Azzindani/Deepseek_ID_Legal_Preview
Text Generation
•
8B
•
Updated
•
381
•
1
Title
stringlengths 3
104
| Link
stringlengths 47
193
| Question
stringlengths 20
2.96k
| Answer
stringlengths 371
32.8k
|
|---|---|---|---|
Bolehkah Karyawan Dilarang Pulang karena Belum Capai Target?
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-karyawan-dilarang-pulang-karena-belum-capai-target-lt67da63fb3fa31/
|
Saya adalah pekerjaan harian lepas sebagai telemarketing perusahaan distributor pupuk non subsidi. Tempat saya bekerja memaksa saya bekerja lembur dan melarang pulang sebelum mencapai target tersebut. Selain itu, saya juga tidak mendapatkan gaji lembur dan hanya menerima gaji pokok saja. Apakah saya bisa melaporkan perusahaan tempat saya bekerja?
|
Pada dasarnya, pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Dalam hal pengusaha mempekerjakan pekerja/buruh lebih dari ketentuan kerja, maka pengusaha yang bersangkutan harus memenuhi syarat ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan dan waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu.
Lantas, bolehkah perusahaan melarang pulang karena belum mencapai target?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
### **Pekerja Harian Lepas**
### KLINIK TERKAIT
[#### Dasar Hukum dan Hitungan Lembur untuk Pekerja WFH
06 Des, 2024
](/klinik/a/hitungan-lembur-wfh-lt5eb62114158ff/)
[#### Karyawan Lupa Isi Form Lembur, Wajibkah Upah Lembur Dibayarkan?
27 Jun, 2024
](/klinik/a/karyawan-lupa-isi-form-lembur-wajibkah-upah-lembur-dibayarkan-lt667d2ff6d0255/)
[#### Aturan Lembur Sopir Perusahaan
21 Jun, 2024
](/klinik/a/aturan-lembur-sopir-perusahaan-lt5dc4dff691a58/)
[#### Langkah Hukum Jika Pengusaha Tak Membayar Upah Lembur
03 Jun, 2024
](/klinik/a/langkah-hukum-jika-pengusaha-tak-membayar-upah-lembur-lt561d6a051a0f9/)
Pada dasarnya, definisi dari pekerja harian lepas dapat ditemukan dalam **Pasal 1 angka 17** [**Permenaker 1/2025**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt606ea34fc339d/node/lt5e3d1128ba493/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-nomor-5-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_5_2021) yaitu pekerja yang bekerja pada perusahaan untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
Anda sebagai pekerja harian lepas dalam melaksanakan hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan pada perjanjian kerja. Dalam **Pasal 81 angka 12 [Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022)** yang mengubah **Pasal 56 ayat (1)** [**UU Ketenagakerjaan**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) diterangkan bahwa perjanjian kerja dapat dibuat dengan perjanjian kerja waktu tertentu (“PKWT”) atau perjanjian kerja waktu tidak tentu (“PKWTT”).
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1") PKWT sendiri dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap, berupa pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta pembayaran upah pekerja/buruh berdasarkan kehadiran.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
PKWT dengan jenis pekerjaan di atas, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian yang dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 hari dalam 1 bulan.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3") Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian menjadi tidak berlaku dan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh demi hukum berubah berdasarkan PKWTT.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
Lantas, apakah perusahaan boleh melarang pekerja harian lepas pulang sebelum mencapai target?
### **Waktu Kerja dan Waktu Lembur**
Menjawab pertanyaan Anda, maka harus dibahas terlebih dahulu mengenai waktu kerja. Ketentuan mengenai jam kerja sendiri dapat ditemukan dalam **Pasal 81 angka 23** Perppu Cipta Kerja yang mengubah **Pasal 77 UU Ketenagakerjaan**.
Pada dasarnya **setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja**, yang meliputi:[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
1. 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; atau
2. 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.
Baca juga: [**Begini Aturan Jam Istirahat Kerja**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/begini-aturan-jam-istirahat-kerja-lt50f816c60eee1/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=jam_istirahat_kerja)
Pelaksanaan jam kerja bagi pekerja/buruh di perusahaan ini diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
Namun, perlu diingat bahwa ketentuan kerja sebagaimana diatur di atas tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.[[7]](#_ftn7 "_ftnref7") Dalam kasus Anda yang terjadi adalah jam kerja melebihi dari ketentuan jam kerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, ini maka pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan waktu kerja yang telah ditetapkan oleh menteri.[[8]](#_ftn8 "_ftnref8") Akan tetapi, sepanjang penelusuran kami tidak terdapat peraturan maupun keputusan menteri yang mengatur secara khusus waktu kerja pada industri pupuk.[[9]](#_ftn9 "_ftnref9")
Oleh karena itu, jika pengusaha mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana sudah dijelaskan di atas, maka hal tersebut sudah masuk waktu kerja lembur dan harus memenuhi syarat sebagai berikut:[[10]](#_ftn10 "_ftnref10")
1. **Ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan**; dan
2. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu.
Baca juga: [**Batas Waktu Kerja Lembur**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/batas-waktu-kerja-lembur-cl4293/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=waktu_kerja_lembur)
Bagi pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh pada waktu kerja lembur, maka wajib untuk membayar upah kerja lembur.[[11]](#_ftn11 "_ftnref11")
Mengenai syarat adanya persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan, diatur lebih lanjut dalam **Pasal 28** [**PP 35/2021**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021), yang berbunyi:
1. *Untuk melaksanakan Waktu Kerja Lembur harus ada perintah dari Pengusaha dan persetujuan dari Pekerja/Buruh yang bersangkutan secara tertulis dan/atau melalui media digital.*
2. *Perintah dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat dalam bentuk daftar Pekerja/Buruh yang bersedia bekerja lembur yang ditandatangani oleh Pekerja/Buruh yang bersangkutan dan Pengusaha.*
3. *Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus membuat daftar pelaksanaan kerja lembur yang memuat nama Pekerja/Buruh yang bekerja lembur dan lamanya Waktu Kerja Lembur.*
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Anda sebagai pekerja harian lepas tidak dapat dipaksa untuk melakukan lembur karena target Anda belum tercapai. Hal ini karena pada dasarnya pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Jika pengusaha mempekerjakan pekerja lebih dari ketentuan waktu kerja, maka harus memenuhi syarat lembur yang salah satunya adalah adanya persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan. Dalam kasus yang Anda tanyakan, Anda dipaksa oleh pengusaha yang bersangkutan untuk melakukan lembur karena tidak mencapai target. Hal ini tentunya melanggar persyaratan lembur tersebut.
Selain itu, saat melaksanakan waktu lembur, Anda tidak dibayar uang lembur oleh pengusaha yang bersangkutan. Hal tersebut tentunya melanggar kewajiban pengusaha yang harusnya membayar upah kerja lembur.
Tidak dibayarnya uang kerja lembur ini dapat mengakibatkan pengusaha yang bersangkutan dikenai sanksi pidana berupa pidana denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta, sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 angka 68 Perppu Cipta Kerja** yang mengubah **Pasal 187 ayat (1) UU Ketenagakerjaan**.
Selain itu, menurut hemat kami jika terjadi kasus demikian, maka telah terjadi perselisihan hubungan industrial dengan jenis **perselisihan hak**, sebagaimana diatur dalam **[UU PPHI](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/undangundang-nomor-2-tahun-2004/document?utm_medium=internal_link_klinik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2004)**. Dalam hal demikian, maka Anda dapat melakukan langkah yang dijelaskan dalam artikel [**3 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-mekanisme-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial-lt4b82643d06be9/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=3_mekanisme_penyelesaian_perselisihan_hubungan_industrial).
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik).
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003);
2. [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/undangundang-nomor-2-tahun-2004/document?utm_medium=internal_link_klinik?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_2_2004);
3. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022);
4. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021);
6. [Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt606ea34fc339d/node/lt5e3d1128ba493/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-nomor-5-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_5_2021);
7. [Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-233/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan Secara Terus Menerus](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17828/keputusan-menteri-tenaga-kerja-dan-transmigrasi-nomor-kep233men2003-tahun-2003?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kepmenaker_233_2003).
[1] Pasal 1 angka 10 [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021) (“PP 35/2021”)
[2] Pasal 5 ayat (3) *jo.* Pasal 10 ayat (1) PP 35/2021
[3] Pasal 10 ayat (2) dan (3) PP 35/2021
[4] Pasal 10 ayat (4) PP 35/2021
[5] Pasal 81 angka 23 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 77 ayat (1) dan (2) [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) (“UU Ketenagakerjaan”)
[6] Pasal 81 angka 23 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 77 ayat (4) UU Ketenagakerjaan
[7] Pasal 81 angka 23 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 77 ayat (3) UU Ketenagakerjaan
[8] Pasal 23 ayat (3) PP 35/2021
[9] Lihat Pasal 3 ayat (1) [Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-233/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan Secara Terus Menerus](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17828/keputusan-menteri-tenaga-kerja-dan-transmigrasi-nomor-kep233men2003-tahun-2003?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kepmenaker_233_2003)
[10] Pasal 81 angka 24 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 ayat (1) UU Ketenagakerjaan
[11] Pasal 81 angka 24 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 78 ayat (2) UU Ketenagakerjaan.
|
ArtiBuybackSaham PT dan Fungsinya
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-ibuyback-i-saham-lt5fd9ecdf8061c/
|
Apa yang dimaksud *buyback* saham dan apa fungsinya?
|
Arti *buyback* saham adalah ketika suatu perseroan membeli kembali saham yang telah dimiliki oleh para pemegang sahamnya yang mengakibatkan berkurangnya jumlah saham yang dipegang oleh pemegang saham dan beredar di umum. Salah satu tujuannya adalah untuk mengubah komposisi kepemilikan dan struktur kendali perseroan tersebut.
Setelah memahami bagaimana arti *buyback*, bagaimana bunyi ketentuan selengkapnya terkait *buyback* saham?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul *Apa itu Shares Buyback PT dan Fungsinya?* yang dibuat oleh**[**Ulya Yasmine Prisandani, S.H., LL.M.**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/international-business-law-program-universitas-prasetiya-mulya-lt5d6de7fcce564/ulya-yasmine-prisandani--sh--llm-lt5db1320cca933/) **dan dipublikasikan pertama kali pada 16 Desember 2020, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh**[**Valerie Augustine Budianto, S.H.**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/valerie-augustine-budianto--sh-lt622880adc17dc/) **Pada 07 September 2022.**
### KLINIK TERKAIT
[#### Perbedaan Merger dengan Akuisisi
23 Jan, 2025
](/klinik/a/perbedaan-merger-dengan-akuisisi-cl4635/)
[#### Haruskah Bukti Penyetoran Modal PT Diperlihatkan ke Notaris?
03 Des, 2020
](/klinik/a/haruskah-bukti-penyetoran-modal-pt-diperlihatkan-ke-notaris-lt5409790f5a320/)
[#### Status Karyawan Perusahaan yang Diakuisisi
30 Nov, 2020
](/klinik/a/status-karyawan-perusahaan-yang-diakuisisi-lt4bd946bc2ec86/)
[#### Prosedur Penambahan Modal Disetor
13 Nov, 2020
](/klinik/a/prosedur-penambahan-modal-disetor-lt55ba2172a67f6/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat[**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer/) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan[**Konsultan Mitra Justika**](https://www.justika.com/konsultan-hukum).
### **Arti** ***Buyback*** **Saham**
Istilah ***shares buyback*** seringkali dipakai dalam kegiatan jual beli saham. Singkatnya, arti ***buyback*** adalah membeli kembali, sehingga ***buyback*** **saham** atau *shares buyback* dapat didefinisikan sebagai kegiatan pembelian kembali saham yang telah dimiliki oleh para pemegang sahamnya. Dalam hal ini, suatu perseroan akan membeli kembali saham yang telah dimiliki oleh para pemegang sahamnya yang mengakibatkan berkurangnya jumlah saham yang dipegang oleh pemegang saham untuk mengubah komposisi kepemilikan serta struktur kendali perseroan tersebut.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Secara yuridis, **Pasal 37 ayat (1)**[**UU PT**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) mengatur ketentuan *buyback* saham sebagai berikut:
*Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan:*
1. *pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih*[***[2]***](#_ftn2 "_ftnref2") *Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan; dan*
2. *jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh Perseroan sendiri dan/atau Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan tidak melebihi 10% dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.*
Perlu Anda pahami, *buyback* saham tidak menyebabkan pengurangan modal, kecuali apabila saham tersebut ditarik kembali.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3") Adapun saham yang dibeli kembali perseroan, hanya boleh dikuasai perseroan paling lama 3 tahun.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
Kemudian, **M. Yahya Harahap** dalam bukunya *Hukum Perseroan Terbata*s menerangkan bahwa perseroan harus menentukan apakah saham tersebut akan dijual kembali kepada orang lain atau ditarik kembali dengan cara pengurangan modal perseroan (hal. 246).
Selanjutnya, penting untuk diketahui bahwa pembelian kembali saham hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.[[5]](#_ftn5 "_ftnref5") Lalu, RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada dewan komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS untuk jangka waktu paling lama 1 tahun.[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
### ***Buyback*** **Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka**
Sebagai contoh, terdapat pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh perusahaan terbuka. **Pasal 4**[**POJK 29/2023**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65aa73a2815c4/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-29-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_29_2023) menyatakan bahwa perusahaan terbuka yang melakukan pembelian kembali saham, wajib mengumumkan informasi tentang pembelian kembali saham kepada pemegang saham bersamaan dengan pengumuman RUPS, dengan memenuhi prinsip keterbukaan paling sedikit memuat:
1. perkiraan jadwal, perkiraan biaya pembelian kembali saham, dan perkiraan jumlah nilai nominal seluruh saham yang akan dibeli kembali;
2. penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya pembelian kembali saham perusahaan terbuka;
3. perkiraan menurunnya pendapatan perusahaan terbuka sebagai akibat pelaksanaan pembelian kembali saham dan dampak atas biaya pembiayaan perusahaan terbuka;
4. proforma laba per saham perusahaan terbuka setelah rencana pembelian kembali saham dilaksanakan, dengan mempertimbangkan menurunnya pendapatan;
5. pembatasan harga saham untuk pembelian kembali saham;
6. pembatasan jangka waktu pembelian kembali saham;
7. metode yang akan digunakan untuk membeli kembali saham;
8. pembahasan dan analisis manajemen mengenai pengaruh pembelian kembali saham terhadap kegiatan usaha dan pertumbuhan perusahaan terbuka di masa mendatang; dan
9. sumber dana yang akan digunakan untuk pelaksanaan pembelian kembali saham.
Namun, mengacu pada **Pasal 7**[**POJK 13/2023**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt64db1f916b597/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_13_2023), dalam hal terjadi **kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan**, perusahaan terbuka dapat melakukan pembelian kembali saham tanpa persetujuan RUPS.
Baca juga: [**Dapatkah PT Didirikan oleh Pemegang Saham Tunggal?**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/mungkinkah-pt-didirikan-oleh-pemegang-saham-tunggal-lt589d930eda0ea/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pt_pemegang_tunggal?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=dapatkah_pt_didirikan_pemegang_saham_tunggal)
### **Fungsi *Buyback* Saham**
Menurut [**Valerie Augustine Budianto**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/valerie-augustine-budianto--sh-lt622880adc17dc/)(penulis sebelumnya), setelah memahami arti dari *buyback* saham, selanjutnya perlu dimengerti pula fungsi *buyback* saham yang sebenarnya beragam, bergantung pada kondisi dan tujuan yang ingin dicapai oleh perseroan. Misalnya, *buyback* saham dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai saham serta memperbaiki laporan keuangan perusahaan.
Contoh lainnya, *buyback* saham dapat dilakukan ketika perseroan ingin mendapatkan kembali kendali atas pengambilan keputusan mereka, dalam hal ini supaya dapat mengendalikan persentase yang lebih besar dalam RUPS dikarenakan jumlah saham non-pengendali yang beredar di pasar menjadi berkurang.
Namun patut dicatat, saham yang dikuasai perseroan karena pembelian kembali tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan UU PT dan/atau anggaran dasar.Saham tersebut juga tidak berhak mendapat pembagian dividen.[[7]](#_ftn7 "_ftnref7")
Baca juga:[**PT Tak Punya Daftar Pemegang Saham, Ini Konsekuensi Hukumnya**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pt-tak-punya-daftar-pemegang-saham--ini-konsekuensi-hukumnya-lt60f2f27faf407/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=daftar_pemegang_saham?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=konsekuensi_tak_punya_daftar_pemegang_saham)
Lebih lanjut, *buyback* saham juga bisa terjadi sebagai pelaksanaan hak pemegang saham sebagaimana dimaksud **Pasal 62 ayat (1) UU PT**:
*Setiap pemegang saham berhak meminta kepada* *perseroan* *agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa:*
1. *perubahan anggaran dasar;*
2. *pengalihan atau penjaminan kekayaan* *perseroan* *yang mempunyai nilai lebih dari 50% kekayaan bersih* *perseroan**; atau*
3. *penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.*
Apabila saham yang diminta untuk dibeli oleh pemegang saham melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham, perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga.[[8]](#_ftn8 "_ftnref8")
Mengenai batas ketentuan *buyback* saham perseroan adalah tidak melebihi 10% dari jumlah modal yang ditempatkan dalam perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.[[9]](#_ftn9 "_ftnref9")
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007);
2. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022);
3. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023);
4. [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt64db1f916b597/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_13_2023);
5. [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt65aa73a2815c4/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-29-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_29_2023).
Referensi:
1. Peter Moles Robert Parrino *and* David S. Kidwell. *Corporate Finance*. West Sussex: John Wiley & Sons, 2011;
2. M. Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
---
[1] Peter Moles Robert Parrino *and* David S. Kidwell. *Corporate Finance*. West Sussex: John Wiley & Sons, 2011, hal. 667
[2] Lihat Penjelasan Pasal 37 ayat (1) huruf a [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/undangundang-nomor-40-tahun-2007?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_40_2007) (“UU PT”) yang menjelaskan bahwa “kekayaan bersih” adalah seluruh harta kekayaan perseroan dikurangi seluruh kewajiban perseroan sesuai dengan laporan keuangan terbaru yang disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam waktu 6 bulan terakhir.
[3] Penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU PT
[4] Pasal 37 ayat (4) UU PT
[5] Pasal 38 ayat (1) UU PT
[6] Pasal 39 ayat (1) UU PT
[7] Pasal 40 UU PT
[8] Pasal 62 ayat (2) UU PT
[9] Lihat Pasal 37 ayat (1) huruf b UU PT
|
Cara Cek Keabsahan Perceraian Seseorang
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-cek-keabsahan-perceraian-seseorang-lt508604e8de252/
|
Saya akan menikah dengan seorang janda. Sebelum melangsungkan pernikahan, saya berencana untuk mengecek status pernikahan dia dengan mantan suaminya. Sebab saya takut seperti yang sering ada di TV, kalau buku cerainya palsu. Yang saya mau tanyakan, bagaimana cara dan prosedurnya? Saya tinggal di Bekasi. Terima kasih.
|
Bukti sahnya suatu perceraian dapat dilihat melalui kutipan akta perceraian. Bagi pemeluk agama Islam, akta ini diberikan oleh panitera pengadilan agama atau pengadilan tinggi agama kepada para pihak yang bercerai. Perceraian dianggap sah dan memiliki akibat hukum sejak putusan pengadilan agama memperoleh kekuatan hukum tetap.
Sementara itu, bagi pemeluk agama selain Islam, kutipan akta perceraian diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil. Dalam hal ini, perceraian dianggap sah serta mulai berlaku beserta akibat hukumnya sejak didaftarkan dalam daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat.
Untuk saat ini, Anda juga dapat cek akta cerai secara *online* sesuai dengan sistem yang disediakan pada masing-masing pengadilan. Bagaimana caranya?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul *Cara Mengetahui Keabsahan Perceraian Seseorang* yang dibuat oleh [Ilman Hadi, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/lt4b457ff0c3e1b/ilman-hadi--sh-lt4fbded50bf741/) dan dipublikasikan pertama kali pada 02 November 2012, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh [Sovia Hasanah, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/sovia-hasanah--sh-lt57d2913a130b4/) pada 24 September 2018.**
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)**selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**.
Anda tidak secara spesifik menyebutkan agama calon istri serta mantan suaminya dan di mana mereka melakukan perceraian. Oleh karena itu, kami akan menjelaskan proses perceraian dari 2 sisi, yaitu secara agama Islam dan selain agama Islam. Kami juga berasumsi bahwa perceraian tersebut dilakukan di wilayah Republik Indonesia.
Perceraian menurut **Pasal 39 [UU Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_1974)**hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
### **Perceraian bagi Pemeluk Agama Islam**
Mengenai tata cara perceraian diatur dalam **Pasal 14 s.d. Pasal 34 [PP 9/1975](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1700/peraturan-pemerintah-nomor-9-tahun-1975/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_9_1975)**bagi pemeluk agama Islam. Perceraian bagi pemeluk agama Islam dianggap telah terjadi terhitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
Kemudian, dalam **Pasal 42 ayat (1) [Perpres 96/2018](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5bd96b5e9e94d/peraturan-presiden-nomor-96-tahun-2018?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_96_2018)**diatur bahwasanya pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
1. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. kutipan akta perkawinan;
3. KK; dan
4. KTP-el.
Jika pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan, maka pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
Selanjutnya, **Pasal 84 UU [Peradilan Agama](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17803/undangundang-nomor-7-tahun-1989/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_7_1989)**mengatur sebagai berikut:
1. Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.
2. Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah pegawai pencatat nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1 di atas yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh pegawai pencatat nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan.
3. Apabila perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1 di atas disampaikan pula kepada pegawai pencatat nikah di tempat didaftarkannya perkawinan mereka di Indonesia.
4. Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.
Jadi, setelah panitera pengadilan agama atau pengadilan tinggi agama itu mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah, pegawai pencatat nikah tersebut kemudian mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu dan menerbitkan kutipan akta cerai. Lalu, kutipan akta perceraian itu diberikan langsung kepada masing-masing suami dan istri yang bercerai atau melalui panitera.
### **Perceraian Bagi Pemeluk Agama Selain Islam**
Sedangkan, bagi pemeluk agama selain Islam, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
Setelah putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap telah dikeluarkan, perceraian tersebut masih harus dilaporkan oleh yang bersangkutan paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana,[[5]](#_ftn5 "_ftnref5") demikian menurut ketentuan **Pasal 40 ayat (1) [UU Adminduk](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26195/undangundang-nomor-23-tahun-2006/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_23_2006)**. Berdasarkan laporan tersebut, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian.[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
Kutipan akta perceraian merupakan salah satu kutipan akta pencatatan sipil yang termasuk dokumen kependudukan.[[7]](#_ftn7 "_ftnref7")
### **Cara Mengetahui Keabsahan Perceraian**
Dengan demikian, bukti sahnya perceraian dapat dilihat melalui kutipan akta perceraian. Bagi pemeluk agama Islam, akta ini diberikan oleh panitera pengadilan agama atau pengadilan tinggi agama kepada para pihak yang bercerai. Perceraian dianggap sah dan memiliki akibat hukum sejak putusan pengadilan agama memperoleh kekuatan hukum tetap.
Sementara itu, bagi pemeluk agama selain Islam, kutipan akta perceraian diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil. Dalam hal ini, perceraian dianggap sah serta mulai berlaku beserta akibat hukumnya sejak didaftarkan dalam daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat.
Bila Anda ingin mengetahui keabsahan kutipan akta perceraian calon istri Anda, kami sarankan agar Anda menelusurinya pada instansi yang menerbitkan kutipan akta perceraian tersebut.
### **Cara Cek Akta Cerai secara *Online***
Saat ini, publik dapat memeriksa akta cerai secara *online* pada masing-masing pengadilan*.* Sepanjang penelusuran kami, cara cek akta cerai *online* ini cukup beragam, tergantung pada masing-masing pengadilan di wilayah hukum para pihak yang bercerai.
Pertama, untuk cek akta cerai milik calon istri Anda, Anda perlu mengetahui nomor perkara perceraiannya terlebih dahulu. Kemudian, periksa pada pengadilan mana calon istri Anda sebelumnya bercerai.
Selanjutnya, Anda dapat mengikuti sistem cek akta cerai *online* pada masing-masing pengadilan. Contoh, pada Pengadilan Agama Negara, Bali, Anda dapat menggunakan link **[Cek Akta Cerai Online](https://info.pa-negara.go.id/cek_ac/cek_ac_page)** dengan memasukkan nomor perkara yang dimaksud. Adapun, pada Pengadilan Agama Yogyakarta, Anda dapat **[Cek Akta Cerai](https://cekaktacerai.pa-yogyakarta.go.id/)** dengan memasukkan nomor perkara yang dimaksud, kemudian Anda dapat melihat status tanggal putusan berkekuatan hukum tetap dan akta sudah siap diambil (artinya perceraian sudah sah).
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_1974);
2. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17803/undangundang-nomor-7-tahun-1989/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_7_1989);
3. [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/25602?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_3_2006);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26195/undangundang-nomor-23-tahun-2006/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_23_2006)
5. [Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt546457ffe3747?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_50_2009);
6. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e8dd4cb6d80/node/758/uu-no-24-tahun-2013-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2006-tentang-administrasikependudukan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_24_2013);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1700/peraturan-pemerintah-nomor-9-tahun-1975/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_9_1975);
8. [Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5bd96b5e9e94d/peraturan-presiden-nomor-96-tahun-2018?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_96_2018).
Referensi:
1. [Cek Akta Cerai](https://cekaktacerai.pa-yogyakarta.go.id/), yang diakses pada 28 Maret 2025, pukul 13.15 WIB;
2. [Cek Akta Cerai *Online*](https://info.pa-negara.go.id/cek_ac/cek_ac_page), yang diakses pada 28 Maret 2025, pukul 13.17 WIB.
[1] Pasal 34 ayat (2) [Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1700/peraturan-pemerintah-nomor-9-tahun-1975/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_9_1975) (“PP 9/1975”)
[2] Pasal 42 ayat (2) [Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5bd96b5e9e94d/peraturan-presiden-nomor-96-tahun-2018?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_96_2018) (“Perpres 96/2018”)
[3] Pasal 34 ayat (2) PP 9/1975
[4] Pasal 34 ayat (2) *jo.* Pasal 35 ayat (1) PP 9/1975
[5] Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. Hal ini diatur di dalam Pasal 1 angka 7 [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e8dd4cb6d80/node/758/uu-no-24-tahun-2013-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2006-tentang-administrasikependudukan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_24_2013) (“UU 24/2013”)
[6] Pasal 40 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26195/undangundang-nomor-23-tahun-2006/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_23_2006) (“UU 23/2006”)
[7] Pasal 68 ayat (1) huruf d UU 24/2013 *jo.* Pasal 59 ayat (1) huruf e UU 23/2006
|
Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/tips-membaca-kontrak-kerja-lt5767600b3aac7/
|
Setelah dapat THR dan lebaran, saya hendak pindah kerja. Apa saja yang harus diperhatikan dalam surat perjanjian kerja atau kontrak kerja agar saya tidak dirugikan sepihak oleh perusahaan baru ini?
|
Pada intinya, dalam kontrak kerja perlu diperhatikan tiga unsur utama, yakni pekerjaan atau kewajiban pekerja, upah, dan perintah atau batasan-batasan yang berlaku saat menjalani pekerjaan.
Namun, bagaimana dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (“PKWTT”)? Apakah ada perbedaan antara kedua perjanjian tersebut?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul *Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja* yang dibuat oleh [Tri Jata Ayu Pramesti, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/tri-jata-ayu-pramesti--sh-lt5165540a9b53c) dan pertama kali dipublikasikan pada 11 Februari 2022, dan dimutakhirkan pertama kali pada 20 Maret 2023.**
### KLINIK TERKAIT
[#### Jika Perusahaan Tidak Menyediakan Fasilitas Kerja
22 Nov, 2024
](/klinik/a/jika-perusahaan-tidak-menyediakan-fasilitas-kerja-lt52d48502c0ab9/)
[#### Surat Keterangan Dokter *Online* Apakah Sah?
25 Jul, 2024
](/klinik/a/surat-dokter-online-lt615c0c2eae294/)
[#### Langkah Hukum Jika Gaji Tak Dibayar Pengusaha
28 Jan, 2022
](/klinik/a/langkah-hukum-jika-gaji-tak-dibayar-pengusaha-lt5117d01a27d8d/)
[#### Aturan Perpanjangan dan Pembaruan PKWT Pasca UU Cipta Kerja
06 Jan, 2022
](/klinik/a/aturan-perpanjangan-dan-pembaruan-pkwt-pasca-uu-cipta-kerja-lt57d76d588b24f/)
### **Pengertian Perjanjian Kerja atau Kontrak Kerja**
Sebelum menjawab pertanyaan Anda, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan **kontrak kerja** atau **perjanjian kerja**. Pada dasarnya, kontrak kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tulisan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1") Kontrak kerja juga dapat diartikan sebagai dasar terjadinya hubungan kerja.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2") Definisi tersebut sejalan dengan **Pasal 1 angka 14** **[UU Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003)** yang berbunyi:
*Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.*
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Kemudian, berdasarkan **Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan**, **hubungan kerja** adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dari definisi tersebut, menurut pendapat kami yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah mengenai **unsur esensialianya**, yakni **pekerjaan**, **upah**, dan **perintah**.
Klausul **pekerjaan** harus memperhatikan jenis pekerja serta *job description*dari pekerjaan tersebut agar mengetahui detail dari pekerjaan yang menjadi kewajiban pekerja dalam kontrak kerja. Selanjutnya, dalam klausul **upah**perlu diperhatikan komponen serta besarnya upah agar tidak lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, perlu diperhatikan pula cara pembayaran serta konsekuensi keterlambatan pembayaran upah. Sementara itu, klausul **perintah** dalam hubungan kerja bermakna bahwa ada yang memberi perintah (pemberi kerja) dan ada yang melaksanakan perintah tersebut.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
### **Ketentuan Hukum Perjanjian Kerja**
Selanjutnya, perjanjian kerja dibuat atas dasar:[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
1. kesepakatan kedua belah pihak;
2. kemampuan atau kecakapan[[5]](#_ftn5 "_ftnref5") melakukan perbuatan hukum;
3. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
4. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jika perjanjian kerja tersebut tidak memenuhi syarat dalam huruf a dan b, maka perjanjian kerja tersebut **dapat dibatalkan**. Sedangkan jika bertentangan dengan ketentuan dalam huruf c dan d, maka perjanjian kerja menjadi **batal demi hukum**.[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
Baca juga: **[Mengenal Frasa Demi Hukum dan Batal Demi Hukum](https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-frasa-demi-hukum-dan-batal-demi-hukum-lt4fff97aad74a5/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=demi_hukum)**
Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. **Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”)** didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu, yang ditentukan berdasarkan perjanjian kerja.[[7]](#_ftn7 "_ftnref7") Dalam praktiknya, PKWT adalah perjanjian kerja yang mengikat karyawan kontrak dan pekerja lepas.
Lebih lanjut, berdasarkan **Pasal 13** **[PP 35/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021)**, PKWT paling sedikit harus memuat:
1. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
2. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
3. jabatan atau jenis pekerjaan;
4. tempat pekerjaan;
5. besaran dan cara pembayaran upah;
6. hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau syarat kerja yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;
7. mulai dan jangka waktu berlakunya PKWT;
8. tempat dan tanggal PKWT dibuat; dan
9. tanda tangan para pihak dalam PKWT.
Kemudian, jika Anda dipekerjakan secara kontrak atau PKWT, Anda harus melihat juga apakah diperjanjikan adanya masa percobaan dalam perjanjian kerja Anda. Hal ini karena **dalam PKWT tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja**. Jika dalam PKWT disyaratkan masa percobaan kerja, maka masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung.[[8]](#_ftn8 "_ftnref8")
Sedangkan, jika Anda dipekerjakan secara tetap atau **Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (“PKWTT”)**, maka berdasarkan **Pasal 54 ayat (1) UU Ketenagakerjaan**, perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya harus memuat:
1. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
2. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
3. jabatan atau jenis pekerjaan;
4. tempat pekerjaan;
5. besarnya upah dan cara pembayarannya;
6. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
7. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
8. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
9. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
Namun, beda halnya dengan PWKT, dalam **PKWTT dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 bulan**, dan dalam masa percobaan kerja, pengusaha **dilarang membayar upah di bawah upah minimum** yang berlaku.[[9]](#_ftn9 "_ftnref9") Jika PKWTT dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan. Surat pengangkatan tersebut sekurang kurangnya memuat keterangan:[[10]](#_ftn10 "_ftnref10")
1. nama dan alamat pekerja/buruh;
2. tanggal mulai bekerja;
3. jenis pekerjaan; dan
4. besarnya upah.
Baca juga: **[Pekerja Wajib Tahu Perbedaan PKWT dan PKWTT](https://www.hukumonline.com/berita/a/pekerja-wajib-tahu-perbedaan-pkwt-dan-pkwtt-lt633d69d5af385/?page=all?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pkwt_pkwtt)**
Kesimpulannya, sebelum Anda menandatangani perjanjian kerja atau kontrak kerja dengan perusahaan, sebaiknya Anda terlebih dahulu memahami isi perjanjian kerja yang mengatur tentang jenis pekerjaan, tempat pekerjaan, besarnya upah dan cara pembayarannya, syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja, dan poin-poin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, jika Anda dipekerjakan secara kontrak atau PKWT, Anda harus memastikan bahwa tidak ada masa percobaan dalam perjanjian kerja Anda. Pasalnya, dalam PKWT tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [**di sini**](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik).
Demikian jawaban dari kami mengenai surat perjanjian kerja karyawan sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003);
2. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022);
3. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt60322c341518b/peraturan-pemerintah-nomor-35-tahun-2021?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_35_2021).
Putusan:
[Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt67242f89a8b62/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=putusan_mk_168_2023).
Referensi:
1. Asri Wijayanti. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017;
2. Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007;
3. Suryadi Bata Ahmad. *Sistem Kontrak Kerja Antara Karyawan dan Perusahaan Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 1, No. 2, 2020.
---
[1] Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 57
[2] Suryadi Bata Ahmad. *Sistem Kontrak Kerja Antara Karyawan dan Perusahaan Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 1, No. 2, 2020, hal. 21
[3] Asri Wijayanti. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hal. 12
[4] Pasal 52 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_13_2003) (“UU Ketenagakerjaan”)
[5] Lihat Penjelasan Pasal 52 ayat (1) huruf b UU Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa “kemampuan atau kecakapan” adalah para pihak yang mampu atau cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian. Bagi tenaga kerja anak, yang menandatangani perjanjian adalah orang tua atau walinya.
[6] Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Ketenagakerjaan
[7] Pasal 81 angka 12 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 56 UU Ketenagakerjaan *jo.* [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt67242f89a8b62/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=putusan_mk_168_2023) (hal. 680)
[8] Pasal 81 angka 14 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 58 UU Ketenagakerjaan
[9] Pasal 60 UU Ketenagakerjaan
[10] Pasal 63 UU Ketenagakerjaan
|
Diminta Kantor Bekerja di Hari Libur Lebaran, Bolehkah?
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/diminta-kantor-bekerja-di-hari-libur-lebaran--bolehkah-lt53bb9345be1fd/
|
Pemerintah sudah menetapkan SKB libur dan cuti bersama Lebaran 2025. Terkait ini, saya dengar kantor saya akan meminta beberapa orang untuk tetap bekerja. Pertanyaannya, bolehkah instansi atau perusahaan yang tidak langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak menaati aturan libur Lebaran tersebut atau tetap meminta karyawannya bekerja?
|
Hari raya keagamaan, termasuk Idulfitri (Lebaran) seperti yang Anda tanyakan, merupakan hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui SKB Menteri. Pengusaha boleh saja menyimpangi aturan dalam SKB Menteri ini, yakni tetap mempekerjakan pekerja di hari libur Lebaran, namun ada ketentuan-ketentuan lain yang wajib ditaati terkait mempekerjakan buruh di hari libur Lebaran atau hari libur resmi lainnya.
[UU Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) menerangkan bahwa pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja pada hari-hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran keempat dari artikel dengan judul *Bolehkah Pengusaha Membuat Aturan Libur Lebaran Sendiri?* yang dibuat oleh [Tri Jata Ayu Pramesti, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/tri-jata-ayu-pramesti--sh-lt5165540a9b53c/) dan dipublikasikan pertama kali pada 11 Juli 2014, yang pertama kali dimutakhirkan pada Jumat, 22 April 2022, yang kedua kali dimutakhirkan pada 5 April 2023, dan ketiga kali dimutakhirkan pada 26 Maret 2024.**
### KLINIK TERKAIT
[#### Diminta Kantor Bekerja di Hari Libur Lebaran, Bolehkah?
28 Mar, 2025
](/klinik/a/diminta-kantor-bekerja-di-hari-libur-lebaran--bolehkah-lt53bb9345be1fd/)
[#### Aturan Hukum Penukaran Uang Lebaran di Pinggir Jalan
27 Mar, 2025
](/klinik/a/penukaran-uang-lebaran-lt55935fa4d11a1/)
[#### Bolehkah Potong Gaji Karyawan karena Libur Lebaran?
20 Mar, 2025
](/klinik/a/bolehkah-potong-gaji-karyawan-karena-libur-lebaran-lt5051b438bae14/)
[#### Kerja Lembur di Hari Lebaran, Begini Perhitungan Upahnya
04 Apr, 2024
](/klinik/a/kerja-lembur-di-hari-lebaran--begini-perhitungan-upahnya-lt51ee6d48ea7c2/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)**selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan**[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**.
### **Keputusan Libur Lebaran dan Cuti Bersama 2025**
Perihal pengumuman libur Lebaran 2025, Anda benar bahwa berdasarkan Lampiran **[SKB 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2025](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt670d07a5d439d/keputusan-bersama-menteri-agama--menteri-ketenagakerjaan--dan-menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi-nomor-1017--2--2-tahun-2024/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=SKB_cutber_2025)** (“SKB Menteri”) libur Lebaran 2025 jatuh pada Senin, 31 Maret 2025 dan Selasa, 1 April 2025. Sedangkan cuti bersama Lebaran jatuh pada tanggal 2, 3, 4, dan 7 April 2025.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Sebelumnya, kami kurang memahami maksud Anda mengenai aturan perusahaan tempat Anda bekerja terkait hari libur Lebaran. Oleh karena itu, kami berasumsi bahwa yang Anda maksud adalah perusahaan tidak memberikan libur kepada karyawan pada hari libur Lebaran yang ditetapkan pemerintah, namun menggantinya di hari lain. Begitu pula untuk ketentuan cuti bersama.
### **Hari Keagamaan sebagai Hari Libur Resmi**
Hari raya keagamaan, termasuk Idulfitri (Lebaran) seperti yang Anda tanyakan, merupakan hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui SKB Menteri. Pengusaha boleh saja menyimpangi aturan dalam SKB Menteri ini, yakni tetap mempekerjakan pekerja di hari libur Lebaran, namun ada ketentuan-ketentuan lain yang wajib ditaati terkait mempekerjakan buruh di hari libur Lebaran atau hari libur resmi lainnya.
Ketentuan mengenai pekerja di hari libur resmi ini diatur dalam [**UU Ketenagakerjaan**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan). Diterangkan bahwa pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja pada hari-hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
Namun, pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur resmi wajib membayar upah kerja lembur.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
### **Daftar Pekerjaan yang Melayani Kepentingan dan Kesejahteraan Umum**
Lebih lanjut, ketentuan pekerja yang bekerja saat libur Lebaran ini dimaksudkan untuk melayani kepentingan dan kesejahteraan umum atau berlaku untuk sektor pekerjaan yang sifat dan jenis pekerjaannya tidak memungkinkan untuk dihentikan.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
Jika dirincikan, daftar dan jenis pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan dan kesejahteraan umum diatur dalam [**Kepmenakertrans 233/2003**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17828/keputusan-menteri-tenaga-kerja-dan-transmigrasi-nomor-kep233men2003-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kepmen_233_2003). Adapun pekerjaan-pekerjaan yang dimaksud, antara lain:[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
1. pekerjaan di bidang pelayanan jasa kesehatan;
2. pekerjaan di bidang pelayanan jasa transportasi;
3. pekerjaan di bidang jasa perbaikan alat transportasi;
4. pekerjaan di bidang usaha pariwisata;
5. pekerjaan di bidang jasa pos dan telekomunikasi;
6. pekerjaan di bidang penyediaan tenaga listrik, jaringan pelayanan air bersih (PAM), dan penyediaan bahan bakar minyak dan gas bumi;
7. pekerjaan di usaha swalayan, pusat perbelanjaan, dan sejenisnya;
8. pekerjaan di bidang media massa;
9. pekerjaan di bidang pengamanan;
10. pekerjaan di lembaga konservasi; dan
11. pekerjaan-pekerjaan yang apabila dihentikan akan mengganggu proses produksi, merusak bahan, dan termasuk pemeliharaan/perbaikan alat produksi.
Penting untuk diketahui bahwa jenis pekerjaan ini dapat berubah seiring perkembangannya.[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
Kembali ke pertanyaan Anda, yang menjadi fokus adalah perusahaan itu tidak langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kami berkesimpulan bahwa bidang usaha perusahaan dalam pertanyaan Anda adalah perusahaan yang tidak melayani jasa-jasa sebagaimana telah dirincikan, dengan kata lain, di luar yang disebut dalam Kepmenakertrans 233/2003.
Kemudian, mengacu pada **Pasal 85 ayat (1) UU Ketenagakerjaan**, jika pekerja/buruh tersebut melakukan pekerjaan di luar bidang-bidang pekerjaan yang disebutkan, ia tidak wajib bekerja pada hari raya keagamaan.
Walaupun pengusaha bisa menyimpangi aturan dalam SKB Menteri, namun ada ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan yang juga mengikat pengusaha, yakni soal mempekerjakan karyawan di hari libur resmi. Yang mana bekerja pada hari libur resmi itu harus ada persetujuan dari pekerja yang bersangkutan dan pengusaha wajib membayar upah lembur.
Perihal persetujuan dari pekerja tertuang dalam **[Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022)**yang menerangkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerjanya harus mendapatkan persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan.[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
### **Sanksi Jika Pengusaha Tidak Membayar Upah Lembur**
Sekali lagi, kami tekankan bahwa pekerja yang bekerja di hari libur Lebaran berhak atas upah lembur. Apabila pengusaha mengabaikan pemberian upah lembur ini, pengusaha tersebut dapat dikenakan sanksi. Sanksi pidana yang dapat menjerat adalah pidana kurungan paling singkat satu bulan dan paling lama dua belas bulan dan/atau denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta.[[7]](#_ftn7 "_ftnref7")
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut **[di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik)**.
Demikian jawaban dari kami tentang aturan libur Lebaran sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan);
2. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022);
3. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023);
4. [Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-233/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan Secara Terus Menerus](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17828/keputusan-menteri-tenaga-kerja-dan-transmigrasi-nomor-kep233men2003-tahun-2003/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kepmen_233_2003);
5. [Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1017, 2, 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt670d07a5d439d/keputusan-bersama-menteri-agama--menteri-ketenagakerjaan--dan-menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi-nomor-1017--2--2-tahun-2024/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=SKB_cutber_2025).
[1] Pasal 85 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13146/undangundang-nomor-13-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_Ketenagakerjaan) (“UU Ketenagakerjaan”)
[2] Pasal 85 ayat (3) UU Ketenagakerjaan
[3] Penjelasan Pasal 85 ayat (2) UU Ketenagakerjaan
[4] Pasal 3 ayat (1) [Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-233/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan Secara Terus Menerus](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17828/keputusan-menteri-tenaga-kerja-dan-transmigrasi-nomor-kep233men2003-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kepmen_233_2003) (“Kepmenakertrans 233/2003”)
[5] Pasal 3 ayat (2) Kepmenakertrans 233/2003
[6] Pasal 81 angka 24 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) (“Perppu Ciptaker”) yang mengubah Pasal 78 ayat (1) huruf a dan (2) UU Ketenagakerjaan
[7] Pasal 81 angka 68 Perppu Ciptaker yang mengubah Pasal 187 ayat (1) UU Ketenagakerjaan
|
Bisakah Bercerai karena Tidak Memberi Nafkah Batin?
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-bercerai-karena-tidak-memberi-nafkah-batin-lt67e610c66c41a/
|
Bolehkah bercerai karena tidak memberi nafkah batin? Jika tidak, bisa apakah bisa diajukan pembatalan pernikahan dan minta ganti rugi? Mengingat pernikahan baru 1 minggu. Sebagai informasi, saya dan pasangan saya beragama Islam.
|
Pasal 19 [PP 9/1975](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1700/peraturan-pemerintah-nomor-9-tahun-1975?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_9_1975) *jo.* Pasal 116 [KHI](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KHI)telah menentukan secara limitatif alasan perceraian, salah satunya jika antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Adapun istri yang tidak diberikan nafkah batin oleh suami, dapat menjadi salah satu alasan perceraian, karena hal ini berpotensi mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri secara terus-menerus, sehingga tidak ada harapan suami dan istri hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Selain itu, tidak diberikannya nafkah batin merupakan salah satu sebab hilangnya keharmonisan dan menyebabkan perpecahan dalam rumah tangga.
Lantas, apakah tidak diberikannya nafkah batin juga bisa menjadi alasan pembatalan perkawinan?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**.**
### **Nafkah Batin dalam Islam**
Menurut **Khairunnas Jamal dan Awni Ramadanti Cania** dalam jurnal yang berjudul *Konsep Nafkah Batin dalam Perspektif Al-Quran* (hal. 17) **nafkah batin** adalah nafkah yang bukan kebendaan (immaterial) dalam artian merujuk pada memenuhi keperluan nafsu dan *istimta’* (hubungan suami istri) serta aspek kejiwaan dan psikologis dalam hubungan suami istri. Dalam hal ini mencakup interaksi yang penuh kasih sayang kepada istri, perlakuan yang baik kepada istri, menggauli dan melayaninya dengan baik penghormatan terhadap istri, serta menjaga hubungan yang baik dengan istri.
Lebih lanjut, nafkah batin ada 2 jenis, yaitu:[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
1. **Nafkah Batin Secara Biologis**
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Nafkah batin secara biologis adalah nafkah batin untuk memenuhi keperluan nafsu dan *istimta’*. Kadarnya tidak ditetapkan secara jelas oleh islam, namun suami perlu menyadari bahwa antara perkara yang menjadi tanggung jawabnya ialah memenuhi keinginan nafsu istri, begitupun sebaliknya. Kegagalan memahami dan menyadari hak memenuhi hubungan kelamin antara suami istri menjadi salah satu sebab hilangnya keharmonisan dan menyebabkan perpecahan dalam rumah tangga.
2. **Nafkah Batin Secara Psikologis**
Nafkah batin secara psikologis yaitu nafkah yang berhubungan dengan kejiwaan atau psikis seorang istri. Seperti hal nya suami mampu menggauli istri dengan penuh kasih sayang, tidak kasar terhadap istri, menjaga sopan santun, serta menjalin hubungan dengan baik.
Lantas, bisakah bercerai karena tidak memberi nafkah batin?
### **Perceraian karena Tidak Memberi Nafkah Batin**
Menjawab pertanyaan Anda, kami akan merujuk pada ketentuan [**UU Perkawinan**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_1974) dan perubahannya, serta peraturan pelaksananya. Selain itu, bagi umat islam berlaku juga ketentuan dalam [**KHI**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KHI).
Pada dasarnya, perkawinan dapat putus karena berbagai alasan, salah satunya **perceraian**.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2") Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3") Kemudian, dalam melakukan perceraian **harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri**.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
Disarikan dari artikel **[Bisakah Bercerai karena Tak Bisa Punya Anak?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-bercerai-karena-tak-bisa-punya-anak-lt5177845bd55d4/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=bercerai_tak_bisa_punya_anak)**, alasan-alasan perceraian telah ditentukan secara limitatif, sehingga pasangan suami istri tidak dapat sesuka hati bercerai. **Pasal 19 [PP 9/1975](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1700/peraturan-pemerintah-nomor-9-tahun-1975?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_9_1975)** ***jo.* Pasal 116 KHI** telah menentukan alasan perceraian sebagai berikut:
1. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. suami melanggar taklik talak;[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
8. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
Kemudian, pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan perceraian di atas, dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.[[7]](#_ftn7 "_ftnref7")
Menurut hemat kami, istri yang tidak diberikan nafkah batin oleh suami, dapat menjadi salah satu alasan perceraian, karena hal ini berpotensi mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri secara terus-menerus, sehingga tidak ada harapan suami dan istri hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa **tidak diberikannya nafkah batin merupakan salah satu sebab hilangnya keharmonisan dan menyebabkan perpecahan dalam rumah tangga**.
### **Contoh Kasus**
Sebagai contoh kasus, dalam [**Putusan PA Bulukumba Nomor 682/Pdt.G/2018/PA.Blk**](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/38786e853a40c6cf34672eb6ea853d68.html), tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin kepada penggugat sejak awal pernikahannya sampai berpisah tempat tinggal. Selain secara batin, tergugat juga kurang menafkahi secara lahir (hal. 2).
Atas fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa ketentuan **Pasal 19 huruf f P 9/1975** dan **Pasal 116 huruf f KHI** telah terpenuhi, karenanya tuntutan pokok penggugat untuk bercerai dengan tergugat beralasan menurut hukum.
### **Pembatalan Perkawinan**
Menjawab pertanyaan Anda mengenai pembatalan perkawinan, berdasarkan artikel **[Alasan, Tata Cara, dan Tahapan Pembatalan Perkawinan](https://www.hukumonline.com/berita/a/pembatalan-perkawinan-lt62d0cc4eeffc1/?page=all?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pembatalan_perkawinan)**, **Andi Hamzah** menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **pembatalan perkawinan** adalah suatu tindakan pembatalan suatu perkawinan yang tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.[[8]](#_ftn8 "_ftnref8")
Disarikan dari artikel **[Merasa Ditipu Istri, Pembatalan Perkawinan atau Cerai?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembatalan-perkawinan-dan-perceraian-lt5d2ff50303f5c/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=merasa_ditipu_istri)**, mengenai pembatalan perkawinan, **Pasal 27 UU Perkawinan *jo.* Pasal 72 KHI** menyatakan sebagai berikut:
1. *Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah **ancaman** **yang melanggar hukum**.*
2. *Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan **terjadi penipuan atau salah sangka** mengenai diri suami atau istri.*
3. *Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.*
Selain itu, perlu juga diperhatikan bahwa **Pasal 71 UU KHI** secara khusus mengatur bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:
1. seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama;
2. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*;
3. perempuan yang dikawini masih dalam ***[iddah](https://www.hukumonline.com/klinik/a/masa-iddah-perempuan-cerai-lt5d885ffc00c42/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=iddah)*** dan suami lain;
4. perkawinan yang melanggar batas umum dalam UU 1/1974 dan perubahannya;
5. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
6. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.
Berkaitan dengan **prosedur pembatalan perkawinan**, tata cara pengajuannya dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan cerai, yaitu **pengajuan gugatan**, **pemanggilan**, **persidangan**, **perdamaian**, dan **putusan**. Penjelasan selengkapnya dapat Anda baca dalam artikel **[Suami Salah Sangka Istri Ternyata Pria, Bisakah Perkawinan Dibatalkan?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/suami-salah-sangka-istri-ternyata-pria-bisakah-perkawinan-dibatalkan-lt664b2405558ae/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=suami_salah_sangka)**
Sebagai informasi, ketentuan mengenai pembatalan perkawinan dapat Anda temukan dalam **Pasal 22 s.d. Pasal 28 UU Perkawinan**, dan **Pasal 70 s.d. Pasal 76 KHI**.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa **tidak diberikannya nafkah batin tidak dapat menjadi suatu alasan dilakukannya pembatalan perkawinan**. Oleh karena itu, dalam hal pasangan suami istri ingin memutuskan hubungan perkawinan, maka harus dilakukan dengan perceraian, bukan pembatalan perkawinan.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_1974);
2. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dafedf4cd014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_16_2019);
3. [Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1700/peraturan-pemerintah-nomor-9-tahun-1975?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_9_1975);
4. [Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KHI).
Putusan:
[Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 682/Pdt.G/2018/PA.Blk](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/38786e853a40c6cf34672eb6ea853d68.html).
Referensi:
Khairunnas Jamal dan Awni Ramadanti Cania. *Konsep Nafkah Batin dalam Perspektif Al-Quran*. Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender, Vol. 20, No. 1, 2024.
---
[1] Khairunnas Jamal dan Awni Ramadanti Cania. *Konsep Nafkah Batin dalam Perspektif Al-Quran*. Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender, Vol. 20, No. 1, 2024, hal. 16-17
[2] Pasal 38 huruf b [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_1974) (“UU Perkawinan”)
[3] Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan
[4] Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan
[5] Pasal 116 huruf g [Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=KHI) (“KHI”)
[6] Pasal 116 huruf h KHI
[7] Pasal 16 [Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1700/peraturan-pemerintah-nomor-9-tahun-1975?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=PP_9_1975)
[8] Pasal 25 UU Perkawinan
|
Benarkah Membeli BBM dengan Jeriken Dilarang?
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/benarkah-membeli-bbm-dengan-jeriken-dilarang-lt4fd8046c010a0/
|
Saya berniat membeli BBM jenis solar di sebuah SPBU di tempat saya tinggal (Dompu NTB) dengan membawa jeriken, tapi saya dipersulit oleh pihak pengelola. Saya ditanyain izin padahal saya membeli solar untuk keperluan membajak sawah. Saya sempat cekcok dengan mereka tapi hasilnya saya tetap tidak mendapatkan solar. Mereka bersikeras bahwa saya harus memiliki izin dulu baru bisa mendapatkan jatah. Saya sempat bertanya pada mereka izin apa yang dimaksud? Jawaban mereka "ya, izin" (mereka tidak bisa memberikan penjelasan yang jelas). Pertanyaan saya : 1. Izin apa yang dimaksud oleh pihak SPBU dalam hal pendistribusian BBM bersubsidi? 2. Lalu, apakah terdapat larangan membeli BBM dengan jeriken seperti yang saya lakukan?
|
Pada dasarnya, membeli BBM dengan jeriken tidak dilarang selama itu tidak dilakukan dengan tujuan untuk melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, dalam hal pembelian solar untuk petani, maka diperlukan verifikasi dan rekomendasi dari lurah/kepala desa/kepala SKPD kabupaten/kota yang membidangi pertanian.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul *Syarat Diperbolehkan Membeli BBM dengan Jeriken* yang dibuat oleh [Ilman Hadi, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/ilman-hadi--sh-lt4fbded50bf741/) dan pertama kali dipublikasikan pada 24 Juli 2012.**
### KLINIK TERKAIT
[#### Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis*, dan *Lex Posterior*
06 Feb, 2025
](/klinik/a/asas-lex-superior-lex-specialis-dan-lex-posterior-cl6806/)
[#### *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan), Ini Dasar Hukum dan Eksistensinya di Indonesia
21 Mei, 2024
](/klinik/a/iamicus-curiae-i-sahabat-pengadilan--ini-dasar-hukum-dan-eksistensinya-di-indonesia-lt4d42718991ad6/)
[#### Sumber Hukum Materiil dan Formil
17 Apr, 2024
](/klinik/a/sumber-hukum-materiil-dan-formil-lt6284c23d23320/)
[#### Penjelasan Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* dan Bedanya dengan *Lex Specialis*
11 Feb, 2022
](/klinik/a/penjelasan-asas-ilex-superior-derogat-legi-inferiori-i-dan-bedanya-dengan-ilex-specialis-i-lt51375eaee3c7d/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer/)selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://www.justika.com/konsultan-hukum).
### **Larangan Penimbunan BBM**
Bahan bakar minyak (“BBM”) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1") Adapun yang dimaksud dengan minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk pada yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
BBM di Indonesia terdapat beberapa jenis sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 [Perpres 191/2014](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54af7f3a81632/peraturan-presiden-nomor-191-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_191_2014)**, antara lain:
1. **jenis BBM tertentu**;
2. jenis BBM khusus penugasan; dan
3. jenis BBM umum.
Dalam pertanyaan, Anda menyebutkan bahwa Anda membeli BBM jenis solar yang merupakan salah satu jenis BBM tertentu. Hal ini bisa dilihat dari bunyi **Pasal 3 ayat (1) [Perpres 43/2018](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b2b7c504b9dc?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_43_2018)** sebagai berikut:
*Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan **Minyak Solar** (Gas Oil).*
Jenis BBM tertentu ini merupakan bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan **diberikan subsidi**.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
Sepanjang penelusuran kami, tidak terdapat ketentuan yang melarang seseorang untuk membeli BBM dengan jeriken. Namun, perlu diperhatikan larangan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan BBM yang terdapat dalam **Pasal 18 ayat (2) Perpres 191/2014**, yang berbunyi:
*Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
Kegiatan penimbunan dan/atau penyimpanan BBM merupakan **kegiatan usaha hilir**, yaitu kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
Bagi setiap orang yang melakukan kegiatan usaha hilir tanpa perizinan berusaha, maka sebagaimana diatur dalam **Pasal 40 angka 5 [Perppu Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022)** yang menambahkan **Pasal 23A ayat (1) [UU 2/2001](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/209/undangundang-nomor-22-tahun-2001/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_22_2001)**dikenai sanksi administratif berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan denda, dan/atau paksaan pemerintah pusat.
Dalam hal kegiatan usaha hilir tersebut menimbulkan korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, maka pelaku dapat dijerat dengan **Pasal 40 angka 8 Perppu Cipta Kerja** yang mengubah **Pasal 53 UU 2/2001** sebagai berikut:
*Jika tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).*
### **Verifikasi dan Rekomendasi Usaha Pertanian**
Menjawab pertanyaan Anda soal izin, menurut hemat kami, izin yang Anda maksud bukan merupakan izin untuk mendapatkan BBM dalam kasus Anda solar, melainkan Anda sebagai konsumen pengguna yang berada di usaha pertanian memerlukan verifikasi dan rekomendasi. Hal ini dapat Anda temukan pada **Lampiran Perpres 191/2014** (hal. 19), sebagai berikut:
*Petani/kelompok tani/Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 (dua) Hektare, dan peternakan dengan menggunakan mesin pertanian dengan **verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi pertanian**.*
Dalam lampiran tersebut diterangkan bahwa titik serah BBM solar dengan konsumen pengguna usaha pertanian dilakukan pada penyalur. Berdasarkan **Pasal 1 angka 3 Perpres 191/2014**, terminal BBM depot/penyalur adalah tempat penimbunan dan penyaluran BBM yang dimiliki atau dikuasai PT Pertamina (Persero) dan/atau badan usaha lainnya yang mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa Anda sebagai petani pada dasarnya tidak memerlukan izin untuk mendapatkan solar, melainkan untuk mendapatkan solar harus disertai dengan verifikasi dan rekomendasi dari lurah/kepala desa/kepala SKPD kabupaten/kota yang membidangi pertanian.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/209/undangundang-nomor-22-tahun-2001/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_22_2001);
2. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022);
3. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6427eaaee8a1f/undang-undang-nomor-6-tahun-2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_6_2023);
4. [Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54af7f3a81632/peraturan-presiden-nomor-191-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_191_2014);
5. [Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b2b7c504b9dc?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_43_2018);
6. [Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6114da2b750a6?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_69_2021);
7. [Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt61d2974ada3a1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_117_2021).
[1] Pasal 40 angka 1 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b23fc23cfe4/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-2-tahun-2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perppu_2_2022) (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 1 angka 4 [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/209/undangundang-nomor-22-tahun-2001/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_22_2001) (“UU 22/2001”)
[2] Pasal 40 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 1 UU 22/2001
[3] Pasal 1 angka 1 [Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54af7f3a81632/peraturan-presiden-nomor-191-tahun-2014?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_191_2014) (“Perpres 191/2014”)
[4] Pasal 40 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 10 UU 22/2001
|
Aturan Hukum Penukaran Uang Lebaran di Pinggir Jalan
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/penukaran-uang-lebaran-lt55935fa4d11a1/
|
Saya ingin menukarkan uang untuk lebaran. Bagaimana aturan penukaran uang? Apakah penukaran uang Lebaran di jalan raya diperbolehkan? Di mana seharusnya saya menukarkan uang?
|
Merujuk pada [UU Mata Uang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e13df4da78a5/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-7-tahun-2011-mata-uang?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_mata_uang) dan perubahannya, [PBI 21/2019](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d76394235591/peraturan-bank-indonesia-nomor-21-10-pbi-2019-tahun-2019?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pbi_21_2019), serta [Peraturan Anggota Dewan Gubernur BI 19/2017](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a433f2055fc9?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perwangub_bi_19_2017), penukaran uang yang diatur secara resmi hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang telah ditunjuk oleh Bank Indonesia.
Akan tetapi, dalam peraturan-peraturan tersebut tidak diatur mengenai sanksi bagi orang yang melakukan usaha penukaran uang rupiah tanpa izin dari Bank Indonesia. Namun, yang menjadi masalah adalah usaha penukaran uang rupiah ini bisa berakibat pada pelanggaran peraturan daerah terkait ketertiban umum jika usaha tersebut dilakukan di pinggir jalan.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
### Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran keempat dari artikel dengan judul *Jasa Penukaran Uang di Pinggir Jalan Menjelang Lebaran* yang ditulis oleh [Letezia Tobing, S.H., M.Kn.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/letezia-tobing--sh--mkn-lt506aec66ed27e) dan dipublikasikan pertama kali pada Jumat, 3 Juli 2015, yang dimutakhirkan pertama kali oleh [Erizka Permatasari, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/erizka-permatasari--sh-lt5f8445b8eca72) pada Jumat, 22 April 2022, yang dimutakhirkan kedua kali pada 10 April 2023, dan dimutakhirkan ketiga kalinya oleh [Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/bernadetha-aurelia-oktavira--sh-lt5d537b77ab8d5/) pada 27 Maret 2024.**
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat **[Pernyataan Penyangkalan](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)**selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan **[Konsultan Mitra Justika](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika)**.
### **Hukum Jasa Penukaran Uang Lebaran**
Secara hukum, ketentuan mengenai penukaran uang diatur dalam **Pasal 22** **[UU Mata Uang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e13df4da78a5/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-7-tahun-2011-mata-uang?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_mata_uang)**. Untuk memenuhi kebutuhan rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, dan dalam kondisi yang layak edar, rupiah yang beredar di masyarakat dapat ditukarkan dengan ketentuan sebagai berikut:[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
1. penukaran rupiah dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain; dan/atau
2. penukaran rupiah yang lusuh dan/atau rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya.
Di mana bisa melakukan penukaran uang? Penukaran rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia, bank yang beroperasi di Indonesia, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2") Mengenai penukaran rupiah ini diatur lebih lanjut dalam **[PBI 21/2019](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d76394235591/peraturan-bank-indonesia-nomor-21-10-pbi-2019-tahun-2019?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pbi_21_2019)** dan **[Peraturan Anggota Dewan Gubernur BI 19/2017](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a433f2055fc9?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perwangub_bi_19_2017)**.
Menurut **Pasal 23 ayat (2) PBI 21/2019**, layanan penukaran uang rupiah dilakukan untuk penukaran uang rupiah dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain dan/atau penggantian uang rupiah tidak layak edar.
Lebih lanjut lagi, **Pasal 4 Peraturan Anggota Dewan Gubernur BI 19/2017** menyatakan bahwa pelaksanaan penukaran uang rupiah dilakukan di kantor dan/atau di luar kantor Bank Indonesia dan/atau di kantor dan/atau di luar kantor pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.
Adapun penukaran uang rupiah ini dilakukan pada hari dan jam operasional penukaran uang rupiah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada masyarakat.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
Selanjutnya, jadwal penukaran uang baru mulai kapan? Disarikan dari siaran pers di laman [Bank Indonesia](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_274425.aspx), Deputi Gubernur BI, Doni P. Joewono menyampaikan bahwa layanan penukaran uang di tahun 2025 ini mengoptimalkan penggunaan aplikasi Penukaran dan Tarik Uang Rupiah (PINTAR), termasuk untuk akses layanan penukaran di loket perbankan. Penggunaan aplikasi dimaksudkan agar dapat meningkatkan kepastian layanan dan mengurangi antrian/kepadatan di lokasi penukaran untuk kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat. Adapun jadwal penukaran uang rupiah dibuka mulai 3 Maret sampai dengan 27 Maret 2025 di layanan kas keliling, penukaran terpadu, serta kantor bank umum yang tersebar di seluruh Indonesia.
Sebagai informasi, pemesanan melalui PINTAR dilakukan menggunakan NIK-KTP. Nantinya, NIK-KTP yang telah digunakan untuk melakukan pemesanan penukaran uang Rupiah dengan status menunggu pelaksanaan penukaran, tidak dapat digunakan kembali untuk melakukan pemesanan penukaran hingga melewati hari penukaran. Pemesanan dapat dilakukan kembali selama kuota penukaran pada PINTAR masih tersedia.
Merujuk pada aturan di atas, jika ditanya apakah bisa tukar uang di bank? Jawabannya bisa. Penukaran uang lebaran yang diatur secara resmi hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang telah ditunjuk oleh Bank Indonesia. Akan tetapi, sepanjang penelusuran kami, dalam UU Mata Uang maupun Peraturan Anggota Dewan Gubernur BI 19/2017 tidak diatur sanksi jika ada pihak yang melakukan penukaran uang lebaran tanpa seizin Bank Indonesia, termasuk jasa penukaran uang atau jasa penukaran uang receh di jalan.
### **Praktik Penukaran Uang Lebaran di Jalan**
Dalam praktiknya, jasa penukaran uang lebaran di jalan yang dilakukan oleh masyarakat kerap terjadi selama bulan ramadan, terutama menjelang hari raya Idulfitri. Hal ini karena tidak ada aturan yang mengatur sanksi terhadap pihak yang melakukan penukaran uang lebaran tanpa seizin Bank Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa praktik tersebut tidak dipermasalahkan secara hukum.
Meskipun demikian, masyarakat diimbau untuk melakukan penukaran uang di Bank Indonesia untuk menghindari pemberian uang palsu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
### **Potensi Masalah Hukum Jasa Penukaran Uang Lebaran di Tepi Jalan**
Dalam praktiknya, yang dapat menjadi masalah dari penukaran uang lebaran adalah jika si penjual berjualan di tepi jalan yang kemudian berpotensi menimbulkan masalah lain. Misalnya, melanggar ketertiban umum sebagaimana diatur dalam peraturan daerah.
Sebagai contoh, di DKI Jakarta, ketentuan ketertiban umum diatur dalam **[Perda DKI Jakarta 8/2007](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27283/node/629/perda-propinsi-dki-jakarta-no-8-tahun-2007-ketertiban-umum?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perda_dki_8_2007)**. Dalam Perda tersebut, ada sejumlah hal yang harus diperhatikan oleh penjual dan pembeli dalam transaksi penukaran uang rupiah, antara lain:
1. dilarang menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya, kecuali dengan izin Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4") Ini berarti orang tidak bisa dengan seenaknya melakukan usaha penukaran rupiah di trotoar.
2. dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Gubernur mengenai penunjukan/penetapan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
3. dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh Gubernur.[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
4. dilarang membeli barang dagangan dan menerima, selebaran dari orang yang melakukan usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat tempat yang ditetapkan oleh Gubernur.[[7]](#_ftn7 "_ftnref7")
Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit Rp100 ribu dan paling banyak Rp20 juta.[[8]](#_ftn8 "_ftnref8")
Oleh karena itu, menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya memang tidak ada aturan yang melarang menukar uang receh di tempat selain Bank Indonesia. Namun, apabila penukaran uang dilakukan di pinggir jalan dengan kemudian menimbulkan permasalahan seperti melanggar ketertiban umum, maka tentunya terdapat konsekuensi hukum sebagaimana telah dijelaskan di atas.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik).
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e13df4da78a5/undangundang-nomor-7-tahun-2011/document/lt4e13dfa81c3e1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_7_2011);
2. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63c23d76b51e4/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_4_2023);
3. [Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27283/node/629/perda-propinsi-dki-jakarta-no-8-tahun-2007-ketertiban-umum?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perda_dki_8_2007);
4. [Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5d76394235591/peraturan-bank-indonesia-nomor-21-10-pbi-2019-tahun-2019?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pbi_21_2019);
5. [Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/13/PADG/2017 Tahun 2017 tentang Penukaran Uang Rupiah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a433f2055fc9?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perwangub_bi_19_2017).
Referensi:
[Siaran Pers Bank Indonesia](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_274425.aspx), yang diakses pada 27 Maret 2025, pukul 13.17 WIB.
---
[1] Pasal 22 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e13df4da78a5/undangundang-nomor-7-tahun-2011/document/lt4e13dfa81c3e1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_7_2011) (“UU Mata Uang”)
[2] Pasal 22 ayat (4) UU Mata Uang
[3] Pasal 4 ayat (2) [Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/13/PADG/2017 Tahun 2017 tentang Penukaran Uang Rupiah](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a433f2055fc9?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perwangub_bi_19_2017)
[4] Pasal 3 huruf i [Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27283/node/629/perda-propinsi-dki-jakarta-no-8-tahun-2007-ketertiban-umum?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perda_dki_8_2007) (“Perda DKI Jakarta 8/2007”)
[5] Pasal 25 ayat (1) dan (2) Perda DKI Jakarta 8/2007
[6] Pasal 27 ayat (2) Perda DKI Jakarta 8/2007
[7] Pasal 27 ayat (3) Perda DKI Jakarta 8/2007
[8] Pasal 61 ayat (1) Perda DKI Jakarta 8/2007
|
Apakah Karang Taruna Berbadan Hukum?
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-karang-taruna-berbadan-hukum-lt67c9a1cd1e3d8/
|
Saya ingin bertanya, apakah karang taruna merupakan sebuah organisasi yang berbadan hukum? Apabila karang taruna merupakan organisasi yang berbadan hukum, bagaimana proses pendaftarannya? Terima kasih.
|
Karang taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas, dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
Karang taruna sendiri merupakan salah satu jenis lembaga kemasyarakatan desa (“LKD”). Sebagai salah satu jenis LKD, karang taruna bertugas membantu kepala desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
Lantas, apakah karang taruna berbadan hukum?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
### **Dasar Hukum Karang Taruna**
### KLINIK TERKAIT
[#### Jerat Hukum Anggota Ormas yang Memaksa Minta THR
25 Mar, 2025
](/klinik/a/jerat-hukum-anggota-ormas-yang-memaksa-minta-thr-lt67e2774070d41/)
[#### Bolehkah Ormas Melakukan *Sweeping* di Tempat Umum?
05 Jul, 2024
](/klinik/a/bolehkah-ormas-melakukan-isweeping-i-di-tempat-umum-lt58744f7b1f2d8/)
[#### Ketentuan Pemberian Izin Pertambangan untuk Ormas Keagamaan
21 Jun, 2024
](/klinik/a/ketentuan-pemberian-izin-pertambangan-untuk-ormas-keagamaan-lt6660c9dc31904/)
[#### Ormas Tidak Terdaftar = Ormas Terlarang, Benarkah?
18 Feb, 2021
](/klinik/a/ormas-tidak-terdaftar-ormas-terlarang--benarkah-lt602e31eb1593d/)
Dalam menjawab pertanyaan Anda, kami akan berpedoman pada [**Permensos 25/2019**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f4751318a043/peraturan-menteri-sosial-nomor-25-tahun-2019/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permonsos_25_2019)sebagai landasan hukum karang aturan.
Berdasarkan **Pasal 1 angka 1 Permensos 25/2019**, yang dimaksud dengan karang taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas, dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Dalam **Pasal 5 ayat (1) Permensos 25/2019**, dipertegas bahwa karang taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Karang taruna ini berkedudukan di desa atau kelurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
Dalam menjalankan tugasnya, karang taruna memiliki prinsip:[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
1. berjiwa sosial;
2. kemandirian;
3. kebersamaan;
4. partisipasi;
5. lokal dan otonom; dan
6. nonpartisan.
Selain itu, karang taruna dalam menjalankan tugasnya juga berlandaskan pada Pancasila dan [**UUD 1945**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945).[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
Selain diatur dalam Permensos 25/2019, karang taruna juga diatur dalam [**Permendagri 18/2018**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b18c2f508309/nprt/lt511c7d2042243/peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-18-tahun-2018?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendagri_18_2018). Berdasarkan **Pasal 6 ayat (1) huruf d Permendagri 18/2018**, karang taruna merupakan **salah satu jenis lembaga kemasyarakatan desa** (“LKD”), yaitu wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
Sebagai salah satu jenis LKD, karang taruna bertugas membantu kepala desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
Apabila merujuk pada Permensos 25/2019 dan Permendagri 18/2018, tidak terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa karang taruna merupakan suatu organisasi yang berbadan hukum. Oleh karena itu, **dapat disimpulkan bahwa karang taruna sebagai organisasi yang dibentuk oleh masyarakat bukan merupakan organisasi yang berbadan hukum**.
Lebih lanjut lagi mengenai lembaga berbadan hukum, **Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta** dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum* (hal. 82) mengatakan badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang bukan manusia, yang dapat menuntut atau dituntut subjek hukum lain di muka pengadilan.
Ciri-ciri dari sebuah badan hukum adalah sebagai berikut (hal. 82-83):
1. memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari orang yang menjalankan kegiatan badan hukum;
2. memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari orang yang menjalankan kegiatan badan hukum;
3. memiliki tujuan tertentu;
4. berkesinambungan dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena hak-hak dan kewajiban-kewajiban tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankannya berganti.
### **Tujuan, Tugas, dan Fungsi Karang Taruna**
Sebagai informasi, suatu karang taruna memiliki tujuan untuk:[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
1. mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangkal berbagai permasalahan sosial khususnya dikalangan generasi muda;
2. mengembangkan kemampuan generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
3. membangun karakter generasi muda yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas, inovatif, dan berkarya;
4. mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda;
5. mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosia;
6. memotivasi generasi muda agar menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
7. menjalin sinergi dan kerja sama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
Sementara itu, tugas dari karang taruna diatur dalam **Pasal 6 ayat (1) Permensos 25/2019**, antara lain:
1. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
2. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, karang taruna bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, kecamatan, desa atau kelurahan, potensi sumber kesejahteraan sosial, badan usaha, atau masyarakat.[[7]](#_ftn7 "_ftnref7")
Lalu, terkait dengan fungsinya, karang taruna berfungsi sebagai berikut:[[8]](#_ftn8 "_ftnref8")
1. administrasi dan manajerial;
2. fasilitas;
3. mediasi;
4. komunikasi, informasi, dan edukasi;
5. pemanfaatan dan pengembangan teknologi;
6. advokasi sosial;
7. motivasi;
8. pendampingan; dan
9. pelopor.
Berdasarkan uraian di atas, sebagaimana tidak ada aturan yang mengatakan karang taruna berbadan hukum, maka dari itu kami menyimpulkan karang taruna dibentuk tidak berbadan hukum. Meskipun memiliki banyak sekali fungsi khususnya dalam pengembangan generasi muda, karang taruna tidak dimaksudkan menjadi badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban secara hukum, maupun dapat menuntut atau dituntut subjek hukum lain di muka pengadilan.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik).
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/undang-undang-dasar-1945?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UUD_1945);
2. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b18c2f508309/nprt/lt511c7d2042243/peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-18-tahun-2018?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendagri_18_2018);
3. [Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f4751318a043/peraturan-menteri-sosial-nomor-25-tahun-2019/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permonsos_25_2019).
Referensi:
Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2009.
---
[1] Pasal 5 ayat (2) [Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5f4751318a043/peraturan-menteri-sosial-nomor-25-tahun-2019/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permonsos_25_2019) (“Permensos 25/2019”)
[2] Pasal 2 Permensos 25/2019
[3] Pasal 3 Permensos 25/2019
[4] Pasal 1 angka 2 [Peraturan Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b18c2f508309/nprt/lt511c7d2042243/peraturan-menteri-dalam-negeri-nomor-18-tahun-2018?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permendagri_18_2018) (“Permendagri 18/2018”)
[5] Pasal 7 ayat (3) Permendagri 18/2018
[6] Pasal 4 Permensos 25/2019
[7] Pasal 6 ayat (2) Permensos 25/2019
[8] Pasal 7 Permensos 25/2019
|
Perlukah Dokumen Asing Dilegalisasi di KBRI?
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlukah-dokumen-asing-dilegalisasi-di-kbri--lt60053590761ab/
|
Mohon informasinya terkait ketentuan legalisasi dokumen publik yang akan digunakan di Indonesia dan legalisasi dokumen oleh KBRI. Perlukah dokumen asing dilegalisasi di KBRI? Lalu, adakah dokumen-dokumen tertentu yang dibebaskan dari syarat legalisasi?
|
Pada dasarnya, dokumen yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia dan akan digunakan di wilayah Indonesia harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (“KBRI”).
Namun, terdapat dokumen-dokumen tertentu yang dibebaskan dari syarat legalisasi. Apa saja?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh [Saufa Ata Taqiyya, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/saufa-ata-taqiyya--sh-lt5f33b4569d68e/) dan dipublikasikan pertama kali pada 18 Januari 2021, lalu dimutakhirkan pertama kali pada 19 Februari 2021.**
### KLINIK TERKAIT
[#### Wajibkah Risalah RUPS Dibuatkan Akta Notaris?
04 Feb, 2025
](/klinik/a/wajibkah-risalah-rups-dibuatkan-akta-notaris-lt5d68d044ef01e/)
[#### Perbedaan Legalisasi dan *Waarmerking* oleh Notaris
20 Agt, 2024
](/klinik/a/perbedaan-legalisasi-dan-waarmerking-lt54b7b0bedaa2a/)
[#### Haruskah Nasabah Diberikan Salinan Akad?
19 Nov, 2021
](/klinik/a/haruskah-nasabah-diberikan-salinan-akad-lt5ff26036f0104/)
[#### Surat Kuasa Dibuat di Luar Negeri, Haruskah Dibubuhi Meterai Indonesia?
22 Jan, 2021
](/klinik/a/surat-kuasa-dibuat-di-luar-negeri--haruskah-dibubuhi-meterai-indonesia-lt5934bf94df395/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
Untuk mempermudah penjelasan, kami asumsikan bahwa yang Anda maksud pada pertanyaan adalah “dokumen yang diterbitkan di luar negeri dan akan digunakan di wilayah Indonesia”.
### **Ketentuan Legalisasi Dokumen Publik yang Akan Digunakan di Indonesia**
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Berdasarkan penelusuran kami, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur legalisasi dokumen asing, yaitu **[Permenkum 8/2025](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt67e2645031179/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkum_8_2025)** dan **[Permenlu 14/2022](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt637c76794a1f2/peraturan-menteri-luar-negeri-nomor-14-tahun-2022/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenlu_14_2022)**.
Pada dasarnya, **dokumen** adalah surat tertulis atau tercetak yang dipakai sebagai bukti keterangan.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1") Sedangkan **dokumen publik** adalah surat tertulis atau tercetak yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti keterangan dan/atau dibubuhi cap atau segel resmi.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
Kemudian, menurut **Pasal 1 angka 2 Permenkum 8/2025**, **legalisasi dokumen publik** adalah tindakan untuk mengesahkan kesesuaian tanda tangan pejabat dan cap atau segel remi dalam dokumen publik yang dimohonkan berdasarkan verifikasi. Legalisasi dokumen ini dilakukan berdasarkan permohonan.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
Lebih lanjut, yang menyelenggarakan legalisasi dokumen adalah Menteri Hukum.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4") Legalisasi dokumen publik ini dilakukan terhadap:[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
1. dokumen publik yang diterbitkan di wilayah Indonesia dan akan digunakan di luar wilayah Indonesia; atau
2. dokumen publik yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia dan akan digunakan di wilayah Indonesia.
Namun, berdasarkan **Pasal 2 ayat (3) Permenkum 8/2025**, dokumen publik yang harus dilegalisasi di atas, **dikecualikan terhadap dokumen publik** yang akan digunakan di wilayah negara peserta ***[The Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents](https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20527/volume-527-I-7625-English.pdf)* (*Apostille Convention*** atau **Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing)**.[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
Jadi, untuk **dokumen publik yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia dan akan digunakan di wilayah Indonesia**, harus dilakukan legalisasi oleh Menteri Hukum, kecuali dokumen tersebut akan digunakan di wilayah negara peserta *Apostille Convention*.
### **Legalisasi Dokumen oleh KBRI**
Dalam Permenlu 14/2022, yang dimaksud dengan **legalisasi dokumen** adalah tindakan untuk mengesahkan tanda tangan pejabat, pengesahan cap dan/atau segel resmi dalam dokumen yang dimohonkan berdasarkan verifikasi.[[7]](#_ftn7 "_ftnref7")
Kemudian, **legalisasi pada Kementerian Luar Negeri (“Kemlu”) menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal (“Dirjen”)** yang dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk pada direktorat konsuler,[[8]](#_ftn8 "_ftnref8") yaitu pejabat direktorat konsuler yang spesimen paraf dan tanda tangannya telah disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia (“HAM”), perwakilan Republik Indonesia, perwakilan negara asing guna melegalisasi dokumen.[[9]](#_ftn9 "_ftnref9")
Berdasarkan **Pasal 4 ayat (1) Permenlu 14/2022**, legalisasi dokumen pada Kemlu dilakukan terhadap dokumen yang terdiri atas:
1. dokumen yang diterbitkan di wilayah Indonesia dan akan digunakan di luar wilayah Indonesia;
2. dokumen yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia dan akan digunakan di wilayah Indonesia;
3. dokumen yang diterbitkan di oleh perwakilan negara asing yang berkedudukan di wilayah Indonesia dan akan digunakan di wilayah Indonesia; atau
4. dokumen yang diterbitkan oleh perwakilan negara asing yang berkedudukan di wilayah Indonesia dan akan digunakan di luar wilayah Indonesia.
Legalisasi dokumen di atas, dilakukan terhadap dokumen yang terlebih dahulu dilegalisasi oleh:[[10]](#_ftn10 "_ftnref10")
1. pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan HAM untuk dokumen sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (1) huruf a Permenlu 14/2022**; atau
2. pejabat yang ditunjuk pada perwakilan atau pejabat yang ditunjuk pada perwakilan negara asing untuk dokumen sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (1) huruf b** **Permenlu 14/2022**.
Sedangkan legalisasi terhadap dokumen yang diterbitkan oleh perwakilan negara asing sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d Permenlu 14/2022** diajukan tanpa perlu terlebih dahulu dilegalisasi oleh pejabat yang ditunjuk.[[11]](#_ftn11 "_ftnref11")
Sebagai informasi, pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan HAM yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan HAM adalah pejabat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM, yang spesimen paraf dan tanda tangannya telah disampaikan kepada kementerian guna melegalisasi dokumen.[[12]](#_ftn12 "_ftnref12") Sedangkan, pejabat yang ditunjuk pada perwakilan adalah pejabat pada **Kedutaan Besar Republik Indonesia** **(“KBRI”)**, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia, yang spesimen paraf dan tanda tangannya telah disampaikan kepada kementerian guna melegalisasi dokumen.[[13]](#_ftn13 "_ftnref13")
Sebagaimana telah kami sebutkan, legalisasi terhadap dokumen yang diterbitkan oleh perwakilan negara asing, diajukan tanpa perlu terlebih dahulu dilegalisasi oleh pejabat yang ditunjuk.[[14]](#_ftn14 "_ftnref14")
Namun, penting untuk diketahui bahwa legalisasi dokumen dalam **Pasal 4 ayat (1) Permenlu 14/2022** di atas, dikecualikan terhadap:[[15]](#_ftn15 "_ftnref15")
1. dokumen yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia dan akan digunakan di wilayah Indonesia yang telah dilekatkan sertifikat yang diterbitkan oleh otoritas kompeten sebagaimana dimaksud dalam *Apostille Convention*; atau
2. dokumen publik yang diterbitkan di wilayah Indonesia dan akan digunakan di luar wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri (“Menlu”) pada Kemlu yang ditunjuk sebagai otoritas kompeten Indonesia untuk penerapan konvensi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
Berdasarkan uraian di atas, maka **legalisasi dokumen pada Kemlu dilakukan terhadap dokumen yang salah satunya terdiri atas dokumen yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia dan akan digunakan di wilayah Indonesia**. Selain itu, dokumen juga wajib dilegalisasi oleh KBRI sebagai pejabat yang ditunjuk pada perwakilan. Menjawab pertanyaan Anda, maka dokumen asing yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia dan akan digunakan di wilayah Indonesia, perlu dilegalisasi oleh KBRI.
### **Penghapusan Persyaratan Legalisasi Dokumen Publik Asing**
Selain itu, perlu diperhatikan juga **[Perpres 2/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt600f903d68c67/peraturan-presiden-nomor-2-tahun-2021?r=0&p=1&q=Peraturan%20Presiden%20Nomor%202%20Tahun%202021&rs=1847&re=2023?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_2_2021)** mengenai pengesahan *Apostille Convention*. Berdasarkan konvensi tersebut, terdapat **dokumen-dokumen tertentu yang dibebaskan dari syarat legalisasi** sebagaimana sudah dijelaskan di atas.
Pada dasarnya, setiap negara peserta wajib membebaskan legalisasi atas dokumen yang diatur dalam konvensi dan yang harus dibuat di wilayahnya.[[16]](#_ftn16 "_ftnref16")
Konvensi ini berlaku terhadap **dokumen publik yang digunakan di wilayah negara peserta konvensi dan yang harus dihasilkan di wilayah negara peserta lainnya**, yang meliputi:[[17]](#_ftn17 "_ftnref17")
1. dokumen yang berasal dari suatu otoritas atau pejabat yang berkaitan dengan pengadilan atau tribunal negara, termasuk dari penuntut umum, panitera pengadilan atau jurusita (“*huissier de justice*”);
2. dokumen administratif;
3. dokumen yang dikeluarkan oleh notaris;
4. sertifikat resmi yang dilekatkan pada dokumen yang ditandatangani perseorangan dalam kewenangan perdatanya, seperti sertifikat yang mencatat pendaftaran suatu dokumen atau yang mencatat masa berlaku tertentu suatu dokumen pada tanggal tertentu dan pengesahan tanda tangan oleh pejabat dan notaris.
Tetapi, konvensi ini **tidak berlaku**:[[18]](#_ftn18 "_ftnref18")
1. terhadap dokumen yang ditandatangani oleh pejabat diplomatik atau konsuler;
2. terhadap dokumen administratif yang berkaitan langsung dengan kegiatan komersial atau kepabeanan.
Selain itu, perlu diperhatikan dalam meratifikasi konvensi ini, pemerintah Indonesia membuat pernyataan terhadap ruang lingkup dokumen publik pada Pasal 1 *Apostille Convention*, yang berbunyi:[[19]](#_ftn19 "_ftnref19")
*Pemerintah Republik Indonesia terikat terhadap ketentuan Pasal 1 tentang ruang lingkup dokumen publik dalam Konvensi dengan pernyataan bahwa sepanjang **dokumen yang diterbitkan oleh kejaksaan sebagai lembaga penuntutan di Republik Indonesia, tidak termasuk dalam dokumen publik yang dihapuskan persyaratan legalisasinya sebagaimana diatur dalam Konvensi ini**.*
Sehingga, khusus dokumen publik yang diterbitkan kejaksaan di Indonesia, persyaratan legalisasinya tetap berlaku.
Satu-satunya formalitas yang bisa disyaratkan untuk **mengesahkan keaslian tanda tangan**, kewenangan yang dilaksanakan oleh penandatangan dokumen, dan **apabila perlu**, identitas segel atau cap yang dibubuhkan atasnya, adalah **penambahan sertifikat** yang diterbitkan otoritas berkompeten dari Negara tempat dokumen berasal.[[20]](#_ftn20 "_ftnref20")
Selain itu, hal lain yang perlu digaris bawahi adalah konvensi ini **hanya berlaku untuk negara peserta konvensi**, sehingga jika dokumen publik dari Indonesia ingin digunakan di negara yang lain yang bukan peserta konvensi, maka negara lain itu dapat mensyaratkan adanya legalisasi.
Sebagai informasi tambahan, dilansir dari ***[Status Table](https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41)*** per 27 Maret 2025, saat ini ada 127 negara peserta *Apostille Convention*.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut **[di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik)**.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt600f903d68c67/peraturan-presiden-nomor-2-tahun-2021/?r=0&p=1&q=Peraturan%20Presiden%20Nomor%202%20Tahun%202021&rs=1847&re=2023%3Futm_source%3Dwebsite&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_2_2021);
2. [Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen pada Kementerian Luar Negeri](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt637c76794a1f2/peraturan-menteri-luar-negeri-nomor-14-tahun-2022/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenlu_14_2022);
3. [Peraturan Menteri Hukum Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Legalisasi Dokumen Publik Pada Kementerian Hukum](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt67e2645031179/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkum_8_2025);
4. *[The Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents](https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20527/volume-527-I-7625-English.pdf)*.
Referensi:
*[Status Table](https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41)*,yang diakses pada tanggal 27 Maret 2025, pukul 15.00 WIB.
---
[1] Pasal 1 angka 1 [Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen pada Kementerian Luar Negeri](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt637c76794a1f2/peraturan-menteri-luar-negeri-nomor-14-tahun-2022/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenlu_14_2022) (“Permenlu 14/2022)
[2] Pasal 1 angka 5 [Peraturan Menteri Hukum Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Legalisasi Dokumen Publik pada Kementerian Hukum](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt67e2645031179/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenkum_8_2025) (“Permenkum 8/2025) dan Pasal 1 angka 2 Permenlu 14/2022
[3] Pasal 3 Permenlu 14/2022 dan Pasal 3 ayat (1) Permenkum 8/2025
[4] Pasal 2 ayat (1) Permenkum 8/2025
[5] Pasal 2 ayat (2) Permenkum 8/2025
[6] Indonesia telah mengesahkan *[The Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents](https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20527/volume-527-I-7625-English.pdf) (“Apostille Convention”)* melalui [Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt600f903d68c67/peraturan-presiden-nomor-2-tahun-2021/?r=0&p=1&q=Peraturan%20Presiden%20Nomor%202%20Tahun%202021&rs=1847&re=2023%3Futm_source%3Dwebsite&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_2_2021) (“Perpres 2/2021”)
[7] Pasal 1 angka 3 Permenlu 14/2022
[8] Pasal 2 Permenlu 14/2022
[9] Pasal 1 angka 7 Permenlu 14/2022
[10] Pasal 5 ayat (1) Permenlu 14/2022
[11] Pasal 5 ayat (2) Permenlu 14/2022
[12] Pasal 1 angka 9 Permenlu 14/2022
[13] Pasal 1 angka 8 Permenlu 14/2022
[14] Pasal 5 ayat (2) Permenlu 14/2022
[15] Pasal 4 ayat (2) Permenlu 14/2022
[16] Pasal 2 *Apostille Convention*
[17] Pasal 1 *Apostille Convention*
[18] Pasal 1 *Apostille Convention*
[19] Lampiran Perpres 2/2021, hal. 1
[20] Pasal 3 *Apostille Convention*
|
JikaFeeAdvokat Diduga Hasil Pencucian Uang
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-i-fee-i-advokat-diduga-hasil-pencucian-uang-lt5dea2c5e38da6/
|
Ada seorang advokat yang mendapatkan panggilan untuk diperiksa sebagai saksi oleh kepolisian, terkait dengan�*fee*�yang diterima dalam penanganan perkara kliennya. Kepolisian menduga bahwa uang yang diterima oleh advokat tersebut adalah hasil dari�*money laundry*. Pertanyaan saya, bagaimana jika *fee* advokat diduga hasil pencucian uang? Apakah advokat dapat dipidana karena menerima *fee* hasil pencucian uang?
|
Tindak Pidana Pencucian Uang (“TPPU”) dibagi ke dalam 3 jenis, salah satunya adalah TPPU pasif yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) [UU TPPU](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ce0f32e34bd9/undangundang-nomor-8-tahun-2010?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_8_2010). Dinamakan TPPU pasif karena tidak adanya perbuatan aktif untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana,
Advokat yang menerima honorarium hasil pencucian uang dapat dikategorikan sebagai TPPU pasif dan berpotensi dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU, jika memang si advokat sejak semula mengetahui bahwa *fee* tersebut berasal dari atau ditujukan untuk melakukan pencucian uang.
Akan tetapi, selama hal tersebut tidak dapat dibuktikan dan advokat juga menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik, maka advokat yang bersangkutan tidak dapat dikenai sanksi pidana.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh [Adv. Yusuf Istanto, SH., MH., CIL.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/kongres-advokat-indonesia-lt5da9297ef1406/adv-yusuf-istanto--sh--mh--cil-lt5dca48d4283bf/) dan pertama kali dipublikasikan pada 06 Desember 2019.**
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer/) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://www.justika.com/konsultan-hukum).
### **Ketentuan Honorarium Advokat**
Dalam menjawab pertanyaan Anda, kami akan merujuk pada ketentuan yang terkandung dalam **[UU Advokat](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13147/undangundang-nomor-18-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_18_2003)**. Menurut **Pasal 1 angka 1 UU Advokat**, **advokat** adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan UU Advokat.
Baca juga: **[Tahapan Menjadi Advokat di Indonesia](https://www.hukumonline.com/klinik/a/tahapan-pengacara-di-indonesia-cl3636/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=tahapan_advokat)**
Adapun **jasa hukum** yang diberikan advokat adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
Dalam memberikan jasa hukum, seorang advokat berhak atas ***fee***atau **honorarium** dari klien, sebagaimana diatur dalam **Pasal 21 ayat (1) UU Advokat**, sebagai berikut:
*Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya.*
Sebagaimana telah kami uraikan, honorarium yang dimaksud di sini adalah **imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh advokat berdasarkan kesepakatan dengan klien**.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
Mengenai besarannya, honorarium atas jasa hukum ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3") Namun, perlu diperhatikan bahwa dalam menentukan besarnya honorarium, advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien dan tidak boleh membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
Baca juga: **[Jika Advokat Meminta Imbalan Saat Memberikan Bantuan Hukum Cuma-cuma](https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-advokat-meminta-imbalan-saat-memberikan-bantuan-hukum-cuma-cuma-lt57f93f4611480/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=imbalan_advokat)**
Lantas, bagaimana jika *fee* advokat diduga hasil pencucian uang?
### **Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif**
Sebelumnya, perlu diketahui bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang (“TPPU”) diatur dalam **[UU TPPU](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ce0f32e34bd9/undangundang-nomor-8-tahun-2010?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_8_2010)**. Disarikan dari artikel **[Beda Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU tentang Asal Usul Harta Kekayaan](https://www.hukumonline.com/klinik/a/beda-pasal-3-dan-pasal-4-uu-tppu-tentang-asal-usul-harta-kekayaan-lt5cb31dff41be3/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pasal_3_4_uu_tppu)**, **pencucian uang** adalah tindakan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang asal usulnya dari kegiatan tidak sah (*dirty money*) dan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana (*proceeds of crime*) dibuat agar seolah-olah bukan berasal dari kejahatan. Pada pencucian uang terdapat kepentingan hukum yang harus dilindungi yaitu jangan sampai uang kotor berubah menjadi uang bersih, sah dan legal.[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
Adapun secara yuridis, **Pasal 1 angka 1 UU TPPU** menjelaskan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU TPPU.
Kemudian, dalam UU TPPU, pencucian uang dibedakan menjadi 3 jenis, antara lain:[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
1. **TPPU aktif** yangterdapat dalam **Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU**. Disebut aktif karena terdapat perbuatan aktif untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana.
2. **TPPU pasif** yangdiatur dalam **Pasal 5 ayat (1) UU TPPU**. Dinamakan TPPU pasif karena tidak adanya perbuatan aktif untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana.
3. Dalam Pasal 4 UU TPPU, dapat juga dikenakan bagi **mereka yang menikmati hasil pencucian uang**. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa TPPU dapat dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2 ayat (1) UU TPPU**. Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang.
Jika merujuk pada jenis-jenis TPPU di atas, maka penerimaan honorarium yang berasal dari pencucian uang berpotensi dikategorikan sebagai TPPU pasif, sebagaimana diatur dalam **Pasal 5 UU TPPU**, yang berbunyi:
1. *Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau **patut diduganya** merupakan hasil tindak pidana* *sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan **pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar**.*
2. *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi **pihak** **pelapor** yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.*
Adapun yang dimaksud dengan **patut diduganya** adalah suatu kondisi yang memenuhi setidak-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.[[7]](#_ftn7 "_ftnref7")
Selain itu, **pihak pelapor** sebagaimana disebutkan pada pasal di atas merupakan setiap orang yang menurut UU TPPU wajib menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (“PPATK”).[[8]](#_ftn8 "_ftnref8") Salah satu pihak pelapor adalah advokat.[[9]](#_ftn9 "_ftnref9") Lalu, advokat sebagai pihak pelapor memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa.[[10]](#_ftn10 "_ftnref10")
Lebih lanjut, menurut **Pasal 8 ayat (1) [PP 61/2021](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt607e5548a06b7/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_61_2021)**, pihak pelapor wajib menyampaikan kepada PPATK transaksi yang dilakukan oleh profesi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa yang diketahui patut diduga menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana mengenai:
1. pembelian dan penjualan properti;
2. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
3. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
4. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau
5. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.
Namun, ketentuan di atas dikecualikan bagi advokat sebagaimana diatur dalam **Pasal 8 ayat (3) PP 61/2021** jika advokat tersebut bertindak untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa, dalam hal:
1. memastikan posisi hukum pengguna jasa; dan
2. penanganan suatu perkara, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa.
Selain itu, perlu juga diperhatikan ketentuan **Pasal 16 UU Advokat *jo.* [Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt53ad3cefb879f/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-26-puu-xi-2013/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_26_2013)**, yang berbunyi:
*Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik[**[11]**](#_ftn11 "_ftnref11") untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan*
Baca juga: **[Apakah Pengacara Kebal Hukum?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-pengacara-kebal-hukum-lt5a1295b830959/#_ftn3?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kebal_hukum)**
Jadi, jika kita merujuk pada penjelasan di atas, advokat yang menerima honorarium hasil pencucian uang dapat dikategorikan sebagai TPPU pasif dan berpotensi dipidana penjara paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar. Namun, perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah advokat yang bersangkutan memenuhi unsur “patut diduganya” yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UU TPPU. Jika memang si advokat sejak semula mengetahui bahwa *fee* tersebut berasal dari atau ditujukan untuk melakukan pencucian uang, maka yang bersangkutan dapat dipidana. Akan tetapi, selama hal tersebut tidak dapat dibuktikan dan advokat juga menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik, maka advokat yang bersangkutan tidak dapat dikenai sanksi pidana.
Baca juga: **[Terima Gaji dari Hasil Suap Perusahaan, Termasuk Pencucian Uang?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/terima-gaji-dari-hasil-suap-perusahaan-termasuk-pencucian-uang-lt5fdb011c17546/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=terima_gaji_suap)**
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13147/undangundang-nomor-18-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_18_2003);
2. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ce0f32e34bd9/undangundang-nomor-8-tahun-2010?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_8_2010);
3. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan TIndak Pidana Pencucian Uang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt55961edc203e9/peraturan-pemerintah-nomor-43-tahun-2015/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_43_2015);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt607e5548a06b7/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_61_2021);
5. [Kode Etik Advokat Indonesia](https://www.hukumonline.com/berita/a/kode-etik-advokat-indonesia-hol5755?page=all?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kode_etik_advokat).
Putusan:
1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 84/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst;
2. [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt53ad3cefb879f/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-26-puu-xi-2013/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=MK_26_2013).
Referensi:
Tim Riset PPAT. *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2019*. Jakarta: PPAT, 2020.
---
[1] Pasal 1 angka 2 [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13147/undangundang-nomor-18-tahun-2003/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_18_2003) (“UU Advokat”)
[2] Pasal 1 angka 7 UU Advokat
[3] Pasal 21 ayat (2) UU Advokat
[4] Pasal 4 huruf d dan e [Kode Etik Advokat Indonesia](https://www.hukumonline.com/berita/a/kode-etik-advokat-indonesia-hol5755?page=all?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=kode_etik_advokat)
[5] Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 84/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst hal. 438-439
[6] Tim Riset PPAT. *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2019*. Jakarta: PPAT, 2020, hal. 10 - 16
[7] Penjelasan Pasal 5 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ce0f32e34bd9/undangundang-nomor-8-tahun-2010?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_8_2010) (“UU TPPU”)
[8] Pasal 1 angka 11 UU TPPU
[9] Pasal 3 huruf a [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan TIndak Pidana Pencucian Uang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt55961edc203e9/peraturan-pemerintah-nomor-43-tahun-2015/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pp_43_2015) (“PP 43/2015”)
[10] Pasal 4 PP 43/2015
[11] Lihat Penjelasan Pasal 16 UU Advokat yang menerangkan bahwa “iktikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya
|
Lembaga Paksa Badan Bagi yang Tak Mau Bayar Utang
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/lembaga-paksa-badan-bagi-yang-tak-mau-bayar-utang-lt67e49ce8489bd/
|
Jika merujuk Perma 1/2000, orang yang tidak bayar utang bisa dipenjara. Bagaimana mekanismenya? Saya sudah tidak tahan sama saudara saya yang utang jutaan ke saya tapi tidak kunjung bayar malah foya-foya. Sudah saya tagih katanya nggak ada duit. Saya akhirnya google ada namanya lembaga paksa badan. Apakah bisa saya memasukkan dia ke penjara dengan lembaga ini karena jujur saya udah gedek banget sama ini orang.
|
Utang piutang merupakan masalah perdata, bukan pidana. Artinya, Anda tidak dapat memenjarakan debitur yang tidak membayar utang melalui jalur pidana.
Namun demikian, [Perma 1/2000](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19701/peraturan-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2000/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Perma_1_2000) tentang lembaga paksa badan mengatur tentang penahanan debitur yang beriktikad tidak baik di rumah tahanan negara dengan syarat tertentu.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
### **Apa itu Lembaga Paksa Badan (*Gijzeling*)?**
**Paksa badan** menurut **[Perma 1/2000](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19701/peraturan-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2000/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Perma_1_2000)**adalah upaya paksa tidak langsung dengan memasukkan seseorang debitur yang beriktikad (tidak -ed) baik ke dalam rumah tahanan negara yang ditetapkan oleh pengadilan, untuk memaksa yang bersangkutan untuk memenuhi kewajibannya.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
Adapun, yang dimaksud dengan **debitur yang beriktikad tidak baik** adalah debitur, penanggung atau penjamin utang yang mampu tetapi tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar utang-utangnya.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Paksa badan **hanya dapat dikenakan** pada **debitur yang beriktikad tidak baik** yang mempunyai **utang sekurang-kurangnya****Rp1 miliar**.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3") Paksa badan ditetapkan untuk 6 bulan lamanya, dan dapat diperpanjang setiap 6 bulan dengan keseluruhan maksimum selama 3 tahun.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
Patut dicatat bahwa paksa badan tidak dapat dikenakan terhadap debitur yang telah berusia 75 tahun. Kemudian, paksa badan juga dapat dikenakan kepada ahli waris yang telah menerima warisan dari debitur yang beriktikad tidak baik.[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
Putusan mengenai paksa badan ditetapkan bersama-sama dengan putusan pokok perkara dan pelaksanaan putusannya dilakukan dengan penetapan ketua pengadilan negeri.[[6]](#_ftn6 "_ftnref6") Lebih lanjut, pelaksanaan paksa badan dilakukan oleh panitera/juru sita atas perintah ketua pengadilan negeri, jika perlu dengan bantuan alat negara.[[7]](#_ftn7 "_ftnref7")
### **Menahan Debitur dengan Lembaga Paksa Badan**
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam konteks utang piutang, paksa badan dapat dikenakan kepada debitur yang tidak memenuhi kewajiban untuk membayar utangnya setelah melalui upaya-upaya hukum yang sah. Adapun, paksa badan tersebut harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Artinya, harus ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang mengharuskan debitur membayar utangnya, namun debitur tidak mengindahkan putusan tersebut.
Lantas, apakah kita dapat menggunakan Perma 1/2000 tentang lembaga paksa badan sebagai dasar dalam memenjarakan orang yang tidak membayar utang? Perlu dipahami bahwa utang piutang merupakan ranah hukum perdata. Dengan tidak dibayarkannya kewajiban tersebut oleh debitur dan dalam hal ini debitur malah berfoya-foya, tidak membuat debitur tersebut dapat diproses melalui ranah pidana.
Pada prinsipnya, utang piutang merupakan masalah perdata yang penyelesaiannya melalui hukum perdata, bukan melalui mekanisme hukum pidana. **Pasal 19 ayat (2) [UU HAM](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d5b5fc6abcb2/undangundang-nomor-39-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ham)** memuat kaidah bahwa tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Sehingga, orang yang tidak membayar utang tidak dapat dipidana, kecuali apabila dalam kasus tersebut memuat unsur pidana seperti halnya penipuan.
Baca juga: **[Bisakah Orang yang Tidak Membayar Utang Dipidana?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-orang-yang-tidak-membayar-utang-dipidana-lt57da49a2bfb95/?utm_source=website&utm_medium=bisakah_tidak_bayar_utang_dipidana&utm_campaign=)**
Adapun, disarikan dari artikel **[Proporsionalitas Lembaga Paksa Badan](https://www.hukumonline.com/berita/a/proporsionalitas-lembaga-paksa-badan-hol2415?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=proporsionalitas_paksa_badan%5C)**terampasnya kebebasan seseorang lewat paksa badan walaupun masih lewat putusan pengadilan, lingkupnya adalah hukum perdata (hal. 3), bukan ranah pidana.
Namun, dalam kasus Anda, Anda tidak dapat memohonkan lembaga paksa badan untuk debitur kepada pengadilan, karena tidak memenuhi kriteria yang disebutkan Perma 1/2000. Utang debitur yang Anda sebutkan masih dalam angka jutaan rupiah, sedangkan syarat untuk paksa badan yaitu debitur mempunyai utang minimal Rp1 miliar.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik).
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d5b5fc6abcb2/undangundang-nomor-39-tahun-1999/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_ham);
2. [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19701/peraturan-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2000/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Perma_1_2000).
[1] Pasal 1 huruf a [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19701/peraturan-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2000/document/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Perma_1_2000) (“Perma 1/2000”)
[2] Pasal 1 huruf b Perma 1/2000
[3] Pasal 4 Perma 1/2000
[4] Pasal 5 Perma 1/2000
[5] Pasal 3 Perma 1/2000
[6] Pasal 6 ayat (1) dan (2) Perma 1/2000
[7] Pasal 8 Perma 1/2000
|
Aturan Besaran THR Direksi BUMN
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-besaran-thr-direksi-bumn-lt4e9512efe06d2/
|
Sepanjang penelusuran saya, dasar hukum pemberian THR bagi pekerja swasta terdapat dalam Permenaker 6/2016 dan jumlah THR yang diberikan adalah 1 kali gaji jika sudah bekerja 12 bulan secara terus menerus. Saya mempunyai pertanyaan terhadap THR direksi BUMN, apakah pemberian THR direksi BUMN menggunakan dasar hukum yang sama?
|
Tunjangan hari raya (“THR”) masuk pada salah satu jenis penghasilan yang didapatkan oleh direksi Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) yaitu tunjangan. Berdasarkan Pasal 86 [Permen BUMN 3/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6422baf56ba10/peraturan-menteri-badan-usaha-milik-negara-nomor-per-3-mbu-03-2023-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Permen_BUMN_3_2023) seorang direksi BUMN memiliki hak untuk mendapatkan THR dengan besaran 1 kali gaji.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul****sama yang dibuat oleh [Diana Kusumasari, S.H., M.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt4d37c414e08df/mitra/lt4b457ff0c3e1b)****dan pertama kali dipublikasikan****pada****Senin, 14 November 2011, yang dimutakhirkan pertama kali oleh [Tri Jata Ayu Pramesti, S.H.](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/tri-jata-ayu-pramesti--sh-lt5165540a9b53c/) pada 29 Mei 2017.**
### KLINIK TERKAIT
[#### Jerat Hukum Anggota Ormas yang Memaksa Minta THR
25 Mar, 2025
](/klinik/a/jerat-hukum-anggota-ormas-yang-memaksa-minta-thr-lt67e2774070d41/)
[#### Berhakkah Karyawan yang Training di Luar Negeri Mendapatkan THR?
21 Mar, 2025
](/klinik/a/berhakkah-karyawan-yang-training-di-luar-negeri-mendapatkan-thr-lt67d512ba266b1/)
[#### Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil, Ini Dasar Hukumnya
14 Mar, 2025
](/klinik/a/pembayaran-thr-tak-boleh-dicicil-lt5eaa9da1601f8/)
[#### Ketentuan THR Untuk Karyawan Kontrak
14 Mar, 2025
](/klinik/a/ketentuan-thr-untuk-karyawan-kontrak-lt51e563b8ca0dd/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
### **Besaran Tunjangan Hari Raya**
Betul bahwa pada dasarnya pembagian tunjangan hari raya (“THR”) bagi pekerja swasta mengacu pada ketentuan **[Permenaker 6/2016](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-6-tahun-2016-tunjangan-hari-raya-keagamaan-bagi-pekerja_buruh-di-perusahaan/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016)**. **Pasal 1 angka 1 Permenaker 6/2016** menerangkan bahwa yang dimaksud dengan THR adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Adapun yang dimaksud dengan hari raya keagamaan di sini antara lain:[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
1. Hari Raya Idul Fitri bagi pekerja/buruh yang beragama Islam;
2. Hari Raya Natal bagi pekerja/buruh yang beragama Kristen Katholik dan Kristen Protestan;
3. Hari Raya Nyepi bagi pekerja/buruh yang beragama Hindu;
4. Hari Raya Waisak bagi pekerja/buruh yang beragama Budha; dan
5. Hari Raya Imlek bagi pekerja/buruh yang beragama Konghucu.
Mengenai besarannya, maka dapat merujuk pada ketentuan yang terkandung dalam **Pasal 3 ayat (1) Permenaker 6/2016**, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 bulan upah;
2. Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan:
| | |
| --- | --- |
| Masa Kerja 12 | x 1 bulan upah |
Upah 1 bulan sebagaimana dimaksud di atas terdiri atas komponen upah:[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
1. Upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (*clean wages*); atau
2. Upah pokok termasuk tunjangan tetap.
Selain itu, terkait dengan besaran THR juga dapat diberikan sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau kebiasaan yang telah dilakukan, hal ini sebagaimana diatur dalam **Pasal 4 Permenaker 6/2016**, yang berbunyi:
*Apabila penetapan besaran nilai THR keagamaan berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari nilai THR keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), THR Keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja/buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau kebiasaan yang telah dilakukan.*
Baca juga: **[Begini Aturan Perhitungan THR bagi Karyawan](https://www.hukumonline.com/klinik/a/begini-aturan-perhitungan-thr-bagi-karyawan-lt51bc31ad7b95b/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=begini_aturan_perhitungan_thr)**
### **Besaran THR Bagi Direksi BUMN**
Lantas, apakah ketentuan THR karyawan sama dengan direksi Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”)? Sebelumnya perlu diketahui bahwa penetapan penghasilan direksi dibedakan menjadi 2, bagi penghasilan direksi BUMN jenis persero, maka ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).[[3]](#_ftn3 "_ftnref3") Sedangkan, penghasilan direksi BUMN jenis perum ditetapkan oleh menteri.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
Adapun, jenis penghasilan yang didapatkan anggota direksi BUMN terdiri atas:[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
1. gaji;
2. tunjangan;
3. fasilitas;
4. tantiem/insentif kinerja/insentif khusus; dan
5. insentif jangka panjang atau *long term incentive* (“LTI”).
THR pada dasarnya termasuk ke dalam jenis penghasilan tunjangan yang didapatkan anggota direksi. Hal ini sebagaimana diatur dalam **Pasal 85 [Permen BUMN 3/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6422baf56ba10/peraturan-menteri-badan-usaha-milik-negara-nomor-per-3-mbu-03-2023-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Permen_BUMN_3_2023)** yang menyatakan bahwa anggota direksi BUMN dapat diberikan tunjangan sebagai berikut:
1. THR;
2. tunjangan perumahan; dan
3. asuransi purna jabatan.
Oleh sebab itu, THR bagi direksi BUMN bukan merujuk pada Permenaker 6/2016 melainkan Permen BUMN 3/2023. Kemudian, terkait dengan **besaran THR direksi** dapat merujuk pada ketentuan **Pasal 86 Permen BUMN 3/2023**, yang menyatakan bahwa:
*Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a diberikan sebesar **1 (satu) kali Gaji**.*
Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang direksi BUMN memiliki hak untuk mendapatkan THR dengan besaran 1 kali gaji.
Adapun ketentuan gaji yang diberikan kepada anggota direksi BUMN berpedoman pada ketentuan **Pasal 81 ayat (1) Permen BUMN 3/2023**, yang menyatakan bahwa anggota direksi BUMN diberikan gaji dengan ketentuan sebagai berikut:
1. gaji direktur utama BUMN ditetapkan oleh menteri; dan
2. gaji anggota direksi BUMN lainnya ditetapkan dengan komposisi faktor jabatan sebagai berikut:
1. wakil direktur utama BUMN sebesar 90% dari gaji direktur utama BUMN; dan
2. anggota direksi BUMN sebesar 85% dari gaji direktur utama BUMN.
Jadi dapat disimpulkan bahwa dasar hukum yang digunakan untuk THR karyawan swasta dan direksi BUMN berbeda. Hal ini karena direksi tidak tergolong sebagai karyawan, sehingga ketentuan mengenai THR karyawan dan direksi BUMN pun berbeda.
Baca juga: **[Apakah Direksi Termasuk Pengusaha atau Pekerja?](https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-direksi-termasuk-pengusaha-atau-pekerja-lt4ee1cdcb3b9fc/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=apakah_direksi_karyawan)**
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](https://pro.hukumonline.com/?utm_source=website&utm_medium=cta&utm_campaign=artikel_klinik).
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-6-tahun-2016-tunjangan-hari-raya-keagamaan-bagi-pekerja_buruh-di-perusahaan/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016);
2. [Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6422baf56ba10/peraturan-menteri-badan-usaha-milik-negara-nomor-per-3-mbu-03-2023-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Permen_BUMN_3_2023).
[1] Pasal 1 angka 2 [Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56ebc838dd535/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-no-6-tahun-2016-tunjangan-hari-raya-keagamaan-bagi-pekerja_buruh-di-perusahaan/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=permenaker_6_2016) (“Permenaker 6/2016”)
[2] Pasal 3 ayat (2) Permenaker 6/2016
[3] Pasal 76 ayat (1) [Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6422baf56ba10/peraturan-menteri-badan-usaha-milik-negara-nomor-per-3-mbu-03-2023-tahun-2023/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Permen_BUMN_3_2023) (“Permen BUMN 3/2023”)
[4] Pasal 76 ayat (2) Permen BUMN 3/2023
[5] Pasal 80 ayat (1) Permen BUMN 3/2023
|
Bisakah Membuka Rekening Rupiah di Luar Negeri?
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-membuka-rekening-rupiah-di-luar-negeri-lt60bf0f102074f/
|
Adakah referensi/dasar hukum yang mengatur larangan adanya transaksional rupiah di luar negeri? Lalu, bisakah membuka rekening rupiah di luar negeri? Selain itu, adakah syarat membuka kantor Bank Berbadan Hukum Indonesia di luar negeri?
|
Dalam [UU Mata Uang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e13df4da78a5/undangundang-nomor-7-tahun-2011/document/lt4e13dfa81c3e1/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_7_2011), wilayah Indonesia mencakup kapal dan pesawat terbang yang berbendera Republik Indonesia (“RI”), Kedutaan RI, dan kantor perwakilan RI lainnya di luar negeri. Sehingga, sebagai contoh, apabila transaksi rupiah di luar negeri yang Anda maksud dilakukan di Kedutaan RI atau perwakilan RI lainnya, maka hukum penggunaan rupiah adalah wajib kecuali untuk transaksi tertentu.
Lalu, mengenai boleh atau tidaknya pembukaan rekening rupiah di luar negeri, hal ini berkaitan dengan ketentuan kantor Bank Berbadan Hukum Indonesia yang beroperasi di luar wilayah negara Republik Indonesia yang diatur dalam [**POJK 12/2021**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt611f4ce21fa51/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-12-pojk03-2021-tahun-2021/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_12_2021).
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh**[**Saufa Ata Taqiyya, S.H.**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/saufa-ata-taqiyya--sh-lt5f33b4569d68e/) **dan pertama kali dipublikasikan pada 08 Juni 2021.**
### KLINIK TERKAIT
[#### Mengenal *Customer Due Diligence* dalam Penelusuran Transaksi Nasabah
28 Okt, 2024
](/klinik/a/mengenal-customer-due-diligence-dalam-penelusuran-transaksi-nasabah-lt5fd8a91e33db1/)
[#### Cara Menghadapi ‘Bank Keliling’ yang Minta Jaminan Kartu ATM
11 Jan, 2022
](/klinik/a/cara-menghadapi-bank-keliling-yang-minta-jaminan-kartu-atm-lt60017bc555e86/)
[#### Bolehkah Bank Syariah Mengenakan Denda karena Nasabah Telat Bayar?
02 Jun, 2021
](/klinik/a/bolehkah-bank-syariah-mengenakan-denda-karena-nasabah-telat-bayar-lt60b7266a560b9/)
[#### Bolehkah Bank Meminta Informasi Kredit Karyawannya kepada OJK?
31 Mei, 2021
](/klinik/a/bolehkah-bank-meminta-informasi-kredit-karyawannya-kepada-ojk-lt608c5c04617c3/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat[**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer/)selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan[**Konsultan Mitra Justika**](https://www.justika.com/konsultan-hukum).
### **Aturan Penggunaan Rupiah**
Penggunaan rupiah sebagai alat transaksi pada dasarnya diatur dalam [**UU Mata Uang**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e13df4da78a5/undangundang-nomor-7-tahun-2011/document/lt4e13dfa81c3e1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_7_2011) sebagaimana telah diubah dan dicabut sebagian oleh **[UU 4/2023](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63c23d76b51e4/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_4_2023)**.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Namun sepanjang penelusuran kami, dari peraturan di atas tidak ada larangan penggunaan rupiah untuk transaksi di luar negeri. Sebaliknya, larangan yang diatur adalah mengenai larangan menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di wilayah Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian rupiah.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
Larangan tersebut adalah konsekuensi logis dari adanya **kewajiban penggunaan rupiah** **pada setiap transaksi yang dilakukan di wilayah Indonesia**, dengan beberapa pengecualian.[[2]](#_ftn2 "_ftnref2") Menurut **Pasal 21 ayat (2) UU Mata Uang**, kewajiban menggunakan rupiah tidak berlaku bagi:
1. transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
2. penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
3. transaksi perdagangan internasional;
4. simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau
5. transaksi pembiayaan internasional.
Penjelasan selengkapnya terkait kewajiban penggunaan rupiah dapat Anda simak dalam artikel[**Hukumnya Transaksi Pakai Dinar dan Dirham di Pasar Muamalah Depok**](https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-transaksi-pakai-dinar-dan-dirham-di-pasar-muamalah-depok-lt601b7c5a030d2/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=transaksi_pakai_dinar_dirham).
Selanjutnya, perlu Anda ketahui bahwa dalam UU Mata Uang, **wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia** juga mencakup kapal dan pesawat terbang yang berbendera Republik Indonesia (“RI”), Kedutaan RI, dan kantor perwakilan RI lainnya di luar negeri.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3")
Sehingga, sebagai contoh, apabila transaksi rupiah di luar negeri yang Anda maksud dilakukan di kedutaan RI atau perwakilan RI lainnya, maka hukum penggunaan rupiah adalah wajib kecuali untuk transaksi tertentu.
### **Bisakah Membuka Rekening Rupiah di Luar Negeri?**
Menjawab pertanyaan Anda mengenai boleh atau tidaknya pembukaan rekening rupiah di luar negeri, kami akan merujuk pada [**POJK 12/2021**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt611f4ce21fa51/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-12-pojk03-2021-tahun-2021/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_12_2021) yang mengatur tentang bank umum.
Berdasarkan **Pasal 1 angka 1 POJK 12/2021**, **bank** **umum** yang selanjutnya disebut bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Kemudian, terdapat **Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri (“KCBLN”)**, yaitu bank yang merupakan kantor cabang dari bank yang berbadan hukum dan memiliki kantor pusat di luar negeri.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4") Sedangkan **Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri (“KPBLN”)** adalah kantor daribank yang berbadan hukum dan memiliki kantor pusat diluar negeri, yang bertindak hanya sebagai penghubungantara bank yang berbadan hukum dan memiliki kantorpusat di luar negeri dengan nasabahnya di Indonesia.[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
Adapun yang dimaksud dengan **Bank Berbadan Hukum Indonesia** **(“Bank BHI”)** adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan dalam bentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk bank perantara.[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
Selanjutnya, **kantor di luar negeri** adalah kantor Bank BHI yang beroperasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, dapat berupa kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor perwakilan atau kantor lain yang mengikuti bentuk atau penamaan berdasarkan pengaturan di negara setempat kantor Bank BHI beroperasi.[[7]](#_ftn7 "_ftnref7")
Dengan adanya ketentuan kantor di luar negeri (kantor Bank BHI yang beroperasi di luar wilayah negara Republik Indonesia), menurut hemat kami, dapat disimpulkan bank yang bersangkutan dapat melaksanakan berbagai aktivitas perbankan, salah satunya menerima pembukaan rekening, namun tetap harus memperhatikan regulasi dari negara tempat kantor tersebut berada.
### **Ketentuan Pembukaan Kantor Bank BHI di Luar Negeri**
Kemudian, pembukaan kantor di luar negeri wajib memperoleh izin Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan otoritas di negara setempat.[[8]](#_ftn8 "_ftnref8") Bank BHI yang dapat mengajukan pembukaan kantor di luar negeri harus memenuhi **kriteria**:[[9]](#_ftn9 "_ftnref9")
1. merupakan Bank BHI yang telah melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing; dan
2. Bank BHI memenuhi penilaian kelayakan dari OJK terkait pembukaan kantor di luar negeri.
Bank BHI kemudian mengajukan permohonan izin kepada OJK paling lama 30 hari kerja sebelum rencana penyampaian permohonan pembukaan kantor di luar negeri kepada otoritas negara setempat, yang mengacu pada aturan otoritas negara setempat. [[10]](#_ftn10 "_ftnref10")
Permohonan izin tersebut diajukan oleh pejabat Bank BHI yang berwenang sesuai ketentuan internal Bank BHI, disertai dengan: [[11]](#_ftn11 "_ftnref11")
1. dokumen dari pejabat satuan kerja kepatuhan yang berwenang yang menyatakan bahwa Bank BHI telah:
1. melaksanakan persiapan operasional dalam rangka pembukaan kantor di luar negeri;
2. melakukan studi kelayakan yang paling sedikit memuat potensi ekonomi, peluang pasar, tingkat persaingan yang sehat antar bank, dan tingkat kejenuhan jumlah bank, untuk kantor di luar negeri selain kantor perwakilan;
2. rencana bisnis kantor di luar negeri selama 12 bulan ke depan bagi kantor di luar negeri selain kantor perwakilan;
3. rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh kantor perwakilan selama 12 bulan ke depan bagi kantor di luar negeri berupa kantor perwakilan; dan
4. informasi tahapan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan pembukaan kantor di luar negeri secara tepat waktu yang mengacu pada proses dan prosedur sebagaimana aturan otoritas negara setempat.
Ketentuan selengkapnya mengenai pembukaan kantor Bank BHI di luar negeri dapat Anda temukan dalam **Pasal 69 s.d. Pasal 71 POJK 12/2021**.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e13df4da78a5/undangundang-nomor-7-tahun-2011/document/lt4e13dfa81c3e1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_7_2011);
2. [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 Tahun 2021 tentang Bank Umum](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt611f4ce21fa51/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-12-pojk03-2021-tahun-2021/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_12_2021).
---
[1] Pasal 23 ayat (1)[Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e13df4da78a5/undangundang-nomor-7-tahun-2011/document/lt4e13dfa81c3e1?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_7_2011) (“UU Mata Uang”)
[2] Lihat Pasal 21 UU Mata Uang
[3] Pasal 1 angka 4 UU Mata Uang
[4] Pasal 1 angka 3 [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 Tahun 2021 tentang Bank Umum](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt611f4ce21fa51/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-12-pojk03-2021-tahun-2021/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pojk_12_2021) (“POJK 12/2021”)
[5] Pasal 1 angka 4 POJK 12/2021
[6] Pasal 1 angka 2 POJK 12/2021
[7] Pasal 1 angka 11 POJK 12/2021
[8] Pasal 69 ayat (1) POJK 12/2021
[9] Pasal 69 ayat (2) POJK 12/2021
[10] Pasal 69 ayat (3) POJK 12/2021
[11] Pasal 69 ayat (4) POJK 12/2021
|
Bisakah Mengubah Status Perkawinan di KTP Tanpa Akta Perceraian?
|
https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-mengubah-status-perkawinan-di-ktp-tanpa-akta-perceraian-lt56c2f45eb32f4/
|
Saya menikah secara agama kristen lalu bercerai tanpa dokumen resmi karena gereja tidak mengakui perceraian. Pernikahan tersebut dicatatkan oleh orang tua saya dalam sistem kependudukan. Meski sudah bercerai, saat ini status KTP saya masih tertulis �menikah�. Padahal, saya hendak menikah lagi dan hal tersebut menghambat proses pernikahan baru saya. Karena saya bercerai dengan mantan istri dalam kondisi yang tidak baik, kira-kira apakah mungkin saya mengubah status pernikahan di KTP sebelumnya tanpa melibatkan mantan istri saya untuk mengurus proses perceraian?
|
Perubahan status perkawinan sebagaimana Anda sebutkan merupakan salah satu peristiwa penting. Terkait dengan perubahan status perkawinan, Anda harus memenuhi persyaratan dokumen sebagai berikut:
1. Kartu Keluarga (KK);
2. Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) lama;
3. kartu izin tinggal tetap; dan
4. surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
Lebih lanjut, untuk mendapatkan surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting berupa perceraian yang Anda alami harus melalui proses perceraian di pengadilan untuk selanjutnya dapat dilaporkan pencatatan perceraian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagaimana ketentuannya?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
## ULASAN LENGKAP
### KLINIK TERKAIT
[#### Cara Mengurus Surat Cerai Tanpa Buku Nikah
30 Jan, 2025
](/klinik/a/cerai-tanpa-buku-nikah-lt5d0c41eb3bc40/)
[#### Apakah Bisa Gugat Cerai Suami di Luar Negeri?
02 Jan, 2025
](/klinik/a/%20gugat-cerai-suami-di-luar-negeri-cl349/)
[#### Apakah Istri Siri Bisa Menggugat Cerai Suaminya?
03 Des, 2024
](/klinik/a/istri-siri-minta-cerai-lt6231865d61f15/)
[#### Wajibkah Istri Mengembalikan Mahar dalam Cerai Khuluk?
22 Nov, 2024
](/klinik/a/mengembalikan-mahar-lt60bac0173f058/)
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
**Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh** [**NAYARA Advocacy**](https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/nayara-advocacy-lt56c5b67a5ea0f/nayara-advocacy-lt56c5b70e83dad/) **dan pertama kali dipublikasikan pada 27 Juni 2016.**
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000[Lihat Semua Kelas](https://learning.hukumonline.com/)
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat[**Pernyataan Penyangkalan**](https://www.hukumonline.com/klinik/disclaimer)selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan[**Konsultan Mitra Justika**](https://justika.com/layanan/konsultasi-hukum/pemesanan/isi-detail/?layanan=Konsultasi%20via%20Telepon?utm_source=hukumonline&utm_medium=softselling&utm_campaign=softselling&utm_content=konsultanmitrajustika).
### **Cara Mengubah Data Kependudukan Dari Menikah Menjadi Lajang Pada KTP-el**
Sebelum menjawab bagaimana mengubah staus perkawinan dalam kartu tanda penduduk (“KTP”). Perlu diketahui sebelumnya bahwa KTP elektronik (“KTP-el”) adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil (“Disdukcapil”) kabupaten/kota atau unit pelaksana teknis Disdukcapil.[[1]](#_ftn1 "_ftnref1")
KTP memuat informasi kependudukan seseorang seperti nama, tempat tanggal lahir, termasuk status perkawinan seseorang. Penerbitan KTP-el khusunya bagi warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan melampirkan kartu keluarga (“KK”).[[2]](#_ftn2 "_ftnref2")
Selanjutnya, karena yang Anda tanyakan berkaitan dengan status perkawinan pada KTP, maka kami akan menjelaskan lebih lanjut mengenai **pencatatan sipil** sebagai pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam *register* pencatatan sipil pada Disdukcapil kabupaten/kota atau unit pelaksana teknis Disdukcapil.[[3]](#_ftn3 "_ftnref3") Salah satu pelayanan pencatatan sipil yang dimaksud yaitu **perkawinan** dan **perceraian**.[[4]](#_ftn4 "_ftnref4")
Berdasarkan hal tersebut, dapat kita ketahui bahwa **peristiwa penting** merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang, termasuk perceraian yang Anda tanyakan.
Selanjutnya, berkaitan dengan pertanyaan Anda yang ingin mengubah status perkawinan karena perceraian yang Anda alami, perlu diketahui bahwa status perkawinan Anda yang semula “menikah”, akan berubah menjadi “cerai hidup” atau “cerai mati”. Untuk mengubah status perkawinan tersebut, Anda harus memenuhi persyaratan dokumen sebagai berikut:[[5]](#_ftn5 "_ftnref5")
1. KK;
2. KTP-el lama;
3. kartu izin tinggal tetap; dan
4. surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
Persyaratan keempat berupa surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting inilah yang menurut asumsi kami belum dapat Anda penuhi untuk mengubah status perkawinan dalam KTP Anda. Hal ini tentunya karena Anda belum memiliki surat keterangan atau bukti resmi yang menunjukkan perubahan peristiwa penting berupa perceraian dengan istri Anda.
Lebih lanjut, dalam pertanyaan, Anda juga menyebutkan bahwa perkawinan yang Anda lakukan di gereja dicatat dan didaftarkan secara sah kepada negara, namun kendati demikian orang tua Anda yang kemudian mengurus mengenai pencatatan pernikahan tersebut.
Terkait hal ini, karena Anda sudah melakukan perceraian, maka sebaiknya Anda mengurus perceraian tersebut secara resmi melalui proses pengadilan. Setelah melalui proses persidangan cerai secara resmi, selanjutnya dapat dilaporkan pencatatan perceraian sesuai wilayah domisili dengan memenuhi persyaratan:[[6]](#_ftn6 "_ftnref6")
1. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. kutipan akta perkawinan;
3. KK; dan
4. KTP-el.
Setelah memenuhi prosedur tersebut, Anda akan mendapatkan kutipan akta perceraian yang selanjutnya dapat digunakan sebagai syarat penerbitan KTP-el baru. Akta cerai ini merupakan surat keterangan/bukti perubahan peristiwa penting.
Barulah setelah melalui proses yang sudah disebutkan di atas, Anda dapat mengajukan perubahan status Anda pada KTP yang semula “kawin” menjadi “cerai hidup”. Tidak lupa, Anda juga sebagai pemilik wajib melaporkan kepada instansi pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian. Hal ini sebagaimana diatur dalam **Pasal 64 ayat (8)** [**UU 24/2013**](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e8dd4cb6d80/node/758/uu-no-24-tahun-2013-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2006-tentang-administrasikependudukan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_24_2013) berikut.
*Dalam hal terjadi **perubahan elemen data**, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.*
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mengubah status perkawinan pada KTP Anda tetap dibutuhkan akta cerai sebagai bukti atau keterangan peristiwa penting. Untuk mendapatkan akta cerai tersebut, tentunya Anda harus melewati serangkaian proses perceraian secara resmi melalui persidangan. Dalam hal ini, mau tidak mau Anda harus melibatkan mantan istri Anda untuk mengurus perceraian tersebut agar tidak terjadi kendala administrasi lainnya di masa mendatang seperti dalam hal Anda atau mantan istri Anda hendak melakukan perkawinan lagi.
Baca juga: **[Cara dan Biaya Mengurus Perceraian Tanpa Pengacara](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-mengubah-status-perkawinan-di-ktp-tanpa-akta-perceraian-lt56c2f45eb32f4/#_ftn2?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=cerai_tanpa_pengacara)**
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26195/undangundang-nomor-23-tahun-2006/document?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_23_2006)
2. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e8dd4cb6d80/node/758/uu-no-24-tahun-2013-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2006-tentang-administrasikependudukan?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=UU_24_2013);
3. [Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5bd96b5e9e94d/peraturan-presiden-nomor-96-tahun-2018?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_96_2018).
---
[1] Pasal 1 angka 8 [Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5bd96b5e9e94d/peraturan-presiden-nomor-96-tahun-2018?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=perpres_96_2018) (“Perpres 96/2018”)
[2] Pasal 15 Perpres 96/2018
[3] Pasal 1 angka 2 Perpres 96/2018
[4] Pasal 31 huruf c dan e Perpres 96/2018
[5] Pasal 19 Perpres 96/2018
[6] Pasal 42 Perpres 96/2018
|
End of preview. Expand
in Data Studio
⚖️ Indonesian Legal Case QA
This dataset contains real-world legal question-answer pairs sourced from Indonesian online legal consultation platforms. It reflects practical, everyday legal inquiries made by the public and the corresponding responses from legal professionals or knowledgeable contributors. The dataset bridges the gap between formal legal texts and applied legal reasoning.
📌 Dataset Overview
Domain: Indonesian legal Q&A from internet consultations
Structure: Natural questions + structured or semi-structured legal answers
Topics Covered:
- Civil disputes
- Employment issues
- Property and land rights
- Divorce and family law
- Business and contracts
- Criminal accusations
🎯 Purpose & Use Cases
- Training open-domain or legal-domain QA models
- Enhancing LLMs for practical legal advisory simulation
- Studying how legal reasoning is applied in real-world situations
- Improving legal chatbots with contextualized, conversational QA pairs
⚠️ Disclaimer
This dataset is for research and educational purposes only. The answers reflect publicly available discussions, not verified legal advice. Always consult a licensed legal professional for formal matters.
🙏 Acknowledgments
- Thanks to Hugging Face for hosting
- Appreciation to public legal platforms that facilitate legal knowledge sharing online
- Downloads last month
- 18
Size of downloaded dataset files:
34.7 MB
Size of the auto-converted Parquet files:
34.7 MB
Number of rows:
8,078
Models trained or fine-tuned on Azzindani/Indonesian_Legal_QA