Datasets:

Azzindani
/

Indonesian_Regulation_QA

Modalities:

Text

Formats:

Size:

Libraries:

License:

Dataset card Data Studio Files Files and versions

xet

Community

Dataset Viewer (First 5GB)

Auto-converted to Parquet Duplicate

Split (1)

train · ~17.3M rows (showing the first 6M)

question stringlengths 53 1.77k	answer stringlengths 75 36.3k
Apa isi dari Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005?	Berikut adalah isi lengkap dari Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 1. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Pejabat Negara adalah : a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, serta Hakim Konstitusi; e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung; - 8 - f. Hakim . . . f. Hakim pada Badan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (yustisial); g. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Pajak; h. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; i. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; j. Menteri, dan Jabatan yang setingkat Menteri; k. Kepala perwakilan Republik Indonesia yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; l. Gubernur dan Wakil Gubernur ; dan m. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. 3. Penerima pensiun adalah : a. Pensiunan Pegawai Negeri; b. Pensiunan Pejabat Negara; c. Penerima pensiun Janda/Duda/Anak dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b; dan d. Penerima Uang Tunggu. 4. Penerima tunjangan adalah : a. Penerima Tunjangan Veteran; - 9 - b. Penerima Tunjangan Kehormatan Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat; c. Penerima Tunjangan Penghargaan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan; d. Penerima Tunjangan bekas Tentara Koninklijk Nederland Indonesisch Leger/Koninklijk Marine (KNIL/KM); e. Penerima . . . e. Penerima Tunjangan Anak Yatim/Piatu Anggota TNI/POLRI; f. Penerima Tunjangan Anggota TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun; g. Penerima Tunjangan bersifat pensiun TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun; h. Penerima Tunjangan Orang Tua bagi Anggota TNI/POLRI yang gugur; dan i. Penerima Tunjangan Cacad.
Jelaskan isi lengkap Pasal 1 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005!	Redaksi resmi dari Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 1. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Pejabat Negara adalah : a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, serta Hakim Konstitusi; e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung; - 8 - f. Hakim . . . f. Hakim pada Badan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (yustisial); g. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Pajak; h. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; i. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; j. Menteri, dan Jabatan yang setingkat Menteri; k. Kepala perwakilan Republik Indonesia yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; l. Gubernur dan Wakil Gubernur ; dan m. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. 3. Penerima pensiun adalah : a. Pensiunan Pegawai Negeri; b. Pensiunan Pejabat Negara; c. Penerima pensiun Janda/Duda/Anak dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b; dan d. Penerima Uang Tunggu. 4. Penerima tunjangan adalah : a. Penerima Tunjangan Veteran; - 9 - b. Penerima Tunjangan Kehormatan Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat; c. Penerima Tunjangan Penghargaan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan; d. Penerima Tunjangan bekas Tentara Koninklijk Nederland Indonesisch Leger/Koninklijk Marine (KNIL/KM); e. Penerima . . . e. Penerima Tunjangan Anak Yatim/Piatu Anggota TNI/POLRI; f. Penerima Tunjangan Anggota TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun; g. Penerima Tunjangan bersifat pensiun TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun; h. Penerima Tunjangan Orang Tua bagi Anggota TNI/POLRI yang gugur; dan i. Penerima Tunjangan Cacad.
Sebutkan seluruh isi Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005!	Teks utuh sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 1. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Pejabat Negara adalah : a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, serta Hakim Konstitusi; e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung; - 8 - f. Hakim . . . f. Hakim pada Badan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (yustisial); g. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Pajak; h. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; i. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; j. Menteri, dan Jabatan yang setingkat Menteri; k. Kepala perwakilan Republik Indonesia yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; l. Gubernur dan Wakil Gubernur ; dan m. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. 3. Penerima pensiun adalah : a. Pensiunan Pegawai Negeri; b. Pensiunan Pejabat Negara; c. Penerima pensiun Janda/Duda/Anak dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b; dan d. Penerima Uang Tunggu. 4. Penerima tunjangan adalah : a. Penerima Tunjangan Veteran; - 9 - b. Penerima Tunjangan Kehormatan Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat; c. Penerima Tunjangan Penghargaan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan; d. Penerima Tunjangan bekas Tentara Koninklijk Nederland Indonesisch Leger/Koninklijk Marine (KNIL/KM); e. Penerima . . . e. Penerima Tunjangan Anak Yatim/Piatu Anggota TNI/POLRI; f. Penerima Tunjangan Anggota TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun; g. Penerima Tunjangan bersifat pensiun TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun; h. Penerima Tunjangan Orang Tua bagi Anggota TNI/POLRI yang gugur; dan i. Penerima Tunjangan Cacad.
Tuliskan kutipan lengkap dari Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005!	Dikutip langsung dari Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 1. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Pejabat Negara adalah : a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, serta Hakim Konstitusi; e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung; - 8 - f. Hakim . . . f. Hakim pada Badan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (yustisial); g. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Pajak; h. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; i. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; j. Menteri, dan Jabatan yang setingkat Menteri; k. Kepala perwakilan Republik Indonesia yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; l. Gubernur dan Wakil Gubernur ; dan m. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. 3. Penerima pensiun adalah : a. Pensiunan Pegawai Negeri; b. Pensiunan Pejabat Negara; c. Penerima pensiun Janda/Duda/Anak dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b; dan d. Penerima Uang Tunggu. 4. Penerima tunjangan adalah : a. Penerima Tunjangan Veteran; - 9 - b. Penerima Tunjangan Kehormatan Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat; c. Penerima Tunjangan Penghargaan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan; d. Penerima Tunjangan bekas Tentara Koninklijk Nederland Indonesisch Leger/Koninklijk Marine (KNIL/KM); e. Penerima . . . e. Penerima Tunjangan Anak Yatim/Piatu Anggota TNI/POLRI; f. Penerima Tunjangan Anggota TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun; g. Penerima Tunjangan bersifat pensiun TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun; h. Penerima Tunjangan Orang Tua bagi Anggota TNI/POLRI yang gugur; dan i. Penerima Tunjangan Cacad.
Apa bunyi dari Pasal 1 menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005?	Bunyi asli dari Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 1. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Pejabat Negara adalah : a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, serta Hakim Konstitusi; e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung; - 8 - f. Hakim . . . f. Hakim pada Badan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (yustisial); g. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Pajak; h. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; i. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; j. Menteri, dan Jabatan yang setingkat Menteri; k. Kepala perwakilan Republik Indonesia yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; l. Gubernur dan Wakil Gubernur ; dan m. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. 3. Penerima pensiun adalah : a. Pensiunan Pegawai Negeri; b. Pensiunan Pejabat Negara; c. Penerima pensiun Janda/Duda/Anak dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b; dan d. Penerima Uang Tunggu. 4. Penerima tunjangan adalah : a. Penerima Tunjangan Veteran; - 9 - b. Penerima Tunjangan Kehormatan Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat; c. Penerima Tunjangan Penghargaan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan; d. Penerima Tunjangan bekas Tentara Koninklijk Nederland Indonesisch Leger/Koninklijk Marine (KNIL/KM); e. Penerima . . . e. Penerima Tunjangan Anak Yatim/Piatu Anggota TNI/POLRI; f. Penerima Tunjangan Anggota TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun; g. Penerima Tunjangan bersifat pensiun TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun; h. Penerima Tunjangan Orang Tua bagi Anggota TNI/POLRI yang gugur; dan i. Penerima Tunjangan Cacad.
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005, apa yang diatur dalam Pasal 1?	Rumusan Pasal berdasarkan Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 1. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Pejabat Negara adalah : a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, serta Hakim Konstitusi; e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung; - 8 - f. Hakim . . . f. Hakim pada Badan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (yustisial); g. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Pajak; h. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; i. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; j. Menteri, dan Jabatan yang setingkat Menteri; k. Kepala perwakilan Republik Indonesia yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; l. Gubernur dan Wakil Gubernur ; dan m. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. 3. Penerima pensiun adalah : a. Pensiunan Pegawai Negeri; b. Pensiunan Pejabat Negara; c. Penerima pensiun Janda/Duda/Anak dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b; dan d. Penerima Uang Tunggu. 4. Penerima tunjangan adalah : a. Penerima Tunjangan Veteran; - 9 - b. Penerima Tunjangan Kehormatan Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat; c. Penerima Tunjangan Penghargaan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan; d. Penerima Tunjangan bekas Tentara Koninklijk Nederland Indonesisch Leger/Koninklijk Marine (KNIL/KM); e. Penerima . . . e. Penerima Tunjangan Anak Yatim/Piatu Anggota TNI/POLRI; f. Penerima Tunjangan Anggota TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun; g. Penerima Tunjangan bersifat pensiun TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun; h. Penerima Tunjangan Orang Tua bagi Anggota TNI/POLRI yang gugur; dan i. Penerima Tunjangan Cacad.
Sampaikan isi hukum dalam Pasal 1 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005!	Ketentuan hukum dalam Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 1. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Pejabat Negara adalah : a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, serta Hakim Konstitusi; e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung; - 8 - f. Hakim . . . f. Hakim pada Badan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (yustisial); g. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Pajak; h. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; i. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; j. Menteri, dan Jabatan yang setingkat Menteri; k. Kepala perwakilan Republik Indonesia yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; l. Gubernur dan Wakil Gubernur ; dan m. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. 3. Penerima pensiun adalah : a. Pensiunan Pegawai Negeri; b. Pensiunan Pejabat Negara; c. Penerima pensiun Janda/Duda/Anak dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b; dan d. Penerima Uang Tunggu. 4. Penerima tunjangan adalah : a. Penerima Tunjangan Veteran; - 9 - b. Penerima Tunjangan Kehormatan Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat; c. Penerima Tunjangan Penghargaan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan; d. Penerima Tunjangan bekas Tentara Koninklijk Nederland Indonesisch Leger/Koninklijk Marine (KNIL/KM); e. Penerima . . . e. Penerima Tunjangan Anak Yatim/Piatu Anggota TNI/POLRI; f. Penerima Tunjangan Anggota TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun; g. Penerima Tunjangan bersifat pensiun TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun; h. Penerima Tunjangan Orang Tua bagi Anggota TNI/POLRI yang gugur; dan i. Penerima Tunjangan Cacad.
Apa saja poin yang tercantum dalam Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005?	Berikut kutipan verbatim dari Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 1. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Pejabat Negara adalah : a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, serta Hakim Konstitusi; e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung; - 8 - f. Hakim . . . f. Hakim pada Badan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (yustisial); g. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Pajak; h. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; i. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; j. Menteri, dan Jabatan yang setingkat Menteri; k. Kepala perwakilan Republik Indonesia yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; l. Gubernur dan Wakil Gubernur ; dan m. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. 3. Penerima pensiun adalah : a. Pensiunan Pegawai Negeri; b. Pensiunan Pejabat Negara; c. Penerima pensiun Janda/Duda/Anak dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b; dan d. Penerima Uang Tunggu. 4. Penerima tunjangan adalah : a. Penerima Tunjangan Veteran; - 9 - b. Penerima Tunjangan Kehormatan Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat; c. Penerima Tunjangan Penghargaan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan; d. Penerima Tunjangan bekas Tentara Koninklijk Nederland Indonesisch Leger/Koninklijk Marine (KNIL/KM); e. Penerima . . . e. Penerima Tunjangan Anak Yatim/Piatu Anggota TNI/POLRI; f. Penerima Tunjangan Anggota TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun; g. Penerima Tunjangan bersifat pensiun TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun; h. Penerima Tunjangan Orang Tua bagi Anggota TNI/POLRI yang gugur; dan i. Penerima Tunjangan Cacad.
Sebutkan semua ketentuan yang ada dalam Pasal 1 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005!	Redaksional Pasal dalam Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 1. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Pejabat Negara adalah : a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, serta Hakim Konstitusi; e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung; - 8 - f. Hakim . . . f. Hakim pada Badan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (yustisial); g. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Pajak; h. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; i. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; j. Menteri, dan Jabatan yang setingkat Menteri; k. Kepala perwakilan Republik Indonesia yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; l. Gubernur dan Wakil Gubernur ; dan m. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. 3. Penerima pensiun adalah : a. Pensiunan Pegawai Negeri; b. Pensiunan Pejabat Negara; c. Penerima pensiun Janda/Duda/Anak dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b; dan d. Penerima Uang Tunggu. 4. Penerima tunjangan adalah : a. Penerima Tunjangan Veteran; - 9 - b. Penerima Tunjangan Kehormatan Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat; c. Penerima Tunjangan Penghargaan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan; d. Penerima Tunjangan bekas Tentara Koninklijk Nederland Indonesisch Leger/Koninklijk Marine (KNIL/KM); e. Penerima . . . e. Penerima Tunjangan Anak Yatim/Piatu Anggota TNI/POLRI; f. Penerima Tunjangan Anggota TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun; g. Penerima Tunjangan bersifat pensiun TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun; h. Penerima Tunjangan Orang Tua bagi Anggota TNI/POLRI yang gugur; dan i. Penerima Tunjangan Cacad.
Apa saja elemen/komponen yang dibahas dalam Pasal 1 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005?	Isi resmi sebagaimana tercatat dalam Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 1. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Pejabat Negara adalah : a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, serta Hakim Konstitusi; e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung; - 8 - f. Hakim . . . f. Hakim pada Badan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (yustisial); g. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Pajak; h. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; i. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; j. Menteri, dan Jabatan yang setingkat Menteri; k. Kepala perwakilan Republik Indonesia yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; l. Gubernur dan Wakil Gubernur ; dan m. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. 3. Penerima pensiun adalah : a. Pensiunan Pegawai Negeri; b. Pensiunan Pejabat Negara; c. Penerima pensiun Janda/Duda/Anak dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b; dan d. Penerima Uang Tunggu. 4. Penerima tunjangan adalah : a. Penerima Tunjangan Veteran; - 9 - b. Penerima Tunjangan Kehormatan Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat; c. Penerima Tunjangan Penghargaan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan; d. Penerima Tunjangan bekas Tentara Koninklijk Nederland Indonesisch Leger/Koninklijk Marine (KNIL/KM); e. Penerima . . . e. Penerima Tunjangan Anak Yatim/Piatu Anggota TNI/POLRI; f. Penerima Tunjangan Anggota TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun; g. Penerima Tunjangan bersifat pensiun TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun; h. Penerima Tunjangan Orang Tua bagi Anggota TNI/POLRI yang gugur; dan i. Penerima Tunjangan Cacad.
Apa saja hal yang dijelaskan dalam Pasal 1 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005?	Berikut adalah isi hukum dari Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 1. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Pejabat Negara adalah : a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, serta Hakim Konstitusi; e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung; - 8 - f. Hakim . . . f. Hakim pada Badan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (yustisial); g. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Pajak; h. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; i. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; j. Menteri, dan Jabatan yang setingkat Menteri; k. Kepala perwakilan Republik Indonesia yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; l. Gubernur dan Wakil Gubernur ; dan m. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. 3. Penerima pensiun adalah : a. Pensiunan Pegawai Negeri; b. Pensiunan Pejabat Negara; c. Penerima pensiun Janda/Duda/Anak dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b; dan d. Penerima Uang Tunggu. 4. Penerima tunjangan adalah : a. Penerima Tunjangan Veteran; - 9 - b. Penerima Tunjangan Kehormatan Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat; c. Penerima Tunjangan Penghargaan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan; d. Penerima Tunjangan bekas Tentara Koninklijk Nederland Indonesisch Leger/Koninklijk Marine (KNIL/KM); e. Penerima . . . e. Penerima Tunjangan Anak Yatim/Piatu Anggota TNI/POLRI; f. Penerima Tunjangan Anggota TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun; g. Penerima Tunjangan bersifat pensiun TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun; h. Penerima Tunjangan Orang Tua bagi Anggota TNI/POLRI yang gugur; dan i. Penerima Tunjangan Cacad.
Tunjukkan kutipan teks dari Pasal 1 menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005!	Kutipan isi Pasal sesuai teks asli dalam Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 1. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Pejabat Negara adalah : a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, serta Hakim Konstitusi; e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung; - 8 - f. Hakim . . . f. Hakim pada Badan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (yustisial); g. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Pajak; h. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; i. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; j. Menteri, dan Jabatan yang setingkat Menteri; k. Kepala perwakilan Republik Indonesia yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; l. Gubernur dan Wakil Gubernur ; dan m. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. 3. Penerima pensiun adalah : a. Pensiunan Pegawai Negeri; b. Pensiunan Pejabat Negara; c. Penerima pensiun Janda/Duda/Anak dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b; dan d. Penerima Uang Tunggu. 4. Penerima tunjangan adalah : a. Penerima Tunjangan Veteran; - 9 - b. Penerima Tunjangan Kehormatan Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat; c. Penerima Tunjangan Penghargaan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan; d. Penerima Tunjangan bekas Tentara Koninklijk Nederland Indonesisch Leger/Koninklijk Marine (KNIL/KM); e. Penerima . . . e. Penerima Tunjangan Anak Yatim/Piatu Anggota TNI/POLRI; f. Penerima Tunjangan Anggota TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun; g. Penerima Tunjangan bersifat pensiun TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun; h. Penerima Tunjangan Orang Tua bagi Anggota TNI/POLRI yang gugur; dan i. Penerima Tunjangan Cacad.
Apa redaksi asli dari Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005?	Frasa hukum penting dalam Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 1. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Pejabat Negara adalah : a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, serta Hakim Konstitusi; e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung; - 8 - f. Hakim . . . f. Hakim pada Badan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (yustisial); g. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Pajak; h. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; i. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; j. Menteri, dan Jabatan yang setingkat Menteri; k. Kepala perwakilan Republik Indonesia yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; l. Gubernur dan Wakil Gubernur ; dan m. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. 3. Penerima pensiun adalah : a. Pensiunan Pegawai Negeri; b. Pensiunan Pejabat Negara; c. Penerima pensiun Janda/Duda/Anak dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b; dan d. Penerima Uang Tunggu. 4. Penerima tunjangan adalah : a. Penerima Tunjangan Veteran; - 9 - b. Penerima Tunjangan Kehormatan Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat; c. Penerima Tunjangan Penghargaan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan; d. Penerima Tunjangan bekas Tentara Koninklijk Nederland Indonesisch Leger/Koninklijk Marine (KNIL/KM); e. Penerima . . . e. Penerima Tunjangan Anak Yatim/Piatu Anggota TNI/POLRI; f. Penerima Tunjangan Anggota TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun; g. Penerima Tunjangan bersifat pensiun TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun; h. Penerima Tunjangan Orang Tua bagi Anggota TNI/POLRI yang gugur; dan i. Penerima Tunjangan Cacad.
Sebutkan ketentuan resmi dari Pasal 1 menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005!	Bacaan isi hukum Pasal berdasarkan Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 1. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Pejabat Negara adalah : a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, serta Hakim Konstitusi; e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung; - 8 - f. Hakim . . . f. Hakim pada Badan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (yustisial); g. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Pajak; h. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; i. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; j. Menteri, dan Jabatan yang setingkat Menteri; k. Kepala perwakilan Republik Indonesia yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; l. Gubernur dan Wakil Gubernur ; dan m. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. 3. Penerima pensiun adalah : a. Pensiunan Pegawai Negeri; b. Pensiunan Pejabat Negara; c. Penerima pensiun Janda/Duda/Anak dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b; dan d. Penerima Uang Tunggu. 4. Penerima tunjangan adalah : a. Penerima Tunjangan Veteran; - 9 - b. Penerima Tunjangan Kehormatan Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat; c. Penerima Tunjangan Penghargaan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan; d. Penerima Tunjangan bekas Tentara Koninklijk Nederland Indonesisch Leger/Koninklijk Marine (KNIL/KM); e. Penerima . . . e. Penerima Tunjangan Anak Yatim/Piatu Anggota TNI/POLRI; f. Penerima Tunjangan Anggota TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun; g. Penerima Tunjangan bersifat pensiun TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun; h. Penerima Tunjangan Orang Tua bagi Anggota TNI/POLRI yang gugur; dan i. Penerima Tunjangan Cacad.
Bagaimana bunyi lengkap dari Pasal 1 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005?	Bunyi lengkap dari Pasal berdasarkan Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 1. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Pejabat Negara adalah : a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, serta Hakim Konstitusi; e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung; - 8 - f. Hakim . . . f. Hakim pada Badan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (yustisial); g. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Pajak; h. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; i. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; j. Menteri, dan Jabatan yang setingkat Menteri; k. Kepala perwakilan Republik Indonesia yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; l. Gubernur dan Wakil Gubernur ; dan m. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. 3. Penerima pensiun adalah : a. Pensiunan Pegawai Negeri; b. Pensiunan Pejabat Negara; c. Penerima pensiun Janda/Duda/Anak dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b; dan d. Penerima Uang Tunggu. 4. Penerima tunjangan adalah : a. Penerima Tunjangan Veteran; - 9 - b. Penerima Tunjangan Kehormatan Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat; c. Penerima Tunjangan Penghargaan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan; d. Penerima Tunjangan bekas Tentara Koninklijk Nederland Indonesisch Leger/Koninklijk Marine (KNIL/KM); e. Penerima . . . e. Penerima Tunjangan Anak Yatim/Piatu Anggota TNI/POLRI; f. Penerima Tunjangan Anggota TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun; g. Penerima Tunjangan bersifat pensiun TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun; h. Penerima Tunjangan Orang Tua bagi Anggota TNI/POLRI yang gugur; dan i. Penerima Tunjangan Cacad.
Apa frasa hukum dalam Pasal 1 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005?	Frasa hukum dalam Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 1. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Pejabat Negara adalah : a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, serta Hakim Konstitusi; e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung; - 8 - f. Hakim . . . f. Hakim pada Badan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (yustisial); g. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Pajak; h. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; i. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; j. Menteri, dan Jabatan yang setingkat Menteri; k. Kepala perwakilan Republik Indonesia yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; l. Gubernur dan Wakil Gubernur ; dan m. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. 3. Penerima pensiun adalah : a. Pensiunan Pegawai Negeri; b. Pensiunan Pejabat Negara; c. Penerima pensiun Janda/Duda/Anak dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b; dan d. Penerima Uang Tunggu. 4. Penerima tunjangan adalah : a. Penerima Tunjangan Veteran; - 9 - b. Penerima Tunjangan Kehormatan Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat; c. Penerima Tunjangan Penghargaan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan; d. Penerima Tunjangan bekas Tentara Koninklijk Nederland Indonesisch Leger/Koninklijk Marine (KNIL/KM); e. Penerima . . . e. Penerima Tunjangan Anak Yatim/Piatu Anggota TNI/POLRI; f. Penerima Tunjangan Anggota TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun; g. Penerima Tunjangan bersifat pensiun TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun; h. Penerima Tunjangan Orang Tua bagi Anggota TNI/POLRI yang gugur; dan i. Penerima Tunjangan Cacad.
Kutipan isi Pasal 1 menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 berbunyi apa?	Kutipan isi Pasal berbunyi: Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 1. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Pejabat Negara adalah : a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, serta Hakim Konstitusi; e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung; - 8 - f. Hakim . . . f. Hakim pada Badan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (yustisial); g. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Pajak; h. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; i. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; j. Menteri, dan Jabatan yang setingkat Menteri; k. Kepala perwakilan Republik Indonesia yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; l. Gubernur dan Wakil Gubernur ; dan m. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. 3. Penerima pensiun adalah : a. Pensiunan Pegawai Negeri; b. Pensiunan Pejabat Negara; c. Penerima pensiun Janda/Duda/Anak dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b; dan d. Penerima Uang Tunggu. 4. Penerima tunjangan adalah : a. Penerima Tunjangan Veteran; - 9 - b. Penerima Tunjangan Kehormatan Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat; c. Penerima Tunjangan Penghargaan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan; d. Penerima Tunjangan bekas Tentara Koninklijk Nederland Indonesisch Leger/Koninklijk Marine (KNIL/KM); e. Penerima . . . e. Penerima Tunjangan Anak Yatim/Piatu Anggota TNI/POLRI; f. Penerima Tunjangan Anggota TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun; g. Penerima Tunjangan bersifat pensiun TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun; h. Penerima Tunjangan Orang Tua bagi Anggota TNI/POLRI yang gugur; dan i. Penerima Tunjangan Cacad.
Tulis isi hukum dari Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005!	Isi hukum dari Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 1. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Pejabat Negara adalah : a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, serta Hakim Konstitusi; e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung; - 8 - f. Hakim . . . f. Hakim pada Badan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (yustisial); g. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Pajak; h. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; i. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; j. Menteri, dan Jabatan yang setingkat Menteri; k. Kepala perwakilan Republik Indonesia yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; l. Gubernur dan Wakil Gubernur ; dan m. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. 3. Penerima pensiun adalah : a. Pensiunan Pegawai Negeri; b. Pensiunan Pejabat Negara; c. Penerima pensiun Janda/Duda/Anak dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b; dan d. Penerima Uang Tunggu. 4. Penerima tunjangan adalah : a. Penerima Tunjangan Veteran; - 9 - b. Penerima Tunjangan Kehormatan Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat; c. Penerima Tunjangan Penghargaan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan; d. Penerima Tunjangan bekas Tentara Koninklijk Nederland Indonesisch Leger/Koninklijk Marine (KNIL/KM); e. Penerima . . . e. Penerima Tunjangan Anak Yatim/Piatu Anggota TNI/POLRI; f. Penerima Tunjangan Anggota TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun; g. Penerima Tunjangan bersifat pensiun TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun; h. Penerima Tunjangan Orang Tua bagi Anggota TNI/POLRI yang gugur; dan i. Penerima Tunjangan Cacad.
Jelaskan narasi hukum dalam Pasal 1 menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005!	Narasi hukum dalam Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 1. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Pejabat Negara adalah : a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, serta Hakim Konstitusi; e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung; - 8 - f. Hakim . . . f. Hakim pada Badan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (yustisial); g. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Pajak; h. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; i. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; j. Menteri, dan Jabatan yang setingkat Menteri; k. Kepala perwakilan Republik Indonesia yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; l. Gubernur dan Wakil Gubernur ; dan m. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. 3. Penerima pensiun adalah : a. Pensiunan Pegawai Negeri; b. Pensiunan Pejabat Negara; c. Penerima pensiun Janda/Duda/Anak dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b; dan d. Penerima Uang Tunggu. 4. Penerima tunjangan adalah : a. Penerima Tunjangan Veteran; - 9 - b. Penerima Tunjangan Kehormatan Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat; c. Penerima Tunjangan Penghargaan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan; d. Penerima Tunjangan bekas Tentara Koninklijk Nederland Indonesisch Leger/Koninklijk Marine (KNIL/KM); e. Penerima . . . e. Penerima Tunjangan Anak Yatim/Piatu Anggota TNI/POLRI; f. Penerima Tunjangan Anggota TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun; g. Penerima Tunjangan bersifat pensiun TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun; h. Penerima Tunjangan Orang Tua bagi Anggota TNI/POLRI yang gugur; dan i. Penerima Tunjangan Cacad.
Berikan isi dokumen dari Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005!	Isi dokumen dari Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 1. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Pejabat Negara adalah : a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, serta Hakim Konstitusi; e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung; - 8 - f. Hakim . . . f. Hakim pada Badan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (yustisial); g. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Pajak; h. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; i. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; j. Menteri, dan Jabatan yang setingkat Menteri; k. Kepala perwakilan Republik Indonesia yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; l. Gubernur dan Wakil Gubernur ; dan m. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. 3. Penerima pensiun adalah : a. Pensiunan Pegawai Negeri; b. Pensiunan Pejabat Negara; c. Penerima pensiun Janda/Duda/Anak dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b; dan d. Penerima Uang Tunggu. 4. Penerima tunjangan adalah : a. Penerima Tunjangan Veteran; - 9 - b. Penerima Tunjangan Kehormatan Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat; c. Penerima Tunjangan Penghargaan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan; d. Penerima Tunjangan bekas Tentara Koninklijk Nederland Indonesisch Leger/Koninklijk Marine (KNIL/KM); e. Penerima . . . e. Penerima Tunjangan Anak Yatim/Piatu Anggota TNI/POLRI; f. Penerima Tunjangan Anggota TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun; g. Penerima Tunjangan bersifat pensiun TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun; h. Penerima Tunjangan Orang Tua bagi Anggota TNI/POLRI yang gugur; dan i. Penerima Tunjangan Cacad.
Jelaskan kutipan resmi dari Pasal 1 menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005!	Kutipan resmi dari Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 1. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Pejabat Negara adalah : a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, serta Hakim Konstitusi; e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung; - 8 - f. Hakim . . . f. Hakim pada Badan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (yustisial); g. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Pajak; h. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; i. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; j. Menteri, dan Jabatan yang setingkat Menteri; k. Kepala perwakilan Republik Indonesia yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; l. Gubernur dan Wakil Gubernur ; dan m. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. 3. Penerima pensiun adalah : a. Pensiunan Pegawai Negeri; b. Pensiunan Pejabat Negara; c. Penerima pensiun Janda/Duda/Anak dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b; dan d. Penerima Uang Tunggu. 4. Penerima tunjangan adalah : a. Penerima Tunjangan Veteran; - 9 - b. Penerima Tunjangan Kehormatan Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat; c. Penerima Tunjangan Penghargaan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan; d. Penerima Tunjangan bekas Tentara Koninklijk Nederland Indonesisch Leger/Koninklijk Marine (KNIL/KM); e. Penerima . . . e. Penerima Tunjangan Anak Yatim/Piatu Anggota TNI/POLRI; f. Penerima Tunjangan Anggota TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun; g. Penerima Tunjangan bersifat pensiun TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun; h. Penerima Tunjangan Orang Tua bagi Anggota TNI/POLRI yang gugur; dan i. Penerima Tunjangan Cacad.
Apa isi legal dari Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005?	Isi legal dari Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 1. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Pejabat Negara adalah : a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, serta Hakim Konstitusi; e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung; - 8 - f. Hakim . . . f. Hakim pada Badan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (yustisial); g. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Pajak; h. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; i. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; j. Menteri, dan Jabatan yang setingkat Menteri; k. Kepala perwakilan Republik Indonesia yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; l. Gubernur dan Wakil Gubernur ; dan m. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. 3. Penerima pensiun adalah : a. Pensiunan Pegawai Negeri; b. Pensiunan Pejabat Negara; c. Penerima pensiun Janda/Duda/Anak dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b; dan d. Penerima Uang Tunggu. 4. Penerima tunjangan adalah : a. Penerima Tunjangan Veteran; - 9 - b. Penerima Tunjangan Kehormatan Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat; c. Penerima Tunjangan Penghargaan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan; d. Penerima Tunjangan bekas Tentara Koninklijk Nederland Indonesisch Leger/Koninklijk Marine (KNIL/KM); e. Penerima . . . e. Penerima Tunjangan Anak Yatim/Piatu Anggota TNI/POLRI; f. Penerima Tunjangan Anggota TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun; g. Penerima Tunjangan bersifat pensiun TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun; h. Penerima Tunjangan Orang Tua bagi Anggota TNI/POLRI yang gugur; dan i. Penerima Tunjangan Cacad.
Uraikan teks hukum dari Pasal 1 menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005!	Teks hukum dari Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 1. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Pejabat Negara adalah : a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, serta Hakim Konstitusi; e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung; - 8 - f. Hakim . . . f. Hakim pada Badan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (yustisial); g. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Pajak; h. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; i. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; j. Menteri, dan Jabatan yang setingkat Menteri; k. Kepala perwakilan Republik Indonesia yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; l. Gubernur dan Wakil Gubernur ; dan m. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. 3. Penerima pensiun adalah : a. Pensiunan Pegawai Negeri; b. Pensiunan Pejabat Negara; c. Penerima pensiun Janda/Duda/Anak dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b; dan d. Penerima Uang Tunggu. 4. Penerima tunjangan adalah : a. Penerima Tunjangan Veteran; - 9 - b. Penerima Tunjangan Kehormatan Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat; c. Penerima Tunjangan Penghargaan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan; d. Penerima Tunjangan bekas Tentara Koninklijk Nederland Indonesisch Leger/Koninklijk Marine (KNIL/KM); e. Penerima . . . e. Penerima Tunjangan Anak Yatim/Piatu Anggota TNI/POLRI; f. Penerima Tunjangan Anggota TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun; g. Penerima Tunjangan bersifat pensiun TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun; h. Penerima Tunjangan Orang Tua bagi Anggota TNI/POLRI yang gugur; dan i. Penerima Tunjangan Cacad.
Apa yang tertulis dalam Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005?	Tertulis dalam Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 1. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Pejabat Negara adalah : a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, serta Hakim Konstitusi; e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung; - 8 - f. Hakim . . . f. Hakim pada Badan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (yustisial); g. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Pajak; h. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; i. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; j. Menteri, dan Jabatan yang setingkat Menteri; k. Kepala perwakilan Republik Indonesia yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; l. Gubernur dan Wakil Gubernur ; dan m. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. 3. Penerima pensiun adalah : a. Pensiunan Pegawai Negeri; b. Pensiunan Pejabat Negara; c. Penerima pensiun Janda/Duda/Anak dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b; dan d. Penerima Uang Tunggu. 4. Penerima tunjangan adalah : a. Penerima Tunjangan Veteran; - 9 - b. Penerima Tunjangan Kehormatan Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat; c. Penerima Tunjangan Penghargaan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan; d. Penerima Tunjangan bekas Tentara Koninklijk Nederland Indonesisch Leger/Koninklijk Marine (KNIL/KM); e. Penerima . . . e. Penerima Tunjangan Anak Yatim/Piatu Anggota TNI/POLRI; f. Penerima Tunjangan Anggota TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun; g. Penerima Tunjangan bersifat pensiun TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun; h. Penerima Tunjangan Orang Tua bagi Anggota TNI/POLRI yang gugur; dan i. Penerima Tunjangan Cacad.
Berikan bunyi asli dari Pasal 1 menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005!	Bunyi asli dari Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 1. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Pejabat Negara adalah : a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, serta Hakim Konstitusi; e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung; - 8 - f. Hakim . . . f. Hakim pada Badan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (yustisial); g. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Pajak; h. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan; i. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; j. Menteri, dan Jabatan yang setingkat Menteri; k. Kepala perwakilan Republik Indonesia yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; l. Gubernur dan Wakil Gubernur ; dan m. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. 3. Penerima pensiun adalah : a. Pensiunan Pegawai Negeri; b. Pensiunan Pejabat Negara; c. Penerima pensiun Janda/Duda/Anak dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b; dan d. Penerima Uang Tunggu. 4. Penerima tunjangan adalah : a. Penerima Tunjangan Veteran; - 9 - b. Penerima Tunjangan Kehormatan Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat; c. Penerima Tunjangan Penghargaan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan; d. Penerima Tunjangan bekas Tentara Koninklijk Nederland Indonesisch Leger/Koninklijk Marine (KNIL/KM); e. Penerima . . . e. Penerima Tunjangan Anak Yatim/Piatu Anggota TNI/POLRI; f. Penerima Tunjangan Anggota TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun; g. Penerima Tunjangan bersifat pensiun TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun; h. Penerima Tunjangan Orang Tua bagi Anggota TNI/POLRI yang gugur; dan i. Penerima Tunjangan Cacad.
Apa isi dari Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005?	Berikut adalah isi lengkap dari Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: (1) Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan diberikan gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2005. - 10 - (2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk Calon Pegawai Negeri yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk Pegawai Negeri yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara atau yang diperbantukan diluar Instansi Pemerintah.
Jelaskan isi lengkap Pasal 2 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005!	Redaksi resmi dari Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: (1) Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan diberikan gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2005. - 10 - (2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk Calon Pegawai Negeri yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk Pegawai Negeri yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara atau yang diperbantukan diluar Instansi Pemerintah.
Sebutkan seluruh isi Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005!	Teks utuh sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: (1) Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan diberikan gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2005. - 10 - (2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk Calon Pegawai Negeri yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk Pegawai Negeri yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara atau yang diperbantukan diluar Instansi Pemerintah.
Tuliskan kutipan lengkap dari Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005!	Dikutip langsung dari Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: (1) Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan diberikan gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2005. - 10 - (2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk Calon Pegawai Negeri yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk Pegawai Negeri yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara atau yang diperbantukan diluar Instansi Pemerintah.
Apa bunyi dari Pasal 2 menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005?	Bunyi asli dari Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: (1) Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan diberikan gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2005. - 10 - (2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk Calon Pegawai Negeri yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk Pegawai Negeri yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara atau yang diperbantukan diluar Instansi Pemerintah.
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005, apa yang diatur dalam Pasal 2?	Rumusan Pasal berdasarkan Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: (1) Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan diberikan gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2005. - 10 - (2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk Calon Pegawai Negeri yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk Pegawai Negeri yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara atau yang diperbantukan diluar Instansi Pemerintah.
Sampaikan isi hukum dalam Pasal 2 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005!	Ketentuan hukum dalam Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: (1) Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan diberikan gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2005. - 10 - (2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk Calon Pegawai Negeri yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk Pegawai Negeri yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara atau yang diperbantukan diluar Instansi Pemerintah.
Apa saja poin yang tercantum dalam Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005?	Berikut kutipan verbatim dari Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: (1) Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan diberikan gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2005. - 10 - (2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk Calon Pegawai Negeri yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk Pegawai Negeri yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara atau yang diperbantukan diluar Instansi Pemerintah.
Sebutkan semua ketentuan yang ada dalam Pasal 2 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005!	Redaksional Pasal dalam Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: (1) Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan diberikan gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2005. - 10 - (2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk Calon Pegawai Negeri yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk Pegawai Negeri yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara atau yang diperbantukan diluar Instansi Pemerintah.
Apa saja elemen/komponen yang dibahas dalam Pasal 2 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005?	Isi resmi sebagaimana tercatat dalam Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: (1) Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan diberikan gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2005. - 10 - (2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk Calon Pegawai Negeri yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk Pegawai Negeri yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara atau yang diperbantukan diluar Instansi Pemerintah.
Apa saja hal yang dijelaskan dalam Pasal 2 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005?	Berikut adalah isi hukum dari Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: (1) Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan diberikan gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2005. - 10 - (2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk Calon Pegawai Negeri yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk Pegawai Negeri yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara atau yang diperbantukan diluar Instansi Pemerintah.
Tunjukkan kutipan teks dari Pasal 2 menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005!	Kutipan isi Pasal sesuai teks asli dalam Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: (1) Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan diberikan gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2005. - 10 - (2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk Calon Pegawai Negeri yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk Pegawai Negeri yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara atau yang diperbantukan diluar Instansi Pemerintah.
Apa redaksi asli dari Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005?	Frasa hukum penting dalam Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: (1) Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan diberikan gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2005. - 10 - (2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk Calon Pegawai Negeri yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk Pegawai Negeri yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara atau yang diperbantukan diluar Instansi Pemerintah.
Sebutkan ketentuan resmi dari Pasal 2 menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005!	Bacaan isi hukum Pasal berdasarkan Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: (1) Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan diberikan gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2005. - 10 - (2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk Calon Pegawai Negeri yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk Pegawai Negeri yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara atau yang diperbantukan diluar Instansi Pemerintah.
Bagaimana bunyi lengkap dari Pasal 2 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005?	Bunyi lengkap dari Pasal berdasarkan Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: (1) Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan diberikan gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2005. - 10 - (2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk Calon Pegawai Negeri yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk Pegawai Negeri yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara atau yang diperbantukan diluar Instansi Pemerintah.
Apa frasa hukum dalam Pasal 2 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005?	Frasa hukum dalam Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: (1) Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan diberikan gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2005. - 10 - (2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk Calon Pegawai Negeri yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk Pegawai Negeri yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara atau yang diperbantukan diluar Instansi Pemerintah.
Kutipan isi Pasal 2 menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 berbunyi apa?	Kutipan isi Pasal berbunyi: Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: (1) Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan diberikan gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2005. - 10 - (2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk Calon Pegawai Negeri yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk Pegawai Negeri yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara atau yang diperbantukan diluar Instansi Pemerintah.
Tulis isi hukum dari Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005!	Isi hukum dari Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: (1) Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan diberikan gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2005. - 10 - (2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk Calon Pegawai Negeri yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk Pegawai Negeri yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara atau yang diperbantukan diluar Instansi Pemerintah.
Jelaskan narasi hukum dalam Pasal 2 menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005!	Narasi hukum dalam Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: (1) Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan diberikan gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2005. - 10 - (2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk Calon Pegawai Negeri yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk Pegawai Negeri yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara atau yang diperbantukan diluar Instansi Pemerintah.
Berikan isi dokumen dari Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005!	Isi dokumen dari Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: (1) Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan diberikan gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2005. - 10 - (2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk Calon Pegawai Negeri yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk Pegawai Negeri yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara atau yang diperbantukan diluar Instansi Pemerintah.
Jelaskan kutipan resmi dari Pasal 2 menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005!	Kutipan resmi dari Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: (1) Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan diberikan gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2005. - 10 - (2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk Calon Pegawai Negeri yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk Pegawai Negeri yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara atau yang diperbantukan diluar Instansi Pemerintah.
Apa isi legal dari Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005?	Isi legal dari Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: (1) Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan diberikan gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2005. - 10 - (2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk Calon Pegawai Negeri yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk Pegawai Negeri yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara atau yang diperbantukan diluar Instansi Pemerintah.
Uraikan teks hukum dari Pasal 2 menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005!	Teks hukum dari Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: (1) Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan diberikan gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2005. - 10 - (2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk Calon Pegawai Negeri yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk Pegawai Negeri yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara atau yang diperbantukan diluar Instansi Pemerintah.
Apa yang tertulis dalam Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005?	Tertulis dalam Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: (1) Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan diberikan gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2005. - 10 - (2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk Calon Pegawai Negeri yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk Pegawai Negeri yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara atau yang diperbantukan diluar Instansi Pemerintah.
Berikan bunyi asli dari Pasal 2 menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005!	Bunyi asli dari Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: (1) Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan diberikan gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2005. - 10 - (2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk Calon Pegawai Negeri yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk Pegawai Negeri yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara atau yang diperbantukan diluar Instansi Pemerintah.
Apa isi dari Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005?	Berikut adalah isi lengkap dari Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: . . .
Jelaskan isi lengkap Pasal 3 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005!	Redaksi resmi dari Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: . . .
Sebutkan seluruh isi Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005!	Teks utuh sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: . . .
Tuliskan kutipan lengkap dari Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005!	Dikutip langsung dari Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: . . .
Apa bunyi dari Pasal 3 menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005?	Bunyi asli dari Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: . . .
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005, apa yang diatur dalam Pasal 3?	Rumusan Pasal berdasarkan Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: . . .
Sampaikan isi hukum dalam Pasal 3 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005!	Ketentuan hukum dalam Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: . . .
Apa saja poin yang tercantum dalam Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005?	Berikut kutipan verbatim dari Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: . . .
Sebutkan semua ketentuan yang ada dalam Pasal 3 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005!	Redaksional Pasal dalam Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: . . .
Apa saja elemen/komponen yang dibahas dalam Pasal 3 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005?	Isi resmi sebagaimana tercatat dalam Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: . . .
Apa saja hal yang dijelaskan dalam Pasal 3 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005?	Berikut adalah isi hukum dari Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: . . .
Tunjukkan kutipan teks dari Pasal 3 menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005!	Kutipan isi Pasal sesuai teks asli dalam Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: . . .
Apa redaksi asli dari Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005?	Frasa hukum penting dalam Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: . . .
Sebutkan ketentuan resmi dari Pasal 3 menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005!	Bacaan isi hukum Pasal berdasarkan Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: . . .
Bagaimana bunyi lengkap dari Pasal 3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005?	Bunyi lengkap dari Pasal berdasarkan Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: . . .
Apa frasa hukum dalam Pasal 3 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005?	Frasa hukum dalam Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: . . .
Kutipan isi Pasal 3 menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 berbunyi apa?	Kutipan isi Pasal berbunyi: Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: . . .
Tulis isi hukum dari Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005!	Isi hukum dari Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: . . .
Jelaskan narasi hukum dalam Pasal 3 menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005!	Narasi hukum dalam Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: . . .
Berikan isi dokumen dari Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005!	Isi dokumen dari Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: . . .
Jelaskan kutipan resmi dari Pasal 3 menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005!	Kutipan resmi dari Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: . . .
Apa isi legal dari Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005?	Isi legal dari Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: . . .
Uraikan teks hukum dari Pasal 3 menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005!	Teks hukum dari Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: . . .
Apa yang tertulis dalam Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005?	Tertulis dalam Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: . . .
Berikan bunyi asli dari Pasal 3 menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005!	Bunyi asli dari Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: . . .
Apa isi dari Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005?	Berikut adalah isi lengkap dari Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: (1) Besarnya gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam
Jelaskan isi lengkap Pasal 3 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005!	Redaksi resmi dari Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: (1) Besarnya gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam
Sebutkan seluruh isi Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005!	Teks utuh sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: (1) Besarnya gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam
Tuliskan kutipan lengkap dari Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005!	Dikutip langsung dari Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: (1) Besarnya gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam
Apa bunyi dari Pasal 3 menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005?	Bunyi asli dari Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: (1) Besarnya gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005, apa yang diatur dalam Pasal 3?	Rumusan Pasal berdasarkan Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: (1) Besarnya gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam
Sampaikan isi hukum dalam Pasal 3 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005!	Ketentuan hukum dalam Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: (1) Besarnya gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam
Apa saja poin yang tercantum dalam Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005?	Berikut kutipan verbatim dari Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: (1) Besarnya gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam
Sebutkan semua ketentuan yang ada dalam Pasal 3 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005!	Redaksional Pasal dalam Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: (1) Besarnya gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam
Apa saja elemen/komponen yang dibahas dalam Pasal 3 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005?	Isi resmi sebagaimana tercatat dalam Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: (1) Besarnya gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam
Apa saja hal yang dijelaskan dalam Pasal 3 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005?	Berikut adalah isi hukum dari Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: (1) Besarnya gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam
Tunjukkan kutipan teks dari Pasal 3 menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005!	Kutipan isi Pasal sesuai teks asli dalam Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: (1) Besarnya gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam
Apa redaksi asli dari Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005?	Frasa hukum penting dalam Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: (1) Besarnya gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam
Sebutkan ketentuan resmi dari Pasal 3 menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005!	Bacaan isi hukum Pasal berdasarkan Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: (1) Besarnya gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam
Bagaimana bunyi lengkap dari Pasal 3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005?	Bunyi lengkap dari Pasal berdasarkan Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: (1) Besarnya gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam
Apa frasa hukum dalam Pasal 3 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005?	Frasa hukum dalam Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: (1) Besarnya gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam
Kutipan isi Pasal 3 menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 berbunyi apa?	Kutipan isi Pasal berbunyi: Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: (1) Besarnya gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam
Tulis isi hukum dari Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005!	Isi hukum dari Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: (1) Besarnya gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam
Jelaskan narasi hukum dalam Pasal 3 menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005!	Narasi hukum dalam Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: (1) Besarnya gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam
Berikan isi dokumen dari Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005!	Isi dokumen dari Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: (1) Besarnya gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam
Jelaskan kutipan resmi dari Pasal 3 menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005!	Kutipan resmi dari Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: (1) Besarnya gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam
Apa isi legal dari Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005?	Isi legal dari Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: (1) Besarnya gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam
Uraikan teks hukum dari Pasal 3 menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005!	Teks hukum dari Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: (1) Besarnya gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam
Apa yang tertulis dalam Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005?	Tertulis dalam Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: (1) Besarnya gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam
Berikan bunyi asli dari Pasal 3 menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005!	Bunyi asli dari Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas: (1) Besarnya gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam

End of preview. Expand in Data Studio

📘 Indonesian Regulation QA Dataset (From Public Regulation Sources)

This dataset consists of automatically generated legal question-answer pairs, where questions are crafted from basic legal inquiries, and answers are mapped directly to parsed Indonesian regulation articles from alternative public legal repositories.

📌 Dataset Overview

Source: Public Indonesian regulation databases and portals
QA Generation:
- Basic legal questions (template-driven or commonly asked)
- Matched to specific parsed regulation articles as grounded answers

⚙️ Generation Pipeline

Designed around a set of core legal question templates
Used semantic and keyword-based mapping to find best-matching regulation articles
Parsed and filtered articles were collected from official government portals and legal documentation repositories

🧠 Use Cases

Develop LLMs with grounded legal QA understanding
Evaluate models' ability to quote or reference relevant laws
Fine-tune QA systems for Indonesian regulatory environments
Serve as a baseline for legal assistant prototyping or information retrieval

⚠️ Disclaimer

This dataset is created for research and educational use only. The answers are derived from publicly available legal sources and automatically linked to regulation articles. Always refer to original government sources for legally binding information.

🙏 Acknowledgments

Hosted by Hugging Face for open AI collaboration
Data sourced from public regulation platforms supporting free legal access and transparency

Downloads last month: 19

Size of the auto-converted Parquet files (First 5GB):

472 MB

Number of rows (First 5GB):

6,000,000

Estimated number of rows:

17,264,283

Collection including Azzindani/Indonesian_Regulation_QA

Indonesian Legal Dataset

Collection

6 items • Updated Jun 2