang menyatakan bahwa remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Sebagaimana disebutkan dalam definisi remisi di atas, yang berhak mendapatkan remisi adalah narapidana dan anak pidana yang memenuhi persyaratan. Selain itu, remisi juga diberikan kepada:[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
1. narapidana dan anak pidana yang mengajukan permohonan grasi sambil menjalankan pidananya; dan
2. narapidana dan anak pidana Warga Negara Asing (“WNA”).
Adapun yang dimaksud dengan **narapidana** adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (“Lapas”).[[4]](#_ftn4 "_ftnref4") Sedangkan **anak** adalah anak yang telah berumur 14 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus.[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
Baca juga: **[Bisakah Terpidana Penjara Seumur Hidup Dapat Remisi?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-terpidana-penjara-seumur-hidup-dapat-remisi-lt64d49957454eb/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=terpidana_seumur_hidup_remisi)**
### **Jenis-Jenis Remisi**
Kemudian, jenis-jenis remisi diatur dalam **[Permenkumham 3/2018](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ab0bd6525bb9/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-3-tahun-2018?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkumham_3_2018)** dan perubahannya. Berdasarkan **Pasal 3 Permenkumham 3/2018**, remisi terdiri atas:
1. **Remisi umum**, yaitu remisi yang diberikan pada saat hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus; dan
2. **Remisi Khusus**, yaitu remisi yang diberikan pada saat hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana atau anak yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.
Selain 2 jenis remisi di atas, narapidana dan anak juga dapat diberikan:
1. **Remisi Kemanusiaan**
Remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan diberikan kepada narapidana:[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
1. yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1 tahun;
2. berusia di atas 70 tahun; dan atau
3. menderita sakit berkepanjangan, yang disertai dengan surat keterangan dokter yang menyatakan:[[7]](#_ftn7 "_ftnref7")
1. penyakit yang diderita sulit untuk disembuhkan;
2. penyakit yang diderita mengancam jiwa atau nyawa; dan
3. pelalu mendapat perawatan ahli atau dokter sepanjang hidupnya.
2. **Remisi Tambahan**
Dalam keadaan tertentu, Menteri Hukum dan HAM (“Menteri”) dapat memberikan remisi tambahan kepada narapidana dan anak dalam hal yang bersangkutan:[[8]](#_ftn8 "_ftnref8")
1. berbuat jasa pada negara;
2. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, yang terdiri atas:[[9]](#_ftn9 "_ftnref9")
1. mendonorkan darah bagi orang lain yang membutuhkan; dan/atau
2. mendonorkan organ tubuh bagi orang lain yang membutuhkan.
3. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas/Lembaga Pembinaan Khusus Anak (“LPKA”), yang terdiri atas:[[10]](#_ftn10 "_ftnref10")
1. menjadi pemuka di Lapas atau koordinator kegiatan di Lapas/LPKA; dan/atau
2. ikut serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh kerusuhan, huru-hara, bencana alam terhadap Lapas/LPKA atau wilayah di sekitarnya.
4. menjadi saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum.[[11]](#_ftn11 "_ftnref11")
### **Syarat Narapidana dan Anak Mendapat Remisi**
Sebagaimana disebutkan dalam definisinya, narapidana dan anak berhak mendapatkan remisi setelah memenuhi syarat remisi. Remisi dapat diberikan oleh Menteri kepada narapidana yang telah memenuhi syarat:[[12]](#_ftn12 "_ftnref12")
1. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan:
1. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi; dan
2. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.
2. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan.
Akan tetapi, bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain syarat di atas, **ada syarat tambahan**, yaitu:[[13]](#_ftn13 "_ftnref13")
1. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara pidana yang dilakukannya;
2. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi;[[14]](#_ftn14 "_ftnref14") dan
3. telah mengikuti deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:[[15]](#_ftn15 "_ftnref15")
1. kesetiaan kepada warga negara kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Indonesia; atau
2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana WNA,
yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
Baca juga: **[Bisakah Remisi bagi Narapidana Koruptor Dicabut?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-remisi-bagi-narapidana-koruptor-dicabut-lt669677f95b9e7/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=remisi_koruptor)**
Adapun syarat remisi bagi anak diatur dalam **Pasal 13 Permenkumham 3/2018**, antara lain:
1. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan:
1. tidak sedang menjalani tindakan disiplin dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi; dan
2. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LPKA dengan predikat baik;
2. telah menjalani masa pidana lebih dari 3 bulan; dan
3. belum berumur 18 tahun.
### **Tata Cara Pemberian Remisi**
Perlu diketahui bahwa pemberian remisi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan, yang merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.[[16]](#_ftn16 "_ftnref16")
Terkait dengan prosedur pemberian remisi, dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Tim pengamat pemasyarakatan Lapas/LPKA merekomendasikan usulan pemberian remisi bagi narapidana dan anak kepada kepala Lapas/LPKA berdasarkan data narapidana dan anak yang telah memenuhi persyaratan.[[17]](#_ftn17 "_ftnref17")
2. Terhadap rekomendasi usulan pemberian remisi ini, kepala Lapas/LPKA dapat menyetujui atau tidak menyetujui.[[18]](#_ftn18 "_ftnref18") Dalam hal **disetujui**, maka kepala lapas/LPKA menyampaikan usulan pemberian remisi kepada Direktur Jenderal (“Dirjen”) Pemasyarakatan.[[19]](#_ftn19 "_ftnref19") Sedangkan dalam hal **tidak disetujui**, maka kepala Lapas/LPKA menetapkan keputusan tentang narapidana dan anak yang tidak diusulkan mendapatkan remisi, dengan diberitahukan kepada narapidana atau anak dengan tembusan kepada Dirjen Pemasyarakatan dan kepala kantor wilayah.[[20]](#_ftn20 "_ftnref20")
3. Terhadap tembusan usulan pemberian remisi, kepala kantor wilayah melakukan verifikasi paling lama 2 hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian remisi diterima dari kepala Lapas/LPKA yang hasilnya disampaikan oleh kepala kantor wilayah kepada Dirjen Pemasyarakatan.[[21]](#_ftn21 "_ftnref21")
4. Dirjen Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usulan remisi paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian remisi diterima dari kepala Lapas/LPKA.[[22]](#_ftn22 "_ftnref22")
5. Jika dalam hasil verifikasi perlu dilakukan perbaikan terhadap usulan pemberian remisi, maka Dirjen Pemasyarakatan mengembalikan usulan pemberian remisi kepada kepala Lapas/LPKA untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada kepala kantor wilayah. Kepala Lapas/LPKA dalam hal ini wajib melakukan perbaikan usulan pemberian remisi paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal pengembalian usulan pemberian remisi diterima. Lalu, hasil perbaikan ini disampaikan kembali oleh kepala Lapas/LPKA kepada Dirjen Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan kepada kepala kantor wilayah.[[23]](#_ftn23 "_ftnref23")
6. Dalam hal Dirjen Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian remisi, maka Dirjen Pemasyarakatan atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian remisi.[[24]](#_ftn24 "_ftnref24")
7. Keputusan pemberian remisi ini disampaikan kepada kepala Lapas/LPKA untuk diberitahukan kepada narapidana atau anak dengan tembusan kepada kepala kantor wilayah yang dicetak di Lapas/LPKA dengan tanda tangan elektronik Dirjen Pemasyarakatan atau nama Menteri.[[25]](#_ftn25 "_ftnref25")
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut **[di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik)**.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62ecc034aecfa/undang-undang-nomor-22-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_22_2022);
2. [Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13297/peraturan-pemerintah-nomor-32-tahun-1999?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_32_1999);
3. [Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25706?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_28_2006);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50fe3a8d5121f/node/2/pp-no-99-tahun-2012-perubahan-kedua-atas-peraturan-pemerintah-nomor-32-tahun-1999-tentang-syarat-dan-tata-cara-pelaksanaan-hak-warga-binaan-pemasyarakatan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_99_2012);
5. [Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt53edce3c7d6b9/keputusan-presiden-nomor-174-tahun-1999?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=keppres_174_1999);
6. [Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ab0bd6525bb9/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-3-tahun-2018?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkumham_3_2018);
7. [Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62345d22d3484?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkumham_18_2019);
8. [Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61f78170c47fb/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-7-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkumham_7_2022);
9. [Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6433e222a843a?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkumham_16_2023).
Referensi:
Maya Shafira (*et.al*). *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022.
---
[1] Maya Shafira (*et.al*). *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022, hal. 91
[2] Pasal 10 ayat (1) huruf a [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62ecc034aecfa/undang-undang-nomor-22-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_22_2022)
[3] Pasal 11 [Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt53edce3c7d6b9/keputusan-presiden-nomor-174-tahun-1999/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=keppres_174_1999)
[4] Pasal 1 angka 1 [Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61f78170c47fb/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-7-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkumham_7_2022) (“Permenkumham 7/2022”)
[5] Pasal 1 angka 2 Permenkumham 7/2022
[6] Pasal 29 ayat (1) [Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6433e222a843a?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkumham_16_2023) (“Permenkumham 16/2023”)
[7] Pasal 29 ayat (5) Permenkumham 16/2023
[8] Pasal 32 ayat (1) Permenkumham 7/2022
[9] Pasal 34 ayat (1) Permenkumham 7/2022
[10] Pasal 35 ayat (1) Permenkumham 7/2022
[11] Pasal 35A ayat (1) Permenkumham Permenkumham 7/2022
[12] Pasal 5 [Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ab0bd6525bb9/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-3-tahun-2018?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkumham_3_2018) (“Permenkumham 3/2018”)
[13] Pasal 34A ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50fe3a8d5121f/node/2/pp-no-99-tahun-2012-perubahan-kedua-atas-peraturan-pemerintah-nomor-32-tahun-1999-tentang-syarat-dan-tata-cara-pelaksanaan-hak-warga-binaan-pemasyarakatan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_99_2012)
[14] Lihat Pasal 10 Permenkumham 7/2022 yang mengatur bahwa narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi untuk mendapatkan remisi, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Permenkumham 3/2018 juga harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan
[15] Lihat Pasal 8 Permenkumham 7/2022 yang juga mengatur tentang syarat tambahan bagi narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme untuk mendapatkan remisi
[16] Pasal 16 Permenkumham 3/2018
[17] Pasal 17 ayat (1) [Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62345d22d3484?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkumham_18_2019) (“Permenkumham 18/2019”)
[18] Pasal 17 ayat (2) Permenkumham 18/2019
[19] Pasal 17 ayat (3) Permenkumham 18/2019
[20] Pasal 17 ayat (4) dan (5) Permenkumham 18/2019
[21] Pasal 18 Permenkumham 18/2019
[22] Pasal 19 ayat (1) Permenkumham 18/2019
[23] Pasal 19 ayat (2), (3) dan (4) Permenkumham 18/2019
[24] Pasal 20 ayat (1) Permenkumham 3/2018
[25] Pasal 20 ayat (2) dan (3) Permenkumham 3/2018
|
Jerat Hukum Anggota Ormas yang Memaksa Minta THR
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-anggota-ormas-yang-memaksa-minta-thr-lt67e2774070d41/
|
Beberapa waktu lalu, sering diberitakan mengenai oknum ormas yang banyak melakukan tindakan pemerasan terhadap perusahaan untuk meminta THR. Pemaksaan meminta THR ini tidak jarang dibarengi dengan kekerasan. Lantas, bagaimana jerat hukum ormas yang memaksa meminta THR?
|
Organisasi masyarakat (“Ormas”) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan [UUD 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945).
Tindakan anggota ormas yang memaksa minta tunjangan hari raya (“THR”) kepada perusahaan disertai dengan kekerasan telah melanggar aturan larangan ormas, yaitu larangan untuk melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial.
Lantas, bagaimana sanksi pidananya?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.**
### KLINIK TERKAIT
[#### Bolehkah Ormas Melakukan *Sweeping* di Tempat Umum?
05 Jul, 2024
](/klinik/a/bolehkah-ormas-melakukan-isweeping-i-di-tempat-umum-lt58744f7b1f2d8/)
[#### Ketentuan Pemberian Izin Pertambangan untuk Ormas Keagamaan
21 Jun, 2024
](/klinik/a/ketentuan-pemberian-izin-pertambangan-untuk-ormas-keagamaan-lt6660c9dc31904/)
[#### Ormas Tidak Terdaftar = Ormas Terlarang, Benarkah?
18 Feb, 2021
](/klinik/a/ormas-tidak-terdaftar-ormas-terlarang--benarkah-lt602e31eb1593d/)
[#### Penunjukan Kuasa Substitusi oleh Pimpinan Daerah Ormas
09 Des, 2019
](/klinik/a/penunjukan-kuasa-substitusi-oleh-pimpinan-daerah-ormas-lt5dca2e1f94a25/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
### **Siapa yang Berhak Mendapatkan THR?**
Perlu diketahui sebelumnya, yang dimaksud dengan tunjangan hari raya (“THR”), adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Siapa yang mendapatkan THR? Merujuk **Pasal 2 angka 1** [**Permenaker 6/2016**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-nomor-6-tahun-2016?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016), pengusaha wajib memberikan THR keagamaan **kepada pekerja/buruh** yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih.
Lebih lanjut, THR keagamaan ini diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (“PKWTT”) atau perjanjian kerja waktu tertentu (“PKWT”).
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang berhak mendapatkan THR adalah pekerja/buruh dari pengusaha berdasarkan PKWTT atau PKWT. Artinya dalam memberikan THR harus terdapat hubungan kerja, yaitu hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
Oleh karena itu, bagi **anggota organisasi masyarakat (“Ormas”), selama tidak memiliki hubungan kerja dengan pengusaha, maka tidak memiliki hak untuk meminta THR kepada pengusaha.**
Baca juga: [**Ketentuan THR Untuk Karyawan Kontrak**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-thr-untuk-karyawan-kontrak-lt51e563b8ca0dd/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Ketentuan_THR_Karyawan_Kontrak)
### **Hukumnya Memaksa Meminta THR**
Untuk menjawab pertanyaan Anda mengenai oknum anggota ormas yang meminta THR diiringi kekerasan, kami akan merujuk terlebih dahulu pada [**UU Ormas**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt520ca07b67d02/undang-undang-nomor-17-tahun-2013?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_17_2013) dan perubahannya. Perlu diketahui yang dimaksud dengan ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan [**UUD 1945**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945).[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
Dalam menjalankan kegiatannya, terdapat larangan bagi anggota Ormas sebagaimana diatur pada **Pasal 59** [**Perppu Ormas**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5965f437dec93/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2017?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2017). Salah satunya, yaitu **melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial**.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
Menurut hemat kami, tindakan oknum ormas yang memaksa meminta THR kepada perusahaan diiringi dengan kekerasan telah melanggar larangan di atas. Terhadap pelanggaran tersebut ormas dapat dijatuhi **sanksi administratif dan/atau sanksi pidana**.[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
Sanksi administratif ini terdiri atas:[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
1. peringatan tertulis;
2. penghentian kegiatan; dan/atau
3. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
Sedangkan, sanksi pidana terhadap pelanggaran larangan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial dapat merujuk pada ketentuan **Pasal 82A ayat (1) Perppu Ormas**, yang berbunyi:
*Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 59 ayat (3) huruf c** dan huruf d dipidana dengan **pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 1 tahun**.*
Selain dapat dijerat berdasarkan UU Ormas dan perubahannya, oknum anggota ormas yang memaksa meminta THR juga dapat dijerat berdasarkan **Pasal 368** [**KUHP**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan **Pasal 482** [**UU 1/2023**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023) tentang KUHP baru yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan,[[7]](#_ftn7 "_ftnref7") yaitu tahun 2026, yang berbunyi:
| | |
| --- | --- |
| Pasal 368 KUHP | Pasal 482 UU 1/2023 |
| 1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 2. orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan 3. atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. 4. Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini | 1. Dipidana pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk: 1. Memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau 2. Memberi utang, membuat pengkuan utang, atau menghapuskan piutang. 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479 ayat (2) sampai dengan ayat (4) berlaku juga bagi pemerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |
Terkait dengan Pasal 368 KUHP, **R. Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 256 – 257) menerangkan bahwa perbuatan dalam pasal ini dinamakan “pemerasan dengan kekerasan. Pemerasan itu pekerjaannya:
1. **memaksa orang lain**;
2. untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
4. memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.
Perlu diingat bahwa kekerasan di sini adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak menendang dan sebagainya.[[8]](#_ftn8 "_ftnref8")
Selain itu, **Penjelasan Pasal 482 UU 1/2023** menerangkan bahwa paksaan dalam ketentuan ini lebih bersifat paksaan fisik atau lahiriah, antara lain, dengan todongan senjata tajam atau senjata api. Kekerasan atau ancaman kekerasan dalam pasal ini tidak harus ditujukan pada orang yang diminta untuk memberikan barang, membuat uang, atau menghapuskan piutang, tetapi dapat juga ditujukan pada orang lain, misalnya terhadap anak, atau istri atau suami.
Perlu dicatat, memaksa meliputi pemaksaan yang berhasil maupun yang gagal. Oleh karena itu, jika pemerasan tidak berhasil atau gagal, pelaku tindak pidana tetap dituntut berdasarkan ketentuan ini, bukan dengan ketentuan mengenai percobaan.
Baca juga: [**Bunyi Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan dengan Kekerasan**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-368-kuhp-tentang-pemerasan-dengan-kekerasan-lt65a673523776f/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=bunyi_pasal_368_kuhp)
Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas, kami menyimpulkan bahwa anggota ormas tidak berhak atas THR selama tidak memiliki hubungan kerja dengan pengusaha atau perusahaan tertentu. Hal ini karena THR diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan PKWT dan PKWTT. Selanjutnya, dalam hal melakukan tindak kekerasan akibat memaksa mendapatkan THR, maka ormas dapat dijerat sanksi administratif maupun penjatuhan sanksi pidana bagi oknum anggota ormas yang bertindak demikian berdasarkan UU Ormas dan perubahannya. Selain itu, oknum anggota ormas juga dapat diancam pidana sesuai ketentuan **Pasal 368 KUHP** lama dan **Pasal 482 UU 1/2023**.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik).
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945);
2. [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP);
3. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003);
4. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt520ca07b67d02/undang-undang-nomor-17-tahun-2013?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_17_2013);
5. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5965f437dec93/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2017?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2017);
6. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a17c237594aa?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_16_2017);
7. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022);
8. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023);
9. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023);
10. [Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-nomor-6-tahun-2016?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016).
Referensi:
R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995.
---
[1] Pasal 1 angka 1 [Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/buruh di Perusahaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-nomor-6-tahun-2016?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016) (“Permenaker 6/2016”)
[2] Pasal 1 angka 15 [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003)
[3] Pasal 1 angka 1 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5965f437dec93/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2017?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2017) (“Perppu Ormas”)
[4] Pasal 59 ayat (3) huruf c Perppu Ormas
[5] Pasal 60 ayat (2) Perppu Ormas
[6] Pasal 61 ayat (1) Perppu Ormas
[7] Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023)
[8] R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991, hal. 98
|
Bagaimana Cara Penerbitan Sertifikat Hak MilikStrata Title?
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/bagaimana-cara-penerbitan-sertifikat-hak-milik-istrata-title-i-lt4db5232a72f03/
|
Bagaimana syarat dan mekanisme penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun/SHM sarusun oleh BPN?
|
*Strata title* adalah suatu kepemilikan terhadap sebagian ruang dalam suatu gedung bertingkat seperti apartemen atau rumah susun. Dengan demikian, pemegang hak milik satuan rumah susun berhak atas bagian bersama, benda-benda bersama dan tanah bersama dalam bentuk prosentase kepemilikan. Adapun, sertifikat hak milik sarusun yang (“SHM sarusun”) dalam dunia properti sering disebut *strata title*.
Dasar penerbitan SHM sarusun berasal dari akta pemisahan yang telah disahkan dan didaftarkan. Ketentuan selengkapnya mengenai tata cara penerbitan SHM sarusun dapat ditemukan dalam [PP 13/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60320a853da0d/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_13_2021) dan [Peraturan KBPN 4/1989](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25350/peraturan-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-4-tahun-1989/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=peraturan_kbpn_4_1989).
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh [Jecky Tengens, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/lembaga-bantuan-hukum-mawar-saron-lt4ddc7a184bdfe/jecky-tengens-sh-lt4dca4f76d883d/) dan** **pertama kali dipublikasikan pada 23 Agustus 2011.**
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**.
### **Pengertian Rumah Susun, Sarusun, dan SHM Sarusun**
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Sebelumnya, perlu diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan rumah susun. Menurut **Pasal 1 angka 1 [UU Rumah Susun](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ed71a65b6fd0/undangundang-nomor-20-tahun-2011/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_20_2011)**, **rumah susun** adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
Adapun **satuan rumah susun** **(“sarusun”)** adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 angka 3 UU Rumah Susun**.
Selanjutnya, **Pasal 1 angka 11 UU Rumah Susun** menjelaskan bahwa **sertifikat hak milik sarusun** yang selanjutnya disebut **SHM sarusun**, adalah tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah negara, serta hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan.
### **Pengertian *Strata Title***
Berkaitan dengan pertanyaan Anda, menurut **[Jecky Tengens](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/lembaga-bantuan-hukum-mawar-saron-lt4ddc7a184bdfe/jecky-tengens-sh-lt4dca4f76d883d/)** (penulis sebelumnya),SHM sarusun dalam dunia properti sering disebut ***strata title****.* Istilah *strata title* sebenarnya tidak dikenal dalam hukum Indonesia. *Strata title* berasal dari negara barat dan dikenal dalam konsep hunian vertikal maupun horizontal, di mana hak kepemilikan atas suatu ruang dalam gedung bertingkat dibagi-bagi untuk beberapa pihak. Pada prinsipnya, cara pembagian tanah dan bangunan menjadi satuan-satuan yang mempunyai kemampuan untuk dimanfaatkan sebagai pemukiman atau tempat tinggal disebut dengan *strata title*.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
**Adrian Sutedi** dalam bukunya *Hukum Rumah Susun & Apartemen* (hal. 138) menjelaskan bahwa *strata title* adalah terminologi barat populer tentang suatu kepemilikan terhadap sebagian ruang dalam suatu gedung bertingkat seperti apartemen atau rumah susun. Dalam arti lain, *strata title* adalah suatu kepemilikan terhadap sebagian ruang dalam suatu gedung bertingkat seperti apartemen atau rumah susun. Dengan demikian, pemegang hak milik satuan rumah susun berhak atas bagian bersama, benda-benda bersama dan tanah bersama dalam bentuk prosentase kepemilikan.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
Selanjutnya, perlu diketahui bahwa SHM sarusun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang terdiri atas:[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
1. salinan buku tanah dan surat ukur atas hak tanah bersama dan bagian bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. gambar denah lantai pada tingkat rumah susun bersangkutan yang menunjukan sarusun yang dimiliki; dan
3. pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama bagi yang bersangkutan.
Lantas, bagaimana syarat dan mekanisme penerbitan SHM sarusun?
### **Syarat dan Mekanisme Penerbitan SHM Sarusun**
Pada prinsipnya, dalam membangun rumah susun, pelaku pembangunan wajib memisahkan rumah susun atas sarusun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4") Hal ini dikarenakan hak kepemilikan atas sarusun merupakan hal milik atas sarusun yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
Adapun **pemisahan** yang dilakukan dapat memberikan kejelasan atas hal berikut:[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
1. batas sarusun yang dapat digunakan secara terpisah untuk setiap pemilik;
2. batas dan uraian atas bagian bersama dan benda bersama yang menjadi hak setiap sarusun; dan
3. batas dan uraian tanah bersama dan besarnya bagian yang menjadi hak setiap sarusun.
Lebih lanjut, pemisahan rumah susun sebagaimana dimaksud wajib dituangkan dalam bentuk gambar dan uraian, yang dibuat sebelum pelaksanaan pembangunan rumah susun. Gambar dan uraian tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk akta pemisahan yang disahkan oleh bupati/wali kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Namun, khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, akta pemisahan disahkan oleh gubernur sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.[[7]](#_ftn7 "_ftnref7")
Perlu diketahui bahwa pemisahan tersebut dilakukan dengan **akta pemisahan**[[8]](#_ftn8 "_ftnref8") yang selengkapnya diatur dalam **[Peraturan KPBN 2/1989](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25027/peraturan-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-2-tahun-1989/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=peraturan_kbpn_2_1989)** sebagai berikut:
**Pasal 2**
1. *Akta pemisahan dilengkapi dengan pertelaan yang jelas dalam bentuk gambar, uraian dan batas-batas pemilikan satuan rumah susun yang mengandung nilai perbandingan proporsional.*
2. *Pertelaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh penyelenggara pembangunan rumah susun.*
**Pasal 3**
1. *Akta pemisahan dibuat dan diisi sendiri oleh penyelenggara pembangunan rumah susun.*
2. *Tata cara pengisian akta pemisahan sesuai dengan pedoman terlampir.*
**Pasal 4**
1. *Penyelenggara pembangunan wajib meminta pengesahan isi akta pemisahan yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya setempat atau kepada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, apabila pembangunan rumah susun terletak di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.*
2. *Akta pemisahan setelah disahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus didaftarkan oleh penyelenggara pembangunan pada Kantor Pertanahan setempat, dengan melampirkan:*
1. *Sertipikat hak atas tanah;*
2. *Izin Layak Huni;*
3. *Warkah-warkah lainnya yang diperlukan.*
Kemudian, hak milik atas satuan rumah susun berlaku sejak terjadinya peralihan hak di hadapan pejabat yang berwenang.[[9]](#_ftn9 "_ftnref9")
Terhadap hak milik atas satuan rumah susun yang telah dibukukan, dapat diterbitkan sertipikatnya.[[10]](#_ftn10 "_ftnref10") Adapun sertipikat dibuat dengan cara:[[11]](#_ftn11 "_ftnref11")
1. membuat salinan dari buku tanah yang bersangkutan;
2. membuat salinan surat ukur atas tanah bersama;
3. membuat gambar daerah satuan rumah susun yang bersangkutan.
Lalu, salinan buku tanah, salinan surat ukur dan gambar daerah setelah dijilid menjadi satu dalam suatu sampul dokumen, disebut **sertipikat**.[[12]](#_ftn12 "_ftnref12")
Selanjutnya, perlu diketahui bahwa pelaku pembangunan harus mengajukan permohonan penerbitan SHM sarusun kepada instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.[[13]](#_ftn13 "_ftnref13") Adapun permohonan penerbitan SHM sarusun paling sedikit harus melampirkan dokumen:[[14]](#_ftn14 "_ftnref14")
1. akta pemisahan yang telah disahkan dilampiri dengan pertelaan;
2. sertipikat hak atas tanah bersama;
3. Persetujuan Bangunan Gedung (“PBG”);
4. Sertifikat Laik Fungsi (“SLF”); dan
5. identitas pelaku Pembangunan.
Kemudian, SHM sarusun diterbitkan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan, dan diterbitkan terlebih dahulu atas nama pelaku pembangunan.[[15]](#_ftn15 "_ftnref15")
Ketentuan selengkapnya mengenai tata cara penerbitan SHM sarusun dapat Anda temukan dalam **Pasal 42 s.d. Pasal 49 [PP 13/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60320a853da0d/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_13_2021)** dan **[Peraturan KBPN 4/1989](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25350/peraturan-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-4-tahun-1989/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=peraturan_kbpn_4_1989)**.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dasar penerbitan SHM sarusun berasal dari akta pemisahan yang telah disahkan dan didaftarkan. Berdasarkan akta pemisahan tersebut, kemudian diterbitkan buku tanah yang menjadi dasar penerbitan SHM sarusun.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ed71a65b6fd0/undangundang-nomor-20-tahun-2011/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_20_2011);
2. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022);
3. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60320a853da0d/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_13_2021);
5. [Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 tentang Bentuk dan Tata Cara Pengisian serta Pendaftaran Akta Pemisahan Rumah Susun](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25027/peraturan-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-2-tahun-1989/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=peraturan_kbpn_2_1989);
6. [Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1989 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Buku Tanah serta Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25350/peraturan-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-4-tahun-1989/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=peraturan_kbpn_4_1989).
Referensi:
1. Adrian Sutedi. *Hukum Rumah Susun & Apartemen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010;
2. Desak Putu Dewi Kasih dan Ni Putu Purwanti. *Pembebanan Hak Tanggungan Terhadap Satuan Kondominium Hotel (Kondotel).* Jurnal *Acta Comitas*, Vol. 0, No. 1, 2017;
3. Ferdy Bagas Athallah *(et.al).* *Hak Pemilikan Satuan Rumah Susun di atas Tanah Hak Guna Bangunan Melalui Perjanjian Sewa Menyewa di atas Tanah Hak Milik.* Jurnal BATAVIA: Buletin Aksi Visi Penelitian Sosial Humaniora, Vol. 1, No. 1, 2024.
---
[1] Ferdy Bagas Athallah *(et.al).* *Hak Pemilikan Satuan Rumah Susun di atas Tanah Hak Guna Bangunan Melalui Perjanjian Sewa Menyewa di atas Tanah Hak Milik.* Jurnal BATAVIA: Buletin Aksi Visi Penelitian Sosial Humaniora, Vol. 1, No. 1, 2024, hal. 45
[2] Desak Putu Dewi Kasih dan Ni Putu Purwanti. *Pembebanan Hak Tanggungan Terhadap Satuan Kondominium Hotel (Kondotel).* Jurnal *Acta Comitas*, Vol. 0, No. 1, 2017, hal. 4
[3] Pasal 41 ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60320a853da0d/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_13_2021) (“PP 13/2021”)
[4] Pasal 25 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ed71a65b6fd0/undangundang-nomor-20-tahun-2011/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_20_2011) (“UU Rumah Rusun”) dan Pasal 26 ayat (1) PP 13/2021
[5] Pasal 44 ayat (1) PP 13/2021
[6] Pasal 25 ayat (3) UU Rumah Rusun dan Pasal 26 ayat (2) PP 13/2021
[7] Pasal 51 angka 3 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) yang mengubah Pasal 26 UU Rumah Susun
[8] Lihat Pasal 1 ayat (1) [Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 tentang Bentuk dan Tata Cara Pengisian serta Pendaftaran Akta Pemisahan Rumah Susun](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25027/peraturan-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-2-tahun-1989/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=peraturan_kbpn_2_1989) yang menjelaskan bahwa akta pemisahan merupakan tanda bukti pemisahan rumah susun atas satuan-satuan rumah susun yang meliputi bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama
[9] Pasal 44 ayat (2) PP 13/2021
[10] Pasal 7 ayat (1) [Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1989 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Buku Tanah serta Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25350/peraturan-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-4-tahun-1989/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=peraturan_kbpn_4_1989) (“Peraturan KBPN 4/1989”)
[11] Pasal 7 ayat (2) Peraturan KBPN 4/1989
[12] Pasal 7 ayat (3) Peraturan KBPN 4/1989
[13] Pasal 42 ayat (1) PP 13/2021
[14] Pasal 42 ayat (2) PP 13/2021
[15] Pasal 43 ayat (1) *jo.* Pasal 42 ayat (3) PP 13/2021
|
Apakah Polisi Berwenang Memukul Demonstran?
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-polisi-berwenang-memukul-demonstran-cl4972/
|
Dalam beberapa waktu terakhir, sering terjadi kegiatan demonstrasi untuk mengecam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam demonstrasi ini tidak jarang seorang polisi melakukan tindakan represif seperti pemukulan terhadap demonstran. Lantas, apakah polisi berwenang melakukan tindakan represif seperti pemukulan?
|
Pada dasarnya menyampaikan unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum. Unjuk rasa atau demonstrasi ini adalah hak setiap orang yang dijamin oleh konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) [UUD 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945).
Dalam melakukan unjuk rasa atau demonstrasi, polisi bertanggung jawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum. Selain itu, polisi juga bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Lantas, apakah tindakan pemukulan yang dilakukan oleh polisi kepada demonstran sebagai upaya represif merupakan bagian dari kewenangan polisi?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul *Apakah Polisi Memiliki Kewenangan Memukul Demonstran?* yang dibuat oleh** [**Diana Kusumasari, S.H., M.H.**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/diana-kusumasari--sh--mh-lt4d37c414e08df/) **dan pertama kali dipublikasikan pada tanggal 31 Desember 2011.**
### KLINIK TERKAIT
[#### Dipaksa Mengaku Berbuat Pidana, Apa Sanksi bagi Polisi?
24 Mar, 2025
](/klinik/a/dipaksa-mengaku-berbuat-pidana--apa-sanksi-bagi-polisi-lt5d287a2437387/)
[#### Tata Cara Penggeledahan oleh Polisi
21 Mar, 2025
](/klinik/a/tata-cara-penggeledahan-oleh-polisi-lt67d9ab2e266b1/)
[#### Jerat Hukum Membayar Biaya Sogok Masuk Polisi
21 Jan, 2025
](/klinik/a/jerat-hukum-membayar-biaya-sogok-masuk-polisi-lt5147d307dece9/)
[#### Jerat Hukum Bagi Polisi yang Meloloskan Tahanan
14 Nov, 2024
](/klinik/a/jerat-hukum-bagi-polisi-yang-meloloskan-tahanan-lt5c53f09ff2d1e/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat**[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)**selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan**[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**.
### **Hak Menyampaikan Pendapat di Muka Umum**
Pada dasarnya, melakukan demonstrasi atau mengeluarkan pendapat di depan umum merupakan hak warga negara sebagaimana diatur dalam **Pasal 28E ayat (3) [UUD 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945)**, yang berbunyi:
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
*Setiap orang berhak atas* *kebebasan berserikat, berkumpul, dan **mengeluarkan pendapat**.*
Secara khusus, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum diatur dalam ketentuan **[UU 9/1998](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17462/undangundang-nomor-9-tahun-1998/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_9_1998)**. Dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1") Sedangkan, yang dimaksud dengan di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
Selanjutnya, terkait demonstrasi yang Anda tanyakan, **unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum**.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3") Adapun definisi unjuk rasa atau demonstrasi diatur dalam **Pasal 1 angka 3 UU 9/1998**, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.
Penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Polri”).[[4]](#_ftn4 "_ftnref4") Pemberitahuan secara tertulis ini disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok.[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
Setelah menerima surat pemberitahuan, pihak Polri wajib untuk:[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
1. segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan;
2. berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum;
3. berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat;
4. mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute.
Dalam pelaksanaannya, Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum, serta Polri juga bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.[[7]](#_ftn7 "_ftnref7")
Lantas, apakah polisi berwenang melakukan tindakan represif dalam melakukan pengamanan demonstrasi?
### **Kewenangan Polisi dalam Demonstrasi**
Terkait kewenangan polisi dalam hal terjadinya demonstrasi, sekaligus menjawab pertanyaan Anda berkaitan dengan tindakan represif Polri, perlu diketahui bahwa menurut **KBBI** yang dimaksud dengan **[represif](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/represif)** adalah bersifat represi (menekan, mengekang, menahan, atau menindas); bersifat menyembuhkan. Jadi, dapat diartikan bahwa upaya represif adalah upaya yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti semula.
Dikarenakan dalam pertanyaan Anda menyebutkan secara spesifik mengenai tindakan represif Polri seperti memukul demonstran, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami akan merujuk pada ketentuan **[Perkapolri 7/2012](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5bd6b299ba58d/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perkapolri_7_2012)** tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum.
Menurut **Pasal 9 Perkapolri 7/2012**, dalam hal terjadipenyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, pejabat Polri berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
1. memberikan pelayanan secara profesional;
2. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
3. menghargai asas legalitas;
4. menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan
5. menyelenggarakan pengamanan.
Namun, perlu dicatat bahwa terdapat aturan khusus bagi penyampaian pendapat di muka umum yang melanggar ketentuan perundang-undangan, yang mana dalam hal ini wajib dilakukan tindakan oleh pejabat Polri dengan menerapkan tindakan yang profesional, proporsional, prosedural dan dapat dipertanggungjawabkan.[[8]](#_ftn8 "_ftnref8") Selain itu, penindakan terhadap pelanggaran penyampaian pendapat di muka umum juga harus dilakukan secara dini dengan menerapkan urutan tindakan dari **metode yang paling lunak sampai yang paling tegas disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi**.[[9]](#_ftn9 "_ftnref9")
Lebih lanjut lagi, kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran apabila:[[10]](#_ftn10 "_ftnref10")
1. dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;
2. dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam surat pemberitahuan;
3. mengganggu keamanan keselamatan ketertiban kelancaran lalu lintas;
4. mengganggu ketertiban umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. berlangsung anarkis, yang disertai dengan tindak pidana atau kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dan kejahatan terhadap penguasa umum; dan
6. menimbulkan kerusuhan massa.
Walaupun dalam melakukan penindakan dapat dilakukan dengan metode yang paling lunak sampai yang paling tegas, tetap harus diperhatikan bahwa dalam melakukan tindakan upaya paksa harus dihindari terjadinya hal-hal yang kontra produktif, seperti:[[11]](#_ftn11 "_ftnref11")
1. tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, mengejar pelaku, membalas melempar pelaku, **menangkap dengan tindakan kekerasan**, dan menghujat;
2. keluar dari ikatan satuan formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan;
3. Tidak patuh dan taat kepada perintah penanggungjawab pengamanan di lapangan sesuai tingkatannya;
4. tindakan aparat yang melampaui kewenangannya;
5. **tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, melanggar HAM**; dan
6. melakukan perbuatan lain yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut hemat kami tidak terdapat aturan yang memperbolehkan tindakan represif yang Anda sebutkan sebagai bentuk kekerasan dari aparat Polri untuk mengamankan massa demonstrasi. Meskipun terdapat aturan mengenai metode tindakan polisi yang tegas dalam mengamankan demonstran, namun hal ini tidak berarti polisi dapat bertindak sewenang-wenang dan melakukan hal yang kontra produktif seperti melakukan tindakan kekerasan sebagaimana disebutkan dalam aturan di atas.
Jadi, sebagaimana dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan pemukulan atau kekerasan lainnya sebagai upaya represif adalah dilarang. Hal ini karena Polri sebagai instansi yang memiliki tanggung jawab terhadap pengamanan demonstrasi tidak memiliki dasar untuk melakukan pemukulan kepada para demonstran. Bahkan pada dasarnya tindakan aparat yang melakukan kekerasan harus dihindari dalam melakukan tindakan upaya paksa.
Dalam hal terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh aparat yang bertugas mengamankan jalannya demonstrasi, maka pemukulan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Terkait dengan hal tersebut, dapat dilaporkan ke [Komisi Nasional Hak Asasi Manusia](http://www.komnasham.go.id/home/) (Komnas HAM) dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk ditelusuri apakah ada pelanggaran dalam pelaksanaan prosedur pengamanan demonstrasi.
Selain itu, mengenai melaporkan polisi yang melakukan pelanggaran dapat Anda simak pada artikel **[Prosedur Melaporkan Polisi yang Melakukan Pelanggaran.](https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-melaporkan-polisi-yang-melakukan-pelanggaran-cl4445/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=lapor_polisi_melanggar)**
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik).
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar hukum:
1. [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945);
2. [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17462/undangundang-nomor-9-tahun-1998/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_9_1998);
3. [Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5bd6b299ba58d/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perkapolri_7_2012).
Referensi:
1. [Komisi Nasional Hak Asasi Manusia](https://www.komnasham.go.id/home/), yang diakses pada tanggal 05 Maret 2025, Pukul 12.23 WIB;
2. KBBI, [represif](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/represif), yang diakses pada tanggl 05 Maret 2025, Pukul 11.28 WIB.
---
[1] Pasal 1 angka 1 [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17462/undangundang-nomor-9-tahun-1998/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_9_1998) (“UU 9/1998”)
[2] Pasal 1 angka 2 UU 9/1998
[3] Pasal 9 ayat (1) huruf a UU 9/1998
[4] Pasal 10 ayat (1) UU 9/1998
[5] Pasal 10 ayat (2) UU 9/1998
[6] Pasal 13 ayat (1) UU 9/1998
[7] Pasal 13 ayat (2) dan (3) UU 9/1998
[8] Pasal 22 ayat (1) [Peraturan Kapolri 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5bd6b299ba58d/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perkapolri_7_2012) (“Perkapolri 7/2012”)
[9] Pasal 22 ayat (2) Perkapolri 7/2012
[10] Pasal 23 Perkapolri 7/2012
[11] Pasal 28 Perkapolri 7/2012
|
Bagaimana Mendapatkan Sertifikat Konsultan Pajak?
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/bagaimana-mendapatkan-sertifikat-konsultan-pajak-lt54ec037100511/
|
Bagaimana syarat-syarat seseorang diangkat menjadi konsultan hukum pajak? Apakah berbeda dengan konsultan pajak? Haruskah bergelar sarjana hukum atau sarjana ekonomi? Lalu, benarkah ada syarat sertifikat konsultan pajak bagi orang yang hendak menjadi konsultan pajak?
|
Konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Terkait syarat sertifikat konsultan pajak, [PMK 111/2014](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt53a2a8a60b9b0/peraturan-menteri-keuangan-nomor-111-pmk03-2014-tahun-2014/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pmk_11_2014) menyatakan bahwa sertifikat konsultan pajak terdiri atas:
1. Sertifikat Konsultan Pajak tingkat A;
2. Sertifikat Konsultan Pajak tingkat B;
3. Sertifikat Konsultan Pajak tingkat C.
Sedangkan, kuasa hukum pajak adalah orang perseorangan yang dapat mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dalam beracara pada pengadilan pajak dan telah mendapatkan izin dari ketua pengadilan pajak.
Lantas, apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi konsultan pajak dan kuasa hukum pajak? Bagaimana mendapatkan Sertifikat Konsultan Pajak?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul *Syarat Menjadi Konsultan Pajak dan Kuasa Hukum Pajak* yang dibuat oleh [Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/ikatan-kuasa-hukum-dan-advokat-pajak-indonesia-ikhapi-lt5e5786ec79902/ikatan-kuasa-hukum-dan-advokat-pajak-indonesia-ikhapi-lt5e57892e220b1/) dan pertama kali dipublikasikan pada 07 September 2020.**
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
### **Perbedaan Konsultan Pajak dan Kuasa Hukum Pajak**
Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai definisi konsultan pajak dan kuasa hukum pajak. Mengenai konsultan pajak dapat merujuk pada ketentuan yang terkandung dalam **[PMK 111/2014](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt53a2a8a60b9b0/peraturan-menteri-keuangan-nomor-111-pmk03-2014-tahun-2014/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pmk_11_2014)** sebagaimana telah diubah dengan **[PMK 175/2022](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt638eeb088fa7f/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkeu_175_2022)**.
Menurut **Pasal 1 angka 1 PMK 175/2022**, **konsultan pajak** adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Kemudian, disarikan dari artikel **[Cara Menjadi Konsultan Pajak dan Kuasa Hukum Pajak](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-konsultan-pajak-dan-kuasa-hukum-pajak-lt559b2088cfb87/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=cara_jadi_konsultan_pajak)**, tidak ada terminologi “konsultan hukum pajak”. Yang ada adalah **konsultan hukum** dan **kuasa hukum pajak**.
Terminologi **konsultan hukum** dapat ditemukan dalam **[UU Advokat](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13147/undangundang-nomor-18-tahun-2003/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_18_2003)**. Konsultan hukum yang telah diangkat pada saat UU Advokat mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1") Adapun yang dimaksud dengan **advokat** adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU Advokat.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
Baca juga: **[Tahapan Menjadi Advokat di Indonesia](https://www.hukumonline.com/klinik/a/tahapan-pengacara-di-indonesia-cl3636/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=tahapan_advokat)**
Sementara itu, **kuasa hukum pajak** atau **kuasa hukum** dapat ditemukan dalam **Pasal 1 angka 2 [PMK 184/2017](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a431dde150ad/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkeu_184_2017)** dan **Pasal 1 angka 2** **[Peraturan Ketua Pengadilan Pajak 1/2024](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65c300d97a2d5/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=peraturan_ketua_pengadilan_pajak_1_2024)**. Pada pasal tersebut, kuasa hukum pajak adalah orang perseorangan yang dapat mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dalam beracara pada **pengadilan pajak**, yakni badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa konsultan pajak dan kuasa hukum pajak merupakan dua hal yang berbeda. Konsultan pajak memberikan jasa konsultasi perpajakan, sedangkan kuasa hukum pajak mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dalam beracara pada pengadilan pajak.
Baca juga: **[Tugas *Account Representative* di Kantor Pelayanan Pajak](https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-account-representative-di-kantor-pelayanan-pajak-lt58cfc76c90f90/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=account_represetative)**
Lantas, bagaimana persyaratan untuk menjadi konsultan pajak dan kuasa hukum pajak?
### **Syarat Menjadi Konsultan Pajak**
Dalam hal **orang perseorangan ingin menjadi konsultan pajak**, maka harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) PMK 175/2022**, antara lain:
1. Warga Negara Indonesia (“WNI”);
2. bertempat tinggal di Indonesia;
3. tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada pemerintah/negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
4. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
5. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”);
6. menjadi anggota pada satu Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan; dan
7. **memiliki sertifikat konsultan pajak**,
Lalu, jika orang perseorangan yang akan menjadi konsultan pajak adalah orang yang pernah mengabdikan diri sebagai pegawai di Direktorat Jenderal Pajak dan mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) sebelum mencapai batas usia pensiun, selain harus memenuhi persyaratan di atas, yang bersangkutan juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
1. diberhentikan dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri; dan
2. telah melewati jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS.
Lebih lanjut, dalam hal orang perseorangan yang akan menjadi konsultan pajak adalah pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, selain harus memenuhi syarat pada Pasal 2 ayat (1) PMK 175/2022, yang bersangkutan juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
1. mengabdikan diri sekurang-kurangnya untuk masa 20 tahun di Direktorat Jenderal Pajak;
2. selama mengabdikan diri di Direktorat Jenderal Pajak tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
3. mengakhiri masa baktinya di lingkungan kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan memperoleh hak pensiun sebagai PNS; dan
4. telah melewati jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan pensiun.
### **Bagaimana Mendapatkan Sertifikat Konsultan Pajak?**
Terkait syarat **Sertifikat Konsultan Pajak** sebagaimana Anda tanyakan, **Pasal 8 PMK 111/2014** menyatakan bahwa sertifikat konsultan pajak terdiri atas:
1. **Sertifikat Konsultan Pajak tingkat A**, yaitu sertifikat konsultan pajak yang menunjukkan tingkat keahlian untuk memberikan jasa di bidang perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali wajib pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia;
2. **Sertifikat Konsultan Pajak tingkat B**, yaitu sertifikat konsultan pajak yang menunjukkan tingkat keahlian untuk memberikan jasa di bidang perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali kepada wajib pajak penanaman modal asing, bentuk usaha tetap, dan wajib pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia; dan
3. **Sertifikat Konsultan Pajak tingkat C**, yaitu sertifikat konsultan pajak yang menunjukkan tingkat keahlian untuk memberikan jasa di bidang perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.
Untuk memperoleh sertifikat konsultan pajak, maka orang perseorangan harus:[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
1. memiliki ijazah Strata 1 (S-1) atau Diploma IV (D-IV) program studi perpajakan dari perguruan tinggi yang ditetapkan oleh panitia penyelenggara sertifikasi konsultan pajak;
2. lulus ujian sertifikasi konsultan pajak; atau
3. mengikuti kegiatan penyetaraan tingkat sertifikasi bagi pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
Kemudian, orang perseorangan yang memiliki ijazah S-1 atau D-IV program studi perpajakan berhak memperoleh Sertifikat Konsultan Pajak tingkat A. Untuk memperoleh Sertifikat Konsultan Pajak tingkat A, orang perseorangan harus menyampaikan permohonan tertulis kepada panitia penyelenggara sertifikasi konsultan pajak dan harus dilampiri dengan fotokopi ijazah S-1 atau D-IV yang telah dilegalisasi. Akan tetapi, jika permohonan tidak disetujui, kepada pemohon disampaikan pemberitahuan secara tertulis beserta alasan penolakan.[[7]](#_ftn7 "_ftnref7")
Lebih lanjut, perlu diketahui bahwa **ujian Sertifikasi Konsultan Pajak** meliputi ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tingkat A, ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tingkat B, dan ujian Sertifikasi Konsultan Pajak tingkat C, yang dilaksanakan paling sedikit 2 kali dalam setahun.[[8]](#_ftn8 "_ftnref8") Untuk mengikuti ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, orang perseorangan harus mendaftarkan diri ke panitia penyelenggara sertifikasi konsultan pajak dengan persyaratan sebagai berikut:[[9]](#_ftn9 "_ftnref9")
1. untuk mengikuti ujian **Sertifikasi Konsultan Pajak tingkat A**, orang perseorangan harus memiliki ijazah paling rendah Diploma III (D-III) program studi akuntansi atau program studi perpajakan, atau ijazah S-1 atau D-IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi atau perguruan/sekolah tinggi kedinasan.
2. untuk mengikuti ujian **Sertifikasi Konsultan Pajak tingkat B**, orang perseorangan harus:
1. memiliki Sertifikat Konsultan Pajak tingkat A; dan
2. memiliki ijazah paling rendah S-1 atau D-IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi atau perguruan/sekolah tinggi kedinasan.
3. untuk mengikuti ujian **Sertifikasi Konsultan Pajak tingkat C**, orang perseorangan harus:
1. memiliki Sertifikat Konsultan Pajak tingkat B; dan
2. memiliki ijazah paling rendah S-1 atau D-IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi atau perguruan/sekolah tinggi kedinasan.
Ketentuan selengkapnya mengenai Sertifikat Konsultan Pajak, dapat Anda temukan dalam **Pasal 8 s.d. Pasal 13 PMK 111/2014**.
Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana sudah diuraikan di atas, seorang konsultan pajak harus mempunyai **izin praktik** yang diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan atau pejabat yang ditunjuk. Lalu, untuk memperoleh izin praktik, konsultan pajak harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.[[10]](#_ftn10 "_ftnref10")
### **Syarat Menjadi Kuasa Hukum Pajak**
Selanjutnya, mengenai **persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pajak**, dapat Anda temukan pada ketentuan dalam **PMK 184/2017**. Pada dasarnya, setiap orang perseorangan yang ingin menjadi kuasa hukum pajak harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.[[11]](#_ftn11 "_ftnref11")
Terkait **persyaratan umum**, diatur dalam **Pasal 3 PMK 184/2017**, sebagai berikut:
1. merupakan WNI; dan
2. mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan.
Pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas, dibuktikan dengan:[[12]](#_ftn12 "_ftnref12")
1. ijazah Sarjana/Diploma IV di bidang administrasi fiskal, akuntansi, perpajakan, dan/atau kepabeanan dan cukai dari perguruan tinggi yang terakreditasi; atau
2. ijazah Sarjana/Diploma IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi selain dalam bidang sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang dilengkapi dengan salah satu bukti tambahan sebagai berikut:
1. ijazah Diploma III perpajakan dan/atau kepabeanan dan cukai dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
2. brevet perpajakan dari instansi atau lembaga penyelenggara brevet perpajakan;
3. sertifikat keahlian kepabeanan dan cukai dari instansi atau lembaga pendidikan dan pelatihan kepabeanan dan cukai; atau
4. surat atau dokumen yang menunjukkan pengalaman pernah bekerja pada instansi pemerintah di bidang teknis perpajakan dan/atau kepabeanan dan cukai.
Sedangkan, **persyaratan khusus** diatur dalam **Pasal 5 PMK 184/2017**, antara lain:
1. mempunyai NPWP;
2. mempunyai bukti tanda terima penyampaian surat pemberitahuan (“SPT”) tahunan pajak penghasilan orang pribadi untuk 2 tahun terakhir;
3. memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (“SKCK”);
4. tidak berstatus sebagai PNS atau pejabat negara;
5. menandatangani pakta integritas;
6. telah melewati jangka waktu 2 tahun setelah diberhentikan dengan hormat sebagai hakim pengadilan pajak untuk orang yang pernah mengabdikan diri sebagai hakim pengadilan pajak; dan
7. memiliki izin kuasa hukum.
Menjawab pertanyaan Anda mengenai gelar, untuk memperoleh sertifikat konsultan pajak, maka orang perseorangan harus memiliki ijazah S-1 atau D-IV program studi perpajakan dari perguruan tinggi yang ditetapkan oleh panitia penyelenggara sertifikasi konsultan pajak. Sedangkan untuk menjadi kuasa hukum pajak, seseorang harus memiliki pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan, yang dibuktikan dengan ijazah Sarjana/Diploma IV di bidang administrasi fiskal, akuntansi, perpajakan, dan/atau kepabeanan dan cukai dari perguruan tinggi yang terakreditasi dan dilengkapi bukti tambahan tertentu.
Baca juga: **[Bolehkah Usaha Konsultan Pajak Berbentuk PT?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkan-usaha-konsultan-pajak-berbentuk-pt-cl4653/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=konsultan_pajak_pt)**
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut **[di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik)**.
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/13147/undangundang-nomor-18-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_18_2003);
2. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 Tahun 2014 tentang Konsultan Pajak](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt53a2a8a60b9b0/peraturan-menteri-keuangan-nomor-111-pmk03-2014-tahun-2014/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pmk_11_2014);
3. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 Tahun 2017 tentang Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a431dde150ad/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkeu_184_2017);
4. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 Tahun 2014 tentang Konsultan Pajak](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt638eeb088fa7f/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkeu_175_2022);
5. [Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-1/PP/2024 Tahun 2024 tentang Tata Cara Permohonan Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65c300d97a2d5/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=peraturan_ketua_pengadilan_pajak_1_2024).
---
[1] Pasal 32 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/13147/undangundang-nomor-18-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_18_2003) (“UU Advokat”)
[2] Pasal 1 angka 1 UU Advokat
[3] Pasal 1 angka 1 [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2017 Tahun 2017 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a431dde150ad/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkeu_184_2017) (“PMK 184/2017”) dan Pasal 1 angka 1 [Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-1/PP/2024 Tahun 2024 tentang Tata Cara Permohonan Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65c300d97a2d5/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=peraturan_ketua_pengadilan_pajak_1_2024)
[4] Pasal 2 ayat (2) [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 Tahun 2014 tentang Konsultan Pajak](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt638eeb088fa7f/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkeu_175_2022) (“PMK 175/2022”)
[5] Pasal 2 ayat (3) PMK 175/2022
[6] Pasal 9 [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 Tahun 2014 tentang Konsultan Pajak](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt53a2a8a60b9b0/peraturan-menteri-keuangan-nomor-111-pmk03-2014-tahun-2014/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pmk_11_2014) (“PMK 111/2014”)
[7] Pasal 10 PMK 111/2014
[8] Pasal 11 PMK 111/2014
[9] Pasal 12 PMK 111/2014
[10] Pasal 3 ayat (1) dan (2) PMK 175/2022
[11] Pasal 2 PMK 184/2017
[12] Pasal 4 PMK 184/2017
|
Dipaksa Mengaku Berbuat Pidana, Apa Sanksi bagi Polisi?
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/dipaksa-mengaku-berbuat-pidana--apa-sanksi-bagi-polisi-lt5d287a2437387/
|
Saya baca dalam sebuah berita beberapa waktu lalu, seorang pencari bekicot di Grobogan ditangkap dan dituduh oleh oknum polisi sebagai pencuri, hingga mengalami kekerasan fisik dan dipaksa untuk mengakui tindakan pencurian tersebut. Perlu diingat bahwa penangkapan ini dilakukan begitu saja tanpa ada pendahuluan terlebih dahulu. Setelah ditelusuri ternyata, pencari bekicot tersebut tidak terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian dan merupakan korban salah tangkap. Pertanyaan saya, memangnya boleh polisi menangkap dan memaksa seseorang mengaku melakukan tindak pidana, bahkan dengan kekerasan?
|
Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
Dalam pelaksanaan penangkapan ini harus dilakukan berdasarkan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Selain itu, penangkapan juga dilarang untuk dibarengi dengan kekerasan dengan tujuan agar yang ditangkap mengaku atas suatu perbuatan tindak pidana.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul *Solusi Jika Orang Tak Bersalah Diancam Ditahan Polisi* yang dibuat oleh [Adv. Dibyo Aries Sandy, SH.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/kongres-advokat-indonesia-lt5da9297ef1406/adv-dibyo-aries-sandy--sh-lt5db294a31022f/) dan pertama kali dipublikasikan pada tanggal 28 Oktober 2019.**
### KLINIK TERKAIT
[#### Tata Cara Penggeledahan oleh Polisi
21 Mar, 2025
](/klinik/a/tata-cara-penggeledahan-oleh-polisi-lt67d9ab2e266b1/)
[#### Bolehkah Polisi Menilang karena STNK Mati?
18 Mar, 2025
](/klinik/a/bolehkah-polisi-menilang-karena-stnk-mati-lt5004d6a040c8b/)
[#### Jerat Hukum Membayar Biaya Sogok Masuk Polisi
21 Jan, 2025
](/klinik/a/jerat-hukum-membayar-biaya-sogok-masuk-polisi-lt5147d307dece9/)
[#### Penegakan Aturan Lalu Lintas dan Diskresi Polisi
21 Nov, 2024
](/klinik/a/penegakan-aturan-lalu-lintas-dan-diskresi-polisi-lt520a4b1022a8e/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
### **Prosedur Melakukan Penangkapan**
Dalam menjawab pertanyaan Anda, perlu diketahui sebelumnya bahwa penangkapan merupakan suatu upaya paksa.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")**[KUHAP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/undangundang-nomor-8-tahun-1981/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP)** mendefinisikan **penangkapan** sebagai suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Tindakan penangkapan ini hanya dapat dilakukan dalam melaksanakan tugas kepolisian dengan alasan sebagai berikut:[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
1. terdapat dugaan kuat bahwa seseorang telah melakukan kejahatan;
2. untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan; dan
3. untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat.
Terkait dengan siapa yang berwenang melakukan penangkapan dapat merujuk pada Pasal **16 KUHAP**, yang berbunyi:
1. *Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan;*
2. *Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.*
Dalam melaksanakan tugas penangkapan, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Polri”) **melakukannya dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan** yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
Terkait dengan pelaksanaan penangkapan, dalam **Pasal 17 ayat (1) [Perkapolri 8/2009](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b16306f3b939/peraturan-kepala-kepolisian-negara-nomor-8-tahun-2009/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perkap_8_2009)**, dipertegas bahwa dalam melakukan penangkapan setiap petugas wajib untuk:
1. Memberitahu/menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas Polri;
2. Menunjukkan surat perintah penangkapan kecuali dalam keadaan tertangkap tangan;
3. Memberitahukan alasan penangkapan;
4. Menjelaskan tindak pidana yang dipersangkakan termasuk ancaman hukuman tersangka pada saat penangkapan;
5. Menghormati status hukum anak yang melakukan tindak pidana dan memberitahu orang tua atau wali anak yang ditangkap segera setelah penangkapan;
6. Senantiasa melindungi hak privasi tersangka yang ditangkap; dan
7. Memberitahu hak-hak tersangka dan cara menggunakan hak-hak tersebut, berupa hak untuk diam, mendapatkan bantuan hukum dan/atau didampingi oleh penasihat hukum, serta hak-hak lainnya sesuai KUHAP.
Selain itu, dalam melaksanakan penangkapan juga wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
1. keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan bobot ancaman;
2. senantiasa menghargai/menghormati hak-hak tersangka yang ditangkap; dan
3. tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka.
Tembusan surat perintah penangkapan, sebagaimana sudah disebutkan di atas harus diberikan kepada keluarganya segera dan tidak lebih dari 7 hari setelah penangkapan dilakukan.[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
Mengenai perintah penangkapan sendiri dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup minimal 2 alat bukti yang sah sebagaimana termuat dalam **Pasal 184 KUHAP**.[[7]](#_ftn7 "_ftnref7")
Perlu diingat bahwa dalam hal tertangkap tangan, maka penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.[[8]](#_ftn8 "_ftnref8")
Jika merujuk penjelasan di atas, pada kasus yang Anda tanyakan dapat disimpulkan bahwa tindakan penangkapan yang dilakukan oleh oknum polisi tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dari penangkapan yang langsung dilakukan tanpa didahului dengan menunjukkan surat perintah penangkapan dan tidak memberitahukan alasan penangkapan. Selain itu, perlu diperhatikan juga bahwa penangkapan ini hanya dapat dilakukan kepada seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan permulaan cukup minimal 2 alat bukti yang sah.
Lalu, mengenai tindakan kekerasan untuk mendapat pengakuan pun dilarang berdasarkan **Pasal 27 ayat (2) huruf h Perkapolri 8/2009**, yang menyatakan bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan baik bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi, atau pengakuan.
### **Dugaan Pelanggaran Etik**
Tindakan penangkapan yang tidak sesuai prosedur disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi ini berpotensi melanggar Kode Etik Profesi Polri (“KEPP”), yaitu norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari.[[9]](#_ftn9 "_ftnref9")
Pada dasarnya pejabat Polri wajib memedomani KEPP dengan menaati setiap kewajiban dan larangan dalam:[[10]](#_ftn10 "_ftnref10")
1. etika kenegaraan;
2. **etika kelembagaan**;
3. etika kemasyarakatan; dan
4. etika kepribadian.
Adapun jika dihubungkan dengan kasus Anda, maka pelanggaran yang terjadi berhubungan dengan etika kelembagaan, yaitu norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap pejabat Polri dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kewajiban hukum dan penggunaan kewenangan profesi Polri sesuai dengan bidang tugas, wewenang, dan tanggung jawab pada masing-masing kepolisian.[[11]](#_ftn11 "_ftnref11")
Terkait dengan etika kelembagaan, setiap pejabat polri memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam **Pasal 5 [Perpol 7/2022](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62c4054e6fb00?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpol_7_2022)** yang salah satunya adalah menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab secara profesional, proporsional, dan prosedural.[[12]](#_ftn12 "_ftnref12")
Selain itu, terdapat juga larangan berkaitan dengan etika kelembagaan yang wajib dipatuhi setiap pejabat Polri sebagaimana diatur dalam **Pasal 10 Perpol 7/2022**, seperti larangan untuk melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau standar prosedur, meliputi:[[13]](#_ftn13 "_ftnref13")
1. **penegakan hukum**;
2. pengadaan barang dan jasa;
3. penerimaan anggota polri dan seleksi pendidikan pengembangan;
4. penerbitan dokumen dan/atau produk kepolisian terkait pelayanan masyarakat; dan
5. penyalahgunaan barang milik negara atau barang yang dikuasai secara tidak sah.
Salah satu larangan dalam penegakan hukum sebagaimana disebutkan di atas, dapat berupa melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa, intimidasi dan atau kekerasan untuk mendapatkan pengakuan.[[14]](#_ftn14 "_ftnref14")
Jadi, dapat disimpulkan bahwa tindakan kekerasan dengan tujuan agar orang yang ditangkap dipaksa untuk mengaku atas suatu tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar KEPP khususnya dalam hal etika kelembagaan.
### **Sanksi Jika Terjadi Pelanggaran Etik**
Jika terjadi pelanggaran KEPP, maka diselesaikan dengan cara:[[15]](#_ftn15 "_ftnref15")
1. Pemeriksaan pendahuluan;
2. Sidang terdiri atas:
1. Sidang Komisi Kode Etik Polri (“KKEP”);
2. Sidang KKEP banding; dan/atau
3. Sidang KKEP PK.
Bagi pejabat Polri yang melakukan pelanggaran KEPP ini dapat dikenakan sanksi berupa:[[16]](#_ftn16 "_ftnref16")
1. **Sanksi etik**a, bagi pelanggar yang melakukan pelanggaran ringan, meliputi:
1. perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
2. kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan polri dan pihak yang dirugikan; dan
3. kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan rohani, mental dan pengetahuan profesi selama 1 bulan.
2. **Sanksi administratif**, terhadap terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran dengan kategori sedang dan kategori berat, meliputi:
1. mutasi bersifat demosi paling singkat 1 tahun;
2. penundaan kenaikan pangkat paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun;
3. penundaan pendidikan paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun;
4. penempatan pada tempat khusus paling lama 30 hari kerja; dan
5. pemberhentian tidak dengan hormat.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik).
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/undangundang-nomor-8-tahun-1981/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP);
2. [Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b16306f3b939/peraturan-kepala-kepolisian-negara-nomor-8-tahun-2009/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perkap_8_2009);
3. [Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5da0317cf00d7/peraturan-kepala-kepolisian-negara-nomor-6-tahun-2019/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Perkap_6_2019);
4. [Peraturan Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62c4054e6fb00?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpol_7_2022).
Putusan:
1. [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt636b581cd76d8?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_3_2013);
2. [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5540aa81ad5fb/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-21-puu-xii-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_21_2014).
[1] Pasal 16 ayat (1) huruf b [Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5da0317cf00d7/peraturan-kepala-kepolisian-negara-nomor-6-tahun-2019/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Perkap_6_2019) (“Perkapolri 6/2019”)
[2] Pasal 1 angka 20 [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/undangundang-nomor-8-tahun-1981/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP) (“KUHAP”)
[3] Pasal 15 ayat (2) [Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b16306f3b939/peraturan-kepala-kepolisian-negara-nomor-8-tahun-2009/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perkap_8_2009) (“Perkapolri 8/2009”)
[4] Pasal 18 ayat (1) KUHAP
[5] Pasal 16 ayat (1) Perkapolri 8/2009
[6] Pasal 18 ayat (3) KUHAP *jo.*[Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt636b581cd76d8?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_3_2013)
[7] Pasal 17 KUHP *jo.*[Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5540aa81ad5fb/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-21-puu-xii-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_21_2014)
[8] Pasal 18 ayat (2) KUHAP
[9] Pasal 1 angka 1 [Peraturan Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62c4054e6fb00?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpol_7_2022) (“Perpol 7/2022”)
[10] Pasal 3 ayat (1) Perpol 7/2022
[11] Pasal 1 ayat 10 Perpol 7/2022
[12] Pasal 5 ayat (1) huruf c Perpol 7/2022
[13] Pasal 10 ayat (1) huruf a Perpol 7/2022
[14] Pasal 10 ayat (2) huruf e Perpol 7/2022
[15] Pasal 3 ayat (2) Perpol 7/2022
[16] Pasal 107 *jo.* Pasal 108 dan Pasal 109 Perpol 7/2022
|
Sahkah Perkawinan Jika Suami atau Istri Murtad?
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/sahkah-perkawinan-jika-suami-atau-istri-murtad-cl2018/
|
Bagaimana hukumnya bagi orang yang menikah secara Islam (di KUA) tetapi salah satu diantaranya pindah agama. Apakah pernikahan tersebut masih dianggap sah?
|
Suatu perkawinan adalah sah jika dilangsungkan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam konteks hukum Islam, yaitu [KHI](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=khi), calon suami istri yang melangsungkan perkawinan haruslah beragama Islam.
Namun, jika akad nikah sudah dilangsungkan kemudian salah satu pihak yaitu suami atau istri murtad, maka dapat menjadi alasan permohonan atau gugatan cerai. Selain itu, murtad atau pindah agama selama perkawinan dapat menjadi alasan bagi sebagian hakim untuk melakukan pembatalan perkawinan (*fasakh*)*.* Apa dasar hukumnya?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul *Perkawinan* yang dibuat oleh [Si Pokrol](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/si-pokrol-lt4a0aae6c03cb7/) dan pertama kali dipublikasikan pada 7 April 2003.**
### KLINIK TERKAIT
[#### Pasal 8 UU Perkawinan tentang Perkawinan yang Dilarang
24 Sep, 2024
](/klinik/a/pasal-8-uu-perkawinan-tentang-perkawinan-yang-dilarang-lt66f36a81527b4/)
[#### Apakah Perkawinan Tetap Sah Jika Ada Kesalahan pada Akta Nikah?
25 Jul, 2024
](/klinik/a/pembetulan-akta-nikah-lt4e34bffad92e1/)
[#### Suami Salah Sangka Istri Ternyata Pria, Bisakah Perkawinan Dibatalkan?
20 Mei, 2024
](/klinik/a/suami-salah-sangka-istri-ternyata-pria-bisakah-perkawinan-dibatalkan-lt664b2405558ae/)
[#### Ada Perjanjian Perkawinan, Bisakah Aset Istri Tersangka Korupsi Disita?
07 Mei, 2024
](/klinik/a/ada-perjanjian-perkawinan-bisakah-aset-istri-tersangka-korupsi-disita-lt6639fd141509b/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
Perkawinan menurut **Pasal 1 [UU Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_1974)** adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Suatu perkawinan dianggap sah jika memenuhi ketentuan **Pasal 2 UU Perkawinan** yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kemudian, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hal ini juga diatur di dalam **Pasal 6 [KHI](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=khi)** yang mengatur bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.
Untuk menjawab pertanyaan Anda, bahwa suami istri telah sah menikah secara agama Islam di KUA, maka kami akan merujuk pada ketentuan dalam **Kompilasi Hukum Islam** atau **KHI**. Dalam hal ini, **Pasal 4 KHI** menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam.
Kemudian, rukun yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan dalam Islam menurut KHI adalah:[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
1. calon suami;
2. calon istri;
3. wali nikah;
4. dua orang saksi; dan
5. ijab dan kabul.
Adapun, syarat sah dari calon suami dan istri untuk melangsungkan perkawinan menurut KHI harus beragama Islam. **Pasal 40 huruf c KHI** menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan seorang wanita yang tidak beragama Islam.
Lantas, apa akibat hukumnya jika salah satu mempelai setelah perkawinan berlangsung secara agama Islam memutuskan pindah agama? Kami akan menguraikan ketentuannya dalam beberapa pasal KHI, mulai dari ketentuan **Pasal 71 KHI** yang menerangkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan ketika:
1. seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama;
2. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*.
3. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam *iddah* dan suami lain;
4. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam **Pasal 7 [UU 16/2019](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dafedf4cd014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_16_2019)**;
5. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
6. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.
Kemudian, dalam **Pasal 75 huruf a KHI** diterangkan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad.
Selanjutnya, peralihan agama atau murtad sehingga menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga, dapat menjadi alasan perceraian. Hal ini diatur dalam **Pasal 116 huruf k KHI**.
Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa murtadnya salah satu pasangan setelah perkawinan dilaksanakan secara sah adalah bisa menjadi dasar gugatan atau permohonan cerai jika menyebabkan ketidakrukunan rumah tangga.
Adapun, keabsahan suatu perkawinan ketika salah satu pihak murtad jika didasarkan Pasal 75 KHI, ada pendapat yang menyatakan bahwa murtad dapat menjadi sebab batalnya perkawinan, namun tidak sampai membatalkan akad perkawinan. Akad perkawinan sendiri tetap sah secara hukum, sedangkan yang dibatalkan adalah masa perkawinan setelah terjadinya perbuatan murtad.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
Dalam pendapat lainnya, Pasal 75 KHI ini mengakui bahwa ada suatu kondisi murtad akan membatalkan perkawinan, meskipun Pasal 70 KHI tidak menyebutkan murtad sebagai syarat pembatalan perkawinan. Meski demikian, adanya Pasal 75 KHI tersebut telah memberikan suatu landasan bagi sebagian hakim untuk melakukan pembatalan perkawinan (*fasakh*) karena murtad.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_1974);
2. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dafedf4cd014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_16_2019);
3. [Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=khi).
Referensi:
1. Ahda Bina Afianto. *Status Perkawinan Ketika Suami atau Isteri Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam.* Jurnal Humanity, 9 No. 1, September 2013;
2. Salma Aisha Rahmat dan Husni Syawali. *Akibat Hukum Perkawinan yang Salah Satu Pihak Berpindah Agama Pasca Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.* Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 2, 2021.
[1] Pasal 14 [Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=khi)
[2] Ahda Bina Afianto. *Status Perkawinan Ketika Suami atau Isteri Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam.* Jurnal Humanity, Vol. 9 No. 1, September 2013, hal. 124
[3] Salma Aisha Rahmat dan Husni Syawali. *Akibat Hukum Perkawinan yang Salah Satu Pihak Berpindah Agama Pasca Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.* Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 2, 2021, hal. 90
|
Terima Gaji dari Hasil Suap Perusahaan, Termasuk Pencucian Uang?
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/terima-gaji-dari-hasil-suap-perusahaan--termasuk-pencucian-uang-lt5fdb011c17546/
|
Saya ingin bertanya, jika perusahaan terlibat suap pada suatu�*project*�dan�*project*�itu berjalan sampai menghasilkan uang kepada pemberi suap, apakah karyawan dari perusahaan pemberi suap yang menerima gaji/bonus yang mungkin dari hasil�*project*�tersebut termasuk ikut terlibat? Terima kasih.
|
Penempatan keuntungan perusahaan yang bersumber dari tindak pidana suap ke dalam kas perusahaan dan kemudian digunakan dalam kegiatan ekonomi yang sah berupa pembayaran gaji/bonus karyawan, merupakan salah satu tahap dari pencucian uang yang dikenal dengan tahap penggabungan (*integration*).
Apabila pekerja di perusahaan tersebut telah mengetahui atau menduga bahwa gaji/bonus yang ia terima bersumber dari tindak pidana suap, maka penerimaan gaji/bonus dikategorikan sebagai TPPU pasif yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) [UU TPPU](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ce0f32e34bd9/undangundang-nomor-8-tahun-2010?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_8_2010).
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh** [**Dr. (CN) Maju Posko Simbolon, S.H., M.H.**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/pbh-peradi-lt4c452c9c1a7d2/dr-cn-maju-posko-simbolon--sh--mh-lt6047544a653b0/) **dan pertama kali dipublikasikan pada tanggal 04 Agustus 2021.**
### KLINIK TERKAIT
[#### Kewenangan KPK dalam Penuntutan Kasus Pencucian Uang
05 Des, 2024
](/klinik/a/kewenangan-kpk-dalam-penuntutan-kasus-pencucian-uang-lt5218e5d1539e8/)
[#### Apakah Mengembalikan Uang Suap Menghapus Tuntutan Pidana?
26 Jul, 2024
](/klinik/a/apakah-mengembalikan-uang-suap-menghapus-tuntutan-pidana-cl6583/)
[#### Begini Perbedaan Suap dan Gratifikasi
23 Mei, 2023
](/klinik/a/perbedaan-suap-dan-gratifikasi-cl3369/)
[#### Beda Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU tentang Asal Usul Harta Kekayaan
12 Agt, 2022
](/klinik/a/beda-pasal-3-dan-pasal-4-uu-tppu-tentang-asal-usul-harta-kekayaan-lt5cb31dff41be3/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
### **Tindak Pidana Suap**
Sebelum membahas lebih lanjut mengenai tindak pidana pencucian uang (“TPPU”), perlu diketahui terlebih dahulu tindak pidana suap itu sendiri sebagai tindak pidana asal dari TPPU. Ketentuan mengenai tindak pidana suap pada dasarnya secara khusus diatur dalam [**UU 11/1980**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/22473/undangundang-nomor-11-tahun-1980/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_11_1980). Undang-undang ini mendefinisikan tindak pidana suap sebagai tindak pidana pidana suap di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Lebih lanjut, ketentuan pidana dalam UU 11/1980 dapat merujuk pada **Pasal 2 dan Pasal 3 UU 11/1980**, sebagai berikut:
**Pasal 2 UU 11/1980**
*Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp15 juta.*
**Pasal 3 UU 11/1980**
*Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp15 juta.*
Namun, perlu diperhatikan bahwa jika yang menerima suap adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara, maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana korupsi yang diatur dalam [**UU 31/1999**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1371/undangundang-nomor-31-tahun-1999/document/??utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_31_1999) dan perubahannya. Adapun pasal yang mengatur korupsi yang terkait dengan suap menyuap dalam UU 31/1999 dan perubahannya, terdapat dalam **Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c** [**UU 20/2001**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/339/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_20_2001)**, dan Pasal 13 UU 31/1999.**
Baca juga: [**Jenis-jenis Korupsi dan Hukumnya di Indonesia**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-tindak-pidana-korupsi-lt5e6247a037c3a?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=bentuk_korupsi)
Sebagai contoh, menurut **Pasal 5 ayat (1) UU 20/2001**, unsur tindak pidana suap yaitu sebagai berikut:[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
1. setiap orang;
2. memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu;
3. kepafa pegawai negeri atau penyelenggara negara;
4. dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajiban.
### **Tindak Pidana Pencucian Uang**
Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, TPPU merupakan tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) atau juga disebut sebagai tindak pidana ikutan (*underlying crime*) dari tindak pidana asal (*predicate crime*).[[3]](#_ftn3 "_ftnref3") Terkait dengan suap sebagai tindak pidana disebutkan secara eksplisit dalam ketentuan **Pasal 2 ayat (1) huruf b** [**UU** **TPPU**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ce0f32e34bd9/undangundang-nomor-8-tahun-2010?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_8_2010).
Adapun mekanisme pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam 3 tahap, yaitu:[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
1. **penempatan (*placement*)**
Tahap ini merupakan tahap awal dari proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya. Dalam tahap ini, pelaku menempatkan uang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan atau lembaga yang terkait dengan keuangan.
2. **pemisahan/pelapisan (*layering*)**
Setelah melalui tahap penempatan, tahap selanjutnya yaitu memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Pada tahap ini, terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang komplek dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.
3. **penggabungan (*integration*)**
Penggabungan merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap, karena memasukkan hasil tindak pidana kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Pada tahap ini, harta kekayaan hasil tindak pidana yang di tempat dan atau dilakukan pelapisan yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembeli kegiatan kejahatannya.
Berkaitan dengan pertanyaan Anda, apabila suatu perusahaan memperoleh harta kekayaan/keuntungan yang bersumber dari tindak pidana suap kemudian keuntungan tersebut dimasukkan ke dalam kas perusahaan *(placement)* dan setelah itu dipergunakan dalam kegiatan ekonomi yang sah berupa pembayaran gaji/bonus karyawan, maka menurut hemat kami, **rangkaian pengelolaan uang tersebut tersebut dapat dikategorikan sebagai pencucian uang dengan jenis penggabungan (*integration*).** Tentunya, tahap penggabungan tersebut merupakan tahap akhir atau penyempurnaan dari tahapan TPPU sebelumnya.
Lantas, apakah pekerja yang menerima gaji/bonus yang bersumber dari tindak pidana suap juga dianggap terlibat dalam TPPU?
### **Jenis-Jenis TPPU**
Untuk menjawab pertanyaan Anda, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai jenis-jenis TPPU. Menurut **Tim Riset PPAT** dalam buku *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2019* (hal. 10 – 15) dalam UU TPPU, TPPU dibedakan menjadi 3 jenis, antara lain:
1. **TPPU Aktif**
Disebut TPPU aktif karena adanya perbuatan aktif untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana. Hal ini diatur dalam **Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU**.
2. **TPPU Pasif**
Berbeda dengan TPPU aktif, TPPU pasif justru dikenal karena tidak adanya perbuatan aktif untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana. TPPU pasif diatur dalam **Pasal 5 ayat (1) UU TPPU**.
3. Selain 2 jenis sebagaimana yang dimaksud di atas, TPPU juga dapat dikenakan bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dijelaskan pada **Pasal 4 UU TPPU**. Hal ini karena dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang dapat dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal** **2 ayat (1) UU TPPU**. Hal ini pun sama dianggap sebagai melakukan pencucian uang.
Merujuk pada penjelasan jenis TPPU di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan seseorang yang hanya menerima manfaat dari hasil kejahatan juga tergolong sebagai TPPU, yaitu TPPU Pasif, dengan syarat **yang bersangkutan mengetahui atau patut menduga bahwa uang yang ia terima bersumber dari hasil tindak pidana,** sebagaimana diatur dalam **Pasal 5 ayat (1) UU TPPU** sebagai berikut:
***Setiap Orang yang menerima****atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang **diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)**dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.*
Adapun yang dimaksud “patut diduganya” dalam pasal di atas di atas yaitu suatu kondisi yang memenuhi setidak-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
Oleh karena itu, menjawab pertanyaan Anda, **karena** **dalam hal ini pekerja telah mengetahui atau telah menduga bahwa gaji/bonus yang ia terima bersumber dari tindak pidana suap, maka kami menyimpulkan penerimaan gaji/bonus tersebut dapat dikategorikan sebagai TPPU pasif.** Hanya saja, untuk dapat dijerat dengan **Pasal 5 ayat (1) UU TPPU** akan sangat bergantung kepada penyidik apakah akan menelusuri aliran uang dan pelaku sampai pada level pekerja atau tidak.
Sebaliknya, menurut hemat kami, apabila pekerja sama sekali tidak mengetahui sumber keuntungan perusahaan untuk pembayaran gaji/bonus tersebut, maka ia tidak dapat dijerat sebagai pelaku TPPU pasif karena pada dasarnya penerimaan gaji/bonus merupakan hak pekerja sebagaimana diatur dalam [**UU Ketenagakerjaan**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) dan perubahannya serta peraturan pelaksananya mengenai upah, yaitu [**PP Pengupahan**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021) dan perubahannya.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/22473/undangundang-nomor-11-tahun-1980/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_11_1980);
2. [Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1371/undangundang-nomor-31-tahun-1999/document/??utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_31_1999);
3. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/339/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_20_2001);
4. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003);
5. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ce0f32e34bd9/undangundang-nomor-8-tahun-2010?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_8_2010);
6. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022);
7. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6551988895cb1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_51_2023).
Referensi:
1. Herman et. al. *Kedudukan Hukum (Legal Standing) Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Pembuktian Tindak Pidana Asal (Predicate Crime)*. Halu Oleo Legal Research, Volume 6, Issue 2, 2024;
2. Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi.* Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006;
3. Tim Riset PPAT. *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2019*. Jakarta: PPAT, 2020.
---
[1] Pasal 1 [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/22473/undangundang-nomor-11-tahun-1980/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_11_1980)
[2] Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi.* Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, hal. 8
[3] Herman et. al. *Kedudukan Hukum (Legal Standing) Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Pembuktian Tindak Pidana Asal (Predicate Crime)*. Halu Oleo Legal Research, Volume 6, Issue 2, 2024, hal. 284
[4] Tim Riset PPAT. *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2019*. Jakarta: PPAT, 2020, hal. 8
[5] Penjelasan Pasal 5 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ce0f32e34bd9/undangundang-nomor-8-tahun-2010?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_8_2010)
|
Dapatkah Mahar Dikenakan Pajak?
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-mahar-dikenakan-pajak-lt541ba86cc6481/
|
Saya ingin bertanya, apakah ada pajak dari mahar/mas kawin berupa uang? Terima kasih.
|
Mahar merupakan pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan saat akad nikah. Karena sifatnya sebagai pemberian dalam konteks pernikahan, meskipun pasangan yang Anda tanyakan tergolong subjek pajak penghasilan, mahar atau mas kawin tetap dikategorikan sebagai bantuan atau sumbangan yang tidak dikenakan pemotongan pajak.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul *Apakah Mahar Dikenakan Pajak?* yang dibuat oleh** [**Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/ikatan-kuasa-hukum-dan-advokat-pajak-indonesia-ikhapi-lt5e5786ec79902/ikatan-kuasa-hukum-dan-advokat-pajak-indonesia-ikhapi-lt5e57892e220b1/) **dan pertama kali dipublikasikan pada 09 September 2020.**
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer/)selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan[**Konsultan Mitra Justika**](https://www.justika.com/konsultan-hukum).
Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pajak atas penghasilan yang diperoleh seseorang.
Pertama-tama, kami asumsikan bahwa pasangan yang Anda tanyakan berdomisili dan akan melangsungkan pernikahan di Indonesia. Perlu diketahui bahwa berdasarkan **Pasal 111 angka 1** [**Perppu Cipta Kerja**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022)yang mengubah **Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 dan ayat (3) huruf a** [**UU 7/1983**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2641/node/350/uu-no-7-tahun-1983-pajak-penghasilan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_7_1983), **subjek pajak** meliputi orang pribadi yang tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk menetap.
Selanjutnya, berhubung Anda menanyakan adakah penarikan pajak dari mahar, maka perlu diketahui makna dari mahar itu sendiri.
Secara etimologi, mahar artinya maskawin, yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istrinya dengan penuh ketulusan hati. Mahar dapat dikatakan sebagai pemberian yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya baik berupa benda seperti uang yang Anda tanyakan, maupun jasa dan sebagainya. Selain itu, mahar diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam rangka akad perkawinan keduanya sebagi lambang cinta dari calon suami kepada calon istrinya.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
Jika meninjau definisinya, dapat kita ketahui bahwa mahar merupakan pemberian wajib misalnya uang, dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Lebih lanjut lagi, karena sifatnya sebagai pemberian dalam konteks pernikahan, meskipun pasangan yang Anda tanyakan dapat dikategorikan sebagai subjek pajak penghasilan, namun menurut hemat kami, mahar atau mas kawin tetap dikategorikan sebagai bantuan atau sumbangan yang tidak dikenakan pemotongan pajak.
Apabila merujuk pada ketentuan yang berlaku, **Pasal 6 ayat (1)** [**PP 55/2022**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt63a549520b58f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_55_2022) mengatakan bahwa keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan pada dasarnya merupakan objek pajak penghasilan bagi pihak pemberi. Namun, terdapat pengecualian sebagaimana disebutkan **Pasal 6 ayat (2) PP 55/2022** yaitu bahwa hibah, bantuan, atau sumbangan tidak menjadi objek pajak penghasilan jika:
1. diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil; dan
2. tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak yang bersangkutan.
Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan di atas, dalam konteks pernikahan, mahar atau mas kawin dapat dikategorikan sebagai hibah atau sumbangan yang diberikan tanpa adanya hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak yang bersangkutan.
Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa [**Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/ikatan-kuasa-hukum-dan-advokat-pajak-indonesia-ikhapi-lt5e5786ec79902/ikatan-kuasa-hukum-dan-advokat-pajak-indonesia-ikhapi-lt5e57892e220b1/) (penulis sebelumnya) menjelaskan walaupun mahar atau mas kawin bukan sebagai objek pajak penghasilan, namun harus tetap mencantumkan dan melaporkannya di surat pemberitahuan tahunan pajak sebagai tambahan kekayaan atau harta.
Baca juga:[**Aturan Besaran Nominal Mahar Pernikahan dalam Islam**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/mahar-pernikahan-dalam-islam-lt5d0b245a920da/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=nominal_mahar)
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2641/node/350/uu-no-7-tahun-1983-pajak-penghasilan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_7_1983);
2. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/4044?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_7_1991);
3. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17165?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_10_1994);
4. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/811?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_17_2000);
5. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28418/node/350/uu-no-36-tahun-2008-perubahan-keempat-atas-undang-undang-nomor-7-tahun-1983-tentang-pajak-penghasilan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_36_2008);
6. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022);
7. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt63a549520b58f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_55_2022).
Referensi:
Hud Leo Perkasa Maki, Eka Nuraini, dan Endah Wahyu Ningsih. *Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan.* Jurnal Syakhshiyyah, Vol. 2, No. 2, 2022.
---
[1] Hud Leo Perkasa Maki, Eka Nuraini, dan Endah Wahyu Ningsih. *Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan.* Jurnal Syakhshiyyah, Vol. 2, No. 2, 2022, hal. 139
|
Arti Bank Perantara dan Bank Kustodian
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-bank-perantara-dan-bank-kustodian-lt5a712d151ac55/
|
Apa yang dimaksud dengan bank perantara dan bank kustodian?
|
Bank perantara adalah bank yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (“LPS”) untuk menjadi sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank yang ditangani LPS (bank bermasalah/bank gagal), selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.
Sementara itu, bank kustodian adalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh [Sovia Hasanah, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/sovia-hasanah--sh-lt57d2913a130b4/) dan pertama kali dipublikasikan pada 01 Februari 2018.**
### KLINIK TERKAIT
[#### Prosedur Perubahan Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah
13 Feb, 2025
](/klinik/a/prosedur-perubahan-bank-konvensional-menjadi-bank-syariah-lt59cc5aa47db6f/)
[#### Cara Lapor Uang Palsu dan Ciri-ciri Keaslian Uang Rupiah
18 Apr, 2023
](/klinik/a/cara-lapor-uang-palsu-lt5a39c96c2fc2f/)
[#### Dasar Hukum Penggunaan Uang Elektronik Jika Masuk Tol
19 Jun, 2018
](/klinik/a/dasar-hukum-penggunaan-uang-elektronik-jika-masuk-tol-lt5a1e127fd6cf0/)
[#### Kegiatan Operasi Moneter Syariah
05 Des, 2017
](/klinik/a/kegiatan-operasi-moneter-syariah-lt5a25f75dad9e8/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
### **Bank Perantara**
Pengaturan bank perantara secara umum dapat ditemukan dalam **[UU 9/2016](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt573573f2cd27a/undang-undang-nomor-9-tahun-2016/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_9_2016)** dan perubahannya. **Pasal 6 angka 1 [UU 4/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63c23d76b51e4/undang-undang-nomor-4-tahun-2023/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_4_2023)** yang mengubah **Pasal 1 angka 7 UU 9/2016**, mengatur bahwa yang dimaksud dengan **bank perantara** adalah bank umum yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (“LPS”) untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank yang ditangani LPS, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Perlu diingat bahwa berdasarkan **Pasal 276 angka 17 UU 4/2023** yang mengubah **Pasal 25 ayat (11) UU 4/2023**, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendirian bank perantara dan jangka waktu tertentu diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”). Saat ini, ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam **[POJK 5/2024](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt662606899640a/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_5_2024)**. Namun, sebagai informasi, sebelum berlakunya POJK 5/2024, ketentuan yang mengatur secara khusus bank perantara terdapat dalam **[POJK 16/2017](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt58f58e4e71429/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-16-pojk03-2017-tahun-2017/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_16_2017)**.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
Merujuk pada artikel **[OJK Terbitkan 3 Aturan Penanganan Krisis Keuangan](https://www.hukumonline.com/berita/a/ojk-terbitkan-3-aturan-penanganan-krisis-keuangan-lt58e4c0f30025b/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=ojk_terbitkan)**, secara historis, POJK 16/2017 sebagaimana sudah dicabut dengan POJK 5/2024, merupakan salah satu pedoman industri perbankan untuk mencegah dampak sistemik dari krisis keuangan. Dalam artikel yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) (2012 -2017), **Muliaman Hadad** menerangkan POJK 16/2017 tentang Bank Perantara (*Bridge Bank*) merupakan ketentuan untuk **mengatur pendirian bank yang akan menjadi penampung aset atau kewajiban dari bank gagal**. Sebelum dialihkan kepada bank perantara, OJK bersama LPS akan menangani bank gagal dengan mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan kewajiban bank gagal. Kemudian, melakukan penyertaan modal sementara dan pencabutan izin usaha bank.
Selanjutnya, bank perantara sendiri terdiri atas:[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
1. bank perantara yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional; atau
2. bank perantara yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
Dalam pendiriannya, bank perantara didirikan dan melakukan kegiatan usaha setelah mendapat izin dari OJK.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3") Selain itu, bank perantara juga berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (“PT”).[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
Masih mengenai pendiriannya, bank perantara hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh lembaga penjamin simpanan.[[5]](#_ftn5 "_ftnref5") Dalam pendirian bank perantara oleh lembaga penjamin simpanan, tidak berlaku:[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
1. ketentuan yang mewajibkan PT didirikan oleh 2 orang atau lebih sebagaimana dimaksud dalam **[UU PT](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007)** sebagaimana telah diubah oleh **[Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022)**; dan
2. batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai kepemilikan saham bank umum.
Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa bank perantara melakukan kegiatan usahanya setelah mendapat izin dari OJK. Adapun pemberian izin bank perantara ini dilakukan melalui 2 tahap:[[7]](#_ftn7 "_ftnref7")
1. persetujuan prinsip untuk melakukan persiapan pendirian bank perantara; dan
2. izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha bank perantara setelah persiapan pendirian bank perantara (huruf a) selesai dilakukan.
Jadi menjawab pertanyaan Anda,bank perantara adalah bank yang didirikan oleh LPS untuk menjadi sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank yang ditangani LPS (bank bermasalah/bank gagal), selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.
### **Bank Kustodian**
Sementara itu, definisi dari bank kustodian dapat ditemukan dalam **[POJK 24/2017](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5974c7a071bfa/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-24-pojk04-2017-tahun-2017/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_24_2017)**, yang menyatakan bahwa **bank kustodian** adalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian.[[8]](#_ftn8 "_ftnref8") Adapun yang dimaksud dengan **kustodian** adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.[[9]](#_ftn9 "_ftnref9")
Bank kustodian juga merupakan pihak yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan reksa dana. Pengelolaan reksa dana, baik yang berbentuk perseroan maupun yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“KIK”), dilakukan oleh Manajer Investasi berdasarkan kontrak. Kontrak pengelolaan reksa dana berbentuk perseroan dibuat oleh direksi dengan Manajer Investasi. Kemudian, kontrak pengelolaan reksa dana terbuka berbentuk KIK dibuat antara Manajer Investasi dan **bank kustodian**.[[10]](#_ftn10 "_ftnref10")
Semua kekayaan reksa dana wajib disimpan pada bank kustodian.[[11]](#_ftn11 "_ftnref11") Hal ini dimaksudkan untuk mengamankan kekayaan reksa dana. Oleh karena itu, perlu adanya pemisahan fungsi penyimpanan yang dilakukan oleh bank kustodian dan fungsi pengelolaan yang dilakukan oleh manajer investasi.[[12]](#_ftn12 "_ftnref12")
Selain itu, bank kustodian dilarang terafiliasi dengan manajer investasi yang mengelola reksa dana,[[13]](#_ftn13 "_ftnref13") yang bertujuan untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan dana reksa dana. Berdasarkan itu, kewenangan manajer investasi dan bank kustodian perlu dibatasi. Manajer investasi hanya bertindak sebagai pengelola, sedangkan bank kustodian menyimpan dan mengadministrasikan kekayaan reksa dana.[[14]](#_ftn14 "_ftnref14")
Perlu diperhatikan juga, sebagaimana disebutkan di atas, bahwa bank kustodian merupakan bagian dari Kontrak Investasi Kolektif. Hal ini juga ditegaskan dalam definisi Kontrak Investasi Kolektif itu sendiri, yaitu kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang secara kolektif mengikat pemodal atau investor di mana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.[[15]](#_ftn15 "_ftnref15")
Sebagaimana informasi, berdasarkan laman **[Pusat Informasi dan Industri Pengelolaan Investasi Otoritas Jasa Keuangan](https://reksadana.ojk.go.id/Public/BankKustodianList.aspx)**, disebutkan terdapat 20 bank kustodian, beberapa di antaranya adalah Bank Negara Indonesia (Persero) - Custody, Tbk, PT; Bank Mandiri (Persero) – Custody, Tbk, PT; Bank Rakyat Indonesia (Persero) - Custody, Tbk, PT; Bank Central Asia – Custody, Tbk, PT; dan lain-lain.
Baca juga: **[Memahami Jenis-jenis Reksa Dana](https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-reksa-dana-lt5115c9d73685a/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=jenis_reksa_dana)**
Jadi**bank kustodian adalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian**.Adapunkustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut **[di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik)**.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/12421/undangundang-nomor-8-tahun-1995/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_8_1995);
2. [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007);
3. [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt573573f2cd27a/undang-undang-nomor-9-tahun-2016/history/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_9_2016);
4. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022);
5. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63c23d76b51e4/undang-undang-nomor-4-tahun-2023/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_4_2023);
6. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023);
7. [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Laporan Bank Umum sebagai Kustodian](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5974c7a071bfa/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-24-pojk04-2017-tahun-2017/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_24_2017);
8. [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt662606899640a/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_5_2024).
Referensi:
[Pusat Informasi dan Industri Pengelolaan Investasi Otoritas Jasa Keuangan](https://reksadana.ojk.go.id/Public/BankKustodianList.aspx), yang diakses pada 18 Maret 2025, pukul 11.44 WIB.
---
[1] Lihat Pasal 139 angka c [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan Dan Penanganan Permasalahan Bank Umum](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt662606899640a/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_5_2024) (“POJK 5/2025”) yang mengatur bahwa [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2017 tentang Bank Perantara](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt58f58e4e71429/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-16-pojk03-2017-tahun-2017/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_16_2017) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
[2] Pasal 95 POJK 5/2024
[3] Pasal 93 POJK 5/2024
[4] Pasal 94 POJK 5/2024
[5] Pasal 96 ayat (1) POJK 5/2024
[6] Pasal 96 ayat (2) POJK 5/2024
[7] Pasal 97 POJK 5/2024
[8] Pasal 1 angka 3 [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Laporan Bank Umum sebagai Kustodian](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5974c7a071bfa/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-24-pojk04-2017-tahun-2017/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_24_2017) (“POJK 24/2017”)
[9] Pasal 1 angka 1 POJK 24/2017
[10] Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/12421/undangundang-nomor-8-tahun-1995/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_8_1995) (“UU Pasar Modal”)
[11] Pasal 25 ayat (1) UU Pasar Modal
[12] Penjelasan Pasal 25 ayat (1) UU Pasar Modal
[13] Pasal 25 ayat (2) UU Pasar Modal
[14] Penjelasan Pasal 25 ayat (2) UU Pasar Modal
[15] Pasal 22 angka 1 [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63c23d76b51e4/undang-undang-nomor-4-tahun-2023/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_4_2023) yang mengubah Pasal 1 angka 35 UU Pasar Modal
|
Sanksi STNK Mati: Dari Denda Hingga Motor Disita Polisi
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/stnk-mati-lt4f9cdef36680d/
|
Saya memiliki beberapa pertanyaan terkait STNK yang sudah mati. Apakah polisi memiliki wewenang menilang dan menyita sepeda motor yang STNK-nya mati dan pajak STNK�yang belum dibayar? Lantas, apakah saya masih bisa menghidupkan STNK yang sudah mati selama 2 tahun?
|
Pemilik kendaraan bermotor dengan STNK mati atau ketika masa berlaku STNK habis dan tidak diperpanjang dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kendaraan bermotor dengan STNK mati bisa dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan. Jika dikendarai di jalan, pemilik kendaraan tersebut dapat dikenai denda hingga penyitaan kendaraan bermotor.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul *Dapatkah Ditilang Karena STNK Mati?* yang dibuat oleh [Diana Kusumasari, S,H., M.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/diana-kusumasari--sh--mh-lt4d37c414e08df/) yang dipublikasikan pertama kali pada 17 Mei 2012, dimutakhirkan pertama kali pada 7 Juni 2022, dan dimutakhirkan kedua kali pada 6 September 2023.**
### KLINIK TERKAIT
[#### Cara Menghitung Pajak Kendaraan Bermotor
28 Nov, 2024
](/klinik/a/cara-menghitung-pajak-kendaraan-bermotor-lt581d9bf57738f/)
[#### Pengendara Motor Melawan Arus, Ini Sanksinya
06 Jun, 2023
](/klinik/a/sanksi-pengendara-motor-melawan-arus-lt57fd9537b79ad/)
[#### Ini Arti Kode Plat Nomor Khusus dan Rahasia untuk Kendaraan Pejabat
03 Nov, 2020
](/klinik/a/ini-arti-kode-plat-nomor-khusus-dan-rahasia-untuk-kendaraan-pejabat-lt5fa10ac795848/)
[#### Kena e-Tilang karena Melawan Arus Lalu Lintas
26 Feb, 2020
](/klinik/a/kena-e-tilang-karena-melawan-arus-lalu-lintas-lt5e4571a25e585/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
**Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (“STNK”)** adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor (“ranmor”) yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan, **wajib dilengkapi dengan STNK** dan tanda nomor kendaraan bermotor (berupa pelat).[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
### **Bagaimana Jika STNK Mati?**
Ketika masa berlaku STNK habis dan tidak diperpanjang, inilah yang kemudian sering disebut sebagai STNK mati. Adapun masa berlaku STNK adalah selama 5 tahun.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
Menjawab pertanyaan Anda, mengenai cara menghidupkan STNK yang sudah mati adalah dengan melakukan registrasi ulang atau memperpanjang masa berlaku STNK sekurang-kurangnya 2 tahun sejak masa berlaku STNK habis. Namun, jika pemilik kendaraan tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 tahun setelah masa berlaku STNK habis, maka registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
Penghapusan dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan ini dapat berakibat kendaraan bermotor tersebut tidak dapat diregistrasi kembali.[[5]](#_ftn5 "_ftnref5") Ini merupakan bentuk sanksi administratif bagi pemilik kendaraan bermotor dengan STNK mati.
Dalam hal kendaraan bermotor sudah tidak teregistrasi, maka kendaraan bermotor tidak dapat dioperasikan di jalan. Hal ini berdasarkan **Pasal 68 ayat (1) [UU LLAJ](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a604fcfd406d/undangundang-nomor-22-tahun-2009?r=0&p=1&q=uu%2022%202009&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_22_2009)** yang mengatur bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan STNK dan pelat motor*.* Dalam hal ini, tentunya STNK yang dimaksud adalah STNK yang masih berlaku.
Lebih lanjut, mengemudikan kendaraan bermotor tetapi tidak dapat memperlihatkan STNK yang sah atau dapat memperlihatkan namun masa berlakunya sudah kedaluwarsa, maka hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran lalu lintas jalan tertentu.[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
Lantas, jika STNK mati, apakah kena tilang? Jawabannya benar. Hal ini dikarenakan tilang merupakan alat utama untuk penindakan pelanggaran peraturan lalu lintas.[[7]](#_ftn7 "_ftnref7")
### **Denda STNK Mati**
Perlu Anda perhatikan bahwa STNK dan tanda nomor kendaraan bermotor berlaku selama 5 tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun.Pengesahan setiap tahun diartikan sebagai pengawasan tahunan terhadap registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta menumbuhkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.[[8]](#_ftn8 "_ftnref8")
Pembayaran pajak kendaraan bermotor merupakan bagian dari pengesahan surat tanda kendaraan bermotor, sehingga pajak harus dibayarkan setiap tahunnya.[[9]](#_ftn9 "_ftnref9") Lebih lanjut, berdasarkan **Pasal 70 ayat (3) UU LLAJ**, STNK wajib diajukan **permohonan perpanjangan**.
Terkait pertanyaan Anda mengenai pelanggaran pajak STNK mati bisa ditilang oleh polisi, jawabannya bisa. Mengingat pajak kendaraan bermotor merupakan bagian dari STNK dan ketika Anda belum membayar pajak kendaraan dapat dipastikan bahwa Anda juga belum melakukan pengesahan STNK. Sehingga syarat kelengkapan STNK saat dibawa oleh pengemudi tidak terpenuhi.
Lalu, berapakah besar denda STNK mati? Denda STNK mati mengacu pada aturan yang ditetapkan dalam **Pasal 288 ayat (1) UU LLAJ** sebagai berikut:
*Setiap orang **yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor** atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan **pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00**(lima ratus ribu rupiah).*
Dengan demikian, jika Anda menunjukkan STNK yang sudah tidak berlaku atau STNK mati saat terjadi razia atau pemeriksaan di jalan, maka dapat dikenai denda STNK mati paling banyak Rp500 ribu.
Baca juga: **[Bolehkah Polisi Menilang karena STNK Mati?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-polisi-menilang-karena-stnk-mati-lt5004d6a040c8b/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=polisi_menilang)**
### **STNK Mati Motor Disita**
Selain mendapatkan **sanksi administratif dan kewajiban membayar denda STNK mati**, terdapat kemungkinan **sepeda motor untuk ditahan polisi**.
Selain memiliki wewenang untuk melakukan tilang terhadap pemilik STNK mati, polisi juga mempunyai wewenang lain seperti **menyita sepeda motor** sebagaimanadiatur dalam **Pasal 260 ayat (1) UU LLAJ** yang berbunyi:
*Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, **Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia** selain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan **berwenang**:*
1. *memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;*
2. *melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;*
3. *meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;*
4. ***melakukan penyitaan terhadap*** *Surat Izin Mengemudi, **Kendaraan Bermotor,**muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;*
5. *melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;*
6. *membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;*
7. *menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;*
8. *melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau*
9. *melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.*
**Lebih lanjut,** dalam **Pasal 32 ayat (6) huruf (a)**[**PP 80/2012**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt508f5bc65f442/peraturan-pemerintah-nomor-80-tahun-2012?r=0&p=1&q=Peraturan%20Pemerintah%20Nomor%2080%20Tahun%202012%20&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_80_2012) dinyatakan bahwa **penyitaan atas kendaraan bermotor** yang digunakan melakukan pelanggaran, dilakukan jika salah satunya **kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan STNK yang sah** pada waktu dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.
Kesimpulannya, jika Anda memiliki sepeda motor dengan STNK mati, maka sesuai ketentuan yang disebutkan di atas, Anda dapat dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, sanksi tilang disertai denda, hingga penyitaan kendaraan bermotor oleh penyidik kepolisian.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [**di sini**](http://mini.hukumonline.com/holpro/?utm_source=Google&utm_medium=Banner&utm_campaign=KlinikHukum-LandingPage).
Demikian penjelasan dari kami tentang STNK mati, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a604fcfd406d/undangundang-nomor-22-tahun-2009?r=0&p=1&q=uu%2022%202009&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_22_2009)
2. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022);
3. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt508f5bc65f442/peraturan-pemerintah-nomor-80-tahun-2012?r=0&p=1&q=Peraturan%20Pemerintah%20Nomor%2080%20Tahun%202012%20&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_80_2012)
5. [Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54d881e101e9a/peraturan-presiden-nomor-5-tahun-2015?r=0&p=1&q=Peraturan%20Presiden%20No.%205%20tahun%202015%20&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_5_2015)
6. [Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt67a35c2aa5bb0/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_4_2025);
7. [Peraturan Kepolisian Nomor 7 tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6110e249b8687/peraturan-kapolri-nomor-7-tahun-2021?r=0&p=1&q=Peraturan%20Kepolisian%20No.%207%20tahun%202021%20&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kapolri_7_2021)
8. [Surat Keputusan Kepala Kepolisian Nomor SKEP/443/IV/1998 tentang Buku Petunjuk Teknis tentang Penggunaan Blanko Tilang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26840/keputusan-kepala-kepolisian-nomor-skep443iv1998-tahun-1998/appendices?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=skep_443_iv_1998).
Referensi:
Gea Farisca. *Kajian Yuridis Terhadap Penyitaan STNK/SIM Akibat Keterlambatan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Jember, 2022.
[1] Pasal 1 angka 10 [Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt67a35c2aa5bb0/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_4_2025)
[2] Pasal 68 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a604fcfd406d/undangundang-nomor-22-tahun-2009?r=0&p=1&q=uu%2022%202009&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_22_2009) (“UU LLAJ”)
[3] Pasal 70 ayat (2) UU LLAJ
[4] Pasal 74 ayat (2) huruf b UU LLAJ *jo.*Pasal 84 ayat (3) huruf b [Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6110e249b8687/peraturan-kepolisian-negara-nomor-7-tahun-2021/)
[5] Pasal 74 ayat (3) UU LLAJ
[6] Pendahuluan Nomor 4 huruf a angka 2) Lampiran [Surat Keputusan No. Pol. SKEP/443/IV/1998 tentang Buku Petunjuk Teknis tentang Penggunaan Blanko Tilang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/26840/keputusan-kepala-kepolisian-nomor-skep443iv1998-tahun-1998/appendices/fl51959) (“SKEP 443/1998”)
[7] Pendahuluan Nomor 1 huruf a SKEP 443/1998
[8] Pasal 70 ayat (2) UU LLAJ dan penjelasannya
[9] Gea Farisca. *Kajian Yuridis Terhadap Penyitaan STNK/SIM Akibat Keterlambatan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Jember, 2022, hal. 6
|
Upaya Komisaris Jika Anggota Direksi Melakukan Tindak Pidana
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-untuk-direksi-lt5be28ff8bda1d/
|
Langkah hukum seperti apa yang dapat komisaris tempuh apabila ada indikasi penipuan/penggelapan terhadap perusahaan yang dilakukan oleh direksi, yang menyebabkan kerugian perusahaan/pemegang saham dan apa hak komisaris/pemegang saham? Apakah direksi yang melakukan penipuan/penggelapan dapat diberhentikan?
|
Dalam hal salah seorang anggota direksi melakukan tindak pidana, pemegang saham dapat memutuskan apakah anggota direksi yang bersangkutan dapat terus menjabat sebagai anggota direksi, atau memberhentikannya sementara dalam jabatannya tersebut sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pemberhentian sementara anggota direksi ini dilakukan oleh dewan komisaris dengan menyebutkan alasannya.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul *Upaya Komisaris Jika Anggota Direksi Diduga Melakukan Tindak Pidana* yang dibuat oleh [Dimas Hutomo, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/dimas-hutomo--sh-lt5b4dc1b842992/) yang pertama kali dipublikasikan pada 7 November 2018.**
**Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.**
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
### **Pasal Penipuan atau Penggelapan**
Sanksi pidana terhadap direksi yang diduga melakukan **penipuan** diatur dalam **Pasal 378** [**KUHP**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) lama yang masih berlaku saat ini atau **Pasal 492** [**UU 1/2023**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023) yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan,[[1]](#_ftn1 "_ftnref1") yakni pada tahun 2026 mendatang, yang menerangkan ketentuan berikut.
| | |
| --- | --- |
| **Pasal 378 KUHP** | **Pasal 492 UU 1/2023** |
| Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. | Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V yaitu Rp500 juta.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2") |
Baca juga: **[Bunyi dan Unsur Pasal 378 KUHP tentang Penipuan](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-378-kuhp-tentang-penipuan-lt6571693c4c627/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pasal_378_kuhp)**
Sedangkan untuk tindak pidana **penggelapan** diatur dalam **Pasal 372 KUHP** atau **Pasal 486 UU 1/2023** yang menerangkan ketentuan berikut.
| | |
| --- | --- |
| **Pasal 372 KUHP** | **Pasal 486 UU 1/2023** |
| Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena **penggelapan**, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3") | Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena **penggelapan**, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4") |
Baca juga: **[Bunyi Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan Unsurnya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-372-kuhp-tentang-penggelapan-dan-unsurnya-lt659be4526e0f9?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=bunyi_pasal_372_kuhp)**
Karena Anda tidak menyebutkan detail kasusnya secara spesifik, kami informasikan bahwa untuk dapat dihukum direksi tersebut harus memenuhi unsur-unsur pidana, antara lain;
**Direksi dapat dikatakan melakukan penipuan jika memenuhi unsur:**
1. menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
2. memakai nama palsu/ martabat palsu;
3. dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;
4. menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang/ memberikan hutang/ menghapuskan piutang;
**Direksi dapat dikatakan melakukan penggelapan jika memenuhi unsur:**
1. barang/sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, telah ada padanya bukan karena kejahatan;
2. barang tersebut dimaksudkan untuk dimiliki secara penuh secara melawan hukum.
Dari dua tindak pidana yang dilakukan direksi tersebut, memang dimungkinkan terjadinya kerugian terhadap perusahaan. Namun, **untuk dapat dihukum, perlu adanya pembuktian di persidangan.**
### **Kewenangan Komisaris Menindak Direksi yang Melakukan Tindak Pidana**
Dalam hal salah seorang direksi melakukan tindak pidana, pemegang saham dapat memutuskan apakah direksi yang bersangkutan lanjut menjabat sebagai direksi atau diberhentikan sementara sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Kewenangan pemberhentian sementara direksi tersebut ada pada komisaris. Hal ini sebagaimana ketentuan **Pasal 106** [**UU PT**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_pt) yang menerangkan bahwa komisaris memiliki kewenangan untuk memberhentikan sementara anggota direksi dengan menyebutkan alasannya dan diberitahukan secara tertulis kepada anggota direksi yang bersangkutan.[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
Kemudian, dalam masa pemberhentian sementara ini, direksi tersebut tidak berwenang untuk melakukan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan tidak dapat mewakili perseroan didalam maupun di luar pengadilan.[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
Mengenai pemberhentian direksi oleh Dewan Komisaris ini, **Yahya Harahap** dalam *Hukum Perseroan Terbatas* (hal. 416) berpendapat, pada dasarnya pengangkatan maupun pemberhentian anggota direksi hanya dapat dilakukan oleh RUPS dan merupakan perwujudan kekuasaan utama pemegang saham mengontrol direksi.
Lebih lanjut Yahya Harahap (hal. 425) menjelaskan, bahwa hak dan kewenangan dewan komisaris hanya sebatas “memberhentikan sementara” (*schorsing, suspension*). Undang-undang tidak memberikan wewenang kepada dewan komisaris untuk memberhentikan anggota direksi langsung dan bersifat permanen. Pemberhentian anggota direksi oleh RUPS memerlukan waktu untuk pelaksanaannya, sedangkan kepentingan perseroan tidak dapat ditunda, maka dewan komisaris sebagai organ pengawas wajar diberi kewenangan untuk melakukan pemberhentian sementara. Jika seorang anggota direksi melakukan kesalahan yang merugikan perseroan, sangat beralasan untuk segera menghentikannya guna menghindari kerugian yang lebih besar.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [**di sini**](http://mini.hukumonline.com/holpro/?utm_source=Google&utm_medium=Banner&utm_campaign=KlinikHukum-LandingPage).
Demikian jawaban dari kami terkait upaya yang dapat dilakukan jika direksi melakukan tindak pidana sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP);
2. [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_pt);
3. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022);
4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023);
5. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023);
6. [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2012).
Referensi:
2016. Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
[1] Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023) (“UU 1/2023”)
[2] Pasal 492 UU 1/2023 *jo.* Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023
[3] Pasal 3 [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2012)
[4] Pasal 489 UU 1/2023 *jo.* Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023
[5] Pasal 106 ayat (1) dan (2) [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_pt) (“UU PT”)
[6] Pasal 106 ayat (3) UU PT
|
Jika Advokat Meminta Imbalan Saat Memberikan Bantuan Hukum Cuma-cuma
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-advokat-meminta-imbalan-saat-memberikan-bantuan-hukum-cuma-cuma-lt57f93f4611480/
|
Saya memilikipertanyaan tentang advokat yang sulit dijawab. Bagaimana ketika seorang advokat yang mempunyai kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada tersangka, tetapi malah menyalahgunakan kewenangannya dengan meminta imbalan (misalnya uang) dengan iming-iming agar kasusnya cepat selesai?
|
Berdasarkan **Pasal 22 ayat (1) [UU Advokat](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/13147/undangundang-nomor-18-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_18_2003)**, advokat memiliki kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Hal ini berarti seorang advokat memiliki kewajiban memberikan kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, tanpa meminta suatu bayaran.
Lantas, bagaimana jika dalam menjalankan kewajibannya memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, advokat tersebut meminta imbalan?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
### KLINIK TERKAIT
[#### Surat Kuasa Khusus Pada Tingkat Kasasi
23 Feb, 2017
](/klinik/a/surat-kuasa-khusus-pada-tingkat-kasasi-lt58a65a7c30377/)
[#### *Contempt of Court* dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan
21 Feb, 2017
](/klinik/a/icontempt-of-court-i-dan-pelaksanaan-putusan-pengadilan-lt58a2c071e71a1/)
[#### Adakah Aturan Jumlah Advokat yang Boleh Mendampingi Klien dalam Suatu Perkara?
15 Des, 2016
](/klinik/a/adakah-aturan-jumlah-advokat-yang-boleh-mendampingi-klien-dalam-suatu-perkara-lt58348d2b5ce33/)
[#### Jika Ada Ketidaksesuaian Antara Dakwaan dan Tuntutan
18 Nov, 2016
](/klinik/a/jika-ada-ketidaksesuaian-antara-dakwaan-dan-tuntutan-lt575709df72834/)
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh [Togar S.M. Sijabat, S.H., M.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/pbh-peradi-lt4c452c9c1a7d2/togar-sm-sijabat--sh--mh-lt5498cf248996a/) dan pertama kali dipublikasikan pada 24 Februari 2017.**
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**.
### **Kewajiban Advokat Memberikan Bantuan Hukum**
Sebelum menjawab pertanyaan tentang advokat yang sulit dijawab sebagaimana Anda tanyakan, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan advokat. Berdasarkan **[UU Advokat](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/13147/undangundang-nomor-18-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_18_2003)**, **advokat** adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan ini.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
**Jasa hukum** yang diberikan oleh advokat salah satunya adalah **bantuan hukum**,[[2]](#_ftn2 "_ftnref2") yaitu jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
Pengertian dari bantuan hukum juga dapat ditemukan dalam **[UU Bantuan Hukum](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4ed719a7bf5cb/uu-no-16-tahun-2011-bantuan-hukum/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_16_2011)**, yang menyatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
Kemudian, ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma diatur dalam **Pasal 22 ayat (1) UU Advokat**, yang berbunyi:
*Advokat **wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma** kepada pencari keadilan yang tidak mampu*
Adapun, ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, diatur lebih lanjut dalam **[PP 83/2008](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28848/peraturan-pemerintah-nomor-83-tahun-2008/?fromV2=true%3Futm_source%3Dwebsite&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_83_2003)**.[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang advokat memiliki kewajiban memberikan kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, tanpa meminta suatu bayaran. Hal ini dapat diartikan bahwa advokat yang meminta imbalan setelah memberikan bantuan hukum yang seharusnya secara cuma-cuma, telah melanggar kewajiban pasal di atas. Terlebih jika yang meminta imbalan adalah **pemberi bantuan hukum**, yaitu Lembaga Bantuan Hukum (“LBH”) atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum[[6]](#_ftn6 "_ftnref6") kepada **penerima bantuan hukum**, yaitu orang atau kelompok orang miskin.[[7]](#_ftn7 "_ftnref7") Maka, telah melanggar ketentuan **Pasal 20 UU Bantuan Hukum** yang berbunyi:
***Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum*** *dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi bantuan hukum.*
Orang yang melanggar ketentuan Pasal 20 UU Bantuan Hukum berpotensi **dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp50 juta**.[[8]](#_ftn8 "_ftnref8")
Baca juga: **[Perbedaan Pro Bono dengan Prodeo](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pro-bono-dan-prodeo-lt52fafbb784533/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pro_bono_pro_deo)**
### **Pengaduan ke Dewan Kehormatan Advokat**
Perlu diingat, menurut [**Togar S.M. Sijabat**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/pbh-peradi-lt4c452c9c1a7d2/togar-sm-sijabat--sh--mh-lt5498cf248996a/) (penulis sebelumnya), profesi advokat adalah profesi komersial. Namun, ketika membela hak-hak tersangka dan menyatakan pembelaan secara cuma-cuma, di situlah sebenarnya pengertian **profesi terhormat (*officium nobile*)** yang melekat pada diri seorang advokat. Hal ini sesuai dengan dalam **Pasal 3 huruf g [Kode Etik Advokat Indonesia](https://www.hukumonline.com/berita/a/kode-etik-advokat-indonesia-hol5755?page=all?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kode_etik_advokat)**:
*Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile).*
Baca juga: **[Apakah Profesi Mulia ini Dapat Dinamakan sebagai *Officium Nobile*?](https://www.hukumonline.com/berita/a/apakah-profesi-mulia-ini-dapat-dinamakan-sebagai-officium-nobile-lt62a01794856d2/?page=all?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=officium_nobile)**
Sehingga, jika ada advokat yang menodai profesi terhormatnya hanya karena faktor uang, pihak yang dirugikan atau anggota masyarakat, bisa melakukan pengaduan advokat yang bersangkutan ke Komisi Pengawas dan Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia (“PERADI”). Karena pada dasarnya, Dewan Kehormatan PERADI berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat.[[9]](#_ftn9 "_ftnref9")
Kemudian, pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu:[[10]](#_ftn10 "_ftnref10")
1. klien.
2. teman sejawat advokat.
3. pejabat pemerintah.
4. anggota masyarakat.
5. Dewan Pimpinan Pusat/Cabang/Daerah dari organisasi profesi dimana teradu menjadi anggota.
Adapun **tata cara pengaduan** yang dapat Anda lakukan adalah sebagai berikut:[[11]](#_ftn11 "_ftnref11")
1. Pengaduan terhadap Advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau kepada Dewan Pimpinan Cabang/Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat dimana teradu menjadi anggota.
2. Bilamana di suatu tempat tidak ada Cabang/Daerah Organisasi, pengaduan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah terdekat atau kepada Dewan Pimpinan Pusat.
3. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang/Daerah, maka Dewan Pimpinan Cabang/Daerah meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu.
4. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat, maka Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu baik langsung atau melalui Dewan Pimpinan Cabang/Daerah.
Pemeriksan atas suatu pengaduan, dapat dilakukan melalui dua tingkatan, yaitu:[[12]](#_ftn12 "_ftnref12")
1. Tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, pada tingkat pertama.
2. Tingkat Dewan Kehormatan Pusat, pada tingkat banding dan terakhir.
### **Penindakan Terhadap Advokat**
Selanjutnya, perlu diketahui bahwa advokat dapat dikenai **tindakan** dengan alasan:[[13]](#_ftn13 "_ftnref13")
1. mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
2. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
3. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
4. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
5. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau perbuatan tercela;
6. melanggar sumpah/janji advokat dan/atau kode etik profesi advokat.
Jenis tindakan yang dikenakan terhadap advokat dapat berupa:[[14]](#_ftn14 "_ftnref14")
1. teguran lisan;
2. teguran tertulis;
3. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 sampai 12 bulan;
4. pemberhentian tetap dari profesinya.
Perbuatan advokat seperti meminta imbalan saat memberikan bantuan hukum cuma-cuma, menurut hemat kami masuk dalam **kategori pelanggaran berat** dan berakibat hukuman pemecatan sebagai advokat. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.[[15]](#_ftn15 "_ftnref15")
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/13147/undangundang-nomor-18-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_18_2003);
2. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4ed719a7bf5cb/uu-no-16-tahun-2011-bantuan-hukum/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_16_2011);
3. [Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma;](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28848/peraturan-pemerintah-nomor-83-tahun-2008?fromV2=true?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_83_2003)
4. [Kode Etik Advokat Indonesia](https://www.hukumonline.com/berita/a/kode-etik-advokat-indonesia-hol5755?page=all?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kode_etik_advokat).
---
[1] Pasal 1 angka 1 [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/13147/undangundang-nomor-18-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_18_2003) (“UU Advokat”)
[2] Pasal 1 angka 2 UU Advokat
[3] Pasal 1 angka 9 UU Advokat
[4] Pasal 1 angka 1 [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4ed719a7bf5cb/uu-no-16-tahun-2011-bantuan-hukum/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_16_2011) (“UU Bantuan Hukum”)
[5] Pasal 22 ayat (2) UU Advokat
[6] Pasal 1 angka 3 UU Bantuan Hukum
[7] Pasal 1 angka 2 UU Bantuan Hukum
[8] Pasal 21 UU Bantuan Hukum
[9] Pasal 10 ayat (1) [Kode Etik Advokat Indonesia](https://www.hukumonline.com/berita/a/kode-etik-advokat-indonesia-hol5755?page=all?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kode_etik_advokat)
[10] Pasal 11 ayat (1) Kode Etik Advokat Indonesia
[11] Pasal 12 Kode Etik Advokat Indonesia
[12] Pasal 10 ayat (2) dan (3) Kode Etik Advokat Indonesia
[13] Pasal 6 UU Advokat
[14] Pasal 7 ayat (1) UU Advokat
[15] Pasal 16 ayat (2) huruf d Kode Etik Advokat Indonesia
|
Tanggung Jawab Pemegang Saham Jika PT Wanprestasi
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-pemegang-saham-jika-pt-wanprestasi-lt535e01b78e123/
|
Saya adalah pemegang saham minoritas di suatu perusahaan. Saat ini saya tidak aktif lagi di perusahaan itu. Saya mendapat kabar kalau perusahaan tersebut akan *default* karena tidak dapat membayar utang perusahaan ke bank. Apa risiko bagi pemegang saham perusahaan? Apakah saya akan masuk ke daftar hitam debitur di Bank Indonesia? Karena saya pemegang saham minoritas, saya tidak dilibatkan dalam banyak hal yang berhubungan dengan langkah-langkah perusahaan. Mohon pencerahannya.
|
Tidak ada yang dinamakan daftar hitam debitur Bank Indonesia, melainkan sepanjang penelusuran kami terdapat istilah Daftar Hitam Nasional yakni merupakan informasi mengenai data penarik cek dan/atau bilyet giro kosong serta informasi debitur dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (“SLIK”).
Menjawab pertanyaan Anda, sebagai pemegang saham tidak berdampak secara langsung atas PT yang tidak membayar utang perusahaan kepada bank alias wanprestasi. Mengapa demikian?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul *Adakah Risiko Bagi Pemegang Saham Jika Perusahaan di-Black List BI?* yang dibuat oleh** [**Letezia Tobing, S.H., M.Kn.**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/letezia-tobing--sh--mkn-lt506aec66ed27e/) **dan pertama kali dipublikasikan pada 8 November 2017.**
### KLINIK TERKAIT
[#### Hukumnya Jika Ekspor Tanpa Persetujuan Pemegang Saham PT
18 Mar, 2025
](/klinik/a/hukumnya-jika-ekspor-tanpa-persetujuan-pemegang-saham-pt-cl16/)
[#### Jika Terjadi Kecurangan dalam Pemindahan Saham Perusahaan
14 Mar, 2025
](/klinik/a/jika-terjadi-kecurangan-dalam-pemindahan-saham-perusahaan-cl991/)
[#### Upaya Hukum Pemegang Saham Jika Ada Rekayasa Laporan Keuangan
06 Mar, 2025
](/klinik/a/upaya-hukum-pemegang-saham-jika-ada-rekayasa-laporan-keuangan-lt50695fed363ce/)
[#### Apakah Komposisi Saham Mempengaruhi Susunan Direksi atau Komisaris?
03 Mar, 2025
](/klinik/a/apakah-komposisi-saham-mempengaruhi-susunan-direksi-atau-komisaris-lt51358aa8c1bd3/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
### **Daftar Hitam Nasional dan SLIK**
Sebelumnya, kami berasumsi bahwa perusahaan yang Anda maksud berbentuk perseroan terbatas (“PT”).
Pertama-tama, perlu diketahui bahwa tidak ada yang dinamakan daftar hitam debitur Bank Indonesia. Sepanjang penelusuran kami, terdapat istilah **Daftar Hitam Nasional** yakni merupakan informasi mengenai data penarik cek dan/atau bilyet giro kosongyang diatur dalam [**PBI 8/29/2006**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26013/peraturan-bank-indonesia-nomor-829pbi2006-tahun-2006/history/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PBI_8_29_2006) dan perubahannya.
Selanjutnya, berkaitan dengan kredit perbankan, yang ada adalah **informasi debitur** melalui **Sistem Layanan Informasi Keuangan (“SLIK”)** sebagaimana diatur dalam [**POJK 18/3/2017**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59228850d6e51/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-18-pojk03-2017-tahun-2017/history/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=POJK_18_3_2017)dan perubahannya.
SLIK sebagaimana disebutkan di atas dapat dimanfaatkan untuk memperlancar proses penyediaan dana, **penerapan manajemen risiko, penilaian kualitas debitur**, dan meningkatkan disiplin industri keuangan.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
Lebih lanjut mengenai apa itu SLIK, Anda dapat membaca ulasan kami yang berjudul[**Mengenal Apa itu SLIK OJK dan Cara Cek Skor Kredit Debitur**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-apa-itu-slik-ojk-dan-cara-cek-skor-kredit-debitur-lt659403e46e0f9/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=slik_ojk).
### **Dampak Bagi Pemegang Saham Jika PT Wanprestasi**
Selanjutnya, menjawab pertanyaan Anda, apakah risiko bagi pemegang saham apabila perusahaan tidak membayar utang ke bank?
Dengan adanya informasi debitur SLIK, ada kemungkinan calon debitur (perusahaan) akan sulit mendapatkan penyediaan dana dari bank lain jika yang bersangkutan memiliki skor kredit yang buruk.
Dalam hal PT Anda yang bertindak sebagai debitur bank, maka ketidakmampuan PT tersebut dalam melunasi utangnya menurut hemat kami **tidak berdampak secara langsung terhadap Anda**.Hal ini karena yang terdaftar sebagai debitur adalah PT tersebut, bukan Anda.
Hal tersebut juga berkaitan dengan kenyataan bahwa PT merupakan wujud atau entitas (*entity*) yang “terpisah” dan “berbeda” dari pemiliknya. Dalam hal ini, termasuk dari pemegang sahamnya (*separate and distinct from its owner*) sesuai **Pasal 3 ayat (1)** [**UU PT**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007)berikut ini.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
*Pemegang saham Perseroan **tidak bertanggung jawab secara pribadi** atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan **melebihi saham yang dimiliki**.*
Menurut penjelasan **Pasal 3 ayat (1) UU PT**, ketentuan tanggung jawab terbatas merupakan penegasan ciri personalitas PT bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.
Baca juga: [**Kapan Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham Hapus?**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-tanggung-jawab-terbatas-pemegang-saham-hapus-lt5a45a58b968c8/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=tanggung_jawab_terbatas_pemegang_saham)
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik).
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. 1. 1. [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007);
2. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022);
3. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023);
4. [Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 Tahun 2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26013/peraturan-bank-indonesia-nomor-829pbi2006-tahun-2006/history/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PBI_8_29_2006);
5. [Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/43/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5874c785c0b06/peraturan-bank-indonesia-nomor-18-43-pbi-2016-tahun-2016/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PBI_18_43_2016);
6. [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tahun 2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59228850d6e51/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-18-pojk03-2017-tahun-2017/history/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=POJK_18_3_2017);
7. [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ff3dfec7a015/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=POJK_64_3_2020);
8. [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt66b1d48563135/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=POJK_11_2024).
---
[1] Penjelasan Umum [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tahun 2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59228850d6e51/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-18-pojk03-2017-tahun-2017/history/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=POJK_18_3_2017)
|
Tata Cara Penggeledahan oleh Polisi
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/tata-cara-penggeledahan-oleh-polisi-lt67d9ab2e266b1/
|
Saya ingin bertanya apakah polisi berhak menggeledah badan seseorang tanpa memakai baju dinas dengan hanya menyebutkan "kami polisi"?
|
Pada dasarnya, penggeledahan harus dilakukan dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan. Oleh karena itu, penggeledahan tidak dapat dilakukan hanya dengan menyebutkan “kami polisi” saja.
Selain itu, terdapat juga kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh penyidik dalam melakukan penggeledahan. Apa saja?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat[**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan[**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
### **Penggeledahan Rumah dan Penggeledahan Badan**
### KLINIK TERKAIT
[#### Dasar Hukum Penggeledahan dan Tes Urine oleh BNN
26 Jun, 2023
](/klinik/a/dasar-hukum-penggeledahan-dan-tes-urine-oleh-bnn-lt54eeb646ce746/)
[#### Bolehkah Merekam Penggeledahan yang Dilakukan Penyidik?
23 Nov, 2021
](/klinik/a/bolehkah-merekam-penggeledahan-yang-dilakukan-penyidik-lt615f5570e68ef/)
[#### Dapatkah Penggeledahan Dilakukan dalam Proses Penyelidikan?
09 Mei, 2018
](/klinik/a/dapatkah-penggeledahan-dilakukan-dalam-proses-penyelidikan-lt5aed9c1d88fe3/)
[#### Bisakah Dilakukan Penggeledahan Tanpa Izin Ketua Pengadilan?
22 Feb, 2018
](/klinik/a/bisakah-dilakukan-penggeledahan-tanpa-izin-ketua-pengadilan-lt5a8cda094172b/)
Disarikan dari artikel [**Bisakah Dilakukan Penggeledahan Tanpa Izin Ketua Pengadilan?**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-dilakukan-penggeledahan-tanpa-izin-ketua-pengadilan-lt5a8cda094172b/#_ftn4?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=izin_penggeledahan) **M. Yahya Harahap** dalam bukunya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (hal. 249) menjelaskan bahwa penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang.
Berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui bahwa penggeledahan dilakukan pada tahap penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1") Selain itu, perlu dicatat bahwa penggeledahan ini termasuk upaya paksa.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Selanjutnya, [**KUHAP**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/undangundang-nomor-8-tahun-1981/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP)membagi penggeledahan menjadi 2, yaitu:
1. penggeledahan rumah, yaitu tindakan penyidikan untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
2. penggeledahan badan, yaitu tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan/atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau bibawanya serta, untuk disita.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
### **Tata Cara Penggeledahan**
Pada dasarnya, untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam KUHAP.[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
Mengenai tata caranya, KUHAP sendiri mengaturnya pada ketentuan **Pasal 33 KUHAP** berikut.
1. ***Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan;***
2. *Dalam hal diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah;*
3. *Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya;*
4. *Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir;*
5. *Dalam waktu dua hari setelah memasuki atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.*
Berdasar pada bunyi pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa menyebutkan “kami polisi” saja tidak cukup untuk seorang polisi melakukan penggeledahan, melainkan diperlukan juga surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik. Adanya surat izin ketua pengadilan negeri ini bertujuan guna menjamin hak asasi seorang atau rumah kediamannya.
Selain KUHAP, ketentuan penggeledahan juga dipertegas dalam **Pasal 20 ayat (1)** [**Perkapolri 6/2019**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5da0317cf00d7?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perkapolri_6_2019), yang menyatakan bahwa penggeledahan dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dengan dilengkapi:
1. **surat perintah penggeledahan**; dan
2. **surat izin dari penggeledahan dari pengadilan, kecuali dalam keadaan sangat perlu dan mendesak**.
Sebagai informasi, penggeledahan pakaian dan/atau badan terhadap perempuan dilakukan oleh polisi wanita/Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Polri”) wanita/wanita yang dipercaya dan ditunjuk untuk diminta bantuannya oleh penyidik/penyidik pembantu.[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
Namun, perlu diingat bahwa dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, maka dengan tidak mengurangi ketentuan **Pasal 33 ayat (5) KUHAP** penyidik dapat melakukan penggeledahan:[[7]](#_ftn7 "_ftnref7")
1. pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;
2. pada setiap tempat lain tersangkat bertempat tinggal, berdiam atau ada;
3. di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya;
4. di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.
Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan sebagaimana diatur di atas, maka penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.[[8]](#_ftn8 "_ftnref8")
Berdasarkan uraian di atas, menurut hemat kami, tindakan penggeledahan oleh polisi dengan hanya menyebutkan “kami polisi” merupakan tindakan **penggeledahan yang tidak berdasarkan hukum**. Hal ini melanggar ketentuan **Pasal 11 huruf i** [**Perkapolri 8/2009**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b16306f3b939/peraturan-kepala-kepolisian-negara-nomor-8-tahun-2009/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perkapolri_8_2009)yang menyatakan setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan yang tidak berdasarkan hukum.
### **Kewajiban dan Larangan Penggeledahan**
Selain harus sesuai dengan tata cara yang diatur dalam KUHAP, penggeledahan juga harus dilakukan dengan mematuhi kewajiban dan menghindari larangan yang diatur dalam **Pasal 32 dan Pasal 33 Perkapolri 8/2009**.
Dalam melakukan tindakan penggeledahan orang, **petugas wajib**:[[9]](#_ftn9 "_ftnref9")
1. memberitahukan kepentingan tindakan penggeledahan secara jelas dan sopan;
2. meminta maaf dan meminta kesediaan orang yang digeledah atas terganggunya hak privasi karena harus dilakukannya pemeriksaan;
3. menunjukkan surat perintah tugas dan/atau identitas petugas;
4. melakukan pemeriksaan untuk mencari sasaran pemeriksaan yang diperlukan dengan cara yang teliti, sopan, etis dan simpatik;
5. melakukan tindakan penggeledahan sesuai dengan teknik dan taktik pemeriksaan untuk kepentingan tugas yang di dalam batas kewenangannya;
6. memperhatikan dan menghargai hak-hak orang yang digeledah;
7. melaksanakan penggeledahan terhadap perempuan oleh petugas perempuan;
8. melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya; dan
9. menyampaikan terima kasih atas terlaksananya penggeledahan.
Di sisi lain, dalam melakukan penggeledahan orang, **petugas dilarang**:[[10]](#_ftn10 "_ftnref10")
1. melakukan penggeledahan tanpa memberitahukan kepentingan tindakan penggeledahan secara jelas;
2. melakukan tindakan penggeledahan secara berlebihan dan mengakibatkan terganggunya hak privasi yang digeledah;
3. melakukan penggeledahan dengan cara yang tidak sopan dan melanggar etika;
4. melakukan tindakan penggeledahan yang menyimpang dari teknik dan taktik pemeriksaan dan/atau tindakan yang di luar batas kewenangannya;
5. melecehkan dan/atau tidak menghargai hak-hak orang yang digeledah;
6. memperlama pelaksanaan penggeledahan, sehingga merugikan yang digeledah; dan
7. melakukan penggeledahan orang perempuan oleh petugas laki-laki di tempat terbuka dan melanggar etika.
Selain ketentuan yang disebutkan di atas, aturan kewajiban dan larangan penggeledahan juga dimuat dalam **Pasal 33 Perkapolri 8/2009** yang mengatur kewajiban dan larangan penggeledahan tempat/rumah.
Dalam melakukan tindakan penggeledahan tempat/rumah, **petugas wajib**:[[11]](#_ftn11 "_ftnref11")
1. melengkapi administrasi penyidikan;
2. memberitahukan ketua pengadilan setempat tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan;
3. memberitahukan penghuni tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan;
4. menunjukkan surat perintah tugas dan/atau kartu identitas petugas;
5. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang atau orang dengan cara yang teliti, sopan, etis dan simpatik dan harus didampingi oleh penghuni;
6. melakukan tindakan penggeledahan sesuai dengan teknik dan taktik pemeriksaan untuk kepentingan tugas sesuai dengan batas kewenangannya;
7. menerapkan taktik penggeledahan untuk mendapatkan hasil seoptimal mungkin, dengan cara yang sedikit mungkin menimbulkan kerugian atau gangguan terhadap pihak yang digeledah atau pihak lain;
8. dalam hal petugas mendapatkan benda atau orang yang dicari, tindakan untuk mengamankan barang bukti wajib disaksikan oleh pihak yang digeledah atau saksi dari ketua lingkungan;
9. menyampaikan terima kasih atas terlaksanakanya penggeledahan; dan
10. membuat berita acara penggeledahan yang ditandatangani oleh petugas, pihak yang digeledah dan para saksi.
Selanjutnya, dalam melakukan penggeledahan tempat/rumah, **petugas dilarang**:[[12]](#_ftn12 "_ftnref12")
1. Tanpa dilengkapi administrasi penyidikan;
2. Tidak memberitahukan ketua lingkungan setempat tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan;
3. Tanpa memberitahukan penghuni tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan, tanpa alasan yang sah;
4. Melakukan penggeledahan dengan cara yang sewenang-wenang, sehingga merusakkan barang atau merugikan pihak yang digeledah;
5. Melakukan tindakan penggeledahan yang menyimpang dari kepentingan tugas yang di luar batas kewenangannya;
6. Melakukan penggeledahan dengan cara berlebihan sehingga menimbulkan kerugian atau gangguan terhadap hak-hak pihak yang digeledah;
7. Melakukan pengembilan benda tanpa disaksikan oleh pihak yang digeledah atau saksi dari ketua lingkungan;
8. Melakukan pengambilan benda yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi;
9. Bertindak arogan atau tidak menghargai harkat dan martabat orang yang digeledah;
10. Melakukan tindakan menjebak korban/tersangka untuk mendapatkan barang yang direkayasa menjadi barang bukti; dan
11. Tidak membuat berita acara penggeledahan setelah melakukan penggeledahan.
Berdasarkan uraian di atas, kami menyimpulkan hanya dengan mengucapkan “kami polisi” saja tidak cukup bagi seorang polisi untuk melakukan penggeledahan. Hal ini karena penggeledahan harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dalam KUHAP dan aturan lainnya. Selain itu, dalam melakukan penggeledahan baik rumah maupun orang, terdapat kewajiban yang harus dipenuhi dan larangan yang harus dihindari oleh polisi sebagaimana telah dijelaskan di atas.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik).
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/undangundang-nomor-8-tahun-1981/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP);
2. [Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b16306f3b939/peraturan-kepala-kepolisian-negara-nomor-8-tahun-2009/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perkapolri_8_2009);
3. [Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5da0317cf00d7?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perkapolri_6_2019).
Referensi:
M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
---
[1] Pasal 1 angka 2 [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/undangundang-nomor-8-tahun-1981/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP) (“KUHAP”)
[2] Pasal 16 ayat (1) huruf d [Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5da0317cf00d7?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perkapolri_6_2019) (“Pekapolri 6/2019”)
[3] Pasal 1 angka 17 KUHAP
[4] Pasal 1 angka 18 KUHAP
[5] Pasal 32 KUHAP
[6] Pasal 20 ayat (2) Perkapolri 6/2019
[7] Pasal 34 ayat (1) KUHAP
[8] Pasal 34 ayat (2) KUHAP
[9] Pasal 32 ayat (1) [Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b16306f3b939/peraturan-kepala-kepolisian-negara-nomor-8-tahun-2009/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perkapolri_8_2009) (“Perkapolri 8/2009”)
[10] Pasal 32 ayat (2) Perkapolri 8/2009
[11] Pasal 33 ayat (1) Perkapolri 8/2009
[12] Pasal 33 ayat (2) Perkapolri 8/2009
|
Bentuk-bentuk Perlindungan Nasabah Bank Syariah
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-perlindungan-nasabah-bank-syariah-lt50bf40adc8622/
|
Saya ingin bertanya, bagaimana bentuk perlindungan terhadap nasabah bank syariah jika dilihat dari UU Perbankan Syariah? Apa bedanya dengan perlindungan terhadap nasabah bank konvensional?
|
Pada dasarnya, peran dan fungsi bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Keduanya berkedudukan sebagai lembaga intermediasi keuangan, sehingga nasabah dari kedua jenis bank tersebut merupakan konsumen dari lembaga perbankan.
Namun, perbedaan fundamentalnya terletak pada kepatuhan bank syariah pada prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, nasabah bank syariah berhak mendapatkan pelayanan serta produk perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Lantas, apa saja perbedaan perlindungan nasabah bank konvensional dengan bank syariah?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh [Drs. Agus Triyanta, MA.,M.H.,Ph.D](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/pshi-fakultas-hukum-universitas-islam-indonesia-lt5ea18aa2aa158/drs-agus-triyanta--ma-mh-phd-lt5ea67b388035f/) dan pertama kali dipublikasikan pada 07 Oktober 2020.**
### KLINIK TERKAIT
[#### Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Bank kepada Nasabah
19 Mar, 2025
](/klinik/a/bentuk-bentuk-perlindungan-hukum-bank-kepada-nasabah-lt57a4a938b313e/)
[#### Prinsip Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah
19 Feb, 2025
](/klinik/a/prinsip-bagi-hasil-dalam-perbankan-syariah-lt598a6c8192ed4/)
[#### Prosedur Perubahan Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah
13 Feb, 2025
](/klinik/a/prosedur-perubahan-bank-konvensional-menjadi-bank-syariah-lt59cc5aa47db6f/)
[#### Perbedaan Pasar Modal Konvensional dan Pasar Modal Syariah
12 Feb, 2025
](/klinik/a/perbedaan-pasar-modal-konvensional-dan-pasar-modal-syariah-cl3025/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
### **Bank Syariah dan Bank Konvensional**
Sepanjang penelusuran kami, jika dilihat dari fungsi dan perannya, bank syariah pada dasarnya memiliki kesamaan dengan bank konvensional sebagai lembaga intermediasi keuangan. Artinya, bank syariah berperan sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Baik bank syariah maupun bank konvensional, keduanya tunduk pada peraturan perbankan secara umum, seperti **[UU Perbankan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/843/undangundang-nomor-7-tahun-1992/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_7_1992)** sebagaimana diubah oleh [**UU 10/1998**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/334?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_10_1998).
Dalam hal ini, **[Agus Triyanta](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/pshi-fakultas-hukum-universitas-islam-indonesia-lt5ea18aa2aa158/drs-agus-triyanta--ma-mh-phd-lt5ea67b388035f/)** (penulis sebelumnya) menerangkan bahwa kedua lembaga ini juga sama-sama harus patuh terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tentang persyaratan permodalan, prinsip kehati-hatian, dan berbagai regulasi terkait dengan kesehatan perbankan.
Agus Triyanta juga memaparkan perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah yaitu terkait pengelolaan dana, keuntungan yang didapat bank dan nasabah, serta pengawasan yang dilakukan. Mengenai pengawasan sendiri, bank syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, yang mana dewan tersebut tidak ada pada bank konvensional, kecuali yang memiliki unit usaha syariah (“UUS”).[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
Lantas, bagaimana dengan perlindungan terhadap nasabah bank syariah? Apakah berbeda dengan ketentuan perlindungan terhadap nasabah bank konvensional?
### **Perlindungan Nasabah Bank Syariah**
Sebelum menjawab pertanyaan Anda mengenai perlindungan nasabah bank syariah, kami akan menyarikan terlebih dahulu terkait bentuk perlindungan bank konvensional terhadap nasabahnya.
Pada dasarnya, bank konvensional memberikan perlindungan kepada nasabah dengan menerapkan prinsip **rahasia bank** untuk menjamin kerahasiaan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, serta dengan dibentuknya **lembaga penjamin simpanan** sesuai UU 10/1998.
Baca juga: **[Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Bank kepada Nasabah](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-perlindungan-hukum-bank-kepada-nasabah-lt57a4a938b313e/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perlindungan_hukum_nasabah)**
Lantas, bagaimana dengan perlindungan nasabah bank syariah?
**Pertama-tama**, menurut **Pasal 39 [UU Perbankan Syariah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28067/undangundang-nomor-21-tahun-2008/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28067/undangundang-nomor-21-tahun-2008/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_21_200821_2008)**, bank syariah dan UUS wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank syariah dan/atau UUS.
Adapun penjelasan yang diberikan kepada nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan untuk menjamin transparansi produk dan jasa bank.
Apabila informasi tersebut telah disediakan, bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
**Kedua**, sebagaimana bank pada umumnya memiliki prinsip rahasia bank, bank syariah juga menerapkan prinsip rahasia bank yang diatur dalam **Pasal 15 angka 28** [**UU 4/2023**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63c23d76b51e4/undang-undang-nomor-4-tahun-2023/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_4_2023)yang mengubah **Pasal 41 UU Perbankan Syariah** sebagai berikut.
1. *Bank Syariah dan UUS serta Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan informasi mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya.*
2. *Dalam hal Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor sekaligus sebagai Nasabah Penerima Fasilitas, Bank Syariah dan UUS serta Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan informasi mengenai Nasabah dalam kedudukannya sebagai Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor.*
Namun, perlu dicatat bahwa terdapat pengcualian dalam penerapan prinsip rahasia bank tersebut. Misalnya, ketika terdapat kepentingan peradulan dalam perkara perdata, atau hal-hal lainnya sebagaimana diatur dalam **Pasal 15 angka 29 UU 4/2023** yang memuat baru **Pasal 41A UU Perbankan Syariah**.
Selain itu, pengecualian penerpan prinsip rahasia bank juga diatur dalam **Pasal 8 angka 5** [**Perppu 1/2017**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt591c06aa79c90/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-1-tahun-2017/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_1_2017) yang menyebutkan ketentuan mengenai kerahasiaan informasi nasabah tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.
**Ketiga**, meskipun tidak dijelaskan secara ekspilist mengenai tugasnya, **UU Perbankan Syariah** juga menyebutkan lembaga penjamin simpanan yang menurut hemat kami, tugas dan kewajibannya tidak jauh berbeda dengan lembaga penjamin simpanan perbankan konvensional.
**Keempat**, nasabah mendapat kesempatan untuk secara sukarela menyerahkan agunan atau dapat memberikan kuasa terhadap ekskusi jaminan jika terjadi gagal bayar (wanprestasi). Hal ini diatur dalam **Pasal 15 angka 27 UU 4/2023** yang mengubah **Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan** berikut.
*Bank Syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik Agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar pelelangan dari pemilik Agunan dalam hal Nasabah Penerima Fasilitas tidak memenuhi kewajiban kepada Bank, dengan ketentuan Agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya.*
**Kelima**, nasabah bank syariah tentunya dapat memanfaatkan pelayanan produk-produk perbankan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam **Pasal 15 angka 1 UU 4/2023** yang mengubah **Pasal 1 angka 7 dan angka 12 UU Perbankan Syariah**.
Selain perlindungan nasabah yang dijamin oleh **UU Perbankan Syariah** dan perubahannya, bentuk perlindungan nasabah bank syariah juga diatur dalam [**POJK 22/2023**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt659cb5aa06c16/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-22-tahun-2023/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_22_2023) yang memberikan perliundungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Perlindungan tersebut misalnya dapat dilihat dalam **Pasal 29** [**POJK 22/2023**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt659cb5aa06c16/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-22-tahun-2023/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_22_2023) yang menyatakan bahwa pelaku usaha jasa keuangan (“PUJK”) wajib menyediakan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang jelas, akurat, jujur, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan calon konsumen dan/atau konsumen.
Berdasarkan uraian di atas, pada dasarnya nasabah bank syariah mendapat perlindungan berdasarkan UU Perbankan Syariah dan perubahannya. Secara umum, perlindungan bank konvensional maupun bank syariah terhadap nasabahnya meliputi penerapan prinsip rahasia bank dan dibentuknya lembaga penjamin simpanan. Adapun perbedaannya terletak pada aturan bank syariah yang memberikan kesempatan pada nasabahnya untuk memanfaatkan pelayanan produk-produk perbankan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, serta nasabah juga dapat secara sukarela menyerahkan agunan atau dapat memberikan kuasa terhadap ekskusi jaminan jika terjadi gagal bayar (wanprestasi).
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik).
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/843/undangundang-nomor-7-tahun-1992/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_7_1992);
2. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/334?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_10_1998);
3. [Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28067/undangundang-nomor-21-tahun-2008/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28067/undangundang-nomor-21-tahun-2008/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_21_200821_2008);
4. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022);
5. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63c23d76b51e4/undang-undang-nomor-4-tahun-2023/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_4_2023);
6. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023);
7. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt591c06aa79c90/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-1-tahun-2017/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_1_2017);
8. [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt659cb5aa06c16/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-22-tahun-2023/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_22_2023).
---
[1] Pasal 32 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28067/undangundang-nomor-21-tahun-2008/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_21_2008) (“UU Perbankan Syariah”)
[2] Penjelasan Pasal 39 UU Perbankan Syariah
|
Berhakkah Karyawan yang Training di Luar Negeri Mendapatkan THR?
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/berhakkah-karyawan-yang-training-di-luar-negeri-mendapatkan-thr-lt67d512ba266b1/
|
Saya diberangkatkan oleh perusahaan untuk mengikuti pelatihan di Jepang selama setahun. Selama masa pelatihan tersebut saya tidak mendapatkan gaji dan THR meskipun saya berstatus karyawan. Benarkah demikian hukumnya?
|
Mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya (“THR”) dapat merujuk pada ketentuan [PP Pengupahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021) dan perubahannya, serta [Permenaker 6/2016](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-nomor-6-tahun-2016?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016). Terkait dengan THR karyawan yang sedang *training* di luar negeri, pada dasarnya selama karyawan yang bersangkutan mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih dan karyawan tersebut juga mempunyai hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), karyawan yang sedang *training* memiliki hak untuk mendapatkan THR
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
### **Gaji Karyawan yang *Training* di Luar Negeri**
### KLINIK TERKAIT
[#### Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Ini Dasar Hukumnya
14 Mar, 2025
](/klinik/a/pembayaran-thr-tak-boleh-dicicil-lt5eaa9da1601f8/)
[#### Ketentuan THR Untuk Karyawan Kontrak
14 Mar, 2025
](/klinik/a/ketentuan-thr-untuk-karyawan-kontrak-lt51e563b8ca0dd/)
[#### Apakah Karyawan *Resign* Masih Dapat THR?
24 Feb, 2025
](/klinik/a/apakah-karyawan-resign-masih-dapat-thr-lt51dd09c59209b/)
[#### Aturan Besaran Gaji dan THR Direksi
02 Jan, 2025
](/klinik/a/besaran-gaji-thr-direksi-lt506f4ac6d0325/)
Pertama-tama, kami asumsikan bahwa yang Anda maksud dengan pelatihan di sini adalah pelatihan kerja. Berdasarkan **Pasal 1 angka 9** [**UU Ketenagakerjaan**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003), **pelatihan kerja** adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
Pada dasarnya, setiap tenaga kerja berhak memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1") Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Jika merujuk pada **Pasal 10 ayat (1) UU Ketenagakerjaan**, pelatihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik di dalam maupaun di luar hubungan kerja. Penyelenggaraan pelatihan kerja berdasar pada program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
Selanjutnya, berkaitan dengan pertanyaan Anda, sebagaimana Anda menyebutkan bahwa Anda melakukan pelatihan kerja di luar negeri dan tidak digaji selama pelatihan kerja. Mengenai pelatihan kerja di luar negeri, sepanjang penelusuran kami tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang melarang maupun membatasi lokasi dilaksanakannya pelatihan kerja.
Lalu, terkait dengan gaji yang tidak dibayarkan, perlu diingat bahwa bahwa upah tidak akan dibayar jika pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4") Namun, terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam **Pasal 93 ayat (2) UU Ketenagakerjaan** yang salah satunya yaitu pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan, misalnya seperti *training* yang Anda lakukan termasuk pengecualian tidak dibayarkannya upah. Artinya, jika *training* yang Anda lakukan termasuk tugas pendidikan dari perusahaan, maka menurut hemat kami Anda tetap berhak mendapatkan gaji.
Lebih lanjut, terhadap pengusaha yang tidak membayarkan upah saat pekerja/buruh melaksanakan tugas dari perusahaan, dapat dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp400 juta.[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
Lantas, apakah karyawan yang sedang *training* berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (“THR”)?
### **THR untuk Karyawan yang *Training* di Luar Negeri**
Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu diketahui terkait dengan THR itu sendiri. Singkatnya, aturan mengenai THR dapat merujuk pada [**PP Pengupahan**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021) dan perubahannya, serta [**Permenaker 6/2016**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-nomor-6-tahun-2016?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016).
Adapun yang dimaksud dengan THR adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan.[[7]](#_ftn7 "_ftnref7")
Perlu diperhatikan bahwa hari raya keagamaan di sini, antara lain:[[8]](#_ftn8 "_ftnref8")
1. Hari Raya Idul Fitri bagi pekerja/buruh yang beragama Islam;
2. Hari Raya Natal Bagi pekerja/buruh yang beragama Kristen Katolik dan Kristen Protestan;
3. Hari Raya Nyepi bagi pekerja/buruh yang beragama Hindu;
4. Hari Raya Waisak bagi pekerja/buruh yang beragama Budha; dan
5. Hari Raya Imlek bagi pekerja/buruh yang beragama Konghucu.
THR dibayarkan sesuai dengan hari raya keagamaan masing-masing pekerja/buruh, kecuali ditentukan lain sesuai dengan kesepakatan pengusaha dan pekerja/buruh yang dituangkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.[[9]](#_ftn9 "_ftnref9")
Dalam **Pasal 9 ayat (1) PP Pengupahan** diatur bahwa THR wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. Hal ini juga dipertegas dengan ketentuan **Pasal 2 ayat (1) Permenaker 6/2016** berikut.
*Pengusaha wajib memberikan THR keagamaan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih.*
Lalu, terkait dengan siapa yang berhak mendapatkan THR dapat merujuk pada ketentuan **Pasal 2 ayat (2) Permenaker 6/2016**, yaitu:
*THR keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.*
Baca juga: [**Ketentuan THR Untuk Karyawan Kontrak**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-thr-untuk-karyawan-kontrak-lt51e563b8ca0dd/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=thr_karyawan_kontrak)
Berdasarkan penjelasan di atas, sekaligus menjawab pertanyaan Anda, selama masa kerja Anda dengan pengusaha yang bersangkutan adalah satu bulan secara terus menerus atau lebih dan Anda mempunyai hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), maka status sebagai pekerja yang sedang menjalani pelatihan kerja tidak menghilangkan hak Anda untuk mendapatkan THR. Oleh karena itu, selama ketentuan yang telah dijelaskan di atas dipenuhi, menurut hemat kami Anda berhak mendapatkan THR.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [**di sini**](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik).
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003);
2. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022);
3. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/26001/peraturan-pemerintah-nomor-31-tahun-2006?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_31_2006);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6551988895cb1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_51_2023);
7. [Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/buruh di Perusahaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-nomor-6-tahun-2016?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016).
---
[1] Pasal 11 [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) (“UU Ketenagakerjaan”)
[2] Pasal 9 UU Ketenagakerjaan
[3] Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagakerjaan
[4] Pasal 93 ayat (1) UU Ketenagakerjaan
[5] Pasal 93 ayat (2) huruf i UU Ketenagakerjaan
[6] Pasal 81 angka 67 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) yang mengubah Pasal 186 ayat (1) UU Ketenagakerjaan
[7] Pasal 1 angka 1 [Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-nomor-6-tahun-2016?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016) (“Permenaker 6/2016”)
[8] Pasal 1 angka 2 Permenaker 6/2016
[9] Pasal 5 ayat (3) Permenaker 6/2016
|
Bolehkah DPR Rapat di Hotel?
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-dpr-rapat-di-hotel-lt67dbfaad4de07/
|
Akhir-akhir ini masyarakat tengah dihebohkan dengan rapat RUU TNI yang dilakukan oleh DPR di salah satu hotel di Jakarta. Rapat ini dinilai tertutup dan tidak transparan oleh netizen. Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya DPR rapat di hotel?
|
Pada dasarnya, merujuk pada Pasal 254 ayat (3) [Peraturan DPR 1/2020](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f85474249cdf/peraturan-dewan-perwakilan-rakyat-nomor-1-tahun-2020?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=DPR_1_2020), semua jenis rapat Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) dilakukan di gedung DPR. Namun, rapat DPR juga dapat dilakukan di luar gedung DPR atas persetujuan pimpinan DPR. Oleh karena itu, rapat DPR di hotel pada dasarnya boleh-boleh saja selama itu atas persetujuan pimpinan DPR. Bagaimana ketentuannya?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
### **Jenis Rapat DPR**
### KLINIK TERKAIT
[#### Anggota DPR Promosi Situs Judol, Bisakah Diberhentikan?
11 Nov, 2024
](/klinik/a/anggota-dpr-promosi-situs-judol-bisakah-diberhentikan-lt6732adc670465/)
[#### Perbedaan Wewenang DPR, MA, dan MK dalam Perubahan Undang-Undang
23 Agt, 2024
](/klinik/a/perbedaan-wewenang-dpr--ma--dan-mk-dalam-perubahan-undang-undang-lt66c8a9bb509fe/)
[#### Dapatkah KPU Menjadi Objek Hak Angket DPR?
19 Apr, 2024
](/klinik/a/dapatkah-kpu-menjadi-objek-hak-angket-dpr-lt662237e759939/)
[#### Sudah Jabat Anggota DPR 2 Periode, Bolehkah Dicalonkan Kembali?
01 Agt, 2023
](/klinik/a/sudah-jabat-anggota-dpr-2-periode-bolehkah-dicalonkan-kembali-lt531954ca2fb7f/)
Membahas mengenai Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”), [**UU MD3**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt53fefb3850a2a/undang-undang-nomor-17-tahun-2014/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_17_2014) dan perubahannya secara khusus membahas mengenai tugas dan wewenang DPR. Sebelumnya, perlu diketahui mengenai apa yang dimaksud dengan DPR itu sendiri. Menurut **Pasal 1 angka 2 UU MD3**, DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam [**UUD 1945**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945).
Sebagai lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara,[[1]](#_ftn1 "_ftnref1") DPR memiliki wewenang dan tugas, yang mana wewenangnya diatur dalam **Pasal 71** [**UU 2/2018**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5aaa21760d9fd?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2018), sedangkan tugas dari DPR dapat ditemukan pada ketentuan **Pasal 72 UU MD3**.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan, salah satu tugas dan wewenang DPR yaitu menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang (“RUU”) sesuai **Pasal 72 huruf b UU MD3**.
Dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya inilah DPR berhak memanggil setiap orang secara tertulis hadir dalam **rapat DPR**.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
Adapun rapat DPR sebagaimana disebutkan di atas, terdapat beberapa jenis, antara lain:[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
1. rapat paripurna;
2. rapat paripurna luar biasa;
3. rapat pimpinan DPR;
4. rapat konsultasi;
5. rapat badan musyawarah;
6. rapat komisi;
7. rapat gabungan komisi;
8. rapat badan legislasi;
9. rapat badan anggaran;
10. rapat BAKN;
11. rapat mahkamah kehormatan dewan;
12. rapat BURT;
13. rapat panitia khusus;
14. **rapat panitia kerja**;
15. rapat tim;
16. rapat kerja;
17. rapat dengar pendapat;
18. rapat dengar pendapat umum; dan
19. rapat fraksi.
Berdasarkan ketentuan di atas, sepanjang penelusuran kami, rapat membahas RUU Tentara Nasional Indonesia (“TNI”) yang Anda tanyakan termasuk rapat panitia kerja yang merupakan bagian tugas dan wewenang DPR. Hal ini karena rapat panitia kerja dapat diselenggarakan salah satunya dengan agenda pembahasan program legislasi nasional (prolegnas),[[4]](#_ftn4 "_ftnref4") seperti RUU TNI yang Anda tanyakan.
Lantas, menjawab pertanyaan Anda selanjutnya, apakah rapat DPR tersebut boleh dilakukan di hotel?
### **Rapat DPR di Hotel**
Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan merujuk pada [**Peraturan DPR 1/2020**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f85474249cdf/peraturan-dewan-perwakilan-rakyat-nomor-1-tahun-2020?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=DPR_1_2020)yang mengatur mengenai tata tertib. Adapun ketentuan mengenai rapat secara umum dapat ditemukan dalam **Pasal 254 Peraturan DPR 1/2020**.
Pertama-tama, mengenai waktu, rapat DPR dapat dilakukan:[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
1. pada siang hari, hari Senin sampai dengan hari Kamis, dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 dengan waktu istirahat pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00; hari Jumat dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 dengan waktu istirahat dari pukul 11.00 sampai dengan pukul 13.30; dan
2. pada malam hari dari pukul 19.30 sampai dengan pukul 22.30 pada setiap hari kerja.
Perubahan waktu rapat DPR dapat ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
Mengenai tempat dilaksanakannya, semua jenis rapat DPR dilakukan di gedung DPR, kecuali ditentukan lain, **rapat dapat dilakukan di luar gedung DPR atas persetujuan pimpinan DPR**.[[7]](#_ftn7 "_ftnref7")
Semua jenis rapat DPR pada dasarnya dihadiri oleh anggota, kecuali dalam keadaan tertentu, yakni keadaan bahaya, kepentingan yang memaksa, keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam, dan keadaan tertentu lain yang memastikan adanya urgensi nasional, rapat dapat dilaksanakan secara virtual dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.[[8]](#_ftn8 "_ftnref8")
Jadi berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa rapat DPR yang dilaksanakan di luar gedung DPR seperti hotel boleh-boleh saja, selama rapat DPR di hotel tersebut dilakukan atas persetujuan pimpinan DPR.
Sebagai informasi, perlu diperhatikan beberapa tata tertib dalam melaksanakan rapat di dalam maupun di luar gedung DPR.
Berdasarkan **Pasal 288 Peraturan DPR 1/2020**, dalam setiap rapat di dalam atau di luar gedung DPR, anggota wajib menggunakan pakaian yang sopan, rapi, dan resmi. Selain itu, menurut **Pasal 289 Peraturan DPR 1/2020**, setiap rapat di dalam atau di luar gedung DPR, anggota dilarang membawa senjata api dan/atau senjata.
Berdasarkan uraian di atas, kami menyimpulkan bahwa rapat DPR termasuk rapat panitia kerja yang salah satunya dilaksanakan dengan agenda membahas RUU TNI yang Anda tanyakan dapat dilakukan di luar gedung DPR selama mendapat persetujuan pimpinan DPR. Namun, perlu dicatat bahwa meskipun dilakukan di luar gedung DPR, rapat DPR tetap harus mematuhi ketentuan dan tata tertib yang diatur dalam **Peraturan DPR 1/2020** serta peraturan perundang-undangan lainnya.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik).
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945);
2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt53fefb3850a2a/undang-undang-nomor-17-tahun-2014/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_17_2014);
3. [Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54dde4d7f0d20?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_42_2014);
4. [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5aaa21760d9fd?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2018);
5. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d948ad30076f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2019);
6. [Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f85474249cdf/peraturan-dewan-perwakilan-rakyat-nomor-1-tahun-2020?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=DPR_1_2020).
---
[1] Pasal 68 [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt53fefb3850a2a/undang-undang-nomor-17-tahun-2014/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_17_2014) (“UU MD3”)
[2] Pasal 73 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5aaa21760d9fd?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2018)
[3] Pasal 255 [Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f85474249cdf/peraturan-dewan-perwakilan-rakyat-nomor-1-tahun-2020?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=DPR_1_2020) (“Peraturan DPR 1/2020”)
[4] Pasal 120 huruf b Peraturan DPR 1/2020
[5] Pasal 254 ayat (1) Peraturan DPR 1/2020
[6] Pasal 254 ayat (2) Peraturan DPR 1/2020
[7] Pasal 254 ayat (3) Peraturan DPR 1/2020
[8] Pasal 254 ayat (4) Peraturan DPR 1/2020
|
Perbedaan Perjanjian Bilateral dan Multilateral
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/perjanjian-bilateral-dan-multilateral-lt623072800ead3/
|
Dalam hukum internasional terdapat dua jenis perjanjian, yaitu perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral. Lantas, perjanjian internasional yang dilakukan oleh dua negara disebut dengan perjanjian apa?
|
Perjanjian internasional adalah kesepakatan antarnegara yang dibuat dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Secara umum, perjanjian internasional dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral.
Perjanjian internasional yang dilakukan oleh dua negara disebut perjanjian bilateral. Sedangkan perjanjian internasional yang dilakukan tiga atau lebih subjek hukum internasional (lebih dari dua negara) disebut perjanjian multilateral.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh [Saufa Ata Taqiyya, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/saufa-ata-taqiyya--sh-lt5f33b4569d68e) dan dipublikasikan pertama kali pada 15 Maret 2022, dan dimutakhirkan pertama kali oleh**[**Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H.**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/bernadetha-aurelia-oktavira--sh-lt5d537b77ab8d5/) **pada 08 Juni 2023.**
### KLINIK TERKAIT
[#### Jenis-Jenis Visa untuk Masuk ke Indonesia
04 Des, 2024
](/klinik/a/jenis-visa-lt5a289ad826c58/)
[#### 5 Sumber Hukum Internasional
07 Mar, 2024
](/klinik/a/sumber-hukum-internasional-lt62b02e4990cb4/)
[#### Kejahatan Genosida dalam Konteks Hukum Internasional
26 Okt, 2023
](/klinik/a/kejahatan-genosida-dalam-konteks-hukum-internasional-lt50fc2162e60e3/)
[#### 3 Tahapan Perjanjian Internasional dan Penjelasannya
10 Mar, 2023
](/klinik/a/tahapan-perjanjian-internasional-cl4997/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat[**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer/) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan[**Konsultan Mitra Justika**](https://www.justika.com/konsultan-hukum).
### **Apa itu Perjanjian Internasional?**
**Perjanjian internasional** atau ***international conventions*** adalah salah satu sumber utama hukum internasional, sebagaimana ditegaskan dalam ***Article* 38 *paragraph* (1) *letter* a [ICJ Statute](https://legal.un.org/avl/pdf/ha/sicj/icj_statute_e.pdf)** (*Statute of the International Court of Justice* atau Statuta Mahkamah Internasional).
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Dalam hukum internasional, perjanjian antar negara diatur dalam ***Article* 2 *paragraph* (1) *letter* a** **[VCLT 1969](https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf)**, yang mendefinisikan perjanjian internasional sebagai berikut:
*“treaty” means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation;*
Ketentuan tersebut pada intinya menerangkan bahwa perjanjian internasional adalah kesepakatan antarnegara yang dibuat dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional.
Kemudian, dalam hukum positif Indonesia, **[UU Perjanjian Internasional](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17498/undangundang-nomor-24-tahun-2000/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_perjanjian_internasional)** mengatur definisi perjanjian internasional yang terdapat dalam **Pasal 1 angka 1**, yaitu:
*Perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.*
Selanjutnya, **Muh, Risnain** dalam bukunya *Hukum Internasional dan Kepentingan Nasional Indonesia* (hal. 14-15) mengutip pendapat **D.P. Connel** mengenai **batasan perjanjian internasional** sebagai *an agreement between states, governed by international law as distinct from municipal law, the form and manner of which is immaterial to the legal consequences of the act*. Batasan perjanjian internasional tersebut memberikan kejelasan bahwa yang berwenang untuk membuat perjanjian internasional dalam hukum internasional hanyalah negara yang memiliki perbedaan dengan perjanjian dalam konteks hukum nasional. Definisi ini membatasi pula kewenangan subjek hukum internasional yang lain untuk mengadakan perjanjian internasional. Selanjutnya, terdapat batasan pada cara untuk menentukan apakah suatu perjanjian internasional dapat dianggap sebagai perjanjian internasional atau bukan, yaitu dengan melihat kehendak para pihak dalam membuat perjanjian internasional, dan dengan melihat cara pengikatan diri negara dalam perjanjian internasional (*channel of consent*).
Baca juga: **[5 Sumber Hukum Internasional](https://www.hukumonline.com/klinik/a/sumber-hukum-internasional-lt62b02e4990cb4/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=5_sumber_hi)**
### **Perjanjian Bilateral dan Perjanjian Multilateral**
Menjawab pertanyaan Anda mengenai perjanjian internasional yang dilakukan oleh dua negara disebut dengan perjanjian apa? Secara umum, terdapat dua jenis perjanjian internasional, yaitu perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral. Berikut masing-masing penjelasannya.
1. **Perjanjian Bilateral**
Perjanjian bilateral adalah perjanjian internasional yang di**buat oleh dua subjek hukum internasional**, yaitu **negara** yang masing-masing mempunyai wewenang dan kapasitas hukum untuk membuat suatu perjanjian internasional. Dalam situasi tertentu, beberapa negara dan atau organisasi internasional dapat bergabung dan bertindak sebagai satu pihak. Lalu, hal yang utama dalam perjanjian bilateral adalah kesepakatan antara kedua pihak terkait isi perjanjian.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
Perjanjian bilateral pada umumnya berbentuk sebuah instrumen yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, atau pertukaran dua dokumen, nota/surat diplomatik, yang mengkonfirmasi bahwa keduanya telah menyetujui.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
Salah satu contoh perjanjian bilateral adalah perjanjian tentang penetapan garis batas laut wilayah Indonesia dan Singapura di bagian barat selat Singapura, yang telah disahkan melalui[**UU 4/2010**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4cc679089a490/undangundang-nomor-4-tahun-2010?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_4_2010).
Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, perjanjian internasional yang dilakukan oleh dua negara disebut perjanjian bilateral.
2. **Perjanjian Multilateral**
Perjanjian multilateral adalah perjanjian internasional yang **dibuat oleh tiga atau lebih subjek hukum internasional**, atau dalam hal ini oleh **tiga atau lebih negara**, yang masing-masing mempunyai kapasitas hukum untuk membuat perjanjian internasional.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
Perjanjian multilateral biasanya dibuat dalam satu dokumen, namun dalam keadaan tertentu bisa juga dilakukan dalam bentuk pertukaran dokumen apabila pihaknya tidak lebih dari tiga atau 4.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
Karena melibatkan lebih dari 3 pihak, perjanjian multilateral biasanya menetapkan tempat penyimpan (*depository*) perjanjian multilateral tersebut. *Depository* perjanjian multilateral yang lebih banyak dipilih adalah sekretariat organisasi internasional yang menaungi pembuatan perjanjian multilateral tersebut, seperti PBB, yang saat ini menjadi depository bagi lebih dari 550 perjanjian internasional.[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
Adapun contoh perjanjian multilateral adalah **[UNCLOS 1982](https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf)**, **[Geneva Convention 1949](https://www.icrc.org/sites/default/files/external/doc/en/assets/files/publications/icrc-002-0173.pdf), VCLT 1969, ICJ Statute**, dan lain-lain.
### **Peran Penting Hukum Perjanjian Internasional**
Sebagai informasi, **Anthony Aust** dalam bukunya *Handbook of International Law, the 2nd edition* (hal. 6), menjelaskan sebagai berikut:
*For the moment, it is enough to say that, as with domestic legislation, treaties now play a crucial role in international law. Important areas of customary international law have now been codified in multilateral treaties which are widely accepted even by States which are not parties to such treaties. In consequence, custom and the other sources of international law are no longer as important as they used to be. But that does not mean that custom is on a lower level than treaties. There is no formal hierarchy of the sources of international law.*
Jika diterjemahkan secara bebas, pada intinya **perjanjian internasional memiliki peran penting dalam hukum internasional**. Bidang-bidang penting dalam hukum internasional sekarang telah dikodifikasi dalam perjanjian multilateral yang diterima secara luas bahkan oleh negara-negara yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut. Sebagai konsekuensinya, kebiasaan (*customary of international law*) dan sumber-sumber hukum internasional lainnya tidak lagi sepenting dulu. Tetapi, hal ini bukan berarti bahwa kebiasaan berada pada tingkat yang lebih rendah daripada perjanjian internasional, karena pada dasarnya tidak ada hirarki formal dalam sumber-sumber hukum internasional.
Kemudian, sebagaimana dijelaskan dalam **[Peran Perjanjian Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional](https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-perjanjian-internasional-dalam-menyelesaikan-sengketa-internasional-lt565bb6c3736c7/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=sengketa_internasional)**, kedudukan perjanjian internasional amatlah penting dalam hubungan antarnegara, termasuk juga ketika terjadi konflik. Hal ini karena:
1. Perjanjian internasional menjadi salah satu rujukan utama Mahkamah Internasional dalam memutuskan sengketa hukum antar negara.
2. Perjanjian internasional menjadi dasar untuk untuk mengajukan penyelesaian sengketa kepada forum penyelesaian sengketa tertentu, seperti Mahkamah Internasional.
3. Berbagai perjanjian internasional memuat pasal mengenai mekanisme penyelesaian sengketa berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian internasional itu sendiri yang harus ditaati para pihak.
Demikian jawaban dari kami mengenai perjanjian bilateral dan multilateral, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. *[Statute of the International Court of Justice](https://legal.un.org/avl/pdf/ha/sicj/icj_statute_e.pdf)*;
2. *[The Geneva Conventions of 12 August 1949](https://www.icrc.org/sites/default/files/external/doc/en/assets/files/publications/icrc-002-0173.pdf)*;
3. *[Vienna Convention on the Law of Treaties 1969](https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf)*;
4. *[United Nations Convention on the Law of the Sea 1982](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17498/undangundang-nomor-24-tahun-2000/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_perjanjian_internasional)*;
5. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17498/undangundang-nomor-24-tahun-2000/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_perjanjian_internasional);
6. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura, 2009 *(Treaty Between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore Relating to the Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Western Part of the Strait of Singapore, 2009)*](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4cc679089a490/undangundang-nomor-4-tahun-2010?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_4_2010).
Referensi:
1. Anthony Aust. *Handbook of International Law, the 2nd edition.* United Kingdom: Cambridge University Press, 2010;
2. Claude Schenker. *[Practice Guide to International Treaties](https://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/publications/Voelkerrecht/Praxisleitfaden-Voelkerrechtliche-Vertraege_en.pdf)*, *Directorate of International Law* (DIL), *Federal Department of Foreign Affairs* (FDFA), Switzerland;
3. Muh. Risnain. *Hukum Internasional dan Kepentingan Nasional Indonesia*. Nusa Tenggara Barat: Sanabil, 2020;
4. *[Treaty Handbook](https://treaties.un.org/doc/source/publications/thb/english.pdf),* *prepared by the Treaty Section of the Office of Legal Affairs*. *United Nations*, 2018.
---
[1] *[Treaty Handbook](https://treaties.un.org/doc/source/publications/thb/english.pdf),* *prepared by the Treaty Section of the Office of Legal Affairs*. *United Nations*, 2018, hal. 33
[2] Claude Schenker. *[Practice Guide to International Treaties](https://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/publications/Voelkerrecht/Praxisleitfaden-Voelkerrechtliche-Vertraege_en.pdf)*, *Directorate of International Law* (DIL), *Federal Department of Foreign Affairs* (FDFA), Switzerland, 2015, hal. 4
[3] [Treaty Handbook](https://treaties.un.org/doc/source/publications/thb/english.pdf), *prepared by the Treaty Section of the Office of Legal Affairs*. *United Nations*, 2018, hal. 33
[4] Claude Schenker. *[Practice Guide to International Treaties](https://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/publications/Voelkerrecht/Praxisleitfaden-Voelkerrechtliche-Vertraege_en.pdf)*, *Directorate of International Law* (DIL), *Federal Department of Foreign Affairs* (FDFA), Switzerland, 2015, hal. 4
[5] Claude Schenker. *[Practice Guide to International Treaties](https://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/publications/Voelkerrecht/Praxisleitfaden-Voelkerrechtliche-Vertraege_en.pdf)*, *Directorate of International Law* (DIL), *Federal Department of Foreign Affairs* (FDFA), Switzerland, 2015, hal. 18
|
Larangan Mengambil Foto dan Video di Rumah Sakit
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/larangan-mengambil-foto-dan-video-di-rumah-sakit-lt5e2289741df35/
|
Seperti kita ketahui, banyak layanan kesehatan seperti rumah sakit yang melarang dokumentasi di rumah sakit. Namun kita juga sering menemukan berbagai video di media sosial yang diambil di rumah sakit. Mungkin ada orang yang ingin mendokumentasikan suatu kejadian, seperti malapraktik dokter. Apakah larangan mendokumentasikan ini sesuai dengan hukum?
|
Rumah sakit pada dasarnya berwenang untuk membuat larangan mengambil foto atau video di rumah sakit. Larangan ini merupakan upaya pihak rumah sakit untuk melindungi hak privasi pasien.
Di sisi lain, perekaman terhadap suatu dugaan malapraktik secara langsung dengan menggunakan kamera bukanlah termasuk pelanggaran. Namun, perekam yang menyebarkan video tersebut kepada publik perlu berhati-hati dengan kemungkinan adanya laporan dari pihak yang direkam (dalam hal ini dokter yang diduga malapraktik).
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul *Larangan Mengambil Foto/Video di Rumah Sakit* yang dibuat oleh**[**Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H.**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/bernadetha-aurelia-oktavira--sh-lt5d537b77ab8d5/) **dan pertama kali dipublikasikan pada 21 Januari 2020.**
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat[**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer/) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan[**Konsultan Mitra Justika**](https://www.justika.com/konsultan-hukum).
### **Hak Pasien dan Kewajiban Rumah Sakit**
Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda, kami akan menguraikan terlebih dahulu tentang **hak pasien dan kewajiban rumah sakit**. Berdasarkan[**UU Kesehatan**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt64d2f9cf7ee9d/undang-undang-nomor-17-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_17_2023), setiap rumah sakit mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
Selain itu, rumah sakit diwajibkan untuk, di antaranya, menghormati dan melindungi hak-hak pasien, serta menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
Yang dimaksud dengan "peraturan internal rumah sakit" adalah peraturan yang disusun untuk internal rumah sakit dalam rangka menyelenggarakan tata kelola rumah sakit yang baik dan tata kelola klinis yang baik.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
Kemudian, setiap fasilitas pelayanan kesehatan juga harus menyimpan rahasia kesehatan pribadi pasien, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan hal yang ditemukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis yang dimiliki pasien serta bersifat rahasia.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
Pada intinya, **fasilitas pelayanan kesehatan dapat menolak mengungkapkan segala informasi kepada publik yang berkaitan dengan rahasia kesehatan pribadi pasien**, kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (4)** **UU Kesehatan**[[5]](#_ftn5 "_ftnref5") yang mengatur:
*Kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadi tidak berlaku dalam hal*
1. *pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum;*
2. *penanggulangan kejadian luar biasa (“KLB”), wabah, atau bencana;*
3. *kepentingan pendidikan dan penelitian secara terbatas;*
4. *upaya pelindungan terhadap bahaya ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat;*
5. *kepentingan pemeliharaan Kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan perawatan pasien;*
6. *permintaan pasien sendiri;*
7. *kepentingan administratif, pembayaran asuransi, atau jaminan pembiayaan kesehatan; dan/atau*
8. *kepentingan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.*
### **Larangan Mengambil Foto/Video di Rumah Sakit**
Menjawab pertanyaan Anda, sebagaimana yang kami kutip dari artikel[**Etika Pengambilan Foto/Video di Lingkungan RS**](https://www.persi.or.id/etika-pengambilan-foto-video-di-lingkungan-rs/) dalam laman resmi **Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (“PERSI”)**, pengambilan foto di rumah sakit tidak boleh melanggar privasi pasien, keluarga pasien, maupun petugas rumah sakit. Jika pasien atau keluarganya dan staf rumah sakit tidak keberatan, maka pengambilan gambar boleh dilakukan dan tidak ada pelanggaran privasi. Namun, rumah sakit/klinik tetap disarankan agar membuat pengumuman yang melarang pengambilan gambar.
Oleh karena itu, menurut hemat kami, rumah sakit pada dasarnya berwenang untuk mengatur larangan pengunjung mengambil foto dan video. Larangan ini semata-mata diterapkan untuk melindungi hak privasi pasien.
### **Merekam Malapraktik**
Lebih lanjut, terhadap orang yang mendokumentasikan suatu dugaan malapraktik dokter, hal ini dapat dikatakan sebagai perekaman atas kejadian nyata. Merujuk pada artikel[**Bolehkah Merekam Suatu Peristiwa Secara Sembunyi-Sembunyi?**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-merekam-suatu-peristiwa-secara-sembunyi-sembunyi-lt5496be4d1947b/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Bolehkah_merekam_peristiwa_sembunyi_sembunyi), perekaman terhadap kejadian nyata secara langsung dengan menggunakan kamera bukanlah termasuk pelanggaran **Pasal 31**[**UU 19/2016**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_19_2016), karena tidak ada “transmisi” informasi elektronik yang diintersep atau disadap. Realita berupa suara atau kejadian yang direkam dalam satu *tape recorder* atau kamera sendiri bukanlah data elektronik, bukan informasi elektronik, dan bukan dokumen elektronik.
Dengan demikian, tindakan merekam itu sendiri tidak bertentangan dengan undang-undang. Namun, perekam yang menyebarkan rekaman tersebut kepada publik harus berhati-hati dengan kemungkinan adanya laporan dari pihak yang direkam (dokter yang diduga malapraktik). Apalagi jika dugaan malapraktik tersebut tidak terbukti. Berdasarkan **[UU 1/2024](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2024)**, tindakan merekam dugaan malapraktik berpotensi dijerat **pasal menyerang kehormatan atau nama baik orang lain**.
Menurut **Pasal 27A *jo.* Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024**, setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik, dapat **dipidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp400 juta**.
Baca juga: **[Ini Bunyi Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang Dianggap Pasal Karet](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-27-ayat-3-uu-ite-lt656dae151ec52/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pasal_27_karet)**
Perlu diketahui, ketentuan tersebut merupakan **tindak pidana aduan** yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan oleh
badan hukum.[[6]](#_ftn6 "_ftnref6") Misalnya dalam hal ini, korban adalah dokter yang diduga malapraktik.
Lalu, jika perbuatan ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bertentangan dengan apa yang diketahui padahal telah diberi kesempatan untuk membuktikannya, dipidana karena **fitnah** dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta.[[7]](#_ftn7 "_ftnref7")
Akan tetapi, perbuatan dalam Pasal 27A *jo.* Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024, tidak dipidana dalam hal:[[8]](#_ftn8 "_ftnref8")
1. dilakukan untuk kepentingan umum; atau
2. dilakukan karena terpaksa membela diri.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ite);
2. [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_19_2016);
3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt64d2f9cf7ee9d/undang-undang-nomor-17-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_17_2023);
4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2024).
Referensi:
[Etika Pengambilan Foto/Video di Lingkungan RS](https://www.persi.or.id/etika-pengambilan-foto-video-di-lingkungan-rs/), yang diakses pada 19 Maret 2025, pukul 12.21 WIB.
---
[1] Pasal 189 ayat (1) huruf l [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt64d2f9cf7ee9d/undang-undang-nomor-17-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_17_2023) (“UU Kesehatan”)
[2] Pasal 189 ayat (1) huruf m dan r UU Kesehatan
[3] Penjelasan Pasal 189 ayat (1) huruf r UU Kesehatan
[4] Pasal 177 ayat (1) UU Kesehatan dan Penjelasannya
[5] Pasal 177 ayat (2) UU Kesehatan
[6] Pasal 45 ayat (5) [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65961ed500cf3/undang-undang-nomor-1-tahun-2024/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2024) (“UU 1/2024”)
[7] Pasal 45 ayat (6) UU 1/2024
[8] Pasal 45 ayat (7) UU 1/2024
|
Bolehkah Potong Gaji Karyawan karena Libur Lebaran?
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-potong-gaji-karyawan-karena-libur-lebaran-lt5051b438bae14/
|
Saya mengalami kasus di mana pada waktu lebaran, THR kami dipotong. Padahal saat hari raya lain, karyawan lain mendapatkan THR�*full*�1 bulan gaji. Selain itu, pada saat cuti bersama Idulfitri, perusahaan potong gaji karyawan sesuai lama libur cuti bersama. Langkah apa yang bisa kami lakukan? Terima kasih.
|
Permasalahan pemotongan THR dan potong gaji karyawan karena libur lebaran atau cuti bersama Idulfitri termasuk perselisihan hak yang dapat diselesaikan dengan menempuh langkah-langkah dalam [UU PPHI](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/undangundang-nomor-2-tahun-2004/document?utm_medium=internal_link_klinik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2004). Bagaimana langkah-langkah yang dapat Anda tempuh?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul *Masalah THR dan Pemotongan Gaji karena Cuti Bersama* yang dibuat oleh**[**Letezia Tobing, S.H., M.Kn.**](https://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt506aec66ed27e/mitra/lt4b457ff0c3e1b/letezia-tobing--sh--mkn)**dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 19 Juli 2013, yang pertama kali dimutakhirkan pada 23 Januari 2018.**
### KLINIK TERKAIT
[#### Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Ini Dasar Hukumnya
14 Mar, 2025
](/klinik/a/pembayaran-thr-tak-boleh-dicicil-lt5eaa9da1601f8/)
[#### Ketentuan THR Untuk Karyawan Kontrak
14 Mar, 2025
](/klinik/a/ketentuan-thr-untuk-karyawan-kontrak-lt51e563b8ca0dd/)
[#### Apakah Karyawan *Resign* Masih Dapat THR?
24 Feb, 2025
](/klinik/a/apakah-karyawan-resign-masih-dapat-thr-lt51dd09c59209b/)
[#### Aturan Besaran Gaji dan THR Direksi
02 Jan, 2025
](/klinik/a/besaran-gaji-thr-direksi-lt506f4ac6d0325/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan perusahaan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
### **Cara Menghitung THR dan Aturan Pembayaran THR**
Sebelum menjawab pertanyaan Anda mengenai pemotongan tunjangan hari raya keagamaan (“THR”) karena libur lebaran, perlu diketahui sebelumnya terdapat beberapa ketentuan mengenai pembayaran THR sebagai berikut.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Pertama-tama, pembayaran besaran THR bergantung pada lamanya seorang karyawan bekerja dengan hitungan sebagai berikut:[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
1. Karyawan yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 bulan upah;
2. Karyawan yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan: masa kerja/12 x 1 bulan upah
Adapun upah 1 bulan yang dimaksud itu terdiri atas komponen upah:[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
1. upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (*clean wages*); atau
2. upah pokok termasuk tunjangan tetap.
THR wajib dibayarkan oleh pengusaha paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR dibayarkan 1 kali dalam 1 tahun sesuai dengan hari raya keagamaan masing-masing karyawan kecuali ditentukan lain sesuai kesepakatan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
Baca juga: [**Begini Aturan Perhitungan THR bagi Karyawan**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/begini-aturan-perhitungan-thr-bagi-karyawan-lt51bc31ad7b95b/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=aturan_perhitungan_THR)
Berdasarkan pertanyaan Anda, kami mengasumsikan bahwa pengusaha membayarkan THR sesuai hari raya keagamaan masing-masing karyawan. Sehingga, jika Anda beragama Islam dan telah bekerja selama 12 bulan secara terus menerus atau lebih, Anda berhak mendapatkan THR sebesar 1 bulan upah pada saat hari raya idulfitri.
### **Gaji Dipotong karena Libur Lebaran dan Cuti Bersama Idulfitri**
Terkait pengumuman libur lebaran 2025, perlu diketahui bahwa berdasarkan Lampiran [**SKB 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2025**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt670d07a5d439d/keputusan-bersama-menteri-agama--menteri-ketenagakerjaan--dan-menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi-nomor-1017--2--2-tahun-2024/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=SKB_cutber_2025) (“SKB 3 Menteri”) dan perubahannya menetapkan Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah jatuh pada tanggal 31 Maret -1 April 2025. Sedangkan cuti bersama Idulfitri ditetapkan pada tanggal 2, 3, 4, dan 7 April 2025.
Sehubungan dengan cuti bersama Idulfitri tersebut, sekaligus menjawab pertanyaan Anda, bolehkah pengusaha memotong gaji karyawan?
Disarikan dari [**Aturan Potong Gaji Karyawan dalam Peraturan Ketenagakerjaan**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-potong-gaji-karyawan-dalam-peraturan-ketenagakerjaan-lt51485bcf197d3/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=potong_gaji), berdasarkan **Pasal 63** [**PP Pengupahan**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021)dan perubahannya, pemotongan gaji karyawan hanya dilakukan dengan alasan:
1. untuk pembayaran denda, ganti rugi, dan/atau uang muka upah, dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan (PP), atau peraturan kerja bersama (PKB).
2. untuk sewa rumah, sewa barang milik perusahaan yang disewakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh, dan/atau utang atau cicilan utang pekerja/buruh harus dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis atau perjanjian tertulis.
3. untuk kelebihan pembayaran upah dilakukan tanpa persetujuan pekerja/buruh.
Di sisi lain, perlu dicatat bahwa karyawan tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi. Jika pengusaha mempekerjakan karyawan pada hari libur resmi, ia wajib membayar upah kerja lembur.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4") Pelaksanaan cuti bersama pun mengurangi hak cuti tahunan karyawan serta diatur oleh pimpinan perusahaan masing-masing.[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
Oleh karena itu, perusahaan tidak berhak potong gaji karyawan dengan alasan libur lebaran atau cuti bersama Idulfitri karena karyawan tidak wajib bekerja pada hari libur resmi, serta pelaksanaan cuti bersama pun pada dasarnya mengurangi hak cuti tahunan karyawan yang mana pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh pimpinan perusahaan.
### **Langkah Hukum**
Mengenai langkah hukum apa yang dapat ditempuh, Anda dapat menempuh jalur atau cara-cara sebagaimana diatur dalam [**UU PPHI**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/undangundang-nomor-2-tahun-2004/document?utm_medium=internal_link_klinik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2004). Dasar perselisihan antara Anda dengan pengusaha adalah **perselisihan hak** baik mengenai permasalahan pemotongan THR maupun potong gaji karyawan.
Yang dimaksud dengan perselisihan hak berdasarkan **Pasal 1 angka 2 UU PPHI** adalah:
*Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.*
Selengkapnya langkah demi langkah penyelesaian perselisihan hak sudah kami rangkum dalam [**Langkah Hukum Jika THR Tidak Dibayar Penuh**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/thr-tidak-dibayar-penuh-lt5018a59e1d077/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=THR_tak_dibayar_penuh).
Selain itu, Anda dapat membuat pengaduan THR melalui laman [Posko Pengaduan THR 2025](https://poskothr.kemnaker.go.id/dashboard) dengan mengisi formulir terlebih dahulu.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik).
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan);
2. [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/undangundang-nomor-2-tahun-2004/document?utm_medium=internal_link_klinik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2004)[;](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt562df69e60c13/node/157/pp-no-78-tahun-2015-pengupahan?PHPSESSID=605p5e8km2qru2uuh8t6vuvfr5)
3. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022);
4. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6551988895cb1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_51_2023);
7. [Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-6-tahun-2016-tunjangan-hari-raya-keagamaan-bagi-pekerja_buruh-di-perusahaan/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016);
8. [Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1017, 2, 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt670d07a5d439d/keputusan-bersama-menteri-agama--menteri-ketenagakerjaan--dan-menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi-nomor-1017--2--2-tahun-2024/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=SKB_cutber_2025).
Referensi:
[Posko Pengaduan THR 2025](https://poskothr.kemnaker.go.id/dashboard), yang diakses pada 20 Maret 2025, pukul 10.00 WIB.
---
[1] Pasal 3 ayat (1) [Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/node/157/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-6-tahun-2016-tunjangan-hari-raya-keagamaan-bagi-pekerja_buruh-di-perusahaan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016) (“Permenaker 6/2016”)
[2] Pasal 3 ayat (2) Permenaker 6/2016
[3] Pasal 5 Permenaker 6/2016
[4] Pasal 85 ayat (1) dan (3) [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan)
[5] Diktum keempat dan keenam [Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1017, 2, 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt670d07a5d439d/keputusan-bersama-menteri-agama--menteri-ketenagakerjaan--dan-menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi-nomor-1017--2--2-tahun-2024/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=SKB_cutber_2025)
|
Perjumpaan Utang Antara Induk dan Anak Perusahaan
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/perjumpaan-utang-lt52f1de7179946/
|
Saya ingin bertanya soal perjumpaan utang. PT A memiliki utang kepada PT X sebesar Rp100 juta berdasarkan perjanjian sewa menyewa tanggal 1 Januari 2024 yang mana pembayaran dicicil selama 4 kali sampai Desember 2025. Di sisi lain PT X memiliki utang kepada PT A per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp104 juta berdasarkan rekening koran. PT A merupakan *holding company* dari PT X. Dapatkah kedua perusahaan ini melakukan perjumpaan utang berdasarkan Pasal 1425 - 1431 BW? Dan instrumen hukum apa yang dapat digunakan sehingga menjadi bukti telah hapusnya utang-piutang mereka?
|
Perjumpaan utang atau kompensasi merupakan saling penghapusan utang, jika dua orang saling berutang antara satu dengan yang lain dengan jumlah yang sama dan telah jatuh tempo serta dapat ditagih.
Perjumpaan utang ini dapat diterapkan terhadap anak perusahaan dan induknya dengan cara membuat laporan keuangan konsolidasi.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh [Albert Aries, S.H., M.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/albert-aries-partners-lt51234433e9d7f/albert-aries--sh--mh-lt50f8bc5fd2478/) dan pertama kali dipublikasikan pada 21 April 2014.**
### KLINIK TERKAIT
[#### Tanggung Jawab Pemilik Baru Atas Utang Perusahaan
10 Mar, 2025
](/klinik/a/tanggung-jawab-pemilik-baru-atas-utang-perusahaan-lt5705be31463e1/)
[#### Status Perjanjian Utang Jika Debitur CV Berubah PT
19 Feb, 2025
](/klinik/a/status-perjanjian-utang-jika-debitur-cv-berubah-pt-lt4d193d70cc99d/)
[#### Pembayaran Utang Jika Perusahaan Telah Bubar
18 Feb, 2025
](/klinik/a/pembayaran-utang-jika-perusahaan-telah-bubar-cl1591/)
[#### Apakah Utang Istri Menjadi Tanggung Jawab Suami?
23 Jan, 2025
](/klinik/a/utang-istri-lt5090fb04045b4/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
### **Hubungan Induk dan Anak Perusahaan**
Perlu diketahui bahwa istilah *holding company* atau *parent company* atau perusahaan induk tidak banyak disinggung dalam [**UU PT**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007). Perihal *holding company* disinggung dalam **Pasal 84 ayat (2) huruf b UU PT** yang menyatakan bahwa ketidakberlakuan dari hak suara (karena kepemilikan saham) induk perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Lebih lanjut, dalam *Hukum Perseroan Terbatas* (hal 49-50), **M. Yahya Harahap** berpendapat bahwa dalam rangka memanfaatkan prinsip *limited liability* atau pertanggungjawaban terbatas, sebuah perseroan dapat mendirikan “perseroan anak” atau *subsidiary* untuk menjalankan bisnis “perseroan induk” (*parent company*).
Dengan demikian, sesuai dengan prinsip keterpisahan (*separation*) dan perbedaan (*distinction*) -yang dikenal pula dengan istilah *separate entity*– aset perseroan induk dengan perseroan anak “terisolasi” dari kerugian potensial (*potential losses*) yang akan dialami oleh satu di antaranya.
### **Perjumpaan Utang atau Kompensasi**
Menjawab pertanyaan Anda, kami merumuskan bahwa Anda pada intinya menanyakan apakah perusahaan induk dan perusahaan yang anak (sebagai dua entitas yang berbeda), yang saling memiliki utang dapat melakukan perjumpaan utang sebagaimana diatur dalam **Pasal 1425 dan 1426**[**KUH Perdata**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kuhperdata) yang berbunyi sebagai berikut:
***Pasal 1425 KUH Perdata***
*Jika dua orang saling berutang, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan utang yang menghapuskan utang-utang kedua orang tersebut dengan cara dan dalam hal-hal berikut.*
***Pasal 1426 KUH Perdata***
*Perjumpaan terjadi demi hukum**, bahkan tanpa setahu debitur, dan kedua utang itu saling menghapuskan pada saat utang itu bersama-sama ada, bertimbal balik untuk jumlah yang sama.*
Disarikan dari artikel **[10 Sebab Hapusnya Perikatan Menurut KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/klinik/a/hapusnya-perikatan-menurut-KUH-Perdata-cl3927/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=hapusnya_perikatan)**, Pasal 1425 KUH Perdata di atas menerangkan tentang adanya saling penghapusan utang, jika dua orang saling berutang antara satu dengan yang lain. Misalnya, A berutang kepada B dan B berutang kepada A masing-masing Rp100 ribu. Jika kedua utang itu telah jatuh tempo, kedua utang tersebut menjadi hapus.Jadi, tidak perlu ada formalitas bahwa A dulu membayar kepada B, kemudian B juga membayar kepada A, baru utang keduanya hapus.
Kemudian, mengenai frasa “perjumpaan terjadi demi hukum” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1426 KUH Perdata, **Subekti** dalam *Hukum Perjanjian* (hal. 73) berpendapat bahwa perjumpaan utang atau kompensasi itu tidak terjadi secara otomatis, tetapi harus diajukan atau diminta oleh pihak yang berkepentingan.
Menjawab pertanyaan Anda, **[Albert Aries, S.H., M.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/albert-aries-partners-lt51234433e9d7f/albert-aries--sh--mh-lt50f8bc5fd2478/)**(penulis sebelumnya) berpendapat bahwa dari sisi laporan keuangan suatu perusahaan, yang berpedoman pada Standar Akuntasi Keuangan atau SAK, laporan keuangan dari induk perusahaan dan satu atau lebih anak perusahaan dapat dikonsolidasikan dengan laporan keuangan induk perusahaannya, dengan syarat yaitu kepemilikan saham induk di anak perusahaan melebihi 50% atau apabila kepemilikan saham induk di anak perusahaan kurang dari 50%, akan tetapi induk perusahaan mempunyai kemampuan untuk mengendalikan anak perusahaannya.
Dengan demikian, perusahaan induk dan perusahaan anak yang saling memiliki utang yang nilainya sama tersebut dapat melakukan perjumpaan utang atau kompensasi sepanjang memenuhi hal-hal yang telah diuraikan diatas, yaitu dengan adanya konsolidasi laporan keuangan induk dan anak perusahaan.
Perjumpaan utang atau kompensasi bisa terjadi karena ada dua subjek hukum yang berbeda, yang kedua utangnya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan adanya konsolidasi laporan keuangan, maka seharusnya meniadakan utang keduanya.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kuhperdata);
2. [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007);
3. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022);
4. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023).
Referensi:
1. Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009;
2. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa, 1979.
|
Aturan Penyelenggaraan RUPS dan Akibatnya Jika Lalai Dilaksanakan
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-penyelenggaraan-rups-dan-akibatnya-jika-lalai-dilaksanakan-cl1203/
|
Apa hukumnya jika lalai melaksanakan RUPS tahunan? Tahun lalu PT tempat saya menanam saham tidak melaksanakan RUPS tahunan. Saya juga ingin bertanya, adakah aturan soal kuorum untuk pelaksanaan RUPS tahunan? Mohon dijelaskan aturan soal hal-hal prinsip/penting dalam pelaksanaan RUPS suatu PT.
|
Ada 3 faktor yang menjadi tolok ukur syarat sahnya penyelenggaraan RUPS, yaitu :
1. Dilakukan melalui undangan secara tertulis kepada seluruh pemegang saham.
2. Pelaksanaannya harus memenuhi kuorum rapat yang telah ditentukan oleh UUPT dan/atau anggaran dasar.
3. Setiap penyelenggaraan RUPS dibuat dengan risalah RUPS dan/atau untuk penyelenggaraan RUPS dengan agenda tertentu maka harus dilakukan dengan akta notaris.
Lantas, apa akibatnya jika RUPS tahunan tidak diselenggarakan oleh direksi?s
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul *Pelaksanaan RUPS dalam sebuah Perusahaan* yang dibuat oleh [Si Pokrol](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/si-pokrol-lt4a0aae6c03cb7/) dan pertama kali dipublikasikan pada 5 Agustus 2002.**
### KLINIK TERKAIT
[#### Apakah Tindakan Direksi Tanpa Persetujuan RUPS Bersifat Mengikat?
07 Mar, 2025
](/klinik/a/apakah-tindakan-direksi-tanpa-persetujuan-rups-bersifat-mengikat-lt54c8b37dc8819/)
[#### Kedudukan Akta Risalah RUPS yang Dilakukan Melalui Telekonferensi
06 Mar, 2025
](/klinik/a/kedudukan-akta-risalah-rups-yang-dilakukan-melalui-telekonferensi-lt51615fa705060/)
[#### Hak Direksi Membela Diri Jika Diberhentikan oleh RUPS
05 Mar, 2025
](/klinik/a/hak-direksi-membela-diri-jika-diberhentikan-oleh-rups-lt5b9b171778dc6/)
[#### Bisakah Direksi yang Demisioner Melakukan Pemanggilan RUPS?
25 Feb, 2025
](/klinik/a/bisakah-direksi-yang-demisioner-melakukan-pemanggilan-rups-cl7067/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
### **Aturan Penyelenggaraan RUPS**
Rapat umum pemegang saham (“RUPS”) merupakan organ yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham pada perseroan terbatas (“PT”), sehingga RUPS memiliki wewenang yang tidak dimiliki oleh direksi dan dewan komisaris.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Misalnya, direksi saja atau direksi bersama-sama dengan dewan komisaris tidak berwenang (*unauthorized*) untuk memutuskan dan menentukan penggunaan laba bersih perseroan. Yang berwenang (*authorized*) menentukan dan memutuskan penggunaan laba bersih, termasuk penentuan besarnya jumlah penyisihan untuk cadangan wajib dan cadangan lain adalah RUPS. Dalam hal ini, RUPS sebagai penentu utama dalam penentuan penggunaan laba bersih PT.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
Kemudian, mengenai keabsahan penyelenggaraan RUPS yaitu terletak pada pemanggilan dan kuorum rapat pada RUPS. Adapun, **tata cara pemanggilan RUPS** adalah sebagai berikut :
1. Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
2. Apabila direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS atas adanya surat tercatat tentang permintaan pemegang saham atau dewan komisaris untuk penyelenggaraan RUPS, maka dewan komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
3. Dalam hal direksi atau dewan komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS berdasarkan surat tercatat yang telah diajukan, pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
4. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
5. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.[[7]](#_ftn7 "_ftnref7")
6. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan pengaturan terkait jangka waktu dan pengumuman dalam surat kabar dan surat tercatat serta agenda rapat, keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.[[8]](#_ftn8 "_ftnref8")
Selanjutnya, berkenaan dengan prinsip penyelenggaraan RUPS, **Pasal 85 ayat (1) dan (2) [UU PT](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007)**mengatur bahwa pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya (*one share one vote*), kecuali bagi pemegang saham tanpa hak suara.
Menjawab pertanyaan Anda mengenai **syarat sah kuorum RUPS** adalah sebagai berikut:[[9]](#_ftn9 "_ftnref9")
1. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
2. Dalam hal kuorum tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.
3. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.
4. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
5. Jika kuorum RUPS kedua tidak tercapai, perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan atas permohonan perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.
6. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
7. Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
8. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan.
9. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan atau dalam hal RUPS dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan jangka waktu tersebut adalah paling lambat 21 hari setelah diperolehnya penetapan pengadilan negeri.
Khusus terkait agenda perubahan anggaran dasar, menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran perseroan diatur melalui **Pasal 88 dan Pasal 89 UU PT**. Sepanjang anggaran dasar PT tidak mengatur lain, aturan tersebut juga berlaku mutatis mutandis bagi PT terbuka.
Selanjutnya, setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Tanda tangan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris. Hal ini diatur di dalam **Pasal 90 UU PT**.
Berdasarkan uraian di atas, maka ada 3 faktor untuk menyatakan keabsahan RUPS, yaitu:
1. Dilakukan melalui undangan secara tertulis kepada seluruh pemegang saham;
2. Pelaksanaannya harus memenuhi kuorum rapat yang telah ditentukan oleh UU PT dan/atau anggaran dasar;
3. Setiap penyelenggaraan RUPS dibuat dengan risalah RUPS dan/atau untuk penyelenggaraan RUPS dengan agenda tertentu maka harus dilakukan dengan akta notaris.
### **Akibat Hukum Jika Lalai Melaksanakan RUPS Tahunan**
**Pasal 78 ayat (2) UU PT** secara jelas mengatur bahwa RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam RUPS tahunan, agenda yang penting diajukan adalah laporan tahunan dari direksi yang telah disetujui oleh komisaris.[[10]](#_ftn10 "_ftnref10")
Sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya, penyelenggaraan RUPS adalah tanggung jawab direksi. Sehingga jika direksi lalai untuk menyelenggarakan RUPS, berdasarkan **Pasal 97 ayat (2) dan (3) UU PT**, direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atau secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi.
Selain itu, agenda RUPS tahunan adalah pembahasan laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:[[11]](#_ftn11 "_ftnref11")
1. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
2. laporan mengenai kegiatan perseroan;
3. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
4. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan;
5. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh dewan komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
6. nama anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
7. gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota dewan komisaris perseroan untuk tahun yang baru lampau.
Berdasarkan laporan tahunan tersebut, maka akan diputuskan besaran pembagian dividen. Besarnya dividen yang dibagikan ditentukan berdasarkan laba yang telah terakumulasi pada pos laba ditahan yang ada pada laporan posisi keuangan (neraca). Dengan kata lain, dividen hanya dapat dibagikan setelah dilakukannya pelaporan keuangan PT oleh direksi dan diperiksa pemegang saham dalam RUPS tahunan.[[12]](#_ftn12 "_ftnref12")
Jika RUPS tidak dilaksanakan, maka pembagian dividen tidak dapat dilakukan dan hal ini menyalahi aturan **Pasal 52 ayat (1) huruf b UU PT** yang menyatakan bahwa salah satu hak pemegang saham adalah memperoleh dividen.
Kemudian, disarikan dari artikel **[RUPS Tahunan Terlambat Diselenggarakan, Adakah Sanksinya?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/rups-tahunan-terlambat-diselenggarakan--adakah-sanksinya-lt4dec839ed3911/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=rups_terlambat)**, jika RUPS tahunan belum terselenggara, maka tanggung jawab perseroan pada tahun tersebut belum selesai. Sehingga seluruh laporan pertanggungjawaban dan segala yang dilakukan direksi pada tahun tersebut tidak dapat dinyatakan sah.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007);
2. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022);
3. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023).
Putusan:
[Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XI/2013](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt57c674c497f3e/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-84-puu-xi-2013/#!?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_84_2013).
[1] Pasal 109 angka 1 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) yang mengubah Pasal 1 angka 4 [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) (“UU PT”)
[2] Lihat Pasal 70 dan Pasal 71 UU PT
[3] Pasal 79 ayat (3) *jo.* Pasal 82 ayat (1) UU PT
[4] Pasal 79 ayat (6) dan (7) UU PT
[5] Pasal 80 ayat (1) UU PT
[6] Pasal 82 ayat (2) UU PT
[7] Pasal 82 ayat (3) UU PT
[8] Pasal 82 ayat (5) UU PT
[9] Pasal 86 UU PT *jo.* [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XI/2013](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt57c674c497f3e/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-84-puu-xi-2013/#!?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_84_2013) (hal. 37 – 38)
[10] Pasal 66 ayat (1) UU PT
[11] Pasal 66 ayat (2) UU PT
[12] Pasal 66 dan Pasal 67 UU PT
|
Aturan Menghadirkan Ahli Berkewarganegaraan Asing dalam Persidangan
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-menghadirkan-ahli-berkewarganegaraan-asing-dalam-persidangan-lt5f64aae1bb58f/
|
Apakah sistem peradilan pidana di Indonesia mengizinkan ahli asing untuk memberikan keterangan di persidangan?
|
Sepanjang penelusuran kami, tidak terdapat larangan untuk menghadirkan ahli Warga Negara Asing (“WNA”) dalam persidangan pidana di Indonesia. Akan tetapi terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan apabila ingin menghadirkan ahli berkewarganegaraan asing tersebut, di antaranya adalah ketentuan keimigrasian, perpajakan, dan penerjemah untuk ahli tersebut.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh [Togar S.M. Sijabat, S.H., M.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/pbh-peradi-lt4c452c9c1a7d2/togar-sm-sijabat--sh--mh-lt5498cf248996a/) dan pertama kali dipublikasikan pada tanggal 18 September 2020**.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer/)**). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://www.justika.com/konsultan-hukum)**.
Sebelumnya, mengenai ahli, sering terjadi kesalahan dalam penyebutan dengan menyebutnya sebagai “saksi ahli”. Istilah yang dipakai oleh undang-undang adalah “**ahli**” sehingga hal ini perlu diluruskan.
### **Keterangan Ahli**
Dalam menjawab pertanyaan Anda, kami akan merujuk pada **[KUHAP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/undangundang-nomor-8-tahun-1981/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP)**. Pada dasarnya, berdasarkan **Pasal 183 KUHAP**, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan **sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah** ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Adapun [**alat bukti** **sah**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/alat-bukti-sah-menurut-pasal-184-kuhap-lt657ae25924ac9/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pasal_184_kuhap) diatur dalam **Pasal 184 ayat (1) KUHAP *jo.* [Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5003e3de56409/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_65_2010)** (hal. 92)sebagai berikut:
*Alat bukti yang sah ialah:*
1. *keterangan saksi tentang suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengan sendiri ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;*
2. ***keterangan ahli****;*
3. *surat;*
4. *petuntjuk;*
5. *keterangan terdakwa*.
Lantas, apa itu keterangan ahli? **Pasal 1 angka 28 KUHAP** menyatakan bahwa **keterangan ahli** adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
Kemudian, berdasarkan **Pasal 179 ayat (1) KUHAP** keterangan ahli dapat berasal dari ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya, dengan memberikan keterangan ahli demi keadilan. Lalu, sebagaimana yang diliput dalam artikel **[Memahami Tugas Dokter Forensik di Balik Kematian](https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-tugas-dokter-forensik-di-balik-kematian-lt4bbdb4ebd366e/?page=all?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=tugas_forensik)**, dalam praktiknya, ahli-ahli dari Indonesia juga sudah diakui kemampuannya dalam menangani kasus-kasus yang menyita perhatian masyarakat internasional seperti dalam kasus bom bali atau bom bunuh diri di depan Kedutaan Besar Australia.
Baca juga: **[Pengertian dan Dasar Hukum Autopsi Forensik di Indonesia](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-dan-dasar-hukum-autopsi-forensik-di-indonesia-lt65d48d051d1a0/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=autopsi_forensik)**
Lantas, apakah sistem peradilan pidana di Indonesia mengizinkan ahli asing untuk memberikan keterangan di persidangan?
### **Ahli Warga Negara Asing**
Menjawab pertanyaan Anda, sepanjang penelusuran kami, tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang melarang ahli asing untuk memberikan keterangan ahlinya di persidangan. Oleh karena itu, demi mendapatkan kebenaran hakiki dalam suatu persidangan, jika pihak terdakwa melalui penasihat hukumnya dan untuk kepentingan pembelaannya ingin menghadirkan ahli berkewarganegaraan asing, permintaan ini sah saja dan tidak dilarang. Namun, berdasarkan praktiknya, ada poin-poin yang perlu diperhatikan, yaitu:
1. **Memberitahukan Kepada Majelis Hakim**
Menurut [**Togar S.M. Sijabat**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/pbh-peradi-lt4c452c9c1a7d2/togar-sm-sijabat--sh--mh-lt5498cf248996a/) (penulis sebelumnya), dalam praktiknya, terdakwa atau penasihat hukumnya harus memberitahukan permintaan ini kepada majelis hakim yang memeriksa perkara disertai alasan-alasannya untuk menghadirkan ahli warga negara asing tersebut. Identitas dan keahlian dari si calon ahli juga harus dijelaskan, khususnya berdasar publikasi si ahli yang telah ditulis pada jurnal-jurnal internasional yang telah diakui secara resmi oleh universitas-universitas di Indonesia. Dalam pengajuan ini, biasanya majelis hakim juga meminta pendapat dari jaksa penuntut umum.
2. **Mempunyai Visa Tinggal Terbatas**
Jika permohonan tersebut disetujui oleh Majelis Hakim, si ahli juga wajib datang sesuai dengan peraturan keimigrasian yang sah. Dalam hal ini dapat merujuk pada ketentuan **[PP 31/2013](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt518a19697ab23/peraturan-pemerintah-nomor-31-tahun-2013/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_31_2013)** dan perubahannya. Visa yang bisa didapatkan oleh tenaga ahli adalah **visa tinggal terbatas**. Hal ini sebagaimana diatur dalam **Pasal 102 ayat (2) huruf a [PP 40/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt64d091239244e/peraturan-pemerintah-nomor-40-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_40_2023)**.
Baca juga: **[Prosedur Memperoleh Visa Tinggal Terbatas (VITAS) Bagi WNA](https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-memperoleh-visa-tinggal-terbatas-vitas-bagi-wna-lt4e38f2081b9a5/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=prosedur_vitas)**
3. **Memenuhi Kewajiban Perpajakan**
Karena menerima honorarium, maka ahli asing tersebut juga harus memenuhi kewajiban perpajakannya di Indonesia. Mengingat kunjungannya yang relatif singkat di Indonesia, maka ahli asing dapat dikategorikan sebagai **subjek pajak luar negeri**, yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, sebagaimana diatur dalam **Pasal 4 ayat (1) huruf b [Peraturan Dirjen Pajak 43/2011](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f59d91aab018/peraturan-direktur-jenderal-pajak-nomor-per-43-pj-2011-tahun-2011/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=peraturan_dirjen_pajak_43_2011)**.
4. **Menyediakan Penerjemah Tersumpah**
Terdakwa atau penasihat hukumnya harus menyediakan penerjemah tersumpah untuk menerjemahkan keterangan ahli tersebut kepada pengadilan. Adapun yang dimaksud dengan penerjemah tersumpah menurut **Pasal 1 angka 1 [Permenkum 4/2025](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt67b5b9236120c/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkum_4_2025)**, yaitu orang atau individu yang mempunyai keahlian dalam menghasilkan terjemahan, yang telah diangkat dan diambil sumpahnya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
Baca juga: **[Dapatkah WNA Menjadi Penerjemah Tersumpah?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-wna-menjadi-penerjemah-tersumpah-lt5c8a04d162c86/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=wna_penerjemah)**
Namun, selain ketentuan-ketentuan di atas, dalam menghadirkan ahli **tidak boleh bertentangan dengan prinsip persidangan di Indonesia, yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan**yang ditegaskan dalam**Pasal 2 ayat (4) [Kekuasaan Kehakiman](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b01297e9d172/undangundang-nomor-48-tahun-2009?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_48_2009)**.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut **[di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik)**.
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/undangundang-nomor-8-tahun-1981/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP);
2. [Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b01297e9d172/undangundang-nomor-48-tahun-2009?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_48_2009);
3. [Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt518a19697ab23/peraturan-pemerintah-nomor-31-tahun-2013/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_31_2013);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt578493f1135b5?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_26_2016);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f6d901555047?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_51_2020);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6032472bafe24?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_48_2021);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt64d091239244e/peraturan-pemerintah-nomor-40-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_40_2023);
8. [Peraturan Menteri Hukum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, Pemberhentian, Perpanjangan, dan Pengawasan Penerjemah Tersumpah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt67b5b9236120c/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkum_4_2025);
9. [Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2011 Tahun 2011 tentang Penentuan Subjek Pajak dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f59d91aab018/peraturan-direktur-jenderal-pajak-nomor-per-43-pj-2011-tahun-2011/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=peraturan_dirjen_pajak_43_2011).
Putusan:
[Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5003e3de56409/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-65-puu-viii-2010/document?utm_medium=internal_link_klinik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_65_2010).
|
Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Bank kepada Nasabah
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-perlindungan-hukum-bank-kepada-nasabah-lt57a4a938b313e/
|
Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh bank kepada pengguna jasa layanan perbankan (nasabah) berdasarkan [UU 10/1998](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/334?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_10_1998)?
|
Perlindungan hukum yang diberikan oleh bank atas penggunaan jasa layanan perbankan menurut [UU 10/1998](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/334?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_10_1998) terdiri dari perlindungan berdasarkan prinsip rahasia bank dan dibentuknya lembaga penjamin simpanan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, usaha pemerintah untuk melindungi nasabah/konsumen secara umum juga diatur dalam[UU Perlindungan Konsumen](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_8_1999). Bagaimana ketentuannya?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul *Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum oleh Bank kepada Nasabah* yang dibuat oleh** [**Abi Jam'an Kurnia, S.H.**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/abi-jaman-kurnia--sh-lt5af158b5ce08c/) **dan pertama kali dipublikasikan pada 08 Mei 2018.**
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer/) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan[**Konsultan Mitra Justika**](https://www.justika.com/konsultan-hukum).
Perlu diketahui sebelumnya, terdapat beberapa ketentuan yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pengguna jasa layanan perbankan atau nasabah berdasarkan [**UU 10/1998**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/334?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_10_1998), di antaranya pertama-tama, terkait rahasia bank.
### **Rahasia Bank**
Pada dasarnya, bank memberikan perlindungan hukum kepada nasabah berdasarkan prinsip rahasia bank. Berdasarkan **Pasal 1 angka 28 UU 10/1998**, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
Baca juga: [**Prinsip Kerahasiaan Bank (*Bank Secrecy Law*) di Indonesia**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/prinsip-kerahasiaan-bank-ibank-secrecy-law-i-di-indonesia-lt624430db90b19/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=prinsip_rahasia_bank)
Terkait rahasia bank ini, **Muhamad Djumhana** dalam bukunya *Hukum Perbankan di Indonesia* (hal. 157) menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap bank muncul karena adanya jaminan kerahasiaan atas seluruh data masyarakat dalam hubungan dengan bank. Dengan adanya jaminan tersebut, masyarakat merasa aman untuk menyimpan uang atau menggunakan layanan perbankan.Kepercayaan masyarakat lahir apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan.
Namun, perlu dicatat bahwa rahasia perbankan dapat dibuka dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam **Pasal 41A**, **Pasal 42**, dan **Pasal 44A UU 10/1998**, serta **Pasal 43 dan Pasal 44** [**UU 7/1992**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/843/undangundang-nomor-7-tahun-1992/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_7_1992) dan perubahannya dalam **UU 4/2023**. Pengecualian ini mencakup kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank yang dialihkan ke BUPLN/PUPN, kepentingan peradilan dalam perkara pidana maupun perdata antara bank dan nasabah, pertukaran informasi antar bank, permintaan atau persetujuan tertulis dari nasabah penyimpan, serta dalam situasi di mana nasabah penyimpan telah meninggal dunia.
Baca juga: **[Bolehkah Transfer Data Nasabah Antar Bank?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-bank-memberikan-informasi-data-nasabah-kepada-bank-lain-lt528e1f3024f98/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=bolehkah_transfer_data_nasabah)**
Selain itu, khusus untuk kepentingan perpajakan, terdapat juga ketentuan yang dapat mengesampingkan rahasia bank dalam **[POJK 25/3/2019](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5db950a2039b5/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=POJK_25_2019)**. Misalnya, menurut **Pasal 2 ayat (1) POJK 25/3/2019**, lembaga jasa keuangan (“LJK”) pelapor wajib menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan sesuai perjanjian internasional untuk setiap rekening keuangan yang diidentifikasikan sebagai rekening keuangan yang wajib dilaporkan kepada otoritas perpajakan Indonesia. LJK pelapor tersebut di antaranya LJK di sektor perbankan yang meliputi **bank umum**, bank perkreditan rakyat, dan bank pembiayaan rakyat syariah.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
### **Lembaga Penjamin Simpanan**
Selain perlindungan berdasarkan prinsip rahasia bank, perlindungan lainnya yang dijamin **U 10/1998** yaitu dengan dibentuknya lembaga penjamin simpanan yang diatur dalam **Pasal 37B ayat (1) dan (2) UU 10/1998** berikut.
1. *Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.*
2. *Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.*
Sebagai informasi, lembaga penjamin simpanan merupakan lembaga yang berfungsi:[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
1. 1. **menjamin simpanan nasabah penyimpan**;
2. menjamin polis asuransi;
3. turut aktif dalam memelihara stabilitas Sistem Keuangan sesuai dengan kewenangannya;
4. melakukan resolusi bank; dan
5. melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Berdasarkan penjelasan tersebut, UU 10/1998 sejatinya berupaya melindungi nasabah dengan adanya lembaga penjamin simpanan dan mewajibkan setiap bank menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank bersangkutan.
SelainUU 10/1998, usaha pemerintah untuk melindungi nasabah/konsumen secara umum juga dapat ditemukan dalam [**UU Perlindungan Konsumen**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_8_1999). Berlakunya UU Perlindungan Konsumen memberikan konsekuensi logis terhadap pelayanan jasa perbankan. Pelaku usaha jasa perbankan dituntut untuk:[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikannya;
3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. menjamin kegiatan usaha perbankannya berdasarkan ketentuan standar perbankan yang berlaku; dan lain-lain.
UU Perlindungan Konsumen juga berupaya untuk memberikan perlindungan bagi nasabah bank misalnya dengan cara memberikan batasan terhadap klausula baku yang ditetapkan oleh bank sebagaimana diatur dalam **Pasal 18 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen**.
Berdasarkan uraian di atas, sekaligus menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya UU 10/1998 mengatur perlindungan hukum yang harus dilakukan oleh bank kepada nasabah dengan prinsip rahasia bank. Selanjutnya, UU 10/1998 juga menjamin perlindungan tersebut dengan dibentuknya lembaga penjamin simpanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebagai informasi, selain ketentuan yang ada dalam UU 10/1998, perlindungan terhadap nasabah juga turut diatur dalam UU Perlindungan Konsumen.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik).
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/843/undangundang-nomor-7-tahun-1992/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_7_1992);
2. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/334?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_10_1998);
3. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_8_1999);
4. [Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19806/undangundang-nomor-24-tahun-2004/consolidations?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_24_2004);
5. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28408/peraturan-pemerintah-pengganti-undangundang-nomor-3-tahun-2008/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_3_2008);
6. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/29088?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_7_2009);
7. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63c23d76b51e4/undang-undang-nomor-4-tahun-2023/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_4_2023);
8. [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2019 Tahun 2019 tentang Pelaporan Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra Atau Yurisdiksi Mitra](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5db950a2039b5/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=POJK_25_2019).
Referensi:
Muhammad Djumhana. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.
---
[1] Pasal 2 ayat (1) [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2019 Tahun 2019 tentang Pelaporan Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra Atau Yurisdiksi Mitra](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5db950a2039b5/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=POJK_25_2019)
[2] Pasal 7 angka 4 [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63c23d76b51e4/undang-undang-nomor-4-tahun-2023/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_4_2023) yang mengubah Pasal 4 [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19806/undangundang-nomor-24-tahun-2004/consolidations?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_24_2004)
[3] Muhammad Djumhana. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012, hal. 303-304
|
Syarat Modal Minimal untuk BisaListingdi Bursa
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-modal-minimal-untuk-bisa-listing-di-bursa-lt51cac2ebd1ca3/
|
Ketika pertama kali perseroan didirikan oleh dua orang dengan menyetor modal mereka masing-masing dan nilai modal mereka Rp100 juta. Pertanyaan saya apakah bisa PT yang memiliki modal Rp50 juta dengan pemilik PT pendiri hanya 2 orang bisa *go public* di pasar modal? Bagaimanakah modal Rp50 juta dari semua total aset dapat memenuhi persyaratan di pasar modal?
|
Untuk menawarkan saham di pasar modal atau *listing*, ada syarat jumlah aset yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Salah satunya memiliki aset berwujud bersih (*net tangible asset*) minimal Rp250 miliar jika akan melakukan pencatatan di papan umum. Sedangkan untuk melakukan pencatatan di papan pengembangan, salah satu syaratnya memiliki aset berwujud bersih (*net tangible asset*) paling kurang Rp50 miliar.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul *Modal Minimal untuk Melakukan Pencatatan Saham di Bursa* yang dibuat oleh [Letezia Tobing, S.H., M.Kn.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/letezia-tobing--sh--mkn-lt506aec66ed27e/) dan pertama kali dipublikasikan pada 28 Mei 2015.**
### KLINIK TERKAIT
[#### Hukumnya Jika Ekspor Tanpa Persetujuan Pemegang Saham PT
18 Mar, 2025
](/klinik/a/hukumnya-jika-ekspor-tanpa-persetujuan-pemegang-saham-pt-cl16/)
[#### Jika Terjadi Kecurangan dalam Pemindahan Saham Perusahaan
14 Mar, 2025
](/klinik/a/jika-terjadi-kecurangan-dalam-pemindahan-saham-perusahaan-cl991/)
[#### Upaya Hukum Pemegang Saham Jika Ada Rekayasa Laporan Keuangan
06 Mar, 2025
](/klinik/a/upaya-hukum-pemegang-saham-jika-ada-rekayasa-laporan-keuangan-lt50695fed363ce/)
[#### Peningkatan Modal PT dengan Aset Selain Saham
03 Mar, 2025
](/klinik/a/peningkatan-modal-pt-dengan-aset-selain-saham-lt4b74fe99b58f8/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
Sebelumnya, kami mengasumsikan bahwa yang Anda maksud perseroan terbatas (“PT”) bisa *go public* di pasar modal adalah menawarkan saham di pasar modal yang dikenal dengan istilah *listing.* **Pencatatan atau *listing*** yaitu pencantuman suatu efek dalam daftar efek yang tercatat di bursa sehingga dapat diperdagangkan di bursa.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Secara umum, calon perusahaan tercatat yaitu badan hukum yang telah mengajukan permohonan pencatatan efek di bursa, baik yang akan mencatatkan saham di papan utama maupun di papan pengembangan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
1. Badan hukum berbentuk PT;
2. Pernyataan pendaftaran yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah menjadi efektif;
3. Jika calon perusahaan tercatat merupakan anak perusahaan atau induk perusahaannya, yang mengakibatkan terkonsolidasinya laporan keuangan, maka calon perusahaan tercatat wajib menyampaikan dokumen mengenai terpenuhi atau tidaknya kondisi sebagai berikut:
1. jika terjadi putus hubungan afiliasi antara calon perusahaan tercatat dengan perusahaan tercatat, masing-masing perusahaan mampu menjalankan kegiatan operasinya secara layak berdasarkan penilaian penilai yang terdaftar di otoritas jasa keuangan; dan
2. berdasarkan laporan keuangan proforma perusahaan tercatat yang telah diperiksa oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK (tanpa mengonsolidasi dengan laporan keuangan calon perusahaan tercatat), perusahaan tercatat tetap mampu memenuhi persyaratan pencatatan;
4. Harga saham pada saat pencatatan perdana paling sedikit Rp100;
5. Dalam hal calon perusahaan tercatat merencanakan penerbitan waran bersamaan dengan pencatatan awal saham, maka harga pelaksanaan hak atas waran ditetapkan paling sedikit 90% dari harga penawaran saham atau harga perdana dan paling sedikit sama dengan harga nominal;
6. Calon perusahaan tercatat yang akan melakukan penawaran umum perdana, wajib membuat perjanjian penjaminan emisi dengan penjamin emisi efek dalam rangka penawaran umum dalam bentuk kesanggupan penuh (*full commitment*);
7. Calon perusahaan tercatat wajib mendaftarkan efek bersifat ekuitas di KSEI.
Selain syarat umum di atas, calon perusahaan tercatat juga harus memenuhi syarat lain agar dapat melakukan pencatatan di papan pengumuman utama dan papan pengembangan. **Papan utama** adalah papan pencatatan yang disediakan untuk mencatatkan saham dari perusahaan besar dan memiliki pengalaman operasional yang cukup lama.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3") Sedangkan **papan pengembangan** adalah papan pencatatan yang disediakan untuk mencatatkan saham dari perusahaan yang diharapkan dapat berkembang.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
Untuk menyederhanakan jawaban, kami akan menguraikan syarat yang berkenaan dengan pertanyaan Anda, yaitu modal atau aset PT untuk bisa melakukan pencatatan atau *listing*.
Calon perusahaan tercatat yang akan melakukan **pencatatan saham di papan utama****harus memenuhi salah satu****syarat** berkenaan dengan modal atau aset sebagai berikut:[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
1. Memiliki laba sebelum pajak pada 1 tahun buku terakhir dan aset berwujud bersih (*net tangible asset*) paling sedikit Rp250 miliar;
2. Memiliki akumulasi laba sebelum pajak pada 2 tahun buku terakhir paling sedikit Rp100 miliar dan nilai kapitalisasi saham paling sedikit Rp1 triliun pada saat sebelum tanggal pencatatan;
3. Memiliki pendapatan usaha pada 1 tahun buku terakhir paling sedikit Rp800 miliar dan nilai kapitalisasi saham paling sedikit Rp8 triliun pada saat sebelum tanggal pencatatan;
4. Memiliki total aset pada 1 tahun buku terakhir paling sedikit Rp2 triliun dan nilai kapitalisasi saham paling sedikit Rp4 triliun pada saat sebelum tanggal pencatatan; atau
5. Memiliki arus kas dari aktivitas operasi kumulatif pada 2 tahun buku terakhir paling sedikit Rp200 miliar dan nilai kapitalisasi saham paling sedikit Rp4 triliun pada saat sebelum tanggal pencatatan.
Selain itu, jumlah saham *free float* setelah penawaran umum, atau bagi perusahaan publik dalam periode 5 hari bursa sebelum permohonan pencatatan, paling sedikit 300 juta saham dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
1. paling sedikit 20% dari jumlah saham yang akan dicatatkan di bursa, bagi calon perusahaan tercatat yang memiliki nilai ekuitas sebelum penawaran umum kurang dari Rp500 miliar;
2. paling sedikit 15% dari jumlah saham yang akan dicatatkan di bursa, bagi calon perusahaan tercatat yang memiliki nilai ekuitas sebelum penawaran umum mulai dari Rp500 miliar sampai dengan Rp2 triliun; atau
3. paling sedikit 10% dari jumlah saham yang akan dicatatkan di bursa, bagi calon perusahaan tercatat yang memiliki nilai ekuitas sebelum penawaran umum lebih dari Rp2 triliun.
Sedangkan perusahaan perusahaan tercatat yang akan melakukan **pencatatan di papan pengembangan**, harus **memenuhi salah satu syarat** berikut:[[7]](#_ftn7 "_ftnref7")
1. Memiliki aset berwujud bersih (*net tangible asset*) paling sedikit Rp50 miliar;
2. Memiliki akumulasi laba sebelum pajak pada 2 tahun buku terakhir paling sedikit Rp10 miliar dan nilai kapitalisasi saham paling sedikit Rp100 miliar pada saat sebelum tanggal pencatatan;
3. Memiliki pendapatan usaha pada 1 tahun buku terakhir paling sedikit Rp40 miliar dan nilai kapitalisasi saham paling sedikit Rp400 miliar pada saat sebelum tanggal pencatatan;
4. Memiliki total aset pada 1 tahun buku terakhir paling sedikit Rp250 miliar dan Nilai kapitalisasi saham paling sedikit Rp500 miliar pada saat sebelum tanggal pencatatan; atau
5. Memiliki arus kas dari aktivitas operasi kumulatif pada 2 tahun buku terakhir paling sedikit Rp20 miliar dan nilai kapitalisasi saham paling sedikit Rp400 miliar pada saat sebelum tanggal pencatatan.
Selain itu, jumlah saham *free float* setelah penawaran umum, atau bagi perusahaan publik dalam periode 5 hari bursa sebelum permohonan pencatatan, paling sedikit 150 juta saham dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:[[8]](#_ftn8 "_ftnref8")
1. paling sedikit 20% dari jumlah saham yang akan dicatatkan di bursa, bagi calon perusahaan tercatat yang memiliki nilai ekuitas sebelum penawaran umum sampai dengan Rp500 miliar;
2. paling sedikit 15% dari jumlah saham yang akan dicatatkan di bursa, bagi calon perusahaan tercatat yang memiliki nilai ekuitas sebelum penawaran umum lebih dari Rp500 miliar sampai dengan Rp2 triliun; atau
3. paling sedikit 10% dari jumlah saham yang akan dicatatkan di bursa, bagi calon perusahaan tercatat yang memiliki nilai ekuitas sebelum penawaran umum lebih dari Rp2 triliun.
Jumlah pemegang saham paling sedikit 500 Nasabah pemilik SID, dengan ketentuan sebagai berikut: [[9]](#_ftn9 "_ftnref9")
1. bagi calon perusahaan tercatat yang melakukan penawaran umum, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah pemegang saham setelah penawaran umum perdana;
2. bagi calon perusahaan tercatat yang berasal dari perusahaan publik, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah jumlah pemegang saham terakhir paling lambat 1 bulan sebelum mengajukan permohonan pencatatan.
Dengan demikian, jika total aset PT Anda hanya Rp50 juta dengan 2 orang pemegang saham, maka tidak bisa melakukan pencatatan saham baik di papan utama maupun papan pengembangan.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik).
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[Peraturan I-A - Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00101/BEI/12-2021 Tahun 2021 tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham Oleh Perusahaan Tercatat yang Menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61c41a159dc8f/peraturan-i-a---surat-keputusan-direksi-pt-bursa-efek-indonesia-nomor-kep-00101-bei-12-2021-tahun-2021/document/lt61c41e1944f96?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=SK_direksi_BEI_12_2021).
[1] Butir I – I.16 [Peraturan I-A - Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00101/BEI/12-2021 Tahun 2021 tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham Oleh Perusahaan Tercatat yang Menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61c41a159dc8f/peraturan-i-a---surat-keputusan-direksi-pt-bursa-efek-indonesia-nomor-kep-00101-bei-12-2021-tahun-2021/document/lt61c41e1944f96?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=SK_direksi_BEI_12_2021) (“SK Direksi BEI 12/2021”)
[2] Butir III – III.1 SK Direksi BEI 12/2021
[3] Butir I – I.15 SK Direksi BEI 12/2021
[4] Butir I – I.16 SK Direksi BEI 12/2021
[5] Butir III – III.2.5 SK Direksi BEI 12/2021
[6] Butir III – III.2.6 SK Direksi BEI 12/2021
[7] Butir III – III.3.5 SK Direksi BEI 12/2021
[8] Butir III – III.3.7 SK Direksi BEI 12/2021
[9] Butir III – III.3.8 SK Direksi BEI 12/2021
|
Perbedaan Kepailitan dengan Insolvensi
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-kepailitan-dengan-insolvensi-lt5ad55778bf98f/
|
Pailit adalah situasi dimana debitur dinyatakan bangkrut karena tidak bisa membayar utangnya, kemudian juga ada istilah debitur insolven yaitu debitur tidak bisa membayar utang. Kedua pengertian tersebut kurang lebih sama, lalu kenapa diberikan istilah yang berbeda dalam hukum kepailitan?
|
Pada dasarnya kepailitan dan insolvensi merupakan dua hal yang berbeda. Debitur dapat dinyatakan pailit apabila debitur memiliki paling sedikit dua kreditur dan ada sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Namun, dalam konteks kepailitan, belum tentu aset debitur tidak cukup untuk membayar seluruh utangnya.
Adapun, insolvensi terbatas pada keadaan tidak mampu membayar. Seorang debitur dikatakan dalam keadaan insolven apabila debitur tidak dapat melunasi utangnya kepada seluruh krediturnya dan jumlah utang debitur melebihi seluruh harta kekayaannya.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh** [**Sovia Hasanah, S.H.**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/sovia-hasanah--sh-lt57d2913a130b4/) **dan pertama kali dipublikasikan pada 18 April 2018.**
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata
untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer/) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://www.justika.com/konsultan-hukum).
### **Kepailitan**
Menurut [**UU Kepailitan dan PKPU**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/undangundang-nomor-37-tahun-2004/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_37_2004), kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
Kemudian, akibat dari kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
Dengan demikian, seorang debitur pailit berada dalam keadaan sita umum kepailitan. Adapun, syarat debitur dinyatakan pailit berdasarkan **Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU** yaitu:
*Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.*
Kemudian **Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU** mengatur sebagai berikut:
*Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2 ayat (1)** telah dipenuhi.*
Merujuk pada ketentuan tersebut, jelas bahwa yang harus terbukti secara sederhana adalah fakta atau keadaan bahwa syarat untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi, yaitu:
1. **Ada dua atau lebih kreditur.** Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3") "Kreditur" di sini mencakup baik kreditur konkuren, kredityr separatis maupun kreditur preferen.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
2. **Ada sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang tidak dibayar lunas oleh debitur**. Artinya adalah ada kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut, seorang debitur dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi syarat memiliki paling sedikit dua kreditur dan ada sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih.
Baca juga: [**Profesi Kurator dalam Kepailitan**](https://www.hukumonline.com/berita/a/profesi-kurator-dalam-kepailitan-lt630c96f589e98?page=2?utm_source=website&utm_medium=data_mnc&utm_campaign=profesi_kurator_dalam_kepailitan)
### **Insolvensi**
Insolvensi adalah keadaan tidak mampu membayar, sebagaimana dijelaskan dalam **Penjelasan****Pasal 57 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU**.
Selain itu, **Cambridge Dictionary** mendefinisikan ***[insolvency](https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/insolvency)*** sebagai berikut:
*(especially of a company) the condition of not having enough money to pay debts, buy goods, etc.*
Sementara itu, sebagaimana pernah dikutip oleh **Sutan Remy Sjahdeini** dalam bukunya *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan* (hal. 154-155), Price Water House Coopers, melalui tulisannya *Insolvency in Brief: A Guide to Insolvency Terminology and Procedure*, menjelaskan pengertian insolvency sebagai berikut:
*Insolvency arises when individuals or businesses have insufficient assets to cover their debts, or are unable to pay their debts when they are supposed to.*
Sutan Remy menyimpulkan bahwa debitur yang berada dalam keadaan insolven adalah debitur yang tidak dapat membayar utang kepada seluruh kreditur, bukan hanya kepada salah satu kreditur saja (hal. 155). Masih dalam buku yang sama (hal. 156), Sutan Remy memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kondisi debitur yang berada dalam keadaan insolven sebagaimana yang kami kutip berikut:
*Sebuah perusahan atau pribadi yang dapat dinyatakan insolven (insolvent) atau pailit (bankrupt) adalah:*
1. *Insolvensi terjadi apabila debitur tidak dapat melunasi semua utangnya;*
2. *Insolvensi adalah keadaan debitur yang memiliki jumlah utang yang melebihi seluruh jumlah harta kekayaannya.*
*Jumlah keseluruhan utang-utang debitur tidak membeda-bedakan jenis para kreditur. Tidak dibedakan apakah utang-utang debitur tersebut kepada para kreditur konkuren, kreditur dengan hak jaminan, dan kreditur dengan hak istimewa. Untuk menentukan bahwa debitur sudah berada dalam keadaan insolven, harus dilakukan penjumlahan semua utang debitur kepada semua jenis krediturnya dan kemudian dibandingkan dengan jumlah harta kekayaannya (aset) untuk mengetahui apakah jumlah nilai utang tersebut masih lebih besar atau sudah lebih kecil daripada jumlah seluruh utangnya.*
*Lebih lanjut*, Sutan Remy dalam bukunya (hal. 129) juga menjelaskan tentang syarat insolvensi sebagai berikut:
*Dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU tidak dicantumkan sebagai syarat agar debitur dapat dipailitkan adalah dialaminya keadaan insolvensi keuangan debitur. Perlu diketahui bahwa dalam Undang-Undang Kepailitan di negara-negara lain, kepailitan debitur hanya dimungkinkan apabila debitur telah dalam keadaan insolven.*
*Debitur telah berada dalam keadaan insolven hanya apabila jumah nilai kewajiban (utangnya) telah lebih besar daripada nilai asetnya (harta kekayaannya). Keadaan debitur yang seperti itu disebut balance sheet insolvency. Balance sheet insolvency dilawankan dengan cash flow insolvency, yaitu keadaan keuangan debitur yang tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk membayar utangnya pada saat telah jatuh tempo karena arus pemasukan (cash inflow) debitur lebih kecil dari pada arus pengeluarannya (cash outflow) sekalipun nilai asetnya masih lebih besar dari pada kewajibannya (belum mengalami balance sheet insolvency).*
*Apabila debitur tidak membayar utangnya sebagai akibat terjadinya cash flow insolvency, perkaranya seharusnya bukan diperiksa oleh pengadilan kepailitan (di Indonesia disebut dengan Pengadilan Niaga), tetapi diperiksa oleh pengadilan perdata biasa yaitu Pengadilan Negeri. Perkara tidak dibayarnya utang debitur yang tidak mengalami balance sheet insolvency kepada krediturnya adalah perkara cedera janji atau wanprestasi, bukan perkara kepailitan.*
Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya kepailitan dan insolvensi itu merupakan dua hal yang berbeda. Debitur dapat dinyatakan pailit apabila debitur memiliki paling sedikit dua kreditur dan ada sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Namun, dalam konteks kepailitan, belum tentu aset debitur tidak cukup untuk membayar seluruh utangnya.
Adapun, pengertian insolvensi menurut UU Kepailitan dan PKPU terbatas pada “keadaan tidak mampu membayar”. Lebih luas lagi, menurut pandangan Sutan Remy, seorang debitur dikatakan dalam keadaan insolven apabila debitur tidak dapat melunasi utangnya kepada seluruh krediturnya dan jumlah utang debitur melebihi seluruh harta kekayaannya.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/undangundang-nomor-37-tahun-2004/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_37_2004)
Referensi:
1. Sutan Remy Sjahdeini. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016;
2. [*Insolvency*](https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/insolvency), yang diakses pada tanggal 19 Desember 2024, pukul 11.23 WIB.
[1] Pasal 1 angka 1 [Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/undangundang-nomor-37-tahun-2004/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_37_2004) (“UU Kepailitan dan PKPU”)
[2] Pasal 21 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU
[3] Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan dan PKPU
[4] Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU
[5] Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU
|
Di Tahap Mana Publik Bisa Berpartisipasi dalam Pembentukan UU?
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/di-tahap-mana-publik-bisa-berpartisipasi-dalam-pembentukan-uu--lt5fa11a34d604b/
|
Beberapa waktu masyarakat dihebohkan penerobosan oleh sekelompok masyarakat terhadap rapat pembahasan RUU TNI di salah satu hotel di Jakarta. Protes dan penerobosan ini salah satunya terjadi karena alasan kurangnya partisipasi publik dalam pembentukan RUU tersebut. Pertanyaannya, sebenarnya pada tahap apa saja dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang?
|
Dalam setiap tahapan proses pembentukan undang-undang (“UU”) harus dilandasi **asas keterbukaan** baik dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Kelima tahap tersebut harus transparan dan terbuka sebagai ruang **agar publik dapat mengawasi dan terlibat**.
Selain itu, **partisipasi masyarakat** dalam pembentukan UU telah diatur sedemikian rupa dalam **masing-masing tahapan pembentukan UU**. Bagaimana pengaturannya?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh** [**Fahmi Ramadhan Firdaus, S.H., M.H.**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/pusat-pengkajian-pancasila-dan-konstitusi-puskapsi-fh-universitas-jember-lt5c9c63ff905eb/fahmi-ramadhan-firdaus--sh--mh-lt5c9c65d81791a/) **dan pertama kali dipublikasikan pada 03 November 2020.**
### KLINIK TERKAIT
[#### Perbedaan Undang-Undang dengan Peraturan Perundang-undangan
07 Nov, 2024
](/klinik/a/perbedaan-undang-undang-dengan-peraturan-perundang-undangan-lt5094bd4fc0c40/)
[#### Perbedaan Wewenang DPR, MA, dan MK dalam Perubahan Undang-Undang
23 Agt, 2024
](/klinik/a/perbedaan-wewenang-dpr--ma--dan-mk-dalam-perubahan-undang-undang-lt66c8a9bb509fe/)
[#### Siapa yang Berwenang Mencabut Undang-Undang?
08 Mar, 2023
](/klinik/a/siapa-yang-berwenang-mencabut-undang-undang-lt4f8e7835a3286/)
[#### Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia
02 Mar, 2023
](/klinik/a/proses-pembentukan-undang-undang-di-indonesia-lt506c3ff06682e/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat[**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan[**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
### **Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Undang-Undang**
Sebelumnya, perlu dipahami bahwa terdapat 5 tahap dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Dalam pembentukan peraturan-perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam **Pasal 5** [**UU 12/2011**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_12_2011). Salah satunya yaitu **asas keterbukaan**,[[2]](#_ftn2 "_ftnref2") yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk pemantauan dan peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara dalam jaringan dan/atau luar jaringan.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
Berdasarkan penjelasan asas keterbukaan di atas, pada setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, menurut hemat kami masyarakat atau publik harus dilibatkan baik itu dengan memberikan informasi terhadap peraturan perundang-undangan yang sedang dibentuk dan/atau masyarakat atau publik memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh [**Fahmi Ramadhan Firdaus**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/pusat-pengkajian-pancasila-dan-konstitusi-puskapsi-fh-universitas-jember-lt5c9c63ff905eb/fahmi-ramadhan-firdaus--sh--mh-lt5c9c65d81791a/) (penulis sebelumnya) bahwa asas keterbukaan ini adalah konsekuensi dari paham kedaulatan rakyat yang dianut oleh negara Indonesia. Asas tersebut mendorong adanya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan negara salah satunya dalam pembentukan undang-undang (“UU”). Selain itu, menurut hemat kami, keterbukaan merupakan wujud dari terlaksananya asas umum pemerintahan yang baik.
Baga juga: [**17 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Penjelasannya**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/17-asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-dan-penjelasannya-lt62d8f9bedcda1/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=asas_umum_pemerintahan_yang_baik)
### **Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan UU**
Menyoal partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU telah diatur dalam **Pasal 96** [**UU 13/2022**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62b01b9e7e96e/undang-undang-nomor-13-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2022) beserta aturan turunannya. Jika merujuk pada ketentuan tersebut, publik sejatinya telah diberikan ruang untuk berpartisipasi dan memberikan masukan.
Baca juga: [**Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-pembentukan-undang-undang-di-indonesia-lt506c3ff06682e/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=proses_pembentukan_undang_undang_di_Indonesia)
Untuk itu, kami sarikan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU sebagai berikut:
1. **Tahapan Perencanaan**
Rancangan UU (“RUU”) yang akan dibentuk terlebih dahulu dicantumkan ke dalam program legislasi nasional (“prolegnas”), yaitu skala prioritas program pembentukan UU dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
Dalam penyusunan prolegnas, penyusunan daftar RUU salah satunya didasarkan atas atas **aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat**.[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
Perlu diketahui sebelumnya, menurut **Pasal 7** [**Peraturan DPR 2/2020**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f857e58a5d33?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=DPR_2_2020), prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan RUU.
Dalam penyusunan prolegnas jangka menengah dan prolegnas prioritas tahunan, untuk mendapat masukan dari masyarakat, badan legislasi:[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
1. mengumumkan rencana penyusunan prolegnas jangka menengah dan prolegnas prioritas tahunan kepada masyarakat melalui media massa baik cetak maupun elektronik;
2. melakukan kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi masyarakat; dan
3. menerima masukan dalam rapat badan legislasi.
Masukan ini dapat disampaikan secara langsung atau melalui surat kepada pimpinan badan legislasi sebelum dilakukan pembahasan rancangan prolegnas jangka menengah dan prolegnas prioritas tahunan oleh badan legislasi, panitia perancang undang-undang (PPUU), dan menteri.[[7]](#_ftn7 "_ftnref7")
Sejak penyusunan sampai dengan penetapan prolegnas, dilakukan penyebarluasan prolegnas yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”), Dewan Perwakilan Daerah (“DPD”), dan pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan legislasi.[[8]](#_ftn8 "_ftnref8") Penyebarluasan pada saat penyusunan prolegnas dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat serta pemangku kepentingan.[[9]](#_ftn9 "_ftnref9")
2. **Tahapan Penyusunan**
RUU pada dasarnya dapat berasal dari DPR atau presiden, dan dapat juga berasal dari DPD yang disertai naskah akademik.[[10]](#_ftn10 "_ftnref10") Sebagai informasi, hal ini juga diatur dalam **Pasal 52 ayat (1) Peraturan DPR 2/2020** yang menyatakan bahwa penyusunan RUU dilakukan berdasarkan naskah akademik.
Dalam penyusunan RUU ini dilakukan melalui 3 kegiatan, yang salah satunya adalah penyebarluasan.[[11]](#_ftn11 "_ftnref11") Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan.[[12]](#_ftn12 "_ftnref12")
Sebagai informasi, bagi penyebarluasan RUU yang berasal dari presiden dilaksanakan instansi pemrakarsa, yang hasilnya dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan RUU.[[13]](#_ftn13 "_ftnref13") Penyebarluasan ini dilakukan oleh pemrakarsa dengan cara:[[14]](#_ftn14 "_ftnref14")
1. mengunggah di dalam sistem informasi peraturan perundang-undangan kementerian/lembaga pemrakarsa;
2. menginformasikan RUU di media cetak; dan/atau
3. melaksanakan uji publik, sosialisasi, diskusi, ceramah, lokakarya, seminar, dan/atau pertemuan ilmiah lainnya.
3. **Tahapan Pembahasan**
Saat pembahasan, DPR dan pemerintah melakukan penyebarluasan RUU untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan melalui media elektronik dan/atau cetak.[[15]](#_ftn15 "_ftnref15")
Pembahasan RUU dilakukan melalui 2 tingkat pembicaraan,[[16]](#_ftn16 "_ftnref16") yaitu tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus bersama dengan menteri yang mewakili presiden, dan tingkat II dalam rapat paripurna DPR.[[17]](#_ftn17 "_ftnref17")
Dalam tahap ini, **masyarakat dapat memberikan** **masukan secara lisan dan/atau tertulis** kepada DPR.[[18]](#_ftn18 "_ftnref18") Dalam hal masukan disampaikan secara lisan, dilakukan dengan rapat dengar pendapat umum, pertemuan dengan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan panitia khusus, pimpinan badan legislasi, atau pimpinan badan anggaran.[[19]](#_ftn19 "_ftnref19")
Selanjutnya informasi mengenai tindak lanjut atas masukan disampaikan lewat surat atau media elektronik oleh pimpinan alat kelengkapan yang menerima masukan.[[20]](#_ftn20 "_ftnref20")
Namun dalam tahap pembicaraan tingkat II sebagaimana disebutkan sebelumnya, partisipasi publik sudah mulai dikunci, sebab agenda berisi:[[21]](#_ftn21 "_ftnref21")
1. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I;
2. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan
3. penyampaian pendapat akhir presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi.
Di tahap ini pula akan ditentukan apakah RUU disetujui menjadi UU atau tidak.
4. **Tahapan Pengesahan**
Partisipasi masyarakat pada tahap ini sudah tidak diperlukan lagi, karena RUU yang sudah disetujui bersama dan sudah diperbaiki jika terdapat kesalahan teknis penulisan akan disampaikan ke presiden untuk disahkan menjadi UU dalam jangka waktu maksimal 7 hari sejak disetujui.[[22]](#_ftn22 "_ftnref22")
Jika setelah disampaikan kepada presiden masih ditemukan kesalahan teknis penulisan, maka kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara bersama dengan kementerian yang membahas RUU tersebut melakukan perbaikan dengan melibatkan pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas RUU tersebut.[[23]](#_ftn23 "_ftnref23")
Pengesahan RUU oleh presiden dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama oleh DPR dan presiden.[[24]](#_ftn24 "_ftnref24")
5. **Tahapan Pengundangan**
Dalam tahapan pengundangan, partisipasi publik tidak diperlukan lagi, sebab merupakan kewenangan penuh pemerintah.[[25]](#_ftn25 "_ftnref25") Pengundangan UU dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dengan tujuan agar setiap orang mengetahuinya yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.[[26]](#_ftn26 "_ftnref26")
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa public sejatinya sudah diberi ruang untuk terlibat dalam pembentukan UU. Namun, menurut hemat kami kendala atas melibatkan partisipasi publik di sini salah satunya terjadi karena *political will*dari pembentuk UU itu sendiri.
Sebagai informasi, merujuk dari artikel [**Guru Besar HTN Unpad: Terindikasi *Abusive Law Making*, Revisi UU TNI Harus Dibatalkan**](https://www.hukumonline.com/berita/a/guru-besar-htn-unpad--terindikasi-abusive-law-making--revisi-uu-tni-harus-dibatalkan-lt67d79e45999d8/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=ruu_tni)penolakan masyarakat sipil terhadap pembahasan RUU TNI atau revisi UU TNI semakin kencang setelah pemerintah dan komisi I DPR membahasnya secara tertutup di salah satu hotel di Jakarta Pusat. Dalam artikel yang sama, **Prof Susi Harijanti** mengatakan pembahasan revisi UU TNI merupakan bentuk *abusive law making* dan praktik *autocratic legalism*.
Baca juga: [**Simak! Begini Cara Masyarakat Usulkan UU**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/simak-begini-cara-masyarakat-usulkan-uu-lt62d006d218a9c/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=masyarakat_usul_uu)
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik).
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_12_2011);
2. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5da039a94937f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_15_2019);
3. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62b01b9e7e96e/undang-undang-nomor-13-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2022);
4. [Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt541021fe6cc4b/nprt/lt51ee13ce8e9ef/perpres-no-87-tahun-2014-peraturan-pelaksanaan-undang-undang-nomor-12-tahun-2011-tentang-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_87_2014);
5. [Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt612c795e1b2cb?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_76_2021);
6. [Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f85474249cdf/peraturan-dewan-perwakilan-rakyat-nomor-1-tahun-2020?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=DPR_1_2020);
7. [Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f857e58a5d33?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=DPR_2_2020).
Referensi:
Fahmi Ramadhan Firdaus. *Pencegahan Korupsi Legislasi Melalui Penguatan Partisipasi Publik dalam Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*.Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17, No. 3, 2020.
---
[1] Pasal 1 angka 1 [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5da039a94937f?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_15_2019) (“UU 15/2019”)
[2] Pasal 5 huruf g [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_12_2011) (“UU 12/2011”)
[3] Penjelasan Pasal 5 huruf g [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62b01b9e7e96e/undang-undang-nomor-13-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2022) (“UU 13/2022”)
[4] Pasal 16 UU 12/2011 *jo.* Pasal 1 angka 9 UU 15/2019
[5] Pasal 5 huruf j [Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f857e58a5d33?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=DPR_2_2020) (“Peraturan DPR 2/2020”)
[6] Pasal 12 ayat (1) *jo.* Pasal 17 ayat (1) Peraturan DPR 2/2020
[7] Pasal 12 ayat (2) *jo.* Pasal 17 ayat (2) Peraturan DPR 2/2020
[8] Pasal 41 ayat (1) dan (5) Peraturan DPR 2/2020
[9] Pasal 41 ayat (6) Peraturan DPR 2/2020
[10] Pasal 43 ayat (1), (2), (3) UU 12/2011
[11] Pasal 53 ayat (1) huruf c Peraturan DPR 2/2020
[12] Pasal 53 ayat (6) Peraturan DPR 2/2020
[13] Pasal 174 ayat (1) dan (3) [Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt541021fe6cc4b/nprt/lt51ee13ce8e9ef/perpres-no-87-tahun-2014-peraturan-pelaksanaan-undang-undang-nomor-12-tahun-2011-tentang-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_87_2014) (“Perpres 87/2014”)
[14] Pasal 175 Perpres 87/2014
[15] Pasal 88 dan penjelasannya UU 12/2011
[16] Pasal 66 UU 12/2011
[17] Pasal 142 ayat (2) [Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f85474249cdf/peraturan-dewan-perwakilan-rakyat-nomor-1-tahun-2020?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=DPR_1_2020) (“Peraturan DPR 1/2020”)
[18] Pasal 243 Peraturan DPR 1/2020
[19] Pasal 245 ayat (1) Peraturan DPR 1/2020
[20] Pasal 246 Peraturan DPR 1/2020
[21] Pasal 69 ayat (1) UU 12/2011
[22] Pasal 72 UU 13/2022
[23] Pasal 73 ayat (1) UU 13/2022
[24] Pasal 73 ayat (2) UU 13/2022
[25] Fahmi Ramadhan Firdaus. *Pencegahan Korupsi Legislasi Melalui Penguatan Partisipasi Publik dalam Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*.Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17, No. 3, 2020, hal. 288
[26] Pasal 81 huruf a dan Pasal 82 huruf a UU 12/2011 *jo.* Pasal 85 ayat (1) UU 13/2022
|
Legalitas Bitcoin Menurut Hukum Indonesia
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/legalitas-bitcoin-menurut-hukum-indonesia-lt5a1e13e9c9fc4/
|
Apakah bitcoin legal digunakan sebagai alat transaksi menurut hukum Indonesia?
|
Bitcoin adalah salah satu bentuk *New Payment Method* berupa *virtual currency.*Bitcoin sendiri termasuk contoh dari mata uang kripto (c*ryptocurrency*) yang biasanya dalam perdagangan internasional digunakan sebagai alat pembayaran jual beli *online*.
Menjawab pertanyaan Anda, Bank Indonesia menyatakan bahwa bahwa bitcoin bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia berdasarkan [UU Mata Uang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e13df4da78a5/undangundang-nomor-7-tahun-2011/document/lt4e13dfa81c3e1/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_7_2011). Selain itu, Bank Indonesia juga melarang penyedia jasa pembayaran untuk menerima, melakukan pemrosesan, dan mengaitkan *virtual currency*(termasuk bitcoin) dengan transaksi pembayaran.
Meski demikian, bitcoin sebagai c*ryptocurrency*diakui sebagai aset kripto yang dapat diperdagangkan melalui Pedagang Fisik Aset Kripto.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel ini adalah pemutakhiran** **kedua** **dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh**[**Sovia Hasanah, S.H.**](https://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt57d2913a130b4/mitra/lt4b457ff0c3e1b/sovia-hasanah--sh/)**dan dipublikasikan pertama kali pada 29 November 2017,** **kemudian** **dimutakhirkan pertama kali oleh**[**Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H.**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/bernadetha-aurelia-oktavira--sh-lt5d537b77ab8d5/) **Pada 29** **Desember 2021.**
### KLINIK TERKAIT
[#### Aturan Hukum Penukaran Uang Lebaran di Pinggir Jalan
27 Mar, 2025
](/klinik/a/penukaran-uang-lebaran-lt55935fa4d11a1/)
[#### Bertransaksi dengan Pihak Asing Menggunakan Mata Uang Asing di Wilayah Indonesia
10 Mar, 2023
](/klinik/a/bertransaksi-dengan-pihak-asing-menggunakan-mata-uang-asing-di-wilayah-indonesia-lt54242ff74b211/)
[#### 3 Langkah Transaksi Aset Kripto Secara Legal di Indonesia
22 Des, 2021
](/klinik/a/3-langkah-transaksi-aset-kripto-secara-legal-di-indonesia-lt61c2f5aa8b956/)
[#### Bisakah Aset Kripto Dijadikan Jaminan Utang?
27 Okt, 2021
](/klinik/a/bisakah-aset-kripto-dijadikan-jaminan-utang-lt6154145ca7d7e/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat[**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer/)selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan[**Konsultan Mitra Justika**](https://www.justika.com/konsultan-hukum).
### **Apa Itu Bitcoin?**
Dalam buku yang ditulis oleh **Tim** ***National Risk Assessment*** **(NRA) Indonesia Tindak Pidana Pendanaan Terorisme** yang berjudul *Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tahun 2015* yang kami akses dari laman [**Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan**](https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1499326479_.pdf) **(“PPATK”)** (hal.vi), **bitcoin** merupakan salah satu bentuk *New Payment Method (NPM)* berupa *virtual currency* yang masih belum mendapat pengaturan yang jelas dan tegas yang dalam penggunaannya sering dikaitkan untuk transaksi hasil suatu tindak pidana.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Kemudian, pengertian lainnya dari bitcoin adalah uang tunai yang disimpan dalam komputer yang dapat digunakan untuk menggantikan uang tunai dalam transaksi jual beli online. Berbeda dengan mata uang *online* lainnya yang berhubungan dengan bank dan menggunakan sistem *payment* seperti Paypal, bitcoin secara langsung distribusikan antara pengguna tanpa diperlukan perantara.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
Bitcoin dalam perdagangan internasional biasanya dipergunakan sebagai alat pembayaran jual beli *online*, namun **bitcoin bukan merupakan mata uang virtual dan juga bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia**.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
Selanjutnya, dalam **Penjelasan Pasal 202**[**PBI 23/2021**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60efe13945898?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PBI_23_2021) dinyatakan bahwa Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven merupakan contoh dari *virtual currency*. Adapun yang dimaksud dengan ***vitual currency*** adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
Oleh karenanya, penyedia jasa pembayaran (“PJP”) seperti bank atau lembaga selain bank yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran ke pengguna jasa dilarang menerima, melakukan pemrosesan, dan mengaitkan *virtual currency* dengan transaksi pembayaran. PJP juga dilarang memfasilitasi perdagangan *virtual currency* sebagai komoditas kecuali yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
### **Mata Uang Indonesia dan Legalitas Bitcoin di Indonesia**
Menurut **Pasal 1 angka 2**[**UU Mata Uang**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e13df4da78a5/undangundang-nomor-7-tahun-2011/document/lt4e13dfa81c3e1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_7_2011), pengertian **uang** adalah alat pembayaran yang sah. Sedangkan yang dimaksud dengan **mata uang** adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu **rupiah**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 angka 1 UU Mata Uang**.
Jika kita lihat definisi uang di atas dapat diartikan bahwa uang adalah suatu alat pembayaran. Jika uang diterbitkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang, maka uang tersebut merupakan mata uang. Sebagaimana kami sebutkan, mata uang yang diakui di Indonesia menurut UU Mata Uang adalah rupiah.
Lebih lanjut, menurut **Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang**, rupiah wajib digunakan dalam:
1. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
2. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
3. transaksi keuangan lainnya,
yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kemudian, terkait dengan bitcoin, perlu diketahui bahwa aset kripto lahir pertama kali melalui koin bernama bitcoin. Berdasarkan artikel [**Legalitas Bitcoin dan *Blockchain* sebagai Komoditas dan Teknologi Finansial di Indonesia**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/legalitas-ibitcoin-i-dan-iblockchain-i-sebagai-komoditas-dan-teknologi-finansial-di-indonesia-lt5a4f55496db2c/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=bitcoin_blockchain), aset kripto merupakan klasifikasi yang masuk ke dalam komoditi, sehingga pengaplikasiannya tidak dapat dibandingkan dengan alat tukar seperti uang. Hal tersebut juga didukung oleh Pasal 1 Angka 1 UU Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang yang sah adalah rupiah. Dasar evaluasi pemerintah dalam melakukan larangan aset kripto sebagai alat tukar adalah sifat pseudonim dan anonimitas dari aset kripto.[[5]](#_ftn5 "_ftnref5") Dengan sifatnya tersebut, menurut hemat kami akan mudah disalahgunakan untuk kegiatan kriminal, seperti pencucian uang, terorisme, dan perdagangan narkotika.
Lalu, aset kripto hanya diakui sebagai suatu komoditi (aset) yang dapat diperdagangkan dan bukan sebagai mata uang. Untuk saat ini, aset kripto hanya dapat diperdagangkan melalui **Pedagang Fisik Aset Kripto** yang sah di Indonesia sebagaimana terdaftar dalam [**Peraturan Bappebti 8/2021**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6180c76e3ebec?fromV2=true?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perba_8_2021)dan perubahannya.
Hal ini sejalan dengan ketentuan pada **Pasal 1 angka 9** [**Peraturan Bappebti 13/2022**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63733aed42db1/peraturan-badan-pengawas-perdagangan-berjangka-komoditi-nomor-13-tahun-2022/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perba_13_2022), yang menyatakan:
*Calon Pedagang Fisik Aset Kripto adalah pihak yang telah memperoleh* *persetujuan* *dari Kepala Bappebti untuk melakukan kegiatan transaksi yang berkaitan dengan Aset Kripto baik atas nama diri sendiri dan/atau memfasilitasi Pelanggan Aset Kripto selama Bursa Berjangka Aset Kripto dan Lembaga Kliring Berjangka Aset Kripto belum terbentuk.*
### **Sanksi atas Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Transaksi**
Menyambung pertanyaan Anda, jika bitcoin digunakan sebagai alat transaksi pembayaran, maka bagi PJP yang melanggar dikenakan sanksi administratif berupa:[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
1. teguran;
2. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; dan/atau
3. pencabutan izin sebagai PJP.
Selain itu, setiap orang yang tidak menggunakan rupiah dalam transaksi pembayaran atau transaksi keuangan lainnya **dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak Rp200 juta**.[[7]](#_ftn7 "_ftnref7")
Jadi berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa**bitcoin bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia**. Hal serupa juga ditegaskan oleh Gubernur Bank Indonesia **Perry Warjiyo** dalam artikel[**Begini Legalitas Bitcoin di Indonesia**](https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-legalitas-bitcoin-di-indonesia-lt6039d578c081e/?page=all?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=begini_legalitas_bitcoin), bahwa mata uang kripto atau *cryptocurrency* seperti bitcoin bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Hanya ada rupiah sebagai mata uang di Indonesia sehingga alat pembayaran baik berbentuk koin, uang kertas, dan uang digital harus menggunakan rupiah, tegasnya. Dengan demikian, bitcoin di Indonesia bukan diakui sebagai mata uang atau alat transaksi melainkan sebagai aset kripto yang bisa diperdagangkan.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [**di sini.**](http://mini.hukumonline.com/holpro/?utm_source=Google&utm_medium=Banner&utm_campaign=KlinikHukum-LandingPage)
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e13df4da78a5/undangundang-nomor-7-tahun-2011/document/lt4e13dfa81c3e1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_7_2011);
2. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63c23d76b51e4?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_4_2023);
3. [Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60efe13945898?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PBI_23_2021);
4. [Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto**Asset*) di Bursa Berjangka](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6180c76e3ebec?fromV2=true?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perba_8_2021);
5. [Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto* *Asse**t*)](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt63733aed42db1/peraturan-badan-pengawas-perdagangan-berjangka-komoditi-nomor-13-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perba_13_2022)[di Bursa Berjangka](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt63733aed42db1/peraturan-badan-pengawas-perdagangan-berjangka-komoditi-nomor-13-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perba_13_2022);
6. [Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto*](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt66beaf705d899/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Peraturan_Bappebti_8_2024) [*Asset*) di Bursa Berjangka](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt66beaf705d899/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Peraturan_Bappebti_8_2024);
7. [Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt67106de4b27f0/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Peraturan_Bappebti_9_2024) [*Asset*) di Bursa Berjangka](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt67106de4b27f0/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Peraturan_Bappebti_9_2024).
Referensi:
1. Anil Gaihre *(et.al).* *Do Bitcoin Users Really Care About Anonymity? An Analysis of the Bitcoin Transaction Graph*. Journal of University of Massachusetts Lowell, 2018;
2. Dwikky Ananda Rinaldi dan Mokhamad Khoirul Huda. [*Bitcoin sebagai Alat Pembayaran Online dalam Perdagangan Internasional*](https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb4929501fb730011dd2bcd/bitcoin-sebagai-alat-pembayaran-online-dalam-perdagangan-internasional). Perspektif Hukum, Vol. 16, No. 1, Mei 2016;
3. Muhammad Said Honggowongso dan Munawar Kholil. *Legalitas Bitcoin dalam Transaksi E-Commerce sebagai Pengganti Uang Rupiah*, Privat *Law*, Vol. 9, No. 1, Januari-Juni 2021;
4. Tim *National Risk Assessment* (NRA) Indonesia Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. *Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tahun 2015*. Jakarta: [Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan](Pusat%20Pelaporan%20dan%20Analisis%20Transaksi%20Keuangan%20() (“PPATK”), 2015, yang diakses pada 19 Maret 2025, pukul 15.40 WIB.
---
[1] Dwikky Ananda Rinaldi dan Mokhamad Khoirul Huda. [*Bitcoin sebagai Alat Pembayaran Online dalam Perdagangan Internasional*](https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb4929501fb730011dd2bcd/bitcoin-sebagai-alat-pembayaran-online-dalam-perdagangan-internasional). Perspektif Hukum, Vol. 16, No. 1, Mei 2016, hal. 123
[2] Muhammad Said Honggowongso dan Munawar Kholil. *Legalitas Bitcoin dalam Transaksi E-Commerce sebagai Pengganti Uang Rupiah*, Privat *Law*, Vol. 9, No. 1, Januari-Juni 2021, hal. 145
[3] Pasal 204 ayat (1) huruf b [Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60efe13945898?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PBI_23_2021) (“PBI 23/2021”)
[4] Pasal 1 angka 4, Pasal 202 dan Pasal 203 PBI 23/2021
[5] Anil Gaihre *(et.al).* *Do Bitcoin Users Really Care About Anonymity? An Analysis of the Bitcoin Transaction Graph*. Journal of University of Massachusetts Lowell, 2018, hal. 3
[6] Pasal 205 ayat (1) PBI 23/2021
[7] Pasal 33 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e13df4da78a5/undangundang-nomor-7-tahun-2011/document/lt4e13dfa81c3e1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_7_2011)
|
Peran Pasar Perdagangan Karbon dalam Meningkatkan Pengurangan Emisi
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-pasar-perdagangan-karbon-dalam-meningkatkan-pengurangan-emisi-lt67d95ec330b11/
|
Dari perspektif hukum, apakah pasar perdagangan karbon di Indonesia dapat meningkatkan partisipasi dan kepatuhan hukum dalam rangka mengurangi emisi karbon?
|
Pengurangan emisi karbon telah menjadi komitmen global, termasuk komitmen Indonesia. Indonesia telah memiliki seperangkat aturan terkait perdagangan karbon dan juga secara khusus bursa karbon yang dikelola oleh IDXCarbon, di bawah supervisi Otoritas Jasa Keuangan. Partisipasi dalam pengurangan emisi dapat ditingkatkan dengan adanya insentif ekonomi, sementara kepatuhan dapat dilakukan dengan adanya pengawasan, kejelasan regulasi, dan akuntabilitas. Terdapat pula putusan pengadilan yang menyatakan bahwa masyarakat adat diakui sebagai penyelenggara Nilai Ekonomi Karbon berdasarkan [Perpres 98/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6192110200abc/peraturan-presiden-nomor-98-tahun-2021/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_98_2021).
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
### **Dasar Hukum Perdagangan Karbon di Indonesia**
Dari perspektif hukum, Indonesia memiliki pasar perdagangan karbon yang sangat potensial untuk meningkatkan partisipasi dan kepatuhan hukum dalam rangka mengurangi emisi karbon. Beberapa regulasi diterbitkan untuk memberikan kerangka hukum dan mekanisme teknis untuk pelaksanaan perdagangan karbon.
Terkait dengan **dasar hukum perdagangan karbon di Indonesia**, dapat diuraikan beberapa regulasi sebagai berikut:
1. **Pengesahan dan Ratifikasi Perjanjian Internasional**
Indonesia telah meratifikasi beberapa perjanjian internasional yang berkaitan dengan pengurangan emisi gas rumah kaca, antara lain:
1. 1. **[UU 6/1994](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/373/undangundang-nomor-6-tahun-1994/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_1994)**tentang pengesahan ***[United Nations Framework Convention on Climate Change](https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf)***, atau yang dikenal dengan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Perubahan Iklim.
2. **[UU 17/2004](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20757/undangundang-nomor-17-tahun-2004/appendices/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_17_2004)** tentang pengesahan ***[Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change](https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf)***, atau Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Perubahan Iklim.
3. **[UU 16/2016](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5821a73ed821b/undang-undang-nomor-16-tahun-2016/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_16_2016)**tentang pengesahan ***[Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change](https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf)***, atau persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Perubahan Iklim.
2. **Peraturan Perdagangan Karbon**
1. **[Perpres 98/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6192110200abc/peraturan-presiden-nomor-98-tahun-2021/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_98_2021)** tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional.
2. **[UU 4/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63c23d76b51e4/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_4_2023)**tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, yang mengatur penyelenggaraan bursa karbon sebagai mekanisme perdagangan karbon di Indonesia.
3. **[POJK 14/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt64e5d37899e12/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-14-tahun-2023/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_14_2023)**yang mengatur detail teknis mengenai perdagangan karbon, termasuk kewajiban pendaftaran unit karbon dan batasan transaksi
4. Beberapa peraturan menteri terkait perdagangan karbon, antara lain:
1. 1. **[Permen LHK 21/2022](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6357823b0b14a/peraturan-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-nomor-21-tahun-2022/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_lhk_21_2022)** tentang tata laksana penerapan nilai ekonomi karbon.
2. **[Permen LHK 7/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6493eb3c3c7a0/peraturan-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-nomor-7-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_lhk_27_2023)** tentang tata cara perdagangan karbon sektor kehutanan.
3. **[Keputusan Menteri LHK No. SK.1027/MENLHK/PHL/KUM.1/9/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt654c83370f138/keputusan-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-nomor-sk1027-menlhk-phl-kum1-9-2023-tahun-2023/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kepmen_lhk_2023)** tentang peta jalan perdagangan karbon sektor kehutanan.
5. Beberapa peraturan teknis yang sudah dirilis oleh Bursa Karbon Indonesia (*Indonesia Carbon Exchange* atau IDXCarbon), antara lain:
1. [**SE No: SE-00014/BEI/09-2023**](https://www.idx.co.id/Media/3vtly53f/se_00014_bei_2023_standardisasi_pengelompokan_unit_karbon.pdf) perihal standardisasi pengelompokan unit karbon;
2. [**SE No: SE-00013/BEI/09-2023**](https://www.idx.co.id/id/peraturan/surat-edaran) perihal biaya pengguna jasa bursa karbon;
3. [**SK Direksi PT Bursa Efek Indonesia No: Kep-00148/BEI/09-2024**](https://www.idx.co.id/id/peraturan/keputusan-direksi) perihal peraturan pengguna jasa bursa karbon (mencabut dan menyatakan tidak berlaku [**SK Direksi PT Bursa Efek Indonesia No: Kep-00297/BEI/09-2023**](https://www.idx.co.id/Media/33ql0ziw/sk_peraturan_pengguna_jasa_bursa_karbon.pdf))
4. [**SK Direksi PT Bursa Efek Indonesia No: Kep-00295/BEI/09-2023**](https://www.idx.co.id/id/peraturan/keputusan-direksi) perihal peraturan pendaftaran unit karbon di penyelenggara bursa karbon;
5. [**SK Direksi PT Bursa Efek Indonesia No: Kep-00296/BEI/09-2023**](https://www.idx.co.id/id/peraturan/keputusan-direksi) perihal peraturan perdagangan unit karbon melalui penyelenggara bursa karbon; dan
6. [**SK Direksi PT Bursa Efek Indonesia No: Kep-00298/BEI/09-2023**](https://www.idx.co.id/id/peraturan/keputusan-direksi) perihal peraturan pengawasan perdagangan melalui bursa karbon.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Baca juga: **[Ini Ketentuan Hukum Bursa Karbon di Indonesia](https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-ketentuan-hukum-bursa-karbon-di-indonesia-lt67b729791ab63/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=bursa_karbon)**
### **Peran** **Pasar Perdagangan Karbon dalam Meningkatkan Partisipasi Pengurangan Emisi**
Dapat dijelaskan juga bahwa terkait dengan mekanisme perdagangan karbon, pasar karbon di Indonesia terdiri dari dua jenis, yaitu *mandatory carbon market* dan *voluntary carbon market*. Berdasarkan praktik pengalaman pribadi penulis, ***mandatory market*** ***carbon*** beroperasi berdasarkan sistem *cap and trade*, sedangkan ***voluntary market carbon*** memungkinkan entitas untuk membeli kredit karbon secara sukarela.
Kemudian, sehubungan dengan peningkatan partisipasi dan kepatuhan hukum, menurut hemat kami, pasar perdagangan karbon dapat meningkatkan partisipasi berbagai pihak dalam pengurangan emisi melalui beberapa cara:
1. **Insentif Ekonomi**
Perusahaan yang mampu mengurangi emisi lebih dari batas yang ditetapkan, dengan adanya mekanisme perdagangan karbon, dapat menjual kredit karbon kepada perusahaan lain yang tidak dapat memenuhi target pengurangan mereka. Hal ini menciptakan insentif ekonomi bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan.
2. **Ketegasan dan Kejelasan Regulasi**
Dengan adanya regulasi yang tegas dan jelas dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan lembaga terkait lainnya, pelaku pasar diharapkan akan lebih patuh terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Hal ini termasuk kewajiban untuk mendaftar di **[Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim](https://srn.menlhk.go.id/index.php?r=home%2Findex) (“SRN-PPI”)** sebelum melakukan transaksi.
3. **Pengawasan dan Akuntabilitas**
OJK berperan sebagai pengawas utama dalam pasar ini, yaitu memastikan bahwa semua transaksi dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ini membantu mencegah praktik-praktik curang seperti *double counting* dalam perdagangan kredit karbon.
Terkait dengan putusan pengadilan, sepanjang penelusuran kami, sudah terdapat putusan pengadilan terkait dengan perdagangan karbon di Indonesia. Dilansir dari laman **[Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara](https://ppman.org/tag/putusan-ma-no-61-p-hum-2022/)**, salah satu putusannya adalah dari Mahkamah Agung pada tanggal 20 Februari 2023, yang menyatakan bahwa masyarakat adat diakui sebagai penyelenggara Nilai Ekonomi Karbon (“NEK”) berdasarkan Perpres 98/2021. Putusan ini terdaftar dalam perkara hak uji materiil dengan nomor **Putusan MA No. 61/P/HUM/2022**, yang diajukan oleh Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara dan beberapa komunitas masyarakat adat lainnya.
Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menegaskan bahwa masyarakat adat berperan penting dalam pengelolaan hutan dan pemanfaatan jasa lingkungan, termasuk penyerapan dan penyimpanan karbon. Hal ini menunjukkan pengakuan hukum terhadap posisi masyarakat adat dalam sistem perdagangan karbon yang sedang berkembang di Indonesia.
Putusan ini juga menggarisbawahi pentingnya peran masyarakat adat dalam mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca yang ditetapkan secara nasional, sesuai dengan komitmen Indonesia dalam perjanjian internasional. Pengakuan ini tidak hanya memberikan legitimasi kepada masyarakat adat sebagai pemangku kepentingan dalam perdagangan karbon, tetapi juga menegaskan perlunya regulasi yang lebih inklusif untuk melindungi hak-hak mereka dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention o**n Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Perubahan Iklim)](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/373/undangundang-nomor-6-tahun-1994/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_1994);
2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol t**o t**he United Nations Framework Convention o**n Climate Change* (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Perubahan Iklim)](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20757/undangundang-nomor-17-tahun-2004/appendices/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_17_2004);
3. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement t**o t**he United Nations Framework Convention o**n Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Perubahan Iklim)](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5821a73ed821b/undang-undang-nomor-16-tahun-2016/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_16_2016);
4. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63c23d76b51e4?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_4_2023);
5. [Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6192110200abc/peraturan-presiden-nomor-98-tahun-2021/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_98_2021);
6. [Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6357823b0b14a/peraturan-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-nomor-21-tahun-2022/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_lhk_21_2022);
7. [Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6493eb3c3c7a0/peraturan-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-nomor-7-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_lhk_27_2023);
8. [Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1027/MENLHK/PHL/KUM.1/9/2023 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt654c83370f138/keputusan-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-nomor-sk1027-menlhk-phl-kum1-9-2023-tahun-2023/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kepmen_lhk_2023);
9. [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt64e5d37899e12/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-14-tahun-2023/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_14_2023);
10. [Surat Edaran PT Bursa Efek Indonesia Nomor SE-00013/BEI/09-2023 tentang Biaya Pengguna Jasa Bursa Karbon](https://www.idx.co.id/id/peraturan/surat-edaran);
11. [Surat Edaran PT Bursa Efek Indonesia Nomor SE-00014/BEI/09-2023 tentang Standardisasi Pengelompokan Unit Karbon](https://www.idx.co.id/Media/3vtly53f/se_00014_bei_2023_standardisasi_pengelompokan_unit_karbon.pdf);
12. [SK Direksi PT Bursa Efek Indonesia No: Kep-00295/BEI/09-2023 tentang Peraturan Pendaftaran Unit Karbon di Penyelenggara Bursa Karbon](https://www.idx.co.id/id/peraturan/keputusan-direksi);
13. [SK Direksi PT Bursa Efek Indonesia No: Kep-00296/BEI/09-2023 tentang Peraturan Perdagangan Unit Karbon Melalui Penyelenggara Bursa Karbon](https://www.idx.co.id/id/peraturan/keputusan-direksi);
14. [SK Direksi PT Bursa Efek Indonesia No: Kep-00298/BEI/09-2023 tentang Peraturan Pengawasan Perdagangan Melalui Bursa Karbon](https://www.idx.co.id/id/peraturan/keputusan-direksi);
15. [SK Direksi PT Bursa Efek Indonesia No: Kep-00148/BEI/09-2024 tentang Peraturan Pengguna Jasa Bursa Karbon](https://www.idx.co.id/id/peraturan/keputusan-direksi).
Putusan:
Putusan Mahkamah Agung Nomor 61/P/HUM/2022.
Referensi:
1. *[United Nations Framework Convention on Climate Change](https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf)*;
2. *[Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change](https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf)*;
3. *[Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change](https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf)*;
4. [Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara](https://ppman.org/tag/putusan-ma-no-61-p-hum-2022/), yang diakses pada 18 Maret 2025, pukul 18.00 WIB;
5. [Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim](https://srn.menlhk.go.id/index.php?r=home%2Findex), yang diakses pada 18 Maret 2025, pukul 18.20 WIB.
|
Perizinan Berusaha Perusahaan Jasa Arsitek
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/perizinan-berusaha-perusahaan-jasa-arsitek-lt4fcf391f5ee68/
|
Saya ingin mendirikan perusahaan konsultan perencana arsitektur, bisakah hanya dengan bentuk perusahaan perorangan?
|
Menjawab pertanyaan Anda, perusahaan jasa arsitek atau konsultan arsitektur dapat berbentuk perusahaan perorangan yaitu perseroan perorangan. Untuk bisa beroperasi, maka perusahaan jasa arsitek wajib memiliki perizinan berusaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat standar yang terdiri atas SBU, SKK, dan lisensi.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Simak panduan mengurus izin usaha di [**Easybiz**](https://www.easybiz.id/?utm_source=hol&utm_medium=klinik&utm_content=layanan-easybiz&utm_campaign=cta). Untuk solusi terbaik pendirian dan perizinan usaha, dapatkan konsultasi gratis [di sini](https://www.easybiz.id/hubungi-kami-via-whatsapp?utm_source=hol&utm_medium=klinik&utm_content=layanan-easybiz&utm_campaign=cta) atau melalui [[email protected]](/cdn-cgi/l/email-protection#fe969f9291be9b9f8d879c9784d0979a).
### KLINIK TERKAIT
[#### Prosedur Pencabutan Perizinan Berusaha PT yang Dilikuidasi
27 Feb, 2025
](/klinik/a/prosedur-pencabutan-perizinan-berusaha-pt-yang-dilikuidasi-lt5216c4e74200c/)
[#### Perizinan yang Diperlukan oleh Kantor Cabang
24 Feb, 2025
](/klinik/a/perizinan-yang-diperlukan-oleh-kantor-cabang-lt548f7bf3efd7a/)
[#### Ketentuan Perizinan Praktik Dokter Hewan di Indonesia
09 Jan, 2025
](/klinik/a/ketentuan-perizinan-praktik-dokter-hewan-di-indonesia-lt67808d822c50f/)
[#### Mau Dirikan *Law Firm*? Begini Perizinan Berusahanya
25 Sep, 2024
](/klinik/a/mau-dirikan-ilaw-firm-i-begini-perizinan-berusahanya-cl3459/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
### **Bentuk Perusahaan Jasa Arsitek**
Dalam mendirikan perusahaan konsultan perencana arsitektur atau usaha jasa arsitek, kami akan mengacu pada [**UU Jasa Konstruksi**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt589304de0c834/undang-undang-nomor-2-tahun-2017?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_2_2017) yang telah diubah oleh [**Perppu Cipta Kerja**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022).
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Kami berpendapat bahwa jasa arsitek termasuk ke dalam jenis**usaha jasa konstruksi** yang terdiri atas layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Lebih tepatnya, konsultan arsitektur tergolong sebagai **konsultansi konstruksi** yang merupakan layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
Pada dasarnya, usaha jasa konstruksi dapat berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2") Adapun, yang dimaksud dengan “**usaha orang perseorangan**” adalah usaha yang dilakukan langsung oleh orang tersebut tanpa membentuk badan usaha.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
Kemudian, **usaha orang perseorangan** sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat menyelenggarakan jasa konstruksi pada segmen pasar yang:[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
1. berisiko kecil;
2. berteknologi sederhana; dan
3. berbiaya kecil.
Selain dalam bentuk usaha perorangan, usaha jasa konstruksi juga dapat didirikan dalam bentuk badan usaha berupa perseroan terbatas (“PT”) perorangan. Secara sederhana, **PT perorangan** merupakan badan hukum yang didirikan oleh satu orang, pun jumlah pemegang sahamnya juga maksimal seorang, dan memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.[[5]](#_ftn5 "_ftnref5") Selengkapnya, dapat Anda baca dalam artikel [**Syarat Pendirian PT Menurut UU Cipta Kerja**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-pendirian-pt-menurut-uu-cipta-kerja-lt614883c49b5bb/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=syarat_pendirian_pt).
Kami kurang memahami maksud Anda “bentuk perusahaan perorangan”, apakah bentuknya usaha orang perseorangan atau berbentuk badan usaha perorangan. Untuk itu, kami mengasumsikan bahwa yang Anda maksud “perusahaan perorangan” adalah berbentuk badan usaha dalam hal ini adalah PT perorangan.
Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, perusahaan jasa arsitek atau konsultan arsitektur dapat berbentuk perusahaan perorangan yaitu PT perorangan. Selain itu, sepanjang penelusuran kami, dalam perizinan berusaha aktivitas arsitek, syarat-syaratnya diperuntukkan untuk badan usaha, bukan orang perseorangan. Hal ini akan kami jelaskan lebih lanjut pada pembahasan di bawah ini.
### **Perizinan Berusaha****Perusahaan Jasa Arsitek**
Sebagai informasi tambahan, setiap usaha yang menjalankan usaha jasa konstruksi **wajib** memenuhi perizinan berusaha.[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
Perizinan berusaha **aktivitas arsitektur** sepanjang penelusuran kami menggunakan [**KBLI 71101**](https://oss.go.id/informasi/kbli-detail/bf4d626b-bd19-4a3e-8c50-b034c9fd494d). Hal tersebut termaktub di dalam **Lampiran II – Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Huruf A angka 102 – 107** [**PP 5/2021**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6032548acffe0/peraturan-pemerintah-nomor-5-tahun-2021/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_5_2021) yang termasuk ke dalam kualifikasi usaha dengan risiko menengah tinggi.
Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat standar.[[7]](#_ftn7 "_ftnref7") Sertifikat standar untuk berizinan berusaha subsektor jasa konstruksi seperti jasa arsitek[[8]](#_ftn8 "_ftnref8") adalah:[[9]](#_ftn9 "_ftnref9")
1. sertifikat badan usaha (SBU) konstruksi yang wajib dimiliki oleh badan usaha jasa konstruksi (BUJK) yang menyelenggarakan layanan jasa konstruksi;
2. sertifikat kompetensi kerja (SKK) konstruksi, dalam konteks arsitek, maka wajib memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA);[[10]](#_ftn10 "_ftnref10") dan
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik).
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt589304de0c834/undang-undang-nomor-2-tahun-2017?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_2_2017);
2. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59b753ba726c9/undang-undang-nomor-6-tahun-2017/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_6_2017);
3. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022);
4. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6032548acffe0/peraturan-pemerintah-nomor-5-tahun-2021/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_5_2021);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt603210d8b398b/node/534/peraturan-pemerintah-nomor-8-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_8_2021);
7. [Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60a60d9e60b72/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-21-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkumham_21_2021&_gl=1*15dr2t0*_up*MQ..*_ga*MTA3MzkzNDI0NS4xNzQyMjcwMjI2*_ga_XVDEV3KKL2*MTc0MjI3MDIyNi4xLjEuMTc0MjI3MDIyNi4wLjAuMA..).
Referensi:
[KBLI 71101](https://oss.go.id/informasi/kbli-detail/bf4d626b-bd19-4a3e-8c50-b034c9fd494d), yang diakses pada 18 Maret 2025 pukul 14.35 WIB.
[1] Pasal 1 angka 1 dan 2 [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt589304de0c834/undang-undang-nomor-2-tahun-2017?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_2_2017) (“UU Jasa Konstruksi”)
[2] Pasal 19 UU Jasa Konstruksi
[3] Penjelasan Pasal 19 UU Jasa Konstruksi
[4] Pasal 21 ayat (1) UU Jasa Konstruksi
[5] Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (3) [Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60a60d9e60b72/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-21-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkumham_21_2021&_gl=1*15dr2t0*_up*MQ..*_ga*MTA3MzkzNDI0NS4xNzQyMjcwMjI2*_ga_XVDEV3KKL2*MTc0MjI3MDIyNi4xLjEuMTc0MjI3MDIyNi4wLjAuMA..), Pasal 3 dan Pasal 5 [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt603210d8b398b/node/534/peraturan-pemerintah-nomor-8-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_8_2021)
[6] Pasal 52 angka 8 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 26 UU Jasa Konstruksi
[7] Pasal 14 ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6032548acffe0/peraturan-pemerintah-nomor-5-tahun-2021/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_5_2021) (“PP 5/2021”)
[8] Pasal 80 ayat (2) huruf a dan Penjelasan Pasal 80 ayat (1) PP 5/2021
[9] Pasal 99 *jo.* Pasal 81 ayat (1) PP 5/2021
[10] Pasal Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 6 [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59b753ba726c9/undang-undang-nomor-6-tahun-2017/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_6_2017)
|
Aturan Persaingan Usaha di ASEAN
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-persaingan-usaha-di-asean-cl4404/
|
Bagaimana pengaturan persaingan usaha di kawasan ASEAN terutama dalam era AFTA? Seperti apa pengaturan persaingan usaha di ASEAN? Adakah lembaga khusus yang pengawasan persaingan usaha di ASEAN?
|
*Association of Southeast Asian Nations* (“ASEAN”) memiliki aturan mengenai persaingan usaha yaitu *[The ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy](https://asean.org/book/asean-regional-guidelines-on-competition-policy/) (Regional Guidelines)* yang terdiri dari 10 bab, di antaranya mencakup larangan persetujuan anti persaingan baik secara vertikal dan horizontal, penyalahgunaan posisi dominan, merger anti persaingan, dan larangan pembatasan praktik perdagangan lainnya.
Namun, terkait lembaga pengawas persaingan usaha, sepanjang penelusuran kami ASEAN masih belum memiliki lembaga pengawas persaingan usaha selain tugas-tugas terkait advokasi dan regulasi persaingan usaha yang dilaksanakan oleh *ASEAN Experts Group on Competition* (“AEGC”). Bagaimana ketentuannya?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul** ***Persaingan Usaha di Asean*** **yang dibuat oleh** [**Amrie Hakim, S.H.**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/amrie-hakim--sh-lt4b4586344aa95/) **dan pertama kali dipublikasikan pada 20 Januari 2010.**
### KLINIK TERKAIT
[#### Pendekatan *Per Se Illegal* dan *Rule of Reason* dalam Persaingan Usaha
02 Agt, 2023
](/klinik/a/pendekatan-per-se-illegal-dan-rule-of-reason-dalam-persaingan-usaha-lt4b94e6b8746a9/)
[#### Integrasi Vertikal dalam Persaingan Usaha: Dari Definisi Hingga Sanksi
16 Mei, 2023
](/klinik/a/integrasi-vertikal-cl134/)
[#### Isu Persaingan Usaha Tidak Sehat Notaris di Bank
21 Feb, 2022
](/klinik/a/isu-persaingan-usaha-tidak-sehat-notaris-di-bank-lt605e73bfe0896/)
[#### Dampak UU Cipta Kerja Terhadap Penegakan Hukum Persaingan Usaha
24 Jan, 2022
](/klinik/a/dampak-uu-cipta-kerja-terhadap-penegakan-hukum-persaingan-usaha-lt61eea72cc3c23/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
### **Apa itu AFTA?**
Pertama-tama, kami akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu *Asean Free Trade Area* (“AFTA”). AFTA adalah bentuk kerja sama perdagangan di wilayah negara *Association of Southeast Asian Nations* (“ASEAN”) yang bertujuan untuk meningkatkan volume perdagangan di antara negara anggota yang mulai efektif berkembang sejak tahun 2003.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
AFTA diselenggarakan dengan instrumen CEPT *Scheme* di bawah Ditjen Kerjasama ASEAN yang memiliki komitmen utama dalam 4 elemen berikut.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
1. Program pengurangan tarif secara efektif sama di antara negara ASEAN hingga mencapai 0% sampai dengan 5%.
2. Penghapusan hambatan kuantitatif (*quantitative restrictions*) dan hambatan non-tarif (*non-tariff barriers*).
3. Mendorong kerja sama untuk mengembangkan fasilitas perdagangan khususnya di bidang bea masuk dan standar kualitas.
4. Penetapan kandungan lokal mencapai 40%.
Singkatnya, dengan AFTA ini, negara ASEAN seperti Indonesia akan mendapat keuntungan baik sebagai pengusaha maupun konsumen karena penurunan tarif yang dapat membantu kinerja ekspor suatu negara ASEAN serta penurunan biaya produsen dan harga konsumen. Melalui AFTA, Indonesia dan negara ASEAN lainnya dapat menjadi basis produksi yang kompetitif bagi para investor karena insentif tarif yang rendah dan kekayaan alam berikut besarnya pasar yang akan didukung oleh kemampuan teknologi dan kelembagaan secara luas.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
### **Aturan Persaingan Usaha di ASEAN**
Lantas, dengan konsentrasi yang tinggi dalam perluasan pasar yang dilakukan dengan AFTA, adakah instrumen hukum pengaturan persaingan usaha di kawasan ASEAN?
Sepanjang penelusuran kami, pada tahun 2010, ASEAN telah merumuskan ***[The ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy](https://asean.org/book/asean-regional-guidelines-on-competition-policy/)*** *(“Regional Guidelines”)*. Melalui *Regional Guidelines* tersebut, kebijakan persaingan usaha didefinisikan sebagai tindakan pemerintah yang secara langsung dapat mempengaruhi perilaku perusahaan, struktur industri, hingga pasar. Kebijakan ini mencakup 2 elemen yaitu pertama menempatkan seperangkat kebijakan yang memajukan persaingan usaha, dan kedua yaitu hukum persaingan usaha (*competition law*), menunjuk pada tindakan hukum dalam bentuk legislasi, keputusan hakim dan regulasi yang bertujuan untuk pengawasan atau larangan praktik anti persaingan usaha.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
*Regional Guidelines* tersebut bertujuan untuk:[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
1. mengupayakan kebijakan persaingan usaha kepada seluruh negara ASEAN paling lambat tahun 2015;
2. membentuk jaringan otoritas atau badan yang berwenang atas kebijakan persaingan usaha sekaligus forum untuk membahas dan berkoordinasi terkait kebijakan persaingan usaha;
3. meningkatkan kemampuan negara anggota ASEAN dalam mengembangkan kebijakan nasional persaingan usaha;
4. mengembangkan pedoman kawasan kebijakan persaingan usaha paling lambat 2010 berdasarkan pengalaman masing-masing negara serta praktik internasional terbaik untuk menciptakan iklim persaingan usaha.
Sebagai informasi, *Regional Guidelines* terdiri dari 10 bab yaitu:[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
1. *Objectives of Regional Guidelines*;
2. *Objectives and Benefits of Competition Policy*;
3. *Scope of Competition Policy and Law*;
4. *Role and Responsibilities of Competition Regulatory Body/Institutional Structure/Sector Regulators*;
5. *Legislation and Guidelines/Transitional Provisions*;
6. *Enforcement Powers*;
7. *Due Process*;
8. *Technical Assistance and Capacity Building*;
9. *Advocacy/Outreach*; dan
10. *International Cooperation/Common Competition Related Provisions in Free Trade Agreement*.
Lebih lanjut, dari aspek-aspek yang diatur dalam kebijakan persaingan usaha tersebut, *Chapter 3 Scope of Competition Policy and Law* misalnya mencakup larangan persetujuan anti persaingan baik secara vertikal dan horizontal, penyalahgunaan posisi dominan (seperti perilaku eksploitatif terhadap konsumen, pengecualian terhadap pesaing, dan perilaku diskriminatif lainnya dalam bertransaksi),[[7]](#_ftn7 "_ftnref7") merger anti persaingan, serta larangan pembatasan praktik perdagangan lainnya.
Selanjutnya, siapakah lembaga yang berwenang mengawasi kegiatan persaingan usaha tersebut?
Dilansir dari **[ASEAN *Experts Group on Competition*](https://asean-competition.org/aegc)**, pada tahun 2007, *ASEAN Economic Ministers (AEM)* telah menyetujui pembentukan *ASEAN Experts Group on Competition* (“AEGC”) sebagai forum regional untuk membahas dan bekerja sama dalam kebijakan serta hukum persaingan usaha. AEGC tersebut memiliki 4 prioritas yaitu:
1. memperkuat kerangka regulasi di ASEAN;
2. membangun kapasitas institusional dan penegakan hukum persaingan usaha di ASEAN;
3. mengembangkan strategi dan instrumen advokasi persaingan usaha di tingkat regional; dan
4. membangun inisiatif regional lintas sektor.
Berdasarkan tugas tersebut, AEGC juga turut memfasilitasi berbagai lokakarya, pelatihan, dan seminar untuk memperkuat kapasitas lembaga terkait persaingan usaha dalam hal pembangunan institusi, penegakan hukum, dan advokasi.
Namun, sepanjang penelusuran kami, hingga saat ini ASEAN masih belum memiliki lembaga pengawas persaingan usaha secara khusus selain pemberlakuan tugas-tugas terkait regulasi persaingan usaha yang dilakukan oleh AEGC.
Oleh karena itu, sekaligus menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya ASEAN memiliki aturan mengenai persaingan usaha yaitu *The ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy (Regional Guidelines)* yang terdiri dari 10 bab yang di antaranya mencakup larangan persetujuan anti persaingan baik secara vertikal dan horizontal, penyalahgunaan posisi dominan, merger anti persaingan, dan larangan pembatasan praktik perdagangan lainnya.
Namun, terkait lembaga pengawas persaingan usaha, sepanjang penelusuran kami ASEAN masih belum memiliki lembaga pengawas persaingan usaha selain tugas-tugas terkait advokasi dan regulasi persaingan usaha yang dilaksanakan oleh AEGC.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Referensi:
1. *[ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy](https://asean.org/book/asean-regional-guidelines-on-competition-policy/);*
2. Abdul Muthalib Tahar dan S. Endang Prasetyawati. *Kajian Harmonisasi Hukum Persaingan Tiga Negara Anggota ASEAN Berdasarkan The ASEAN Regional* *Guidelines on Competition Policy.* Jurnal Cepalo, Vol. 2, No. 1, 2018;
3. Iwan Se Anugrah. *ASEAN Free Trade Area (AFTA), Otonomi Daerah dan Daya Saing Perdagangan Komoditas Pertanian Indonesia*. Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 21, No. 1, 2003.
[1] Iwan Se Anugrah. *ASEAN Free Trade Area (AFTA), Otonomi Daerah dan Daya Saing Perdagangan Komoditas Pertanian Indonesia*. Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 21, No. 1, 2003, hal. 1
[2] Iwan Se Anugrah. *ASEAN Free Trade Area (AFTA), Otonomi Daerah dan Daya Saing Perdagangan Komoditas Pertanian Indonesia*. Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 21, No. 1, 2003, hal. 2
[3] Iwan Se Anugrah. *ASEAN Free Trade Area (AFTA), Otonomi Daerah dan Daya Saing Perdagangan Komoditas Pertanian Indonesia*. Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 21, No. 1, 2003, hal. 10
[4] Abdul Muthalib Tahar dan S. Endang Prasetyawati. *Kajian Harmonisasi Hukum Persaingan Tiga Negara Anggota ASEAN Berdasarkan The ASEAN Regional* *Guidelines on Competition Policy.* Jurnal Cepalo, Vol. 2, No. 1, 2018, hal. 4
[5] Abdul Muthalib Tahar dan S. Endang Prasetyawati. *Kajian Harmonisasi Hukum Persaingan Tiga Negara Anggota ASEAN Berdasarkan The ASEAN Regional* *Guidelines on Competition Policy.* Jurnal Cepalo, Vol. 2, No. 1, 2018, hal. 4
[6] Abdul Muthalib Tahar dan S. Endang Prasetyawati. *Kajian Harmonisasi Hukum Persaingan Tiga Negara Anggota ASEAN Berdasarkan The ASEAN Regional* *Guidelines on Competition Policy.* Jurnal Cepalo, Vol. 2, No. 1, 2018, hal. 5
[7] Abdul Muthalib Tahar dan S. Endang Prasetyawati. *Kajian Harmonisasi Hukum Persaingan Tiga Negara Anggota ASEAN Berdasarkan The ASEAN Regional* *Guidelines on Competition Policy.* Jurnal Cepalo, Vol. 2, No. 1, 2018, hal. 7-8
|
Hukumnya Jika Ekspor Tanpa Persetujuan Pemegang Saham PT
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-jika-ekspor-tanpa-persetujuan-pemegang-saham-pt-cl16/
|
Sebuah PT A yang merupakan sebuah PT PMA modal patungan (*joint venture*) antara perusahaan asing dan perusahaan nasional, melakukan ekspor barang ke luar negeri tanpa sepengetahuan dan persetujuan perusahaan nasional yang merupakan salah satu pemegang saham PT A tersebut. Misalnya, yang melakukan ekspor adalah direksi, apakah tindakan direksi tersebut diperbolehkan secara hukum? Selain itu, bagaimana jika ekspor yang dilakukan direksi tidak memenuhi izin dan persyaratan ekspor? Dalam hal ini, dokumen persyaratan, data, dan informasi ekspor terbukti tidak benar.
|
Pada dasarnya, legalitas ekspor PT A yang dilakukan direksi bergantung pada kesesuaiannya dengan *joint venture agreement*, anggaran dasar, dan izin usaha yang dimiliki. Dalam [UU PT](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007), RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Jika ekspor merupakan tindakan yang membutuhkan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar atau *joint venture agreement*, maka tindakan ekspor tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemegang saham dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang yang berpotensi menyebabkan kerugian. Adapun setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian PT tersebut.
Selain itu, setiap eksportir wajib memenuhi persyaratan ekspor sebagaimana diatur dalam [Permendag 23/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt64af7e05e0b50/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendag_23_2023) sebagai berikut:
1. Eksportir wajib memiliki NIB.
2. Terhadap kegiatan ekspor atas barang tertentu, eksportir wajib memiliki perizinan berusaha di bidang ekspor dari Menteri Perdagangan, dan lain-lain.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul *PT PMA* yang dibuat oleh**[**Si Pokrol**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/si-pokrol-lt4a0aae6c03cb7/) **dan pertama kali dipublikasikan pada 24 Agustus 2001.**
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat[**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer/)selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan[**Konsultan Mitra Justika**](https://www.justika.com/konsultan-hukum).
Mengenai pertanyaan Anda, dapat dianalisis setidaknya dari dua sisi, yaitu:
1. aspek kontrol dan tanggung jawab operasi usaha PT A;
2. aspek izin dan kegiatan usaha PT A.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Berikut masing-masing penjelasannya.
### **Aspek Kontrol dan Tanggung Jawab Operasional Perseroan**
Struktur kerjasama bisnis berdasarkan *joint venture agreement* masing-masing pihak di dalamnya, pada dasarnya akan mengatur permasalahan kontrol dan tanggung jawab operasi usaha Perseroan Terbatas (“PT”) Penanaman Modal Asing (“PMA”), dalam hal ini PT A. Salah satu hal yang diatur adalah perhitungan besaran kontrol dari jumlah perbandingan penyertaan modal saham. Hasilnya adalah komposisi kepemilikan saham dari para pemegang saham, yaitu ada pemegang saham mayoritas dan ada pemegang saham minoritas. Pada umumnya, investor atau pihak Indonesia menjadi pemegang saham minoritas. Demikian asumsi kami terhadap situasi dalam pertanyaan Anda.
Kemudian, perlu diketahui bahwa dalam PT, terdapat **organ perseroan** yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), direksi, dan dewan komisaris.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1") Adapun **RUPS** adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam **[UU PT](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007)** sebagaimana telah diubah dengan **[Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022)**, dan/atau anggaran dasar.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
Selanjutnya, **direksi** adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3") Sedangkan **dewan komisaris** adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
Dalam konteks ini, ekspor barang tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemegang saham nasional dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap anggaran dasar dan *joint venture agreement*, apabila terdapat ketentuan yang mengatur kewenangan ekspor dalam dokumen-dokumen tersebut. Berdasarkan **Pasal 75 ayat (1) UU PT**[[5]](#_ftn5 "_ftnref5") wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam anggaran dasar, harus melalui keputusan RUPS.
Jika ekspor merupakan tindakan yang membutuhkan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar atau *joint venture agreement*, maka tindakan ekspor tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemegang saham dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang yang berpotensi menyebabkan kerugian. Sesuai dengan pertanyaan Anda, ekspor dilakukan oleh direksi PT. Sehingga, jika terjadi kerugian PT akibat kesalahan atau kelalaian direksi (dalam hal ini melakukan ekspor tanpa sepengetahuan persetujuan pemegang saham), **setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian PT tersebut**. Hal ini sebagaimana diatur dalam **Pasal 97 ayat (3) UU PT**.
### **Aspek Izin dan Kegiatan Usaha Ekspor Perseroan**
Pada dasarnya, setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang ekspor harus memiliki izin usaha yang sesuai. Dalam konteks hukum Indonesia, ekspor diatur dalam **[Permendag 23/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt64af7e05e0b50/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendag_23_2023)** dan perubahannya.
Setiap eksportir wajib memenuhi persyaratan ekspor sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 Permendag 23/2023** sebagai berikut:
1. *Eksportir wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (“NIB”).*
2. *Terhadap kegiatan ekspor atas barang tertentu, eksportir wajib memiliki perizinan berusaha di bidang ekspor dari Menteri Perdagangan (“Menteri”).*
3. *Penerbitan perizinan berusaha di bidang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (“Direktur Jenderal”) atas nama Menteri.*
4. ***Perizinan berusaha di bidang ekspor*** *sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:*
1. *eksportir terdaftar; dan/atau*
2. *persetujuan ekspor.*
5. *Perizinan berusaha di bidang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sektor perdagangan luar negeri.*
6. *Perizinan berusaha di bidang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah diterbitkan digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dalam penyampaian pemberitahuan pabean ekspor kepada kantor pabean.*
7. *Terhadap barang tertentu, eksportir yang tidak dapat memiliki NIB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
8. *Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih perizinan berusaha di bidang ekspor berupa persetujuan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terhadap barang tertentu.*
9. *Perizinan berusaha di bidang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa persetujuan ekspor berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian pemberitahuan pabean ekspor atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian pemberitahuan pabean ekspor.*
10. *Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (7), dan persetujuan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.*
Selanjutnya, untuk memperoleh perizinan berusaha di bidang ekspor sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2 ayat (4) Permendag 23/2023**, eksportir harus mengajukan **permohonan lengkap secara elektronik** kepada Menteri melalui **Sistem Indonesia *National Single Window* (“SINSW”)** yang diteruskan ke **Sistem INATRADE**, yaitu sistem pelayanan terpadu perdagangan pada Kementerian Perdagangan yang dilakukan secara *online* melalui portal **[http://inatrade.kemendag.go.id](https://inatrade.kemendag.go.id/#/)**.[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
Lalu, pengajuan permohonan perizinan berusaha di bidang ekspor sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mengunggah hasil pindai **dokumen asli persyaratan perizinan berusaha di bidang ekspor**.[[7]](#_ftn7 "_ftnref7") Dalam hal dokumen persyaratan perizinan berusaha di bidang ekspor telah tersedia secara elektronik pada kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang telah terintegrasi dengan SINSW, eksportir tidak mengunggah dokumen persyaratan ke SINSW.[[8]](#_ftn8 "_ftnref8")
Selain itu, eksportir bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kesesuaian:[[9]](#_ftn9 "_ftnref9")
1. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud;
2. data dan/atau informasi terkait dokumen persyaratan yang tersedia secara elektronik; dan
3. data dan/atau informasi lain yang terkait dengan pengajuan permohonan perizinan berusaha di bidang ekspor,
dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan, data, dan/atau informasi secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pengajuan permohonan perizinan berusaha di bidang ekspor.
Apabila **dokumen persyaratan**, **data**, dan/atau **informasi** terbukti **tidak benar**, **eksportir dikenai sanksi** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[[10]](#_ftn10 "_ftnref10")
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007);
2. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022);
3. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023);
4. [Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt64af7e05e0b50/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendag_23_2023);
5. [Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt665d6e9914b09/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendag_11_2024);
6. [Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt66d800afa26b2/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendag_21_2024);
7. [Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt67ce9ee0ca740/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendag_9_2025).
Referensi:
Portal <http://inatrade.kemendag.go.id>, yang diakses pada 18 Maret 2025, pukul 16.25 WIB.
---
[1] Pasal 109 angka 1 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 1 angka 2 [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) (“UU PT”)
[2] Pasal 109 angka1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 4 UU PT dan Pasal 75 ayat (1) UU PT
[3] Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 5 UU PT
[4] Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 6 UU PT
[5] Lihat Pasal 75 ayat (1) UU PT yang mengatur bahwa RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar
[6] Pasal 4 ayat (1) *jo.* Pasal 1 angka 17 dan 18 [Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt64af7e05e0b50/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendag_23_2023) (“Permendag 23/2023”)
[7] Pasal 5 ayat (1) Permendag 23/2023
[8] Pasal 5 ayat (2) Permendag 23/2023
[9] Pasal 5 ayat (3) Permendag 23/2023
[10] Pasal 5 ayat (4) Permendag 23/2023
|
Bolehkah Polisi Menilang karena STNK Mati?
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-polisi-menilang-karena-stnk-mati-lt5004d6a040c8b/
|
Saya ingin bertanya apakah polisi berwenang menilang jika STNK pengendara motor telah mati/habis masa berlakunya? Sedangkan sepengetahuan saya, mengenai keterlambatan membayar pajak tahunan, polisi tidak berhak melakukan penindakan/menilang. Mohon penjelasannya, terima kasih.
|
Setiap tahunnya, Surat Tanda Nomor Kendaraan (“STNK”) harus disahkan oleh polisi. Pengesahan tersebut hanya bisa dilakukan jika pemilik kendaraan sudah melakukan segala kewajibannya termasuk membayar pajak kendaraan. Oleh karena itu, masyarakat yang ingin mengesahkan STNK tahunan wajib melunasi pajaknya terlebih dahulu. Jika STNK tidak dilakukan pengesahan alias STNK mati, polisi berwenang untuk menilang jika terjadi razia. Apa dasar hukumnya?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul** ***Ditilang Karena STNK Mati*** **yang dibuat oleh [I Gede Nyoman Bratasena](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/blog-pelayan-masyarakat-lt52aadb1048895/i-gede-nyoman-bratasena-lt52aae0c432171/) dan pertama kali dipublikasikan pada 21 Feberuari 2014****.**
### KLINIK TERKAIT
[#### Sanksi STNK Mati: Dari Denda Hingga Motor Disita Polisi
21 Mar, 2025
](/klinik/a/stnk-mati-lt4f9cdef36680d/)
[#### Haruskah Perpanjang STNK Jika Mobil Tak Dipakai Lagi?
18 Sep, 2024
](/klinik/a/haruskah-perpanjang-stnk-jika-mobil-tak-dipakai-lagi-lt66ea948f2843b/)
[#### Ditipu Biro Jasa STNK, Bisakah Melapor ke Polisi?
23 Jul, 2021
](/klinik/a/ditipu-biro-jasa-stnk--bisakah-melapor-ke-polisi-lt6015de7db863d/)
[#### Cara Menebus Kendaraan tanpa STNK yang Disita Kepolisian
17 Des, 2019
](/klinik/a/cara-menebus-kendaraan-tanpa-stnk-yang-disita-kepolisian-lt5dd5d3a58748c/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)**selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan**[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**.
Pada mulanya, negara mewajibkan kendaraan bermotor yang menginjak jalan umum untuk didaftarkan. Pendaftaran atau registrasi dan identifikasi tersebut dilakukan ke pihak kepolisian sesuai **Pasal 5 ayat (3) [UU LLAJ](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a604fcfd406d/undangundang-nomor-22-tahun-2009?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_22_2009)**.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Selanjutnya, **[I Gede Nyoman Bratasena](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/blog-pelayan-masyarakat-lt52aadb1048895/i-gede-nyoman-bratasena-lt52aae0c432171/)** (penulis sebelumnya) menerangkan bahwa sebagai bukti atas pendaftaran kendaraan bermotor, maka diberikanlah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (“STNK”), dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (atau biasa disebut ‘pelat nomor’). Sehingga, kendaraan yang tidak terdaftar bisa ditindak secara hukum.
Lebih lanjut, I Gede Nyoman Bratasena menjelaskan bahwa dalam satu tahun sekali, STNK harus disahkan oleh polisi.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1") Hal ini bisa dilihat pada STNK yang memiliki 4 kotak yang nanti diisi stempel setiap tahun, namun tidak ada kotak ke-5 sebab setiap 5 tahun STNK akan diperbarui. I Gede Nyoman berpendapat bahwa tujuan disahkannya setiap tahun yaitu untuk mengecek apakah STNK benar dipegang oleh pemilik atau tidak (misal karena hilang, dicuri, digelapkan, dan sebagainya).
Selain itu, perlu diketahui bahwa pengesahan tahunan pada praktiknya mengharuskan pengendara menunjukkan kartu tanda penduduk (“KTP”) pemilik asli, yang kemudian akan diperiksa oleh petugas apakah cocok dengan identitas pada STNK. Jika cocok, STNK kemudian akan diberi stempel **pengesahan**.
Selanjutnya, negara juga mewajibkan pemilik kendaraan bermotor untuk membayar pajak. Disarikan dari artikel **[Sanksi Jika Tidak Membayar Pajak Tahunan Kendaraan Bermotor](https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-jika-tidak-membayar-pajak-tahunan-kendaraan-bermotor-lt5ba58ba818f25/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=sanksi_tidak_bayar_pajak)**, pengesahan STNK setiap tahun tersebut merupakan bentuk pengawasan tahunan terhadap registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor beserta kepatuhannya dalam wajib pajak.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2") Dengan demikian, STNK dikatakan sah jika wajib pajak telah membayar pajak kendaraan bermotor tersebut.
Oleh karena itu, sekaligus menjawab pertanyaan Anda, dalam hal pemeriksaan dan pengesahan STNK, polisi memang mengesahkan STNK setelah memeriksa beberapa hal di antaranya, kepatuhan wajib pajak sebagaimana yang Anda tanyakan.
Baca juga: [**Sanksi STNK Mati: Dari Denda Hingga Motor Disita Polisi**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/stnk-mati--sanksi-denda-tilang-hingga-motor-disita-polisi-lt4f9cdef36680d/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=stnk_mati)
Terkait pertanyaan Anda mengenai pelanggaran pajak STNK mati bisa ditilang oleh polisi, jawabannya bisa. Mengingat pajak kendaraan bermotor merupakan bagian dari STNK dan ketika Anda belum membayar pajak kendaraan dapat dipastikan bahwa Anda juga belum melakukan pengesahan STNK. Sehingga syarat kelengkapan STNK saat dibawa oleh pengemudi tidak terpenuhi.
Lalu, berapakah besar denda STNK mati? Denda STNK mati mengacu pada aturan yang ditetapkan dalam **Pasal 288 ayat (1) UU LLAJ**sebagai berikut:
*Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang* ***tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor****atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu.*
Dengan demikian, jika Anda menunjukkan STNK yang sudah tidak berlaku atau STNK mati saat terjadi razia atau pemeriksaan di jalan, Anda dapat dikenai denda STNK mati paling banyak Rp500 ribu atau pidana kurungan paling lama 2 bulan.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a604fcfd406d/undangundang-nomor-22-tahun-2009?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_22_2009);
2. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022);
3. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023).
---
[1] Pasal 70 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a604fcfd406d/undangundang-nomor-22-tahun-2009?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_22_2009) (“UU LLAJ”)
[2] Penjelasan Pasal 70 ayat (2) UU LLAJ
|
Bolehkah Kepala Desa Mengganti Seluruh Perangkat Desa?
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-kepala-desa-mengganti-seluruh-perangkat-desa-lt589bef2cd5717/
|
Apakah melanggar [UU Desa](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e8c12d3ce4a/undang-undang-nomor-6-tahun-2014/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2014) jika seorang kepala desa yang baru terpilih mengganti seluruh aparat desa yang sudah lama?
|
Pada dasarnya, baik pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa harus tunduk kepada aturan perundang-undangan. Meskipun pengangkatan atau pemberhentian tersebut merupakan kewenangan kepala desa, namun keputusan tersebut melibatkan konsultasi dan rekomendasi dari camat.
Bagaimana mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
### KLINIK TERKAIT
[#### Kepala Desa Gemar Berbuat Zina, Ini Sanksi Hukumnya
08 Jul, 2024
](/klinik/a/kepala-desa-gemar-berbuat-zina--ini-sanksi-hukumnya-lt5ddcb2c51607f/)
[#### Syarat Calon Kepala Desa
01 Jul, 2024
](/klinik/a/syarat-calon-kepala-desa-lt54acd47112306/)
[#### Bolehkah Jadi Calon Kepala Desa Jika Pernah Dipidana?
29 Mei, 2024
](/klinik/a/bolehkah-jadi-calon-kepala-desa-jika-pernah-dipidana-lt5208d147d0ba7/)
[#### Adakah Hak Prerogatif Kepala Desa atau Kepala Daerah?
15 Feb, 2024
](/klinik/a/hak-prerogatif-lt51b886363d68d/)
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh** [**Sovia Hasanah, S.H.**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/sovia-hasanah--sh-lt57d2913a130b4/) **dan pertama kali dipublikasikan pada 20 Februari 2017.**
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
### **Perangkat Desa**
Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami asumsikan aparat desa yang Anda maksud di sini adalah perangkat desa. Pengertian perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
Adapun perangkat desa terdiri dari:[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
1. sekretariat desa;
2. pelaksana kewilayahan; dan
3. pelaksana teknis.
### **Wewenang Kepala Desa dan Tugas Perangkat Desa**
Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa sesuai peraturan perundang-undangan.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa berwenang:[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
1. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada bupati/wali kota;
3. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa;
4. menetapkan peraturan desa;
5. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
6. membina kehidupan masyarakat desa;
7. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
8. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
9. mengembangkan sumber pendapatan desa;
10. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
11. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
12. memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
14. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
15. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, perangkat desa tersebut bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.[[5]](#_ftn5 "_ftnref5") Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa.[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
### **Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa**
Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan:[[7]](#_ftn7 "_ftnref7")
1. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. berusia 20 sampai 42 tahun;
3. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa minimal 1 tahun sebelum pendaftaran; dan
4. syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.
Perlu dicatat, pengangkatan perangkat desa oleh kepala desa tersebut dilakukan setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati/walikota.[[8]](#_ftn8 "_ftnref8")
Lantas, bagaimana mekanisme pengangkatan perangkat desa?\
Menurut **Pasal 66** [**PP 43/2014**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt53a7ff51a08a7/peraturan-pemerintah-nomor-43-tahun-2014/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_43_2014), mekanisme pengangkatan perangkat desa yaitu sebagai berikut:
1. kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa;
2. kepala desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat desa;
3. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa; dan
4. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan keputusan kepala desa.
Lebih lanjut, mekanisme pengangkatan perangkat desa juga diatur dalam **Pasal 4 ayat (1)** [**Permendagri 83/2015**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt58219aa4bc29f/peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-83-tahun-2015/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendagri_83_2015).
Setelah melalui mekanisme pengangkatan, maka perangkat desa dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya dan menghindari segala larangan sebagai berikut:[[9]](#_ftn9 "_ftnref9")
1. merugikan kepentingan umum;
2. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
3. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
4. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
5. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
6. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
7. menjadi pengurus partai politik;
8. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
9. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
10. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
11. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
12. meninggalkan tugas selama 60 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila melanggar, perangkat desa dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.[[10]](#_ftn10 "_ftnref10") Selanjutnya, apabila sanksi administratif tersebut tidak dilaksanakan, perangkat desa yang bersangkutan dapat dikenai tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.[[11]](#_ftn11 "_ftnref11")**Pemberhentian perangkat desa tersebut ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati/walikota**.[[12]](#_ftn12 "_ftnref12")
Selanjutnya menjawab pertanyaan Anda, apakah perangkat desa dapat diberhentikan secara menyeluruh?
Perlu diketahui sebelumnya, perangkat desa dapat berhenti karena:[[13]](#_ftn13 "_ftnref13")
1. meninggal dunia;
2. permintaan sendiri; atau
3. **diberhentikan**.
Adapun alasan diberhentikannya perangkat desa tersebut di antaranya:[[14]](#_ftn14 "_ftnref14")
1. usia telah genap 60 tahun;
2. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. berhalangan tetap;
4. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan
5. melanggar larangan sebagai perangkat desa.
Berdasarkan ketentuan tersebut, pemberhentian terhadap perangkat desa harus sesuai dengan alasan dan mekanisme yang diatur dalam undang-undang. Namun sepanjang penelusuran kami, tidak ada aturan eksplisit tentang pengangkatan atau pemberhentian terhadap seluruh perangkat desa. Selain itu, kewenangan kepala desa dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa juga melibatkan camat. Artinya, kepala desa berkonsultasi terlebih dahulu dengan camat yang nantinya akan mengeluarkan dua rekomendasi yaitu penolakan atau persetujuan.[[15]](#_ftn15 "_ftnref15")
Oleh karena itu, menurut hemat kami, pemberhentian atau pengangkatan perangkat desa tidak menjadi kewenangan mutlak dari kepala desa sendiri, melainkan melibatkan camat dan mekanisme lainnya yang diatur dalam perundang-undangan. Kepala desa yang hendak memberhentikan atau mengangkat perangkat desa harus tunduk pada ketentuan yang berlaku.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik).
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e8c12d3ce4a/undang-undang-nomor-6-tahun-2014/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2014);
2. [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt662ef1e8d4cac/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_3_2024);
3. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022);
4. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt53a7ff51a08a7/peraturan-pemerintah-nomor-43-tahun-2014/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_43_2014);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt55a468898a282/peraturan-pemerintah-nomor-47-tahun-2015?r=0&p=1&q=Peraturan%20Pemerintah%20Nomor%2047%20Tahun%202015%20&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_47_2015);
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt58219aa4bc29f/peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-83-tahun-2015/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendagri_83_2015).
Referensi:
Rury Mutia Dewi. *Pengawasan Hukum Terhadap Perangkat Desa atas Pemecatan yang Dilakukan Kepala Desa Tanpa Mekanisme Pemberhentian (Studi di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum. Vol. 2, No. 2, 2022.
---
[1] Pasal 1 angka 5 [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt58219aa4bc29f/peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-83-tahun-2015/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendagri_83_2015) (“Permendagri 83/2015”)
[2] Pasal 48 [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt662ef1e8d4cac/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_3_2024) (“UU 3/2024”) *jo.* Pasal 61 [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt53a7ff51a08a7/peraturan-pemerintah-nomor-43-tahun-2014/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_43_2014) (“PP 43/2014”)
[3] Pasal 26 ayat (1) UU 3/2024
[4] Pasal 26 ayat (2) UU 3/2024
[5] Pasal 49 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e8c12d3ce4a/undang-undang-nomor-6-tahun-2014/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2014) (“UU 6/2014”)
[6] Pasal 49 ayat (3) UU 6/2014
[7] Pasal 65 ayat (1) PP 43/2014
[8] Pasal 49 ayat (2) UU 6/2014
[9] Pasal 51 UU 6/2014
[10] Pasal 52 ayat (1) UU 6/2014
[11] Pasal 52 ayat (2) UU 6/2014
[12] Pasal 53 ayat (3) UU 6/2014
[13] Pasal 53 ayat (1) UU 6/2014
[14] Pasal 5 ayat (3) Permendagri 83/2015
[15] Rury Mutia Dewi. *Pengawasan Hukum Terhadap Perangkat Desa atas Pemecatan yang Dilakukan Kepala Desa Tanpa Mekanisme Pemberhentian (Studi di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum. Vol. 2, No. 2, 2022, hal.2
|
Urutan Pangkat TNI dari Terendah Sampai Tertinggi
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/urutan-pangkat-tni-dari-terendah-sampai-tertinggi-lt67d906b5266b1/
|
Beberapa waktu lalu sempat ramai diperbincangkan mengenai berita Teddy Indra Wijaya alias Mayor Teddy naik pangkat dari Mayor menjadi Letnan Kolonel/Letkol. Pertanyaan saya, sebenarnya apa saja urutan pangkat TNI? Mohon jelaskan urutan pangkat TNI dari terendah sampai tertinggi.
|
Prajurit Tentara Negara Indonesia (“TNI”) diberi pangkat sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab hierarki keprajuritan. Prajurit berdasarkan pangkatnya dapat dikelompokkan menjadi golongan kepangkatan perwira, bintara, dan tamtama. Terkait dengan urutan pangkat TNI dapat merujuk pada ketentuan **Pasal 24** [**PP 39/2010**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c2850a24c690/peraturan-pemerintah-nomor-39-tahun-2010?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_39_2010).
Lantas, apa saja urutan pangkat TNI?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
### **Selayang Pandang Tentara Negara Indonesia**
Menjawab pertanyaan Anda mengenai **Tentara Negara Indonesia (“TNI”)**, maka kami akan merujuk pada ketentuan yang terkandung dalam [**UU TNI**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19809/undangundang-nomor-34-tahun-2004?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_34_2004) dan [**PP 39/2010**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c2850a24c690/peraturan-pemerintah-nomor-39-tahun-2010?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_39_2010). Pada dasarnya, **prajurit** yang merupakan anggota TNI[[1]](#_ftn1 "_ftnref1") terdiri atas prajurit Angkatan Darat (“AD”), prajurit Angkatan Laut (“AL”), dan prajurit Angkatan Udara (“AU”).[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
**Tugas pokok TNI** adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan [**UUD 1945**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945/consolidations/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uud_konsolidasi), serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3") Tugas pokok sebagaimana dimaksud dilakukan dengan:[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
1. operasi militer untuk perang;
2. operasi militer selain perang, yaitu untuk:
1. mengatasi gerakan separatisme bersenjata;
2. mengatasi pemberontakan bersenjata;
3. mengatasi aksi terorisme;
4. mengamankan wilayah perbatasan;
5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, dan lain-lain.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Tugas pokok TNI selengkapnya dapat Anda temukan dalam **Pasal 7 UU TNI**. Adapun untuk masing-masing tugas TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, kami uraikan sebagai berikut:
1. TNI AD bertugas untuk:[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
1. melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan;
2. melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain;
3. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat; serta
4. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.
2. TNI AL bertugas untuk :[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
1. melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;
2. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
3. melaksanakan tugas diplomasi AL dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah;
4. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; serta
5. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.
3. TNI AU bertugas untuk:[[7]](#_ftn7 "_ftnref7")
1. melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan;
2. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
3. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara; serta
4. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara.
### **Pangkat Prajurit**
Lebih lanjut, setiap **prajurit diberi pangkat sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab hierarki keprajuritan**.[[8]](#_ftn8 "_ftnref8") Berdasarkan **Pasal 1 angka 6** PP 39/2010, yang dimaksud dengan **pangkat** adalah keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam hierarki keprajuritan yang didasarkan atas kualifikasi yang telah dimiliki oleh setiap prajurit.
Prajurit berdasarkan pangkatnya dapat dikelompokkan menjadi:[[9]](#_ftn9 "_ftnref9")
1. golongan kepangkatan **perwira**;
2. golongan kepangkatan **bintara**; dan
3. golongan kepangkatan **tamtama**.
Menurut sifatnya, pangkat dibedakan sebagai berikut:[[10]](#_ftn10 "_ftnref10")
1. pangkat **efektif** diberikan kepada prajurit selama menjalani dinas keprajuritan dan membawa akibat administrasi penuh;
2. pangkat **lokal** diberikan untuk sementara kepada prajurit yang menjalankan tugas dan jabatan khusus yang sifatnya sementara, serta memerlukan pangkat yang lebih tinggi dari pangkat yang disandangnya, guna keabsahan pelaksanaan tugas jabatan tersebut dan tidak membawa akibat administrasi; dan
3. pangkat **tituler** diberikan untuk sementara kepada warga negara yang diperlukan dan bersedia menjalankan tugas jabatan yang diperlukan dan bersedia menjalankan tugas jabatan keprajuritan tertentu di lingkungan TNI, berlaku selama masih memangku jabatan keprajuritan tersebut, serta membawa akibat administrasi terbatas.
Baca juga: [**Dasar Hukum Pemberian Pangkat Jenderal Kehormatan**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-pemberian-pangkat-jenderal-kehormatan-lt65e5e9341d1a0/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=jenderal_kehormatan)
Lantas, apa saja urutan pangkat TNI?
### **Urutan Pangkat TNI**
Menjawab pertanyaan Anda mengenai urutan pangkat TNI, berdasarkan **Pasal 24 ayat (1) PP 39/2010**, **pangkat prajurit TNI AD** adalah sebagai berikut:
1. Pangkat **perwira** terdiri atas:
1. Jenderal TNI;
2. Letnan Jendral TNI;
3. Mayor Jenderal TNI;
4. Brigadir Jenderal TNI;
5. Kolonel;
6. Letnan Kolonel;
7. Mayor;
8. Kapten;
9. Letnan Satu; dan
10. Letnan Dua.
2. Pangkat **bintara** terdiri atas:
1. Pembantu Letnan Satu;
2. Pembantu Letnan Dua;
3. Sersan Mayor;
4. Sersan Kepala;
5. Sersan Satu; dan
6. Sersan Dua.
3. Pangkat **tamtama** terdiri atas:
1. Kopral Kepala;
2. Kopral Satu;
3. Kopral Dua;
4. Prajurit Kepala;
5. Prajurit Satu; dan
6. Prajurit Dua.
Kemudian, **pangkat prajurit TNI AL** sebagai berikut:[[11]](#_ftn11 "_ftnref11")
1. Pangkat **perwira** terdiri atas:
1. Laksamana TNI;
2. Laksamana Madya TNI;
3. Laksamana Muda TNI;
4. Laksamana Pertama TNI;
5. Kolonel;
6. Letnan Kolonel;
7. Mayor;
8. Kapten;
9. Letnan Satu; dan
10. Letnan Dua.
2. Pangkat **bintara** terdiri atas:
1. Pembantu Letnan Satu;
2. Pembantu Letnan Dua;
3. Sersan Mayor;
4. Sersan Kepala;
5. Sersan Satu; dan
6. Sersan Dua.
3. Pangkat **tamtama** terdiri atas:
1. Kopral Kepala;
2. Kopral Satu;
3. Kopral Dua;
4. Kelasi Kepala;
5. Kelasi Satu; dan
6. Kelasi Dua.
Sedangkan **pangkat prajurit TNI AU** sebagai berikut:[[12]](#_ftn12 "_ftnref12")
1. Pangkat **perwira** terdiri atas:
1. Marsekal TNI;
2. Marsekal Madya TNI;
3. Marsekal Muda TNI;
4. Marsekal Pertama TNI;
5. Kolonel;
6. Letnan Kolonel;
7. Mayor;
8. Kapten;
9. Letnan Satu; dan
10. Letnan Dua.
2. Pangkat **bintara** terdiri atas;
1. Pembantu Letnan Satu;
2. Pembantu Letnan Dua;
3. Sersan Mayor;
4. Sersan Kepala;
5. Sersan Satu; dan
6. Sersan Dua.
3. Pangkat **tamtama** terdiri atas:
1. Kopral Kepala;
2. Kopral Satu;
3. Kopral Dua;
4. Prajurit Kepala;
5. Prajurit Satu; dan
6. Prajurit Dua.
Perlu diperhatikan mengenai penyebutan pangkat perwira, berdasarkan **Pasal 24 ayat (4) PP 39/2010** diikuti dengan **kecabangan atau korps** yang menunjukkan salah satu bidang karier di lingkungan TNI. Kecabangan atau korps dicantumkan di belakang pangkat perwira mulai dari pangkat Letnan Dua dan yang lebih tinggi sampai dengan Kolonel. Misalnya TNI AD: Letnan Dua Infanteri, TNI AL: Letnan Dua Laut Pelaut, dan TNI AU: Letnan Dua Penerbang.[[13]](#_ftn13 "_ftnref13") Lalu, untuk sebutan pangkat korps marinir TNI AL disamakan dengan sebutan pangkat TNI AD dan disertai “(Mar)” dibelakangnya.[[14]](#_ftn14 "_ftnref14")
### **Kenaikan Pangkat TNI**
Pada pertanyaan, Anda menyebutkan terdapat kenaikan pangkat dari Mayor ke Letnan Kolonel. Terkait dengan kenaikan pangkat, pada dasarnya **setiap prajurit memperoleh kesempatan untuk mendapat kenaikan pangkat berdasarkan prestasinya sesuai dengan pola karier yang berlaku dan memenuhi persyaratan yang ditentukan**.[[15]](#_ftn15 "_ftnref15")
Kenaikan pangkat ini terdiri atas:[[16]](#_ftn16 "_ftnref16")
1. Kenaikan pangkat **reguler**, yaitu kenaikan pangkat yang diberikan kepada prajurit pada waktu tertentu yang telah memenuhi persyaratan jabatan dan masa peninjauan pangkat;[[17]](#_ftn17 "_ftnref17") dan
2. Kenaikan pangkat **khusus**, yang terdiri atas:[[18]](#_ftn18 "_ftnref18")
1. kenaikan pangkat **luar biasa**:[[19]](#_ftn19 "_ftnref19")
* Kenaikan pangkat luar biasan operasi militer perang;
* Kenaikan pangkat luar biasa operasi militer selain perang;
* Kenaikan pangkat luar biasa operasi militer perang anumerta; dan
* Kenaikan pangkat luar biasa operasi militer selain perang anumerta; dan
2. kenaikan pangkat **penghargaan**.
Sebagai informasi, penetapan kenaikan pangkat kolonel dan ke/dalam pangkat perwira tinggi oleh presiden.[[20]](#_ftn20 "_ftnref20")
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945/consolidations/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uud_konsolidasi);
2. [Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19809/undangundang-nomor-34-tahun-2004?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_34_2004);
3. [Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c2850a24c690/peraturan-pemerintah-nomor-39-tahun-2010?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_39_2010).
---
[1] Pasal 1 angka 13 [Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19809/undangundang-nomor-34-tahun-2004?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_34_2004) (“UU TNI”)
[2] Pasal 2 ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c2850a24c690/peraturan-pemerintah-nomor-39-tahun-2010?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_39_2010) (“PP 39/2010”)
[3] Pasal 7 ayat (1) UU TNI
[4] Pasal 7 ayat (2) UU TNI
[5] Pasal 8 UU TNI
[6] Pasal 9 UU TNI
[7] Pasal 10 UU TNI
[8] Pasal 27 ayat (1) UU TNI
[9] Pasal 26 ayat (1) UU TNI
[10] Pasal 27 ayat (2) UU TNI
[11] Pasal 24 ayat (2) PP 39/2010
[12] Pasal 24 ayat (3) PP 39/2010
[13] Penjelasan Pasal 24 ayat (4) PP 39/2010
[14] Pasal 24 ayat (5) PP 39/2010
[15] Pasal 26 ayat (1) PP 39/2010
[16] Pasal 27 ayat (1) PP 39/2010
[17] Penjelasan Pasal 27 ayat (1) huruf a PP 39/2010
[18] Pasal 27 ayat (2) PP 39/2019
[19] Pasal 27 ayat (3) PP 39/2019
[20] Pasal 27 ayat (4) PP 39/2019
|
Perbedaan Pemblokiran Tanah dengan Penyitaan Tanah
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-pemblokiran-tanah-dengan-penyitaan-tanah-lt5a6e858b613b3/
|
Kami sedang menghadapi sengketa tanah dengan orang lain. Kami bingung tanah kami dinyatakan diblokir, bukan disita. Apakah pemblokiran itu berbeda dengan disita? Apakah memang ada aturan tentang pemblokiran tanah?
|
Pemblokiran tanah berbeda dengan penyitaan tanah. Pemblokiran tanah berfungsi sebagai alat penting dalam sistem administrasi pertanahan untuk memastikan bahwa hak atas tanah tidak disalahgunakan dan administrasi pertanahan dapat dilakukan dengan tertib dan akurat. Selain itu, pemblokiran tanah tidak berarti tanah tersebut disita atau diambil alih oleh negara. Pemilik tanah tetap memiliki hak atas tanah tersebut, tetapi hak-haknya dibatasi sementara waktu.
Sebaliknya, penyitaan tanah berfungsi untuk kepentingan pembuktian, penuntutan dan praperadilan. Saat tanah disita, pemilik tanah kehilangan hak untuk menggunakan atau mengelola tanah tersebut selama proses hukum berlangsung, dan proses penyitaan berakhir dengan keputusan pengadilan yang menentukan apakah tanah tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya atau diambil alih oleh negara.
Apa perbedaan lainnya?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh [Sovia Hasanah, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/sovia-hasanah--sh-lt57d2913a130b4/) dan pertama kali dipublikasikan pada 30 Januari 2018.**
### **Pemblokiran Tanah**
### KLINIK TERKAIT
[#### Pajak Penjual dan Pembeli dalam Jual Beli Tanah
29 Apr, 2024
](/klinik/a/pajak-penjual-dan-pembeli-dalam-jual-beli-tanah-lt4c68025b4b085/)
[#### Simak! 2 Langkah Hibah Tanah dan Bangunan ke Keluarga
22 Jan, 2021
](/klinik/a/simak-2-langkah-hibah-tanah-dan-bangunan-ke-keluarga-lt51e582b1ad14c/)
[#### Perbedaan Kode Etik Notaris dengan PPAT
12 Jan, 2018
](/klinik/a/perbedaan-kode-etik-notaris-dengan-ppat-lt509f7875153dc/)
[#### Dasar Hukum Pembangunan dengan Skema *Build Operate Transfer* (BOT)
29 Des, 2017
](/klinik/a/dasar-hukum-pembangunan-dengan-skema-ibuild-operate-transfer-i-bot-lt5a4458d2105c1/)
Tanah memiliki peranan yang sangat penting, karena antara manusia dengan tanah terdapat keterkaitan. Dalam hal ini, dapat digambarkan bahwa hubungan manusia dengan tanah sangatlah erat karena tanah merupakan modal hidup dari manusia sebagaimana diamanatkan dalam **[UU PA](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/249/undangundang-nomor-5-tahun-1960/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_5_1960)**.
Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu apa itu pencatatan blokir. Menurut **Putu Diva Sukmawati *(et.al)*** dalam jurnal *Hukum Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia* (hal. 90) menjelaskan bahwa **pemblokiran tanah** atau **pencatatan blokir** adalah tindakan administrasi Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keadaan *status quo[**[1]**](#_ftn1 "_ftnref1")* (pembekuan) pada hak atas tanah yang bersifat sementara terhadap perbuatan hukum dan peristiwa hukum atas tanah tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 angka 1 [Permen ATR/BPN 13/2017](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59a52e8a6c9a0/peraturan-menteri-agraria-dan-tata-ruang-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-13-tahun-2017/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_atr_bpn_13_2017)**.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Selanjutnya, berdasarkan pengalaman praktik pribadi penulis, pemblokiran ini dilakukan apabila terjadi dugaan atau sengketa status kepemilikan atau hak atas tanah. Alasan pemblokiran tanah tersebut sebagaimana diatur dalam **Pasal 3 ayat (1) Permen ATR/BPN 13/2017**, yaitu karena terdapatperbuatan hukum atau peristiwa hukum, atau karena adanya sengketa atau konflik pertanahan.
Adapun, tujuan pemblokiran tanah adalah untuk mencegah perubahan status hukum atau kepemilikan tanah sampai dengan sengketa tersebut diselesaikan. Selanjutnya, tujuan pemblokiran tanah dalam konteks administrasi pertanahan di Indonesia adalah untuk melindungi hak atas tanah dari segala bentuk perubahan yang tidak sah, sehingga ada keputusan hukum yang final atau mengikat dari pengadilan. Pemblokiran ini mencegah pihak lain melakukan pemindahan hak atau penyalahgunaan kepemilikan atas tanah tersebut.
Berdasarkan praktik kami, secara lebih rinci, tujuan pemblokiran tanah meliputi:
1. **Pencegahan Perubahan Sertifikat**
Pemblokiran bertujuan untuk menghentikan sementara segala bentuk perubahan pada sertifikat hak atas tanah. Hal ini dilakukan untuk mencegah pihak-pihak tertentu melakukan pemindahan hak atau peralihan kepemilikan tanpa otorisasi yang sah.
2. **Pengamanan Hak Atas Tanah**
Dengan adanya pemblokiran, hak atas tanah yang bersangkutan tetap terlindungi dari kemungkinan disalahgunakan oleh pihak lain. Ini juga memastikan bahwa tidak ada transaksi yang dilakukan tanpa keputusan hukum yang jelas.
3. **Pencatatan Administrasi Pertanahan**
Pemblokiran tanah harus dicatat dengan rapi dalam buku tanah dan surat ukur. Ini adalah bagian dari kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah untuk memastikan semua informasi terkait hak atas tanah tercatat dengan benar dan akurat.
4. **Penanganan Sengketa**
Pemblokiran juga berlaku dalam kasus sengketa atau perkara hukum mengenai hak atas tanah. Dengan mencatat blokir dalam administrasi pertanahan, pihak-pihak yang bersengketa bisa mengetahui bahwa ada tindakan hukum yang sedang berlangsung dan keputusan mengenai hak atas tanah tersebut belum final.
5. **Kepastian Hukum**
Dengan adanya sistem pemblokiran yang jelas dan tercatat, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak terkait mengenai status hak atas tanah yang bersangkutan.
Dalam Permen ATR/BPN 13/2017, permohonan pencatatan blokir dapat diajukan oleh perorangan, badan hukum, atau penegak hukum.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2") Perorangan ataupun badan hukum tersebut wajib mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang dimohonkan pemblokiran tersebut serta mencantumkan alasan yang jelas dan bersedia dilakukan pemeriksaan atas permohonan tersebut.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
Pemohon yang mempunyai hubungan hukum yang dimaksud terdiri atas:[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
1. pemilik tanah, baik perorangan maupun badan hukum;
2. para pihak dalam perjanjian baik notariil maupun di bawah tangan atau
kepemilikan harta bersama bukan dalam perkawinan;
3. ahli waris atau kepemilikan harta bersama dalam perkawinan;
pembuat perjanjian baik notariil maupun di bawah tangan, berdasarkan kuasa;
atau
4. bank, dalam hal dimuat dalam akta notariil para pihak.
Kemudian, perlu diketahui bahwa pemblokiran tanah tidak berarti tanah tersebut disita atau diambil alih oleh negara. Pemilik tanah tetap memiliki hak atas tanah tersebut, tetapi hak-haknya dibatasi sementara waktu. Pemblokiran dapat dilakukan atas permintaan pihak yang berkepentingan atau oleh lembaga pemerintah berdasarkan alasan hukum tertentu. Seseorang dapat meminta pemblokiran dalam buku tanah sertifikat yang dimaksud dengan hanya menyampaikan alasan serta dokumen pendukung yang menguatkan alasan dan hubungan hukumnya dengan sertifikat tersebut. Umumnya, pemblokiran dilakukan untuk memastikan tidak ada tindakan yang merugikan pihak-pihak yang terlibat selama penyelesaian sengketa berlangsung.[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
Sebagai informasi, catatan blokir oleh perorangan atau badan hukum berlaku untuk jangka waktu 30 hari kalender terhitung sejak tanggal pencatatan blokir. Lalu, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan adanya perintah pengadilan berupa penetapan atau putusan.[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
Berkaitan dengan ketentuan pemblokiran tanah, dapat Anda temukan selengkapnya dalam **Pasal 3 s.d. Pasal 24 Permen ATR/BPN 13/2017** ***jo.* [Putusan MA No. 37 P/HUM/2018](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt639a9968858e1/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=put_ma_37_p_hum_2018)**.
### **Penyitaan Tanah**
Selanjutnya, **pencatatan sita** adalah tindakan administrasi Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk mencatat adanya sita dari lembaga peradilan, penyidik atau instansi yang berwenang lainnya.[[7]](#_ftn7 "_ftnref7") Berkaitan dengan pencatatan sita, lebih lanjut diatur dalam **Pasal 25 Permen ATR/BPN 13/2017** sebagai berikut:
1. *Pencatatan Sita dilakukan terhadap hak atas tanah dalam rangka kepentingan penyelesaian perkara di pengadilan atau penyidikan.*
2. *Pencatatan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling banyak 1 (satu) kali oleh 1 (satu) pemohon pada 1 (satu) objek tanah yang sama.*
3. *Hak atas tanah yang berada dalam keadaan disita tidak dapat dialihkan dan/atau dibebani hak tanggungan.*
4. *Hak atas tanah yang berada dalam keadaan disita dapat di roya, diperpanjang dan/atau diperbaharui dengan memberitahukan kepada Ketua Pengadilan, para pihak yang berperkara dan/atau penyidik.*
5. *Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perbuatan administrasi pemerintahan dan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.*
Adapun pencatatan sita meliputi:[[8]](#_ftn8 "_ftnref8")
1. pencatatan sita perkara;
2. pencatatan sita pidana; dan
3. pencatatan sita berdasarkan surat paksa.
Dari ketentuan di atas, dapat kami simpulkan bahwa **penyitaan tanah** adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh otoritas berwenang, seperti kepolisian, pengadilan atau kejaksaan, untuk mengambil alih tanah sebagai bagian dari proses hukum. Penyitaan ini terjadi pada setiap kasus pidana di mana tanah diduga merupakan bukti dari tindak kejahatan, atau dalam praktiknya kasus perdata di mana tanah tersebut digunakan sebagai jaminan utang yang tidak dilunasi.
Sebagai informasi, penyitaan tanah juga tercermin dalam **Pasal 38 [KUHAP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/undangundang-nomor-8-tahun-1981/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP)** yang berbunyi:
1. *Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat;*
2. *Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.*
Kemudian, sita pidana pada umumnya dilakukan sebagai kepentingan pembuktian, penuntutan dan praperadilan. Saat tanah disita, pemilik tanah kehilangan hak untuk menggunakan atau mengelola tanah tersebut selama proses hukum berlangsung. Penyitaan adalah langkah yang terakhir yang diambil apabila pemblokiran yang dilakukan tidak terlaksana, karena secara langsung mempengaruhi hak kepemilikan dan penggunaan tanah oleh pemiliknya. Umumnya, proses penyitaan berakhir dengan keputusan pengadilan yang menentukan apakah tanah tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya atau diambil alih oleh negara.
Berkaitan dengan ketentuan penyitaan tanah, dapat Anda temukan selengkapnya dalam **Pasal 25 s.d. Pasal 43 Permen ATR/BPN 13/2017**.
Kesimpulannya, pemblokiran tanah berfungsi sebagai alat penting dalam sistem administrasi pertanahan untuk memastikan bahwa hak atas tanah tidak disalahgunakan dan administrasi pertanahan dapat dilakukan dengan tertib dan akurat. Selain itu, pemblokiran tanah tidak berarti tanah tersebut disita atau diambil alih oleh negara. Pemilik tanah tetap memiliki hak atas tanah tersebut, tetapi hak-haknya dibatasi sementara waktu. Adapun pemblokiran tanah dilakukan apabila terjadi dugaan atau sengketa status kepemilikan atau hak atas tanah.
Sebaliknya, penyitaan tanah berfungsi untuk kepentingan pembuktian, penuntutan dan praperadilan. Saat tanah disita, pemilik tanah kehilangan hak untuk menggunakan atau mengelola tanah tersebut selama proses hukum berlangsung, dan proses penyitaan berakhir dengan keputusan pengadilan yang menentukan apakah tanah tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya atau diambil alih oleh negara. Adapun penyitaan tanah dilakukan apabila terjadi kasus pidana di mana tanah diduga merupakan bukti dari tindak kejahatan, atau dalam praktiknya kasus perdata di mana tanah tersebut digunakan sebagai jaminan utang yang tidak dilunasi.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/249/undangundang-nomor-5-tahun-1960/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_5_1960);
2. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/undangundang-nomor-8-tahun-1981/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP);
3. [Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59a52e8a6c9a0/peraturan-menteri-agraria-dan-tata-ruang-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-13-tahun-2017/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_atr_bpn_13_2017).
Putusan:
[Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2018](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt639a9968858e1/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=put_ma_37_p_hum_2018).
Referensi:
1. Flizaah Aziza Ibrahim dan H. Yusridi. *Pemblokiran Buku Tanah yang Dilakukan oleh Pihak Pembeli Berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli*. Notarius, Vol. 11, No. 1, 2018;
2. Putu Diva Sukmawati *(et.al)*. *Hukum Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia*. Jurnal Hukum *Sui Generis*, Vol. 2, No. 2, 2002.
---
[1] Lihat Pasal 1 angka 2 [Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59a52e8a6c9a0/peraturan-menteri-agraria-dan-tata-ruang-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-13-tahun-2017/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_atr_bpn_13_2017) (“Permen ATR/BPN 13/2017”) yang mengatur bahwa *status quo* adalah keadaan tetap sebagaimana keadaan sekarang
[2] Pasal 4 ayat (1) Permen ATR/BPN 13/2017
[3] Pasal 5 ayat (1) *jo.* Pasal 4 ayat (2) Permen ATR/BPN 13/2017
[4] Pasal 5 ayat (2) Permen ATR/BPN 13/2017
[5] Flizaah Aziza Ibrahim dan H. Yusridi. *Pemblokiran Buku Tanah yang Dilakukan oleh Pihak Pembeli Berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli*. *Notarius*, Vol. 11, No. 1, 2018, hal. 47
[6] Pasal 13 Permen ATR/BPN 13/2017
[7] Pasal 1 angka 3 Permen ATR/BPN 13/2017
[8] Pasal 26 ayat (1) Permen ATR/BPN 13/2017
|
Apa itu PrinsipInsurable Interestdalam Asuransi?
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-prinsip-insurable-interest-dalam-asuransi-lt4c31badec8d77/
|
Sebuah perusahaan yang bertindak sebagai *principal* ingin memberikan penghargaan/bonus terhadap para distributor/agen yang telah berprestasi dalam hal memasarkan produk-produknya. Bonus itu dalam bentuk polis asuransi jiwa. Hal tersebut akan direalisasikan dengan cara perusahaan itu membayarkan premi asuransi jiwa untuk distributor/agen secara langsung kepada perusahaan asuransi. Untuk catatan: perusahaan *principal* tersebut dalam hal ini tidak dalam dalam posisi sebagai pemegang polis, tertanggung ataupun penerima manfaat dari asuransi/*beneficiary*. Namun, ia hanya bertindak sebagai pihak asal uang premi dan pembayar premi ke perusahaan asuransi. Pertanyaan saya, apakah prinsip *insurable interest* dapat diterapkan dalam kasus di atas?
|
Prinsip *insurable interest* adalah suatu kepentingan yang dapat diasuransikan dimana pihak tertanggung memiliki kepentingan atas objek pertanggungan yang diasuransikan dan diakui hukum. Kepentingan ini merupakan pembeda asuransi dengan suatu pertaruhan atau perjudian.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul *Insurable Interest dalam Asuransi Jiwa* buat oleh** **[Tasman Gultom, S.H., AAAI.K.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/ikatan-kekeluargaan-advokat-universitas-indonesia-lt4a0a771a21161/tasman-gultom-sh-aaaik-lt4dad888a81465/)****dan pertama kali dipublikasikan pada 21 April 2011.**
### KLINIK TERKAIT
[#### Bolehkah Bank Memberikan Informasi Data Nasabah kepada Asuransi?
29 Jan, 2025
](/klinik/a/bolehkah-bank-memberikan-informasi-data-nasabah-kepada-asuransi-lt5d07ca5892d8f/)
[#### Aturan Hukum Pembayaran Klaim Asuransi
16 Jan, 2025
](/klinik/a/aturan-hukum-pembayaran-klaim-asuransi-lt55bf41689d088/)
[#### Bolehkah Klaim Lebih dari Satu Asuransi Secara Bersamaan?
14 Jan, 2025
](/klinik/a/bolehkah-klaim-lebih-dari-satu-asuransi-secara-bersamaan-lt55c035742c555/)
[#### Bisakah Polis Asuransi Jiwa Kredit Dijadikan Jaminan Kredit?
16 Feb, 2024
](/klinik/a/bisakah-polis-asuransi-jiwa-kredit-dijadikan-jaminan-kredit-lt5330f120b4992/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
Prinsip *insurable interest* atau kepentingan yang dapat diasuransikan merupakan asas utama dalam perjanjian asuransi. Setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi, harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan. Artinya, pihak tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dan yang bersangkutan menjadi menderita kerugian.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
*Insurable interest* dapat pula dimaknai sebagai suatu kepentingan yang dapat diasuransikan dimana pihak tertanggung memiliki kepentingan atas objek pertanggungan yang diasuransikan dan diakui hukum. Kepentingan ini merupakan pembeda asuransi dengan suatu pertaruhan atau perjudian.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
Prinsip ini diatur dalam **Pasal 250 [KUHD](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/507/wetboek-van-koophandel-voor-indonesie/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHD)** yang berbunyi:
*Bila seseorang yang mempertanggungkan untuk dirinya sendiri, atau seseorang yang atas bebannya dipertanggungkan oleh pihak ketiga, pada waktu pertanggungan tidak mempunyai kepentingan dalam denda yang dipertanggungkan, maka penanggung tidak wajib mengganti kerugian.*
Dalam kasus yang Anda sebutkan, *insurable interest* dalam asuransi jiwa adalah seseorang yang berkepentingan langsung jika terjadi risiko terhadap dirinya yang menimbulkan kerugian ekonomi. Contohnya risiko kematian sehingga pemegang polis (pemilik *insurable interest*) tidak dapat melakukan kegiatan ekonomi, cacat tetap, atau memerlukan biaya pengobatan.
Oleh karena itu, dalam kasus Anda, prinsip *insurable interest* dapat diterapkan. Perusahaan tidak melanggar prinsip *insurable interest* karena posisi perusahaan bukan sebagai pemegang polis asuransi tersebut dan perusahaan bukan merupakan pihak dalam perjanjian asuransi.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[Kitab Undang-Undang Hukum Dagang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/507/wetboek-van-koophandel-voor-indonesie/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHD).
Referensi:
1. Agoes Parera. *Hukum Asuransi di Indonesia.* Sleman: Penerbit PT Kanisius, 2019;
2. Gunanto. *Asuransi Kebakaran di Indonesia*. Jakarta: Tiara Pustaka, 1984.
[1] Agoes Parera. *Hukum Asuransi di Indonesia.* Sleman: Penerbit PT Kanisius, 2019, hal. 77
[2] H. Gunanto. *Asuransi Kebakaran di Indonesia*. Jakarta: Tiara Pustaka, 1984, hal. 32
|
Apa Saja Hak-Hak Kreditur dalam Kepailitan?
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-saja-hak-hak-kreditur-dalam-kepailitan-lt67d8b98e3fa31/
|
Apa saja hak-hak kreditur dalam proses kepailitan?
|
Dalam proses kepailitan, kreditur memiliki hak untuk mengajukan klaim tagihan yang telah jatuh tempo, menghadiri dan memiliki hak suara dalam rapat kreditur, mendapatkan informasi tentang perkembangan proses kepailitan, serta menerima pembayaran sesuai dengan kedudukan dan jumlah tagihan.
Selain itu, kreditur dapat mengajukan upaya hukum seperti *actio pauliana* atau renvoi prosedur jika terdapat perselisihan terkait tagihan atau penyitaan harta pailit.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
### **Jenis-jenis Kreditur dalam Kepailitan**
Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu kiranya untuk membahas jenis kreditur dalam kepailitan yang dibagi menjadi 3 yaitu kreditur konkuren, kreditur separatis, dan kreditur preferen. Hal ini didasarkan pada **Penjelasan Pasal 2 ayat (1) [UU Kepailitan dan PKPU](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/undangundang-nomor-37-tahun-2004/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_37_2004)**yang berbunyi:
### KLINIK TERKAIT
[#### Prosedur Akuisisi Perusahaan yang Pailit
13 Mar, 2025
](/klinik/a/prosedur-akuisisi-perusahaan-yang-pailit-lt67d38243266b1/)
[#### Apa Perbedaan Pailit dan Likuidasi?
05 Mar, 2025
](/klinik/a/apa-perbedaan-pailit-dan-likuidasi-lt4bfb70d601097/)
[#### Jangka Waktu Pengajuan Rencana Perdamaian oleh Debitor Pailit
26 Feb, 2025
](/klinik/a/jangka-waktu-pengajuan-rencana-perdamaian-oleh-debitor-pailit-cl4917/)
[#### Akibat Hukum Kreditur yang Tidak Terdaftar dalam Homologasi
12 Nov, 2024
](/klinik/a/akibat-hukum-kreditur-yang-tidak-terdaftar-dalam-homologasi-lt57d110ea03f49/)
*Yang dimaksud dengan “Kreditor” dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan.*
Secara singkat, kreditur **preferen** adalah kreditur yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya, seperti pemegang *privilege,* pemegang hak retensi, dan sebagainya. Kemudian, kreditur **separatis** adalah kreditur yang memiliki jaminan kebendaan.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1") Adapun, kreditur **konkuren** adalah kreditur yang tidak memegang hak jaminan namun memiliki hak untuk menagih debitur karena ada tagihan yang bisa ditagih berdasarkan suatu perjanjian.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
### **Hak-hak Kreditur dalam Kepailitan**
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Hak-hak kreditur baik kreditur preferen, separatis, maupun konkuren adalah sebagai berikut:
1. **Mengajukan klaim tagihan**
Pengajuan tagihan oleh kreditur dapat dilakukan terhadap tagihan yang telah jatuh tempo. Hal ini merujuk **Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU** yang berbunyi:
*Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.*
Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dalam pasal di atas menurut hemat kami dapat dimaknai sebagai sebuah piutang yang dapat diketahui batas pembayarannya dan apabila masa pembayaran tersebut tidak diketahui jatuh temponya, maka kreditur dapat menentukan jatuh tempo tersebut pada saat penagihan atas piutang yang belum dibayarkan.
Pengajuan tagihan wajib diserahkan secara tertulis terkait sifat dan jumlah piutangnya oleh kreditur maupun kuasanya kepada kurator. Hal ini diatur di dalam **Pasal 115 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU** yang menyatakan bahwa:
*Semua Kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda.*
Pengajuan klaim tagihan tersebut dilaksanakan dalam batas waktu pengajuan tagihan yang ditetapkan oleh hakim pengawas dan dilakukan sebelum rapat pencocokan piutang.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
2. **Menghadiri dan memiliki hak berpendapat dalam rapat kreditur**
Setelah mengajukan tagihan dan diverifikasi berkasnya oleh kurator, kreditur berhak menghadiri dan memiliki hak suara dalam rapat kreditur. Hal ini diatur di dalam **Pasal 88 UU Kepailitan dan PKPU** sebagai berikut:
*Kreditor yang mempunyai hak suara* *adalah Kreditor yang diakui, Kreditor yang diterima dengan syarat, dan pembawa suatu piutang atas tunjuk yang telah dicocokkan.*
Hak suara kreditur tersebut nantinya akan menjadi dasar untuk putusan rapat kreditur sepanjang memenuhi ketentuan **Pasal 87 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU** sebagai berikut:
*Kecuali ditentukan dalam Undang-Undang ini, segala putusan rapat Kreditor ditetapkan berdasarkan suara setuju sebesar lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan oleh Kreditor dan/atau kuasa Kreditor yang hadir pada rapat yang bersangkutan.*
3. **Mendapatkan informasi terkait perkembangan proses kepailitan**
Kreditur berhak untuk mendapatkan informasi atas perkembangan proses kepailitan sebagaimana diatur di dalam **Pasal 114 UU Kepailitan dan PKPU** yang menyatakan bahwa kurator paling lambat 5 hari setelah penetapan batas akhir pengajuan tagihan, verifikasi pajak, dan waktu rapat kreditur untuk mengadakan pencocokan piutang,[[4]](#_ftn4 "_ftnref4") wajib memberitahukan penetapan tersebut kepada semua kreditur yang alamatnya diketahui dengan surat dan mengumumkannya paling sedikit dalam 2 surat kabar harian.
Kreditur juga berhak untuk menerima panggilan melalui surat kabar mengenai rapat kreditur setelah harta pailit berada dalam keadaan insolvensi untuk mendengar cara pemberesan harta pailit dan jika perlu mengadakan pencocokan piutang.[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
4. **Menerima pembayaran sesuai dengan jumlah tagihan**
Setelah debitur diputuskan pailit dan telah selesai masa insolvensi, maka kurator wajib untuk melakukan pemberesan terhadap harta debitur pailit.[[6]](#_ftn6 "_ftnref6") Setelah itu, kreditur berhak untuk menerima pembayaran atas klaim tagihan yang sudah diajukan dan diverifikasi.
Penerimaan pembayaran atas harta pailit disesuaikan dengan kedudukan kreditur sebagaimana kami jelaskan sebelumnya. Kreditur preferen dan kreditur separatis didahulukan pembayaran tagihannya dibandingkan dengan kreditur konkuren atau kreditur biasa.
5. **Mengajukan upaya hukum lainnya**
Setelah dinyatakan pailit, debitur memiliki hak untuk melakukan upaya hukum lainnya, antara lain:
* **[*Actio Pauliana*](https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-pengajuan-actio-pauliana-oleh-kurator-kepailitan-cl1691/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=actio_pauliana)**
*Actio pauliana* adalah hak kreditur yang diberikan oleh undang-undang untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan agar pengadilan memutuskan pembatalan segala perbuatan debitur yang tidak diwajibkan untuk dilakukan terhadap harta kekayaannya yang diketahui oleh debitur bahwa perbuatan tersebut merugikan kreditur yang bersangkutan.[[7]](#_ftn7 "_ftnref7") Hal ini diatur dalam **Pasal 42 UU Kepailitan dan PKPU**.
* **[Renvoi Prosedur](https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-mengajukan-renvoi-prosedur-jika-tagihan-kreditor-ditolak-lt6523e24744d49/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=renvoi_prosedur)**
Renvoi prosedur adalah bantahan yang diajukan oleh kreditur terhadap daftar tagihan yang disusun oleh kurator. Hal ini terjadi ketika kreditur tidak menerima daftar tagihan yang disetujui atau ditolak oleh kurator pada saat rapat penyesuaian utang.[[8]](#_ftn8 "_ftnref8")
Dasar hukum renvoi prosedur adalah **Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU** yang berbunyi:
*Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan.*
Adapun yang dimaksud dengan “pengadilan” dalam pasal tersebut adalah pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung.[[9]](#_ftn9 "_ftnref9")
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/undangundang-nomor-37-tahun-2004/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_37_2004).
Referensi:
1. Dharma Satriadi dan Anis Rifai. *Renvoi Prosedur sebagai Upaya Hukum Terhadap Tagihan Kreditur yang Ditolak oleh Kurator dalam Perkara Kepailitan (Studi Putusan Renvoi Prosedur Nomor 28/Pdt.Sus Pkpu/2018/Pn. Niaga.Jkt.Pst).* Unes Law Review, Vol. 6 No. 2, Desember 2023;
2. Hadi Shubhan. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan.* Cetakan ke-4. Jakarta: Kencana, 2014;
3. Rai Mantili dan Putu Eka Trisna Dewi. *Perlindungan Kreditor Konkuren dalam Hukum Kepailitan.* Jurnal Akses, Vol. 12 No. 2 Desember 2020.
[1] M. Hadi Shubhan. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan.* Cetakan ke-4. Jakarta: Kencana, 2014, hal. 33
[2] Rai Mantili dan Putu Eka Trisna Dewi. *Perlindungan Kreditor Konkuren dalam Hukum Kepailitan.* Jurnal Akses, Vol. 12 No. 2 Desember 2020, hal. 100
[3] Lihat Pasal 113 ayat (1) huruf a, Pasal 116 s.d. Pasal 121 [Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/undangundang-nomor-37-tahun-2004/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_37_2004) (“UU Kepailitan dan PKPU”)
[4] Pasal 113 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU
[5] Pasal 187 ayat (1) dan 3) UU Kepailitan dan PKPU
[6] Lihat Bagian Ketujuh: Pemberesan Harta Pailit UU Kepailitan dan PKPU
[7] M. Hadi Shubhan. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan.* Cetakan ke-4. Jakarta: Kencana, 2014, hal. 347 – 348
[8] Dharma Satriadi dan Anis Rifai. *Renvoi Prosedur sebagai Upaya Hukum Terhadap Tagihan Kreditur yang Ditolak oleh Kurator dalam Perkara Kepailitan (Studi Putusan Renvoi Prosedur Nomor 28/Pdt.Sus Pkpu/2018/Pn. Niaga.Jkt.Pst).* Unes Law Review, Vol. 6 No. 2, Desember 2023, 7745 – 7746
[9] Penjelasan Pasal 127 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU
|
Batasan PrinsipInsurable Interest
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/batasan-prinsip-iinsurable-interest-i-lt67d90d591e3d8/
|
Apa itu *insurable interest* dalam asuransi? *Insurable interest* diatur dalam pasal berapa? Lalu, bagaimana batasan prinsip *insurable interest*?
|
Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan atau *insurable interest* adalah kepentingan yang dapat diasuransikan, yaitu pihak tertanggung mempunyai keterlibatan dengan akibat yang ditimbulkan dari suatu peristiwa yang tidak pasti, sehingga yang bersangkutan menjadi dirugikan atau menderita.
Unsur kepentingan merupakan hal pokok yang harus ada terlebih dahulu sebelum perjanjian asuransi dibuat. Prinsip *insurable interest* atau kepentingan yang dapat diasuransikan diatur dalam [KUHD](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/507/wetboek-van-koophandel-voor-indonesie/document/?utm_source=website&utm_medium=pilihan_klinik&utm_campaign=kuhd), khususnya Pasal 250 dan Pasal 268. Lantas, apa batasan prinsip *insurable interest*?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul*****Insurable Interest dalam Asuransi Jiwa*****yang dibuat oleh**[**Tasman Gultom, S.H., AAAI.K.**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/ikatan-kekeluargaan-advokat-universitas-indonesia-lt4a0a771a21161/tasman-gultom-sh-aaaik-lt4dad888a81465/) **dan pertama kali dipublikasikan pada 21 April 2011.**
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
### **Pengertian *Insurable Interest***
Pada dasarnya, asuransi secara hukum tunduk pada beberapa prinsip:[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
1. prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*);
2. prinsip kejujuran sempurna (*utmost good faith*);
3. prinsip sebab akibat (*proximate cause*);
4. prinsip ganti rugi (*indemnity*);
5. prinsip pergantian pihak ketiga (*subrogation principle*); dan
6. prinsip kontribusi.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Berdasarkan pertanyaan Anda, tulisan ini difokuskan pada kajian prinsip *insurable interest*. Apa itu *insurable interest*? **Prinsip *insurable interest*** adalah suatu kepentingan yang dapat diasuransikan, di mana pihak tertanggung memiliki kepentingan atas objek pertanggungan yang diasuransikan dan diakui hukum. Kepentingan ini merupakan pembeda asuransi dengan suatu pertaruhan atau perjudian.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
Dalam pengertian lain, prinsip *insurable interest* adalah kepentingan yang dapat diasuransikan, yaitu pihak tertanggung mempunyai keterlibatan dengan akibat yang ditimbulkan dari suatu peristiwa yang tidak pasti, sehingga yang bersangkutan menjadi dirugikan atau menderita. Seseorang dapat dianggap mempunyai kepentingan di dalam perjanjian asuransi apabila orang tersebut menderita kerugian ekonomi, sehingga penanggung harus memberi ganti kerugian. Hal ini dapat diartikan sebagai keterlibatan kerugian karena suatu peristiwa yang belum pasti.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
Selengkapnya mengenai insurable interest dapat Anda baca dalam artikel **[Apa itu Prinsip *Insurable* *Interest* dalam Asuransi?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/insurable-interest-dalam-asuransi-jiwa-lt4c31badec8d77/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=apa_itu_insurable_interest)**
### **Unsur Kepentingan dalam Asuransi**
Lebih lanjut, unsur kepentingan merupakan hal pokok yang harus ada terlebih dahulu sebelum perjanjian asuransi dibuat.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4") **Sri Rejeki Hartono** dalam bukunya yang berjudul *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi* (hal. 99-100) memberikan beberapa cara untuk mendeteksi apakah seseorang mempunyai kepentingan atau tidak, yaitu dengan cara:
1. seberapa jauh keterikatan tertanggung terhadap objek perjanjian asuransi atau terjadinya peristiwa yang diperjanjikan;
2. peristiwa yang terjadi menyebabkan kerugian atau tidak terhadap tertanggung.
### **Dasar Hukum Prinsip *Insurable Interest***
Prinsip *insurable interest* atau kepentingan yang dapat diasuransikan diatur dalam [**KUHD**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/507/wetboek-van-koophandel-voor-indonesie/document/?utm_source=website&utm_medium=pilihan_klinik&utm_campaign=kuhd), khususnya **Pasal 250** dan **Pasal 268**, sebagai berikut:
**Pasal 250 KUHD**
*Bila seseorang yang mempertanggungkan untuk dirinya sendiri, atau seseorang yang atas bebannya dipertanggungkan oleh pihak ketiga, pada waktu pertanggungan tidak mempunyai kepentingan dalam denda yang dipertanggungkan, maka penanggung tidak wajib mengganti kerugian.*
**Pasal 268 KUHD**
*Pertanggungan dapat menjadikan sebagai pokok yakni semua kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat terancam bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang.*
### **Batasan** **Prinsip *Insurable Interest***
Berdasarkan bunyi Pasal 250 KUHD, kepentingan yang diasuransikan harus ada pada saat ditutupnya suatu perjanjian asuransi. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka penanggung akan bebas dari kewajibannya untuk membayar ganti kerugian.[[5]](#_ftn5 "_ftnref5") Adapun dari bunyi Pasal 268 KUHD, pasal tersebut memberikan batasan tentang kepentingan, yaitu dapat dinilai dengan uang, dapat diancam biaya dan tidak dikecualikan dalam undang-undang.[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
Berdasarkan **Retno Wulansari** dalam jurnalnya *Pemaknaan Prinsip Kepentingan dalam Hukum Asuransi di Indonesia*,sebagaimana mengutip pendapat **Molengraff** (hal. 115), batasan mengenai unsur *insurable interest* meliputi kepentingan yang dapat dinilai dengan uang dan kepentingan yang tidak dapat dinilai dengan uang seperti hubungan keluarga, jiwa, anak, istri dan lain-lain. Pendapat ini sekaligus memperluas batasan mengenai unsur kepentingan dalam KUHD. Dalam jurnal yang sama, Retno Wulansari kemudian mengutip pendapat **Radik Purba** (hal. 115) yang menjelaskan bahwa inti dari *insurable interest* adalah:
1. harus ada kepentingan atas harta benda yang dapat dilimpahkan kepada orang lain;
2. harta benda tersebut harus dapat diasuransikan;
3. harus ada hubungan antara tertanggung dengan harta benda itu, yatu bila benda tersebut rusak atau hilang, tertanggung mengalami kerugian serta bila hak atas harta itu hilang (lepas) tertanggung mengalami kerugian
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[Kitab Undang-Undang Hukum Dagang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/507/wetboek-van-koophandel-voor-indonesie/document/?utm_source=website&utm_medium=pilihan_klinik&utm_campaign=kuhd).
Referensi:
1. H. Gunanto. *Asuransi Kebakaran di Indonesia*. Jakarta: Tiara Pustaka, 1984;
2. Nintha Soehaiya. *Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Insurable Interest dalam Praktik Asuransi Jiwa (Studi pada PT. Prudential Life Assurance Cabang Medan).* Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, 2022;
3. Retno Wulansari. *Pemaknaan Prinsip Kepentingan dalam Hukum Asuransi di Indonesia.* Jurnal Panorama Hukum, Vol. 2, No. 1, 2017;
4. Sri Rejeki Hartono. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
---
[1] Nintha Soehaiya. *Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Insurable Interest dalam Praktik Asuransi Jiwa (Studi pada PT. Prudential Life Assurance Cabang Medan).* Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, 2022, hal. 18
[2] H. Gunanto. *Asuransi Kebakaran di Indonesia*. Jakarta: Tiara Pustaka, 1984, hal. 32
[3] Nintha Soehaiya. *Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Insurable Interest dalam Praktik Asuransi Jiwa (Studi pada PT. Prudential Life Assurance Cabang Medan).* Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, 2022, hal. 18
[4] Retno Wulansari. *Pemaknaan Prinsip Kepentingan dalam Hukum Asuransi di Indonesia.* Jurnal Panorama Hukum, Vol. 2, No. 1, 2017, hal. 111
[5] Retno Wulansari. *Pemaknaan Prinsip Kepentingan dalam Hukum Asuransi di Indonesia.* Jurnal Panorama Hukum, Vol. 2, No. 1, 2017, hal. 108
[6] Retno Wulansari. *Pemaknaan Prinsip Kepentingan dalam Hukum Asuransi di Indonesia.* Jurnal Panorama Hukum, Vol. 2, No. 1, 2017, hal. 104
|
Prosedur Pendirian PT PMA Bidang Migas
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-perusahaanpma-bidang-migas-cl4264/
|
Bagaimana prosedur pendirian perseroan terbatas yang merupakan penanaman modal asing di bidang minyak dan gas bumi?
|
Pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA) di industri minyak dan gas diawali dengan melakukan identifikasi dan penentuan jenis usaha hulu atau hilir, yang masing-masing memiliki persyaratan perizinan yang berbeda. Kegiatan hulu diatur melalui kontrak kerja sama yang mencakup berbagai ketentuan, sementara kegiatan hilir memerlukan izin dari Menteri ESDM dengan persyaratan administratif dan teknis. Selain itu, badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha hulu dilarang melakukan kegiatan usaha hilir, dan badan usaha hilir tidak dapat melaksanakan kegiatan usaha hulu kecuali dengan membentuk badan hukum yang terpisah atau secara *holding company.*
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh** [**Adi Febrianto Sudrajat S.H.**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/ikatan-kekeluargaan-advokat-universitas-indonesia-lt4a0a771a21161/adi-febrianto-sudrajat-sh-lt4bcedfa42ed3f/) **dan pertama kali dipublikasikan pada 22 April 2010.**
### KLINIK TERKAIT
[#### Kekhususan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi di Aceh
06 Jan, 2021
](/klinik/a/kekhususan-pengelolaan-bersama-minyak-dan-gas-bumi-di-aceh-lt5ff4476282014/)
[#### Perizinan Usaha Industri Pengemasan Minyak Goreng
19 Okt, 2017
](/klinik/a/perizinan-usaha-industri-pengemasan-minyak-goreng-lt50ef95d73e163/)
[#### Kegiatan Usaha Minyak Bumi di Sumur Tua
09 Feb, 2017
](/klinik/a/kegiatan-usaha-minyak-bumi-di-sumur-tua-lt5860c0236d2cd/)
[#### Waktu Kerja dan Waktu Istirahat Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
31 Okt, 2014
](/klinik/a/waktu-kerja-dan-waktu-istirahat-usaha-hulu-minyak-dan-gas-bumi-lt545026576fbb6/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
Pertama-tama, karena pertanyaan Anda kurang spesifik tentang ruang lingkup sektor minyak dan gas yang akan diusahakan, pada umumnya penjelasan terkait pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (“PT PMA”) di Indonesia sudah kami bahas dalam artikel **[Ini Aturan Pendirian PT PMA di Indonesia](https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-aturan-pendirian-pt-pma-di-indonesia-lt61d56ad143be5/#_ftnref17?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=ini_aturan_pendirian_pt_pma)**. Berdasarkan artikel tersebut, langkah awal dalam menentukan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) untuk PT PMA Anda adalah mengidentifikasi jenis usaha minyak dan gas bumi (“migas”) yang akan dijalankan.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Selanjutnya, perlu diketahui bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi dikategorikan menjadi 2 yaitu kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1") Perihal perizinan, keduanya tunduk pada **[UU Migas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/209/undangundang-nomor-22-tahun-2001/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_22_2001)** dan perubahannya dalam **[UU Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023)**.
Kegiatan usaha hulu migas dilaksanakan dan dikendalikan melalui kontrak kerja sama yang merupakan kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat[[2]](#_ftn2 "_ftnref2"). Kontrak kerja sama tersebut wajib memuat paling sedikit:[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
1. penerimaan negara;
2. wilayah kerja dan pengembaliannya;
3. kewajiban pengeluaran dana;
4. perpindahan kepemilikan hasil produksi atas minyak dan gas bumi;
5. jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;
6. penyelesaian perselisihan;
7. kewajiban pemasokan minyak bumi dan/atau gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
8. berakhirnya kontrak;
9. kewajiban pasca operasi pertambangan;
10. keselamatan dan kesehatan kerja;
11. pengelolaan lingkungan hidup;
12. pengalihan hak dan kewajiban;
13. pelaporan yang diperlukan;
14. rencana pengembangan lapangan;
15. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
16. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat;
17. pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.
Sepanjang penelusuran kami, dalam kegiatan usaha hulu, kontrak kerja sama diperlakukan sebagai izin bersama dengan Nomor Induk Berusaha (“NIB”) yang didapatkan melalui website OSS milik Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).
Di sisi lain, untuk kegiatan usaha hilir migas diajukan ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis, **paling sedikit memuat**:[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
1. nama penyelenggara;
2. jenis usaha yang diajukan;
3. kewajiban untuk mematuhi penyelenggaraan pengusahaan;
4. informasi mengenai rencana dan syarat teknis berkaitan dengan kegiatan usaha.
5. Persyaratan dan pedoman pelaksanaan izin usaha berupa:
1. akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapat pengesahan instansi yang berwenang;
2. profil perusahaan (*company profile*);
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. NIB berdasarkan **[PP 5/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6032548acffe0/peraturan-pemerintah-nomor-5-tahun-2021/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_5_2021)**;
5. Izin Pemanfaatan Ruang berdasarkan **[Permen ATR 13/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6103fc1d89ed8/peraturan-menteri-agraria-dan-tata-ruang-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-13-tahun-2021/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_ATR_13_2021)**;
6. surat informasi sumber pendanaan;
7. surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan;
8. surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;
9. persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.
Perlu dicatat, sepanjang penelusuran kami, badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha hulu dilarang melakukan kegiatan usaha hilir, dan badan usaha hilir tidak dapat melaksanakan kegiatan usaha hulu kecuali dengan membentuk badan hukum yang terpisah atau secara *holding company.[**[5]**](#_ftn5 "_ftnref5")*
Oleh karena itu, sekaligus menjawab pertanyaan Anda, prosedur pendrian PT di bidang migas pada dasarnya tunduk pada UU Migas dan perubahannya. Selanjutnya, karena usaha migas terbagi 2 yaitu kegiatan usaha migas hulu dan kegiatan usaha migas hilir, keduanya memiliki prosedur yang berbeda yang harus dipatuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Anda juga harus mematuhi aturan pendirian PT PMA yang dapat pahami dari artikel **[Ini Aturan Pendirian PT PMA di Indonesia](https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-aturan-pendirian-pt-pma-di-indonesia-lt61d56ad143be5/#_ftnref17?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=ini_aturan_pendirian_pt_pma)**.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik).
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/209/undangundang-nomor-22-tahun-2001/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_22_2001);
2. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022);
3. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19772/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2004/history/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2004);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19771/peraturan-pemerintah-nomor-36-tahun-2004/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2004);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/21921/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_34_2005);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt49e84b866eb4a?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_30_2009);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ac31dad4bc06/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_55_2009);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6032548acffe0/peraturan-pemerintah-nomor-5-tahun-2021/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_5_2021);
10. [Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6103fc1d89ed8/peraturan-menteri-agraria-dan-tata-ruang-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-13-tahun-2021/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_ATR_13_2021).
---
[1] Pasal 40 angka 2 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengububah Pasal 4 ayat (3) [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/209/undangundang-nomor-22-tahun-2001/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_22_2001) (“UU Migas”)
[2] Pasal 40 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengububah Pasal 1 angka 19 UU Migas
[3] Pasal 26 [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19772/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2004/history/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2004)
[4] Pasal 15 ayat (1) dan penjelasannya [Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19771/peraturan-pemerintah-nomor-36-tahun-2004/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2004)
[5] Pasal 10 UU Migas
|
Haruskah Bayar Pajak Jika Mengadakan Pertandingan Olahraga?
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/haruskah-bayar-pajak-jika-mengadakan-pertandingan-olahraga-cl5057/
|
Apakah harus membayar pajak jika ingin membuat sebuah acara olahraga?
|
Kami asumsikan acara olahraga yang Anda maksud adalah pertandingan olahraga. Salah satu jenis pajak kabupaten/kota yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c [UU 1/2022](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61de861d5698c/undang-undang-nomor-1-tahun-2022/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2022) adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu (“PBJT”). Lalu, salah satu objek PBJT adalah jasa kesenian dan hiburan, yaitu jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati. Adapun pertandingan olahraga termasuk ke dalam jasa kesenian dan hiburan, sehingga dalam menyelenggarakan pertandingan olahraga, bayar pajak adalah sebuah kewajiban.
Lantas, berapa besaran tarif PBJT?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul****sama yang dibuat oleh [Dimas Hutomo, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/dimas-hutomo--sh-lt5b4dc1b842992/) dan** **pertama kali dipublikasikan****pada****2 Agustus 2018.**
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
### **Pajak Barang dan Jasa Tertentu**
Salah satu jenis pajak kabupaten/kota yang disebutkan dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf c** **[UU 1/2022](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61de861d5698c/undang-undang-nomor-1-tahun-2022/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2022)** adalah **Pajak Barang dan Jasa Tertentu (“PBJT”)**.
Adapun PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1") Kemudian, berdasarkan **Pasal 50 huruf e UU 1/2022**, salah satu objek PBJT adalah **jasa kesenian dan hiburan**, yaitu jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
Lebih lanjut, pada intinya **objek pajak** jasa kesenian dan hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Adapun **pertandingan olahraga**[[3]](#_ftn3 "_ftnref3") termasuk ke dalam **jasa** **kesenian dan** **hiburan** sebagaimana diatur di **Pasal 55 ayat (1) huruf i UU 1/2022**, sehingga menjawab pertanyaan Anda, dalam menyelenggarakan pertandingan olahraga, bayar pajak adalah sebuah kewajiban.
### **Subjek dan Wajib Pajak PBJT**
Berdasarkan **Pasal 56 UU 1/2022**, **subjek pajak PBJT** adalah konsumen barang dan jasa tertentu, sedangkan **wajib pajak PBJT** adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.
Kemudian, besaran **tarif PBJT** adalah paling tinggi sebesar 10%, dan ditetapkan dengan peraturan daerah (“Perda”), sebagaimana diatur dalam **Pasal 58 ayat (1) dan ayat (4) UU 1/2022**.
Mengenai besaran pokok PBJT yang terutang, dihitung dengan cara mengalikan **dasar pengenaan PBJT** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 57 UU 1/2022** dengan **tarif PBJT** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 58 ayat (4) UU 1/2022**.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4") Sebagai informasi, berikut adalah isi Pasal 57 UU 1/2022:
1. *Dasar pengenaan PBJT* *adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu.*
2. *Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.*
Selanjutnya, PBJT yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan. Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu
dilakukan.[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
Sebagai contoh, misalnya Anda ingin mengadakan pertandingan olahraga di Jakarta, maka Anda harus mengacu pada **[Perda Provinsi DKI Jakarta 1/2024](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65a4d77cb9349/peraturan-daerah-provinsi-dki-jakarta-nomor-1-tahun-2024/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perda_jkt_1_2024)**.
Berdasarkan Perda tersebut, olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran (dalam hal ini pertandingan olahraga) yang diselenggarakan di Jakarta termasuk **objek** **pajak kesenian dan hiburan**.[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa pembayaran pajak dilakukan di wilayah daerah pertandingan olahraga dilaksanakan, maka dalam hal ini dinas pelayanan pajak adalah **Dinas Pelayanan Pajak Daerah Khusus Jakarta** atau yang dikenal dengan **[Badan Pendapatan Daerah (“Bapenda”) DKI Jakarta](https://bapenda.jakarta.go.id/)**.
Adapun besaran tarif yang ditetapkan untuk pertandingan olahraga sebesar 10%, sebagaimana diatur dalam **Pasal 53 ayat (1) Perda Provinsi DKI Jakarta 1/2024**.
Sehingga, Anda harus melihat Perda di masing-masing provinsi dan/atau kota/kabupaten mengenai PBJT yang berupa pertandingan olahraga.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61de861d5698c/undang-undang-nomor-1-tahun-2022/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2022);
2. [Peraturan Daerah Khusus Provinsi Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65a4d77cb9349/peraturan-daerah-provinsi-dki-jakarta-nomor-1-tahun-2024/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perda_jkt_1_2024).
Referensi:
[Badan Pendapatan Daerah (“Bapenda”) DKI Jakarta](https://bapenda.jakarta.go.id/), yang diakses pada 15 Maret 2025, pukul 03.15 WIB.
---
[1] Pasal 1 angka 42 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61de861d5698c/undang-undang-nomor-1-tahun-2022/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_2022) (“UU 1/2022”)
[2] Pasal 1 angka 49 UU 1/2022
[3] Lihat Pasal 55 ayat (1) huruf i UU 1/2022 yang mengatur bahwa jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e meliputi olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran
[4] Pasal 59 ayat (1) UU 1/2022
[5] Pasal 59 ayat (2) dan ayat (3) UU 1/2022
[6] Lihat Pasal 49 ayat (1) huruf i [Peraturan Daerah Khusus Provinsi Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65a4d77cb9349/peraturan-daerah-provinsi-dki-jakarta-nomor-1-tahun-2024/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perda_jkt_1_2024)
|
Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Ini Dasar Hukumnya
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembayaran-thr-tak-boleh-dicicil-lt5eaa9da1601f8/
|
Saya menunggu-nunggu kapan THR karyawan swasta 2025 cair? Lalu, apakah THR bisa dicicil?
|
Menjelang hari raya Idulfitri, mulai bermunculan pertanyaan kapan THR paling lambat dibayarkan? Tunjangan Hari Raya (“THR”) wajib dibayarkan pengusaha kepada karyawan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan masing-masing karyawan.
THR diberikan kepada karyawan yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (“PKWTT”) atau perjanjian kerja waktu tertentu (“PKWT”), dan telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih. Lalu, bolehkah perusahaan mencicil THR karyawan?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran keempat dari artikel dengan judul*Bolehkah Perusahaan Mencicil THR Karyawan sebagai Imbas COVID-19?* yang dibuat oleh [Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/bernadetha-aurelia-oktavira--sh-lt5d537b77ab8d5/) dan pertama kali dipublikasikan pada 16 April 2021, pertama kali dimutakhirkan pada 14 April 2022, kedua kali dimutakhirkan pada 11 April 2023, dan ketiga kali dimutakhirkan pada 20 Maret 2024.**
### KLINIK TERKAIT
[#### Langkah Hukum Jika THR Tidak Dibayar Penuh
03 Apr, 2024
](/klinik/a/langkah-hukum-jika-thr-tidak-dibayar-penuh-lt5018a59e1d077/)
[#### Apakah Tunjangan Tetap Masuk Perhitungan THR?
15 Mar, 2024
](/klinik/a/perhitungan-thr-lt53a8560a08c40/)
[#### Apakah Karyawan Baru 1 Bulan Dapat THR?
14 Mar, 2024
](/klinik/a/apakah-karyawan-baru-1-bulan-dapat-thr-lt53ba49308cc33/)
[#### Ini Cara Menghitung Masa Kerja untuk Hitung THR dan Bonus
22 Des, 2023
](/klinik/a/cara-menghitung-masa-kerja-lt4d2414a656902/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)**selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**.
### **Kewajiban Memberikan dan Besaran THR**
**Pasal 1 angka 1 [Permenaker 6/2016](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-6-tahun-2016-tunjangan-hari-raya-keagamaan-bagi-pekerja_buruh-di-perusahaan/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016)** mendefinisikan **Tunjangan Hari Raya Keagamaan** atau yang biasa dikenal dengan **THR** sebagai pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada karyawan atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Dalam hal ini, yang dimaksud hari raya keagamaan adalah hari raya Idul Fitri bagi karyawan yang beragama Islam, hari raya Natal bagi karyawan yang beragama Kristen Katolik dan Kristen Protestan, hari raya Nyepi bagi karyawan yang beragama Hindu, hari raya Waisak bagi karyawan yang beragama Budha, dan hari raya Imlek bagi karyawan yang beragama Konghucu.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
Penting untuk Anda ketahui, adalah wajib hukumnya bagi pengusaha untuk memberikan THR kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
Adapun mengenai pembayaran THR 2025 kapan? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, pada dasarnya, pemerintah telah menerbitkan **[SE Menaker M/2/HK.04.00/III/2025](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt67d0e27b89572/surat-edaran-menteri-ketenagakerjaan-nomor-m-2-hk0400-iii-2025-tahun-2025/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=se_menaker_2_2025)**, bahwa besaran THR diberikan sebagai berikut:[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
1. Bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih diberikan sebesar 1 bulan upah.
2. Bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan:
Kemudian, untuk pekerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah 1 bulan dihitung sebagai berikut:[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
1. Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
2. Pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.
Khusus untuk pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil, maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
Namun, jika perusahaan telah menetapkan besaran nilai THR dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau kebiasaan lebih besar dari nilai THR yang ditetapkan di atas, maka THR yang dibayarakan kepada pekerja sesuai dengan yang telah disepakati tersebut.[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
### **Bolehkah Perusahaan Mencicil THR Karyawan?**
Pada dasarnya THR diberikan 1 kali dalam 1 tahun sesuai dengan hari raya keagamaan masing-masing karyawan, kecuali ditentukan lain sesuai kesepakatan bersama.[[7]](#_ftn7 "_ftnref7") Kapan THR paling lambat dibayarkan? Ataupun menjawab pertanyaan kapan THR karyawan swasta 2025 cair? THR wajib dibayarkan pengusaha kepada karyawan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan masing-masing karyawan.[[8]](#_ftn8 "_ftnref8")
Dalam hal hari raya keagamaan yang sama terjadi lebih dari 1 kali dalam 1 tahun, THR diberikan sesuai pelaksanaan hari raya keagamaan masing-masing karyawan.[[9]](#_ftn9 "_ftnref9")
Lalu, apakah THR bisa dicicil? **Angka 7 SE Menaker M/2/HK.04.00/III/2025** secara tegas **menyebutkan THR wajib dibayarkan oleh pengusaha secara penuh dan tidak boleh dicicil**. Bahkan terkait kapan THR harus dibayarkan, pemerintah mengimbau agar perusahaan membayar THR lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR.[[10]](#_ftn10 "_ftnref10")
Baca juga: **[Ketentuan THR Untuk Karyawan Kontrak](https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-thr-untuk-karyawan-kontrak-lt51e563b8ca0dd/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=thr_karyawan_kontrak)**
### **Jika Pengusaha Terlambat atau Tidak Membayar THR**
Pengusaha yang **terlambat membayar THR** dikenai **denda sebesar 5%** dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pembayaran.[[11]](#_ftn11 "_ftnref11")
Namun, pengenaan denda tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR kepada karyawan. Denda itu selanjutnya dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan karyawan yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.[[12]](#_ftn12 "_ftnref12")
Sedangkan bagi pengusaha yang **tidak membayar THR** kepada karyawan, maka yang bersangkutan dapat dikenai **sanksi administratif**,[[13]](#_ftn13 "_ftnref13") berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha.[[14]](#_ftn14 "_ftnref14")
Selain itu, jika ada masalah terkait pelaksanaan pembayaran THR 2025 seperti misalnya THR terlambat cair, THR dicicil, atau pengusaha tidak membayar THR, Anda dapat mengadukannya via **[Posko Pengaduan THR 2025](https://poskothr.kemnaker.go.id/dashboard)** yang dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan.[[15]](#_ftn15 "_ftnref15")
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut **[di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik)**.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/peraturan-pemerintah-nomor-36-tahun-2021/document?utm_medium=internal_link_klinik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021);
2. [Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6551988895cb1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_51_2023);
3. [Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/node/157/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-6-tahun-2016-tunjangan-hari-raya-keagamaan-bagi-pekerja_buruh-di-perusahaan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016);
4. [Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.0400/III/2025 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt67d0e27b89572/surat-edaran-menteri-ketenagakerjaan-nomor-m-2-hk0400-iii-2025-tahun-2025/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=se_menaker_2_2025).
Referensi:
[Posko Pengaduan THR 2025](https://poskothr.kemnaker.go.id/dashboard), yang diakses pada 13 Maret 2025, pukul 16.12 WIB.
---
[1] Pasal 1 angka 2 [Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/node/157/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-6-tahun-2016-tunjangan-hari-raya-keagamaan-bagi-pekerja_buruh-di-perusahaan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016) (“Permenaker 6/2016”)
[2] Pasal 2 ayat (1) Permenaker 6/2016
[3] Angka 3 [Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.0400/III/2025 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt67d0e27b89572/surat-edaran-menteri-ketenagakerjaan-nomor-m-2-hk0400-iii-2025-tahun-2025/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=se_menaker_2_2025)(“SE Menaker M/2/HK.04.00/III/2025”)
[4] Angka 4 SE Menaker M/2/HK.04.00/III/2025
[5] Angka 5 SE Menaker M/2/HK.04.00/III/2025
[6] Angka 6 SE Menaker M/2/HK.04.00/III/2025
[7] Pasal 5 ayat (1) dan (3) Permenaker 6/2016
[8] Pasal 5 ayat (4) Permenaker 6/2016
[9] Pasal 5 ayat (2) Permenaker 6/2016
[10] SE Menaker M/2/HK.04.00/III/2025 hal. 2
[11] Pasal 10 ayat (1) Permenaker 6/2016
[12] Pasal 10 ayat (2) dan (3) Permenaker 6/2016
[13] Pasal 11 ayat (1) Permenaker 6/2016
[14] Pasal 79 ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322fc0d665f/peraturan-pemerintah-nomor-36-tahun-2021/document?utm_medium=internal_link_klinik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_36_2021)
[15] SE Menaker M/2/HK.04.00/III/2025, hal. 2
|
Haruskah Cuti Haid Pakai Surat Dokter?
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/haruskah-cuti-haid-pakai-surat-dokter-lt532bb6e88b46b/
|
Saya ingin menanyakan, saya tidak masuk kerja saat hari pertama haid dan mengajukan cuti haid saat masuk kerja tetapi dari HRD meminta saya membawa surat keterangan sakit dari dokter sebagai lampiran. Apa benar cuti haid harus pakai surat dokter? Terima kasih.
|
Cuti haid merupakan salah satu cuti eksklusif yang diberikan oleh undang-undang kepada karyawan perempuan. Setiap karyawan perempuan bisa mengajukan cuti haid pada hari pertama dan hari kedua dan tetap berhak untuk mendapatkan upah penuh.
[UU Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) tidak secara eksplisit mengatur karyawan yang mengajukan cuti haid harus menyertakan surat dari dokter atau tidak. Hal tersebut dikembalikan pada ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul *Apakah Cuti Haid Harus dengan Surat Dokter?* buat oleh** [**Tri Jata Ayu Pramesti, S.H.**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/tri-jata-ayu-pramesti--sh-lt5165540a9b53c/) **dan pertama kali dipublikasikan pada 24 Maret 2014.**
### KLINIK TERKAIT
[#### Apakah Cuti Sakit Mengurangi Cuti Tahunan?
03 Feb, 2025
](/klinik/a/apakah-cuti-sakit-mengurangi-cuti-tahunan-lt679bc0e6340a2/)
[#### Apakah Cuti Bersama Memotong Cuti Tahunan?
30 Jan, 2025
](/klinik/a/cuti-bersama-memotong-cuti-tahunan-lt50988320dc47c/)
[#### Kapan Cuti Tahunan Bisa Diambil?
20 Des, 2024
](/klinik/a/aturan-cuti-tahunan-lt4f1e22e54ef9d/)
[#### Aturan Cuti Besar bagi Pekerja
20 Nov, 2024
](/klinik/a/cuti-besar-lt55a3a0e5e1445/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
Pengalaman setiap perempuan berkenaan dengan gejala dan intensitas rasa sakit dari menstruasi atau haid berbeda-beda. Oleh sebab itu, bagi karyawan perempuan yang mengalami haid, terdapat regulasi yang memberikan hak cuti haid yaitu dalam **Pasal 81** [**UU Ketenagakerjaan**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) yang berbunyi:
1. *Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.*
2. *Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.*
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Dengan demikian, pada prinsipnya setiap karyawan perempuan bisa mengajukan cuti haid dengan catatan hanya berlaku pada hari pertama dan hari kedua haid. Terhadap karyawan yang tengah cuti haid tetap berhak untuk mendapatkan upah penuh[[1]](#_ftn1 "_ftnref1") alias tidak boleh dipotong gajinya.
Menjawab pertanyaan Anda, UU Ketenagakerjaan tidak secara eksplisit mengatur karyawan yang mengajukan cuti haid harus menyertakan surat dari dokter atau tidak. Dalam pasal yang kami uraikan di atas, syarat cuti haid adalah “memberitahukan kepada pengusaha.” Namun, bentuk pemberitahuan atau mekanisme persyaratan cuti haid dapat diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan (“PP”), atau perjanjian kerja bersama (“PKB”).
Jika HRD perusahaan Anda meminta surat keterangan sakit dari dokter, maka Anda harus memastikan kembali apakah dalam perjanjian kerja, PP, atau PKB terdapat klausul yang berisi kewajiban karyawan untuk melampirkan surat keterangan sakit dari dokter jika mengajukan cuti haid.
Dalam hal perjanjian kerja, PP, atau PKB tidak terdapat klausul terkait persyaratan surat keterangan dari dokter, maka Anda tidak perlu melampirkannya. Namun, apabila terdapat klausul yang menyatakan karyawan wajib menyertakan surat sakit dari dokter maka Anda perlu melampirkannya.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003);
2. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022);
3. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023).
[1] Pasal 93 ayat (2) huruf b [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003)
|
Bisakah Koperasi dan PT Punya Alamat yang Sama?
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-koperasi-dan-pt-punya-alamat-yang-sama-lt5bfcf24d4b69a/
|
Perusahaan kami adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas (PT) yang bergerak di bidang pembiayaan *multifinance*. Saat ini, kami hendak mendirikan koperasi jasa dengan unit usaha tambahan salah satunya ialah simpan pinjam, dimana karyawan-karyawan yang menjadi anggotanya. Yang hendak kami tanyakan, apakah lokasi koperasi yang akan kami dirikan bisa disamakan lokasinya dengan alamat kantor pusat/*head office* kami?
|
Sepanjang penelusuran kami, dalam [UU Perkoperasian](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/38/undangundang-nomor-25-tahun-1992/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_25_1992) beserta perubahannya dan peraturan pelaksananya tidak ada larangan sebuah koperasi memiliki alamat kantor yang sama dengan alamat suatu kantor pusat/*head office* perusahaan.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul *Bisakah Koperasi Memiliki Alamat yang Sama dengan Perusahaan?* buat oleh** **[Dimas Hutomo, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/dimas-hutomo--sh-lt5b4dc1b842992/)** **dan pertama kali dipublikasikan pada 29 November 2018.**
### KLINIK TERKAIT
[#### Peran Koperasi dalam Kemitraan Inti-Plasma
12 Mar, 2025
](/klinik/a/peran-koperasi-dalam-kemitraan-inti-plasma-lt4b02b3253b58f/)
[#### Aturan Gaji Bagi Pengurus Koperasi
02 Mar, 2025
](/klinik/a/aturan-gaji-bagi-pengurus-koperasi-lt509b2b982d877/)
[#### Bolehkah Koperasi Menjadi Pemegang Saham PT?
19 Feb, 2025
](/klinik/a/bolehkah-koperasi-menjadi-pemegang-saham-pt-lt560d81ef5532b/)
[#### Akibat Hukum Kepailitan bagi Anggota Koperasi
31 Des, 2024
](/klinik/a/akibat-hukum-kepailitan-bagi-anggota-koperasi-lt5c8c65d1037b9/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
### **Pendirian Koperasi**
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Adapun, jenis koperasi karyawan sebagaimana Anda sebutkan termasuk jenis koperasi primer karena didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
Untuk dapat mendirikan sebuah koperasi, maka harus memenuhi **syarat** yaitu dibentuk paling sedikit oleh 9 orang,[[3]](#_ftn3 "_ftnref3") dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar, serta mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
Anggaran dasar koperasi tersebut memuat sekurang-kurangnya:[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
1. daftar nama pendiri;
2. **nama dan tempat kedudukan**;
3. maksud dan tujuan serta bidang usaha;
4. ketentuan mengenai keanggotaan;
5. ketentuan mengenai rapat anggota;
6. ketentuan mengenai pengelolaan;
7. ketentuan mengenai permodalan;
8. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
9. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
10. ketentuan mengenai sanksi.
Selanjutnya, untuk mendapatkan status badan hukum, akta pendirian koperasi harus disahkan oleh pemerintah.[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
Khusus untuk pengesahan pendirian koperasi simpan pinjam yaitu koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam,[[7]](#_ftn7 "_ftnref7") selain harus sesuai dengan syarat dan tata cara pengesahan koperasi pada umumnya, juga harus menambahkan lampiran:[[8]](#_ftn8 "_ftnref8")
1. rencana kerja sekurang-kurangnya 3 tahun;
2. administrasi dan pembukuan;
3. nama dan riwayat hidup calon pengelola;
4. daftar sarana kerja.
### **Bolehkah****Koperasi dan PT Punya Alamat yang Sama?**
Selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan Anda mengenai apakah boleh alamat koperasi sama dengan alamat alamat kantor pusat/*head office* perusahaan atau perseroan terbatas (“PT”)? Berikut penjelasannya.
Salah satu muatan yang harus ada dalam anggaran dasar koperasi sebagaimana kami jelaskan sebelumnya adalah keterangan mengenai nama dan tempat kedudukan koperasi atau **alamat tetap kantor koperasi**.[[9]](#_ftn9 "_ftnref9")
Kemudian, agar suatu koperasi simpan pinjam bisa beroperasi, maka wajib memiliki izin usaha simpan pinjam.[[10]](#_ftn10 "_ftnref10") Salah satu syarat untuk memiliki izin usaha simpan pinjam tersebut adalah mempunyai bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama koperasi, dan sarana kerja.[[11]](#_ftn11 "_ftnref11")
Namun, sepanjang penelusuran kami, dalam **[UU Perkoperasian](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/38/undangundang-nomor-25-tahun-1992/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_25_1992)** dan perubahannya dalam **[Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022)** dan **[UU P2SK](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63c23d76b51e4?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_4_2023)**, maupun peraturan pelaksananya tidak diatur secara spesifik kriteria alamat kantor koperasi simpan pinjam. Pun, tidak terdapat ketentuan mengenai larangan alamat kantor koperasi sama dengan alamat PT. Lagi pula PT (perusahaan Anda) dan koperasi merupakan badan hukum dan entitas yang berbeda. Sehingga, menurut hemat kami tidak masalah kalau memiliki alamat kantor yang sama.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik).
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/38/undangundang-nomor-25-tahun-1992/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_25_1992);
2. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022);
3. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63c23d76b51e4?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_4_2023);
4. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17375/peraturan-pemerintah-nomor-9-tahun-1995/?_gl=1*11m5yrc*_up*MQ..*_ga*MTY2NjQ0NjA2NC4xNzQxOTM0NDYz*_ga_XVDEV3KKL2*MTc0MTkzNDQ2Mi4xLjEuMTc0MTkzNDQ2Mi4wLjAuMA..?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_9_1995);
6. [Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt64a668b44b139/peraturan-menteri-koperasi-dan-usaha-kecil-dan-menengah-nomor-8-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkop_8_2023).
[1] Pasal 1 angka 1 [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/38/undangundang-nomor-25-tahun-1992/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_25_1992) (“UU Perkoperasian”)
[2] Pasal 1 angka 3 UU Perkoperasian
[3] Pasal 86 angka 1 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) yang mengubah Pasal 6 ayat (1) UU Perkoperasian
[4] Pasal 7 UU Perkoperasian
[5] Pasal 8 UU Perkoperasian
[6] Pasal 9 UU Perkoperasian
[7] Pasal 44 UU Perkoperasian
[8] Pasal 3 ayat (1) dan (2) [Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17375/peraturan-pemerintah-nomor-9-tahun-1995/?_gl=1*11m5yrc*_up*MQ..*_ga*MTY2NjQ0NjA2NC4xNzQxOTM0NDYz*_ga_XVDEV3KKL2*MTc0MTkzNDQ2Mi4xLjEuMTc0MTkzNDQ2Mi4wLjAuMA..?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_9_1995)
[9] Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU Perkoperasian
[10] Lihat Bab III [Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt64a668b44b139/peraturan-menteri-koperasi-dan-usaha-kecil-dan-menengah-nomor-8-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkop_8_2023) (“Permenkop UMKM 8/2023”)
[11] Pasal 8 ayat (1) huruf k Permenkop UMKM 8/2023
|
Jika Terjadi Kecurangan dalam Pemindahan Saham Perusahaan
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-terjadi-kecurangan-dalam-pemindahan-saham-perusahaan-cl991/
|
Saya dan seorang rekan mendirikan PT. Dalam anggaran dasar pendirian PT, rekan A selaku direktur memiliki 30% saham. Saya selaku komisaris memiliki 70% saham (di mana 30%-nya merupakan milik saya pribadi dan sisanya 40% milik rekan B yg memberikan kuasa kepada saya). Bulan lalu rekan B meninggal dunia. Tanpa sepengetahuan saya, rekan A telah menjual saham saya (70%) kepada anak-anaknya. Sehingga saya hanya tersisa 15% saja (termasuk saham B). Bahkan jual beli palsu ini sudah dibuatkan akta oleh notaris berikut akta perubahan susunan pemegang saham. Saya memiliki bukti bahwa notulen rapat tidak ada tanda tangan saya. Pertanyaan saya, apakah penjualan saham ini memang diperbolehkan?
|
Transaksi jual beli saham yang telah terjadi tanpa persetujuan RUPS tidak memenuhi syarat objektif suatu perjanjian jual beli, di mana yang menjadi objek persetujuan bukanlah milik yang sah dari pihak yang menjual (dalam hal ini si A). Dengan demikian, jual beli yang terjadi adalah batal demi hukum.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul *Jual Beli Saham tanpa Persetujuan* buat oleh** **[Si Pokrol](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/si-pokrol-lt4a0aae6c03cb7/)** **dan pertama kali dipublikasikan pada 13 Mei 2002.**
### KLINIK TERKAIT
[#### Upaya Hukum Pemegang Saham Jika Ada Rekayasa Laporan Keuangan
06 Mar, 2025
](/klinik/a/upaya-hukum-pemegang-saham-jika-ada-rekayasa-laporan-keuangan-lt50695fed363ce/)
[#### Apakah Komposisi Saham Mempengaruhi Susunan Direksi atau Komisaris?
03 Mar, 2025
](/klinik/a/apakah-komposisi-saham-mempengaruhi-susunan-direksi-atau-komisaris-lt51358aa8c1bd3/)
[#### Peningkatan Modal PT dengan Aset Selain Saham
03 Mar, 2025
](/klinik/a/peningkatan-modal-pt-dengan-aset-selain-saham-lt4b74fe99b58f8/)
[#### Tanggung Jawab Pemegang Saham dalam *Debt Restructuring*
03 Mar, 2025
](/klinik/a/tanggung-jawab-pemegang-saham-dalam-idebt-restructuring-i-cl209/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
Hal yang mesti Anda perhatikan adalah pengalihan hak atas saham dilakukan berdasarkan ketentuan anggaran dasar perseroan terbatas (“PT”). Biasanya setiap pengalihan saham memerlukan persetujuan organ perseroan yaitu rapat umum pemegang saham (“RUPS”) dan atau komisaris.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Baca juga: **[Langkah Jika Ingin Menjual Saham Perseroan](https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-jika-ingin-menjual-saham-perseroan-lt55c6ffcfb1d18/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=menjual_saham_perseroan)**
Anda sebagai pemegang saham mayoritas (yaitu mempunyai 30% saham ditambah kuasa atas pengurusan saham milik B sebanyak 40%) seharusnya memiliki peran yang cukup besar dalam RUPS.
Berdasarkan transaksi jual beli saham yang telah terjadi tanpa meminta persetujuan RUPS (bila demikian diatur dalam anggaran dasar), dilihat dari segi hukum perdata yaitu **Pasal** **1320 [KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kuhperdata)**, tidak memenuhi syarat objektif perjanjian jual beli, karena yang menjadi objek persetujuan bukanlah milik yang sah dari pihak yang menjual (dalam hal ini si A). **Dengan demikian, jual beli yang terjadi adalah batal demi hukum.**
Baca juga: **[Ini 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Dipenuhi](https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=ini_4_syarat_sah_perjanjian)**
Kemudian, pemilikan saham pada dasarnya beralih dari pewaris kepada ahli waris karena pewarisan, kecuali ada surat wasiat yang menyatakan sebaliknya.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2") Untuk memenuhi ketentuan **Pasal 56**[**UU PT**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007/consolidations/), (para) ahli waris dapat meminta fatwa waris dari pengadilan yang berwenang dan mengusulkan diadakannya RUPS untuk menyetujui perubahan pemegang saham dari pewaris (B) kepada (para) ahli waris yang bersangkutan.
Jika fatwa waris belum dilaksanakan dan ahli waris lebih dari 1, perseroan harus meminta 1 wakil dari para ahli waris tersebut untuk mewakili mereka dalam RUPS yang dimaksud di atas.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3") Keputusan RUPS yang demikian harus didahulukan demi kepentingan PT Anda dan juga ahli waris.
Perlu diketahui pula bahwa sebagai kuasa B, bila Anda telah diberitahukan oleh ahli waris (karena ahli waris mengetahui adanya kuasa), maka ahli waris mengambil alih segala tanggung jawab B sebagai pemegang saham.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
Untuk kepentingan Anda sebagai pemegang saham dalam PT, antara lain Anda dapat mengusulkan diadakannya RUPS untuk menyatakan kembali susunan pemegang saham dan kepemilikan saham sesuai dengan adanya fakta bahwa B telah meninggal dan (para) ahli warisnya yang menggantikan kedudukannya, sekaligus menyatakan keputusan RUPS dalam akta yang lama (bila ada) beserta perjanjian-perjanjian jual beli saham yang telah dilaksanakan adalah batal. Kuorum yang digunakan adalah Anda sebagai pemegang 30% dan wakil dari (para) ahli waris 40% serta A sebesar 30%.
Demikian jawaban kami terkait pengalihan saham sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kuhperdata);
2. [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007);
3. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022);
4. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023).
[1] Lihat Pasal 57 ayat (1) huruf b *jo.* Pasal 1 angka 2 [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) (“UU PT”)
[2] Pasal 874 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kuhperdata) (“KUH Perdata”)
[3] Pasal 52 ayat (5) UU PT
[4] Pasal 1819 KUH Perdata
|
Ketentuan THR Untuk Karyawan Kontrak
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-thr-untuk-karyawan-kontrak-lt51e563b8ca0dd/
|
Saya karyawan kontrak yang sudah kurang lebih 6 tahun bekerja. Namun, bagaimana dengan THR-nya? Mengingat masa kerja sudah 6 tahun dan saya adalah karyawan kontrak. Apakah karyawan kontrak berhak atas THR? Jika saya berhak atas THR, kapan THR tahun 2025 cair?
|
Tunjangan Hari Raya (“THR”) keagamaan adalah pendapat non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan. Pada dasarnya, THR diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (“PKWTT”) atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”) dan telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul****sama yang dibuat oleh [Umar Kasim](https://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt4b78d72b89322/mitra/lt4b79f9cad28fa)****dan pertama kali dipublikasikan****pada** **25 Juli 2013, dan pertama kali dimutakhirkan oleh [Tri Jata Ayu Pramesti, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/tri-jata-ayu-pramesti--sh-lt5165540a9b53c/) pada 17 Juni 2016.**
### KLINIK TERKAIT
[#### Cara Menghitung THR untuk Karyawan Kontrak yang Diangkat Jadi Tetap
02 Apr, 2024
](/klinik/a/cara-menghitung-thr-untuk-karyawan-kontrak-yang-diangkat-jadi-tetap-cl5860/)
[#### Begini Aturan Perhitungan THR bagi Karyawan
28 Mar, 2023
](/klinik/a/begini-aturan-perhitungan-thr-bagi-karyawan-lt51bc31ad7b95b/)
[#### Langkah Hukum Jika Pengusaha Tidak Bayar THR
15 Apr, 2016
](/klinik/a/langkah-hukum-jika-pengusaha-tidak-bayar-thr-lt4f585f53e8056/)
[#### Hak-hak Pekerja Outsourcing (Alih Daya)
05 Mar, 2013
](/klinik/a/hak-hak-pekerja-outsourcing-alih-daya-lt510be64fa4f3f/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
### **Status Hukum Karyawan Kontrak**
Sebelum menjawab pertanyaan Anda tentang **Tunjangan Hari Raya Keagamaan (“THR”)**, terlebih dahulu kami akan menjawab pertanyaan Anda tentang **status kerja** dengan sistem **Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”)** atau yang dikenal dengan istilah **karyawan kontrak**.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
PKWT merupakan perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1") PKWT ini didasarkan atas:[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
1. jangka waktu; atau
2. selesainya suatu pekerjaan tertentu.
Kemudian, PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sebagai berikut:[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
1. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
2. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;
3. pekerjaan yang bersifat musiman;
4. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau
5. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.
Baca juga: **[Hak-hak Karyawan Kontrak Menurut UU Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-hak-karyawan-kontrak-menurut-uu-cipta-kerja-lt65974d826e0f9/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=hak_pkwtt_cipta_kerja)**
Kemudian, dalam **Pasal 81 angka 15 [Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022)** yang mengubah **Pasal 59 ayat (2) [UU Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003),** dipertegas bahwa **PKWT tidak dapat diadakan untuk** **pekerjaan yang bersifat tetap**. Adapun yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman. Pekerjaan yang bukan musiman adalah pekerjaan yang tidak tergantung cuaca atau suatu kondisi tertentu. Apabila pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi, tetapi tergantung cuaca atau pekerjaan itu dibutuhkan karena adanya suatu kondisi tertentu maka pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan musiman yang tidak termasuk pekerjaan tetap sehingga dapat menjadi objek PKWT.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
PKWT yang tidak memenuhi ketentuan jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan di atas, maka demi hukum menjadi **Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (“PKWTT”)** atau dikenal dengan istilah **karyawan tetap**.[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
Terkait dengan jangka waktunya, PKWT sebagaimana diatur dalam **Pasal 8 ayat (1) [PP 35/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021)** dapat dibuat untuk **paling lama 5 tahun**. Dalam hal jangka waktu PKWT akan berakhir dan pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai maka dapat dilakukan perpanjangan PKWT dengan jangka waktu sesuai kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh, dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya tidak lebih dari 5 tahun.[[6]](#_ftn6 "_ftnref6") Perlu diingat bahwa masa kerja pekerja/buruh dalam hal perpanjangan jangka waktu PKWT tetap dihitung sejak terjadinya hubungan kerja berdasarkan PKWT.[[7]](#_ftn7 "_ftnref7")
Baca juga:**[Begini Ketentuan Maksimal Perpanjangan PKWT](https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-maksimal-perpanjangan-pkwt-lt649126c5134d9/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpanjangan_pkwt)**
Berdasarkan informasi yang Anda berikan, tindakan perusahaan tempat Anda bekerja yang telah mempekerjakan Anda selama lebih dari 5 tahun, menurut hemat kami telah melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) PP 35/2021. Namun sayangnya, sepanjang penelusuran kami, peraturan perundang-undangan tidak mengatur mengenai konsekuensi dari tindakan perusahaan yang melanggar ketentuan waktu maksimal PKWT.
### **Hak atas THR Bagi Karyawan Kontrak dan Karyawan Tetap**
Dalam menjawab pertanyaan Anda, perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan **THR keagamaan** adalah pendapat non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan.[[8]](#_ftn8 "_ftnref8")
Adapun yang dimaksud dengan hari raya keagamaan di sini adalah:[[9]](#_ftn9 "_ftnref9")
1. Hari Raya Idul Fitri bagi pekerja/buruh yang beragama Islam;
2. Hari Raya Natal bagi pekerja/buruh yang beragama Kristen Katolik dan Kristen Protestan;
3. Hari Raya Nyepi bagi pekerja/buruh yang beragama Hindu;
4. Hari Raya Waisak bagi pekerja/buruh yang beragama Budha; dan
5. Hari Raya Imlek bagi pekerja/buruh yang beragama Konghucu.
Siapa yang berhak mendapat THR? Merujuk pada ketentuan **Pasal 2 [Permenaker 6/2016](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-6-tahun-2016-tunjangan-hari-raya-keagamaan-bagi-pekerja_buruh-di-perusahaan/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016)**, pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan PKWTT atau PKWT dan telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih.
Terkait dengan besaran THR, ditetapkan sebagai berikut:[[10]](#_ftn10 "_ftnref10")
1. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 bulan upah;
2. Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan:
Perlu diperhatikan, apabila besaran THR berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari nilai THR keagamaan, maka THR keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja/buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau kebiasaan yang telah dilakukan.[[11]](#_ftn11 "_ftnref11")
Baca juga: **[Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Ini Dasar Hukumnya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembayaran-thr-tak-boleh-dicicil-lt5eaa9da1601f8/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=bolehkah_THR_Dicicil)**
Lantas, kapan THR tahun 2025 cair? Pembayaran THR ini wajib dibayarkan oleh pengusaha **paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan**.[[12]](#_ftn12 "_ftnref12")
Jadi berdasarkan penjelasan di atas, Anda sebagai pekerja PKWT atau karyawan kontrak tetap berhak untuk mendapat THR, selama Anda mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut **[di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik)**.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003);
2. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022);
3. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021);
5. [Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-6-tahun-2016-tunjangan-hari-raya-keagamaan-bagi-pekerja_buruh-di-perusahaan/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016).
---
[1] Pasal 1 angka 10 [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021) (“PP 35/2021”)
[2] Pasal 81 angka 12 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 56 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) (“UU Ketenagakerjaan”)
[3] Pasal 81 angka 15 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 59 ayat (1) UU Ketenagakerjaan
[4] Penjelasan Pasal 81 angka 15 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Penjelasan Pasal 59 ayat (2) UU Ketenagakerjaan
[5] Pasal 81 angka 15 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 59 ayat (3) UU Ketenagakerjaan
[6] Pasal 8 ayat (2) PP 35/2021
[7] Pasal 8 ayat (3) PP 35/2021
[8] Pasal 1 angka 1 [Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-6-tahun-2016-tunjangan-hari-raya-keagamaan-bagi-pekerja_buruh-di-perusahaan/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016) (“Permenaker 6/2016”)
[9] Pasal 1 angka 2 Permenaker 6/2016
[10] Pasal 3 ayat (1) Permenaker 6/2016
[11] Pasal 4 Permenaker 6/2016
[12] Pasal 5 ayat (4) Permenaker 6/2016
|
Aturan Pembelian Rumah Sakit Berbentuk Yayasan
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-pembelian-rumah-sakit-berbentuk-yayasan-lt4f2b46912393a/
|
Saya ditawarkan oleh pemilik suatu rumah sakit untuk membeli rumah sakitnya yang statusnya milik yayasan. Pertanyaannya, hal-hal apa yang harus saya perhatikan dalam jual beli ini?
|
Dalam membeli rumah sakit yang berbentuk yayasan, secara prosedur harus memperoleh persetujuan dari pembina yayasan. Ketika hendak membeli rumah sakit berbentuk yayasan, setidaknya ada 2 hal yang perlu diperhatikan yaitu terkait mekanisme pembelian yayasan dan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi terkait dengan penyelenggaraan rumah sakit yang diamanatkan oleh undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.
Bagaimana ketentuan selengkapnya?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul** ***Membeli Rumah Sakit yang Berbentuk Yayasan*** **yang dibuat oleh** [**Bimo Prasetio/Niken Nydia Nathania**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/adisuryo-prasetio-co--lt4dedde6b338ff/bimo-prasetioniken-nydia-nathania-lt4dc7e0f04a706/) **dan pertama kali dipublikasikan pada 11 Juali 2012.**
### KLINIK TERKAIT
[#### Bolehkah Rumah Sakit Membatasi Jumlah Pasien BPJS?
17 Okt, 2024
](/klinik/a/bolehkah-rumah-sakit-membatasi-jumlah-pasien-bpjs-lt5de67c6478f8b/)
[#### Bolehkah Membangun RS dan Sekolah dengan Dana Zakat?
05 Feb, 2021
](/klinik/a/bolehkah-membangun-rs-dan-sekolah-dengan-dana-zakat--lt601d35a6c300f/)
[#### Aspek Hukum Pembangunan RS Darurat di Pulau Galang
24 Apr, 2020
](/klinik/a/aspek-hukum-pembangunan-rs-darurat-di-pulau-galang-lt5ea2a34d40867/)
[#### Bagaimana Menuntut RS yang Menolak Pasien AIDS?
26 Mei, 2011
](/klinik/a/menuntut-pertanggung-jawaban-cl3923/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
Menjawab pertanyaan Anda dalam hal hendak memberli rumah sakit milik yayasan, menurut hemat kami terdapat setidaknya 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu terkait dengan mekanisme pembelian yayasan dan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi terkait dengan penyelenggaraan rumah sakit yang diamanatkan oleh undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.
### **Aspek Pendirian Yayasan**
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Sehubungan dengan rumah sakit yang Anda tanyakan merupakan milik yayasan, maka kami akan merujuk pada [**UU Yayasan**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/55/undangundang-nomor-16-tahun-2001#dokumen?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_16_2001) yang telah diubah oleh [**UU 28/2004**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19785?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_28_2004). Menurut **Pasal 3 ayat (1)** **UU Yayasan**, pada dasarnya yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Ketentuan yang sama juga dapat dijumpai dalam **Pasal 7 ayat (1) UU Yayasan** yang menekankan bahwa yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.
Berdasarkan aturan tersebut, maka pertama-tama Anda harus memastikan bahwa rumah sakit yang ingin Anda beli tersebut memang merupakan badan usaha yang dimiliki dari yayasan. Selanjutnya, Anda juga harus memastikan bahwa memang yayasan tersebut memiliki maksud dan tujuan untuk bergerak di bidang yang berhubungan dengan perumahsakitan sehingga mendirikan badan usaha berupa rumah sakit.
Setelah memastikan kedua hal tersebut, berdasarkan **Pasal 37 ayat (1) huruf b UU Yayasan**, dinyatakan bahwa pengurus tidak berwenang untuk mengalihkan kekayaan yayasan kecuali dengan persetujuan pembina, oleh karena itu, Anda harus memastikan terlebih dahulu bahwa frasa **“pemilik”** yang dimaksud apakah merujuk kepada pembina, pengurus, pengawas atau pimpinan rumah sakit. Jika pemilik tersebut merupakan pembina yayasan atau dalam hal jual beli ini disetujui oleh pembina yayasan, maka jual beli tersebut dapat dilakukan.
### **Aspek Penyelenggaraan Rumah Sakit**
Selanjutnya, yang harus diperhatikan juga yaitu penyelenggaraan rumah sakit yang berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam [**UU Kesehatan**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt64d2f9cf7ee9d/undang-undang-nomor-17-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_17_2023). Terkait penyelenggaraan rumah sakit ini, **Pasal 185 UU Kesehatan** mengatur sebagai berikut.
1. *Rumah Sakit dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau masyarakat.*
2. *Rumah Sakit yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan Kesehatan dapat menerapkan pola pengelolaanm keuangan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
3. *Rumah Sakit yang didirikan oleh masyarakat harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang Pelayanan Kesehatan.*
4. *Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Rumah Sakit yang diselenggarakan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba.*
Untuk memperlancar kegiatan, rumah sakit memiliki struktur organisasi paling sedikit terdiri atas unsur pimpinan, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis dan non medis, unsur pelaksana administratif, dan unsur operasional.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
Selanjutnya, perlu dicatat bahwa pemilik rumah sakit tidak boleh merangkap menjadi pimpinan rumah sakit, yang dalam hal ini pemilik rumah sakit dapat berupa pemegang saham mayoritas, komisaris perusahaan, **pendiri yayasan**, atau pemerintah daerah.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
Setelah memastikan beberapa hal yang dijelaskan di atas, selanjutnya kami menyarankan Anda juga mempertimbangkan tujuan membeli rumah sakit tersebut. Apakah Anda bermaksud untuk tetap mengelola rumah sakit tersebut melalui badan hukum yayasan, dengan catatan sisa hasil usaha yayasan bukan diberikan kepada Anda melainkan untuk kepentingan yayasan, atau Anda justru menginginkan badan hukum yang bertujuan profit. Jika demikian, maka perubahan bentuk badan hukum menjadi sangat penting untuk diketahui.
Apabila Anda menginginkan rumah sakit dikelola oleh yayasan, maka yang perlu Anda lakukan adalah dengan melakukan perubahan organ yayasan yang terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas. Karena telah mengambil alih kekayaan yayasan tersebut, maka Anda kemudian dapat berperan menjadi pembina yang baru dalam yayasan tersebut dan menjalankan maksud dan tujuan yayasan yang bersifat nirlaba. Namun, jika Anda menginginkan rumah sakit tersebut dibeli dan bertujuan untuk mendapatkan profit, maka rumah sakit dapat berbentuk perseroan terbatas.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
Sebagai informasi tambahan, Anda juga dapat memperhatikan kewajiban rumah sakit tersebut dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan aturan dalam **Pasal 189 ayat (1) UU Kesehatan** seperti di antaranya memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat, memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya, dan lain-lain.
Selain kewajiban, [**Bimo Prasetio/Niken Nydia Nathania**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/adisuryo-prasetio-co--lt4dedde6b338ff/bimo-prasetioniken-nydia-nathania-lt4dc7e0f04a706/) (penulis sebelumnya) menerangkan bahwa Anda juga harus melakukan *due diligence* terhadap rumah sakit yang ingin Anda beli dengan memperhatikan beberapa aspek di antaranya legalitas dan kepatuhan pendirian yayasan, kondisi finansial yayasan dan badan usaha yang dimiliki, ada atau tidaknya perkara yang dihadapi yayasan, aspek ketenagakerjaan, perpajakan, serta perizinan lainnya sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan uraian di atas, kami menyimpulkan bahwa jika Anda hendak membeli sebuah rumah sakit berbentuk yayasan, maka Anda perlu memperhatikan setidaknya dua aspek yaitu pendirian yayasan dan penyelenggaraan rumah sakit tersebut apakah setiap proses dan pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik).
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/55/undangundang-nomor-16-tahun-2001#dokumen?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_16_2001);
2. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19785?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_28_2004);
3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt64d2f9cf7ee9d/undang-undang-nomor-17-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_17_2023);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt66a76a02c2f37/peraturan-pemerintah-nomor-28-tahun-2024/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_28_2024);
5. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e30f4a14a2e9/peraturan-menteri-kesehatan-nomor-3-tahun-2020/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkes_3_2020).
---
[1] Pasal 186 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt64d2f9cf7ee9d/undang-undang-nomor-17-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_17_2023)
[2] Penjelasan Pasal 827 ayat (3) [Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt66a76a02c2f37/peraturan-pemerintah-nomor-28-tahun-2024/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_28_2024)
[3] Pasal 4 ayat (2) [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e30f4a14a2e9/peraturan-menteri-kesehatan-nomor-3-tahun-2020/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkes_3_2020)
|
Perbedaan Surat Keputusan dan Perjanjian
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-surat-keputusan-dan-perjanjian-lt546aa2a0eb160/
|
Saya ingin bertanya apakah Surat Keputusan bisa disamakan dengan perjanjian?
|
Surat Keputusan (“SK”) tidak bisa disamakan dengan perjanjian jika dilihat dari unsur-unsur pembentukannya. Unsur-unsur SK terdiri dari konsideran, desideratum, dan diktum. Sedangkan unsur-unsur perjanjian terdiri dari para pihak, persetujuan, tujuan, prestasi, bentuk perjanjian, dan syarat-syarat tertentu.
Kemudian, dari faktor pembedanya, SK dibuat secara sepihak oleh pimpinan suatu organisasi atau lembaga yang berkaitan dengan kebijakan organisasi atau lembaga tersebut. Sedangkan perjanjian dibuat oleh satu orang atau lebih yang mempunyai tujuan untuk mengikatkan diri satu sama lain.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul *Apakah Surat Keputusan Bisa Disamakan dengan Perjanjian?* yang dibuat oleh** **[Albert Aries, S.H., M.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/albert-aries-partners-lt51234433e9d7f/albert-aries--sh--mh-lt50f8bc5fd2478/)** **dan pertama kali dipublikasikan pada 19 Februari 2016.**
Sebelum menjawab pertanyaan Anda, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Surat Keputusan (“SK”) dan perjanjian.
### **Pengertian Surat Keputusan**
Menurut **KBBI**, **[keputusan](https://kbbi.web.id/keputusan)** didefinisikan sebagai tindakan memutuskan; menentukan. Adapun menurut hemat kami, keputusan merupakan sikap terakhir atau segala sesuatu yang berkaitan dengan putusan yang sudah dipertimbangkan, difikirkan, dan sebagainya.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
Kemudian, **Titin Astini dan Aah Johariyah** dalam bukunya *Melakukan Proses Administrasi* (hal. 20), memberikan definisi mengenai **Surat Keputusan** yang berarti surat yang berisi suatu keputusan yang dibuat oleh pimpinan suatu organisasi atau lembaga pemerintahan berkaitan dengan kebijakan organisasi atau lembaga tersebut.
### **Pengertian Perjanjian**
Sedangkan menurut **Pasal 1313 [KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kuhperdata)**, suatu **perjanjian** atau **persetujuan** adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap
satu orang lain atau lebih.
Kemudian menurut **Subekti** dalam bukunya *Hukum Perjanjian* (hal. 29), perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Selain itu, merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
Baca juga: **[Macam-Macam Perjanjian dan Syarat Sahnya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syarat-sahnya-lt4c3d1e98bb1bc/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=macam_perjanjian)**
### **Unsur-Unsur Surat Keputusan**
Berdasarkan praktik dan pengalaman pribadi penulis, unsur-unsur dari SK pada umumnya adalah sebagai berikut:
1. **Konsideran**
Landasan atau dasar hukum dibuatnya keputusan tersebut. Adapun yang dimuat dalam bagian ini adalah nama undang-undang, keputusan terdahulu, peraturan, usul, dan saran yang dirinci ke dalam sub topik menimbang, mengingat, membaca, mendengar, dan memperhatikan.
2. **Desideratum**
Bagian ini merupakan tujuan (untuk apa) SK itu dibuat. Dalam setiap SK, tentu mempunyai tujuan, di mana tujuan itu bisa lebih dari satu atau lebih.
3. **Diktum**
Bagian ini merupakan isi dalam suatu SK yang biasanya ditandai dengan kata-kata seperti memutuskan dan menetapkan.
### **Unsur-Unsur Perjanjian**
**Abdulkadir Muhammad** dalam bukunya *Hukum Perikatan* (hal. 78), menguraikan unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian sebagai berikut:
1. **Ada Pihak-Pihak**
Pihak yang dimaksud adalah subyek perjanjian yang paling sedikit terdiri dari dua orang atau badan hukum dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan undang-undang.
2. **Ada Persetujuan**
Persetujuan dilakukan antara pihak-pihak yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan.
3. **Ada Tujuan yang Hendak Dicapai**
Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan dari pihak kehendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang.
4. **Ada Prestasi yang Akan Dilaksanakan**
Hal itu dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.
5. **Ada Bentuk Tertentu, Lisan atau Tulisan**
Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.
6. **Ada Syarat-Syarat Tertentu**
Syarat menurut undang-undang, agar suatu perjanjian atau kontrak menjadi sah.
Dengan demikian, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Surat Keputusan berbeda dengan perjanjian. Untuk mempermudah pemahaman Anda, kami akan jelaskan dalam bentuk tabel sebagai berikut:
| | | |
| --- | --- | --- |
| **Faktor Pembeda** | **Surat Keputusan** | **Perjanjian** |
| Siapa yang Membuat | Dibuat secara sepihak oleh pimpinan suatu organisasi atau lembaga yang berkaitan dengan kebijakan organisasi atau lembaga tersebut. | Dibuat oleh satu orang atau lebih yang mempunyai tujuan untuk mengikatkan diri satu sama lain. |
| Keberadaan Pertimbangan | Dibuat dengan adanya pertimbangan dasar hukum terlebih dahulu sebelum dikeluarkannya suatu SK. | Dibuat tanpa adanya pertimbangan terlebih dahulu sepanjang dikehendaki dan disepakati oleh para pihak yang membuat suatu perjanjian. |
| Keberadaan Negosiasi | Tanpa melalui adanya negosiasi antara pihak yang membuat maupun pihak yang menerima SK. | Adanya negosiasi bagi para pihak yang membuat perjanjian. |
| Terdapat Prestasi atau Tidak | Tidak menimbulkan prestasi bagi pihak yang membuat maupun pihak yang menerima suatu SK. | Menimbulkan prestasi bagi para pihak yang membuat suatu Perjanjian. |
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kuhperdata).
Referensi:
1. Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perikatan.* Bandung: PT. Citra Aditya, 1992;
2. Siti Aldhawaty Syam (*et.al*). *Pengaruh Preferensi Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Produk pada Marketplace*. Value Added: Majalah Ekonomi dan Bisnis, Vol. 18, No. 2, 2022;
3. Subekti. *Hukum Perjanjian.* Jakarta: PT. Intermasa, 1987;
4. Titin Astini dan Johariyah. *Melakukan Proses Administrasi.* Bandung: Armico, 2004;
5. KBBI, [keputusan](https://kbbi.web.id/keputusan), yang diakses pada 13 Maret 2025, pukul 19.00 WIB.
---
[1] Siti Aldhawaty Syam (*et.al*). *Pengaruh Preferensi Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Produk pada Marketplace*. Value Added: Majalah Ekonomi dan Bisnis, Vol. 18, No. 2, 2022, hal. 75
|
Bagaimana Cara Mendirikan Pabrik AMDK?
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/bagaimana-cara-mendirikan-pabrik-amdk-cl536/
|
Saya berencana untuk mendirikan sebuah pabrik AMDK (air minum dalam kemasan). Adakah aturannya? Apakah saya harus memiliki peralatan laboratorium untuk menganalisa kadar air? Mohon bimbingannya. Terima kasih.
|
Pada dasarnya, pendirian pabrik air minum dalam kemasan (“AMDK”) wajib berlokasi di kawasan industri dan memiliki Izin Usaha Industri (IUI) serta memenuhi ketentuan lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam [Permen Perindustrian 62/2024](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6720db2280046/peraturan-menteri-perindustrian-nomor-62-tahun-2024/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_perindustrian_65_2024) dan [Permen Perindustrian 96/2011](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f5868827484d/peraturan-menteri-perindustrian-nomor-96-m-ind-per-12-2011-tahun-2011/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_perindustrian_96_2011). Selain itu, karena termasuk produk minuman yang wajib bersertifikat halal, maka pabrik AMDK wajib meninjau ketentuan yang dimuat dalam [Keputusan Menteri Agama 748/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62259b9b5cb5b/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=keputusan_menteri_agama_748_2021) yang telah diubah oleh [Keputusan Menteri Agama 944/2024](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt67335627db4de/keputusan-menteri-agama-nomor-944-tahun-2024/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=keputusan_menteri_agama_944_2024).
Selanjutnya, pabrik AMDK juga sudah selayaknya memiliki laboratorium. Mengapa demikian?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul** ***Pendirian Pabrik AMDK*** **yang dibuat oleh** [**Si Pokrol**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/si-pokrol-lt4a0aae6c03cb7/) **dan pertama kali dipublikasikan pada 18 Januari 2002.**
### KLINIK TERKAIT
[#### Aturan Pengesahan Akta Pendirian PT oleh Menteri
12 Mar, 2025
](/klinik/a/aturan-pengesahan-akta-pendirian-pt-oleh-menteri-cl520/)
[#### Tata Cara Pendaftaran Pendirian PT
10 Mar, 2025
](/klinik/a/tata-cara-pendaftaran-pendirian-pt-lt67cf6544266b1/)
[#### Menjadikan Inovasi Teknologi Sebagai Modal Perseroan
10 Mar, 2025
](/klinik/a/menjadikan-inovasi-teknologi-sebagai-modal-perseroan-lt5c7cc643ad707/)
[#### Apakah Pendirian CV Memerlukan PGB?
06 Mar, 2025
](/klinik/a/apakah-pendirian-cv-memerlukan-pgb-lt5d942b0c0c1ca/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
Menurut **Pasal 1 angka 2** [**Permen Perindustrian 62/2024**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6720db2280046/peraturan-menteri-perindustrian-nomor-62-tahun-2024/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_perindustrian_65_2024), air minum dalam kemasan (“AMDK”) adalah air yang telah diproses, tanpa bahan pangan lainnya dan bahan tambahan pangan, dikemas, serta aman untuk diminum. Untuk mendirikan pabrik AMDK, ketentuan selengkapnya dapat Anda tinjau serangkaian aturan yang dimuat dalam **Permen Perindustrian 62/2024** dan [**Permen Perindustrian 96/2011**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f5868827484d/peraturan-menteri-perindustrian-nomor-96-m-ind-per-12-2011-tahun-2011/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_perindustrian_96_2011).
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Misalnya, setiap industri AMDK wajib berlokasi di kawasan industri dan memiliki Izin Usaha Industri (“IUI”).[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
Lantas, apakah mendirikan pabrik AMDK harus memiliki laboratorium?
Pertama-tama, perlu dipahami dahulu bahwa menurut **Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3)** **Permen Perindustrian 96/2011** menyatakan bahwa **pengendalian mutu AMDK di pabrik** dilakukan oleh perusahaan industri AMDK untuk menjamin tercapainya mutu sesuai persyaratan Standar Nasional Indonesia (“SNI”) yang berlaku, dan pengendalian mutu tersebut dilakukan melalui **pengujian di laboratorium perusahaan** dengan pemeriksaan terhadap mutu AMDK yang diproduksi **setiap hari**.
Sebagai informasi, selain memenuhi persyaratan SNI, AMDK termasuk kategori **produk minuman yang wajib bersertifikat halal** menurut ketentuan [**Keputusan Menteri Agama 748/2021**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62259b9b5cb5b/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=keputusan_menteri_agama_748_2021)yang telah diubah oleh [**Keputusan Menteri Agama 944/2024**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt67335627db4de/keputusan-menteri-agama-nomor-944-tahun-2024/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=keputusan_menteri_agama_944_2024).
Berdasarkan ketentuan di atas, sekaligus menjawab pertanyaan Anda, setiap pabrik yang memproduksi AMDK wajib memiliki laboratorium perusahaan untuk memastikan bahwa mutu AMDK yang diproduksi setiap hari telah sesuai dengan persyaratan SNI dan memenuhi pengaturan tentang produk minuman yang wajib bersertifikat halal. Selain itu, untuk mendirikan AMDK wajib berlokasi di kawasan industri dan memiliki IUI serta memenuhi ketentuan lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam Permen Perindustrian 62/2024 dan Permen Perindustrian 96/2011. Selain itu, karena termasuk produk minuman yang wajib bersertifikat halal, maka pabrik AMDK wajib meninjau ketentuan yang dimuat dalam Keputusan Menteri Agama 748/2021 yang telah diubah oleh Keputusan Menteri Agama 944/2024.
Baca juga: [**Begini Aturan Sertifikasi Halal Produk Makanan**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/begini-aturan-sertifikasi-halal-produk-makanan-cl3808/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=sertifikasi_halal)
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik).
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 96/M-IND/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f5868827484d/peraturan-menteri-perindustrian-nomor-96-m-ind-per-12-2011-tahun-2011/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_perindustrian_96_2011);
2. [Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 62 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Untuk Air Minum Dalam Kemasan Secara Wajib](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6720db2280046/peraturan-menteri-perindustrian-nomor-62-tahun-2024/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_perindustrian_65_2024);
3. [Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62259b9b5cb5b/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=keputusan_menteri_agama_748_2021);
4. [Keputusan Menteri Agama Nomor 944 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt67335627db4de/keputusan-menteri-agama-nomor-944-tahun-2024/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=keputusan_menteri_agama_944_2024).
---
[1] Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 4 ayat (1) [Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 96/M-IND/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f5868827484d/peraturan-menteri-perindustrian-nomor-96-m-ind-per-12-2011-tahun-2011/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_perindustrian_96_2011)
|
Perbedaan Kantor Cabang dan Perwakilan
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-kantor-cabang-dan-perwakilan-cl6946/
|
Mungkin ada yang bisa membantu saya perbedaan antara kantor cabang dan perwakilan (hak & kewajiban) serta peraturan yang mengatur tentang itu. Terima kasih buat atensinya.
|
Kantor cabang memiliki kewenangan lebih luas untuk menjalankan kegiatan bisnis utama sesuai anggaran dasar perusahaan, sedangkan kantor perwakilan hanya berfungsi menangani administrasi. Pendirian keduanya didasarkan pada anggaran dasar, dan akta notaris biasanya diperlukan untuk pengurusan izin.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul** **sama** **y****ang dibuat oleh** **[Berlian D. Simbolon, S.Si., S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/ikatan-kekeluargaan-advokat-universitas-indonesia-lt4a0a771a21161/berlian-d-simbolon-ssi-sh-lt4dcb4fb73e055/)** **dan pertama kali dipublikasikan pada 6 Agustus 2009.**
Simak panduan mengurus izin usaha di [**Easybiz**](https://www.easybiz.id/?utm_source=hol&utm_medium=klinik&utm_content=layanan-easybiz&utm_campaign=cta). Untuk solusi terbaik pendirian dan perizinan usaha, dapatkan konsultasi gratis[**di sini**](https://www.easybiz.id/hubungi-kami-via-whatsapp?utm_source=hol&utm_medium=klinik&utm_content=layanan-easybiz&utm_campaign=cta) atau melalui [[email protected]](/cdn-cgi/l/email-protection#bdd5dcd1d2fdd8dccec4dfd4c793d4d9).
Perbedaan antara kantor perwakilan dan kantor cabang adalah terletak pada otoritas dari keduanya di mana kantor cabang memiliki kewenangan lebih luas dalam mengoperasikan kantornya daripada kantor perwakilan.
**Kantor cabang** dapat melakukan kegiatan sesuai dengan maksud dan tujuan yang tertera dalam anggaran dasar perusahaan, sedangkan **kantor perwakilan** hanyalah sebagai kantor yang mengurusi administrasi saja, tidak melakukan *main business* dari kantor pusat.
Pendirian/pembentukan kantor cabang atau kantor perwakilan didasarkan pada ketentuan anggaran dasar yang memperbolehkan perusahaan tersebut untuk mendirikan kantor cabang atau kantor perwakilan. Pendirian kantor cabang atau kantor perwakilan tidak harus dalam akta notaris namun untuk kebutuhan pengurusan izin-izin, biasanya pendirian/pembentukan dilakukan dalam akta notaris. Perizinannya disyaratkan dari departemen yang mengeluarkan izin prinsip atau departemen-departemen terkait.
Khusus untuk **kantor perwakilan perusahaan asing** terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, yang diatur antara lain:
1. **[Keppres 90/2000](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/820/keputusan-presiden-nomor-90-tahun-2000/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=keppres_90_2000)** tentang kantor perwakilan perusahaan asing;
2. **[SK Kepala BKPM 22/2001](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/24627/keputusan-kepala-badan-koordinasi-penanaman-modal-nomor-22sk2001-tahun-2001/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=SK_kepala_BPKM_22_2001)** tentang Ketentuan Pelaksanaan Keppres 90/2000;
3. **[Peraturan BKPM 4/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6090ccf543a93?utm_source=&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=peraturan_bkpm_4_2021)** tentang pedoman dan tata cara pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal; dan
4. **[Permendag 10/2006](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/24731/node/323/peraturan-menteri-perdagangan-no-10_m-dag_per_3_2006-tahun-2006-ketentuan-dan-tata-cara-penerbitan-surat-izin-usaha-perwakilan-perusahaan-perdagangan-asing?utm_source=&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendag_10_2006)** yang telah diubah dengan **[Permendag 49/2020](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5edde8cdae0b0?utm_source=&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendag_49_2020)** tentang ketentuan dan tata cara penerbitan surat izin usaha perwakilan perusahaan perdagangan asing.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik).
Demikian penjelasan kami. Semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/820/keputusan-presiden-nomor-90-tahun-2000/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=keppres_90_2000);
2. [Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/24731/node/323/peraturan-menteri-perdagangan-no-10_m-dag_per_3_2006-tahun-2006-ketentuan-dan-tata-cara-penerbitan-surat-izin-usaha-perwakilan-perusahaan-perdagangan-asing?utm_source=&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendag_10_2006);
3. [Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5edde8cdae0b0?utm_source=&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendag_49_2020);
4. [Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6090ccf543a93?utm_source=&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=peraturan_bkpm_4_2021);
5. [Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 22/SK/2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/24627/keputusan-kepala-badan-koordinasi-penanaman-modal-nomor-22sk2001-tahun-2001/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=SK_kepala_BPKM_22_2001).
|
Prosedur Akuisisi Perusahaan yang Pailit
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-akuisisi-perusahaan-yang-pailit-lt67d38243266b1/
|
Bagaimana prosedur akuisisi perusahaan yang pailit? Mohon dijelaskan secara ringkas dengan dasar hukumnya.
|
Akuisisi perusahaan terhadap perusahaan pailit adalah strategi bisnis untuk mengambil alih pengendalian perusahaan guna memastikan keberlangsungan usaha (*going concern*).
Akuisisi terhadap perusahaan pailit dapat dilakukan melalui dua skema yaitu melalui perdamaian atau dengan skema kurator melalui penilaian aset oleh kantor jasa penilai publik (KJPP).
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Pengambilalihan atau akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
### KLINIK TERKAIT
[#### Pelaporan Merger dan Akuisisi yang Wajib Diketahui Pelaku Usaha
11 Mar, 2025
](/klinik/a/pelaporan-merger-dan-akuisisi-yang-wajib-diketahui-pelaku-usaha-lt607d2956c5656/)
[#### Haruskah Merger dan Akuisisi Disetujui Menteri?
03 Mar, 2025
](/klinik/a/haruskah-merger-dan-akuisisi-disetujui-menteri--lt4d26b0b3720ba/)
[#### Perbedaan Merger dengan Akuisisi
23 Jan, 2025
](/klinik/a/perbedaan-merger-dengan-akuisisi-cl4635/)
[#### Adakah Batasan Merger dan Akuisisi?
31 Jul, 2024
](/klinik/a/adakah-batasan-merger-dan-akuisisi-cl5299/)
[#### Adakah Batasan Merger dan Akuisisi?
31 Jul, 2024
](/klinik/a/adakah-batasan-merger-dan-akuisisi-cl5299/)
Akuisisi ini dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh perseroan melalui direksi atau langsung dari pemegang saham. Pengambilalihan saham tersebut mengakibatkan beralihnya pengendalian suatu perseroan.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
Secara sederhana, akuisisi merupakan kondisi suatu perusahaan yang mengalami pengambilalihan saham mayoritas dari satu pemegang saham lama ke pihak pemegang saham baru, sehingga menyebabkan perubahan pengendalian perusahaan. Dalam praktiknya, akuisisi terhadap perusahaan dilakukan untuk kepentingan atau strategi bisnis perusahaan ke depannya.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Salah satu sebab akuisisi adalah sebagai upaya keberlangsungan usaha ([*going concern*](https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-ibusiness-going-concern-i-dalam-kepailitan-dan-pkpu-lt5dca6acd70f86?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=business_going_concern)) ketika perusahaan selaku debitur dijatuhkan putusan pailit. Hal ini merujuk pada ketentuan **Pasal 104 ayat (1) dan Pasal 179 ayat (1)** **[UU Kepailitan dan PKPU](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/undangundang-nomor-37-tahun-2004/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_37_2004)** sebagai berikut:
**Pasal 104 ayat (1)**
*Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, Kurator dapat melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.*
**Pasal 179 ayat (1)**
*Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian atau jika rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, Kurator atau Kreditor yang hadir dalam rapat dapat mengusulkan supaya perusahaan Debitor Pailit dilanjutkan.*
Melalui akuisisi, perusahaan (debitur) dapat kembali beroperasi dan karyawan dapat terus melanjutkan pekerjaan tanpa adanya pemutusan hubungan kerja, karena investor mengambil alih perusahaan secara utuh.
Akuisisi terhadap perusahaan pailit dapat dilakukan dengan 2 skema, yaitu:
1. **Skema Perdamaian**
Proses akuisisi perusahaan pailit dapat dilakukan melalui skema perdamaian pada saat proses penjualan *boedel* pailit oleh kurator. Debitur dan kreditur masih memiliki kesempatan melakukan negosiasi untuk mencapai perdamaian.
Dalam skema perdamaian, debitur memiliki hak untuk mengajukan rencana perdamaian sebagaimana ketentuan **Pasal 144 UU Kepailitan dan PKPU** bahwa:
*Debitor Pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua Kreditor.*
Adapun, yang dimaksud dengan debitur pailit dalam bunyi pasal di atas adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
Jika rencana perdamaian disahkan oleh pengadilan, maka berlaku sebagai perjanjian perdamaian atau perjanjian homologasi bagi debitur dan kreditur. Dalam hal ini status kepailitan perusahaan menjadi berakhir sebagaimana ketentuan **Pasal 166 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU** sebagai berikut:
*Dalam hal pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepailitan berakhir.*
2. **Skema Penilaian Aset oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)**
Skema ini dilakukan melalui kurator tanpa pembatalan pailit, sehingga status perusahaan tetap dinyatakan pailit. Dalam skema ini, KJPP bertugas menilai aset perusahaan pailit dan mengajukan rencana akuisisi kepada kreditur dan pengadilan. Akuisisi dilakukan berdasarkan nilai aset yang telah dinilai.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
Proses akuisisi dalam skema akuisisi ini, perlu adanya persetujuan oleh para kreditur melalui rapat kreditur. Jika tidak ada panitia kredutir, maka kurator perlu izin dari hakim pengawas.[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
Apabila telah dilakukan proses akuisisi, perusahaan pengakuisisi dapat mengambil alih kepemilikan dan pengelolaan perusahaan pailit yang akan dilanjutkan dengan restrukturisasi dan integrasi perusahaan sesuai rencana akuisisi.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik).
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/undangundang-nomor-37-tahun-2004/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_37_2004);
2. [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007);
3. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022);
4. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023);
5. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt657295c10f72d/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkeu_122_2023).
[1] Pasal 109 angka 1 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) yang mengubah Pasal 1 angka 11 [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) (“UU PT”)
[2] Pasal 125 ayat (1) dan (3) UU PT
[3] Pasal 1 angka 4 [Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/undangundang-nomor-37-tahun-2004/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_37_2004) (“UU Kepailitan dan PKPU”)
[4] Lihat Lampiran [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt657295c10f72d/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkeu_122_2023) (hal. 80 – 81) berkenaan dengan lelang eksekusi harta pailit
[5] Pasal 104 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU
|
Wasiat Tertutup MelanggarLegitieme Portie, Otomatis Batal?
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/wasiat-tertutup-melanggar-legitieme-portie-otomatis-batal-lt67d380451e3d8/
|
Saya memiliki 2 orang tua (ayah dan ibu) dan 5 orang saudara kandung, dimana saya merupakan anak bungsu dari kelima saudara kandung tersebut. Ayah saya meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2023 dan kemudian meninggalkan ibu serta 5 anak kandung. Semasa almarhum ayah saya masih hidup, almarhum ayah saya ada membuat akta wasiat tertutup/rahasia yang dibuat pada tanggal 20 Oktober 2022 dan surat wasiat tertutup telah dibacakan oleh Pejabat Kantor Balai Harta Peninggalan yang dihadiri semua ahli waris pada tanggal 27 November 2023. Pada saat setelah pejabat membacakan akta wasiat tertutup/rahasia yang dibuat oleh almarhum ayah saya, maka telah ditemukan ada salah satu anak kandung selaku ahli waris tidak menerima harta peninggalan dari almarhum ayah saya.
Pertanyaan saya, apakah akta wasiat tertutup/rahasia tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu ahli waris karena ada bagian mutlak (*legitieme portie*) yang dilanggar? Apakah akta wasiat tertutup/rahasia dapat dijalankan oleh ahli waris tanpa harus dibatalkan oleh putusan pengadilan?
|
*Legitieme portie* atau bagian warisan menurut undang-undang adalah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal tidak menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah maupun sebagai wasiat.
Pada dasarnya, surat wasiat yang melanggar *legitieme portie* batal demi hukum. Namun, dalam keadaan tertentu, wasiat tetap bisa dilaksanakan.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
### **Apa itu Wasiat Tertutup?**
Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai apa itu akta wasiat tertutup/rahasia dan dasar hukumnya. Akta wasiat tertutup/rahasia adalah akta yang dibuat oleh pewaris dengan penetapan dan ditandatangani oleh pewaris. Wasiat ini dapat ditulis oleh pewaris atau meminta bantuan orang lain untuk menuliskannya, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 940 [KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kuhperdata)**.
### KLINIK TERKAIT
[#### Cara Membatalkan Surat Wasiat Menurut KUH Perdata
04 Jan, 2024
](/klinik/a/cara-membatalkan-surat-wasiat-cl235/)
[#### Haruskah Surat Wasiat Dibuat di Hadapan Notaris?
26 Jul, 2023
](/klinik/a/haruskah-surat-wasiat-dibuat-di-hadapan-notaris-lt500e3701e8453/)
[#### Hukum Wasiat dalam Pembagian Waris secara Islam
06 Apr, 2023
](/klinik/a/hukum-wasiat-lt58ddbb8b8480e/)
[#### Syarat Formil dan Materiil Wasiat Menurut KUH Perdata
21 Mar, 2022
](/klinik/a/syarat-formil-dan-materiil-wasiat-menurut-kuh-perdata-lt6216dd5a3f160/)
Suatu akta wasiat tertutup/rahasia dianggap memenuhi syarat formil dalam Pasal 940 KUH Perdata apabila pewaris menyampaikannya dalam keadaan tertutup dan disegel kepada notaris, di hadapan empat orang saksi, atau dia harus menerangkan bahwa dalam kertas tersebut tercantum wasiatnya, dan bahwa wasiat itu ditulis dan ditandatangani sendiri, atau ditulis oleh orang lain dan ditandatangani olehnya.
Lebih lanjut, pasal tersebut menerangkan bahwa notaris harus membuat akta penjelasan mengenai hal itu, yang ditulis di atas kertas atau sampulnya. Akta ini harus ditandatangani baik oleh pewaris maupun oleh notaris serta para saksi, dan bila pewaris tidak dapat menandatangani akta penjelasan itu karena halangan yang timbul setelah penandatanganan wasiatnya, maka harus disebutkan sebab halangan itu.
### **Surat Wasiat Melanggar *Legitieme Portie*, Otomatis Batal?**
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Pada dasarnya, akta wasiat berfungsi sebagai keinginan atau kehendak terakhir dari seseorang kepada orang lain terhadap harta peninggalannya. Dengan demikian, akta wasiat seharusnya dapat menghindari perselisihan antar ahli waris karena ada pesan terakhir atau wasiat dan ada kesadaran para ahli waris untuk menghormati keinginan terakhir si wafat tersebut. Apalagi, jika keinginan terakhir dari si wafat berkenaan dengan pembagian harta warisan telah sesuai dengan keadilan.
Selanjutnya, Anda menanyakan apakah akta wasiat tertutup/rahasia dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu ahli waris karena ada bagian mutlak (*legitieme portie*) yang dilanggar? Sebagai informasi ***legitieme portie*** atau bagian warisan menurut undang-undang adalah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal tidak menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah maupun sebagai wasiat.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
Melalui bagian *legitieme portie* yang telah diatur oleh KUH Perdata tersebut, memberikan jaminan kepada ahli waris untuk bisa mendapatkan hak mutlak mereka.
Kemudian, untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan mengulas secara singkat [**Putusan MA No. 2685 K/Pdt/2020**](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb437f6c26cd36aecf313832363531.html). Putusan tersebut menyatakan bahwa surat wasiat yang melanggar hak mutlak atau *legitieme portie* adalah batal demi hukum (hal. 4 dan 8). Hal ini karena harta waris telah diwasiatkan lebih dari 1/3 bagian sehingga bertentangan dengan hak mutlak 5 anak yang lain.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
Dengan demikian, terdapat pembatasan mengenai pembuatan surat wasiat, yaitu *legitieme portie.* Hal ini karena harta yang akan dibagikan pada ahli waris ada hak mutlak yang ditentukan undang-undangan. Sehingga, ahli waris berhak untuk menuntut ataupun melepaskan hak tersebut.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
Namun demikian, apabila suatu penetapan wasiat melanggar bagian mutlak dari ahli waris legitimaris, wasiat tidak serta merta batal demi hukum kecuali jika ahli waris secara tegas menuntut bagian mutlaknya. Sehingga, perlu dilaksanakan pengurangan atau pemotongan untuk memastikan ahli waris legitimaris mendapat bagian mutlaknya. Pengurangan ini dilakukan terhadap wasiat yang telah dibuat oleh pewaris untuk memenuhi bagian mutlak dari para ahli waris legitimaris.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kuhperdata).
Putusan:
1. [Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 193/PDT/2019/PT PDG](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/e8fd75f9d90ff49021395f864d57c666.html);
2. [Putusan Mahkamah Agung Nomor 2685 K/Pdt/2020](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb437f6c26cd36aecf313832363531.html).
Referensi:
Farah Meutia. *Pembatalan Akta Hibah Wasiat dan Akibatnya Terhadap Pembagian Waris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665 K/PDT/*2019). *Indonesian Notary* Vol. 4 No. 2, 2022.
[1] Pasal 913 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kuhperdata)
[2][Putusan PT Padang No. 193/PDT/2019/PT PDG](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/e8fd75f9d90ff49021395f864d57c666.html), hal. 6
[3] Farah Meutia. *Pembatalan Akta Hibah Wasiat dan Akibatnya Terhadap Pembagian Waris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665 K/PDT/*2019). *Indonesian Notary* Vol. 4 No. 2, 2022, hal. 1355
[4] Farah Meutia. *Pembatalan Akta Hibah Wasiat dan Akibatnya Terhadap Pembagian Waris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665 K/PDT/*2019). *Indonesian Notary* Vol. 4 No. 2, 2022, hal. 1355
|
Bolehkah Perusahaan Telekomunikasi Diakuisisi Orang/Badan Asing?
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-perusahaan-telekomunikasi-diakuisisi-orang-badan-asing-cl397/
|
Bisakah badan hukum asing mengakuisisi perusahaan telekomunikasi indonesia? Dalam hal ini, apakah badan hukum asing tersebut dapat memiliki 100% saham?
|
Dengan asumsi bahwa yang Anda maksud dengan akuisisi dilakukan melalui penanaman modal yang berasal dari pihak luar negeri atau asing, maka penanaman modal asing (PMA) sangat mungkin dilakukan berdasarkan [UU Penanaman Modal](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26608/undangundang-nomor-25-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_25_2007) dan perubahannya dalam [Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022). Bagaimana ketentuannya?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul** ***Akuisisi Perusahaan Telekomunikasi*** **yang dibuat oleh** [**Si Pokrol**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/si-pokrol-lt4a0aae6c03cb7/) **dan pertama kali dipublikasikan pada 23 November 2001.**
### KLINIK TERKAIT
[#### Bisakah Transaksi Keuangan PT PMA Melalui Bank Asing?
12 Mar, 2025
](/klinik/a/bisakah-transaksi-keuangan-pt-pma-melalui-bank-asing-lt4c6cd4357f1df/)
[#### Bisakah Pihak Asing Investasi dalam Bidang Periklanan?
11 Mar, 2025
](/klinik/a/bisakah-pihak-asing-investasi-dalam-bidang-periklanan-cl829/)
[#### Haruskah Nama PT Asing Diubah ke Bahasa Indonesia?
10 Mar, 2025
](/klinik/a/haruskah-nama-pt-asing-diubah-ke-bahasa-indonesia-lt4ecb23bb02a83/)
[#### Menjadikan Inovasi Teknologi Sebagai Modal Perseroan
10 Mar, 2025
](/klinik/a/menjadikan-inovasi-teknologi-sebagai-modal-perseroan-lt5c7cc643ad707/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami mengasumsikan bahwa yang Anda maksud dengan akuisisi dilakukan melalui **penanaman modal** yang berasal dari **pihak luar negeri atau asing**.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Terkait hal tersebut, **Pasal 1 angka 3** [**UU Penanaman Modal**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26608/undangundang-nomor-25-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_25_2007) dan perubahannya dalam [**Perppu Cipta Kerja**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022), menjelaskan pengertian **penanaman modal asing (“PMA”)** sebagai berikut:
*Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.*
**Pasal 77 angka 2 Perppu Cipta Kerja** yang mengubah **Pasal 12 ayat (1) UU Penanaman Modal** menetapkan bahwa semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. Sebagai informasi, istilah yang sering dipergunakan untuk bidang usaha yang tertutup bagi PMA adalah daftar negatif investasi (DNI).
Lantas, apa yang dimaksud bidang usaha tertutup?
Menurut **Pasal 77 angka 2 Perppu Cipta Kerja** yang mengubah **Pasal 12 ayat (2) UU Penanaman Modal**, bidang usaha yang tertutup bagi PMA meliputi:
1. *budi daya dan industri narkotika golongan I;*
2. *segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino;*
3. *penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES);*
4. *pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (recent death coral) dari alam;*
5. *industri pembuatan senjata kimia; dan*
6. *industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon.*
Selain itu, **Pasal 2 ayat (2) huruf b** [**Perpres 49/2021**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60bdb806d6da3/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_49_2021) menyatakan bahwa bidang usaha yang tertutup bagi PMA juga mencakup **Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol (KBLI 11010), Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur (KBLI 11020), dan Industri Minuman Mengandung Malt (KBLI 11031)**.
Berdasarkan ketentuan tersebut, karena perusahaan telekomunikasi tidak termasuk bidang tertutup, maka PMA di perusahaan telekomunikasi merupakan **bidang usaha yang terbuka** atau dapat dikatakan terbuka 100% untuk penanaman modal asing.
Perlu dicatat, terdapat sejumlah bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu dalam bentuk batasan kepemilikan modal, yaitu **modal dalam negeri 100%** atau **modal asing maksimal 49%**, sebagaimana diatur dalam **Lampiran III** **Perpres 49/2021**.
Oleh karena itu, menjawab pertanyaan Anda, karena perusahaan telekomunikasi tidak termasuk dalam **daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu** sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III Perpres 49/2021**, maka kami menyimpulkan akuisisi perusahaan telekomunikasi melalui PMA hingga memiliki 100% saham **dimungkinkan dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini**.
Namun, **Pasal 7** [**Perpres 10/2021**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60324def03188/peraturan-presiden-nomor-10-tahun-2021/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_10_2021) juga menetapkan **persyaratan tambahan** bagi penanam modal asing sebagai berikut:
1. *Penanam Modal asing hanya dapat melakukan kegiatan usaha pada Usaha Besar dengan nilai investasi lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan.*
2. *Penanaman Modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.*
Berdasarkan uraian di atas, akuisisi perusahaan telekomunikasi melalui PMA hingga memiliki 100% saham mungkin dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku saat ini. Namun, dalam hal ini tentunya kami juga menyarankan Anda meninjau kembali jenis perusahaan yang hendak diakuisisi misalnya apakah termasuk perusahaan terbuka atau tertutup, yang kemudian menuntun Anda untuk memahami segala prosedur dan aturan ketika hendak mengakuisisi perusahaan yang bersangkutan.
Baca juga: [**Proses dan Dampak Akuisisi PT oleh PT PMA**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-dan-dampak-akuisisi-pt-oleh-pt-pma-cl2895/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=akuisisi_PMA)
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26608/undangundang-nomor-25-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_25_2007);
2. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022);
3. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023).
4. [Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60324def03188/peraturan-presiden-nomor-10-tahun-2021/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_10_2021);
5. [Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60bdb806d6da3/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_49_2021).
|
Sanksi Pidana Pertambangan Ilegal
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-pidana-pertambangan-ilegal-lt67d3b8f04519b/
|
Belakangan ini, Kementerian ESDM pada akhirnya membeberkan tentang emas dan perak hasil pertambangan ilegal yang dilakukan oleh Warga Negara Asing�asal China, di Wilayah Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Selain itu, beberapa waktu lalu terdapat bencana tanah longsor di area pertambangan emas ilegal di Gorontalo. Menurut berita yang beredar, tambang emas yang longsor disebut sebagai konsekuensi pembiaran aktivitas tambang ilegal oleh aparat penegak hukum hingga elite politik. Lalu, apa sanksi pidana bagi pengusaha tambang ilegal?
|
Pada dasarnya, semua pelaku usaha wajib memperoleh izin usaha pertambangan sebelum melakukan kegiatan dan/atau usaha pertambangan tersebut, yaitu memenuhi macam-macam izin sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (3) [UU 3/2020](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ee99c014ba3a/undang-undang-nomor-3-tahun-2020/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_3_2020), yaitu:
1. 1. Izin Usaha Pertambangan (“IUP”);
2. Izin Usaha Pertambangan Khusus (“IUPK”);
3. IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian;
4. Izin Pertambangan Rakyat (“IPR”);
5. Surat Izin Penambangan Batuan (“SIPB”);
6. Izin Penugasan;
7. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
8. Izin Usaha Jasa Pertambangan (“IUJP”); dan
9. IUP untuk Penjualan.
Adapun Pasal 158 UU 3/2020 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU 3/2020, dipidana penjara maksimal lima tahun dan denda maksimal Rp100 miliar. Namun, selain sanksi pidana, terdapat juga sanksi administratif dan sanksi tambahan.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
### **Pengertian Pertambangan**
Sebelum menjawab pertanyaan Anda, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pertambangan. Menurut **Pasal 1 angka 1 [PP 25/2024](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt66592c2b8b5dd/peraturan-pemerintah-nomor-25-tahun-2024/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_25_2024)**, **pertambangan** adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
Adapun, kegiatan tambang berskala tinggi berpotensi menimbulkan ekses negatif, salah satunya adalah munculnya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dalam hal ini para pelaku usaha tambang ilegal atau pelaku tambang yang tidak memenuhi ketentuan perizinan dalam melaksanakan kegiatan pertambangannya. Meskipun demikian, perkembangan pertambangan di Indonesia sejatinya mengharuskan semua pelaku usaha untuk memperoleh izin usaha pertambangan sebelum melakukan kegiatan dan/atau usaha pertambangan tersebut, yang setidaknya memenuhi macam-macam izin sebagaimana diatur **Pasal 35 ayat (3) [UU 3/2020](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ee99c014ba3a/undang-undang-nomor-3-tahun-2020/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_3_2020)**, yaitu:[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
1. Izin Usaha Pertambangan (“IUP”);
2. Izin Usaha Pertambangan Khusus (“IUPK”);
3. IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian;
4. Izin Pertambangan Rakyat (“IPR”);
5. Surat Izin Penambangan Batuan (“SIPB”);
6. Izin Penugasan;
7. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
8. Izin Usaha Jasa Pertambangan (“IUJP”); dan
9. IUP untuk Penjualan.
**Pertambangan Tanpa Izin** atau **PETI** terus menjadi perhatian Pemerintah Indonesia. Dengan demikian, diperlukan upaya bersama dan dukungan seluruh pihak untuk mendorong penanganan isu PETI beserta dampak yang ditimbulkan. Berdasarkan pengalaman dan praktik pribadi penulis, terdapat lebih dari 2.700 lokasi PETI yang tersebar di Indonesia. Dari jumlah tersebut, lokasi PETI batubara sekitar 96 lokasi dan PETI mineral sekitar 2.645 lokasi berdasarkan data tahun 2021 (triwulan-3). Salah satu lokasi PETI yang terbanyak yaitu di Provinsi Sumatera Selatan.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Kemudian, disarikan dari artikel **[Ancaman Pidana dan Denda Pelaku Pertambangan Tanpa Izin](https://www.hukumonline.com/berita/a/ancaman-pidana-dan-denda-pelaku-pertambangan-tanpa-izin-lt62ce47cf6ef37/?page=all?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=ancaman_pidana_denda_pertambangan)**, PETI adalah kegiatan memproduksi mineral atau batubara yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin, tidak menggunakan prinsip pertambangan yang baik, serta memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial. Adapun **Sunindyo Suryo Herdadi**, Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (“ESDM”), menegaskan bahwa PETI merupakan kegiatan tanpa izin, dan memicu kerusakan lingkungan. Kegiatan ini juga memicu terjadinya konflik horizontal di dalam masyarakat.
Lantas, apa sanksi pidana bagi pengusaha tambang ilegal?
### **Sanksi Pidana PETI**
Berdasarkan hukum positif yang berlaku, pertambangan ilegal merupakan salah satu dari tindak pidana bidang pertambangan yang dilarang dalam **[UU 4/2009](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28851/undangundang-nomor-4-tahun-2009/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_4_2009)** dan perubahannya. Terdapat beberapa sanksi bagi pelanggar ketentuan larangan dalam UU 4/2009 dan perubahannya, yaitu **sanksi administrative**, **sanksi pidana**, dan **sanksi tambahan**.
**Sanksi administratif** bagi pelaku pertambangan ilegal berupa:[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
1. peringatan tertulis;
2. denda
3. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
4. pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan.
Jadi, sanksi administratif dapat dijatuhkan kepada pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan, atas pelanggaran beberapa ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam **Pasal 151 ayat (2) UU 3/2020**.
Sedangkan **sanksi pidana** dapat dijatuhkan terhadap pelanggar **Pasal 158 s.d. Pasal 161B UU 3/2020**, **Pasal 39 angka 2 [Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022)** yang mengubah **Pasal 162 UU 3/2020**, **Pasal 163 UU 4/2009**, dan **Pasal 164 UU 3/2020**.
Sebagai contoh, **Pasal 158 UU 3/2020** mengatur bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU 3/2020, dipidana penjara maksimal lima tahun dan denda maksimal Rp100 miliar. Berikut adalah isi **Pasal 35/2020** selengkapnya:
1. *Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.*
2. *Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:*
1. *nomor induk berusaha;*
2. *sertifikat standar; dan/atau*
3. *izin.*
3. *Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:*
1. *IUP;*
2. *IUPK;*
3. *IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;*
4. *IPR;*
5. *SIPB;*
6. *izin penugasan;*
7. *Izin Pengangkutan dan Penjualan;*
8. *IUJP; dan*
9. *IUP untuk Penjualan.*
4. *Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
Selain sanksi administratif dan/atau sanksi pidana, pelaku pertambangan ilegal juga dapat dikenai **pidana tambahan** berupa:[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
1. 1. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
2. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
3. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.
Baca juga: **[Dilema Pertambangan Tanpa Izin Sebagai Pertambangan Rakyat](https://www.hukumonline.com/berita/a/dilema-pertambangan-tanpa-izin-sebagai-pertambangan-rakyat-lt652657a0b50f1/?page=all?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=dilema_pertambangan)**
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28851/undangundang-nomor-4-tahun-2009/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_4_2009);
2. [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ee99c014ba3a/undang-undang-nomor-3-tahun-2020/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_3_2020);
3. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022);
4. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt614815d4f1925/peraturan-pemerintah-nomor-96-tahun-2021/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_96_2021);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt66592c2b8b5dd/peraturan-pemerintah-nomor-25-tahun-2024/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_25_2024).
Referensi:
Nora Dwi Rahmawati*. Konstruksi Hukum Reklamasi Terhadap Pelaku Pertambangan Ilegal*. Lorong: Media Pengkajian Sosial Budaya, Vol. 8, No. 1, 2020.
---
[1] Nora Dwi Rahmawati*. Konstruksi Hukum Reklamasi Terhadap Pelaku Pertambangan Ilegal*. Lorong: Media Pengkajian Sosial Budaya, Vol. 8, No. 1, 2020, hal. 85
[2] Pasal 151 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5ee99c014ba3a/undang-undang-nomor-3-tahun-2020/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_3_2020) (“UU 3/2020”)
[3] Pasal 164 UU 3/2020
|
Apa yang Dimaksud Hukum Impresariat?
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-yang-dimaksud-hukum-impresariat-cl140/
|
Saya ingin menanyakan mengenai peraturan hukum yang mengatur usaha di bidang *entertainment* atau *event organizer*, apakah benar usaha seperti ini diatur dalam hukum impresariat? Apa yang dimaksud dengan hukum Impresariat itu? Bagaimana prosedur pengurusannya?
|
Hukum impresariat yang Anda tanyakan merupakan aturan-aturan yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan mengenai impresariat atau usaha di bidang *entertainment.* Hal-hal yang mencakup penyelenggaraan hiburan berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan, dan melakukan pertunjukan. Sedangkan untuk usaha *event organizer* sepanjang penelusuran kami belum tentu bergerak dibidang hiburan. Namun, jika *event organizer* yang Anda tanyakan bergerak juga di bidang hiburan, maka menurut hemat kami dapat tunduk juga pada hukum impresariat.
Selanjutnya, prosedur pengurusan usaha impresariat tunduk pada [Permen Parekraf 26/2014](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5433a2538d711/peraturan-menteri-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif-nomor-26-tahun-2014/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_paraekraf_26_2014) dan [Kepmen Parekraf 103/1991](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt502b1f8c4045f/keputusan-menteri-pariwisata--pos-dan-telekomunikasi-nomor-km103-um201-mppt-91-tahun-1991/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kepmen_paraekraf_103_19991) serta aturan-aturan lainnya di bidang kepariwisataan seperti [UU 10/2009](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/29086/undangundang-nomor-10-tahun-2009/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_10_2009) dan perubahannya dalam [UU Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023).
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul** ***Apa yang dimaksud dengan Hukum Impresariat?*** **yang dibuat oleh** [**Si Pokrol**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/si-pokrol-lt4a0aae6c03cb7/) **dan pertama kali dipublikasikan pada 3 September 2003.**
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
Sepanjang penelusuran kami, usaha di bidang *entertainment* adalah usaha di bidang hiburan, sedangkan usaha di bidang *event organizer* belumlah tentu merupakan usaha di bidang hiburan. Oleh karena itu, untuk menyelaraskan jawaban, kami asumsikan baik *event organizer* maupun *entertainment* yang Anda tanyakan keduanya sama sama bergerak di bidang hiburan. Selanjutnya untuk kedua usaha di atas memang diatur dalam ketentuan-ketentuan mengenai impresariat atau dalam hal ini usaha di bidang jasa impresariat.
Lantas, apa itu impresariat?
Menurut **Pasal 1 angka 2** [**Permen Parekraf 26/2014**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5433a2538d711/peraturan-menteri-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif-nomor-26-tahun-2014/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_paraekraf_26_2014), usaha jasa impresariat/promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
Berdasarkan definisi tersebut, pada intinya hukum impresariat dapat disimpulkan ssebagai aturan atau ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud di atas.
Lebih lanjut lagi, usaha jasa impresariat ini diselenggarakan oleh perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan uasahanya meliputi:[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
1. pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan oleh artis, seniman dan olahragawan Indonesia yang melakukan pertunjukan di dalam dan atau luar negeri;
2. pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan oleh artis, seniman dan olahragawan asing yang melakukan pertunjukan di Indonesia;
3. pengurusan dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi bagi artis, seniman dan olahragawan yang akan mengadakan pertunjukan hiburan; dan
4. penyelenggaraan kegiatan promosi dan publikasi pertunjukan
Dalam hal usaha tersebut, **Pasal 5 Permen Parekraf 26/2014** mengatur bahwa setiap usaha jasa impresariat/promotor wajib memiliki sertifikat usaha jasa impresariat/promotor dan melaksanakannya berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang diatur. Adapun menyangkut usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi di bidang usaha jasa impresariat/promotor, kementerian dan/atau pemerintah daerah dapat memberikan dan/atau mencarikan dukungan administrasi, kelembagaan dan pendanaan yang bersifat khusus, untuk keperluan kemudahan dalam rangka penerbitan sertifikat usaha jasa impresariat/promotor pelaksanaan prosesnya.
Perlu dicatat, usaha jasa impresariat dilaksanakan berdasarkan izin yang ditetapkan oleh direktur jenderal.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2") Lebih lanjut lagi, terkait izin usaha ini **Pasal 6** [**Kepmen Parekraf 103/1991**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt502b1f8c4045f/keputusan-menteri-pariwisata--pos-dan-telekomunikasi-nomor-km103-um201-mppt-91-tahun-1991/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kepmen_paraekraf_103_19991)mengatur sebagai berikut.
1. *Izin usaha jasa impresariat diberikan atas dasar permohonan tertulis dengan persyaratan-persyaratan tertentu disertai rekomendasi dari Kakanwil PARPOSTEL setempat.*
2. *Dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Direktur Jenderal harus menetapkan izin usaha atau penolakan.*
3. *Penolakan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada pemohon secara tertulis dengan alasan-alasan keberatan untuk diberikannya izin.*
Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum impresariat yang Anda tanyakan merupakan aturan-aturan yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan mengenai impresariat atau usaha di bidang *entertainment.* Hal-hal yang mencakup penyelenggaraan hiburan berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan, dan melakukan pertunjukan. Sedangkan untuk usaha *event organizer* sepanjang penelusuran kami belum tentu bergerak dibidang hiburan. Namun, jika *event organizer* yang Anda tanyakan bergerak juga di bidang hiburan, maka menurut hemat kami dapat tunduk juga pada hukum impresariat yang telah dijelaskan di atas.
Selanjutnya, untuk proses pengurusan usaha impresariat ini tunduk pada Permen Parekraf 26/2014 dan Kepmen Parekraf 103/1991 serta aturan-aturan lainnya di bidang kepariwisataan seperti [**UU 10/2009**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/29086/undangundang-nomor-10-tahun-2009/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_10_2009) dan perubahannya dalam [**UU Cipta Kerja**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023).
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik).
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/29086/undangundang-nomor-10-tahun-2009/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_10_2009);
2. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023);
3. [Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18763/peraturan-pemerintah-nomor-67-tahun-1996?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_67_1996);
4. [Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 26 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Impresariat/Promotor](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5433a2538d711/peraturan-menteri-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif-nomor-26-tahun-2014/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permen_paraekraf_26_2014);
5. [Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.103/UM.201/MPPT-91 Tahun 1991 tentang Usaha Jasa Impresariat](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt502b1f8c4045f/keputusan-menteri-pariwisata--pos-dan-telekomunikasi-nomor-km103-um201-mppt-91-tahun-1991/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kepmen_paraekraf_103_19991).
---
[1] Pasal 26 *jo.* Pasal 28 [Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18763/peraturan-pemerintah-nomor-67-tahun-1996?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_67_1996)
[2] Pasal 5 ayat (1) [Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.103/UM.201/MPPT-91 Tahun 1991 tentang Usaha Jasa Impresariat](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt502b1f8c4045f/keputusan-menteri-pariwisata--pos-dan-telekomunikasi-nomor-km103-um201-mppt-91-tahun-1991/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kepmen_paraekraf_103_19991)
|
PengertianSingle Presence Policydan Dasar Hukumnya di Indonesia
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-isingle-presence-policy-i-dan-dasar-hukumnya-di-indonesia-cl7082/
|
1. Apakah BI selaku regulator sektor perbankan dapat memaksa mekanisme RUPS tahunan dan RUPS luar biasa untuk mengarahkan terjadinya konsolidasi perbankan karena faktor *single presence policy*? Bagaimana jika mayoritas pemegang saham dalam RUPS tidak berkehendak mengonsolidasikan banknya? Mengingat sesuai UU PT, pemegang keputusan tertinggi dalam sebuah perseroan adalah RUPS.�
2. Selain itu, dalam *single presence policy* diatur kewajiban penyesuaian struktur perbankan bagi pelaku usaha perbankan yang terkena ketentuan *single presence policy*, padahal dalam UU 5/1999 pelaku usaha diberi hak otonom untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya. Hal itu berarti *single presence policy* bertentangan dengan UU 5/1999, lalu apakah ketentuan *single presence policy* tetap dapat ditegakkan?
|
Pada dasarnya, dunia perbankan di Indonesia saat ini menganut asas *single presence policy* atau kebijakan kepemilikan bank secara tunggal. Aturan kepemilikan tunggal diatur dalam [POJK 39/03/2017](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59880e450e0fd/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-39-pojk03-2017-tahun-2017/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_39_2017) tentang kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia, yang menjelaskan bahwa setiap pihak hanya dapat menjadi pemegang saham pengendali pada satu bank atau dimungkinkan dua jika salah satunya berprinsip campuran (*join venture bank*) dan syariah.
Selain itu, adanya ketentuan *single presence policy* berhubungan erat dengan ketentuan jumlah modal inti minimum bank umum, yaitu guna mengarahkan bank-bank di Indonesia agar memiliki struktur permodalan yang kuat. Salah satu caranya adalah dengan cara konsolidasi, merger, atau akuisisi.
Lantas, apakah BI dapat memaksa mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) tahunan dan RUPS luar biasa untuk mengarahkan terjadinya konsolidasi perbankan karena *single presence policy*?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul*****Single Presence Policy*** **yang dibuat oleh [Aisyah Rj Siregar](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/aisyah-rj-siregar-lt4b458b35d8855/) dan pertama kali dipublikasikan****pada****19 Agustus 2009.**
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
### **Pengertian** ***Single Presence Policy*** **dan Dasar Hukumnya**
Disarikan dari artikel **[Menanti Pembaharuan Aturan Kepemilikan Bank](https://www.hukumonline.com/berita/a/menanti-pembaharuan-aturan-kepemilikan-bank-lt5de4c18a7cc8d/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kepemilikan_bank)**, dunia perbankan di Indonesia saat ini menganut **asas *single presence policy*** atau **kebijakan kepemilikan bank secara tunggal**. Aturan kepemilikan tunggal diatur dalam **[POJK 39/03/2017](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59880e450e0fd/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-39-pojk03-2017-tahun-2017/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_39_2017)** tentang kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia. Aturan tersebut menjelaskan bahwa setiap pihak hanya dapat menjadi pemegang saham pengendali pada satu bank atau dimungkinkan dua jika salah satunya berprinsip campuran (*join venture bank*) dan syariah.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Kemudian, [**Aisyah Rj Siregar**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/aisyah-rj-siregar-lt4b458b35d8855/) (penulis sebelumnya) menjelaskan bahwa *single presence policy* atau pemilikan tunggal bank merupakan salah satu kebijakan dari Bank Indonesia (“BI”) yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan *economic of scale* dan menciptakan pengawasan yang lebih efektif terhadap bank-bank di Indonesia. Selain itu, sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan struktur perbankan Indonesia yang sehat dan kuat.
Selain itu, adanya ketentuan *single presence policy* berhubungan erat dengan ketentuan **jumlah modal inti minimum bank umum**, yaitu guna mengarahkan bank-bank di Indonesia agar memiliki struktur permodalan yang kuat. Salah satu caranya adalah dengan cara konsolidasi (pemisahan), merger (penggabungan), atau akuisisi (pengambilalihan).
Kemudian, **secara historis**, dalam mendukung struktur perbankan dan pertumbuhan ekonomi nasional, diperlukan permodalan yang sehat dan kuat. Oleh karena itu, BI menetapkan ketentuan modal inti melalui **[PBI 7/15/2005](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20897/peraturan-bank-indonesia-nomor-715pbi2005-tahun-2005/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pbi_7_2005)** sebagaimana diubah dengan **[PBI 9/16/2007](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27212/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pbi_9_2007)** tentang jumlah modal inti minimum bank umum. Lalu, setelah beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di sektor perbankan dari BI ke Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) pada tahun 2013, peraturan yang mengatur mengenai ketentuan jumlah modal inti minimum bank umum di Indonesia diatur melalui **[POJK 12/03/2020](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e78672e2d43a/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-12-pojk03-2020-tahun-2020/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_12_3_2020)**.
Berdasarkan **Pasal 8 ayat (1) s.d. (3) POJK 12/03/2020**, bank wajib memenuhi modal inti minimum yang ditetapkan OJK, paling sedikit sebesar Rp3 triliun paling lambat pada tanggal 31 Desember 2022.
Tingginya jumlah modal inti yang harus dimiliki oleh bank[[1]](#_ftn1 "_ftnref1") menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh bank-bank di Indonesia, hal ini dikarenakan perbankan di Indonesia belum memiliki permodalan yang kuat. Oleh karenanya, bank-bank di Indonesia dianjurkan untuk melakukan merger, konsolidasi, atau akuisisi.
Adapunsebagaimana kami jelaskan, *single presence policy* mendorong konsolidasi perbankan melalui kebijakan bahwa setiap pihak hanya diperbolehkan menjadi Pemegang Saham Pengendali (“PSP”) pada satu bank. Namun, PSP diperbolehkan memiliki lebih dari satu bank apabila bank-bank tersebut merupakan bank dengan prinsip yang berbeda, yaitu secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah, atau bank yang salah satunya merupakan bank campuran.
Lebih lanjut, **Pasal 3 ayat (1)** **POJK 39/03/2017** mengatur bahwa PSP yang memiliki bank lebih dari satu wajib memenuhi ketentuan yang dilakukan dengan:[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
1. penggabungan atau peleburan atas bank yang dikendalikan;
2. membentuk perusahaan induk di bidang perbankan (*bank holding company*); atau
3. membentuk *fungsi holding.*
Selanjutnya, dalam POJK 12/03/2020 terdapat ketentuan yang merelaksasi kebijakan *single presence policy*. Dalam hal ini, PSP diperbolehkan untuk memiliki bank lebih dari satu dengan cara membentuk Kelompok Usaha Bank (“KUB”).[[3]](#_ftn3 "_ftnref3") Hal tersebut diatur dalam **Pasal 3 ayat (1) POJK 12/03/2020**, bahwa konsolidasi bank dapat dilakukan dengan skema:
1. penggabungan, peleburan, atau integrasi;
2. pengambilalihan yang diikuti dengan penggabungan, peleburan, atau integrasi;
3. pembentukan KUB terhadap bank yang telah dimiliki;
4. pembentukan KUB karena pemisahan Unit Usaha Syariah; atau
5. pembentukan KUB karena pengambilalihan.
### **Apakah BI Dapat Memaksa Bank Melakukan RUPS?**
Lantas, apakah BI dapat memaksa mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) tahunan dan RUPS luar biasa untuk mengarahkan terjadinya konsolidasi perbankan karena *single presence policy*?
Sepanjang penelusuran kami, tidak ada ketentuan yang memberikan wewenang kepada BI untuk memaksa diadakannya RUPS tahunan atau RUPS luar biasa terkait konsolidasi akibat *single presence policy.* Hal ini dikarenakan kewenangan untuk melakukan merger, akuisisi, atau konsolidasi berada pada suara pemegang saham dalam RUPS, sebagaimana diatur dalam **[UU PT](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_pt)** sebagaimana telah diubah dengan **[Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022)**.
Akan tetapi, kita juga perlu mengingat bahwa tujuan kebijakan *single presence policy* adalah untuk mengarahkan bank-bank di Indonesia agar memiliki struktur perbankan yang kuat, seperti aspek permodalan sehingga mampu mewujudkan fungsi perbankan yang sehat. Dengan adanya ketentuan modal inti minimum yang diatur dalam POJK 12/03/2020, hal ini menjadikan *corporate action* seperti merger, akuisisi, atau konsolidasi sebagai jalan keluar agar tidak berujung pada pengenaan konsekuensi hukum yang dapat merugikan pihak terkait.
Pada **Pasal 11 ayat (1)** **POJK 39/03/2017**, diatur bahwa PSP yang tidak melakukan pemenuhan ketentuan dalam **Pasal 2 ayat (1)** **POJK 39/03/2017**[[4]](#_ftn4 "_ftnref4") dilarang melakukan pengendalian dan dilarang memiliki saham dengan hak suara pada masing-masing bank lebih dari 10% dari jumlah saham bank. Dengan demikian, PSP tetap harus menyesuaikan struktur kepemilikannya baik dengan cara merger, akuisisi, atau konsolidasi, dan yang terpenting pemegang saham pengendalinya tunggal atau salah satunya berprinsip campuran (*join venture* bank) dan syariah.
Sebagai informasi, berikut adalah bunyi **Pasal 11 POJK** **39/03/2017** selengkapnya:
1. *PSP yang tidak melakukan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilarang melakukan pengendalian dan dilarang memiliki saham dengan hak suara pada masing- masing Bank lebih dari 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham Bank.*
2. *Bank dengan PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencatat kepemilikan saham dan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham Bank.*
3. *Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menatausahakan jumlah kelebihan saham di atas 10% (sepuluh persen) milik PSP sebagai saham tanpa hak suara sampai dengan saham dimaksud dialihkan kepada pihak lain*
Selanjutnya, bagaimana regulasi penyesuaian struktur perbankan dihubungkan dengan hak otonom pelaku usaha untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya? Berikut ulasannya.
### **Hak Pelaku Usaha dalam Menjalankan Kegiatan Usahanya**
Pada dasarnya, setiap pelaku usaha mempunyai hak untuk menjalankan kegiatan usahanya, akan tetapi yang perlu diingat bahwa hak tersebut tidak selamanya dapat dilaksanakan secara bebas. Terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap pelaku usaha, misalnya terkait hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha seperti praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam **[UU 5/1999](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/104/undangundang-nomor-5-tahun-1999/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_5_1999)**.
Dengan adanya ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa terdapat hal-hal yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, meskipun bank mempunyai hak untuk melakukan kegiatan usahanya namun ia tetap harus mengacu atau berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Misalnya **[UU Perbankan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/843/undangundang-nomor-7-tahun-1992/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_7_1992)** dan perubahannya, **UU PT**, maupun peraturan perundang-undangan terkait lainnya termasuk POJK yang mengatur tentang kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia, serta POJK yang mengatur konsolidasi bank dan modal inti minimum bank. Selain itu, OJK sebagai lembaga independen juga mempunyai kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap bank-bank di Indonesia, sebagaimana diatur dalam **Pasal 7 [UU OJK](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4eddf04dc6fba/undangundang-nomor-21-tahun-2011/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ojk)**. Dengan demikian, pelaku usaha sektor perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya tetap harus mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/843/undangundang-nomor-7-tahun-1992/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_7_1992);
2. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/334?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_10_1998);
3. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/104/undangundang-nomor-5-tahun-1999/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_5_1999);
4. [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_pt);
5. [Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4eddf04dc6fba/undangundang-nomor-21-tahun-2011/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ojk);
6. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022);
7. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63c23d76b51e4?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_4_2023);
8. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023);
9. [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2017 Tahun 2017 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59880e450e0fd/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-39-pojk03-2017-tahun-2017/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_39_2017);
10. [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e78672e2d43a/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-12-pojk03-2020-tahun-2020/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_12_3_2020).
Referensi:
Marwah Hasna Lathifah dan Heru Suyanto. *Kebijakan Single Presence Policy Terhadap Struktur Kepemilikan Bank Pasca Konsolidasi Bank Umum*. Jurnal USM *Law Review*, Vol. 5 No. 1, 2022.
---
[1] Lihat Pasal 11 [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e78672e2d43a/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-12-pojk03-2020-tahun-2020/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_12_3_2020)
[2] Pasal 3 ayat (2) [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2017 Tahun 2017 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59880e450e0fd/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-39-pojk03-2017-tahun-2017/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_39_2017) (“POJK 39/03/2017”)
[3] Marwah Hasna Lathifah dan Heru Suyanto. *Kebijakan Single Presence Policy Terhadap Struktur Kepemilikan Bank Pasca Konsolidasi Bank Umum*. Jurnal USM *Law Review*, Vol. 5 No. 1, 2022, hal. 22
[4] Lihat Pasal 1 ayat (1) POJK 39/03/2017 yang mengatur bahwa setiap pihak hanya dapat menjadi Pemegang Saham Pengendali pada satu bank
|
Aturan Pengesahan Akta Pendirian PT oleh Menteri
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-pengesahan-akta-pendirian-pt-oleh-menteri-cl520/
|
Mengapa kita perlu mengesahkan akta pendirian sebuah perseroan terbatas pada Menteri Hukum? Apakah tidak cukup disahkan di notaris saja?
|
Agar PT mendapat statusnya sebagai badan hukum, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, mulai dari mendirikan PT dalam bentuk akta notaris, pengesahan akta pendirian, hingga mengumumkannya dalam Tambahan Berita Negara.
PT disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui surat keputusan dengan tujuan agar akta pendirian tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul *Pengesahan Akta dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan* yang dibuat oleh [Si Pokrol](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/si-pokrol-lt4a0aae6c03cb7/) dan pertama kali dipublikasikan pada 14 Juni 2004.**
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**.
**Perseroan terbatas (perseroan/“PT”)** adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil (“UMK”) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai UMK.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Berdasarkan pengertian PT di atas, dapat disimpulkan bahwa ada dua jenis PT, yaitu PT perseorangan dan PT persekutuan modal. Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan menjelaskan mengenai PT persekutuan modal dan selanjutnya akan disebut PT.
Agar suatu PT dapat menjalankan fungsinya sebagai *rechtpersoon*, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. *Pertama*, para pendiri (minimal dua orang) harus mendirikan PT berdasarkanakta pendirian yang dibuat di hadapan notaris dalam bentuk akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
Baca juga: **[Syarat Pendirian PT Menurut UU Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-pendirian-pt-menurut-uu-cipta-kerja-lt614883c49b5bb/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pendirian_pt)**
*Kedua*, para pendiri secara bersama-sama atau direksi melalui notaris mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (“SABH”).[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
Hal ini mengingat ketentuan dalam **[UU PT](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_pt)** yang mengatur bahwa dalam suatu akta pendirian PT, dimuat anggaran dasar dan keterangan lain seperti nomor dan tanggal keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan badan hukum.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4") Pengesahan dari menteri tersebut diperoleh melalui permohonan yang diajukan oleh pendiri ketika telah memenuhi syarat.[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
*Ketiga*, setelah mendapat keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum, data PT akan dimasukkan dalam daftar perseroan pada tanggal yang bersamaan dengan pengesahan badan hukum.[[6]](#_ftn6 "_ftnref6") Selanjutnya, menteri akan mengumumkan akta pendirian dalam **Tambahan Berita Negara**.[[7]](#_ftn7 "_ftnref7")
Baca juga: **[Pengumuman Akta Pendirian PT dalam Tambahan Berita Negara](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengumuman-akta-pendirian-pt-dalam-tambahan-berita-negara-lt4c8f3a3750b15/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pengumuman_PT)**
Menjawab pertanyaan Anda, mengapa pengesahan akta pendirian PT harus kepada Menteri Hukum dan HAM, dan tidak cukup disahkan oleh notaris saja? Kami berpendapat bahwa hal ini berkaitan dengan fungsi dari pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan pengawasan agar akta pendirian, termasuk anggaran dasar PT, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
Baca juga: **[Cara Mengakses Daftar PT dalam Tambahan Berita Negara](https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-mengakses-daftar-pt-dalam-tambahan-berita-negara-lt4ca49d429fb12/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=cara_mengakses_daftar_pt)**
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik).
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_pt);
2. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022);
3. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023);
4. [Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60a60d9e60b72/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-21-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkumham_21_2021).
---
[1] Pasal 109 angka 1 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 1 angka 1 [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_pt) (“UU PT”)
[2] Pasal 109 angka 2 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 7 ayat (1) UU PT
[3] Pasal 5 jo. Pasal 3 ayat (2) huruf a [Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60a60d9e60b72/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-21-tahun-2021/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkumham_21_2021)
[4] Pasal 8 ayat (1) dan (2) huruf a UU PT
[5] Pasal 9 ayat (1) UU PT
[6] Pasal 29 ayat (3) huruf a UU PT
[7] Pasal 30 ayat (1) huruf a UU PT
|
Ketentuan Transaksi REPO di Indonesia
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-transaksi-repo-di-indonesia-lt67d19ba7313ac/
|
Apa itu REPO dan bagaimana transaksi REPO di Indonesia?
|
Transaksi *Repurchase Agreement* atau REPO adalah kontrak jual atau beli efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Dalam transaksi REPO akan terjadi 2 kali transaksi antara pihak penjual dan pembeli, karena terdapat 2 kali pemindahbukuan saham, yang masing-masing adalah:
1. *Purchase date* atau *start leg*; dan
2. *Repurchase date* atau *close leg.*
Bagaimana penjelasan selengkapnya?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
### **Apa itu Transaksi *Repurchase Agreement*?**
Secara garis besar, pengaturan dan pedoman mengenai transaksi ***Repurchase Agreement*** atau **REPO** dapat ditemukan dalam **[POJK 9/4/2015](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt55a46af41e7b7/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-9-pojk04-2015-tahun-2015/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_9_4_2015)**.
**Transaksi REPO** adalah kontrak jual atau beli efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1") Kemudian, berdasarkan pengalaman praktik pribadi penulis, REPO biasa disebut dengan **gadai saham**, di mana pihak penjual yang memiliki saham akan menggadaikan sahamnya pada harga tertentu dengan penebusan yang akan ditentukan bersama. Tetapi, ada sedikit perbedaan antara gadai saham dan REPO, yaitu pada gadai objeknya tidak dapat dialihkan atau diperjualbelikan, sedangkan dalam REPO saham tersebut yang merupakan objeknya dapat diperjualbelikan dan REPO menjadi objeknya tetap aktif ditransaksikan.
### **Mekanisme Transaksi REPO**
Dalam transaksi REPO akan terjadi 2 kali transaksi antara pihak penjual dan pembeli, karena terdapat 2 kali pemindahbukuan saham, yang masing-masing adalah:
1. *Purchase date* atau *start leg*; dan
2. *Repurchase date* atau *close leg.*
### ***Purchase Date*** **REPOatau *Start Leg***
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
*Purchase date REPO* atau *start leg* adalah **pemindahbukuan** **pertama**, di mana penjual REPO mengalihkan saham miliknya yang akan dijadikan jaminan (saham REPO) kepada pembeli. Kemudian, pembeli akan menyerahkan sejumlah uang kepada penjual REPO dan menerima saham REPO milik penjual. Nilai saham pada REPO umumnya lebih tinggi dari jumlah uang yang diserahkan oleh pembeli. Sebagaimana dijelaskan pada **Pasal 3 ayat (1) POJK 9/4/2015**, setiap transaksi REPO wajib mengakibatkan perubahan kepemilikan atas efek. Efek yang diterima oleh pembeli atas saham REPO tidak dapat ditransaksikan dalam bursa (di-*lock*) dan akan tercatat bahwa pembeli memiliki saham tersebut.
Untuk memudahkan pemahaman Anda, berikut kami berikan ilustrasi *purchase date* REPO:
*** karena dalam mendaftarkan wajib pajak badan, salah satu syarat administratif yang diperlukan adalah NPWP dari seluruh pengurus badan. Bagaimana ketentuannya?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh** [**Sovia Hasanah, S.H.**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/sovia-hasanah--sh-lt57d2913a130b4/) **dan pertama kali dipublikasikan pada 26 Februari 2018.**
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami berasumsi bahwa syarat kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) bagi ketua yayasan ini adalah untuk keperluan pengurusan pendaftaran NPWP bagi yayasan. Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan merujuk pada [**UU Yayasan**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/55/undangundang-nomor-16-tahun-2001#dokumen?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_16_2001) dan perubahannya yaitu [**UU 28/2004**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19785?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_28_2004).
### **Pengurus Yayasan**
**Yayasan** adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1") Yayasan memiliki organ yang terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
Adapun yang dimaksud dengan **pengurus** adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Selanjutnya, yang dapat diangkat menjadi pengurus adalah orang perseorangan yang **mampu melakukan perbuatan hukum**. Pengurus tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengawas.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
Pengurus yayasan diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diangkat kembali. Pengurus yayasan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir, untuk masa jabatan tersebut ditentukan dalam anggaran dasar.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
Susunan pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas:[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
1. **seorang ketua**;
2. seorang sekretaris; dan
3. seorang bendahara.
Berdasarkan penjelasan tersebut, jelas bahwa **ketua yayasan** merupakan bagian dari susunan **pengurus yayasan**.
Selanjutnya, menjawab pertanyaan Anda mengenai syarat menjadi ketua yayasan, sepanjang penelusuran kami, tidak diatur secara eksplisit mengenai syarat menjadi pengurus yayasan. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan dan pihak yang dapat diangkat menjadi pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum serta tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengawas.[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
Lantas, apakah pengurus yayasan dalam hal ini ketua yayasan harus memiliki NPWP?
### **NPWP untuk Yayasan**
Untuk menjawab pertanyaan Anda yang berkaitan dengan NPWP, kami akan berpedoman pada **[Permenkeu 81/2024](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6729f3d6be093/peraturan-menteri-keuangan-nomor-81-tahun-2024/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkeu_81_2024)**.
Pertama-tama, perlu diketahui bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.[[7]](#_ftn7 "_ftnref7")
Selanjutnya, yang dimaksud badan dalam ketentuan di atas adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, **yayasan**, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif, bentuk usaha tetap, serta kantor perwakilan perusahaan asing dan kontrak investasi bersama.[[8]](#_ftn8 "_ftnref8")
Berdasarkan penjelasan di atas, **yayasan merupakan wajib pajak yang berbentuk badan**. Lantas, apakah yayasan memerlukan NPWP?
Apabila meninjau diefinisinya, NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.[[9]](#_ftn9 "_ftnref9")
Lebih lanjut lagi, setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal wajib pajak atau tempat kedudukan wajib pajak.[[10]](#_ftn10 "_ftnref10") Wajib pajak yang telah mendaftarkan diri akan diberikan NPWP.[[11]](#_ftn11 "_ftnref11") Pendaftaran tersebut dilakukan melalui dokumen elektronik untuk **wajib pajak badan**, wajib pajak instansi pemerintah, dan wajib pajak warisan belum terbagi dilakukan dengan menggunakan sertifikat elektronik atau kode otorisasi yang dimiliki oleh:
1. orang pribadi yang merupakan wakil wajib pajak; atau
2. orang pribadi selain wakil wajib pajak yang ditunjuk oleh wakil wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[[12]](#_ftn12 "_ftnref12")
Dalam hal ini, ketua yayasan dapat termasuk kategori wakil wajib pajak sebagai pengurus badan. Selain itu, berdasarkan **Pasal 9 ayat (4) [Perdirjen Pajak 4/2020](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e7c50b3a6b17/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perdirjen_pajak_4_2020)**, permohonan pendaftaran untuk wajib pajak badan baik yang *profit oriented* maupun yang *non-profit oriented* dilampiri dengan dokumen persyaratan sebagai berikut, yaitu:
1. fotokopi dokumen pendirian badan usaha, berupa:
1. akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya, bagi wajib pajak badan dalam negeri; atau
2. surat keterangan penunjukan dari kantor pusat, bagi bentuk usaha tetap atau kantor perwakilan perusahaan asing;
2. dokumen yang menunjukkan identitas diri seluruh pengurus badan, meliputi:
1. bagi warga negara Indonesia, yaitu fotokopi kartu NPWP; dan
2. bagi warga negara asing, yaitu:
1. fotokopi paspor; dan
2. fotokopi Kartu NPWP, dalam hal warga negara asing telah terdaftar sebagai wajib pajak.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa untuk pengurusan NPWP yayasan sebagai badan yang tidak berorientasi pada profit, ketua yayasan sebagai bagian dari pengurus yayasan perlu melampirkan NPWP.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik).
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/55/undangundang-nomor-16-tahun-2001#dokumen?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_16_2001);
2. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19785?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_28_2004);
3. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6729f3d6be093/peraturan-menteri-keuangan-nomor-81-tahun-2024/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkeu_81_2024);
4. [Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e7c50b3a6b17/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perdirjen_pajak_4_2020).
---
[1] Pasal 1 angka 1 [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/55/undangundang-nomor-16-tahun-2001#dokumen?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_16_2001) (“UU Yayasan”)
[2] Pasal 2 UU Yayasan
[3] Pasal 31 UU Yayasan
[4] Pasal 32 ayat (1) dan (2) [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19785?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_28_2004) (“UU 28/2004”)
[5] Pasal 32 ayat (3) UU 28/2004
[6] Pasal 31 UU Yayasan
[7] Pasal 1 angka 18 [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6729f3d6be093/peraturan-menteri-keuangan-nomor-81-tahun-2024/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkeu_81_2024) (“Permenkeu 81/2024”)
[8] Pasal 1 angka 35 Permenkeu 81/2024
[9] Pasal 1 angka 60 Permenkeu 81/2024
[10] Pasal 15 ayat (1) Permenkeu 81/2024
[11] Pasal 15 ayat (3) Permenkeu 81/2024
[12] Pasal 10 ayat (2) Permenkeu 81/2024
|
Peran Koperasi dalam Kemitraan Inti-Plasma
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-koperasi-dalam-kemitraan-inti-plasma-lt4b02b3253b58f/
|
Pada perjanjian plasma inti, pihak penandatangan perjanjian adalah koperasi dengan perusahaan inti, di mana koperasi sebagai wakil dari para petani plasma. Yang ingin saya tanyakan, bentuk perwakilan antara koperasi dengan petani plasma itu seperti apa? Jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh petani plasma, kepada siapakah perusahaan inti menuntut?
|
Inti-plasma merupakan salah satu pola kemitraan dimana usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi plasma. Dalam konteks pertanyaan Anda, program kemitraan inti plasma melibatkan perusahaan inti dan petani plasma.
Adapun, peran koperasi dalam kemitraan inti plasma adalah sebagai wakil petani plasma. Bentuk perwakilannya dapat berupa koperasi selaku kuasa yang menandatangani perjanjian atas nama anggotanya atau koperasi bertindak atas nama dirinya sendiri dan meneruskan perjanjian kepada anggotanya. Dampak hukum yang ditimbulkan dari dua kondisi tersebut pun berbeda.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul** ***Inti Plasma*****y****ang dibuat oleh [Alfi Renata, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/alfi-renata--sh-lt4b4d71a0a0657/) dan pertama kali dipublikasikan pada 18 Februari 2010.**
### KLINIK TERKAIT
[#### Aturan Gaji Bagi Pengurus Koperasi
02 Mar, 2025
](/klinik/a/aturan-gaji-bagi-pengurus-koperasi-lt509b2b982d877/)
[#### Bolehkah Koperasi Menjadi Pemegang Saham PT?
19 Feb, 2025
](/klinik/a/bolehkah-koperasi-menjadi-pemegang-saham-pt-lt560d81ef5532b/)
[#### Akibat Hukum Kepailitan bagi Anggota Koperasi
31 Des, 2024
](/klinik/a/akibat-hukum-kepailitan-bagi-anggota-koperasi-lt5c8c65d1037b9/)
[#### Prosedur Pendirian Koperasi
16 Jun, 2023
](/klinik/a/prosedur-pendirian-koperasi-lt5f33b77c1d247/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
### **Apa itu Inti Plasma?**
Inti-plasma merupakan salah satu pola kemitraan dimana **usaha besar sebagai inti** membina dan mengembangkan **usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi plasma** dalam:[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
1. penyediaan dan penyiapan lahan;
2. penyediaan sarana produksi;
3. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
4. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
5. pembiayaan;
6. pemasaran;
7. penjaminan;
8. pemberian informasi; dan
9. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas wawasan usaha.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Secara rinci, pola kemitraan inti-plasma **dapat berupa**:[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
1. usaha besar berkedudukan sebagai inti dan usaha mikro, kecil, dan menengah berkedudukan sebagai plasma; atau
2. usaha menengah berkedudukan sebagai inti dan usaha mikro dan usaha kecil berkedudukan sebagai plasma.
Adapun yang dimaksud dengan **usaha besar** adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
Kemudian, mengenai kategori usaha mikro, kecil, dan menengah dapat Anda simak artikel **[Cara Daftar Izin UMKM Secara Online](https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-daftar-izin-umkm-secara-online-lt64b5014c30877/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=izin_UMKM)**.
### **Peran Koperasi dalam Kemitraan Inti-Plasma**
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4") Kemudian, koperasi sebagai badan usaha diwakili oleh para pengurusnya.[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
Dalam konteks pertanyaan Anda, koperasi dapat saja melalui pengurus menandatangani perjanjian inti plasma, mewakili petani plasma dalam perjanjian dan mengelola koperasi untuk kepentingan petani plasma. Di sini, koperasi dapat bertindak dengan tujuan tertentu, misalnya mewakili kepentingan petani plasma, menjadi penghubung, atau mengoordinasikan petani plasma terhadap perusahaan inti. Dengan demikian, pola kemitraan inti plasma dapat dilakukan oleh usaha besar atau usaha menengah sebagai inti dan para petani melalui koperasi sebagai plasma.[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
Lebih lanjut, berkenaan dengan pernyataan Anda mengenai “koperasi sebagai wakil dari para petani plasma”, kami mengasumsikan dua bentuk perwakilan antara koperasi dengan petani plasma, sebagai berikut:
1. koperasi selaku kuasa menandatangani perjanjian dalam mewakili, untuk dan atas nama anggotanya; atau
2. koperasi menandatangani perjanjian untuk dan atas nama koperasi itu sendiri, di mana perjanjian tersebut akan dilanjutkan kepada anggota koperasi, dalam hal ini para petani plasma.
Dengan demikian, dalam peristiwa yang Anda sampaikan, perlu dilihat kembali koperasi yang bersangkutan bertindak sebagai apa dalam perjanjian inti plasma tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab jika terjadi wanprestasi.
Pada asumsi **pertama**, apabila koperasi bertindak selaku kuasa, maka jika terjadi wanprestasi yang bertanggung jawab adalah anggotanya yaitu petani plasma sebagai pihak dalam perjanjian (pemberi kuasa).
Pada asumsi **kedua**, apabila koperasi bertindak untuk diri koperasi itu sendiri dan setelah itu akan dilanjutkan kepada anggotanya, maka jika terjadi wanprestasi yang bertanggung jawab adalah koperasi yang bersangkutan.
Sebagai informasi tambahan, mengenai perjanjian inti plasma ini pun bervariasi. **Suharno** *et al*, dalam studi *[Opportunities for Increasing Productivity & Profitability of Oil Palm Smallholder Farmers in Central Kalimantan](https://climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2015/04/Opportunities-for-Increasing-Productivity-Profitability-of-Oil-Palm-Smallholder-Farmers-in-Central-Kalimantan-Full-Report1.pdf)* (hal. 7 – 9) menjelaskan setidaknya terdapat 3 model kemitraan utama, sebagai berikut:
1. Skema koperasi plasma, di mana petani kecil mengelola seluruh perkebunan secara kolektif, menyatukan petak kebun bersama. Petani bisa bekerja di perkebunan untuk mendapatkan upah, serta menerima keuntungan sebagai anggota dan manfaat lainnya.
2. Skema kemitraan individu, di mana petani kecil mengelola lahan secara individu dan menjual hasilnya ke perusahaan inti.
3. Skema plasma yang dikelola perusahaan, di mana perusahaan inti mengelola perkebunan plasma atas nama petani. Petani memberi akses lahan kepada perusahaan dan menerima bagian keuntungan yang didistribusikan oleh koperasi.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/38/undangundang-nomor-25-tahun-1992/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_25_1992);
2. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28029/nprt/1011/uu-no-20-tahun-2008-usaha-mikro,-kecil,-dan-menengah?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_20_2008);
3. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022);
4. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63c23d76b51e4?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_4_2023);
5. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60320cfe8e3b3/peraturan-pemerintah-nomor-7-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_7_2021).
Referensi:
Suharno, et al. *[Opportunities for Increasing Productivity & Profitability of Oil Palm Smallholder Farmers in Central Kalimantan](https://climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2015/04/Opportunities-for-Increasing-Productivity-Profitability-of-Oil-Palm-Smallholder-Farmers-in-Central-Kalimantan-Full-Report1.pdf)*, PILAR, 2015.
[1] Pasal 87 angka 5 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) yang mengubah Pasal 26 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28029/nprt/1011/uu-no-20-tahun-2008-usaha-mikro,-kecil,-dan-menengah?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_20_2008) (“UU UMKM”) dan Pasal 27 UU UMKM
[2] Pasal 107 [Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60320cfe8e3b3/peraturan-pemerintah-nomor-7-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_7_2021) (“PP 7/2021”)
[3] Pasal 1 angka 4 UU UMKM
[4] Pasal 1 angka 1 [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/38/undangundang-nomor-25-tahun-1992/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_25_1992) ("UU Perkoperasian”)
[5] Pasal 30 ayat (2) UU Perkoperasian
[6] Pasal 106 ayat (1) huruf a *jo.* Pasal 107 PP 7/2021
|
Program Standarisasi Anggaran Dasar BUMN
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/program-standarisasi-anggaran-dasar-bumn-lt595ca7d8aee70/
|
Saya dapat informasi bahwa ada Program Standarisasi Anggaran Dasar bagi BUMN Tbk dari Kementerian BUMN. Apa dasar hukumnya dan bagaimana Standarisasi Anggaran Dasar BUMN Tbk ini menyangkut soal kepemilikan saham istimewa oleh pemerintah (saham seri A Dwiwarna)?
|
Program Standarisasi Anggaran Dasar (“AD”) Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) Tbk merupakan program yang dibuat oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Saat ini, program diatur melalui Surat Kementerian BUMN No. S-116/MBU/03/2017 dan No. S-163/MBU/03/2017, yang masing-masing menyampaikan *draft* standar AD untuk sektor perbankan dan non perbankan.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul****sama yang dibuat oleh** [**Tri Jata Ayu Pramesti, S.H.**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/tri-jata-ayu-pramesti--sh-lt5165540a9b53c/) **dan pertama kali dipublikasikan pada 5 Juli 2017.**
### KLINIK TERKAIT
[#### Perjanjian Eksklusif BUMN dengan Anak Perusahaan
11 Mar, 2025
](/klinik/a/monopoli-anak-perusahaan-cl2245/)
[#### Regulasi Privatisasi BUMN Persero
06 Mar, 2025
](/klinik/a/regulasi-privatisasi-bumn-persero-cl5864/)
[#### Adakah Batasan Waktu Kontrak yang Dibuat Direktur BUMN?
28 Feb, 2025
](/klinik/a/adakah-batasan-waktu-kontrak-yang-dibuat-direktur-bumn-lt4caad44f5ddf4/)
[#### Bolehkah Mantan Terpidana Menjadi Direksi/Komisaris BUMN?
25 Feb, 2025
](/klinik/a/bolehkah-mantan-terpidana-menjadi-direksi-komisaris-bumn-lt5dd509642336f/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
### **BUMN dan BUMN Tbk**
Perlu diketahui sebelumnya, Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Pada dasarnya, [**UU BUMN**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13588/undangundang-nomor-19-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_19_2003) membagi BUMN menjadi dua yaitu BUMN berbentuk perseroan terbatas (“PT”) dan BUMN berbentuk perusahaan umum.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2") Oleh karena itu, untuk menyederhanakan jawaban, kami asumsikan BUMN Tbk yang Anda maksud merupakan BUMN berbentuk perseroan terbatas.
Menurut definisinya, perusahaan perseroan (“persero”) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
Khusus untuk BUMN perseroan terbuka (Tbk), **Pasal 1 angka 3 [PP 45/2005](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/23130/peraturan-pemerintah-nomor-45-tahun-2005?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_45_2005)** menyebutkan sebagai berikut.
*Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal*.
Anggaran dasar BUMN (persero) memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PT, yaitu:[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
1. nama dan tempat kedudukan PT;
2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT;
3. jangka waktu berdirinya PT;
4. **besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor**;
5. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
6. nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris;
7. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan rapat umum pemegang saham (“RUPS”);
8. **tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris;**
9. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.
Jika meninjau ketentuan anggaran dasar tersebut, lantas apa yang dimaksud standarisasi anggaran dasar BUMN khususnya BUMN Tbk?
### **Standarisasi Anggaran Dasar BUMN Tbk**
Mengenai Program Standarisasi Anggaran Dasar BUMN Tbk yang Anda tanyakan, program ini dibuat oleh Kementerian BUMN. Sepanjang penelusuran kami, ketentuan yang mengatur mengenai ini adalah:
1. Surat Kementerian BUMN No. S-116/MBU/03/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Penyampaian *Draft* Standar Anggaran Dasar BUMN Tbk Sektor Perbankan; dan
2. Surat Kementerian BUMN No. S-163/MBU/03/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Penyampaian *Draft* Standar Anggaran Dasar BUMN Tbk Sektor Non Perbankan.
Sebagai contoh kita ambil Surat Kementerian BUMN No. S-163/MBU/03/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Penyampaian Draft Standar Anggaran Dasar BUMN Tbk Sektor Non Perbankan (“S-BUMN 163/2017”). Tujuan surat ini adalah agar BUMN Persero Tbk sektor non perbankan dapat menyesuaikan standar anggaran dasar yang disampaikan tersebut dalam RUPS Tahunan yang terdekat.
Selain itu, sebagaimana disarikan dari artikel berita **[Standarisasi Anggaran Dasar BUMN Tbk untuk Efektifitas](https://www.hukumonline.com/berita/a/standarisasi-anggaran-dasar-bumn-tbk-untuk-efektifitas-lt5967278fdd837/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=standarisasi_AD_BUMN)**, Rini Dwijayanti sebagai Bagian Pelayanan Hukum Kementerian BUMN menyampaikan bahwa tujuan utama standarisasi ini yaitu untuk efektivitas monitoring, evaluasi, serta ketika berhadapan dengan pihak ketiga.
### **Saham Seri A Dwiwarna**
Terkait saham Seri A Dwiwarna yang Anda tanyakan, dalam Lampiran S-BUMN 163/2017 disebutkan bahwa **saham Seri A Dwiwarna** adalah saham yang dimiliki khusus oleh Negara RI yang memberikan kepada pemegangnya hak-hak istimewa sebagai pemegang saham seri A Dwiwarna.
Adapun hak-hak istimewa pemegang saham seri A Dwiwarna adalah:[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal-hal sebagai berikut:
1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar
2. **Persetujuan perubahan permodalan**;
3. Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris;
4. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran;
5. Persetujuan remunerasi anggota direksi dan dewan komisaris;
6. Persetujuan pemindahtanganan aset yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS;
7. Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan persentase penyertaan modal pada perusahaan lain yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS;
8. Persetujuan penggunaan laba;
9. Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang tidak bersifat operasional yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.
2. Hak untuk mengusulkan calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris;
3. Hak untuk mengusulkan agenda RUPS;
4. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan;
dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.
Sepanjang penelusuran kami, Standarisasi Anggaran Dasar BUMN Tbk ini telah disetujui di beberapa BUMN Tbk, seperti antara lain:
1. Pemegang saham PT ANTAM (Persero) Tbk. Dilansir dari laman [Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2016](https://www.antam.com/id/general-meetings-of-shareholder/annual-2016), dalam RUPS menyetujui perubahan dan/atau penyesuaian standarisasi anggaran dasar BUMN terbuka dengan cara menyusun kembali seluruh anggaran dasar ANTAM, sesuai Surat Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
2. Pemegang saham PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. Dilansir dari laman [Ringkasan Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2016](https://investor.wika.co.id/newsroom/574546-WIKA_IKLANHASILRUPSTTB2016.pdf), dalam RUPS menyetujui perubahan dan/atau penyesuaian Standarisasi Anggaran Dasar BUMN Tbk dengan cara menyusun kembali seluruh anggaran dasar perseroan sesuai dengan Surat Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
Berdasarkan uraian di atas, Program Standarisasi Anggaran Dasar BUMN Tbk yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN bertujuan untuk menciptakan harmonisasi dan kejelasan dalam pengelolaan BUMN Tbk, terutama terkait pengangkatan, pemberhentian, dan tata kelola lainnya. Program ini juga memanfaatkan hak khusus dari saham Seri A Dwiwarna, yang memberikan pemerintah hak veto strategis untuk memastikan kontrol yang efektif atas kebijakan penting perusahaan. Dengan implementasi standarisasi ini, diharapkan masyarakat dapat mengakses informasi yang lebih terstruktur dan transparan mengenai BUMN Tbk, sekaligus memperkuat akuntabilitas perusahaan.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. 1. [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13588/undangundang-nomor-19-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_19_2003);
2. 2. [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007);
3. 3. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022);
4. 4. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023);
5. 5. [Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/23130/peraturan-pemerintah-nomor-45-tahun-2005?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_45_2005);
6. 6. [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt62a6cbd560233?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_23_2022);
7. 7. Surat Kementerian BUMN No. S-116/MBU/03/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Penyampaian *Draft* Standar Anggaran Dasar BUMN Tbk Sektor Perbankan;
8. 8. Surat Kementerian BUMN No. S-163/MBU/03/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Penyampaian *Draft* Standar Anggaran Dasar BUMN Tbk Sektor Non Perbankan.
Referensi:
1. 1. [Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2016](https://www.antam.com/id/general-meetings-of-shareholder/annual-2016), yang diakses pada 20 Januari 2025 pukul 16.20 WIB;
2. 2. [Ringkasan Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2016](https://investor.wika.co.id/newsroom/574546-WIKA_IKLANHASILRUPSTTB2016.pdf), yang diakses pada 20 Januari 2025 pukul 16.33 WIB.
---
[1] Pasal 1 angka 1 [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13588/undangundang-nomor-19-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_19_2003) (“UU BUMN”)
[2] Pasal 9 UU BUMN
[3] Pasal 1 angka 2 [Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/23130/peraturan-pemerintah-nomor-45-tahun-2005?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_45_2005) (“PP 45/2005”)
[4] Pasal 9 ayat (1) PP 45/2005 *jo.* Pasal 15 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007)
[5] Lampiran Surat Kementerian BUMN No. S-163/MBU/03/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Penyampaian *Draft* Standar Anggaran Dasar BUMN Tbk Sektor Non Perbankan
|
Bisakah Transaksi Keuangan PT PMA Melalui Bank Asing?
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-transaksi-keuangan-pt-pma-melalui-bank-asing-lt4c6cd4357f1df/
|
1. Apakah penyetoran modal untuk suatu perusahaan penanaman modal asing (�PMA�) dapat disetorkan di bank asing di luar wilayah Republik Indonesia?
2. Apakah untuk kegiatan transaksi keuangan perusahaan PMA (seperti pembayaran gaji pegawai, pembayaran tagihan, atau penerimaan dana) harus melalui bank yang berbadan hukum Indonesia atau dapat melalui bank asing di luar wilayah Republik Indonesia?
|
Sepanjang penelusuran kami, tidak ada aturan spesifik tentang pemilihan bank untuk penyetoran modal ataupun transaksi keuangan. Hal ini memberikan fleksibilitas kepada perusahaan untuk menggunakan bank asing maupun bank berbadan hukum Indonesia dalam transaksi keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan masing-masing.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul** ***Transaksi Keuangan Perusahaan PMA*** **y****ang dibuat oleh** **[Shanti Rachmadsyah, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/shanti-rachmadsyah--sh-lt4b9a1eb24a495/)** **dan pertama kali dipublikasikan pada 15 September 2010.**
### KLINIK TERKAIT
[#### Apakah Pewarisan Saham Otomatis Mengubah PT PMDN Menjadi PMA?
25 Feb, 2025
](/klinik/a/apakah-pewarisan-saham-otomatis-mengubah-pt-pmdn-menjadi-pma-lt599bd82db5d8c/)
[#### Saham PT Terbuka Dibeli Asing, Otomatis Jadi PT PMA?
07 Feb, 2025
](/klinik/a/saham-pt-terbuka-dibeli-asing--otomatis-jadi-pt-pma-lt4cd77102dde8d/)
[#### Haruskah Direksi PT PMA Berkewarganegaraan Indonesia?
24 Jan, 2025
](/klinik/a/haruskah-direksi-pt-pma-berkewarganegaraan-indonesia-lt5249193f980e9/)
[#### Proses dan Dampak Akuisisi PT oleh PT PMA
12 Feb, 2024
](/klinik/a/proses-dan-dampak-akuisisi-pt-oleh-pt-pma-cl2895/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
Sepanjang penelusuran kami, dalam pendirian perseroan terbatas (“PT”) tidak ada larangan untuk menyetor modal ke rekening atas nama PT pada bank asing. Sebab, syarat penyetoran modal pada saat pendirian PT adalah adanya bukti setor modal ketika mengajukan permohonan pendirian.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Hal tersebut diatur dalam **Pasal 6 ayat (1) huruf e angka 1 [Permenkumham 21/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60a60d9e60b72/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-21-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkumham_21_2021)**yang menjelaskan bahwa untuk mengisi format pendirian PT harus dilengkapi dengan dokumen bukti setor modal PT. Adapun, bukti setor modal tersebut berupa salinan slip setoran atau salinan surat keterangan bank atas nama PT atau rekening bersama atas nama para pendiri atau asli surat pernyataan telah menyetor modal PT yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris PT.
Dengan demikian, fokus utama dalam penyetoran modal PT terletak pada pelaksanaan dan bukti penyetorannya. Sedangkan ketentuan mengenai bank yang digunakan untuk penyetoran modal tidak diatur secara spesifik.
Menjawab pertanyaan kedua, sepanjang penelusuran kami, kegiatan transaksi keuangan juga tidak diharuskan untuk menggunakan bank yang berbadan hukum Indonesia. Artinya, keputusan mengenai bank apa yang hendak digunakan untuk melakukan transaksi keuangan diserahkan pada kebijakan masing-masing perusahaan.
Meskipun demikian, perusahaan tetap harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan transaksi keuangan lintas negara, termasuk ketentuan mengenai perpajakan dan devisa.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik).
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60a60d9e60b72/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-21-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkumham_21_2021).
|
Arti Sans Prejudice dan Penerapannya
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-sans-prejudice-dan-penerapannya-lt67d1d64c313ac/
|
Apa itu sans prejudice dan apa dasar hukum *sans prejudice* di peraturan perundang-undangan?
|
Seorang advokat dalam menangani suatu perkara tidak lepas dari komunikasi, misalnya dalam bentuk surat menyurat, dengan rekan sejawat yang menjadi pihak lawannya.
Namun, jika dalam proses surat menyurat tersebut terdapat catatan *sans prejudice*, maka tidak dapat dijadikan sebagai bukti di persidangan.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
### KLINIK TERKAIT
[#### Adakah Larangan Membuka Kantor Advokat Virtual?
24 Jan, 2025
](/klinik/a/adakah-larangan-membuka-kantor-advokat-virtual-lt56da17ad0c5e1/)
[#### Aturan Benturan Kepentingan Mediator yang Berprofesi Advokat
03 Jan, 2025
](/klinik/a/mediator-advokat-cl3529/)
[#### Advokat Menelantarkan Klien, Ini Sanksinya
05 Nov, 2024
](/klinik/a/advokat-menelantarkan-klien-lt6290cafa2b568/)
[#### Jerat Pidana untuk Advokat Gadungan
06 Mar, 2024
](/klinik/a/jerat-pidana-untuk-advokat-gadungan-lt5d3811cb1fcce/)
Aturan tentang *sans prejudice* dalam dunia profesi advokat dapat Anda temukan dalam **Pasal 7 huruf a** **[Kode Etik Advokat Indonesia](https://www.hukumonline.com/berita/a/kode-etik-advokat-indonesia-hol5755?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kode_etik_advokat)** yang berbunyi:
*Surat-surat yang dikirim oleh Avokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan "Sans Prejudice".*
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa seorang advokat yang sedang menangani perkara dan berkomunikasi dengan rekan sejawatnya dalam bentuk surat menyurat, maka surat tersebut dapat ditujukan kepada hakim dalam proses persidangan, **kecuali jika dibubuhi catatan *sans prejudice***.
Lantas, apa maksud dari *sans prejudice*? Secara harfiah arti *sans prejudice* adalah tanpa prasangka. Surat-surat yang dibubuhi catatan *sans prejudice* merupakan surat menyurat antara sesama advokat saja.
Surat yang di dalamnya tertera *sans prejudice* harus dirahasiakan atau tidak dapat diperlihatkan atau ditunjukkan kepada siapapun, bahkan tidak dapat diajukan sebagai bukti dipersidangan.
Dalam praktik, lazimnya memang advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan. Namun, harus tetap berpegang **pada kode etik profesi** dan peraturan perundang-undangan.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
Dengan demikian, dalam hal advokat tengah membela suatu perkara, maka advokat terikat dalam kode etik profesi. Apabila surat menyurat atau korespondensi sesama advokat bersifat *confidential* atau rahasia misalnya upaya perdamaian yang mungkin gagal, dan di dalamnya dicantumkan *sans prejudice*, maka surat tersebut tidak dapat dijadikan bukti di pengadilan. Apabila advokat melanggarnya, maka advokat tersebut berisiko dikenai sanksi oleh organisasi advokatnya.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/13147/undangundang-nomor-18-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_18_2003);
Referensi:
[Kode Etik Advokat Indonesia](https://www.hukumonline.com/berita/a/kode-etik-advokat-indonesia-hol5755?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kode_etik_advokat)
[1] Pasal 14 [Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/13147/undangundang-nomor-18-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_18_2003)
|
Apa Perbedaan Likuidator dan Kurator?
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-perbedaan-likuidator-dan-kurator-lt59e6b307ad9b8/
|
Dalam pembubaran PT, apakah likuidator itu sama dengan kurator?
|
Likuidator dan kurator merupakan dua profesi yang berbeda. Dilihat dari tugasnya, likuidator adalah orang yang ditunjuk atau diangkat menjadi penyelenggara likuidasi. Kepadanya dipikulkan kewajiban mengatur dan menyelesaikan harta atau budel perseroan, sedangkan kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul *Perbedaan Likuidator dengan Kurator*****yang dibuat oleh [Sovia Hasanah, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/sovia-hasanah--sh-lt57d2913a130b4/) dan pertama kali dipublikasikan****pada****20 Oktober 2017.**
### KLINIK TERKAIT
[#### Prosedur Likuidasi Perseroan Terbatas
13 Des, 2024
](/klinik/a/prosedur-likuidasi-perseroan-terbatas-lt52d60272898d1/)
[#### Perbedaan *Actio Pauliana* di Pengadilan Niaga dengan di Pengadilan Negeri
29 Agt, 2017
](/klinik/a/perbedaan-iactio-pauliana-i-di-pengadilan-niaga-dengan-di-pengadilan-negeri-lt4fb481b5dff91/)
[#### Penggabungan Putusan Perkara Pailit dan PKPU
27 Jul, 2017
](/klinik/a/penggabungan-putusan-perkara-pailit-dan-pkpu-lt568336dd296f5/)
[#### Efektivitas PKPU dalam Mencegah Kepailitan
13 Jun, 2017
](/klinik/a/efektivitas-pkpu-dalam-mencegah-kepailitan-lt588ea6dd25fd7/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
### **Pembubaran Perseroan**
Pembubaran perseroan menurut **Pasal 142 ayat (1) [UU PT](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007)** terjadi karena alasan berikut:
1. berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”);
2. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
3. berdasarkan penetapan pengadilan;
4. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
5. karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang; atau
6. karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Ketika terjadi pembubaran perseroan, maka:[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
1. **wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator**; dan
2. perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi.
Baca juga: **[Apa Perbedaan Pailit dan Likuidasi?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-perbedaan-pailit-dan-likuidasi-lt4bfb70d601097/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=likuidasi_pailit)**
### **Peran Likuidator dan Kurator dalam Pembubaran Perseroan**
Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, direksi bertindak selaku likuidator.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
Adapun, jika pembubaran perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengadilan niaga sekaligus memutuskan pemberhentian kurator dengan memperhatikan ketentuan dalam **[UU Kepailitan dan PKPU](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/undangundang-nomor-37-tahun-2004/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_kepailitan_pkpu)**.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
**M. Yahya Harahap** dalam bukunya *Hukum* *Perseroan Terbatas*(hal. 556), berpendapat bahwa apabila terjadi pembubaran perseroan berdasarkan keputusan RUPS, karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasar keputusan pengadilan niaga yang telah berkekuatan hukum tetap, pembubaran itu wajib diikuti likuidasi. Yang melakukan likuidasi dalam pembubaran adalah **likuidator**.
Jika pembubaran perseroan terjadi berdasarkan **karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi**, yang bertindak melakukan likuidasi adalah **kurator**.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
Jadi, likuidator dan kurator bertugas dalam keadaan pembubaran perseroan yang berbeda. Perbedaannya adalah jika pembubaran perseroan terjadi berdasarkan keputusan RUPS, karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasar keputusan pengadilan niaga, pembubaran yang wajib diikuti likuidasi itu dilakukan oleh likuidator.
Sedangkan, jika pembubaran perseroan terjadi berdasarkan karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi, maka yang bertindak melakukan likuidasi adalah kurator.
### **Apa Bedanya Likuidator dan Kurator?**
Apa yang dimaksud dengan likuidator? **Likuidator** adalah orang yang ditunjuk atau diangkat menjadi penyelenggara likuidasi. Kepadanya dipikulkan kewajiban mengatur dan menyelesaikan harta atau budel perseroan.[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
Adapun, menurut **Pasal 1 angka 5 [UU Kepailitan dan PKPU](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/undangundang-nomor-37-tahun-2004/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_37_2004)**, yang dimaksud dengan **kurator** adalah adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan UU Kepailitan dan PKPU.
Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
Kemudian, berkenaan dengan tanggung jawabnya, likuidator dalam melakukan likuidasi perseroan bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya.[[7]](#_ftn7 "_ftnref7") Sedangkan, kurator bertanggung jawab kepada hakim pengawas atas likuidasi perseroan (debitur pailit) yang dilakukan.[[8]](#_ftn8 "_ftnref8")
Jadi berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa likuidator dan kurator merupakan dua profesi yang berbeda. Dilihat dari tugasnya, likuidator adalah orang yang ditunjuk atau diangkat menjadi penyelenggara likuidasi. Kepadanya dipikulkan kewajiban mengatur dan menyelesaikan harta atau budel perseroan. Sedangkan kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.
Tetapi, ada saatnya seorang kurator berperan sebagai likuidator pada saat likuidasi perseroan terjadi dengan alasan pailit. Dalam hal ini yang bertindak melakukan likuidasi adalah kurator.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/undangundang-nomor-37-tahun-2004/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_37_2004);
2. [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007);
3. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022);
4. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023).
Referensi:
M. Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
---
[1] Pasal 142 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) (“UU PT”)
[2] Pasal 142 ayat (3) UU PT
[3] Pasal 142 ayat (4) UU PT
[4] M. Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 557 *jo.* Penjelasan Pasal 142 ayat (2) huruf a UU PT
[5] M. Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 556
[6] Pasal 16 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/undangundang-nomor-37-tahun-2004/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_37_2004)
[7] Pasal 152 ayat (1) UU PT
[8] Pasal 152 ayat (2) UU PT
|
Tahapan Perusahaan MelakukanInitial Public Offering
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/tahapan-perusahaan-melakukan-iinitial-public-offering--i-cl6057/
|
Prosedur apa yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk *go public* sampai pada proses mendapatkan *Initial Public Offering*?
|
*Initial Public Offering* (“IPO”) merupakan proses penawaran saham perdana yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjadi entitas terbuka dan mencatatkan sahamnya di bursa efek. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam melakukan IPO dimulai dari persiapan internal, penunjukan lembaga dan profesi penunjang, dan lain-lain.
Untuk sampai ke tahap dapat melakukan IPO, sebuah perusahaan pada pokoknya mengubah anggaran dasar dan mematuhi serangkaian prosedur lainnya yang diatur dalam [Peraturan OJK 76/4/2017](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a69b800e39e3/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-76-pojk04-2017-tahun-2017/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=POJK_76_2017).
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul** ***Perubahan Status Perusahaan Menjadi Go Public*** **yang dibuat oleh** [**Pringgo Sanyoto**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/pringgo-sanyoto-lt4b964086ae751/) **dan pertama kali dipublikasikan pada 10 Maret 2010.**
### KLINIK TERKAIT
[#### Akibat Kepailitan Perusahaan Induk Terhadap Perusahaan Cabang
11 Mar, 2025
](/klinik/a/akibat-kepailitan-perusahaan-induk-terhadap-perusahaan-cabang-lt5520b504efbbd/)
[#### Perjanjian Eksklusif BUMN dengan Anak Perusahaan
11 Mar, 2025
](/klinik/a/monopoli-anak-perusahaan-cl2245/)
[#### Adakah Perbedaan Perseroan Publik dan Perseroan Terbuka?
05 Agt, 2024
](/klinik/a/adakah-perbedaan-perseroan-publik-dan-perseroan-terbuka-lt59d19e8d6de3d/)
[#### Dapatkah Perusahaan Publik Mengalihkan Aset ke Anak Perusahaan?
23 Jun, 2023
](/klinik/a/dapatkah-perusahaan-publik-mengalihkan-aset-ke-anak-perusahaan-lt4b710a7cb4c62/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
### **Aturan** ***Initial Public Offering***
[**Pringgo Sanyoto**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/pringgo-sanyoto-lt4b964086ae751/)(penulis sebelumnya) menjelaskan bahwa *Initial Public Offering* (“IPO”) atau penawaran umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Berkaitan dengan pertanyaan Anda, perusahaan yang berencana untuk *go public* harus memahami dan mematuhi serangkaian tahapan untuk dapat melakukan IPO yang akan kami jelaskan sebagai berikut.
**a. Persiapan Internal**
Pada tahap persiapan internal, perusahaan yang akan melakukan penawaran umum harus terlebih dahulu melakukan rapat umum pemegang saham (“RUPS”). Tujuan yaitu direksi meminta persetujuan para pemegang saham dalam rangka penawaran umum yang pada pokoknya akan mengubah anggaran dasar perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
Dalam tahap internal ini, perusahaan juga harus memastikan struktur organisasi dan tata kelola perusahaan telah sesuai dengan standar perusahaan terbuka. Persyaratan sebagai perusahaan terbuka harus dipenuhi, termasuk penyusunan laporan keuangan yang transparan dan sistem pengelolaan risiko yang memadai.
**b. Penunjukan Lembaga dan Profesi Penunjang**
Setelah mendapat persetujuan, selanjutnya perusahaan harus menunjuk berbagai lembaga dan profesi penunjang. Pihak-pihak yang perlu ditunjuk antara lain akuntan publik, konsultan hukum, penilai, notaris, serta profesi lainnya yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
Adapun peran dari keempat lembaga tersebut dijelaskan oleh Pringgo Sanyoto (penulis sebelumnya) sebagai berikut.
1. Akuntan publik yang bertugas melakukan audit atau pemeriksaan atas laporan keuangan calon emiten.
2. Konsultan hukum yang bertugas memberikan pendapat dari segi hukum (*legal opinion*).
3. Penilai yang bertugas melakukan penilaian terhadap aktiva tetap perusahaan dan menentukan nilai wajar dari aktiva tetap.
4. Notaris yang bertugas membuat akta-akta berubahan anggaran dasar, akta-akta perjanjian dalam rangka penawaran umum dan notulen-notulen rapat.
**c. Penyusunan Prospektus**
Prospektus merupakan dokumen yang berisi informasi lengkap mengenai perusahaan dan rencana penawaran saham kepada publik.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3") Prospektus harus memuat informasi seperti tanggal pernyataan pendaftaran OJK, keterangan singkat mengenai saham yang akan ditawarkan, keterangan singkat mengenai pemegang saham emiten dan lain-lain sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 huruf b [Peraturan OJK 76/4/2017](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a69b800e39e3/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-76-pojk04-2017-tahun-2017/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=POJK_76_2017)**. Aturan tersebut harus dipatuhi sepenuhnya karena menurut hemat kami, keakuratan dan transparansi informasi dalam prospektus sangat penting untuk membangun kepercayaan calon investor serta memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh OJK.
**d. Pengajuan Pernyataan Pendaftaran**
Setelah prospektus selesai disusun, perusahaan harus mengajukan pernyataan pendaftaran beserta dokumen pendukung ke OJK.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4") Dokumen ini akan diperiksa oleh OJK untuk memastikan bahwa perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan dalam proses IPO. OJK akan melakukan penelaahan terhadap kelengkapan dokumen yang telah diajukan. Jika terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian, OJK dapat meminta klarifikasi atau perbaikan dari perusahaan. Perusahaan harus memberikan tanggapan dan melakukan revisi dokumen sesuai dengan ketentuan yang diminta oleh OJK.
**e. Masa Penawaran Awal**
Setelah pengajuan dokumen ke OJK, perusahaan akan memasuki masa penawaran awal (*bookbuilding*), yaitu tahap di mana perusahaan dan penjamin emisi melakukan survei pasar untuk menentukan kisaran harga saham yang akan ditawarkan.[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
**f. Pernyataan Efektif dari OJK**
Apabila seluruh dokumen telah memenuhi persyaratan, OJK akan memberikan pernyataan efektif yang menyatakan bahwa perusahaan telah resmi dapat menawarkan sahamnya kepada publik. Pernyataan efektif ini biasanya diberikan dalam waktu maksimal 45 hari setelah dokumen pendaftaran diajukan.[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
**g. Penawaran Umum**
Setelah memperoleh pernyataan efektif, perusahaan dapat mulai melakukan penawaran umum kepada publik. Dalam tahap ini, saham perusahaan mulai dijual kepada investor dalam jangka waktu 1 hingga 3 hari kerja, tergantung ketentuan yang berlaku.[[7]](#_ftn7 "_ftnref7")
**h. Penjatahan Saham**
Setelah masa penawaran umum berakhir, perusahaan akan melakukan penjatahan saham kepada investor. Proses ini dilakukan paling lambat 2 hari kerja setelah masa penawaran umum berakhir.[[8]](#_ftn8 "_ftnref8") Penjatahan bertujuan untuk mendistribusikan saham kepada calon pemegang saham sesuai dengan permintaan dan alokasi yang telah ditentukan.
**i. Pencatatan dan Perdagangan Saham di Bursa Efek**
Tahap terakhir dalam IPO adalah pencatatan saham di bursa efek, sehingga saham perusahaan dapat mulai diperdagangkan di pasar sekunder. Dengan pencatatan ini, perusahaan resmi menjadi perusahaan terbuka (Tbk.) dan dapat memperoleh manfaat dari pendanaan publik serta peningkatan likuiditas saham.
Berdasarkan uraian di atas, sekaligus menjawab pertanyaan Anda, untuk dapat melakukan IPO, sebuah perusahaan harus melewati serangkaian prosedur yang telah dijelaskan. Meski prosedur tersebut dimulai dari yang paling fundamental dengan menyesuaikan anggaran dasar hingga melakukan prosedur lainnya sebagaimana ditentutan oleh OJK.Dengan adanya regulasi dari OJK, setiap tahapan IPO harus dipersiapkan dengan baik agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai informasi, keberhasilan IPO bergantung pada transparansi informasi, kepatuhan terhadap regulasi, serta kesiapan perusahaan dalam menghadapi dinamika pasar.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik).
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/12421/undangundang-nomor-8-tahun-1995/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_8_1995);
2. [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007);
3. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022);
4. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63c23d76b51e4/undang-undang-nomor-4-tahun-2023/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_4_2023);
5. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023);
6. [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a69b800e39e3/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-76-pojk04-2017-tahun-2017/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=POJK_76_2017).
---
[1] Pasal 25 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007)
[2] Pasal 21 angka 18 [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63c23d76b51e4/undang-undang-nomor-4-tahun-2023/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_4_2023) yang mengubah Pasal 64 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/12421/undangundang-nomor-8-tahun-1995/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_8_1995)
[3] Pasal 1 angka 5 [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a69b800e39e3/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-76-pojk04-2017-tahun-2017/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=POJK_76_2017) (“Peraturan OJK 76/4/2017”)
[4] Pasal 1 angka 4 Peraturan OJK 76/4/2017
[5] Pasal 4 Peraturan OJK 76/4/2017
[6] Pasal 9 Peraturan OJK 76/4/2017
[7] Pasal 11 Peraturan OJK 76/4/2017
[8] Pasal 15 Peraturan OJK 76/4/2017
|
Akibat Kepailitan Perusahaan Induk Terhadap Perusahaan Cabang
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/akibat-kepailitan-perusahaan-induk-terhadap-perusahaan-cabang-lt5520b504efbbd/
|
Saya ingin menanyakan bagaimana status perusahaan cabang jika perusahaan induk pailit? Apakah perusahaan cabang masih bisa berjalan karena cabang baru mendapatkan proyek?
|
Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Berdasarkan hal ini, maka perusahaan pailit berikut cabangnya berada dalam keadaan sita umum kepailitan.
Namun, berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, kurator dapat melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit. Apa dasarnya?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
### KLINIK TERKAIT
[#### Apa Perbedaan Pailit dan Likuidasi?
05 Mar, 2025
](/klinik/a/apa-perbedaan-pailit-dan-likuidasi-lt4bfb70d601097/)
[#### Jangka Waktu Pengajuan Rencana Perdamaian oleh Debitor Pailit
26 Feb, 2025
](/klinik/a/jangka-waktu-pengajuan-rencana-perdamaian-oleh-debitor-pailit-cl4917/)
[#### Akibat Hukum Kepailitan bagi Anggota Koperasi
31 Des, 2024
](/klinik/a/akibat-hukum-kepailitan-bagi-anggota-koperasi-lt5c8c65d1037b9/)
[#### Perbedaan Proses PKPU Sementara dan PKPU Tetap
07 Okt, 2024
](/klinik/a/perbedaan-proses-pkpu-sementara-dan-pkpu-tetap-lt5ade9a469d120/)
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh** [**Alfin Sulaiman, S.H., M.H.**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/arkananta-vennootschap-lt5396d67d3687b/alfin-sulaiman-sh-mh-lt4c0e322d325fe/) **dan pertama kali dipublikasikan pada 31 Oktober 2016.**
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
### **Kantor Cabang**
Pertama-tama, meskipun kantor cabang memiliki akta cabang yang terpisah dengan perusahaan induk, namun pada dasarnya kantor cabang masih tetap berada dalam perusahaan atau badan hukum yang sama dengan perusahaan induk, yang dalam hal ini kami asumsikan dengan badan hukum perseroan terbatas (“PT”).
Selanjutnya, definisi kantor cabang dapat ditemukan dalam **Pasal 1 angka 5** [**Permendag 37/2007**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27065/peraturan-menteri-perdagangan-nomor-37mdagper92007-tahun-2007/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendag_37_2007)yang sudah dicabut dan tidak berlaku lagi, namun dapat memberikan gambaran mengenai apa itu kantor cabang dalam bunyi pasal berikut.
*Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan* ***unit atau bagian dari perusahaan induknya*** *yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.*
Sebagai perluasan mengenai konsepsi kantor cabang, pengertian mengenai kantor cabang juga diatur dalam beberapa sektor, salah satunya adalah sektor jasa keuangan yang tertuang dalam **Pasal** **14 angka 1** [**UU 4/2023**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63c23d76b51e4?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_4_2023)yang mengubah **Pasal** **1 angka 19** [**UU 7/1992**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/843/undangundang-nomor-7-tahun-1992/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_7_1992)berikut.
*Kantor Cabang adalah kantor Bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan.*
Setelah memahami definisinya, sekaligus menjawab pertanyaan Anda, bagaimana akibat kepailitan perusahaan induk terhadap perusahaan atau kantor cabang?
Baca juga: [**Apa Perbedaan Pailit dan Likuidasi?**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-perbedaan-pailit-dan-likuidasi-lt4bfb70d601097/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pailit_likuidasi)
### **Kepailitan Perusahaan Induk**
Perlu diketahui sebelumnya, **kepailitan** adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam UU PKPU dan perubahannya.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
Menurut **Pasal 21** [**UU PKPU**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/undangundang-nomor-37-tahun-2004/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_37_2004), kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.
Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam kasus yang Anda alami, maka perusahaan pailit berikut cabangnya berada dalam keadaan sita umum kepailitan.
Selanjutnya, menjawab pertanyaan Anda apakah perusahaan cabang masih dapat berjalan karena cabang baru mendapatkan proyek, maka kami akan merujuk pada **Pasal 104 UU PKPU** berikut.
1. *Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara,* ***Kurator dapat melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit*** *walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.*
2. *Apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditor, Kurator memerlukan izin Hakim Pengawas untuk melanjutkan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
Apabila meninjau ketentuan tersebut, maka menurut hemat kami sejatinya dalam kepailitan, perusahaan dimungkinkan untuk tetap melanjutkan kegiatan usahanya atau dengan kata lain istilahnya adalah penerapan [*business going concern*](https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-ibusiness-going-concern-i-dalam-kepailitan-dan-pkpu-lt5dca6acd70f86/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=going_concern), yang mana dalam hal ini kurator yang berwenang menjalankannya.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik).
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/843/undangundang-nomor-7-tahun-1992/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_7_1992);
2. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/334/undangundang-nomor-10-tahun-1998/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_10_1998);
3. [Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/undangundang-nomor-37-tahun-2004/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_37_2004);
4. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022);
5. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63c23d76b51e4?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_4_2023);
6. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023).
---
[1] Pasal 1 angka 1 [Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/undangundang-nomor-37-tahun-2004/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_37_2004)
|
Tugas dan Wewenang Sekretaris Perusahaan
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-dan-wewenang-sekretaris-perusahaan-lt53705ddb58c3e/
|
Sejauh apa wewenang seorang sekretaris perusahaan? Misalnya, apakah dia berhak atas mutasi karyawan? Atau, apakah ia berhak atas seluruh kebijakan dalam perusahaan yang mengakibatkan tidak berfungsinya kebijakan direksi? Terima kasih.
|
Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami merujuk pada [POJK 35/2014](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54a2629c84730/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=POJK_35_2014)yakni tentang sekretaris perusahaan emiten atau perusahaan publik. Sekretaris perusahaan dalam perusahaan publik atau emiten memiliki peran yang spesifik dan diatur secara khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Singkatnya, sekretaris perusahaan tidak memiliki kuasa untuk mengambil keputusan strategis perusahaan yang seharusnya tetap merupakan kewenangan direksi. Lantas, apa saja tugas dan wewenang sekretaris perusahaan?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul** ***Wewenang Sekretaris Perusahaan*** **yang dibuat oleh** [**Alfin Sulaiman, S.H., M.H.**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/arkananta-vennootschap-lt5396d67d3687b/alfin-sulaiman-sh-mh-lt4c0e322d325fe/) **dan pertama kali dipublikasikan pada 11 Juni 2014.**
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
### **Tugas dan Wewenang Sektretaris Perusahaan**
Guna menjawab pertanyaan Anda, kami akan menerangkan aturan sekretaris perusahaan berdasarkan [**POJK 35/2014**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54a2629c84730/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=POJK_35_2014)yakni tentang sekretaris perusahaan emiten atau perusahaan publik. Perlu diketahui sebelumnya, yang dimaksud dengan sekretaris perusahaan adalah orang perseorangan atau penanggung jawab dari unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1") Emiten atau perusahaan publik wajib memiliki fungsi sekretaris perusahaan.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2") Selanjutnya, fungsi sekretaris perusahaan perusahaan dilaksanakan oleh orang perseorangan atau unit kerja.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
Baca juga: [**Adakah Perbedaan Perseroan Publik dan Perseroan Terbuka?**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-perbedaan-perseroan-publik-dan-perseroan-terbuka-lt59d19e8d6de3d/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perseroan_publik)
Menurut **Pasal 3** [**POJK 35/2014**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54a2629c84730/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=POJK_35_2014), sekretaris perusahaan diatur sebagai berikut.
1. *Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi.*
2. *Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh seorang anggota Direksi.*
3. *Sekretaris Perusahaan dilarang merangkap jabatan apapun di Emiten atau Perusahaan Publik lain.*
Adapun tugas dari sekretaris perusahaan setidaknya meliputi:[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
1. mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. memberikan masukan kepada direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. **membantu direksi dan dewan komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi**:
1. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web emiten atau perusahaan publik;
2. penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) tepat waktu;
3. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat umum pemegang saham (“RUPS”);
4. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat direksi dan/atau dewan komisaris; dan
5. pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi direksi dan/atau dewan komisaris.
4. sebagai penghubung antara emiten atau perusahaan publik dengan pemegang saham emiten atau perusahaan publik, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.
Berdasarkan ketentuan di atas, sekaligus menjawab pertanyaan Anda, pada pokoknya secara umum sekretaris perusahaan hadir untuk membantu direksi dan dewan komisaris terhadap tugas-tugas yang telah disebutkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini, menurut hemat kami, sekretaris perusahaan tidak berperan sebagai pengambil kebijakan sebagaimana Anda tanyakan. Termasuk, bertindak untuk mengakibatkan tidak berfungsinya kebijakan direksi.
### **Berhakkah Sekretaris Perusahaan Melakukan Mutasi Karyawan?**
Selanjutnya, mengenai apakah sekretaris perusahaan berhak atas mutasi karyawan. Pertama-tama, perlu dicatat terlebih dahulu bahwa direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
Dalam menjalankan tugasnya, direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada satu orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
Pemberian kuasa tersebut harus berbentuk tertulis dan tidak sah jika berbentuk lisan. Selain itu, kuasa yang dimaksud merupakan **kuasa khusus** yang artinya sifat kuasa yang boleh diberikan oleh direksi kepada yang mewakilinya hanya terbatas pada surat kuasa khusus untuk perbuatan tertentu.
Baca juga: [**Dasar Pemberian Kuasa Direksi kepada Karyawan**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-pemberian-kuasa-direksi-kepada-karyawan-lt5bdfc94d1489d/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pemberian_kuasa_direksi)
Berdasarkan hal tersebut, menurut hemat kami, direksi dapat memberikan surat kuasa kepada sekretaris perusahaan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu misalnya melakukan mutasi karyawan atau perbuatan hukum lainnya sebagaimana tercantum dalam surat kuasa. Namun, perlu dicatat bahwa dengan diberikannya surat kuasa kepada sekretaris perusahaan, direksi tersebut masih tetap berfungsi untuk menjalankan pengurusan perusahaan dan/atau mengambil kebijakan–kebijakan yang dianggap perlu untuk perusahaan sesuai tugas dan fungsinya.
Baca juga: [**Tugas dan Wewenang Direksi Perseroan Terbatas**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-dan-wewenang-direksi-perseroan-terbatas-lt4fd98a998caec/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=tugas_wewenang_direksi)
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik).
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007)
2. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022);
3. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023);
[Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54a2629c84730/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=POJK_35_2014).
---
[1] Pasal 1 angka 1 [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54a2629c84730/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=POJK_35_2014) (“POJK 35/2014”)
[2] Pasal 2 ayat (1) POJK 35/2014
[3] Pasal 2 ayat (2) POJK 35/2014
[4] Pasal 5 POJK 35/2014
[5] Pasal 109 angka 1 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) yang mengubah Pasal 1 angka 5 [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) (“UU PT”)
[6] Pasal 103 UU PT
|
Aturan Penambahan Jumlah Anggota Dewan Komisaris PT
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-penambahan-jumlah-anggota-dewan-komisaris-pt-lt4fcc2d6c8f31c/
|
Saya ingin bertanya, jika anggaran dasar suatu perusahaan dilakukan perubahan, apakah aktanya juga ikut diubah atau anggaran dasar tersebut dibuatkan akta baru? Lalu, jika ada tambahan komisaris, apakah juga mengubah akta? Kemudian harus melalui RUPS atau tidak? Terima kasih.
|
Perubahan anggaran dasar (“AD”) ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham (“RUPS”) yang kemudian harus dibuat dengan akta notaris. Akta ini merupakan akta baru yang memuat perubahan dari AD terdahulu.
Selanjutnya, dalam hal penambahan jumlah anggota dewan komisaris, maka harus dilakukan dengan RUPS dan harus dinyatakan dalam akta notaris. Akta notaris ini merupakan akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul *Aturan Perubahan Anggaran Dasar PT* yang dibuat oleh [Diana Kusumasari, S.H., M.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt4d37c414e08df/mitra/lt4b457ff0c3e1b/diana-kusumasari--sh--mh) pada 22 Juni 2012, dan pertama kali dimutakhirkan oleh**[**Tri Jata Ayu Pramesti, S.H.**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/tri-jata-ayu-pramesti--sh-lt5165540a9b53c/)**pada 29 September 2017.**
### KLINIK TERKAIT
[#### Dapatkah Komisaris Perusahaan Induk Menjadi Pegawai di Anak Perusahaan?
10 Mar, 2025
](/klinik/a/dapatkah-komisaris-perusahaan-induk-menjadi-pegawai-di-anak-perusahaan-lt5c40596bb6584/)
[#### Apakah Komposisi Saham Mempengaruhi Susunan Direksi atau Komisaris?
03 Mar, 2025
](/klinik/a/apakah-komposisi-saham-mempengaruhi-susunan-direksi-atau-komisaris-lt51358aa8c1bd3/)
[#### Bolehkah Direksi Merangkap Dewan Komisaris dalam Satu PT?
01 Mar, 2025
](/klinik/a/bolehkah-direksi-merangkap-dewan-komisaris-dalam-satu-pt-cl5642/)
[#### Kepemilikan Saham Komisaris Jika Mengundurkan Diri
28 Feb, 2025
](/klinik/a/kepemilikan-saham-komisaris-jika-mengundurkan-diri-lt5163a2c344c33/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
### **Perubahan Anggaran Dasar PT**
Perlu diketahui sebelumnya, menurut **Pasal 19 ayat (1)** [**UU PT**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007), perubahan anggaran dasar (“AD”) ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham (“RUPS”).
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Untuk mengubah AD menurut **Pasal 88 ayat (1) UU PT**, RUPS dapat dilakukan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali AD menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
Baca juga: [**Ketentuan RUPS Perubahan Anggaran Dasar**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-rups-perubahan-anggaran-dasar-lt4d099f75d8cc4/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perubahan_anggaran_dasar)
Selanjutnya, ketika suatu perseroan terbatas (“PT”) melakukan perubahan AD, maka perubahan tersebut harus dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam Bahasa Indonesia sesuai **Pasal 21 ayat (4) UU PT** dan perubahannya.
Jika perubahan AD tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris, perubahan AD tersebut harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
Ketentuan yang sama ditegaskan dalam **Pasal 9 ayat (3) dan (4) Permenkumham 21/2021** yang mengatur tata cara permohonan perubahan AD yang mensyaratkan pemohon untuk mengunggah dokumen berupa salinan akta perubahan AD perseroan berupa akta yang dibuat oleh notaris.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
Dengan demikian, untuk setiap perubahan AD harus dibuat akta perubahan AD oleh notaris. Akta ini merupakan akta baru yang memuat perubahan dari AD terdahulu.
Lantas, bagaimana jika ada penambahan akta notaris?
### **Penambahan Anggota Dewan Komisaris**
Apabila ada penambahan jumlah anggota dewan komisaris, berarti perlu adanya perubahan AD karena menurut **Pasal 15 ayat (1) UU PT**, AD memuat sekurang-kurangnya:
1. *nama dan tempat kedudukan Perseroan;*
2. *maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;*
3. *jangka waktu berdirinya Perseroan;*
4. *besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;*
5. *jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;*
6. ***nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris****;*
7. *penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;*
8. *tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;*
9. *tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.*
Berdasarkan ketentuan tersebut, menjawab pertanyaan Anda, jelas bahwa penambahan jumlah anggota dewan komisaris harus dengan perubahan AD yang ditetapkan oleh RUPS. Dengan demikian, penambahan jumlah anggota dewan komisaris memerlukan perubahan AD, kemudian perubahan AD tersebut juga harus dinyatakan dalam akta notaris. Akta notaris ini merupakan akta berita acara RUPS yang dibuat notaris.
Perlu dicatat, penambahan jumlah anggota dewan komisaris ini berbeda perubahan susunan nama anggota direksi atau dewan komisaris yang tergolong perubahan data perseroan.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3") Oleh karena itu apabila yang Anda tanyakan memang penambahan jumlah anggota dewan komisaris, maka mekanisme yang harus ditempuh telah dijelaskan dalam uraian di atas. Namun, jika perusahaan hendak melakukan perubahan susunan nama anggota direksi maupun dewan komisaris, selengkapnya dapat Anda simak artikel [**Haruskah Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris Mengubah Anggaran Dasar?**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/haruskah-perubahan-susunan-direksi-dan-komisaris-mengubah-anggaran-dasar-lt5090084b55980/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perubahan_direksi_komisaris)
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik).
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007);
2. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022);
3. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023);
4. [Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60a60d9e60b72/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-21-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkumham_21_2021).
---
[1] Pasal 21 ayat (5) [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007)
[2] Pasal 11 ayat (3) huruf a [Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60a60d9e60b72/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-21-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkumham_21_2021) (“Permenkumham 21/2021”)
[3] Pasal 8 ayat (4) huruf b Permenkumham 21/2021
|
Urgensi Pengklasifikasian Benda dalam Daftar Aset Perusahaan
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/urgensi-pengklasifikasian-benda-dalam-daftar-aset-perusahaan-cl172/
|
Bagaimana pemakaian aset perusahaan, khususnya yang disebut dengan benda bergerak dan tidak bergerak? Apa hal-hal yang perlu saya ketahui tentang pengklasifikasian aset ini?
|
Dalam sebuah perusahaan, pengelolaan dan pengklasifikasian aset sangat penting untuk menjaga transparansi dan kelancaran operasional. Salah satu klasifikasi yang sering digunakan adalah pembagian aset menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak.
Adanya daftar aset perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memiliki catatan yang lengkap dan terperinci mengenai aset yang dimiliki dan memudahkan perusahaan dalam melakukan inventarisasi dan pengawasan, penyusunan laporan keuangan dan akuntansi, perasuransian, hingga kepailitan.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul *aset perusahaan* yang dibuat oleh** [**Si Pokrol**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/si-pokrol-lt4a0aae6c03cb7/) **dan pertama kali dipublikasikan pada 5 Oktober 2001.**
### KLINIK TERKAIT
[#### Pengawasan Aset Kripto dan Aset Digital
04 Mar, 2025
](/klinik/a/pengawasan-aset-kripto-dan-aset-digital-lt67c7801ca0585/)
[#### Peningkatan Modal PT dengan Aset Selain Saham
03 Mar, 2025
](/klinik/a/peningkatan-modal-pt-dengan-aset-selain-saham-lt4b74fe99b58f8/)
[#### Batas Kewenangan Direksi untuk Menjual Aset PT
28 Feb, 2025
](/klinik/a/batas-kewenangan-direksi-untuk-menjual-aset-pt-lt51b68fd5bf9f5/)
[#### Dapatkah Aset BUMN Perum Disita?
24 Feb, 2025
](/klinik/a/dapatkah-aset-bumn-perum-disita-lt59a973251d486/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
### **Klasifikasi Benda dalam Hukum Perdata**
Dalam sebuah perusahaan, pengelolaan dan pengklasifikasian aset sangat penting untuk menjaga transparansi dan kelancaran operasional. Salah satu klasifikasi yang sering digunakan adalah pembagian aset menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Hal ini mengacu pada **Pasal 504 [KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata)** yang menyatakan bahwa benda dibedakan menjadi dua yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Aturan mengenai benda tidak bergerak diatur dalam **Pasal 506 s.d. Pasal 508 KUH Perdata**. Sedangkan untuk benda bergerak, diatur dalam **Pasal 509 s.d. Pasal 518 KUH Perdata**.
Menurut **Subekti** dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (hal. 61-62), **benda tidak bergerak** dapat dibedakan berdasarkan tiga alasan:
1. **karena sifatnya**, seperti tanah dan segala sesuatu yang digabungkan secara erat dengan tanah itu, seperti bangunan dan pohon yang tumbuh di atas tanah;
2. **karena tujuan pemakaiannya**, yaitu benda yang meskipun tidak tergabung langsung dengan tanah, dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan untuk waktu yang lama, seperti mesin dalam pabrik;
3. **karena penetapan undang-undang**, yakni hak atau kewajiban yang terkait dengan benda tidak bergerak, seperti hak sewa atau hak tanggungan.
Benda tidak bergerak ini memiliki karakteristik yang tidak dapat dipindahkan atau dipindahkan hanya dengan usaha yang sangat besar, sehingga sering kali memiliki nilai yang lebih tinggi dan menjadi jaminan dalam transaksi keuangan atau perjanjian.
Sementara itu, **benda bergerak** adalah benda yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain tanpa merusak bentuk atau nilai aslinya. Dalam konteks perusahaan, benda bergerak ini bisa berupa mesin, kendaraan, peralatan kantor, serta barang-barang inventaris lainnya.
Menurut **Frieda Husni Hasbullah** dalam bukunya yang berjudul *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan* (hal. 44-45), benda bergerak dapat dibedakan menjadi dua kategori:
1. **Benda bergerak karena sifatnya**, seperti barang-barang perabot rumah tangga, yang tidak terkait langsung dengan tanah atau bangunan.
2. **Benda bergerak berdasarkan ketentuan undang-undang**, seperti surat-surat berharga (obligasi, saham), hak gadai, atau hak penggunaan suatu benda tertentu.
Lebih lanjut, Frieda (hal. 45-48) menerangkan bahwa untuk, memperjelas pemahaman mengenai benda bergerak dan benda tidak bergerak, maka dalam hukum perdata dikenal adanya beberapa perbedaan mendasar antara benda bergerak dan benda tidak bergerak, baik dari segi mekanisme penyerahan, penjaminan, daluwarsa, maupun penguasaan (*bezit*).
| **Aspek** | **Benda Bergerak** | **Benda Tidak Bergerak** |
| --- | --- | --- |
| Mekanisme penyerahan | Dilakukan secara nyata atau simbolis. | Dilakukan dengan balik nama (misalnya akta jual beli). |
| Penjaminan | Gadai (penyerahan fisik benda sebagai jaminan). | Hak tanggungan (jaminan atas tanah atau bangunan). |
| Daluwarsa | Tidak memerlukan daluwarsa. | Memerlukan daluwarsa (batas waktu klaim). |
| Penguasaan (*bezit*) | Orang yang menguasai benda bergerak dianggap pemilik. | Tidak ada konsepsi penguasaan (*bezit*) dalam benda tidak bergerak. |
1. **Mekanisme Penyerahan**
Pada benda bergerak, penyerahan dapat dilakukan secara nyata, seperti memberikan kunci atau dokumen yang menandakan peralihan kepemilikan. Sebaliknya, penyerahan benda tidak bergerak memerlukan prosedur yang lebih formal, seperti sertifikat tanah atau akta jual beli. Proses ini memerlukan pengesahan atau pendaftaran di lembaga terkait, seperti kantor pertanahan.
2. **Penjaminan**
Penjaminan pada benda bergerak dilakukan dengan cara gadai. Umumnya, benda tersebut berupa barang berwujud seperti kendaraan atau peralatan. Untuk benda tidak bergerak, penjaminan dilakukan dengan hak tanggungan atas tanah atau bangunan, sehingga kreditur dapat mengambil alih properti jika utang tidak dilunasi sesuai ketentuan.
3. **Daluwarsa**
Pada benda bergerak, daluwarsa tidak diperlukan karena sifat benda tersebut yang mudah dipindahkan dan dikelola. Namun, pada benda tidak bergerak, daluwarsa sangat penting. Hak atas benda tidak bergerak dapat kedaluwarsa jika tidak ada klaim atau tindakan hukum dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, klaim terkait hak atas tanah atau properti yang tidak diajukan dalam waktu yang ditentukan oleh hukum, akan menyebabkan hilangnya hak tersebut.
4. **Penguasaan (*bezit*)**
Penguasaan atau *bezit* pada benda bergerak memiliki konsekuensi hukum yang langsung. Artinya, orang yang menguasai benda bergerak secara fisik dianggap sebagai pemilik sah benda tersebut, selama tidak ada bukti yang membuktikan sebaliknya. Hal ini berbeda dengan benda tidak bergerak, di mana konsep penguasaan (*bezit*) tidak berlaku untuk menentukan kepemilikan. Kepemilikan atas benda tidak bergerak lebih ditentukan oleh bukti hukum, seperti sertifikat atau akta yang sah, dan tidak cukup hanya dengan penguasaan fisik saja.
Baca juga: **[Apa itu Bezit dan Bezitter?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-bezit-dan-bezitter-lt51ac95ad59294/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=bezit)**
### **Urgensi Pengklasifikasian Benda dalam Daftar Aset Perusahaan**
Adanya daftar aset perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memiliki catatan yang lengkap dan terperinci mengenai aset yang dimiliki dan memudahkan perusahaan dalam melakukan inventarisasi dan pengawasan, penyusunan laporan keuangan dan akuntansi, perasuransian, hingga kepailitan.
Dalam konteks kepailitan, daftar aset perusahaan merupakan dasar bagi kurator untuk melakukan pengurusan aset perusahaan. Mengingat seluruh harta debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, termasuk harta yang diperoleh selama kepailitan, akan dimasukkan dalam pengurusan harta pailit. Hal ini diatur dalam **Pasal 21 [UU Kepailitan dan PKPU](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/undangundang-nomor-37-tahun-2004/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_37_2004)**bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama proses kepailitan.
Namun, terdapat pengecualian terhadap benda-benda tertentu yang tidak termasuk dalam harta pailit, meskipun benda tersebut ada di bawah kuasa debitur pada saat pernyataan pailit. Hal ini diatur dalam **Pasal 22****UU Kepailitan dan PKPU** sebagai berikut:
1. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitur dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
2. segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas;
3. uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.
Oleh karena itu, dalam konteks kepailitan, klasifikasi benda bergerak dan benda tidak bergerak menjadi sangat penting karena keduanya memiliki pengaruh besar terhadap harta debitur yang akan dikelola dalam proses kepailitan.
Selain itu, benda tidak bergerak seperti tanah atau bangunan memerlukan prosedur yang lebih formal dalam penyerahan dan penjaminan, misalnya melalui balik nama sertifikat atau hak tanggungan. Di sisi lain, benda bergerak yang lebih mudah dipindahkan dapat dijaminkan melalui gadai dan penyerahannya bisa dilakukan secara langsung atau simbolis sehingga dalam proses kepailitan umumnya benda bergerak akan lebih cepat untuk disita dan dijual oleh kurator.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHPerdata);
2. [Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/undangundang-nomor-37-tahun-2004/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_37_2004).
Referensi:
1. Frieda Husni Hasbullah. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan*. Jakarta: Ind-Hill, 2005;
2. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.
|
Bisakah Pihak Asing Investasi dalam Bidang Periklanan?
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-pihak-asing-investasi-dalam-bidang-periklanan-cl829/
|
Apakah saat sekarang ini sudah dapat pihak asing melakukan investasi di bidang iklan?
|
Pihak asing dapat menanamkan modalnya di bidang periklanan karena tidak termasuk dalam bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun asing. Lantas, adakah batasan penanaman modal asing dalam bidang periklanan?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul *investasi bidang iklan*****yang dibuat oleh [Si Pokrol](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/si-pokrol-lt4a0aae6c03cb7/) dan pertama kali dipublikasikan****pada****22 Maret 2002.**
### KLINIK TERKAIT
[#### Apakah Pewarisan Saham Otomatis Mengubah PT PMDN Menjadi PMA?
25 Feb, 2025
](/klinik/a/apakah-pewarisan-saham-otomatis-mengubah-pt-pmdn-menjadi-pma-lt599bd82db5d8c/)
[#### Saham PT Terbuka Dibeli Asing, Otomatis Jadi PT PMA?
07 Feb, 2025
](/klinik/a/saham-pt-terbuka-dibeli-asing--otomatis-jadi-pt-pma-lt4cd77102dde8d/)
[#### Haruskah Direksi PT PMA Berkewarganegaraan Indonesia?
24 Jan, 2025
](/klinik/a/haruskah-direksi-pt-pma-berkewarganegaraan-indonesia-lt5249193f980e9/)
[#### Bisakah PMA 100% untuk Usaha Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit?
09 Jul, 2024
](/klinik/a/bisakah-pma-100-untuk-usaha-perkebunan-dan-industri-kelapa-sawit-lt668d109535f83/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
Perlu Anda ketahui bahwa di Indonesia pada prinsipnya terbuka bagi kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun asing, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau untuk kegiatan yang hanya dilakukan oleh pemerintah pusat.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Bidang usaha yang **tertutup untuk penanaman modal** di Indonesia yaitu:[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
1. bidang usaha yang tidak dapat diusahakan yaitu:[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
1. budi daya dan industri narkotika golongan I;
2. segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino;
3. penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I *[Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora](https://cites.org/sites/default/files/eng/disc/CITES-Convention-EN.pdf)*(CITES);
4. pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati dari alam;
5. industri pembuatan senjata kimia; dan
6. industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon.
2. industri minuman keras mengandung alkohol (KBLI 11010), industri minuman mengandung alkohol: anggur (KBLI 11020), dan industri minuman mengandung malt (KBLI 11031).
Adapun, bidang usaha untuk kegiatan yang **hanya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat** adalah kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis dan tidak dapat dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lain.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
Berdasarkan ketentuan yang kami uraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya bidang periklanan terbuka bagi penanaman modal, termasuk bagi pihak asing.
Lantas, adakah batasan penanaman modal asing dalam bidang periklanan? Sepanjang penelusuran kami, dalam **Lampiran III****[PP 49/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60bdb806d6da3/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_49_2021)** tentang daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu tidak ditemukan adanya pembatasan penanaman modal bagi bidang usaha periklanan. Dengan demikian, usaha periklanan terbuka penanaman modal asing sebesar 100%.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26608/undangundang-nomor-25-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_25_2007);
2. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022);
3. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023);
4. [Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60324def03188/peraturan-presiden-nomor-10-tahun-2021/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_10_2021);
5. [Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60bdb806d6da3/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_49_2021).
[1] Pasal 2 ayat (1) [Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60bdb806d6da3/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_49_2021) (“Perpres 49/2021”) *jo.* Pasal 1 angka 1 angka 2 [Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60324def03188/peraturan-presiden-nomor-10-tahun-2021/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_10_2021)
[2] Pasal 2 ayat (3) Perpres 49/2021
[3] Pasal 77 angka 2 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) yang mengubah Pasal 12 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26608/undangundang-nomor-25-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_25_2007)
[4] Pasal 2 ayat (3) PP 49/2021
|
Bisakah Mengatur Berlakunya Amandemen Perjanjian secara Berbeda?
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-mengatur-berlakunya-amandemen-perjanjian-secara-berbeda-lt67d0d81b1e3d8/
|
Apakah memungkinkan di dalam sebuah amandemen perjanjian mengatur beberapa perubahan dengan efektif berlaku untuk masing masing perubahannya berbeda? Apakah ada ketentuan khusus yang mengatur hal tersebut?
|
Dalam amandemen perjanjian, dimungkinkan untuk mengatur beberapa perubahan dengan tanggal efektif yang berbeda untuk masing-masing perubahan, asalkan disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Agar tidak terjadi perbedaan interpretasi, setiap perubahan dalam amandemen harus secara jelas mencantumkan tanggal berlaku atau peristiwa yang menjadi dasar perubahan. Lantas, bagaimana perumusan amandemen perjanjian yang mencantumkan tanggal berlaku yang berbeda dalam masing-masing perubahan?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
### **Arti Amandemen Perjanjian**
### KLINIK TERKAIT
[#### Bolehkah Asisten Direksi Menandatangani Perjanjian atas Nama PT?
05 Mar, 2025
](/klinik/a/bolehkah-asisten-direksi-menandatangani-perjanjian-atas-nama-pt--lt4f5837671c43e/)
[#### Apa Perbedaan Perjanjian Baku dengan Klausula Baku?
27 Feb, 2025
](/klinik/a/apa-perbedaan-perjanjian-baku-dengan-klausula-baku-cl2546/)
[#### Klasifikasi Saham dalam Perjanjian Penyertaan Modal
06 Feb, 2025
](/klinik/a/klasifikasi-saham-dalam-perjanjian-penyertaan-modal-lt4ccaf9785609d/)
[#### Sahkah Perjanjian di Bawah Tekanan?
24 Des, 2024
](/klinik/a/sahkah-perjanjian-di-bawah-tekanan-lt516f36437d214/)
Sesuai ketentuan **Pasal 1338 ayat (2) [KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kuhperdata)** yang menyatakan bahwa perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, maka dapat dipahami bahwa perjanjian itu tidak dapat diubah atau dibatalkan (secara sepihak) selain dengan kesepakatan para pihak yang membuatnya. Hal ini logis, karena daya mengikat perjanjian tersebut, secara hukum lahir dari adanya kesepakatan para pihak tersebut, sebagaimana adagium hukum *contractus legem ex conventione accipiunt* atau sebuah perjanjian mendapatkan keabsahan hukum dari kesepakatan antara kedua belah pihak.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
Apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan terkait perubahan (amandemen) atau pembatalan perjanjian, maka perubahan atau pembatalan perjanjian seyogianya diajukan kepada hakim.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Di dalam **Black’s Law Dictionary 10TH Edition**, diuraikan bahwa *amendment*:[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
1. *A formal and usu. minor revision or addition proposed or made to a statute, constitution, pleading, order, or other instrument; spesific., a change made by addition, deletion, or correction; esp an alteration in wording. 2. The process of making such a revision*.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa amandemen pada hakikatnya digunakan untuk memperbaiki atau menyempurnakan hal yang sudah ada dengan penambahan atau pengurangan kata-kata.
Hal ini sedikit berbeda dengan adendum yang di dalam Black’s Law Dictionary 10TH Edition diuraikan sebagai berikut:[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
*Something to be added usu. to a document esp., a supplement to a speech, book, contract, or other document to alter its contents or give information*.
Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa adendum adalah penambahan atau tambahan terhadap hal-hal yang belum ada di dalam suatu dokumen hukum, termasuk perjanjian.
Meskipun secara konsep berbeda, dalam praktik, adendum dan amandemen sering dianggap sama penggunaannya; di mana keduanya sering menggunakan istilah amandemen.
### **Contoh Penerapan Amandemen Perjanjian**
Adapun contoh penerapan amandemen perjanjian ini dapat dilihat di dalam **[Putusan PN. Serang No. 87/Pdt.G/2021/PN Srg](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/ma646f224d61665/putusan-pengadilan-negeri-serang-nomor-87-pdt-g-2021-pn-srg/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PN_serang_87_2021)**, tanggal 21 Desember 2021. Dalam putusan tersebut diterangkan bahwa perjanjian awal pembiayaan debitur dan kreditur dalam Perjanjian Pembiayaan No.: 1714335519 tertanggal 22 Juni 2017 adalah sebagai berikut (hal. 19):
* Jumlah utang : Rp226.260.000,-
* Jangka waktu : 60 bulan
* Dibayar dalam : **60 angsuran**
* Besar angsuran : Rp3.771.000,
Kemudian, terdapat amandemen perjanjian pembiayaan tersebut, sebagaimana dituangkan dalam Amandemen Perjanjian Pembiayaan No.: 1714335519/0045, tanggal 21 Januari 2020 sehingga berubah menjadi berikut (hal. 19):
* Jangka waktu: 60 bulan **sejak fasilitas pembayaran dicairkan**
* Dibayar dalam: **29 angsuran**
* Besarnya angsuran: **802.000**,-
* Mulai bayar angsuran: 29 Februari 2020
Dari contoh di atas, terlihat adanya perubahan di dalam hal-hal yang telah disepakati di dalam perjanjian awal.
### **Bisakah Mengatur Berlakunya Amandemen Perjanjian secara Berbeda?**
Menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya dalam perubahan perjanjian **diperbolehkan** untuk mengatur atau menentukan perubahan dengan tanggal berlaku berbeda untuk masing-masing perubahan, sepanjang didasarkan pada kesepakatan para pihak dan tidak bertentangan peraturan perundang-undangan.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
Hal ini didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang diatur dalam **Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata**. Demikian pula **Pasal 1320 KUH Perdata** mengatur bahwa perjanjian harus didasarkan atas kesepakatan para pihak.
Dalam praktik bisnis, perubahan perjanjian juga sudah lazim dilakukan ketika terjadi perubahan keadaan seperti *force majeure, hardship* (keadaan sukar), perubahan kebijakan pemerintah, atau perubahan kebutuhan (kepentingan) bisnis para pihak, sehingga perjanjian perlu untuk disesuaikan (diubah).
Namun dalam hal ini, agar tidak terjadi perbedaan interpretasi dalam perjanjian, amandemen perjanjian harus secara eksplisit mencantumkan tanggal berlaku atau peristiwa yang menjadi dasar perubahan pada setiap pasal atau klausul yang diubah.
Anda dapat menggunakan model klausul *commencement* (*commencement clause*), yaitu suatu klausula di dalam perjanjian yang mengatur mengenai tanggal efektifnya suatu kesepakatan di dalam suatu perjanjian. Sehingga, amandemen perjanjian yang mengatur beberapa perubahan dapat efektif berlaku secara berbeda untuk masing-masing perubahannya.
Berikut contoh klausulnya:
*Para pihak dengan ini sepakat bahwa perubahan Pasal 5 terkait harga jasa akan berlaku efektif pada tanggal **1 Maret 2025**, sedangkan perubahan pada Pasal 7 terkait cara pembayaran akan berlaku efektif pada tanggal **1 Agustus 2025**. Ketentuan lainnya tetap berlaku sebagaimana yang diatur dalam perjanjian awal dan perjanjian perubahan (amandemen) ini.*
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik).
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[Kitab undang-Undang Hukum Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kuhperdata).
Putusan:
[Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 87/Pdt.G/2021/PN. Srg](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/ma646f224d61665/putusan-pengadilan-negeri-serang-nomor-87-pdt-g-2021-pn-srg/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PN_serang_87_2021).
Referensi:
1. Bryan A, Garner (Ed). *Black’s Law Dictionary*. 10th West Publishing Co. Thomson Reuters, 2014;
2. Budi Pramono dan Agung Pramono. *Perbandingan Sistem Hukum Dalam Konteks Global Civil Law, Common Law, Socialist Law, Islamic Law, Customary Law, Indonesian Law*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2023;
3. Ghansham Anand. *Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Penyusunan Kontrak*. Yuridika, Vol. 26, No. 2, 2011.
[1] Budi Pramono dan Agung Pramono. *Perbandingan Sistem Hukum Dalam Konteks Global Civil Law, Common Law, Socialist Law, Islamic Law, Customary Law, Indonesian Law*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2023, hal. 104
[2] Bryan A. Garner (Ed). *Black’s Law Dictionary*. 10th Edition. West Publishing Co. Thomson Reuters, 2014, hal. 98
[3] Bryan A. Garner (Ed). *Black’s Law Dictionary*. 10th Edition. West Publishing Co. Thomson Reuters, 2014, hal. 45
[4] Lihat Pasal 1320 ayat (4) *jo.* Pasal 1337 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kuhperdata). Lihat juga Ghansham Anand. *Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Penyusunan Kontrak*. Yuridika, Vol. 26, No. 2, 2011, hal. 98-99
|
Perjanjian Eksklusif BUMN dengan Anak Perusahaan
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/monopoli-anak-perusahaan-cl2245/
|
Sebuah BUMN memiliki saham (minoritas) pada sebuah perusahaan *joint venture* dengan pihak asing yang memproduksi bahan pendukung untuk produksi BUMN tersebut. Pertanyaan saya, apakah ada pengecualian untuk perusahaan *joint venture* tersebut terhadap UU 5/1999 apabila perusahaan *joint venture* tersebut bermaksud secara eksklusif mensuplai 90% kebutuhan bahan pendukung produksi BUMN selama jangka waktu *joint venture* tersebut berdiri?
|
Suatu perjanjian vertikal yang bersifat menghambat atau membatasi persaingan, hanya akan dianggap memiliki dampak anti persaingan, dan karena itu berpotensi melanggar [UU 5/1999](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/104/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_5_1999) sebagaimana telah diperbaharui [Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022),, apabila perjanjian tersebut:
1. melibatkan pelaku usaha yang memiliki posisi dominan atau memiliki kekuatan pasar yang signifikan; dan
2. mengakibatkan terjadinya dampak penutupan pasar (*foreclosure*) atau penyingkiran pesaing (*exclusionary*) atau dampak merugikan (*exploitative*) secara tidak wajar dan substansial.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh [HMBC Rikrik Rizkiyana, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/ikatan-kekeluargaan-advokat-universitas-indonesia-lt4a0a771a21161/hmbc-rikrik-rizkiyana-sh-lt4d6b7adea8533/) dan pertama kali dipublikasikan pada 01 Maret 2011.**
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Dari pertanyaan Anda, kami mengasumsikan bahwa kasus tersebut terkait dengan masalah **perjanjian vertikal yang bersifat eksklusif** (walaupun tidak 100%). Untuk menentukan apakah suatu perjanjian vertikal dapat melanggar **[UU 5/1999](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/104/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_5_1999)** sebagaimana telah diperbaharui **[Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022)**, maka perlu diperiksa atau dikaji lebih jauh hal-hal sebagai berikut:
1. Apakah pelaku usaha yang membuat perjanjian tersebut memiliki posisi dominan di pasar, di mana pelaku usaha tersebut beroperasi atau menjalankan usahanya?
2. Apakah perjanjian yang sifatnya membatasi persaingan tersebut menghasilkan efisiensi yang cukup signifikan, yang melebihi dampak anti persaingan yang ditimbulkan?
3. Apakah pembatasan terhadap persaingan yang ditimbulkan dari praktik tersebut melebihi dari yang dibutuhkan (*more than necessary*)?
Berikut adalah masing-masing pembahasannya.
### **Perjanjian Vertikal Yang Bersifat Menghambat Persaingan**
Menurut pendapat **[HMBC Rikrik Rizkiyana](https://www.hukumonline.com/events/narasumber/lt66962c4d35075/hmbc-rikrik-rizkiyana--sh--llm/)** (penulis sebelumnya sekaligus *senior partner* Assegaf Hamzah & *Partners*), suatu perjanjian vertikal yang bersifat menghambat atau membatasi persaingan, hanya akan dianggap memiliki **dampak anti persaingan**, dan karena itu **berpotensi melanggar UU 5/1999 dan perubahannya**, apabila perjanjian tersebut:
1. melibatkan pelaku usaha yang memiliki posisi dominan atau memiliki kekuatan pasar yang signifikan; dan
2. mengakibatkan terjadinya dampak penutupan pasar (*foreclosure*) atau penyingkiran pesaing (*exclusionary*) atau dampak merugikan (*exploitative*) secara tidak wajar dan substansial.
Alasannya adalah jika pelaku usaha yang dominan melakukannya, maka dampaknya akan signifikan dan tekanan persaingan yang ada di pasar tidak akan cukup mampu atau tidak akan efektif untuk menghambat dampak anti persaingan dari praktik anti persaingan tersebut.
Sementara itu, apabila dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak dominan, maka perjanjian yang sifatnya anti persaingan tidak akan mempunyai dampak yang signifikan terhadap pasar karena persaingan atau pesaing yang ada di dalam pasar bersangkutan akan mampu menghambat atau mengurangi dampak anti persaingan dari praktik tersebut.
### **Perjanjian Vertikal Dapat Dianggap Tidak Melanggar UU 5/1999**
Walau demikian, **perjanjian vertikal yang dilakukan oleh atau melibatkan pelaku usaha yang dominan** **dapat dianggap tidak melanggar UU 5/1999 dan perubahannya**, apabila dapat dibuktikan bahwa:
1. praktik tersebut sangat diperlukan untuk mencapai suatu tujuan efisiensi (dalam arti, tidak ada cara lain yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang sama); dan
2. efisiensi yang dihasilkan melebihi dampak anti persaingan yang ditimbulkan dari praktik tersebut.
### **Pembatasan Terhadap Persaingan**
Untuk mencapai efisiensi yang diharapkan, persaingan harus dibatasi. Maka, praktik yang membatasi persaingan tersebut seharusnya tidak dianggap melanggar UU 5/1999 dan perubahannya. Namun, perlu diperhatikan mengenai jangka waktu dari perjanjian tersebut dan ketersediaan alternatif atau cara lain yang dampak anti persaingannya lebih kecil.
Karena perjanjian antara BUMN dengan afiliasinya adalah perjanjian vertikal berupa perjanjian pemasokan bahan baku, dan bukan perjanjian horisontal atau perjanjian antar pesaing, maka ketentuan tentang kartel tidak berlaku dan perlu dilakukan analisis dampak anti persaingan dari perjanjian tersebut.
Berdasarkan kerangka analisis di atas, maka untuk menentukan apakah perjanjian eksklusif tersebut dapat melanggar UU 5/1999 dan perubahannya, harus diteliti terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut.
*Pertama*, kita harus mengetahui apakah BUMN dan *joint venture* tersebut memiliki posisi dominan di pasar pembelian dan penjualan bahan baku tersebut. Indikator yang paling awal untuk menentukan adanya posisi dominan adalah penguasaan pangsa pasar BUMN tersebut, apakah mencapai atau lebih dari 50%.
Berdasarkan ketentuan **Pasal 17** dan **Pasal 25 UU 5/1999**, suatu pelaku usaha akan dianggap atau disimpulkan memiliki posisi dominan atau memiliki kekuatan monopoli apabila memiliki pangsa pasar yang mencapai atau lebih dari 50% (dengan asumsi pasar bersangkutan didefinisikan secara tepat). Penguasaan pangsa pasar yang lebih dari 50% merupakan indikasi kuat bahwa BUMN tersebut memiliki posisi yang dominan. Apabila pangsa pasar dari BUMN tersebut relatif kecil atau kurang dari 50%, maka perjanjian tersebut tidak akan memiliki dampak anti persaingan.
*Kedua*, apabila BUMN adalah pelaku usaha dominan, maka harus dilihat apakah perjanjian tersebut mendatangkan efisiensi yang cukup besar bagi BUMN tersebut, misalnya dalam bentuk biaya transaksi yang lebih murah, harga beli yang lebih murah, jaminan pasokan bahan baku, atau kualitas bahan baku yang lebih baik dan terjamin. Dengan adanya efisiensi tersebut, maka diharapkan kegiatan produksi BUMN akan berjalan lebih baik dan menghasilkan barang yang lebih baik dalam kualitas dan biaya produksi yang lebih murah sehingga akan menguntungkan konsumen.
Jika kondisi ini tercapai, dan di sisi lain tidak menimbulkan dampak anti persaingan sebagaimana disebutkan di atas, maka perjanjian eksklusif tersebut bukan merupakan pelanggaran terhadap UU 5/1999 dan perubahannya. Namun, apabila perjanjian eksklusif tersebut tidak memberikan dampak efisiensi bagi kegiatan produksi BUMN tersebut, atau malah menyebabkan peningkatan biaya produksi karena harga beli yang lebih mahal, atau kualitas bahan baku yang lebih jelek, maka ini akan menjadi dasar bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”) untuk menyatakan bahwa perjanjian tersebut sebagai praktik anti persaingan yang berpotensi melanggar **UU 5/1999**, misalnya melanggar **Pasal 14** tentang integrasi vertikal**,** sebagai berikut:
*Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.*
Sebagai referensi terkait dengan kasus yang melibatkan perjanjian eksklusif, Anda dapat lihat **[Putusan KPPU No. 01/KPPU-L/2003](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18467/putusan-komisi-pengawas-persaingan-usaha-nomor-01kppul2003-tahun-2003/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=putusan_kppu_1_2003)** tentang perjanjian eksklusif antara PT Garuda Indonesia dan PT Abacus Indonesia, yang merupakan anak perusahaan PT Garuda Indonesia.
*Ketiga*, dalam hal BUMN tersebut dominan, tetapi perjanjian tersebut menghasilkan efisiensi yang cukup besar, maka perlu diteliti pula apakah masih ada alternatif lain untuk mencapai efisiensi tersebut yang dampak anti persaingannya lebih kecil. Menurut hemat kami, perlu ditanyakan apakah perjanjian eksklusif satu-satunya solusi? Apakah mekanisme pengadaan dengan membuka persaingan yang seluas-luasnya bagi para pemasok bahan baku tidak mungkin atau memberikan tingkat efisiensi yang lebih besar? Ini harus dipastikan terlebih dahulu sebelum memutuskan membuat perjanjian eksklusif atau tidak dengan perusahaan *joint venture* tersebut.
Mengenai **kemungkinan pengecualian**, berdasarkan ketentuan **Pasal 50** dan **Pasal 51 UU 5/1999**, dimungkinkan adanya pengecualian terhadap pelarangan-pelarangan di dalam undang-undang tersebut, apabila syarat-syarat berikut ini terpenuhi. Berikut adalah bunyi pasal-pasal tersebut.
**Pasal 50 UU 5/1999**
*Yang dikecualikan dari ketentuan Undang-undang ini adalah:*
1. *perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
2. *perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba;*
3. *perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan;*
4. *perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan;*
5. *perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas;*
6. *perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia;*
7. *perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri;*
8. *pelaku usaha yang tergolong dalam Usaha Kecil; atau*
9. *kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.*
**Pasal 51 UU 5/1999**
*Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan Undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.*
Penjelasan mengenai pengecualian tersebut di atas dapat dilihat di dalam **[Pedoman Pasal](https://kppu.go.id/pedoman/)** yang dikeluarkan oleh KPPU, seperti Pedoman Pasal 50 huruf a, Pedoman Pasal 50 huruf d, dan Pedoman Pasal 51. Pedoman-pedoman tersebut dapat diakses melalui situs **[KPPU](https://kppu.go.id/)**.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/104/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_5_1999);
2. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022);
3. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023).
Referensi:
1. [KPPU](https://kppu.go.id/), yang diakses pada tanggal 11 Maret 2025, pukul 18.00 WIB;
2. [Pedoman Pasal](https://kppu.go.id/pedoman/), yang diakses pada tanggal 11 Maret 2025, pukul 18.15 WIB.
Putusan:
[Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01/KPPU-L/2003 Tahun 2003](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18467/putusan-komisi-pengawas-persaingan-usaha-nomor-01kppul2003-tahun-2003/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=putusan_kppu_1_2003).
|
Pelaporan Merger dan Akuisisi yang Wajib Diketahui Pelaku Usaha
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelaporan-merger-dan-akuisisi-yang-wajib-diketahui-pelaku-usaha-lt607d2956c5656/
|
Kegiatan usaha merger dan akuisisi apakah wajib dilaporkan ke KPPU, dan adakah aturan terbaru terkait kewajiban pelaporan merger dan akuisisi ke KPPU? Jika wajib, bagaimana proses pelaporan merger dan akuisisi yang wajib diketahui pelaku usaha?
|
Pelaku usaha dapat meningkatkan daya saing perusahaannya melalui aksi korporasi seperti merger, akuisisi, dan peleburan. Aksi Korporasi ini dapat berdampak positif atau negatif dalam persaingan usaha, yang diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”). Jika pelaku usaha melakukan aksi korporasi yang memenuhi ketentuan tertentu, mereka wajib mengirimkan notifikasi kepada KPPU dalam jangka waktu 30 hari setelah aksi tersebut berlaku. Notifikasi ini diperlukan untuk memastikan tidak ada praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul*****Apakah Merger dan Akuisisi Wajib Dilaporkan ke KPPU?*****yang dibuat oleh [Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/bernadetha-aurelia-oktavira--sh-lt5d537b77ab8d5/) dan pertama kali dipublikasikan pada 19 April 2021.**
### **Definisi Merger, Akuisisi, dan Peleburan**
Secara umum, salah satu strategi pelaku usaha untuk meningkatkan kapabilitas daya saing perusahaan dapat melalui beberapa aksi korporasi antara lain **merger**, **akuisisi**, dan **peleburan**.
**Merger** atau **penggabungan** adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu badan usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan badan usaha lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari badan usaha yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada badan usaha yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan usaha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
Kemudian, **akuisisi** atau **pengambilalihan** adalahperbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambilalih saham dan/atau aset yang mengakibatkan beralihnya pengendalian perusahaan dan/atau aset tersebut.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
Baca juga: **[Perbedaan Merger dengan Akuisisi](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-merger-dengan-akuisisi-cl4635/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=merger_akuisisi)**
Sedangkan **peleburan** adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua badan usaha atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu badan usaha baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari badan usaha yang meleburkan diri dan status badan usaha yang meleburkan diri berakhir karena hukum.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
Aktivitas meger, akuisisi, dan peleburan (“**aksi korporasi**”)sebagaimana telah di definisikan di atas menurut Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”) dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif dalam persaingan usaha. **KPPU** dalam hal ini merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada presiden yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. [[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
Lebih lanjut, pada dasarnya, dalam hal pelaku usaha melakukan aksi korporasi, **pelaku usaha wajib menyampaikan notifikasi kepada KPPU** terkait penggabungan, peleburan atau pengambilalihan saham dan/atau aset sesuai dengan ketentuan wajib notifikasi sebagaimana diatur dalam [**Peraturan KPPU 3/2023**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt642ff1d5c2b90/peraturan-komisi-pengawas-persaingan-usaha-nomor-3-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=per_kppu_3_2023).[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
Ketentuan wajib notifikasi tersebut terdiri atas:[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
1. memenuhi batasan nilai aset dan/atau nilai penjualan, antara lain sebagai berikut:[[7]](#_ftn7 "_ftnref7")
* batasan nilai aset hasil aksi korporasi khusus bidang usaha non perbankan sebesar lebih dari Rp2,5 triliun;
* batasan nilai penjualan hasil aksi korporasi khusus bidang usaha non perbankan sebesar lebih dari Rp5 triliun;
* batasan nilai aset dan nilai penjualan hasil aksi korporasi khusus bidang usaha perbankan sebesar lebih dari Rp5 triliun.
2. terjadi perubahan pengendalian;
3. bukan transaksi antar pelaku usaha terafiliasi; dan
4. transaksi antar pelaku usaha yang memiliki aset dan/atau penjualan di Indonesia.
Selain ketentuan wajib di notifikasi di atas, pelaku usaha juga wajibuntuk menyampaikan notifikasi dalam hal pengambilalihan aset:[[8]](#_ftn8 "_ftnref8")
1. mengakibatkan peningkatan kemampuan penguasaan atas suatu pasar tertentu oleh pelaku usaha yang melakukan pengambilalihan aset; dan
2. tidak termasuk transaksi pengambilalihan aset yang dikecualikan. Dalam hal ini, **transaksi pengambilalihan aset yang dikecualikan** adalah:[[9]](#_ftn9 "_ftnref9")
* pelaku usaha bergerak di bidang non perbankan nilai transaksi kurang dari Rp250 miliar;
* pelaku usaha bergerak di bidang perbankan nilai transaksi kurang dari Rp2,5 triliun;
* transaksi rutin; atau
* aset yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha pelaku usaha pengambil alih aset.
Berdasarkan pengalaman praktik pribadi penulis, Indonesia menganut **asas *post-notification****,* yang mengharuskan pelaku usaha untuk menyampaikan notifikasi paling lama 30 hari sejak tanggal aksi korporasi berlaku efektif secara yuridis sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 4** **Peraturan KPPU 3/2023**.
### **Penyampaian Notifikasi KPPU**
Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KPPU 3/2023, penyampaian notifikasi kini terintegrasi dalam sistem digital, di mana pelaku usaha dapat menyampaikan notifikasi melalui laman resmi **Notifikasi KPPU** **[notifikasi.kppu.go.id](https://notifikasi.kppu.go.id/#/login)**.[[10]](#_ftn10 "_ftnref10")
Adapun **Pasal 5 ayat (1)** **Peraturan KPPU 3/2023** mengatur dokumen-dokumen yang wajib dilampirkan oleh pelaku usaha, yaitu:
1. surat pengantar notifikasi;
2. kartu identitas, surat tugas dan/atau surat kuasa dalam hal notifikasi disampaikan oleh pihak yang mewakili pelaku;
3. formulir notifikasi (untuk tiap jenis aksi korporasi); dan
4. dokumen pendukung (seperti laporan keuangan tiga tahun terakhir yang telah diaudit, struktur pelaku baik sebelum maupun setelah aksi korporasi terkait, anggaran dasar baik sebelum maupun setelah aksi korporasi terkait dan sebagainya).
Pelaku usaha wajib menyampaikan notifikasi melalui Sistem Notifikasi KPPU dengan ketentuan sebagai berikut:[[11]](#_ftn11 "_ftnref11")
1. pelaku sebagai pemohon melakukan pendaftaran akun dengan menggunakan alamat surat elektronik yang aktif;
2. satu akun digunakan untuk satu transaksi aksi korporasi;
3. notifikasi dapat disampaikan setiap hari melalui sistem, pada pukul 09.00 - 14.00 WIB; dan
4. seluruh informasi dan dokumen yang disampaikan wajib menggunakan bahasa Indonesia.
Penting untuk dicatat keabsahan dan kebenaran atas seluruh informasi dan dokumen yang disampaikan melalui Sistem Notifikasi kepada KPPU sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Jika ditemukan kesalahan atau ketidaksesuaian dalam informasi dari dokumen yang disampaikan, KPPU berhak untuk membatalkan registrasi notifikasi tersebut dan/atau hasil penilaian. Adapun pembatalan registrasi tersebut akan ditindaklanjuti dengan penyelidikan berdasarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[[12]](#_ftn12 "_ftnref12")
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/104/undangundang-nomor-5-tahun-1999/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_5_1999);
2. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022);
3. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023);
4. [Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt642ff1d5c2b90/peraturan-komisi-pengawas-persaingan-usaha-nomor-3-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=per_kppu_3_2023).
Referensi:
Notifikasi KPPU, [notifikasi.kppu.go.id](https://notifikasi.kppu.go.id/#/login), yang diakses pada 12 Maret 2025, pukul 03.15 WIB.
---
[1] Pasal 1 angka 2 [Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt642ff1d5c2b90/peraturan-komisi-pengawas-persaingan-usaha-nomor-3-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=per_kppu_3_2023) (“Peraturan KPPU 3/2023”)
[2] Pasal 1 angka 4 Peraturan KPPU 3/2023
[3] Pasal 1 angka 3 Peraturan KPPU 3/2023
[4] Pasal 1 angka 18 [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/104/undangundang-nomor-5-tahun-1999/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_5_1999)
[5] Lihat Pasal 2 ayat (1) Peraturan KPPU 3/2023
[6] Pasal 3 ayat (1) Peraturan KPPU 3/2023
[7] Lihat Pasal 6 ayat (1) Peraturan KPPU 3/2023
[8] Pasal 3 ayat (2) Peraturan KPPU 3/2023
[9] Pasal 12 Peraturan KPPU 3/2023
[10] Pasal 13 ayat (3) Peraturan KPPU 3/2023
[11] Pasal 13 ayat (4) Peraturan KPPU 3/2023
[12] Pasal 15 Peraturan KPPU 3/2023
|
Demonstrasi Serikat Pekerja atas Kasus Penggelapan dalam Perusahaan
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/demonstrasi-serikat-pekerja-atas-kasus-penggelapan-dalam-perusahaan-lt5d2b628ed8bc5/
|
Saya bekerja di sebuah perusahan swasta sekaligus sebagai pengurus serikat pekerja di perusahaan tersebut. Saya mendapat kiriman pesan singkat berupa foto selembar kertas fotokopian yang di foto tersebut adalah bukti pelaporan atas nama salah satu mantan karyawan dimana tempat saya bekerja, yang berisi adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh direktur keuangan di perusahaan. Tapi sepertinya pihak perusahaan sendiri tidak merespon kasus tersebut dengan serius. Buktinya terlapor masih bekerja sampai saat ini dan itu bertentangan dengan isi dalam perjanjian kerja bersama kami, bahwa setiap karyawan yang terjerat kasus pidana akan diberhentikan sementara selama proses penyidikan sampai dengan adanya status hukum tetap.
Pertanyaannya, apakah kami berhak mendorong perusahaan untuk segera memproses terlapor sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan cara unjuk rasa di luar jam kerja? Apakah kami berhak memberikan surat berupa teguran keras sesuai fakta yang saya uraikan di atas kepada presiden direktur selaku penanggung jawab perusahaan, dan tembusan ke Disnakertrans, Kementerian Perindustrian, Kepolisian Daerah bahkan sampai dengan Presiden, dengan harapan kami mendapat dukungan dari pihak-pihak tersebut untuk teguran kami agar segera direspon oleh perusahaan? Atas dasar itu, apakah kami bisa dituntut balik dengan kasus pencemaran nama baik?
|
Sesuai ketentuan sesuai [UU PT](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) sebagaimana telah diubah dengan [Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022), seorang direksi haruslah menjalankan pengurusan perseroan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Jika memang ditemukan adanya direksi yang telah merugikan perseroan untuk kepentingan pribadi dengan melakukan penggelapan, maka pemegang saham yang paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan/tuntutan ke pengadilan negeri. Selain itu, dewan komisaris dapat menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan memberhentikan sementara anggota direksi.
Serikat pekerja yang hendak mendesak pejabat perusahaan untuk mengambil tindakan dengan demonstrasi tetap perlu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan demonstrasi. Namun demikian, para penyelenggara demonstrasi perlu berhati-hati dengan kemungkinan jerat pidana atas pencemaran nama baik, jika dugaan penggelapan tidak terbukti.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh [Rizky P.P. Karo Karo, S.H., M.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/lkbh-fakultas-hukum-uph-lt5d8b3c2d8f7b9/rizky-pp-karo-karo--sh--mh-lt5d8b3ee359488/) dan pertama kali dipublikasikan pada 24 Oktober 2019.**
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
Pertama-tama, kami memiliki keterbatasan informasi mengenai jenis fotokopi yang dimaksud, apakah berupa surat pelaporan dari pihak perusahaan kepada pihak berwajib atau pelaporan tertulis dari pihak lain kepada pihak perusahaan. Hal tersebut tentu berdampak pada jawaban yang kami berikan.
### **Perbedaan Korupsi dengan Penggelapan**
Sebelum membahas pertanyaan Anda lebih jauh, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa **korupsi perlu dibedakan dari penggelapan**. Ketentuan mengenai tindak pidana **penggelapan** telah diatur dalam **Pasal 372**[**KUHP**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP) lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan **Pasal 486**[**UU 1/2023**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru) tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[[1]](#_ftn1 "_ftnref1") yaitu tahun 2026.
| | |
| --- | --- |
| **Pasal 372 KUHP** | **Pasal 486 UU 1/2023** |
| Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena **penggelapan**, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2") | Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena **penggelapan**, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3") |
Baca juga: **[Bunyi Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan Unsurnya](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-372-kuhp-tentang-penggelapan-dan-unsurnya-lt659be4526e0f9/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pasal_372_kuhp)**
Sedangkan **korupsi** menurut **Nyoman Serikat Putra Jaya** dalam bukunya *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia* adalah serangkaian kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang mana perbuatan yang dimaksud memenuhi segala unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam **[UU Tipikor](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1371/undangundang-nomor-31-tahun-1999/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_31_1999)** dan perubahannya.
Lebih lanjut, dalam **Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor** disebutkan bahwa:
*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang **dapat**[**[4]**](#_ftn4 "_ftnref4") merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*
Dalam **[Putusan MK No. 25/PUU–XIV/2016](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5c29b9a77e9f7/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-25-puu-xiv-2016/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=putusan_mk_25_2016)** (hal. 113) diuraikan bahwa unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi.
Dari penjelasan di atas terlihat perbedaan penggelapan dengan korupsi yang terletak pada unsur kerugian yang ditimbulkan, di mana kerugian korupsi hanya berkaitan dengan keuangan negara atau perekonomian negara. Sehingga menurut hemat kami, kasus dalam pertanyaan Anda sejatinya tergolong sebagai penggelapan karena tidak terkait dengan kerugian negara.
### **Tanggung Jawab Direksi**
Direktur keuangan sebagai orang yang diduga melakukan penggelapan sendiri dapat dikategorikan sebagai **direksi**, sesuai **[UU PT](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007)** sebagaimana telah diubah dengan **[Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022)**.
Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Selain itu, direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UU PT dan/atau anggaran dasar.[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
Kemudian, direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan, yang wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan. Dalam hal tindakan direksi merugikan perseroan, pemegang saham yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan ketentuan tersebut dapat mewakili perseroan untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap direksi melalui pengadilan.[[7]](#_ftn7 "_ftnref7")
Sebagai informasi, ketentuan mengenai tanggung jawab direksi dan/atau dewan komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam UU PT tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang hukum pidana.[[8]](#_ftn8 "_ftnref8")
Lebih lanjut, **Pasal 106 UU PT** menguraikan bahwa:
1. ***Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.***
2. *Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.*
3. *Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1).*
4. *Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS.*
5. *Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.*
6. *RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.*
7. *Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.*
8. *Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.*
9. *Bagi Perseroan Terbuka penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (8) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.*
Oleh karena itu, seorang direksi haruslah menjalankan pengurusan perseroan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Jika memang ditemukan adanya direksi yang telah merugikan perseroan untuk kepentingan pribadi dengan melakukan penggelapan, maka pemegang saham yang paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan/tuntutan ke pengadilan negeri. Selain itu, dewan komisaris dapat menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan memberhentikan sementara anggota direksi. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dapat menguatkan atau membatalkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
Baca juga: **[Hak Direksi Membela Diri Jika Diberhentikan oleh RUPS](https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-direksi-membela-diri-jika-diberhentikan-oleh-rups-lt5b9b171778dc6/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=direksi_membela_diri)**
### **Hak dan Kewajiban Serikat Buruh**
Lebih lanjut, terkait dengan keinginan Anda untuk melaksanakan demonstrasi dan mendesak presiden direksi untuk mengambil tindakan atas dugaan penggelapan oleh direksi keuangan Anda, ada perlunya kita meninjau ketentuan dalam **[UU Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan)** sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Perppu Cipta Kerja, serta peraturan terkait lainnya.
Dalam **Pasal 102 ayat (2) UU Ketenagakerjaan** diatur bahwa:
*Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.*
Selain itu, **[UU 21/2000](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/732/undangundang-nomor-21-tahun-2000/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_21_2000)** sebagai payung hukum yang mengatur tentang serikat buruh/serikat pekerja (“SB/SP”) juga perlu ditinjau. Fungsi SB/SP diatur dalam **Pasal 4 ayat (2) UU 21/2000**, yang berbunyi:
*Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai fungsi:*
1. *sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial;*
2. *sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;*
3. *sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
4. *sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya;*
5. *sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
6. *sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan.*
Adapun **Pasal 25 ayat (1) UU 21/2000** mengatur bahwa:
*Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak:*
1. *membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha;*
2. *mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial;*
3. *mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan;*
4. *membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;*
5. *melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut hemat kami, Anda pada dasarnya tidak memiliki hak untuk memberikan surat teguran keras kepada presiden direksi perusahaan tempat Anda bekerja. Sebagai wakil SB/SP, Anda seyogyanya melakukan musyawarah bersama dengan presiden direksi atau pejabat lainnya di perusahaan tersebut untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila Anda tetap ingin melakukan demonstrasi, **Pasal 10 [UU 9/1998](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17462/undangundang-nomor-9-tahun-1998/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_9_1998)** mengatur bahwa:
1. *Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri.*
2. *Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok.*
3. *Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3x24 jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh polri setempat.*
4. *Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.*
Lalu, menurut **Pasal 11 UU 9/1998**, surat pemberitahuan memuat:
1. maksud dan tujuan;
2. tempat,lokasi dan rute;
3. waktu dan lama;
4. bentuk;
5. penanggung jawab;
6. nama dan alamat organisasi, kelompok atau perseorangan;
7. alat peraga yang digunakan; dan atau
8. jumlah peserta.
Dapat disimpulkan, jika Anda tetap ingin melaksanakan demonstrasi baik yang dilakukan pada jam kerja atau di luar jam kerja terhadap permasalahan di atas, maka Anda tetap wajib memberitahukan dan meminta izin kepada pihak Kepolisian dan memberitahukan terlebih dahulu ke pihak terkait dalam perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
### **Praduga Tidak Bersalah**
Namun demikian, Anda perlu berhati-hati dengan hukum positif Indonesia yang menganut **[asas praduga tak bersalah](https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-praduga-tak-bersalah-cl2663/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=praduga_tak_bersalah)**. Pasal asas praduga tak bersalah diatur dalam **Penjelasan Umum angka 3 huruf c [KUHAP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP)**:
*Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.*
Apabila tidak terbukti bahwa direktur keuangan perusahaan tersebut melakukan tindakan pidana, baik atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau karena penyidikan telah dihentikan oleh Polisi (SP3), maka Anda dapat saja dituntut balik atas dasar **[pencemaran nama baik](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-pencemaran-nama-baik-kuhp-pasca-putusan-mk-lt4f0650c4eb6b0/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=bunyi_pasal_pencemaran_nama_baik_pasca_putusan_mk)**.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-(wvs)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-(kuhp)?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHP);
2. [Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KUHAP);
3. [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17462/undangundang-nomor-9-tahun-1998/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_9_1998);
4. [Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1371/undangundang-nomor-31-tahun-1999/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_31_1999);
5. [Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerta/Serikat Buruh](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/732/undangundang-nomor-21-tahun-2000/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_21_2000);
6. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/339/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_20_2001);
7. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan);
8. [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007);
9. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022);
10. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru);
11. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023);
12. [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2012).
Putusan:
[Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU–XIV/2016](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5c29b9a77e9f7/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-25-puu-xiv-2016/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=putusan_mk_25_2016).
Referensi:
Nyoman Serikat Putra Jaya. *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2005.
---
[1] Pasal 624 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_1_2023) (“UU 1/2023”)
[2] Pasal 3 [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perma_2_2012), denda dilipatgandakan 1.000 kali
[3] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023
[4] Lihat [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU–XIV/2016](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5c29b9a77e9f7/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-25-puu-xiv-2016/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=putusan_mk_25_2016) yang menyatakan bahwa kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
[5] Pasal 92 ayat (1) dan (2) [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) (“UU PT”)
[6] Pasal 97 ayat (1), (2), dan (3) UU PT
[7] Pasal 97 ayat (6) UU PT dan penjelasannya
[8] Pasal 155 UU PT
|
Tanggung Jawab Pemilik Baru Atas Utang Perusahaan
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-pemilik-baru-atas-utang-perusahaan-lt5705be31463e1/
|
Saya membeli/mengakuisisi sebuah perusahaan kontraktor sipil berbentuk Perseroan Terbatas (�PT�) dari pemilik lama dengan membeli 100% saham perusahaan. Namun, belakangan baru saya ketahui bahwa perusahaan yang saya beli tersebut memiliki sejumlah utang kepada bank dengan status kredit macet sehingga saya kesulitan untuk mendapatkan pinjaman dari bank, karena nama perusahaan tercatat sebagai debitur macet.
Pertanyaan saya, apakah saya sebagai pemilik perusahaan yang baru bertanggung jawab untuk membayar utang perusahaan yang dibuat oleh pemilik lama kepada bank?
|
Pada dasarnya, pemegang saham perseroan tidak bertanggung-jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.
Akan tetapi, dalam hal akuisisi mengakibatkan pemegang saham dalam perseroan menjadi kurang dari 2 orang (Anda mengatakan mengakuisisi 100% saham perseroan), dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan, maka pemegang saham (tunggal) tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, bahkan Pengadilan Negeri juga dapat membubarkan perseroan tersebut jika ada permohonan dari pihak yang berkepentingan
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
### KLINIK TERKAIT
[#### Prosedur Pengambilan Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*)?
03 Mar, 2025
](/klinik/a/prosedur-pengambilan-keputusan-sirkuler-icircular-resolution-i-lt4e48c7e35b0fe/)
[#### Jerat Hukum Pemegang Saham yang Menyalahgunakan Kekayaan PT
18 Feb, 2025
](/klinik/a/jerat-hukum-pemegang-saham-yang-menyalahgunakan-kekayaan-pt-lt546d694009721/)
[#### Pemberian Kuasa dalam RUPS
05 Feb, 2025
](/klinik/a/pemberian-kuasa-dalam-rups-lt547b5ae30165d/)
[#### Jika Hanya Ada Satu Pemegang Saham di PT
24 Jan, 2025
](/klinik/a/jika-hanya-ada-satu-pemegang-saham-di-pt-lt535e5f8338e29/)
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judulsamayang dibuat oleh [Albert Aries, S.H., M.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/albert-aries-partners-lt51234433e9d7f/albert-aries--sh--mh-lt50f8bc5fd2478/) dan** **pertama kali dipublikasikan pada 18 Juli 2016.**
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
### **Pengertian Akuisisi**
**Pengambilalihan** atau **akuisisi**, berdasarkan **Pasal 109 angka 1 [Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022)** yang mengubah **Pasal 1 angka 11 [UU PT](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007)** adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.
Menurut [**Albert Aries**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/albert-aries-partners-lt51234433e9d7f/albert-aries--sh--mh-lt50f8bc5fd2478/) (penulis sebelumnya), secara hukum, akuisisi adalah soal beralihnya pengendalian (*controlling*) atas suatu perseroan. Inilah yang membedakan dengan tegas antara akuisisi dengan jual-beli saham biasa. Sederhananya, jual beli-saham biasa belum tentu dapat dikualifikasikan sebagai akuisisi apabila ternyata tidak mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan yang diakuisisi tersebut.
Menurut **Munir Fuady**, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Tentang Akuisisi*, *Takeover dan LBO* (hal. 5), dalam akuisisi, baik perusahaan pengambil alih maupun yang diambil alih tetap eksis. Jadi dengan akuisisi tidak ada perusahaan yang lenyap dan tidak perusahaan yang baru terbentuk dari akuisisi tersebut.
Baca juga: **[Perbedaan Merger dengan Akuisisi](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-merger-dengan-akuisisi-cl4635/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=merger_akuisisi)**
### **Apakah Utang Perusahaan Menjadi Tanggung Jawab Pemilik Baru PT?**
Sayangnya dalam pertanyaan Anda, kami memiliki keterbatasan informasi mengenai apakah dalam mengakuisisi 100% kepemilikan perusahaan tersebut, Anda bertindak selaku orang – perseorangan atau Anda bertindak dalam mewakili suatu badan hukum yang secara hukum dapat menjadi pemegang saham dalam suatu perseroan?
Walau demikian, baik Anda sebagai pemegang saham perorangan, maupun sebagai wakil dari badan hukum, menjawab pertanyaan pokok Anda, yang menanyakan apakah pemilik perseroan yang baru bertanggung jawab membayar utang perseroan yang dibuat oleh pemilik lama kepada bank, pada dasarnya, **pemegang saham perseroan tidak bertanggung-jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki**.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
Ketentuan di atas mempertegas ciri perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
Namun, Anda juga perlu mengetahui bahwa dalam hal akuisisi ini mengakibatkan pemegang saham dalam perseroan menjadi kurang dari 2 orang (Anda mengatakan mengakuisisi 100% saham perseroan), dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan, maka **pemegang saham (tunggal)** tersebut **bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan**, bahkan **Pengadilan Negeri juga dapat membubarkan perseroan** tersebut jika ada permohonan dari pihak yang berkepentingan.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
Oleh karena itu, kami menyarankan agar Anda (atau badan hukum yang Anda wakilkan) segera mengalihkan sebagian kepemilikan saham Anda kepada orang lain paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak dilakukannya akuisisi tersebut, agar persyaratan perseroan sebagai suatu badan hukum (*recht persoon*) tetap terpenuhi. Sehingga, tidak menyebabkan pertanggungjawaban dan harta pribadi Anda (atau badan hukum yang Anda wakilkan) dapat digugat oleh pihak kreditur atau pihak yang berkepentingan lainnya.
Apa yang kami sampaikan di atas adalah suatu gambaran singkat bahwa dalam mengakuisisi suatu Perseroan, hendaknya calon pengambilalih perseroan dapat melihat bagaimana kondisi perseroan tersebut, termasuk soal laporan keuangan, laporan laba-rugi, *good will*, serta kewajiban-kewajiban finansial dari perusahaan yang akan diakuisisi tersebut.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007);
2. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022);
3. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023).
Referensi:
Munir Fuady. *Hukum Tentang Akuisisi*, *Takeover dan LBO*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
---
[1] Pasal 3 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) (“UU PT”)
[2] Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU PT
[3] Lihat Penjelasan Pasal 125 ayat (1) UU PT *jo.* Pasal 109 ayat (1) [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) yang mengubah Pasal 7 ayat (6) UU PT
|
Dapatkah Komisaris Perusahaan Induk Menjadi Pegawai di Anak Perusahaan?
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-komisaris-perusahaan-induk-menjadi-pegawai-di-anak-perusahaan-lt5c40596bb6584/
|
Bagaimana statusnya jika seseorang sudah diangkat menjadi komisaris di perusahaan induk secara bersamaan menjadi pegawai di anak perusahaan tersebut? Apakah diperbolehkan secara hukum? Terima kasih.
|
Dewan komisaris merupakan organ perseroan terbatas (“PT”) yang diangkat oleh rapat umum pemegang saham (RUPS). Hal ini berbeda dengan pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja.
Namun, mengingat bahwa status perusahaan induk dan anak perusahaan merupakan dua badan hukum yang berbeda, maka mengenai rangkap jabatan dewan komisaris perusahaan induk menjadi pegawai anak perusahaan perlu terlebih dahulu meninjau anggaran dasar PT, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, apakah ada aturan yang melarang hal demikian atau tidak. Di sisi lain, rangkap jabatan ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh** [**Dimas Hutomo, S.H.**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/dimas-hutomo--sh-lt5b4dc1b842992/) **dan pertama kali dipublikasikan pada 4 Februari 2019, yang pertama kali dimutakhirkan pada 7 Maret 2025.**
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
### **Induk Perusahaan dan Anak Perusahaan**
Pertama-tama, kami asumsikan bahwa perusahaan yang Anda tanyakan berbentuk perseroan terbatas (“PT”). Oleh karena itu, kami akan merujuk pada [**UU PT**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) dan perubahannya dalam [**UU Cipta Kerja**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023).
Menurut definisinya, PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil (“UMK”) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai UMK tersebut.
Baca juga: [**Syarat Pendirian PT Menurut UU Cipta Kerja**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-pendirian-pt-menurut-uu-cipta-kerja-lt614883c49b5bb/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pendirian_pt)
Menurut **Pasal 109 angka 2** [**Perppu Cipta Kerja**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022)yang mengubah**Pasal 7 ayat (1) UU PT** diatur bahwa PT didirikan oleh **2 orang atau lebih** dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Aturan pendirian PT ini berlaku baik bagi perusahaan induk maupun anak perusahaan.
Mengenai pendirian anak perusahaan, **Yahya Harahap** dalam bukunya *Hukum Perseroan Terbatas* (hal. 49-50) mengatakan bahwa dalam rangka memanfaatkan prinsip *limited liability* atau pertanggungjawaban terbatas, sebuah PT dapat mendirikan “perseroan anak” atau *subsidiary* untuk menjalankan bisnis “perseroan induk” (*parent company*). Dengan demikian, sesuai dengan prinsip keterpisahan (*separation*) dan perbedaan (*distinction*) yang dikenal dengan istilah *separate entity*, maka aset perseroan induk dengan perseroan anak “terisolasi” terhadap kerugian potensial (*potential losses*) yang akan dialami oleh satu di antaranya.
Selain itu, Yahya Harahap (hal. 57-58) juga menjelaskan tentang ciri personalitas PT yang ada di dalam UU PT. Menurutnya, PT diperlakukan sebagai wujud yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya. Ciri personalitas itu diatur dalam **Pasal 3 ayat (1) UU PT** dalam bentuk “pertanggungjawaban terbatas” pemegang saham atas utang PT berikut.
*Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.*
Berdasarkan uraian tersebut, perlu dipahami bahwa perusahaan induk dan anak perusahaan merupakan dua badan hukum yang berbeda.
Baca juga: **[Hubungan Induk Perusahaan dengan Anak Perusahaan](https://www.hukumonline.com/klinik/a/hubungan-induk-perusahaan-dengan-anak-perusahaan-cl3562/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=hubungan_induk_anak_perusahaan)**
### **Komisaris PT**
Dalam suatu PT, organ-organ perusahaan terdiri dari rapat umum pemegang saham (“RUPS”), direksi, dan dewan komisaris.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1") Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
Menurut **Pasal 108 ayat (1) dan (2)** **UU PT**, tugas dan fungsi dewan komisaris diatur sebagai berikut.
1. *Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.*
2. *Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.*
Anggota dewan komisaris diangkat oleh RUPS. Adapun tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota dewan komisaris, diatur dalam anggaran dasar yang juga dapat mengatur tentang pencalonan anggota dewan komisaris.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
Berdasarkan ketentuan tersebut, perlu dicatat bahwa hubungan antara PT dengan dewan komisaris tunduk kepada UU PT dan perubahannya, serta anggaran dasar PT.
Lantas, bagaimana hukumnya dewan komisaris perusahaan induk yang merangkap sebagai pegawai di anak perusahaan?
### **Jika Komisaris Perusahaan Induk Merangkap Pegawai di Anak Perusahaan**
Perlu diketahui sebelumnya, hal-hal mengenai pegawai atau pekerja di suatu perusahaan tunduk pada [**UU Ketenagakerjaan**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003)dan perubahannya.
Untuk dapat menjadi pegawai di suatu PT, maka pegawai dan pengusaha harus membuat perjanjian kerja sesuai **Pasal 52 ayat (1) UU Ketenagakerjaan** yang memenuhi unsur:
1. *kesepakatan kedua belah pihak;*
2. *kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;*
3. *adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan*
4. *pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
Perjanjian kerja tersebut setidaknya memuat syarat-syarat kerja, hak, kewajiban para pihak, dan lain-lain sesuai **Pasal 54 UU Ketenagakerjaan**. Oleh karena itu, baik pegawai maupun pengusaha baik di perusahaan induk maupun anak perusahaan tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
Dalam hal ini, dapatkah komisaris perusahaan induk merangkap sebagai pegawai di anak perusahaan?
Jika meninjau uraian di atas, jelas bahwa komisaris diangkat oleh RUPS, sedangkan pegawai diangkat berdasarkan perjanjian kerja. Namun, mengingat bahwa status perusahaan induk dan anak perusahaan merupakan dua badan hukum yang berbeda, maka menurut hemat kami, perlu ditinjau juga mengenai anggaran dasar dari kedua PT tersebut apakah ada larangan rangkap jabatan komisaris sebagai pegawai di anak perusahaan atau tidak. Hal ini karena sepanjang penelusuran kami tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur bahwa seorang komisaris dilarang menjadi pegawai di perusahaan lain sekalipun itu anak perusahaan dari perusahaan induknya.
Namun demikian, perlu dicatat bahwa berkaitan dengan fungsi dewan komisaris sebagai pengawas dalam suatu PT, maka penting untuk menghindari potensi *conflict of interest* dan menjaga *good corporate governance* (“GCG”) sebagai pengelolaan PT yang seimbang dan baik. GCG ini penting karena berkaitan dengan hubungan antara berbagai unsur dalam PT yang menentukan kinerja perusahaan. Singkatnya, GCG merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kinerja perusahaan, menjaga kelangsungan usaha perusahaan, serta sebagai suatu kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan.
Baca juga: **[Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* di Perusahaan](https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-prinsip-igood-corporate-governance-i-di-perusahaan-cl6890/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=GCG)**
Oleh karena itu, sekali pun tidak ada aturan yang melarang rangkap jabatan dewan komisaris tersebut, menurut hemat kami posisi dewan komisaris sebagai pengawas perusahaan induk yang merangkap jabatan sebagai pegawai di anak perusahaan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang mana akan mengganggu pelaksanaan GCG.
Sebagai gambaran, dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan perusahaan dan memberi nasihat kepada direksi. Oleh karenanya, pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh dewan komisaris tidak boleh untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, misalnya dalam hal ini untuk kepentingan anak perusahaan sebagaimana Anda tanyakan, melainkan hanya untuk kepentingan perusahaan induk secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan induk.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
Dengan demikian, meski tidak ada peraturan yang secara eksplisit melarang, kami tetap menyarankan agar Anda meninjau kembali anggaran dasar PT, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama apakah ada aturan rangkap jabatan tersebut atau tidak. Kemudian, kami berpendapat rangkap jabatan dewan komisaris ini tidak baik untuk dilakukan karena berpotensi menimbulkan *conflict of interest*.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003);
2. [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007)
3. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022);
4. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023).
Referensi:
M. Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
---
[1] Pasal 109 angka 1 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 1 angka 2 [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) (“UU PT”)
[2] Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 6 UU PT
[3] Pasal 111 ayat (1) dan (4) UU PT
[4] Pasal 108 ayat (1) dan (2) dan penjelasannya UU PT
|
Tata Cara Pendaftaran Pendirian PT
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/tata-cara-pendaftaran-pendirian-pt-lt67cf6544266b1/
|
Bagaimana tata cara untuk melakukan pendaftaran pendirian suatu PT? Terima kasih.
|
Pendaftaran pendirian PT merupakan hal penting agar PT memperoleh status badan hukumnya. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi format isian secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yaitu melalui [AHU Perseroan Terbatas](https://ahu.go.id/sabh/perseroan). Apa saja syaratnya?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Simak panduan mengurus izin usaha di [**Easybiz**](https://www.easybiz.id/?utm_source=hol&utm_medium=klinik&utm_content=layanan-easybiz&utm_campaign=cta). Untuk solusi terbaik pendirian dan perizinan usaha, dapatkan konsultasi gratis [di sini](https://www.easybiz.id/hubungi-kami-via-whatsapp?utm_source=hol&utm_medium=klinik&utm_content=layanan-easybiz&utm_campaign=cta) atau melalui [[email protected]](/cdn-cgi/l/email-protection#5830393437183d392b213a312276313c).
### KLINIK TERKAIT
[#### Bisakah Bidang Usaha Umum dan Khusus Digabung dalam Satu PT?
07 Mar, 2025
](/klinik/a/bisakah-bidang-usaha-umum-dan-khusus-digabung-dalam-satu-pt-lt51f20ee9721f9/)
[#### Bolehkah Asisten Direksi Menandatangani Perjanjian atas Nama PT?
05 Mar, 2025
](/klinik/a/bolehkah-asisten-direksi-menandatangani-perjanjian-atas-nama-pt--lt4f5837671c43e/)
[#### Ketentuan Perubahan Nama PT
05 Mar, 2025
](/klinik/a/ketentuan-perubahan-nama-pt-lt4bbd3c133e20d/)
[#### Pengumuman Akta Pendirian PT dalam Tambahan Berita Negara
04 Mar, 2025
](/klinik/a/pengumuman-akta-pendirian-pt-dalam-tambahan-berita-negara-lt4c8f3a3750b15/)
Pada dasarnya, setiap perusahaan berbentuk perseroan terbatas (“PT”), koperasi, persekutuan komanditer (CV), firma, perorangan, dan bentuk usaha lainnya, termasuk perusahaan asing dengan status kantor pusat, kantor tunggal, kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, agen perusahaan, dan perwakilan perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
Secara umum, tata cara melakukan pendaftaran perusahaan adalah sebagai berikut:
1. Dilakukan melalui *platform* perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *online single submission* (“OSS”).[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
2. Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan mengisi data paling sedikit:[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
1. nama dan NIK;
2. alamat tempat tinggal;
3. bidang usaha;
4. lokasi penanaman modal;
5. besaran rencana penanaman modal;
6. rencana penggunaan tenaga kerja;
7. nomor kontak usaha dan/atau kegiatan;
8. rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya; dan
9. NPWP pelaku usaha perseorangan.
3. Pendaftaran perusahaan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 0-.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
4. Bagi perusahaan yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) diwajibkan untuk memasang NIB di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum, dan mencantumkan NIB pada papan nama serta dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Baca juga: **[SIUP dan TDP Tak Berlaku Lagi, Benarkah?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/siup-dan-tdp-tak-berlaku-lagi-benarkah-lt6142fb11737c5?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=siup_tdp)**
Kemudian, perlu diketahui, bahwa saat ini PT terdiri atas PT persekutuan modal dan PT perorangan. PT persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Sedangkan, PT perorangan merupakan badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.[[6]](#_ftn6 "_ftnref6") Oleh sebab itu, kami mengasumsikan bahwa PT yang Anda maksud adalah PT persekutuan modal.
Bagi PT persekutuan modal pendaftaran pendirian PT penting dilakukan agar PT memperoleh status badan hukumnya.[[7]](#_ftn7 "_ftnref7") Adapun, tata cara pendaftaran pendirian PT adalah sebagai berikut:
1. Pemohon, yaitu pendiri bersama-sama atau direksi PT yang telah memperoleh status badan hukum atau likuidator PT bubar atau kurator PT pailit yang memberikan kuasa kepada notaris[[8]](#_ftn8 "_ftnref8") mengajukan permohonan pendaftaran pendirian kepada Menteri Hukum.[[9]](#_ftn9 "_ftnref9")
2. Membayar biaya permohonan pendaftaran badan hukum perseroan.[[10]](#_ftn10 "_ftnref10")
3. Mengisi format isian secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (“SABH”) yaitu **[AHU Perseroan Terbatas](https://ahu.go.id/sabh/perseroan)** dengan melengkapi dokumen berikut:[[11]](#_ftn11 "_ftnref11")
1. pernyataan secara elektronik dari pemohon tentang dokumen untuk pendirian PT yang telah lengkap;
2. salinan akta pendirian PT yang diunggah ke SABH;
3. minuta akta pendirian PT atau minuta akta perubahan pendirian PT;
4. minuta akta peleburan dalam hal pendirian PT dilakukan dalam rangka peleburan;
5. bukti setor modal PT berupa:
* salinan slip setoran atau salinan surat keterangan bank atas nama PT atau rekening bersama atas nama para pendiri atau asli surat pernyataan telah menyetor modal PT yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris PT, jika setoran modal dalam bentuk uang;
* asli surat keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran modal dalam bentuk lain selain uang yang disertai bukti pengumuman dalam surat kabar, jika setoran dalam bentuk benda tidak bergerak;
* fotokopi peraturan pemerintah dan/atau keputusan Menteri Keuangan bagi PT persero atau peraturan daerah dalam hal pendiri merupakan perusahaan daerah atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota; atau
* salinan neraca dari PT yang meleburkan diri atau neraca dari perusahaan bukan badan hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal;
6. surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh keputusan, persetujuan, atau rekomendasi dari instansi teknis untuk PT bidang usaha tertentu atau fotokopi keputusan, persetujuan, dan rekomendasi dari instansi teknis terkait untuk PT bidang usaha tertentu;
7. surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak; dan
8. salinan surat keterangan mengenai alamat lengkap PT dari pengelola gedung atau instansi yang berwenang atau asli surat pernyataan mengenai alamat lengkap PT yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris PT.
Kemudian, untuk dokumen-dokumen terkait dengan permohonan perseroan akan disimpan oleh notaris.[[12]](#_ftn12 "_ftnref12")
Nantinya, Menteri Hukum akan menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum perseroan secara elektronik. Lalu, pemohon melakukan pencetakan sertifikat pendaftaran badan hukum secara mandiri menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/folio.[[13]](#_ftn13 "_ftnref13")
Baca juga: **[Syarat Pendirian PT Menurut UU Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-pendirian-pt-menurut-uu-cipta-kerja-lt614883c49b5bb/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pendirian_pt)**
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik).
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007);
2. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022);
3. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023);
4. [Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b583df758a0b/node/75/peraturan-menteri-perdagangan-no-76-tahun-2018-penyelenggaraan-pendaftaran-perusahaan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendag_76_2018);
5. [Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60a60d9e60b72/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-21-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkumham_21_2021).
Referensi:
[AHU Perseroan Terbatas](https://ahu.go.id/sabh/perseroan), yang diakses pada 10 Maret 2025 pukul 15.30 WIB.
[1] Pasal 2 ayat (1) [Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b583df758a0b/node/75/peraturan-menteri-perdagangan-no-76-tahun-2018-penyelenggaraan-pendaftaran-perusahaan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendag_76_2018) (“Permendag 76/2018”)
[2] Pasal 2 ayat (2) Permendag 76/2018
[3] Pasal 5 ayat (1) Permendag 76/2018
[4] Pasal 5 ayat (2) Permendag 76/2018
[5] Pasal 5 ayat (3) Permendag 76/2018
[6] Pasal 2 [Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60a60d9e60b72/peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-21-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkumham_21_2021) (“Permenkumham 21/2021”)
[7] Pasal 109 angka 2 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) yang mengubah Pasal 7 ayat (4) [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007)
[8] Pasal 3 ayat (2) huruf a Permenkumham 21/2021
[9] Pasal 3 ayat (1) Permenkumham 21/2021
[10] Pasal 4 Permenkumham 21/2021
[11] Pasal 6 ayat (1) Permenkumham 21/2021
[12] Pasal 6 ayat (2) Permenkumham 21/2021
[13] Pasal 7 Permenkumham 21/2021
|
Aturan Pemberhentian Direksi BUMD di Jakarta
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-pemberhentian-direksi-bumd-di-jakarta-lt5afb97824ebf5/
|
Saya lihat ada Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang cara pengangkatan dan pemberhentian direksi BUMD. Apakah ini artinya pemberhentian direksi BUMD di Jakarta merujuk pada aturan tersebut dan tidak lagi merujuk pada [UU PT](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) dan perubahannya? Mohon penjelasannya.
|
Pada dasarnya, tata cara pemberhentian direksi merujuk pada [UU PT](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) dan perubahannya. Namun, berhubung Anda menanyakan direksi pada badan usaha milik daerah (“BUMD”), maka selain merujuk pada UU PT dan perubahannya, perlu ditinjau juga serangkaian aturan dalam [PP 54/2017](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a6afadde2028/peraturan-pemerintah-nomor-54-tahun-2017/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_54_2017) yang secara khusus mengatur tentang BUMD.
Selanjutnya, memang benar terdapat peraturan gubernur mengenai pemberhentian direksi BUMD di Jakarta yaitu dalam [Pergub DKI Jakarta 5/2018](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a7d6a0c1afeb/peraturan-gubernur-provinsi-dki-jakarta-nomor-5-tahun-2018/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Pergub_DKI_5_2018). Namun, adanya peraturan tersebut tentunya tidak membuat ketentuan pemberhentian direksi BUMD di Jakarta hanya merujuk pada pergub terkait. Mengapa demikian?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul** ***Pemberhentian Direksi BUMD di DKI Jakarta*** **yang dibuat oleh** [**Sovia Hasanah, S.H.**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/sovia-hasanah--sh-lt57d2913a130b4/) **dan pertama kali dipublikasikan pada 23 Mei 2018.**
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
### **Aturan Pemberhentian Direksi**
Perlu diketahui sebelumnya, direksi adalah organ perseroan terbatas (“PT”) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan PT, sesuai dengan maksud dan tujuan PT serta mewakili PT, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (“AD”).[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
Pada dasarnya, ketentuan mengenai pemberhentian direksi diatur dalam **[UU PT](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007)** dan perubahannya dalam **[UU Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023)**. Pemberhentian direksi merupakan kewenangan rapat umum pemegang saham (“RUPS”). Keputusan RUPS untuk memberhentikan direksi dapat dilakukan dengan alasan direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota direksi yang ditetapkan dalam UU PT dan perubahannya. Misalnya, melakukan tindakan yang merugikan PT atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS.
Baca juga: **[Hak Direksi Membela Diri Jika Diberhentikan oleh RUPS](https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-direksi-membela-diri-jika-diberhentikan-oleh-rups-lt5b9b171778dc6/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=direksi_diberhentikan_rups)**
Lantas, bagaimana dengan direksi pada badan usaha milik daerah (“BUMD”)?
### **Pemberhentian Direksi BUMD**
Perlu diketahui sebelumnya adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2") Berdasarkan **Pasal 4 ayat (3) [PP 54/2017](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a6afadde2028/peraturan-pemerintah-nomor-54-tahun-2017/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_54_2017)** BUMD terdiri atas:
1. **Perusahaan umum daerah**, yaitu BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
2. **Perusahaan perseroan daerah**, yaitu BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh 1 daerah.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
Berkaitan dengan pertanyaan Anda, mengenai pemberhentian direksi BUMD, hal ini diatur dalam **Pasal 63 PP 54/2017** berikut.
*Jabatan anggota direksi berakhir apabila anggota direksi:*
1. *meninggal dunia;*
2. *masa jabatannya berakhir; atau*
3. ***diberhentikan sewaktu-waktu****.*
Selanjutnya, dalam hal jabatan anggota direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana disebutkan dalam pasal di atas, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.[[5]](#_ftn5 "_ftnref5") Adapun alasan pemberhentian tersebut berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah bahwa anggota direksi yang bersangkutan:[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
1. tidak dapat melaksanakan tugas;
2. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
3. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau daerah;
4. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. mengundurkan diri;
6. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota dewan pengawas atau anggota komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
7. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.
Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa ketentuan pemberhentian direksi BUMD tidak sepenuhnya tunduk pada UU PT dan perubahannya, melainkan tunduk juga pada PP 54/2017 yang secara khusus mengatur tentang BUMD.
Hal ini juga sebagaimana diatur dalam **Pasal 66 PP 54/2017** yang mengatakan bahwa direksi pada perusahaan umum daerah diberhentikan oleh **KPM** dan direksi pada perusahaan perseroan daerah diberhentikan oleh RUPS. Adapun yang dimaksud KPM yaitu kepala daerah yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum daerah yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.[[7]](#_ftn7 "_ftnref7") Sedangkan RUPS pada pasal di atas definisinya sama dengan RUPS yang diatur dalam UU PT dan perubahannya.
### **Pemberhentian Direksi BUMD di Jakarta**
Menjawab pertanyaan Anda mengenai pemberhentian direksi BUMD di Jakarta, memang benar terdapat aturan mengenai hal tersebut yaitu dalam **[Pergub DKI Jakarta 5/2018](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a7d6a0c1afeb/peraturan-gubernur-provinsi-dki-jakarta-nomor-5-tahun-2018/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Pergub_DKI_5_2018)**.
Terkait hal ini, **Pasal 20 Pergub DKI Jakarta 5/2018** menyebutkan tata cara pemberhentian direksi BUMD sebagai berikut.
1. *Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:*
1. *meninggal dunia;*
2. *masa jabatannya berakhir; atau*
3. *diberhentikan sewaktu-waktu.*
2. *Tata cara pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengikuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*
3. *Dalam hal Direksi diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, segera dilakukan pengisian jabatan tersebut.*
Berdasarkan ketentuan tersebut, kami menyimpulkan bahwa pemberhentian direksi BUMD di Jakarta tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait, tidak hanya Pergub DKI Jakarta 5/2018.
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, BUMD terdiri dari dua jenis yaitu perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah. Berdasarkan PP 54/2017, direksi perusahaan umum daerah diberhentikan oleh KPM, sedangkan direksi perusahaan perseroan daerah diberhentikan oleh RUPS yang juga merujuk pada UU PT dan perubahannya.
Oleh karena itu, pemberhentian anggota direksi BUMD di Jakarta tetap harus meninjau ketentuan UU PT dan perubahannya, PP 54/2017, serta Pergub DKI Jakarta 5/2018.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik).
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007)
2. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022);
3. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a6afadde2028/peraturan-pemerintah-nomor-54-tahun-2017/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_54_2017);
5. [Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Patungan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a7d6a0c1afeb/peraturan-gubernur-provinsi-dki-jakarta-nomor-5-tahun-2018/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Pergub_DKI_5_2018).
---
[1] Pasal 109 angka 1 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) yang mengubah Pasal 1 angka 5 [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007)
[2] Pasal 1 angka 1 [Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a6afadde2028/peraturan-pemerintah-nomor-54-tahun-2017/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_54_2017) (“PP 54/2017”)
[3] Pasal 5 ayat (1) PP 54/2017
[4] Pasal 5 ayat (2) PP 54/2017
[5] Pasal 65 ayat (1) PP 54/2017
[6] Pasal 65 ayat (2) PP 54/2017
[7] Pasal 1 angka 14 PP 54/2017
|
Menjadikan Inovasi Teknologi Sebagai Modal Perseroan
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/menjadikan-inovasi-teknologi-sebagai-modal-perseroan-lt5c7cc643ad707/
|
Saya ingin mendirikan sebuah PT bersama seorang teman, tapi saya tidak punya uang banyak. Dapatkah suatu inovasi teknologi/inovasi digital dijadikan modal perseroan?
|
Pada umumnya, penyetoran saham adalah dalam bentuk uang. Namun, tidak menutup kemungkinan penyetoran saham dalam bentuk lain.
Inovasi teknologi atau inovasi digital termasuk ke dalam bentuk lain selain bentuk uang perihal penyetoran saham, namun karena nilainya tidak tersedia dan/atau tidak diketahui secara umum, tentu harus dilakukan penilaian untuk menentukan nilainya.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul *Menjadikan Inovasi Teknologi/Inovasi Digital Sebagai Modal Perseroan*, yang dibuat oleh [Dimas Hutomo, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/dimas-hutomo--sh-lt5b4dc1b842992/) dan pertama kali dipublikasikan pada 04 Maret 2019.**
### KLINIK TERKAIT
[#### Dapatkah Komisaris Perusahaan Induk Menjadi Pegawai di Anak Perusahaan?
10 Mar, 2025
](/klinik/a/dapatkah-komisaris-perusahaan-induk-menjadi-pegawai-di-anak-perusahaan-lt5c40596bb6584/)
[#### Tata Cara Pendaftaran Pendirian PT
10 Mar, 2025
](/klinik/a/tata-cara-pendaftaran-pendirian-pt-lt67cf6544266b1/)
[#### Bolehkah Suami Istri Mendirikan PT Sekaligus Menjabat Direksi dan Komisaris?
16 Jan, 2025
](/klinik/a/bolehkah-suami-istri-mendirikan-pt-sekaligus-menjabat-direksi-dan-komisaris-lt5c6b5cc750733/)
[#### Haruskah Jual Beli Aset PT dengan Persetujuan RUPS?
07 Jan, 2025
](/klinik/a/haruskah-jual-beli-aset-pt-dengan-persetujuan-rups-lt5be547cf9a4f7/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**.
### **Apa itu PT?**
Pertama-tama, perlu dipahami bahwa **Perseroan Terbatas (“PT”/perseroan)** berdasarkan **Pasal 109 angka 1 [Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022)** yang mengubah **Pasal 1 angka 11 [UU PT](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007)** adalah adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
Baca juga: **[Syarat Pendirian PT Menurut UU Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-pendirian-pt-menurut-uu-cipta-kerja-lt614883c49b5bb/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pendirian_pt)**
### **Bagaimana Ketentuan Saham PT?**
Kemudian, PT didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1") Yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Ketentuan ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan UU PT sebagaimana telah diperbaharui oleh Perppu Cipta Kerja, bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 orang pemegang saham.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
Setiap pendiri PT wajib mengambil bagian saham pada saat PT didirikan.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3") Adapun modal dasar PT terdiri atas seluruh nilai nominal saham.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4") Paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh.[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Baca juga: **[Perbedaan Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor PT](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-modal-dasar--modal-ditempatkan--dan-modal-disetor-pt-lt4cd0bd0284a71/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=modal_dasar_disetor_ditempatkan)**
Untuk mengambil bagian saham PT, pemegang saham harus melakukan penyetoran kepada PT. Sebagaimana pernah dijelaskan dalam artikel **[Dapatkah Keahlian Menjadi Modal PT?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/modal-keahlian-dalam-pt-lt50ce54e3b5498/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=keahlian_modal)**, **Pasal 34 ayat (1) UU PT** mengatur sebagai berikut:
*Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.*
Pada umumnya, penyetoran saham adalah dalam bentuk uang. Namun, tidak menutup kemungkinan penyetoran saham dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan yang secara nyata telah diterima oleh PT.[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang harus disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan, dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyetoran tersebut.[[7]](#_ftn7 "_ftnref7")
### **Penilaian Terhadap Inovasi Teknologi**
Inovasi teknologi atau inovasi digital termasuk ke dalam bentuk lain selain bentuk uang perihal penyetoran saham, namun karena nilainya tidak tersedia dan/atau tidak diketahui secara umum, tentu harus dilakukan penilaian untuk menentukan nilainya.
Maka dari itu, diperlukan penilaian terhadap inovasi teknologi/inovasi digital tersebut, sebagaimana disebutkan di **Pasal 34 ayat (2) UU PT**, yaitu:
*Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.*
Nilai wajar setoran modal saham ditentukan sesuai dengan nilai pasar. Jika nilai pasar tidak tersedia, nilai wajar ditentukan berdasarkan teknik penilaian yang paling sesuai dengan karakteristik setoran, berdasarkan informasi yang relevan dan terbaik.[[8]](#_ftn8 "_ftnref8")
Adapun yang dimaksud dengan “ahli yang tidak terafiliasi” adalah ahli yang tidak mempunyai:[[9]](#_ftn9 "_ftnref9")
1. hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan pegawai, anggota direksi, dewan komisaris, atau pemegang saham dari PT;
2. hubungan dengan PT karena adanya kesamaan satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris;
3. hubungan pengendalian dengan PT baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
4. saham dalam PT sebesar 20% atau lebih.
Dari ketentuan di atas, artinya ahli yang menentukan inovasi teknologi/inovasi digital tersebut harus independen dan tidak memihak, sesuai kriteria di atas.
Dalam praktiknya, menurut **[Devi Savitri Reni](https://www.hukumonline.com/practice-leaders/lawyers/dewi-savitri-reni/) dan Tengku Almira Adlinisa** (*partner* dan *associate* di SSEK *Law Firm*), saham dalam bentuk inovasi teknologi/inovasi digital bisa terjadi. Tentunya harus dengan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (“KJPP”).
Berdasarkan **Pasal 1 angka 6 [PMK 101/2014](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt53a2a22bd50a9/peraturan-menteri-keuangan-nomor-101-pmk01-2014-tahun-2014/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pmk_101_2014)**, **KJPP** adalah badan usaha yang telah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan, sebagai wadah bagi penilai publik dalam memberikan jasanya. Sedangkan **penilai publik** adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa **penilaian**, yaitu proses pekerjaan untuk memberikan opini tertulis atas nilai ekonomi suatu objek penilaian sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (“SPI”).[[10]](#_ftn10 "_ftnref10")
Adapun yang dimaksud dengan **penilai** adalah seseorang yang memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan penilaian, yang sekurang-kurangnya telah lulus pendidikan awal penilaian.[[11]](#_ftn11 "_ftnref11")
Penilaian yang dilakukan oleh penilai bertujuan untuk:[[12]](#_ftn12 "_ftnref12")
1. transaksi;
2. pelaporan keuangan sektor privat dan sektor publik;
3. penjaminan utang;
4. penerimaan negara; dan
5. tujuan penilaian lainnya sesuai SPI.
Kemudian, bidang jasa penilaian meliputi:[[13]](#_ftn13 "_ftnref13")
1. penilaian properti sederhana;
2. penilaian properti;
3. penilaian **bisnis**; dan
4. penilaian personal properti.
Lebih lanjut, bidang **jasa penilaian bisnis** meliputi penilaian:[[14]](#_ftn14 "_ftnref14")
1. entitas bisnis;
2. penyertaan;
3. surat berharga termasuk derivasinya;
4. hak dan kewajiban perusahaan;
5. hak kekayaan intelektual dan aset tak berwujud;
6. kerugian ekonomis yang diakibatkan oleh suatu kegiatan atau peristiwa tertentu untuk
7. mendukung berbagai tindakan korporasi atau atas transaksi material;
8. opini kewajaran; dan
9. instrument keuangan.
Devi Savitri Reni dan Tengku Almira Adlinisa menambahkan bahwasanya nilai saham suatu inovasi teknologi/inovasi digital ditentukan setelah ada penilaian. Hal ini akan menentukan dalam persentase sebuah saham, yang akan berujung pada siapa yang memiliki kontrol pada perusahaan. Hal ini diperlukan suatu *shareholders’ agreement* (“SHA”) yaitu perjanjian yang berisi hak-hak dan kewajiban dari para pemegang saham di suatu perusahaan dan mengatur hubungan di antara mereka. Pasal yang penting dalam SHA biasanya paling sedikit memuat:
1. cara agar salah satu pemegang saham dapat keluar dari perusahaan (exit);
2. prosedur pengalihan saham;
3. cara menyelesaikan perselisihan di antara para pihak;
4. cara mengoperasikan perusahaan sehari-hari dan hak dari masing-masing pemegang saham;
5. kewajiban setiap pemegang saham
Misalnya, ada 2 orang yang ingin membuat PT. Salah satu pendirinya adalah Anda yang memiliki inovasi teknologi/inovasi digital dan pendiri lainnya adalah pihak lain (Mr. X). Ketika menentukan saham 50%:50% berarti nilainya harus sama. Mr. X memberikan Rp1 miliar untuk disetorkan sebagai modal. Sedangkan setelah dinilai, inovasi digital/inovasi teknologi Anda bernilai Rp900 juta. Dalam hal ini, harus disepakati lebih lanjut apakah Anda harus membayar kekurangan modal itu dalam bentuk uang, atau Anda dibebaskan dari kekurangan tersebut, dikarenakan nilai inovasi teknologi/inovasi digital akan terus meningkat. Maka dari itu, penting untuk mengatur persentase saham dalam sebuah SHA yang akan berdampak pada siapa yang memegang kontrol suatu perusahaan. Terlebih di sini nilai dari inovasi teknologi/digital bisa dijadikan suatu modal saham, meskipun sangat kasuistis karena nilainya tidak pasti.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007);
2. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022);
3. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023);
4. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 Tahun 2014 tentang Penilai Publik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt53a2a22bd50a9/peraturan-menteri-keuangan-nomor-101-pmk01-2014-tahun-2014/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pmk_101_2014);
5. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 Tentang Penilai Publik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5911b152edcc8/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pmk_56_2017);
6. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.01/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e2ac21701588/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pmk_228_2014).
*Catatan:*
*Pendapat Dewi Savitri Reni, S.H., LL.M., Partner di SSEK Law Firm, dan Tengku Almira Adlinisa, S.H., LL.M., Associate di SSEK Law Firm disampaikan dalam Pelatihan Hukumonline 2019, Membedah Aspek Hukum dalam Usaha Patungan (Joint Venture Agreement), Rabu 20 Februari 2019.*
---
[1] Lihat Pasal 109 angka 2 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 7 angka 1 [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) (“UU PT”)
[2] Penjelasan Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta kerja yang mengubah Penjelasan Pasal 7 angka 1 UU PT
[3] Pasal 109 angka 2 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 7 angka 2 UU PT
[4] Pasal 31 ayat (1) UU PT
[5] Pasal 33 ayat (1) UU PT
[6] Penjelasan pasal 34 ayat (1) UU PT
[7] Penjelasan pasal 34 ayat (1) UU PT
[8] Penjelasan Pasal 34 ayat (2) UU PT
[9] Penjelasan Pasal 34 ayat (2) UU PT
[10] Pasal 1 angka 1 dan 3 [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 Tahun 2014 tentang Penilai Publik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt53a2a22bd50a9/peraturan-menteri-keuangan-nomor-101-pmk01-2014-tahun-2014/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pmk_101_2014) (“PMK 101/2014”)
[11] Pasal 1 angka 2 PMK 101/2014
[12] Pasal 2 PMK 101/2014
[13] Pasal 5 ayat (1) [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.01/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e2ac21701588/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pmk_228_2014) (“PMK 228/2019”)
[14] Pasal 5 ayat (4) PMK 228/2019
|
Hukumnya Jika Penonton MenggunakanFlaredalam Pertandingan Sepak Bola
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-jika-penonton-menggunakan-iflare-i-dalam-pertandingan-sepak-bola-lt58dbd993665e5/
|
Apakah penggunaan *flare* (suar) dalam pertandingan sepak bola dibolehkan? Kalau tidak dibolehkan, atas dasar hukum apa?
|
Penggunaan *flare* (suar) dalam pertandingan atau kompetisi sepak bola resmi di Indonesia tidak diperbolehkan atau dilarang berdasarkan Pasal 52 huruf c butir i [FIFA *Stadium Safety and Security Regulations*](https://digitalhub.fifa.com/m/682f5864d03a756b/original/xycg4m3h1r1zudk7rnkb-pdf.pdf)dan Pasal 70 angka (1) [Kode Disiplin PSSI 2023](https://pssijabar.com/storage/383/01JBC6XT7VETYJPVJ6394C71Y4.pdf).
Terhadap tingkah laku buruk yang dilakukan penonton sepak bola, klub tuan rumah atau badan yang menunjuk atau mengawasi pelaksana pertandingan tertentu, klub tamu, ataupun kedua klub tersebut, dapat dikenai sanksi. Apa bentuk sanksinya?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh [Abi Jam'an Kurnia, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/abi-jaman-kurnia--sh-lt5af158b5ce08c/) dan pertama kali dipublikasikan pada 25 Juni 2011.**
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)** selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**.
### **PSSI sebagai Induk Organisasi Sepak Bola dan Anggota FIFA**
Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda, perlu diketahui bahwa ***flare*** atau yang dalam bahasa Indonesia berarti **[suar](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/suar)**, jika dilihat dalam **KBBI** memiliki arti:
*nyala api (suluh, pelita) untuk tanda (isyarat).*
Kemudian, kita perlu ketahui tentang induk organisasi cabang olahraga sepak bola di Indonesia selaku penyelenggara atau pengawas dari pertandingan atau kompetisi sepak bola yang bersangkutan, yaitu **Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (“PSSI”)**.
### **PSSI sebagai Induk Organisasi Sepak Bola dan Anggota FIFA**
Berdasarkan **Pasal 1 angka 24 [UU Keolahragaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt623ab3cce9f93/undang-undang-nomor-11-tahun-2022/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_keolahragaan)**, **induk organisasi cabang olahraga** adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 cabang olahraga, jenis olahraga, atau gabungan organisasi cabang olahraga dari 1 jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional.
Induk organisasi cabang olahraga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kejuaraan olahraga:[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
1. kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat wilayah, dan tingkat nasional;
2. kejuaraan olahraga tingkat internasional.
Sebagaimana kami sebutkan, induk organisasi cabang olahraga sepak bola yang ada di Indonesia adalah PSSI. Sebagai informasi, PSSI merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yaitu ***Fédération Internationale de Football Association* (“FIFA”)**.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
Berkaitan dengan penggunaan *flare*, melihat kepada aturan yang dikeluarkan oleh FIFA, dalam **Pasal 52 huruf c butir i [FIFA *Stadium Safety and Security Regulations*](https://digitalhub.fifa.com/m/682f5864d03a756b/original/xycg4m3h1r1zudk7rnkb-pdf.pdf)** diatur sebagai berikut:
*The stadium safety and security management team must adopt and enforce a clear policy **prohibiting spectators from bringing flares**, fireworks or other forms of pyrotechnics into the stadium. This should be clearly stated in the stadium code of conduct.*
Kemudian, jika melihat kepada aturan yang berlaku untuk sepak bola di Indonesia yang diterbitkan oleh PSSI, **[Kode Disiplin PSSI 2023](https://pssijabar.com/storage/383/01JBC6XT7VETYJPVJ6394C71Y4.pdf)** berlaku untuk setiap pertandingan dan kompetisi resmi.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
Kode Disiplin PSSI 2023 berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sepak bola di Indonesia, khususnya, tetapi tidak terbatas pada:[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
1. **anggota PSSI;**
2. anggota dari Asosiasi Provinsi, Asosiasi Kabupaten/Asosiasi Kota PSSI;
3. **klub non-anggota PSSI yang berpartisipasi dalam pertandingan atau kompetisi resmi;**
4. ofisial;
5. lembaga terafiliasi PSSI;
6. pemain;
7. perangkat pertandingan;
8. pengurus.
9. setiap orang atau badan yang memiliki otoritas dari PSSI, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan pertandingan atau kompetisi resmi;
10. setiap kandidat dalam pemilihan PSSI yang bukan ofisial, pemain, perangkat pertandingan, agen atau yang memiliki otorisasi dari PSSI; dan
11. **penonton**.
### **Tingkah Laku Buruk yang Dilakukan Penonton Pertandingan Sepak Bola**
Kami asumsikan bahwa suar (*flare*) tersebut digunakan dalam pertandingan dan kompetisi resmi di Indonesia. **Pertandingan resmi atau kompetisi resmi** adalah pertandingan atau kompetisi yang diselenggarakan atau diawasi oleh PSSI atau yang tunduk pada kerangka peraturan PSSI, terutama yang merujuk kepada Kode Disiplin PSSI.[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
Pada **Pasal 70 angka (1) Kode Disiplin PSSI 2023** diatur mengenai tanggung jawab terhadap tingkah laku buruk penonton sebagai berikut:
***Tingkah laku buruk yang dilakukan oleh Penonton*** *merupakan pelanggaran disiplin. Tingkah laku buruk Penonton termasuk tetapi tidak terbatas pada; kekerasan kepada orang atau objek tertentu, penggunaan benda-benda yang mengandung api atau dapat mengakibatkan kebakaran (kembang api, petasan, bom asap (smoke bomb), **suar (flare)**, dan sebagainya), penggunaan alat laser, pelemparan misil, menampilkan slogan yang bersifat menghina, berbau keagamaan/religius atau terkait isu politis tertentu, dalam bentuk apapun (secara khusus dengan cara memasang bendera, spanduk, tulisan, atribut, choreo atau sejenisnya selama pertandingan berlangsung), menggunakan kata-kata atau bunyi-bunyian yang menghina atau melecehkan atau memasuki lapangan permainan tanpa seizin perangkat pertandingan dan panitia pelaksana.*
Yang bertanggung jawab atas tindakan tingkah laku buruk penonton tersebut adalah:[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
1. **Klub tuan rumah atau badan yang menunjuk atau mengawasi panitia pelaksana pertandingan tertentu**, terlepas daripada alasan lengahnya pengawasan panitia pelaksana pertandingan.
2. **Klub tamu** apabila tindakannya dilakukan oleh penonton yang merupakan kelompok pendukungnya, terlepas daripada lengahnya pengawasan oleh klub tersebut.
3. Apabila **pertandingan diadakan di tempat netral** atau kedua klub tidak berposisi sebagai pelaksana atau tuan rumah dari pertandingan tersebut, **kedua klub memiliki tanggung jawab yang sama**.
Terdapat **sanksi** **denda** yang dapat diberikan terhadap pelanggaran penggunaan suar (*flare*) tersebut sebagaimana diatur dalam **Lampiran 1 Kode Disiplin PSSI 2023**:
1. Rp50 juta untuk 1 sampai 5 kali penyalaan;
2. Rp100 juta untuk 6 sampai 10 kali penyalaan;
3. Rp 200 juta untuk diatas 10 kali penyalaan.
Sanksi tersebut ditujukan kepada pihak yang bertanggung jawab sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.
Sebagai referensi lainnya, Anda juga dapat membaca artikel **[Perilaku Suporter Sepak Bola yang Bisa Dijerat Hukum](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perilaku-suporter-sepakbola-yang-bisa-dijerat-hukum-lt5642ffcea516d/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perilaku_suporter_sepak_bola)**.
Kesimpulannya, penggunaan *flare* (suar) dalam pertandingan atau kompetisi sepak bola resmi di Indonesia tidak diperbolehkan atau dilarang berdasarkan Pasal 52 huruf c butir i FIFA *Stadium Safety and Security Regulation* dan Pasal 70 angka (1) Kode Disiplin PSSI 2023. Terhadap pelanggaran hal ini, dapat dikenakan sanksi berupa denda kepada klub tuan rumah atau badan yang menunjuk atau mengawasi panitia pelaksana pertandingan tertentu, klub tamu, ataupun kedua klub tersebut.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt623ab3cce9f93/undang-undang-nomor-11-tahun-2022/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_keolahragaan).
Referensi:
1. [FIFA *Stadium Safety and Security Regulations*](https://digitalhub.fifa.com/m/682f5864d03a756b/original/xycg4m3h1r1zudk7rnkb-pdf.pdf);
2. Yusup Suparman. *Kewenangan Pemerintah Terhadap Organisasi Olahraga PSSI*. Jurnal Yustitia, Vol. 7, No. 1, 2021, 2021;
3. KBBI, [suar](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/suar), yang diakses pada 10 Maret 2025, pukul 14.45 WIB;
4. [Kode Disiplin Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia 2023](https://pssijabar.com/storage/383/01JBC6XT7VETYJPVJ6394C71Y4.pdf), yang diakses pada 10 Maret 2025, pukul 15.00 WIB.
---
[1] Pasal 49 ayat (2) *jo.* Pasal 44 huruf a dan c [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt623ab3cce9f93/undang-undang-nomor-11-tahun-2022/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_keolahragaan)
[2] Yusup Suparman. *Kewenangan Pemerintah Terhadap Organisasi Olahraga PSSI*. Jurnal Yustitia, Vol. 7, No. 1, 2021, 2021, hal. 6
[3] Pasal 2 angka 1 [Kode Disiplin Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia 2023](https://pssijabar.com/storage/383/01JBC6XT7VETYJPVJ6394C71Y4.pdf) (“Kode Disiplin PSSI 2023”)
[4] Pasal 3 Kode Disiplin PSSI 2023
[5] Pasal 5 angka 9 Kode Disiplin PSSI 2023
[6] Pasal 5 angka 2 dan 3 Kode Disiplin PSSI 2023
|
Apakah Nama Yayasan Boleh Menggunakan Bahasa Asing?
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-nama-yayasan-boleh-menggunakan-bahasa-asing-lt4f5f75b796280/
|
Saya ingin menanyakan masalah pembaruan akta yayasan tempat ibadah klenteng yang telah berdiri sejak tahun 1951 yang menggunakan nama Tionghoa, mengapa ditolak Departemen Hukum dan HAM?
|
Penggunaan nama Tionghoa untuk yayasan di Indonesia adalah sah secara hukum, selama belum terdaftar dan belum terpakai secara sah oleh Yayasan lain, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
Jika terdapat penolakan terhadap penggunaan nama Tionghoa, perlu dilakukan pengecekan lebih lanjut mengenai alasan penolakan tersebut. Pengurus yayasan disarankan untuk berkonsultasi dengan pihak Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan penjelasan yang lebih rinci. Adapun secara hukum, pihak Anda masih berhak mengajukan pemakaian nama lain dari yayasan, sepanjang memenuhi persyaratan. Apa dasar hukumnya?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul*****Aturan Pemakaian Nama Yayasan*** **yang dibuat oleh [Ilman Hadi, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/ilman-hadi--sh-lt4fbded50bf741/) dan pertama kali dipublikasikan pada 14 September 2012.**
### KLINIK TERKAIT
[#### Bolehkah Pengurus Menjadi Direksi PT yang Didirikan Yayasan?
26 Feb, 2025
](/klinik/a/bolehkah-pengurus-menjadi-direksi-pt-yang-didirikan-yayasan-cl3073/)
[#### Prosedur Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan
14 Jan, 2025
](/klinik/a/prosedur-pengesahan-badan-hukum-perkumpulan-cl6163/)
[#### Jenis-jenis Badan Usaha dan Karakteristiknya
14 Jun, 2024
](/klinik/a/jenis-jenis-badan-usaha-lt4f51947253585/)
[#### Bolehkah Mengangkat Pengurus dari Pihak yang Terafiliasi dengan Yayasan?
28 Agt, 2012
](/klinik/a/exofficio-pada-yayasan-cl5046/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
### **Ketentuan Nama Yayasan di Indonesia**
Pada dasarnya, **nama yayasan** adalah nama diri dari yayasan yang bersangkutan.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1") Mengenai penggunaan nama Tionghoa sebagai nama yayasan, sepanjang penelusuran kami, tidak ada ketentuan yang melarang hal tersebut. Hanya saja, aturannya menyatakan bahwa nama yayasan yang telah didaftar dalam daftar yayasan tidak boleh dipakai oleh yayasan lain, sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat 2 [PP 63/2008](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28370/peraturan-pemerintah-nomor-63-tahun-2008/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_63_2008)**.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Lebih lanjut, **Pasal 4 ayat (1) PP 63/2008** mengatur bahwa **pemakaian nama yayasan ditolak** jika:
1. sama dengan nama yayasan lain yang telah terdaftar lebih dahulu dalam daftar yayasan; atau
2. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
Adapun yang dimaksud dengan “sama”, adalah sama dalam pengucapan atau tulisan. Dalam hal demikian maka nama tersebut dapat ditambah dengan nama desa, dan/atau nama kabupaten/kota atau ditambah nama lain sebagai ciri pembeda dengan nama yang sama dengan nama Yayasan tersebut, misalnya, “Yayasan Diponegoro Semarang” berbeda dengan “Yayasan Diponegoro Buba’an Semarang”.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
Dalam hal pemakaian nama yayasan ditolak berdasarkan alasan yang dimaksud Pasal 4 ayat (1) PP 63/2008, maka yayasan dapat **mengajukan pemakaian nama lain**.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
Jadi, dalam **PP 63/2008** dan perubahannya, sebenarnya tidak ada ketentuan yang melarang pemakaian nama atau istilah asing sebagai nama yayasan. Bahkan, di dalam **Penjelasan** **Pasal 2 PP 63/2008** yang membahas tentang penggunaan nama yayasan, diberikan contoh nama-nama yayasan yang menggunakan bahasa atau istilah asing antara lain Yayasan Jhonson *and* Jhonson, Yayasan *Al-Muttaqin*, Yayasan Matahari, dan Yayasan Rumah Abu *Oei*. Hal ini menyiratkan diperbolehkannya menggunakan nama yayasan dengan bahasa atau istilah asing.
Oleh karena itu, kemungkinan penolakan nama yayasan yang pihak Anda ajukan adalah karena alasan sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (1) PP 63/2008, dan bukan semata-mata karena alasan penggunaan nama Tionghoa. Jika terdapat penolakan terhadap penggunaan nama Tionghoa, menurut hemat kami, perlu dilakukan pengecekan lebih lanjut mengenai alasan penolakan tersebut. Pengurus yayasan disarankan untuk berkonsultasi dengan pihak Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan penjelasan yang lebih rinci. Dengan demikian, secara hukum, Anda masih berhak mengajukan pemakaian nama lain sepanjang memenuhi persyaratan.
Baca juga: **[Bolehkah Orang Asing atau Badan Hukum Asing Mendirikan Yayasan?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-orang-asing-atau-badan-hukum-asing-mendirikan-yayasan-cl762/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=orang_asing_mendirikan_yayasan)**
Sebagai informasi tambahan, ketika Anda mengajukan pemakaian nama lain dari yayasan, perlu diingat nama yayasan harus diawali dengan kata "Yayasan”. Dalam hal kekayaan yayasan bersumber dari wakaf, maka kata "wakaf" dapat ditambahkan setelah kata "Yayasan”.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4") Penjelasan selengkapnya dapat Anda baca dalam artikel **[Bolehkah Mengubah Nama Yayasan?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-mengubah-nama-yayasan-lt5a015e982cbb7/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=mengubah_nama_yayasan)**
Baca juga:**[Prosedur Pendirian Yayasan di Indonesia](https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-pendirian-yayasan-di-indonesia-cl587/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pendirian_yayasan)**
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/55/undangundang-nomor-16-tahun-2001#dokumen?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_16_2001);
2. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19785?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_28_2004);
3. [Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28370/peraturan-pemerintah-nomor-63-tahun-2008?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_63_2008);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50efca421e67d/peraturan-pemerintah-nomor-2-tahun-2013?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_2_2013).
---
[1] Pasal 2 angka 1 [Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28370/peraturan-pemerintah-nomor-63-tahun-2008/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_63_2008) (“PP 63/2008”)
[2] Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a PP 63/2008
[3] Pasal 4 ayat (3) PP 63/2008
[4] Pasal 15 ayat (2) dan (3) [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/55/undangundang-nomor-16-tahun-2001#dokumen?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_16_2001)
|
Bagaimana Status Hukum Yayasan Sebelum Berlakunya UU Yayasan?
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/bagaimana-status-hukum-yayasan-sebelum-berlakunya-uu-yayasan-cl27/
|
Sebelum [UU Yayasan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/55/undangundang-nomor-16-tahun-2001#dokumen?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_16_2001) disahkan, apakah yayasan merupakan badan hukum? Kalau bukan, kenapa yayasan bisa menjadi pemegang saham PT? Apa dasar hukumnya?
|
Perlu diketahui sebelumnya, sebelum [UU Yayasan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/55/undangundang-nomor-16-tahun-2001#dokumen?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_16_2001) dan perubahannya berlaku pun, yayasan sudah berstatus sebagai badan hukum. Sepanjang penelusuran kami, hal ini merujuk pada Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1973 Nomor 124K/Sip/1973serta pendapat beberapa ahli.
Selanjutnya, karena yayasan sudah berstatus badan hukum, artinya yayasan mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari pendiri atau pengurus, tujuan, serta alat perlengkapan. Oleh karena itu menurut hemat kami, yayasan dapat melakukan perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum, termasuk menjadi pemegang saham perseroan terbatas. Bagaimana ketentuannya?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul** ***Status Hukum Yayasan Sebelum Berlakunya UU Yayasan*** **yang dibuat oleh** [**Abi Jam'an Kurnia, S.H.**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/abi-jaman-kurnia--sh-lt5af158b5ce08c/) **dan pertama kali dipublikasikan pada 11 Juli 2018.**
### KLINIK TERKAIT
[#### Apakah Yayasan Perlu Mempunyai SIUP dan TDP?
05 Mar, 2025
](/klinik/a/apakah-yayasan-perlu-mempunyai-siup-dan-tdp-lt4c48095abc4a3/)
[#### Bisakah Pengurus Yayasan Mengalihkan Kekayaan Yayasan?
04 Mar, 2025
](/klinik/a/mengalihkan-kekayaan-yayasan-lt5b611359559c4/)
[#### Apakah Pembentukan Yayasan Melalui Proses Pengadilan?
28 Feb, 2025
](/klinik/a/apakah-pembentukan-yayasan-melalui-proses-pengadilan-cl1363/)
[#### Bolehkah Pengurus Menjadi Direksi PT yang Didirikan Yayasan?
26 Feb, 2025
](/klinik/a/bolehkah-pengurus-menjadi-direksi-pt-yang-didirikan-yayasan-cl3073/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
### **Status Hukum Yayasan Sebelum Terbitnya UU Yayasan**
[**Abi Jam'an Kurnia**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/abi-jaman-kurnia--sh-lt5af158b5ce08c/) (penulis sebelumnya) menjelaskan bahwa sebelum disahkannya [**UU Yayasan**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/55/undangundang-nomor-16-tahun-2001#dokumen?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_16_2001),tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang yayasan. Namun, kata yayasan terdapat dalam beberapa pasal dalam **[KUH Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kuhperdata)** (Pasal 365, 899, 900, 1680) dan **Rv** (Pasal 6 ayat 3, dan Pasal 236). Meskipun demikian, dalam pasal-pasal tersebut tidak terdapat definisi ataupun aturan yang jelas dan spesifik tentang yayasan.
Selanjutnya, aturan mengenai yayasan hanya merujuk pada yurisprudensi putusan *Hoogerechtshof* tahun 1884 dan **Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1973 Nomor 124K/Sip/1973**. Dalam putusan tersebut, mempertimbangkan kedudukan suatu yayasan sebagai badan hukum.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
Meskipun sebelum terbentuknya UU Yayasan, kedudukan yayasan sebagai badan hukum juga turut disampaikan oleh beberapa ahli. Misalnya, pendapat **Soebekti** dalam buku *Kamus Hukum* yang menyatakan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum di bawah pimpinan suatu badan pengurus dengan tujuan sosial dan tujuan tertentu yang legal.
Senada dengan pendapat tersebut, **Gatot Supramono** dalam bukunya *Hukum Yayasan di Indonesia* (hal. 2) juga mengatakan sebagai berikut.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
*Yayasan di masa lalu, maksudnya keberadaan yayasan sebelum negara kita memiliki Undang-Undang Yayasan tahun 2001, landasan hukumnya tidak begitu jelas, karena belum ada aturannya secara tertulis. Yayasan yang didirikan pada waktu itu menggunakan hukum kebiasaan yang ada dalam praktik. Demikian pula dalam menjalankan kegiatannya mendasarkan pada hukum kebiasaan. Meskipun demikian selama itu* *y**ayasan dikehendaki berstatus badan hukum**.*
Lebih lanjut lagi, Gatot Supramono (hal. 2) menerangkan bahwa yayasan adalah badan hukum yang mempunyai unsur-unsur berikut:
1. harta kekayaan sendiri, yang berasal dari suatu perbuatan pemisahan.
2. tujuan sendiri (tertentu).
3. alat perlengkapan.
Oleh karena itu, sebelum disahkannya UU Yayasan pun, **yayasan** **sudah berstatus sebagai badan hukum**. Hal ini juga ditegaskan dalam **Pasal 71 ayat (1)** **[UU 28/2004](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19785?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_28_2004)**bahwa pada saat UU Yayasan dan perubahannya mulai berlaku, yayasan yang:
1. 1. telah didaftarkan di pengadilan negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
2. telah didaftarkan di pengadilan negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;
**tetap diakui sebagai badan hukum** dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 tahun terhitung sejak tanggal UU Yayasan mulai berlaku, yayasan tersebut wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan UU Yayasan dan perubahannya.
Selain itu, yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan pasal di atas, tetap dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan UU Yayasan dan perubahannya, dan mengajukan permohonan kepada menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 tahun terhitung sejak tanggal UU Yayasan dan perubahannya mulai berlaku.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
### **Yayasan sebagai Pemegang Saham PT**
Kemudian, menjawab pertanyaan Anda selanjutnya mengenai mengapa yayasan bisa menjadi pemegang saham perseroan terbatas (“PT”), kami akan menguraikan sebagai berikut.
Pertama-tama, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebelum disahkannya UU Yayasan pun yayasan telah berstatus badan hukum, maka yayasan sejatinya mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari pendiri atau pengurus, serta mempunyai tujuan dan alat perlengkapan, maka yayasan dapat melakukan perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum.
Oleh karena itu, menurut hemat kami, yayasan dapat menjadi pemegang saham PT. Hal ini karena pada pendirian PT sendiri, **Pasal 109 angka 2 [Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022)**yang mengubah**Pasal 7 ayat (1) [UU PT](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007)** mengatur bahwa perseroan didirikan oleh **2 orang atau lebih** dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.
Adapun frasa “orang” pada pasal di atas berarti orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau **badan hukum** Indonesia atau asing.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3") Lebih lanjut, karena setiap pendiri PT wajib mengambil bagian saham saat PT didirikan,[[4]](#_ftn4 "_ftnref4") maka setiap pendiri tersebut kemudian juga menjadi pemegang saham PT.
Merujuk pada ketentuan tersebut, karena yayasan merupakan badan hukum, maka yayasan dapat menjadi pemegang saham PT.
Berdasarkan penjelasan di atas, kami menyimpulkan bahwa yayasan berstatus badan hukum meskipun sebelum diterbitkannya UU Yayasan dan perubahannya. Berkaitan dengan hal tersebut, karena yayasan adalah badan hukum yang dapat melakukan hubungan hukum, maka menurut hemat kami yayasan juga dapat menjadi pemegang saham PT.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kuhperdata);
2. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/55/undangundang-nomor-16-tahun-2001#dokumen?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_16_2001);
3. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19785?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_28_2004);
4. [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007);
5. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022);
6. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023).
Referensi:
1. Gatot Supramono. *Hukum Yayasan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008;
2. Soebekti. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2000.
---
[1] Gatot Supramono. *Hukum Yayasan di Indonesia.* Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hal. 3
[2] Pasal 71 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19785?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_28_2004)
[3] Penjelasan Pasal 109 angka 2 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Penjelasan Pasal 7 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) (“UU PT”)
[4] Pasal 109 angka 2 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 7 ayat (2) UU PT
|
Apakah Tindakan Direksi Tanpa Persetujuan RUPS Bersifat Mengikat?
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-tindakan-direksi-tanpa-persetujuan-rups-bersifat-mengikat-lt54c8b37dc8819/
|
Apakah direksi dapat membuat suatu kebijakan berupa peraturan untuk internal perusahaan yang bertentangan dengan akta pendirian perusahaan? Jika dalam hal urgensi, kebijakan tersebut harus dilakukan direksi, maka dasar hukum apa yang dapat melindungi kebijakan tersebut? Apakah kebijakan tersebut mengikat bagi PT dan pihak ketiga? Serta, bagaimana hukumnya direksi yang mengambil kebijakan tersebut tanpa persetujuan RUPS dan komisaris?
|
Pada dasarnya, direksi merupakan organ yang berperan penting dalam melakukan pengurusan perseroan terbatas (“PT”). Oleh karena itu, meskipun terdapat batasan dalam [UU PT](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007)dan perubahannya serta anggaran dasar PT seharusnya tidak membatasi direksi menjalankan kewenangan dan tugasnya.
Selanjutnya, meskipun kebijakan yang diambil dilakukan tanpa persetujuan rapat umum pemegang saham (“RUPS”) dan komisaris yang merupakan organ PT, keputusan tersebut tetap dapat mengikat PT dan pihak ketiga serta direksi dilindungi dalam mengambil kebijakan terkait selama dilakukan dengan iktikad baik dan kehati-hatian agar tidak menimbulkan kerugian bagi PT.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul** ***Kekuatan Mengikat Tindakan Direksi Tanpa Persetujuan RUPS*** **yang dibuat oleh** [**Albert Aries, S.H., M.H.**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/albert-aries-partners-lt51234433e9d7f/albert-aries--sh--mh-lt50f8bc5fd2478/) **dan pertama kali dipublikasikan pada 6 Februari 2015.**
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
### **Tindakan Direksi Tanpa Persetujuan RUPS dan Komisaris**
Perlu diketahui sebelumnya, direksi adalah organ perseroan terbatas (“PT”) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan PT, sesuai dengan maksud dan tujuan PT serta mewakili PT, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (“AD”).[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
Sebagaimana telah kita ketahui bahwa direksi menjalankan pengurusan PT untuk kepentingan PT dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT,[[2]](#_ftn2 "_ftnref2") maka menurut **Pasal 92 ayat (2)** [**UU PT**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007)dan perubahannya, direksi berwenang menjalankan pengurusan PT dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UU PT dan perubahannya dan/atau AD PT.
Dengan adanya ketentuan tersebut, meskipun peran direksi sangat besar dalam pengurusan PT, kenyataannya tugas dan wewenang direksi yang merupakan “tugas kepercayaan” (*fiduciary duty*) tetap dibatasi oleh UU PT dan perubahannya serta AD PT. Hal ini juga senada dengan pendapat dari **Paul L. Davies**, yang dikutip oleh **Gunawan Widjaja** dalam buku *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT* (hal. 43-44), bahwa dalam menjalankan pengurusan PT direksi harus senantiasa:
1. bertindak dengan iktikad baik;
2. senantiasa memperhatikan kepentingan PT dan bukan kepentingan dari pemegang saham semata-mata;
3. kepengurusan PT harus dilakukan dengan baik, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya, dengan tingkat kecermatan yang wajar;
4. tidak diperkenankan untuk berada dalam suatu keadaan yang dapat mengakibatkan kepentingan dan atau kewajibannya terhadap perseroan berbenturan dengan kepentingan PT, kecuali dengan pengetahuan dan persetujuan PT.
Namun, berkaitan dengan pertanyaan Anda mengenai apakah direksi dapat membuat suatu kebijakan seperti membuat peraturan internal yang bertentangan dengan akta pendirian PT, menurut hemat kami batasan-batasan dalam UU PT dan perubahannya serta AD PT sejatinya tidak perlu menghalangi tugas dan wewenang direksi yang telah dilakukan dengan prinsip iktikad baik (*good faith*) dan kehatian-hatian (*prudential*) untuk memajukan usaha PT.
Lantas, apakah hal tersebut juga berlaku dalam keadaan mendesak?
Berkaitan dengan pertanyaan Anda, jika dalam keadaaan mendesak direksi harus mengambil kebijakan secara mandiri tanpa melalui persetujuan dari dewan komisaris dan rapat umum pemegang saham (“RUPS”) yang juga merupakan organ PT,[[3]](#_ftn3 "_ftnref3") kami akan merujuk pada **Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) UU PT** yang pada intinya menyatakan bahwa direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian PT jika yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dalam hal direksi terdiri atas 2 orang atau lebih, tanggung jawabnya berlaku secara tanggung renteng.
Namun, perlu dicatat bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian PT apabila dapat membuktikan:[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
1. 1. 1. 1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT;
3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
Terakhir, menjawab pertanyaan Anda mengenai tindakan direksi yang dilakukan tanpa persetujuan dewan komisaris dan RUPS apakah tetap sah dan mengikat PT serta pihak ketiga, pada dasarnya menurut **Pasal 102 ayat (4) UU PT**,perbuatan hukum tanpa persetujuan RUPS tetap mengikat PT sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beriktikad baik.
Berdasarkan uraian di atas, direksi memiliki peran yang sangat besar dalam pengurusan PT. Meskipun terdapat batasan-batasan yang diatur oleh UU PT dan perubahannya serta AD PT serta direksi mengambil mengambil tanpa persetujuan RUPS dan dewan komisaris, menurut hemat kami hal tersebut dapat dilakukan selama direksi beriktikad baik dan keputusannya diambil secara hati-hati agar tidak merugikan PT. Selain itu, batasan yang ditetapkan UU PT dan perubahannya serta AD PT sudah selayaknya tidak membatasi tugas dan wewenang direksi yang hendak memajukan dan mengembangkan perusahaan.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007)
2. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022);
3. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023).
Referensi:
Gunawan Widjaja. *Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT*. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.
---
[1] Pasal 109 angka 1 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 1 angka 5 [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) (“UU PT”)
[2] Pasal 92 ayat (1) UU PT
[3] Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 2 UU PT
[4] Pasal 97 ayat (5) UU PT
|
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.