Azzindani/ID_REG_Parsed · Datasets at Hugging Face

Regulation Name stringlengths 2 3.85k ⌀	Regulation Number stringlengths 1 63 ⌀	Year stringdate 1945-01-01 00:00:00 2030-01-01 00:00:00 ⌀	About stringlengths 3 18.3k ⌀	Chapter stringlengths 5 2.72k ⌀	Article stringlengths 5 36 ⌀	Content stringlengths 11 32.8k ⌀
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 50	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 51	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 52	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 53	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 54	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 55	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 56	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 57	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 58	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 59	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 60	. . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 8 -
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 60	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 61	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 62	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 63	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 64	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 65	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 66	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 67	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 68	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 69	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 70	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 71	. . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 9 -
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 71	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 72	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 73	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 74	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 75	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 76	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 77	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 78	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 79	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 80	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 81	Cukup jelas. . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 10 - Yang dimaksud dengan organisasi penghayat kepercayaan adalah suatu wadah penghayat kepercayaan yang terdaftar pada instansi di kementerian yang membidangi pembinaan teknis kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 82	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 83	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 84	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 85	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 86	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 87	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 88	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 89	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 90	Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4736
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	null	Pasal 16	B Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nila i Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa d an Pajak Penjualan atas Barang Mewah , terhadap Tempat Penimbunan Berikat dapat diberikan fasilitas perpajakan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ; e.bahwa berdasarkan pertimbangan seb agaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d ,perlu me netapkan Peraturan Pemerintah tentang Tempat Penimbunan Berikat ; Mengingat :1.Pasal 5 ayat (2) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang -Undang . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2- 2.Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentan g Perubahan Keempat atas Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893); 3.Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Re publik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986); 4.Undang -Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran N egara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); MEMUTUSKAN: Menetapkan :PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB I - KETENTUAN UMUM	Pasal 1	Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dima ksud dengan: 1.Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk. 2.Gudang . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -3- 2.Gudang Berikat adalah Tempat Penimb unan Berikat untuk menimbun barang impor, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan berupa pengemasan/pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan ( kitting) , pengepakan, penyetelan, pemotongan, atas barang -barang tertentu dalam jangka waktu tertentu unt uk dikeluarkan kembali. 3.Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor. 4.Tempat Penyele nggaraan Pameran Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu, dengan atau tanpa baran g dari dalam Daerah P abean untuk dipamerkan. 5.Toko Bebas Bea adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean untuk dijual kepada orang tertentu. 6.Tempat Lelang Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu untuk dijual secara lelang. 7.Kawasan Daur Ulang Berikat a dalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan daur ulang l imbah asal impor dan/atau asal Daerah P abean sehingga menjadi produk yang mempunyai nilai tambah serta nilai ekonomi yan g lebih tinggi. 8.Dokumen L ingkungan Hidup adalah do kumen yang berisi upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yan g terdiri dari dokumen analisis m engenai dampak lingkungan hidup atau dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantaua n lingkungan hidup, sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. 9.Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat -tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang -Undang tentang Kepabeanan. 10.Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 11.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 12.Pajak Dalam Rangka Impor adalah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 22.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB I - KETENTUAN UMUM	Pasal 2	. . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -4-
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB I - KETENTUAN UMUM	Pasal 2	(1)Tempat Penimbunan Berikat dapat berbentuk: a.Gudang Berikat; b.Kawasan Berikat; c.Tempat Penyelenggaraan Pame ran Berikat; d.Toko Bebas Bea; e.Tempat Lelang Berikat; atau f.Kawasan Daur Ulang Berikat. (2)Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana dimaksud pada merupakan Kawasan Pabean dan sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB I - KETENTUAN UMUM	Pasal 3	Pemasukan barang ke Tempat Penimbunan Berikat dapat berasal dari: luar Daerah Pabean; Tempat Penimbunan Berikat lainnya; dan/atau tempat lain dalam daerah pabean. Penyerahan jasa kena p ajak dalam, ke, atau dari Tempat Penim bunan Berikat dikenakan dan dipungut Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang perpajakan. Atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar Daerah Pabean di Tempat Penimbu nan Berikat dikenakan dan dipungut Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang perpajakan.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB I - KETENTUAN UMUM	Pasal 4	(1)Barang dari Tempat Penimbunan Berikat dapat dikeluarkan ke: a.luar Daerah Pabean; b.Tempat Penimbunan Berik at lainnya; dan/atau c.tempat lain dalam daerah pabean. (2)Pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan Berikat dengan tujuan ke luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku ketentuan kepabeanan di bidang ekspor. (3) Atas . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -5- (3)Atas penyeraha n barang kena pajak dari Tempat Penimbunan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terutang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. (4)Atas penyerahan baran g kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dibuatkan faktur pajak oleh pengusaha. (5)Pengeluaran barang asal impor dari Tempat Penimbunan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berlaku ketentuan kepabeanan di bidang impor. (6)Atas pengeluaran barang asal impor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilakukan dengan menggunakan pemberitahuan pabean impor yang disampaikan oleh pengusaha Tempat Penimbunan Berikat.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB I - KETENTUAN UMUM	Pasal 5	Pengusaha Tempat Penimb unan Berikat bertanggung jawab terhadap Bea Masuk dan pajak yang terutang atas barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Berikatnya.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB II - GUDANG BERIKAT	Pasal 6	(1)Di dalam Gudang Berikat dilakukan penyelen ggaraan dan pengusahaan Gudang Berikat. (2)Penyelenggaraan Gudang Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Gudang Berikat yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. (3)Penyelenggara Gudang Berikat sebagaim ana dimaksud pada ayat (2) melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan pengusahaan Gudang Berikat. (4)Dalam 1 (satu) penyelenggaraan Gudang Berikat dapat dilakukan 1 (satu) atau lebih pengusahaan Gudang Berikat. (5)Pengusahaan Gu dang Berikat sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh: a.pengusaha Gudang Berikat; atau b.pengusaha . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -6- b.pengusaha di Gudang Berikat merangkap sebagai penyelenggara di Gudang Berikat. (6)Pengusaha Gudang Berikat dan pengusaha di Gudang Berikat sebagaimana di maksud pada ayat (5) melakukan kegiatan menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu. (7)Kegiatan menimbun barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat disertai dengan 1 (satu) atau lebih kegiatan berupa pengemasan, pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan ( kitting ), pengepakan, penyetelan, dan/atau pemotongan ,atas barang -barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. (8)Pengusaha Gudang Berikat dan pengusaha di Gudang Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Bagian Kedua Perlakuan Kepabeanan dan Perpajakan
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB II - GUDANG BERIKAT	Pasal 7	(1)Barang yang dimasukkan dari luar Daerah Pabean ke Gudang Berikat: a.diberikan penangguhan Bea Masuk; dan/atau b.tidak dipungut Paj ak Dalam Rangka Impor. (2)Barang yang dimasukkan dari Tempat Penimbunan Berikat ke Gudang Berikat yang merupakan barang retur dan/atau rijek: a.diberikan penangguhan Bea Masuk; dan/atau b.tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor. (3)Dalam hal barang s ebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan asal impor dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean dengan tujuan diimpor untuk dipakai, pengusaha Gudang Berikat at au pengusaha di Gudang Berikat wajib melunasi Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor. (4)Atas penyerahan barang dari Gudang Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean, pengusaha Gudang Berikat dan pengusaha di Gudang Berikat wajib membuat faktur pajak dan memungut Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang perpajakan. (5) Barang . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -7- (5)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bukan merupakan barang untuk dikonsumsi di Gudang Berikat yang bersangkutan. Bagian Ketiga Penyelenggara Gudang Berikat
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB II - GUDANG BERIKAT	Pasal 8	(1)Penetapan tempat sebagai Gudang Berikat dan pemberian izin penyelenggara Gudang Berikat untuk jangka waktu tertentu ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2)Untuk mendapatkan penetapan tempat sebagai Gudang Berikat dan izin penyelenggara Gudang Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak y ang akan menjadi penyelenggara Gudang Berikat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu kawasan, tempat, atau bangunan yang mempunyai batas -batas yang jelas, berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah yang akan dijadikan Gudang Berikat; b.memiliki Surat Izin Tempat Usaha , Dokumen Lingkungan Hidup, dan izin lainnya yang diperlukan dari instansi teknis terkait; dan c.telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. Bagian Keempat Pengusaha Gudang Berikat
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB II - GUDANG BERIKAT	Pasal 9	(1)Pemberian izin pengusaha Gudang Berikat untuk jangka waktu tertentu ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2)Untuk mendapatkan izin pengusaha Gudang Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang akan menjadi pengusaha Gudang Berikat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.memiliki bukti kepe milikan atau penguasaan suatu tempat ,atau bangunan yang mempunyai batas -batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah; b. memiliki .. . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -8- b.memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan , Dokumen Lingkungan Hidup, dan izin lainnya yang diperlukan dari ins tansi teknis terkait; dan c.telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. Bagian Kelima Pengusaha di Gudang Berikat
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB II - GUDANG BERIKAT	Pasal 10	(1)Pemberian izin pengusaha di Gudang Berikat dan penetapan penyelenggara di Gudang Berikat untuk jangka waktu tertentu ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2)Untuk mendapatkan izin pengusaha di Gudang Berikat dan penetapan penyelenggara di Gudang Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang akan menjadi pengusaha di Gudang Berikat merangkap sebagai penyelenggara di Gudang Berikat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.memiliki bukti ke pemilikan atau penguasaan suatu tempat, atau bangunan yang mempunyai batas -batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah; b.memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan , Dokumen Lingkungan Hidup, dan izin lainnya yang diperlukan dari i nstansi teknis terkait; c.telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan; da n d.mendapat rekomendasi dari penyelenggara Gudang Berikat. Bagian Keenam Pengeluaran Barang dari Gudang Berikat
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB II - GUDANG BERIKAT	Pasal 11	Barang impor yang ditimbun di Gudang Berikat dapat dikeluarkan untuk: mendukung kegiatan industri di Kawasan Berikat dan/atau industri di tempat lain dalam daerah pabean; dimasukkan . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -9- dimasukkan ke Toko Bebas Bea; atau diekspor.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB III - KAWASAN BERIKAT	Pasal 12	(1)Di dalam Kawasan Berikat dilakukan penyelenggaraan dan pengusahaan Kawasan Ber ikat. (2)Penyelenggaraan Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Kawasan Berikat yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. (3)Penyelenggara Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mela kukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan pengusahaan Kawasan Berikat. (4)Dalam 1 (satu) penyelenggaraan Kawasan Berikat dapat dilakukan 1 (satu) atau lebih pengusahaan Kawasan Berikat. (5)Pengusahaan Kawasan Berikat sebagaimana dim aksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a.pengusaha Kawasan Berikat; atau b.pengusaha di Kawasan Berikat merangkap sebagai penyelenggara di Kawasan Berikat. (6)Pengusaha Kawasan Berikat dan pengusaha di Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) me lakukan kegiatan menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor. (7)Pengusaha Kawasan Berikat dan pengusaha di Kawasan Berikat sebagaimana dimaksu d pada ayat (5) harus berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB III - KAWASAN BERIKAT	Pasal 13	Di dalam lokasi Kawasan Berikat dapat diselenggarakan Gudang Berikat. Bagian Kedua . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -10- Bagian Kedua Perlakuan Kepabeanan dan Perpajakan
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB III - KAWASAN BERIKAT	Pasal 14	(1)Barang yang dimasukkan dari luar D aerah Pabean ke Kawasan Berikat: a.diberikan penangguhan Bea Masuk; dan/atau b.tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor. (2)Barang yang dimasukkan dari Tempat Penimbunan Berikat ke Kawasan Berikat: a.diberikan penangguhan Bea Masuk; dan/atau b.tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor. (3)Terhadap pemasukan barang dari Tempat Penimbunan Berikat ke Kawasan Berikat, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat wajib membuat faktur pajak yang dibubuhi cap Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pa jak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut. (4)Barang yang dimasukkan dari tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. (5)Terhadap pema sukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat, pengusaha di tempat lain dalam daerah pabean wajib membuat faktur pajak yang dibubuhi cap Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tida k dipungut. (6)Dalam hal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan asal impor dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean dengan tujuan diimpor untuk dipakai, pengusaha Kawasan Berikat atau pengusaha di Kawasan Berikat wajib melunasi Bea M asuk dan Pajak Dalam Rangka Impor. (7)Atas penyerahan barang dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean, pengusaha Kawasan Berikat atau pengusaha di Kawasan Berikat wajib membuat faktur pajak dan memungut Pajak Pertambahan Nilai sesuai denga n ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang perpajakan. (8)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan , bukan merupakan barang untuk dikonsumsi di Kawasan Berikat yang bersangkutan.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB III - KAWASAN BERIKAT	Pasal 15	.. . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -11-
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB III - KAWASAN BERIKAT	Pasal 15	(1)Barang impor berupa barang mo dal dan peralatan perkantoran yang dimasukkan ke Kawasan Berikat diberikan penangguhan Bea Masuk dan tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor. (2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap peralatan perkantoran yang habis pakai. (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria barang modal dan peralatan perkantoran yang dapat diberikan penangguhan Bea Masuk dan tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri. Bagian Ketiga Penyelenggara Kawasan Berikat
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB III - KAWASAN BERIKAT	Pasal 16	(1)Penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan pemberian izin penyelenggara Kawasan Berikat untuk jangka waktu tertentu ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2)Untuk mendapatkan penetapan tempat sebaga i Kawasan Berikat dan izin penyelenggara Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang akan menjadi penyelenggara Kawasan Berikat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu kawasan, temp at, atau bangunan yang mempunyai batas -batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah yang akan dijadikan Kawasan Berikat; b.berlokasi di kawasan industri atau kawasan budidaya yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan ; c.memiliki Su rat Izin Tempat Usaha, Dokumen Lingkungan Hidup , dan izin lainnya yang diperlukan dari instansi teknis terkait; dan d.telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. Bagian Keempat . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -12- Bagian Keempat Pengusaha Kawasan Berikat
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB III - KAWASAN BERIKAT	Pasal 17	(1)Pemberian izin pengusaha Kawasan Berikat untuk jangka waktu tertentu ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2)Untuk mendapatkan izin pengusaha Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang akan menjadi pengusaha Kawasan Berikat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat atau bangunan yang mempunyai batas -batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah; b.memil iki Surat Izin Usaha Industri, Dokumen Lingkungan Hidup , dan izin lainnya yang diperlukan dari instansi teknis terkait; dan c.telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. Bagian Kelima Pengusaha di Kawasan Berikat
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB III - KAWASAN BERIKAT	Pasal 18	(1)Pemberian izin pengusaha di Kawasan Berikat dan penetapan penyelenggara di Kawasan Berikat untuk jangka waktu tertentu ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2)Untuk mendapatkan izin dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ay at (1), pihak yang akan menjadi pengusaha di Kawasan Berikat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat atau bangunan yang mempunyai batas -batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana t ata letak/denah; b.memiliki Sura t Izin Usaha Industri, Dokumen Lingkungan Hidup , dan izin lainnya yang diperlukan dari instansi teknis terkait; c. telah . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -13- c.telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah menyampaikan Surat Pember itahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan; dan d.mendapat rekomendasi dari Penyelenggara Kawasan Berikat. Bagian Keenam Subkontrak
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB III - KAWASAN BERIKAT	Pasal 19	(1)Pengusaha Kawasan Berikat dan p engusaha di Kawasan Berikat dapat mensubkontrakkan dan/atau menerima pekerjaan subkontrak atas sebagian dari kegiatan pengolahan kepada dan/atau dari pengusaha Kawasan Berikat dan pengusaha di Kawasan Berikat lainnya dan/atau perusahaan industri di tempat lain dalam daerah pabean. (2)Pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan untuk pekerjaan yang hanya merupakan pekerjaan pemeriksaan awal, penyortiran, pemeriksaan akhir, atau pengepakan. (3)Pekerjaan subkontrak sebagai mana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan perjanjian subkontrak. (4)Dalam hal pengusaha Kawasan Berikat dan pengusaha di Kawasan Berikat melakukan penyerahan pekerjaan subkontrak kepada perusahaan industri di tempat lain dalam daerah pabean, pengusaha Kawasan Berikat dan pengusaha di Kawasan Berikat harus menyampaikan dokumen kepabeanan dan menyerahkan jaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang Kepabeanan. (5)Pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke Kawasan Berikat lainnya atau tempat lain dalam daerah pabean dalam rangka subkontrak diberikan untuk jangka waktu tertentu. (6)Pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mendapat penangguhan Bea Masuk dan/atau tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai. (7) Atas . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -14- (7)Atas pemasukan kembali barang dalam rangka subkontrak dari Kawasan Berikat lainnya atau tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan penangguhan Bea Masuk dan/atau tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai. (8)Dalam hal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dimasukkan kembali ke dalam Kawasan Berikat tempat pengeluaran barang, maka: a.untuk barang asal impor, pengusaha Kawasan Berikat atau pengusaha di Kawasan Berikat wajib melunasi Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan ; dan b.atas barang yang tidak dimasukkan kembali ke dalam Kawasan Berikat tempat pengeluaran barang, pengusaha Kawasan Berikat atau pengusaha di Kawasan Beri kat wajib membuat faktur pajak dan memungut Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang perpajakan. (9)Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengeluaran barang dalam rangka subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB III - KAWASAN BERIKAT	Pasal 20	(1)Pengusaha Kawasan Berikat atau pengusaha di Kawasan Berikat dapat mengeluarkan sisa hasil produksi dari proses produksi di Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean. (2)Sisa hasil prod uksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa limbah bahan berbahaya dan beracun dapat dikeluarkan dari Kawasan Berikat untuk didaur ulang atau dimusnahkan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan -undangan. (3)Sisa hasil produ ksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean dikecualikan dari tata niaga impor.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB IV - TEMPAT PENYELENGGARAAN PAMERAN BERIKAT	Pasal 21	(1)Di dalam Tempat Penyele nggaraan Pameran Berikat dilakukan penyelenggaraan dan pengusahaan Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat. (2) Tempat . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -15- (2)Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat dapat bersifat tetap atau sementara. (3)Penyelenggaraan Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. (4)Penyelenggara Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan kegiatan penyediaan dan pengelolaan kawasan untuk kegiatan pengusahaan Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB IV - TEMPAT PENYELENGGARAAN PAMERAN BERIKAT	Pasal 22	(1)Pengusahaan Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat tetap, dilakukan oleh: a.pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat tetap; atau b.pengusaha di Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat tetap merangkap sebagai Penyelenggara di Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat tetap. (2)Pengusahaan Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat sementara ,dilakukan oleh pengusaha Tempat Penyele nggaraan Pameran Berikat sementara. (3)Pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat dan pengusaha di Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB IV - TEMPAT PENYELENGGARAAN PAMERAN BERIKAT	Pasal 23	Pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat dan pengusaha di Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) melakukan kegiatan menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu, dengan atau tan pa barang dari dalam Daerah Pabean untuk dipamerkan. Bagian Kedua Perlakuan Kepabeanan dan Perpajakan
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB IV - TEMPAT PENYELENGGARAAN PAMERAN BERIKAT	Pasal 24	(1)Barang yang dimasukkan dari luar Daerah Pabean ke Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat: a.diberikan penangguhan Bea Masuk; dan/atau b. tidak . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -16- b.tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor. (2)Barang yang dimasukkan dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat: a.diberikan penangguhan Bea Masuk; dan/atau b.tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor. (3)Terhadap pemasukan barang dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat wajib membuat faktur pajak yang dibubuhi cap Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tid ak dipungut. (4)Barang kena p ajak berupa barang pameran yang dimasukkan dari tempat lain dalam daerah pabean ke Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mew ah. (5)Terhadap pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat, pengusaha di tempat lain dalam daerah pabean wajib membuat faktur pajak yang dibubuhi cap Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut. (6)Dalam hal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan kembali kepada pengusaha di tempat lain dalam daerah pabean, pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat atau pengusaha di Temp at Penyelenggaraan Pameran Berikat wajib membuat faktur pajak dan atas penyerahan barang tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang perpajakan. (7)Dalam hal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan asal impor dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean dengan tujuan diimpor untuk dipakai, pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat atau pengusaha di Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat, wajib melunasi Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor. (8)Atas penyerahan barang dari Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean, pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat atau pengusaha di Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat wajib membuat faktur pajak dan memungut Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang perpajakan. (9) Barang . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -17- (9)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan , bukan merupakan barang untuk dikonsumsi di Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat yang bersangkutan. Bagian Ketiga Penyelenggara Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB IV - TEMPAT PENYELENGGARAAN PAMERAN BERIKAT	Pasal 25	(1)Penetapan tempat sebagai Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat dan pembe rian izin penyelenggara Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat untuk jangka waktu tertentu ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2)Untuk mendapatkan penetapan dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat tetap, pihak yang akan menjadi penyel enggara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat atau bangunan yang mempunyai batas -batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah yang akan dijadikan Tempat Penyelen ggaraan Pameran Berikat; b.memiliki Surat Izin Tempat Usaha , Dokumen Lingkungan Hidup, dan izin lainnya yang diperlukan dari instansi teknis terkait; dan c.telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah menyampaikan S urat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. (3)Untuk mendapatkan penetapan tempat sebagai Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat dan izin penyelenggaraan Tempat Penyelen ggaraan Pameran Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat sementara, pihak yang akan menjadi penyelenggara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.memiliki bukti penggunaan suatu tempat atau bangunan yang mempunyai batas -batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah yang akan dijadikan Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat; dan b.telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Paja k Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. Bagian Keempat . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -18- Bagian Keempat Pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB IV - TEMPAT PENYELENGGARAAN PAMERAN BERIKAT	Pasal 26	(1)Pemberian izin pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat untuk jangka wa ktu tertentu ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2)Untuk mendapatkan izin pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang akan menjadi pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat harus memenuhi persy aratan sebagai berikut: a.memiliki Surat Izin Usaha Pameran , Dokumen Lingkungan Hidup, dan izin lainnya yang diperlukan dari instansi teknis terkait; dan b.telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah menyampaikan Sur at Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. Bagian Kelima Pengusaha di Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB IV - TEMPAT PENYELENGGARAAN PAMERAN BERIKAT	Pasal 27	(1)Pemberian izin pengusaha di Tempat Penyelengga raan Pameran Berikat dan penetapan sebagai penyelenggara di Tempat penyelenggaraan Pameran Berikat untuk jangka waktu tertentu ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2)Untuk mendapatkan izin pengusaha di Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat dan penetap an sebagai penyelenggara di Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang akan menjadi pengusaha merangkap sebagai penyelenggara di Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.memiliki Surat Izin Usaha Pameran , Dokumen Lingkungan Hidup, dan izin lainnya yang diperlukan dari instansi teknis terkait; b. telah .. . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -19- b.telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan; dan c.mendapat rekomendasi dari penyelenggara Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB V - TOKO BEBAS BEA	Pasal 28	(1)Di dalam Toko Bebas Bea dilakukan penyelenggaraan dan pengusahaan Toko Bebas Bea. (2)Penyelenggaraan Toko Bebas Bea dan Pengusahaan Toko Bebas Bea sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Toko Bebas Bea sekaligus pen gusaha Toko Bebas Bea yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB V - TOKO BEBAS BEA	Pasal 29	Toko Bebas Bea dapat berlokasi di: terminal keberangkatan bandar udara internasional di kawasan pabean; pelabuhan utama di kawasan pabean; tempat transit pada terminal keberangkatan bandar udara internasional yang merupakan tempat khusus bagi penumpang transit tujuan luar negeri di kawasan pabean; pelabuhan utama yang merupakan tempat khusus bagi penumpang transit tujuan luar negeri di kawasan pabean; atau dalam kota. Bagian Kedua Perlakuan Kepabeanan dan Perpajakan
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB V - TOKO BEBAS BEA	Pasal 30	(1)Barang yang dimasukkan dari luar Daerah Pabean ke Toko Bebas Bea: a.diberikan penangguhan Bea Masuk ; dan/atau b.tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor. 2. Barang . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -20- (2)Barang yang dim asukkan dari Gudang Berikat ke Toko Bebas Bea: a.diberikan penangguhan Bea Masuk; dan/atau b.tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor. (3)Terhadap pemasukan barang dari Gudang Berikat ke Toko Bebas Bea, pengusaha Gudang Berikat atau pengusaha di Gudang Berikat wajib membuat faktur pajak yang dibubuhi cap Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut. (4)Barang yang dimasukkan dari tempat lain dalam daerah pabean ke Toko Bebas Bea tidak dipun gut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. (5)Terhadap pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke Toko Bebas Bea, pengusaha di tempat lain dalam daerah pabean wajib membuat faktur pajak y ang dibubuhi cap Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut. (6)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan , bukan merupakan barang untuk dikonsumsi di Toko Bebas Bea ya ng bersangkutan. Bagian Ketiga Penyelenggara Toko Bebas Bea Sekaligus Pengusaha Toko Bebas Bea
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB V - TOKO BEBAS BEA	Pasal 31	(1)Penetapan tempat sebagai Toko Bebas Bea dan pemberian izin penyelenggara Toko Bebas Bea sekaligus pengusaha Toko Bebas Bea untuk jangka waktu tert entu ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2)Untuk mendapatkan penetapan tempat sebagai Toko Bebas Bea dan izin penyelenggara Toko Bebas Bea sekaligus pengusaha Toko Bebas Bea sebagaimana dimaksud pada , pihak yang akan menjadi penyelenggara Toko Bebas Bea sekaligus pengusaha Toko Bebas Bea harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat atau bangunan yang mempunyai batas -batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/dena h yang akan dijadikan Toko Bebas Bea; b. memiliki . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -21- b.memiliki Surat Izin Tempat Usaha, Dokumen Lingkungan Hidup, Surat Izin Usaha Perdagangan, dan izin lainnya yang diperlukan dari instansi teknis terkait; dan c.telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB V - TOKO BEBAS BEA	Pasal 32	(1)Orang yang berhak membeli barang di Toko Bebas Bea yang berlokasi di ka wasan pabean sebagaimana dimaksud dalam
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB V - TOKO BEBAS BEA	Pasal 29	huruf a sampai dengan huruf d dengan tidak dipungut Bea Masuk dan tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor adalah: a.orang yang bepergian ke luar negeri; atau b.penumpang yang sedang transit di kawasan pab ean. (2)Orang yang berhak membeli barang di Toko Bebas Bea yang berlokasi di dalam kota sebagaimana dimaksud dalam
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB V - TOKO BEBAS BEA	Pasal 29	huruf e dengan mendapatkan pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor adalah: anggota korps diplomatik ya ng bertugas di Indonesia beserta keluarganya yang berdomisili di Indonesia berikut lembaga diplomatik; pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada Badan Internasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik beserta keluarganya; dan turis asing ya ng akan keluar dari Daerah Pabean.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB V - TOKO BEBAS BEA	Pasal 33	Pengusaha Toko Bebas Bea wajib meneliti dan mendata orang yang membeli barang di Toko Bebas Bea yang diusahakannya.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB VI - TEMPAT LELANG BERIKAT	Pasal 34	(1)Di d alam Tempat Lelang Berikat dilakukan penyelenggaraan dan pengusahaan Tempat Lelang Berikat. (2) Penyelenggaraan . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -22- (2)Penyelenggaraan Tempat Lelang Berikat dan Pengusahaan Tempat Lelang Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Tempat Lelang Berika t sekaligus pengusaha Tempat Lelang Berikat yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Bagian Kedua Perlakuan Kepabeanan dan Perpajakan
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB VI - TEMPAT LELANG BERIKAT	Pasal 35	(1)Barang yang dimasukkan dari luar Daerah Pabean ke Tempat Lelang Berikat: a.diberikan p enangguhan Bea Masuk; dan b.tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor. (2)Barang yang dimasukkan dari tempat lain dalam daerah pabean ke Tempat Lelang Berikat tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Bara ng Mewah. (3)Terhadap pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke Tempat Lelang Berikat, pengusaha di tempat lain dalam daerah pabean wajib membuat Faktur Pajak yang dibubuhi cap Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut. (4)Dalam hal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean dengan tujuan diimpor untuk dipakai, pengusaha Tempat Lelang Berikat wajib melunasi Bea Masuk dan Pajak Dal am Rangka Impor. (5)Atas penyerahan barang lelang dari Tempat Lelang Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean, pengusaha Tempat Lelang Berikat wajib membuat faktur pajak dan memungut Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang perpajakan. (6)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bukan merupakan barang untuk dikonsumsi di Tempat Lelang Berikat yang bersangkutan. Bagian Ketiga . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -23- Bagian Ketiga Penyelenggara Tempat Lelang Berikat Sekaligus Pengusaha Tempat L elang Berikat
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB VI - TEMPAT LELANG BERIKAT	Pasal 36	(1)Penetapan tempat sebagai Tempat Lelang Berikat dan pemberian izin penyelenggara Tempat Lelang Berikat sekaligus pengusaha Tempat Lelang Berikat untuk jangka waktu tertentu ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2)Untuk mendapatk an penetapan dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang akan menjadi penyelenggara Tempat Lelang Berikat merangkap sebagai pengusaha Tempat Lelang Berikat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.memiliki bukti kepemilikan atau penguasa an suatu tempat atau bangunan yang mempunyai batas -batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah yang akan dijadikan Tempat Lelang Berikat; b.memiliki Surat Izin Tempat Usaha, Dokumen Lingkungan Hidup, Surat Izin Usaha Lelang, dan izin lainnya dari instansi teknis terkait; dan c.telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Sura t Pemberitahuan Tahunan.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB VII - KAWASAN DAUR ULANG BERIKAT	Pasal 37	(1)Di dalam Kawasan Daur Ulang Berikat dilakukan penyelenggaraan dan pengusahaan Kawasan Daur Ulang Berikat. (2) Penyelenggaraan . . . . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -24- (2)Penyelenggaraan Kawasa n Daur Ulang Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Kawasan Daur Ulang Berikat yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. (3)Penyelenggara Kawasan Daur Ulang Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mel akukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan pengusahaan Kawasan Daur Ulang Berikat. (4)Dalam 1 (satu) penyelenggaraan Kawasan Daur Ulang Berikat dapat dilakukan 1 (satu) atau lebih pengusahaan Kawasan Daur Ulang Berikat. (5)Pengusaha an Kawasan Daur Ulang Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a.pengusaha Kawasan Daur Ulang Berikat; atau b.pengusaha di Kawasan Daur Ulang Berikat merangkap sebagai penyelenggara di Kawasan Daur Ulang Berikat. (6)Pengusaha Kawasan Daur Ulang Berikat atau pengusaha di Kawasan Daur Ulang Berikat merangkap sebagai penyelenggara di Kawasan Daur Ulang Berikat melakukan kegiatan menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan pengolahan berupa proses daur ulang limbah asal impor dan/atau asal Daerah Pabean dengan mempergunakan teknologi yang telah disetujui oleh kementerian yang menangani masalah lingkungan hidup sehingga menjadi produk yang mempunyai nilai tambah serta nilai ekonomi yang lebih tinggi . (7)Pengusaha Kawasan Daur Ulang Berikat atau pengusaha di Kawasan Daur Ulang Berikat merangkap sebagai penyelenggara di Kawasan Daur Ulang Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Bagian Kedua Perlakuan Kepabeanan dan Perpajakan
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB VII - KAWASAN DAUR ULANG BERIKAT	Pasal 38	(1)Barang yang dimasukkan dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Daur Ulang Berikat: a.diberikan penangguhan Bea Masuk; dan/atau b. tidak . . . . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -25- b.tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor. (2)Barang yang dimasukkan dar i Tempat Penimbunan Berikat ke Kawasan Daur Ulang Berikat: a.diberikan penangguhan Bea Masuk; dan/atau b.tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor. (3)Terhadap pemasukan barang dari Tempat Penimbunan Berikat ke Kawasan Daur Ulang Berikat, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat wajib membuat faktur pajak yang dibubuhi cap Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut. (4)Terhadap pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Dau r Ulang Berikat tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. (5)Terhadap pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Daur Ulang Berikat, pengusaha di tempat lain dalam daer ah pabean wajib membuat faktur pajak dengan dibubuhi cap Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut. (6)Dalam hal barang hasil produksi yang dihasilkan oleh pengusaha Kawasan Daur Ulang Berika t dan pengusaha di Kawasan Daur Ulang Berikat dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean dengan tujuan diimpor untuk dipakai, pengusaha Kawasan Daur Ulang Berikat dan pengusaha di Kawasan Daur Ulang Berikat wajib melunasi Bea Masuk dan Pajak Dalam Rang ka Impor. (7)Atas penyerahan barang dari Kawasan Daur Ulang Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean, pengusaha Kawasan Daur Ulang Berikat dan pengusaha di Kawasan Daur Ulang Berikat wajib membuat faktur pajak dan memungut Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang perpajakan. (8)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan , bukan merupakan barang untuk dikonsumsi di Kawasan Daur Ulang Berikat yang bersangkutan. Bagian Ketiga . . . . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -26- Bagian Ketiga Penyelengga ra Kawasan Daur Ulang Berikat
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB VII - KAWASAN DAUR ULANG BERIKAT	Pasal 39	(1)Penetapan tempat sebagai Kawasan Daur Ulang Berikat dan pemberian izin penyelenggara Kawasan Daur Ulang Berikat untuk jangka waktu tertentu ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2)Untuk mendapatkan penetapan te mpat sebagai Kawasan Daur Ulang Berikat dan izin penyelenggara Kawasan Daur Ulang Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang akan menjadi penyelenggara Kawasan Daur Ulang Berikat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.memiliki bukti kep emilikan atau penguasaan suatu kawasan, tempat, atau bangunan yang mempunyai batas -batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah yang akan dijadikan Kawasan Daur Ulang Berikat; b.berlokasi di kawasan industri yang ditunjuk khusu s untuk daur ulang; c.memiliki Surat Izin Tempat Usaha Daur Ulang, Dokumen Lingkungan Hidup , dan izin lainnya yang diperlukan dari instansi teknis terkait; d.telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah menyampaikan S urat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan; dan e.mendapat rekomendasi dari menteri yang menangani masalah lingkungan hidup. Bagian Keempat Pengusaha Kawasan Daur Ulang Berikat
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB VII - KAWASAN DAUR ULANG BERIKAT	Pasal 40	(1)Pemberian izin pengusaha Kawasan Daur Ulang Berikat untuk jangka waktu tertentu ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2) Untuk . . . . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -27- (2)Untuk mendapatkan izin pengusaha Kawasan Daur Ulang Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang akan menjadi pengusaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat atau bangunan yang mempunyai batas -batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah; b.memiliki Dokumen Lingk ungan Hidup , surat izin usaha industri daur ulang, dan izin lainnya yang diperlukan dari instansi teknis terkait; c.telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasila n tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan; d.mendapat rekomendasi dari menteri yang menangani masalah lingkungan hidup; e.merupakan importir produsen limbah non bahan berbahaya dan beracun (B3); dan f.pernyat aan tertulis dari pengusaha Kawasan Daur Ulang Berikat yang menyatakan kesediaan untuk mengekspor kembali bahan berupa limbah dalam hal limbah tersebut tidak diolah dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan atau izin pengusaha Kawasan Daur Ulang Berikat dicabut. Bagian Kelima Pengusaha di Kawasan Daur Ulang Berikat
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB VII - KAWASAN DAUR ULANG BERIKAT	Pasal 41	(1)Pemberian izin pengusaha di Kawasan Daur Ulang Berikat dan penetapan penyelenggara di Kawasan Daur Ulang Berikat untuk jangka waktu tertentu ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2) Untuk . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -28- (2)Untuk mendapatkan izin pengusaha di Kawasan Daur Ulang Berikat dan penetapan penyelenggara di Kawasan Daur Ulang Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang akan menjadi pengusaha di Kawasan Daur Ulang Berikat harus memenuhi persyaratan seb agai berikut: a.memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu kawasan, tempat, atau bangunan yang mempunyai batas -batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah yang akan dijadikan Kawasan Daur Ulang Berikat; b.berlokasi di k awasan industri yang ditunjuk khusus untuk daur ulang; c.memiliki Surat Izin Tempat Usaha Daur Ulang, Surat Izin Usaha Industri Daur Ulang, Dokumen Lingkungan Hidup , dan izin lainnya yang diperlukan dari instansi teknis terkait; d.telah melaporkan usahan ya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan; e.mendapat rekomendasi dari menteri yang menangani masalah lingkungan hidup; f.memiliki bukti sebagai importir produsen limbah non bahan berbahaya dan beracun (B3); dan g.pernyataan tertulis dari pengusaha di Kawasan Daur Ulang Berikat merangkap sebagai penyelenggara di Kawasan Daur Ulang Berikat yang me nyatakan kesediaan untuk mengekspor kembali bahan berupa limbah dalam hal limbah tersebut tidak diolah dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan atau izin pengusaha di Kawasan Daur Ulang Berikat dicabut. Bagian Keenam Ketentuan Khusus
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB VII - KAWASAN DAUR ULANG BERIKAT	Pasal 42	(1)Pengusa ha Kawasan Daur Ulang Berikat dan pengusaha di Kawasan Daur Ulang Berikat harus mengolah bahan baku berupa limbah non bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dimasukkan ke Kawasan Daur Ulang Berikat yang dikelolanya dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sej ak tanggal pemasukan. (2)Kriteria . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -29- (2)Kriteria bahan baku berupa limbah non bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a.limbah padat yang tersortir; b.bukan limbah bahan berbahaya dan beracun; c.bukan sam pah yang berasal dari kegiatan rumah tangga atau sejenis sampa h rumah tangga atau sampah spesifik; d.tidak berbentuk cair, debu, lumpur, pasta, sludge ,dan tidak terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun; dan e.limbah yan gtelah dipotong, dihancurkan atau diubah dalam bentuk yang ramah l ingkungan . (3)Pengusaha Kawasan Daur Ulang Berikat dan pengusaha di Kawasan Daur Ulang Berikat wajib melakukan pengendalian pencemaran lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang lingkungan hidup. (4)Dalam hal kegiatan peng olahan menghasilkan limbah lain maka pengusaha Kawasan Daur Ulang Berikat dan pengusaha di Kawasan Daur Ulang Berikat wajib mengelola lebih lanjut limbah yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang lingkungan hidup.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB VIII - PEMBEKUAN , PEMBERLAKUAN KEMBALI, DAN PENCABUTAN IZIN	Pasal 43	(1)Izin penyelenggaraan Tempat Penimbunan Berikat dibekukan dalam hal pihak yang melakukan penyelenggaraan: a.melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan berdasarkan bu kti permulaan yang cukup; atau b.menunjukkan ketidakmampuan dalam penyelenggaraan Tempat Penimbunan Berikat. (2)Izin yang dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberlakukan kembali dalam hal penyelenggara Tempat Penimbunan Berikat: a.tidak terbukti melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan; atau b. telah . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -30- b.telah mampu kembali menyelenggarakan Tempat Penimbunan Berikat. (3)Izin yang dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi pencabutan dalam hal penyelengg ara Tempat Penimbunan Berikat: a.terbukti telah melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan; atau b.tidak mampu lagi menyelenggarakan Tempat Penimbunan Berikat tersebut.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB VIII - PEMBEKUAN , PEMBERLAKUAN KEMBALI, DAN PENCABUTAN IZIN	Pasal 44	(1)Izin pengusahaan di Tempat Penimbunan Berikat dibekukan dalam hal pihak yang melakukan pengusahaan: a.melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau b.menunjukkan ketidakmampuan dalam pengusahaan di Tempat Penimbunan Berikat. (2)Izin yang dibe kukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberlakukan kembali dalam hal pengusaha di Tempat Penimbunan Berikat: a. tidak terbukti melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan; atau b.telah mampu kembali melakukan pengusahaan di Tempa t Penimbunan Berikat. (3)Izin yang dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi pencabutan dalam hal pengusaha di Tempat Penimbunan Berikat: a.terbukti telah melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan; atau b.tidak mampu lagi melakukan pengusahaan Tempat Penimbunan Berikat tersebut.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB VIII - PEMBEKUAN , PEMBERLAKUAN KEMBALI, DAN PENCABUTAN IZIN	Pasal 45	Penetapan Tempat Penimbunan Berikat dan izin penyelenggaraan atau pengusahaan di Tempat Penimbunan Berikat dicabut dalam hal penyelenggara dan/atau pengusaha Tempat Penimbunan B erikat: tidak melakukan kegiatan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan secara terus menerus; dinyatakan . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -31- dinyatakan pailit; izin usaha yang dimilikinya tidak berlaku lagi; bertindak tidak jujur dalam usahanya; atau mengajukan permohonan pencabutan.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB VIII - PEMBEKUAN , PEMBERLAKUAN KEMBALI, DAN PENCABUTAN IZIN	Pasal 46	Dalam hal izin Tempat Penimbunan Berikat dicabut, penyelenggara dan/atau pengusaha Tempat Penimbunan Berikat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencabutan izin harus: melunasi semua Bea Masuk dan Pajak Dala m Rangka Impor yang terutang; mengekspor kembali barang yang masih ada di Tempat Penimbunan Berikat; atau memindahkan barang yang masih ada di Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat lain. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimak sud pada ayat dilampaui maka atas barang yang berada di Tempat Penimbunan Berikat dinyatakan sebagai barang yang tidak dikuasai.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN	Pasal 47	Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: 1.Izin sebagai Kawasan Berikat, G udang Berikat, Toko Bebas Bea, dan Entrepot Tujuan Pameran yang tidak ditetapkan jangka waktunya, masih tetap berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini. 2.Izin sebagai Kawasan Berikat, Gudang Berikat, Toko Bebas Bea, dan Ent repot Tujuan Pameran yang telah ditetapkan jangka waktu izinnya, berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebut. 3. Entrepot . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -32- 3.Entrepot Tujuan Pameran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat, dalam Peraturan Pemerintah ini disebut dengan Tempat Penyelenggaraaan Pameran Berikat.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB X - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 48	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pendirian, penyelenggaraan, dan pengusahaan Tempat Penimbunan Berikat diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri. Ketentuan mengenai tata cara pendirian, pengawasan, dan pelayanan Tempat Penimbunan Berikat diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB X - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 49	Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: 1.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Ne gara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 2.Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang Gudang Berikat, Kawasan Berikat, Entrepot untuk Tujuan Pameran dan Toko Bebas Bea, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB X - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 50	Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diundangkan. Agar . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -33- Agar setiap orang me ngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA , ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 61 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Kepala Biro Peraturan Perundang -undangan Bidang Perekonomian dan Industri, ttd SETIO SAPTO NUGROHO PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 2008 TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT I.UMUM Dalam era globalisasi perdagangan dunia sekarang ini, persaingan untuk mendapatkan pasar bagi produk industri bukan minyak dan gas bumi sedemikian ketatnya. Oleh karena itu daya saing produk ekspor Indonesia perlu ditingkatkan antara lain dengan jalan efisiensi proses produksi, peningkatan mutu/kualitas barang, memperlancar arus keluar masuknya barang ke dan dari Indonesia serta tersedianya sarana promosi dalam mendukung pemasarannya. Peningkatan mutu barang dan efisiensi proses produksi tersebut dapat lebih dipacu apabila persediaan bahan baku bagi kebutuhan industri dalam negeri tersedia tepat waktu dan produk yang dihasilkan belum dibebani dengan kewajiban kepabeanan, cukai, dan perpajakan. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan berbagai macam fasilitas yang lebih mendukung terciptanya iklim investasi yang semakin kondusif agar investor lebih berminat untuk menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga dapat membuka lapangan kerja yang semakin luas yang pada akhirnya akan mendorong tingkat pertumb uhan ekonomi yang cukup tinggi. Selain itu diharapkan pula para investor akan lebih terangsang untuk melakukan kegiatan bisnisnya secara terpadu dan dapat lebih bersaing di pasar internasional atas produk industri yang mereka hasilkan. Pemberian fasilitas tersebut diantaranya adalah kemudahan di bidang kepabeanan, cukai, dan perpajakan. Pemberian fasilitas di bidang kepabeanan, cukai, dan perpajakan secara internasional dan praktik kenegaraan juga diberikan kepada para anggota korps diplomatik dan lembaga internasional secara timbal balik, serta kepada mereka yang akan berangkat ke luar negeri yang membeli barang dalam batas nilai tertentu. Praktik pemberian fasilitas sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan dengan membentuk suatu Tempat Penimbunan Berika t yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. II. PASAL . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2- II.PASAL DEMI PASAL
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB X - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 2	Cukup jelas. Yang dimaksud dengan “pengawasan” adalah pengawasan atas keluar masuknya barang dari dan k e Tempat Penimbunan Berikat, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atas fasilitas yang diberikan. Pengawasan dilakukan dengan tetap menjamin kelancaran arus barang.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB X - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 3	Cukup jelas.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

37

2007

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Cukup jelas.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

37

2007

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Cukup jelas.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

37

2007

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Cukup jelas.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

37

2007

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Cukup jelas.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

37

2007

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Cukup jelas.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

37

2007

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Cukup jelas.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

37

2007

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Cukup jelas.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

37

2007

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Cukup jelas.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

37

2007

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Cukup jelas.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

37

2007

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Cukup jelas.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

37

2007

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

. . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 8 -

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

37

2007

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Cukup jelas.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

37

2007

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Cukup jelas.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

37

2007

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Cukup jelas.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

37

2007

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Cukup jelas.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

37

2007

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Cukup jelas.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

37

2007

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Cukup jelas.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

37

2007

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Cukup jelas.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

37

2007

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Cukup jelas.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

37

2007

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Cukup jelas.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

37

2007

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Cukup jelas.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

37

2007

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Cukup jelas.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

37

2007

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

. . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 9 -

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

37

2007

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Cukup jelas.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

37

2007

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Cukup jelas.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

37

2007

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Cukup jelas.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

37

2007

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Cukup jelas.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

37

2007

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Cukup jelas.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

37

2007

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Cukup jelas.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

37

2007

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Cukup jelas.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

37

2007

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Cukup jelas.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

37

2007

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Cukup jelas.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

37

2007

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Cukup jelas.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

37

2007

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Cukup jelas. . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 10 - Yang dimaksud dengan organisasi penghayat kepercayaan adalah suatu wadah penghayat kepercayaan yang terdaftar pada instansi di kementerian yang membidangi pembinaan teknis kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cukup jelas.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

37

2007

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Cukup jelas.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

37

2007

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Cukup jelas.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

37

2007

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Cukup jelas.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

37

2007

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Cukup jelas.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

37

2007

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Cukup jelas.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

37

2007

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Cukup jelas.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

37

2007

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Cukup jelas.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

37

2007

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Cukup jelas.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

37

2007

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4736

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

32

2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

null

Pasal 16

B Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nila i Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa d an Pajak Penjualan atas Barang Mewah , terhadap Tempat Penimbunan Berikat dapat diberikan fasilitas perpajakan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ; e.bahwa berdasarkan pertimbangan seb agaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d ,perlu me netapkan Peraturan Pemerintah tentang Tempat Penimbunan Berikat ; Mengingat :1.Pasal 5 ayat (2) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang -Undang . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2- 2.Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentan g Perubahan Keempat atas Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893); 3.Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Re publik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986); 4.Undang -Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran N egara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); MEMUTUSKAN: Menetapkan :PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

32

2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BAB I - KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dima ksud dengan: 1.Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk. 2.Gudang . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -3- 2.Gudang Berikat adalah Tempat Penimb unan Berikat untuk menimbun barang impor, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan berupa pengemasan/pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan ( kitting) , pengepakan, penyetelan, pemotongan, atas barang -barang tertentu dalam jangka waktu tertentu unt uk dikeluarkan kembali. 3.Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor. 4.Tempat Penyele nggaraan Pameran Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu, dengan atau tanpa baran g dari dalam Daerah P abean untuk dipamerkan. 5.Toko Bebas Bea adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean untuk dijual kepada orang tertentu. 6.Tempat Lelang Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu untuk dijual secara lelang. 7.Kawasan Daur Ulang Berikat a dalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan daur ulang l imbah asal impor dan/atau asal Daerah P abean sehingga menjadi produk yang mempunyai nilai tambah serta nilai ekonomi yan g lebih tinggi. 8.Dokumen L ingkungan Hidup adalah do kumen yang berisi upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yan g terdiri dari dokumen analisis m engenai dampak lingkungan hidup atau dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantaua n lingkungan hidup, sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. 9.Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat -tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang -Undang tentang Kepabeanan. 10.Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 11.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 12.Pajak Dalam Rangka Impor adalah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 22.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

32

2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BAB I - KETENTUAN UMUM

Pasal 2

. . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -4-

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

32

2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BAB I - KETENTUAN UMUM

Pasal 2

(1)Tempat Penimbunan Berikat dapat berbentuk: a.Gudang Berikat; b.Kawasan Berikat; c.Tempat Penyelenggaraan Pame ran Berikat; d.Toko Bebas Bea; e.Tempat Lelang Berikat; atau f.Kawasan Daur Ulang Berikat. (2)Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana dimaksud pada merupakan Kawasan Pabean dan sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

32

2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BAB I - KETENTUAN UMUM

Pasal 3

Pemasukan barang ke Tempat Penimbunan Berikat dapat berasal dari: luar Daerah Pabean; Tempat Penimbunan Berikat lainnya; dan/atau tempat lain dalam daerah pabean. Penyerahan jasa kena p ajak dalam, ke, atau dari Tempat Penim bunan Berikat dikenakan dan dipungut Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang perpajakan. Atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar Daerah Pabean di Tempat Penimbu nan Berikat dikenakan dan dipungut Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang perpajakan.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

32

2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BAB I - KETENTUAN UMUM

Pasal 4

(1)Barang dari Tempat Penimbunan Berikat dapat dikeluarkan ke: a.luar Daerah Pabean; b.Tempat Penimbunan Berik at lainnya; dan/atau c.tempat lain dalam daerah pabean. (2)Pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan Berikat dengan tujuan ke luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku ketentuan kepabeanan di bidang ekspor. (3) Atas . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -5- (3)Atas penyeraha n barang kena pajak dari Tempat Penimbunan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terutang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. (4)Atas penyerahan baran g kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dibuatkan faktur pajak oleh pengusaha. (5)Pengeluaran barang asal impor dari Tempat Penimbunan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berlaku ketentuan kepabeanan di bidang impor. (6)Atas pengeluaran barang asal impor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilakukan dengan menggunakan pemberitahuan pabean impor yang disampaikan oleh pengusaha Tempat Penimbunan Berikat.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

32

2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BAB I - KETENTUAN UMUM

Pasal 5

Pengusaha Tempat Penimb unan Berikat bertanggung jawab terhadap Bea Masuk dan pajak yang terutang atas barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Berikatnya.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

32

2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BAB II - GUDANG BERIKAT

Pasal 6

(1)Di dalam Gudang Berikat dilakukan penyelen ggaraan dan pengusahaan Gudang Berikat. (2)Penyelenggaraan Gudang Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Gudang Berikat yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. (3)Penyelenggara Gudang Berikat sebagaim ana dimaksud pada ayat (2) melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan pengusahaan Gudang Berikat. (4)Dalam 1 (satu) penyelenggaraan Gudang Berikat dapat dilakukan 1 (satu) atau lebih pengusahaan Gudang Berikat. (5)Pengusahaan Gu dang Berikat sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh: a.pengusaha Gudang Berikat; atau b.pengusaha . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -6- b.pengusaha di Gudang Berikat merangkap sebagai penyelenggara di Gudang Berikat. (6)Pengusaha Gudang Berikat dan pengusaha di Gudang Berikat sebagaimana di maksud pada ayat (5) melakukan kegiatan menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu. (7)Kegiatan menimbun barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat disertai dengan 1 (satu) atau lebih kegiatan berupa pengemasan, pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan ( kitting ), pengepakan, penyetelan, dan/atau pemotongan ,atas barang -barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. (8)Pengusaha Gudang Berikat dan pengusaha di Gudang Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Bagian Kedua Perlakuan Kepabeanan dan Perpajakan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

32

2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BAB II - GUDANG BERIKAT

Pasal 7

(1)Barang yang dimasukkan dari luar Daerah Pabean ke Gudang Berikat: a.diberikan penangguhan Bea Masuk; dan/atau b.tidak dipungut Paj ak Dalam Rangka Impor. (2)Barang yang dimasukkan dari Tempat Penimbunan Berikat ke Gudang Berikat yang merupakan barang retur dan/atau rijek: a.diberikan penangguhan Bea Masuk; dan/atau b.tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor. (3)Dalam hal barang s ebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan asal impor dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean dengan tujuan diimpor untuk dipakai, pengusaha Gudang Berikat at au pengusaha di Gudang Berikat wajib melunasi Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor. (4)Atas penyerahan barang dari Gudang Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean, pengusaha Gudang Berikat dan pengusaha di Gudang Berikat wajib membuat faktur pajak dan memungut Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang perpajakan. (5) Barang . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -7- (5)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bukan merupakan barang untuk dikonsumsi di Gudang Berikat yang bersangkutan. Bagian Ketiga Penyelenggara Gudang Berikat

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

32

2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BAB II - GUDANG BERIKAT

Pasal 8

(1)Penetapan tempat sebagai Gudang Berikat dan pemberian izin penyelenggara Gudang Berikat untuk jangka waktu tertentu ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2)Untuk mendapatkan penetapan tempat sebagai Gudang Berikat dan izin penyelenggara Gudang Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak y ang akan menjadi penyelenggara Gudang Berikat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu kawasan, tempat, atau bangunan yang mempunyai batas -batas yang jelas, berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah yang akan dijadikan Gudang Berikat; b.memiliki Surat Izin Tempat Usaha , Dokumen Lingkungan Hidup, dan izin lainnya yang diperlukan dari instansi teknis terkait; dan c.telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. Bagian Keempat Pengusaha Gudang Berikat

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

32

2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BAB II - GUDANG BERIKAT

Pasal 9

(1)Pemberian izin pengusaha Gudang Berikat untuk jangka waktu tertentu ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2)Untuk mendapatkan izin pengusaha Gudang Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang akan menjadi pengusaha Gudang Berikat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.memiliki bukti kepe milikan atau penguasaan suatu tempat ,atau bangunan yang mempunyai batas -batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah; b. memiliki .. . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -8- b.memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan , Dokumen Lingkungan Hidup, dan izin lainnya yang diperlukan dari ins tansi teknis terkait; dan c.telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. Bagian Kelima Pengusaha di Gudang Berikat

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

32

2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BAB II - GUDANG BERIKAT

Pasal 10

(1)Pemberian izin pengusaha di Gudang Berikat dan penetapan penyelenggara di Gudang Berikat untuk jangka waktu tertentu ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2)Untuk mendapatkan izin pengusaha di Gudang Berikat dan penetapan penyelenggara di Gudang Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang akan menjadi pengusaha di Gudang Berikat merangkap sebagai penyelenggara di Gudang Berikat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.memiliki bukti ke pemilikan atau penguasaan suatu tempat, atau bangunan yang mempunyai batas -batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah; b.memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan , Dokumen Lingkungan Hidup, dan izin lainnya yang diperlukan dari i nstansi teknis terkait; c.telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan; da n d.mendapat rekomendasi dari penyelenggara Gudang Berikat. Bagian Keenam Pengeluaran Barang dari Gudang Berikat

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

32

2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BAB II - GUDANG BERIKAT

Pasal 11

Barang impor yang ditimbun di Gudang Berikat dapat dikeluarkan untuk: mendukung kegiatan industri di Kawasan Berikat dan/atau industri di tempat lain dalam daerah pabean; dimasukkan . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -9- dimasukkan ke Toko Bebas Bea; atau diekspor.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

32

2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BAB III - KAWASAN BERIKAT

Pasal 12

(1)Di dalam Kawasan Berikat dilakukan penyelenggaraan dan pengusahaan Kawasan Ber ikat. (2)Penyelenggaraan Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Kawasan Berikat yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. (3)Penyelenggara Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mela kukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan pengusahaan Kawasan Berikat. (4)Dalam 1 (satu) penyelenggaraan Kawasan Berikat dapat dilakukan 1 (satu) atau lebih pengusahaan Kawasan Berikat. (5)Pengusahaan Kawasan Berikat sebagaimana dim aksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a.pengusaha Kawasan Berikat; atau b.pengusaha di Kawasan Berikat merangkap sebagai penyelenggara di Kawasan Berikat. (6)Pengusaha Kawasan Berikat dan pengusaha di Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) me lakukan kegiatan menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor. (7)Pengusaha Kawasan Berikat dan pengusaha di Kawasan Berikat sebagaimana dimaksu d pada ayat (5) harus berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

32

2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BAB III - KAWASAN BERIKAT

Pasal 13

Di dalam lokasi Kawasan Berikat dapat diselenggarakan Gudang Berikat. Bagian Kedua . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -10- Bagian Kedua Perlakuan Kepabeanan dan Perpajakan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

32

2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BAB III - KAWASAN BERIKAT

Pasal 14

(1)Barang yang dimasukkan dari luar D aerah Pabean ke Kawasan Berikat: a.diberikan penangguhan Bea Masuk; dan/atau b.tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor. (2)Barang yang dimasukkan dari Tempat Penimbunan Berikat ke Kawasan Berikat: a.diberikan penangguhan Bea Masuk; dan/atau b.tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor. (3)Terhadap pemasukan barang dari Tempat Penimbunan Berikat ke Kawasan Berikat, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat wajib membuat faktur pajak yang dibubuhi cap Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pa jak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut. (4)Barang yang dimasukkan dari tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. (5)Terhadap pema sukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat, pengusaha di tempat lain dalam daerah pabean wajib membuat faktur pajak yang dibubuhi cap Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tida k dipungut. (6)Dalam hal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan asal impor dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean dengan tujuan diimpor untuk dipakai, pengusaha Kawasan Berikat atau pengusaha di Kawasan Berikat wajib melunasi Bea M asuk dan Pajak Dalam Rangka Impor. (7)Atas penyerahan barang dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean, pengusaha Kawasan Berikat atau pengusaha di Kawasan Berikat wajib membuat faktur pajak dan memungut Pajak Pertambahan Nilai sesuai denga n ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang perpajakan. (8)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan , bukan merupakan barang untuk dikonsumsi di Kawasan Berikat yang bersangkutan.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

32

2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BAB III - KAWASAN BERIKAT

Pasal 15

.. . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -11-

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

32

2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BAB III - KAWASAN BERIKAT

Pasal 15

(1)Barang impor berupa barang mo dal dan peralatan perkantoran yang dimasukkan ke Kawasan Berikat diberikan penangguhan Bea Masuk dan tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor. (2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap peralatan perkantoran yang habis pakai. (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria barang modal dan peralatan perkantoran yang dapat diberikan penangguhan Bea Masuk dan tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri. Bagian Ketiga Penyelenggara Kawasan Berikat

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

32

2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BAB III - KAWASAN BERIKAT

Pasal 16

(1)Penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan pemberian izin penyelenggara Kawasan Berikat untuk jangka waktu tertentu ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2)Untuk mendapatkan penetapan tempat sebaga i Kawasan Berikat dan izin penyelenggara Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang akan menjadi penyelenggara Kawasan Berikat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu kawasan, temp at, atau bangunan yang mempunyai batas -batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah yang akan dijadikan Kawasan Berikat; b.berlokasi di kawasan industri atau kawasan budidaya yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan ; c.memiliki Su rat Izin Tempat Usaha, Dokumen Lingkungan Hidup , dan izin lainnya yang diperlukan dari instansi teknis terkait; dan d.telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. Bagian Keempat . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -12- Bagian Keempat Pengusaha Kawasan Berikat

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

32

2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BAB III - KAWASAN BERIKAT

Pasal 17

(1)Pemberian izin pengusaha Kawasan Berikat untuk jangka waktu tertentu ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2)Untuk mendapatkan izin pengusaha Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang akan menjadi pengusaha Kawasan Berikat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat atau bangunan yang mempunyai batas -batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah; b.memil iki Surat Izin Usaha Industri, Dokumen Lingkungan Hidup , dan izin lainnya yang diperlukan dari instansi teknis terkait; dan c.telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. Bagian Kelima Pengusaha di Kawasan Berikat

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

32

2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BAB III - KAWASAN BERIKAT

Pasal 18

(1)Pemberian izin pengusaha di Kawasan Berikat dan penetapan penyelenggara di Kawasan Berikat untuk jangka waktu tertentu ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2)Untuk mendapatkan izin dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ay at (1), pihak yang akan menjadi pengusaha di Kawasan Berikat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat atau bangunan yang mempunyai batas -batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana t ata letak/denah; b.memiliki Sura t Izin Usaha Industri, Dokumen Lingkungan Hidup , dan izin lainnya yang diperlukan dari instansi teknis terkait; c. telah . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -13- c.telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah menyampaikan Surat Pember itahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan; dan d.mendapat rekomendasi dari Penyelenggara Kawasan Berikat. Bagian Keenam Subkontrak

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

32

2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BAB III - KAWASAN BERIKAT

Pasal 19

(1)Pengusaha Kawasan Berikat dan p engusaha di Kawasan Berikat dapat mensubkontrakkan dan/atau menerima pekerjaan subkontrak atas sebagian dari kegiatan pengolahan kepada dan/atau dari pengusaha Kawasan Berikat dan pengusaha di Kawasan Berikat lainnya dan/atau perusahaan industri di tempat lain dalam daerah pabean. (2)Pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan untuk pekerjaan yang hanya merupakan pekerjaan pemeriksaan awal, penyortiran, pemeriksaan akhir, atau pengepakan. (3)Pekerjaan subkontrak sebagai mana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan perjanjian subkontrak. (4)Dalam hal pengusaha Kawasan Berikat dan pengusaha di Kawasan Berikat melakukan penyerahan pekerjaan subkontrak kepada perusahaan industri di tempat lain dalam daerah pabean, pengusaha Kawasan Berikat dan pengusaha di Kawasan Berikat harus menyampaikan dokumen kepabeanan dan menyerahkan jaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang Kepabeanan. (5)Pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke Kawasan Berikat lainnya atau tempat lain dalam daerah pabean dalam rangka subkontrak diberikan untuk jangka waktu tertentu. (6)Pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mendapat penangguhan Bea Masuk dan/atau tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai. (7) Atas . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -14- (7)Atas pemasukan kembali barang dalam rangka subkontrak dari Kawasan Berikat lainnya atau tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan penangguhan Bea Masuk dan/atau tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai. (8)Dalam hal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dimasukkan kembali ke dalam Kawasan Berikat tempat pengeluaran barang, maka: a.untuk barang asal impor, pengusaha Kawasan Berikat atau pengusaha di Kawasan Berikat wajib melunasi Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan ; dan b.atas barang yang tidak dimasukkan kembali ke dalam Kawasan Berikat tempat pengeluaran barang, pengusaha Kawasan Berikat atau pengusaha di Kawasan Beri kat wajib membuat faktur pajak dan memungut Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang perpajakan. (9)Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengeluaran barang dalam rangka subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

32

2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BAB III - KAWASAN BERIKAT

Pasal 20

(1)Pengusaha Kawasan Berikat atau pengusaha di Kawasan Berikat dapat mengeluarkan sisa hasil produksi dari proses produksi di Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean. (2)Sisa hasil prod uksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa limbah bahan berbahaya dan beracun dapat dikeluarkan dari Kawasan Berikat untuk didaur ulang atau dimusnahkan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan -undangan. (3)Sisa hasil produ ksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean dikecualikan dari tata niaga impor.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

32

2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BAB IV - TEMPAT PENYELENGGARAAN PAMERAN BERIKAT

Pasal 21

(1)Di dalam Tempat Penyele nggaraan Pameran Berikat dilakukan penyelenggaraan dan pengusahaan Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat. (2) Tempat . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -15- (2)Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat dapat bersifat tetap atau sementara. (3)Penyelenggaraan Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. (4)Penyelenggara Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan kegiatan penyediaan dan pengelolaan kawasan untuk kegiatan pengusahaan Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

32

2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BAB IV - TEMPAT PENYELENGGARAAN PAMERAN BERIKAT

Pasal 22

(1)Pengusahaan Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat tetap, dilakukan oleh: a.pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat tetap; atau b.pengusaha di Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat tetap merangkap sebagai Penyelenggara di Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat tetap. (2)Pengusahaan Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat sementara ,dilakukan oleh pengusaha Tempat Penyele nggaraan Pameran Berikat sementara. (3)Pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat dan pengusaha di Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

32

2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BAB IV - TEMPAT PENYELENGGARAAN PAMERAN BERIKAT

Pasal 23

Pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat dan pengusaha di Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) melakukan kegiatan menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu, dengan atau tan pa barang dari dalam Daerah Pabean untuk dipamerkan. Bagian Kedua Perlakuan Kepabeanan dan Perpajakan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

32

2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BAB IV - TEMPAT PENYELENGGARAAN PAMERAN BERIKAT

Pasal 24

(1)Barang yang dimasukkan dari luar Daerah Pabean ke Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat: a.diberikan penangguhan Bea Masuk; dan/atau b. tidak . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -16- b.tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor. (2)Barang yang dimasukkan dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat: a.diberikan penangguhan Bea Masuk; dan/atau b.tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor. (3)Terhadap pemasukan barang dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat wajib membuat faktur pajak yang dibubuhi cap Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tid ak dipungut. (4)Barang kena p ajak berupa barang pameran yang dimasukkan dari tempat lain dalam daerah pabean ke Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mew ah. (5)Terhadap pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat, pengusaha di tempat lain dalam daerah pabean wajib membuat faktur pajak yang dibubuhi cap Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut. (6)Dalam hal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan kembali kepada pengusaha di tempat lain dalam daerah pabean, pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat atau pengusaha di Temp at Penyelenggaraan Pameran Berikat wajib membuat faktur pajak dan atas penyerahan barang tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang perpajakan. (7)Dalam hal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan asal impor dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean dengan tujuan diimpor untuk dipakai, pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat atau pengusaha di Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat, wajib melunasi Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor. (8)Atas penyerahan barang dari Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean, pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat atau pengusaha di Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat wajib membuat faktur pajak dan memungut Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang perpajakan. (9) Barang . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -17- (9)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan , bukan merupakan barang untuk dikonsumsi di Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat yang bersangkutan. Bagian Ketiga Penyelenggara Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

32

2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BAB IV - TEMPAT PENYELENGGARAAN PAMERAN BERIKAT

Pasal 25

(1)Penetapan tempat sebagai Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat dan pembe rian izin penyelenggara Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat untuk jangka waktu tertentu ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2)Untuk mendapatkan penetapan dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat tetap, pihak yang akan menjadi penyel enggara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat atau bangunan yang mempunyai batas -batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah yang akan dijadikan Tempat Penyelen ggaraan Pameran Berikat; b.memiliki Surat Izin Tempat Usaha , Dokumen Lingkungan Hidup, dan izin lainnya yang diperlukan dari instansi teknis terkait; dan c.telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah menyampaikan S urat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. (3)Untuk mendapatkan penetapan tempat sebagai Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat dan izin penyelenggaraan Tempat Penyelen ggaraan Pameran Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat sementara, pihak yang akan menjadi penyelenggara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.memiliki bukti penggunaan suatu tempat atau bangunan yang mempunyai batas -batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah yang akan dijadikan Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat; dan b.telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Paja k Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. Bagian Keempat . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -18- Bagian Keempat Pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

32

2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BAB IV - TEMPAT PENYELENGGARAAN PAMERAN BERIKAT

Pasal 26

(1)Pemberian izin pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat untuk jangka wa ktu tertentu ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2)Untuk mendapatkan izin pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang akan menjadi pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat harus memenuhi persy aratan sebagai berikut: a.memiliki Surat Izin Usaha Pameran , Dokumen Lingkungan Hidup, dan izin lainnya yang diperlukan dari instansi teknis terkait; dan b.telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah menyampaikan Sur at Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. Bagian Kelima Pengusaha di Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

32

2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BAB IV - TEMPAT PENYELENGGARAAN PAMERAN BERIKAT

Pasal 27

(1)Pemberian izin pengusaha di Tempat Penyelengga raan Pameran Berikat dan penetapan sebagai penyelenggara di Tempat penyelenggaraan Pameran Berikat untuk jangka waktu tertentu ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2)Untuk mendapatkan izin pengusaha di Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat dan penetap an sebagai penyelenggara di Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang akan menjadi pengusaha merangkap sebagai penyelenggara di Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.memiliki Surat Izin Usaha Pameran , Dokumen Lingkungan Hidup, dan izin lainnya yang diperlukan dari instansi teknis terkait; b. telah .. . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -19- b.telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan; dan c.mendapat rekomendasi dari penyelenggara Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

32

2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BAB V - TOKO BEBAS BEA

Pasal 28

(1)Di dalam Toko Bebas Bea dilakukan penyelenggaraan dan pengusahaan Toko Bebas Bea. (2)Penyelenggaraan Toko Bebas Bea dan Pengusahaan Toko Bebas Bea sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Toko Bebas Bea sekaligus pen gusaha Toko Bebas Bea yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

32

2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BAB V - TOKO BEBAS BEA

Pasal 29

Toko Bebas Bea dapat berlokasi di: terminal keberangkatan bandar udara internasional di kawasan pabean; pelabuhan utama di kawasan pabean; tempat transit pada terminal keberangkatan bandar udara internasional yang merupakan tempat khusus bagi penumpang transit tujuan luar negeri di kawasan pabean; pelabuhan utama yang merupakan tempat khusus bagi penumpang transit tujuan luar negeri di kawasan pabean; atau dalam kota. Bagian Kedua Perlakuan Kepabeanan dan Perpajakan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

32

2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BAB V - TOKO BEBAS BEA

Pasal 30

(1)Barang yang dimasukkan dari luar Daerah Pabean ke Toko Bebas Bea: a.diberikan penangguhan Bea Masuk ; dan/atau b.tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor. 2. Barang . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -20- (2)Barang yang dim asukkan dari Gudang Berikat ke Toko Bebas Bea: a.diberikan penangguhan Bea Masuk; dan/atau b.tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor. (3)Terhadap pemasukan barang dari Gudang Berikat ke Toko Bebas Bea, pengusaha Gudang Berikat atau pengusaha di Gudang Berikat wajib membuat faktur pajak yang dibubuhi cap Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut. (4)Barang yang dimasukkan dari tempat lain dalam daerah pabean ke Toko Bebas Bea tidak dipun gut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. (5)Terhadap pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke Toko Bebas Bea, pengusaha di tempat lain dalam daerah pabean wajib membuat faktur pajak y ang dibubuhi cap Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut. (6)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan , bukan merupakan barang untuk dikonsumsi di Toko Bebas Bea ya ng bersangkutan. Bagian Ketiga Penyelenggara Toko Bebas Bea Sekaligus Pengusaha Toko Bebas Bea

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

32

2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BAB V - TOKO BEBAS BEA

Pasal 31

(1)Penetapan tempat sebagai Toko Bebas Bea dan pemberian izin penyelenggara Toko Bebas Bea sekaligus pengusaha Toko Bebas Bea untuk jangka waktu tert entu ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2)Untuk mendapatkan penetapan tempat sebagai Toko Bebas Bea dan izin penyelenggara Toko Bebas Bea sekaligus pengusaha Toko Bebas Bea sebagaimana dimaksud pada , pihak yang akan menjadi penyelenggara Toko Bebas Bea sekaligus pengusaha Toko Bebas Bea harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat atau bangunan yang mempunyai batas -batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/dena h yang akan dijadikan Toko Bebas Bea; b. memiliki . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -21- b.memiliki Surat Izin Tempat Usaha, Dokumen Lingkungan Hidup, Surat Izin Usaha Perdagangan, dan izin lainnya yang diperlukan dari instansi teknis terkait; dan c.telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

32

2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BAB V - TOKO BEBAS BEA

Pasal 32

(1)Orang yang berhak membeli barang di Toko Bebas Bea yang berlokasi di ka wasan pabean sebagaimana dimaksud dalam

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

32

2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BAB V - TOKO BEBAS BEA

Pasal 29

huruf a sampai dengan huruf d dengan tidak dipungut Bea Masuk dan tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor adalah: a.orang yang bepergian ke luar negeri; atau b.penumpang yang sedang transit di kawasan pab ean. (2)Orang yang berhak membeli barang di Toko Bebas Bea yang berlokasi di dalam kota sebagaimana dimaksud dalam

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

32

2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BAB V - TOKO BEBAS BEA

Pasal 29

huruf e dengan mendapatkan pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor adalah: anggota korps diplomatik ya ng bertugas di Indonesia beserta keluarganya yang berdomisili di Indonesia berikut lembaga diplomatik; pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada Badan Internasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik beserta keluarganya; dan turis asing ya ng akan keluar dari Daerah Pabean.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

32

2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BAB V - TOKO BEBAS BEA

Pasal 33

Pengusaha Toko Bebas Bea wajib meneliti dan mendata orang yang membeli barang di Toko Bebas Bea yang diusahakannya.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

32

2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BAB VI - TEMPAT LELANG BERIKAT

Pasal 34

(1)Di d alam Tempat Lelang Berikat dilakukan penyelenggaraan dan pengusahaan Tempat Lelang Berikat. (2) Penyelenggaraan . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -22- (2)Penyelenggaraan Tempat Lelang Berikat dan Pengusahaan Tempat Lelang Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Tempat Lelang Berika t sekaligus pengusaha Tempat Lelang Berikat yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Bagian Kedua Perlakuan Kepabeanan dan Perpajakan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

32

2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BAB VI - TEMPAT LELANG BERIKAT

Pasal 35

(1)Barang yang dimasukkan dari luar Daerah Pabean ke Tempat Lelang Berikat: a.diberikan p enangguhan Bea Masuk; dan b.tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor. (2)Barang yang dimasukkan dari tempat lain dalam daerah pabean ke Tempat Lelang Berikat tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Bara ng Mewah. (3)Terhadap pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke Tempat Lelang Berikat, pengusaha di tempat lain dalam daerah pabean wajib membuat Faktur Pajak yang dibubuhi cap Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut. (4)Dalam hal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean dengan tujuan diimpor untuk dipakai, pengusaha Tempat Lelang Berikat wajib melunasi Bea Masuk dan Pajak Dal am Rangka Impor. (5)Atas penyerahan barang lelang dari Tempat Lelang Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean, pengusaha Tempat Lelang Berikat wajib membuat faktur pajak dan memungut Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang perpajakan. (6)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bukan merupakan barang untuk dikonsumsi di Tempat Lelang Berikat yang bersangkutan. Bagian Ketiga . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -23- Bagian Ketiga Penyelenggara Tempat Lelang Berikat Sekaligus Pengusaha Tempat L elang Berikat

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

32

2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BAB VI - TEMPAT LELANG BERIKAT

Pasal 36

(1)Penetapan tempat sebagai Tempat Lelang Berikat dan pemberian izin penyelenggara Tempat Lelang Berikat sekaligus pengusaha Tempat Lelang Berikat untuk jangka waktu tertentu ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2)Untuk mendapatk an penetapan dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang akan menjadi penyelenggara Tempat Lelang Berikat merangkap sebagai pengusaha Tempat Lelang Berikat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.memiliki bukti kepemilikan atau penguasa an suatu tempat atau bangunan yang mempunyai batas -batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah yang akan dijadikan Tempat Lelang Berikat; b.memiliki Surat Izin Tempat Usaha, Dokumen Lingkungan Hidup, Surat Izin Usaha Lelang, dan izin lainnya dari instansi teknis terkait; dan c.telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Sura t Pemberitahuan Tahunan.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

32

2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BAB VII - KAWASAN DAUR ULANG BERIKAT

Pasal 37

(1)Di dalam Kawasan Daur Ulang Berikat dilakukan penyelenggaraan dan pengusahaan Kawasan Daur Ulang Berikat. (2) Penyelenggaraan . . . . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -24- (2)Penyelenggaraan Kawasa n Daur Ulang Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Kawasan Daur Ulang Berikat yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. (3)Penyelenggara Kawasan Daur Ulang Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mel akukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan pengusahaan Kawasan Daur Ulang Berikat. (4)Dalam 1 (satu) penyelenggaraan Kawasan Daur Ulang Berikat dapat dilakukan 1 (satu) atau lebih pengusahaan Kawasan Daur Ulang Berikat. (5)Pengusaha an Kawasan Daur Ulang Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a.pengusaha Kawasan Daur Ulang Berikat; atau b.pengusaha di Kawasan Daur Ulang Berikat merangkap sebagai penyelenggara di Kawasan Daur Ulang Berikat. (6)Pengusaha Kawasan Daur Ulang Berikat atau pengusaha di Kawasan Daur Ulang Berikat merangkap sebagai penyelenggara di Kawasan Daur Ulang Berikat melakukan kegiatan menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan pengolahan berupa proses daur ulang limbah asal impor dan/atau asal Daerah Pabean dengan mempergunakan teknologi yang telah disetujui oleh kementerian yang menangani masalah lingkungan hidup sehingga menjadi produk yang mempunyai nilai tambah serta nilai ekonomi yang lebih tinggi . (7)Pengusaha Kawasan Daur Ulang Berikat atau pengusaha di Kawasan Daur Ulang Berikat merangkap sebagai penyelenggara di Kawasan Daur Ulang Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Bagian Kedua Perlakuan Kepabeanan dan Perpajakan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

32

2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BAB VII - KAWASAN DAUR ULANG BERIKAT

Pasal 38

(1)Barang yang dimasukkan dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Daur Ulang Berikat: a.diberikan penangguhan Bea Masuk; dan/atau b. tidak . . . . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -25- b.tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor. (2)Barang yang dimasukkan dar i Tempat Penimbunan Berikat ke Kawasan Daur Ulang Berikat: a.diberikan penangguhan Bea Masuk; dan/atau b.tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor. (3)Terhadap pemasukan barang dari Tempat Penimbunan Berikat ke Kawasan Daur Ulang Berikat, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat wajib membuat faktur pajak yang dibubuhi cap Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut. (4)Terhadap pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Dau r Ulang Berikat tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. (5)Terhadap pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Daur Ulang Berikat, pengusaha di tempat lain dalam daer ah pabean wajib membuat faktur pajak dengan dibubuhi cap Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut. (6)Dalam hal barang hasil produksi yang dihasilkan oleh pengusaha Kawasan Daur Ulang Berika t dan pengusaha di Kawasan Daur Ulang Berikat dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean dengan tujuan diimpor untuk dipakai, pengusaha Kawasan Daur Ulang Berikat dan pengusaha di Kawasan Daur Ulang Berikat wajib melunasi Bea Masuk dan Pajak Dalam Rang ka Impor. (7)Atas penyerahan barang dari Kawasan Daur Ulang Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean, pengusaha Kawasan Daur Ulang Berikat dan pengusaha di Kawasan Daur Ulang Berikat wajib membuat faktur pajak dan memungut Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang perpajakan. (8)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan , bukan merupakan barang untuk dikonsumsi di Kawasan Daur Ulang Berikat yang bersangkutan. Bagian Ketiga . . . . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -26- Bagian Ketiga Penyelengga ra Kawasan Daur Ulang Berikat

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

32

2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BAB VII - KAWASAN DAUR ULANG BERIKAT

Pasal 39

(1)Penetapan tempat sebagai Kawasan Daur Ulang Berikat dan pemberian izin penyelenggara Kawasan Daur Ulang Berikat untuk jangka waktu tertentu ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2)Untuk mendapatkan penetapan te mpat sebagai Kawasan Daur Ulang Berikat dan izin penyelenggara Kawasan Daur Ulang Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang akan menjadi penyelenggara Kawasan Daur Ulang Berikat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.memiliki bukti kep emilikan atau penguasaan suatu kawasan, tempat, atau bangunan yang mempunyai batas -batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah yang akan dijadikan Kawasan Daur Ulang Berikat; b.berlokasi di kawasan industri yang ditunjuk khusu s untuk daur ulang; c.memiliki Surat Izin Tempat Usaha Daur Ulang, Dokumen Lingkungan Hidup , dan izin lainnya yang diperlukan dari instansi teknis terkait; d.telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah menyampaikan S urat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan; dan e.mendapat rekomendasi dari menteri yang menangani masalah lingkungan hidup. Bagian Keempat Pengusaha Kawasan Daur Ulang Berikat

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

32

2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BAB VII - KAWASAN DAUR ULANG BERIKAT

Pasal 40

(1)Pemberian izin pengusaha Kawasan Daur Ulang Berikat untuk jangka waktu tertentu ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2) Untuk . . . . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -27- (2)Untuk mendapatkan izin pengusaha Kawasan Daur Ulang Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang akan menjadi pengusaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat atau bangunan yang mempunyai batas -batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah; b.memiliki Dokumen Lingk ungan Hidup , surat izin usaha industri daur ulang, dan izin lainnya yang diperlukan dari instansi teknis terkait; c.telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasila n tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan; d.mendapat rekomendasi dari menteri yang menangani masalah lingkungan hidup; e.merupakan importir produsen limbah non bahan berbahaya dan beracun (B3); dan f.pernyat aan tertulis dari pengusaha Kawasan Daur Ulang Berikat yang menyatakan kesediaan untuk mengekspor kembali bahan berupa limbah dalam hal limbah tersebut tidak diolah dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan atau izin pengusaha Kawasan Daur Ulang Berikat dicabut. Bagian Kelima Pengusaha di Kawasan Daur Ulang Berikat

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

32

2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BAB VII - KAWASAN DAUR ULANG BERIKAT

Pasal 41

(1)Pemberian izin pengusaha di Kawasan Daur Ulang Berikat dan penetapan penyelenggara di Kawasan Daur Ulang Berikat untuk jangka waktu tertentu ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2) Untuk . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -28- (2)Untuk mendapatkan izin pengusaha di Kawasan Daur Ulang Berikat dan penetapan penyelenggara di Kawasan Daur Ulang Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang akan menjadi pengusaha di Kawasan Daur Ulang Berikat harus memenuhi persyaratan seb agai berikut: a.memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu kawasan, tempat, atau bangunan yang mempunyai batas -batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah yang akan dijadikan Kawasan Daur Ulang Berikat; b.berlokasi di k awasan industri yang ditunjuk khusus untuk daur ulang; c.memiliki Surat Izin Tempat Usaha Daur Ulang, Surat Izin Usaha Industri Daur Ulang, Dokumen Lingkungan Hidup , dan izin lainnya yang diperlukan dari instansi teknis terkait; d.telah melaporkan usahan ya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan; e.mendapat rekomendasi dari menteri yang menangani masalah lingkungan hidup; f.memiliki bukti sebagai importir produsen limbah non bahan berbahaya dan beracun (B3); dan g.pernyataan tertulis dari pengusaha di Kawasan Daur Ulang Berikat merangkap sebagai penyelenggara di Kawasan Daur Ulang Berikat yang me nyatakan kesediaan untuk mengekspor kembali bahan berupa limbah dalam hal limbah tersebut tidak diolah dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan atau izin pengusaha di Kawasan Daur Ulang Berikat dicabut. Bagian Keenam Ketentuan Khusus

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

32

2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BAB VII - KAWASAN DAUR ULANG BERIKAT

Pasal 42

(1)Pengusa ha Kawasan Daur Ulang Berikat dan pengusaha di Kawasan Daur Ulang Berikat harus mengolah bahan baku berupa limbah non bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dimasukkan ke Kawasan Daur Ulang Berikat yang dikelolanya dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sej ak tanggal pemasukan. (2)Kriteria . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -29- (2)Kriteria bahan baku berupa limbah non bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a.limbah padat yang tersortir; b.bukan limbah bahan berbahaya dan beracun; c.bukan sam pah yang berasal dari kegiatan rumah tangga atau sejenis sampa h rumah tangga atau sampah spesifik; d.tidak berbentuk cair, debu, lumpur, pasta, sludge ,dan tidak terkontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun; dan e.limbah yan gtelah dipotong, dihancurkan atau diubah dalam bentuk yang ramah l ingkungan . (3)Pengusaha Kawasan Daur Ulang Berikat dan pengusaha di Kawasan Daur Ulang Berikat wajib melakukan pengendalian pencemaran lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang lingkungan hidup. (4)Dalam hal kegiatan peng olahan menghasilkan limbah lain maka pengusaha Kawasan Daur Ulang Berikat dan pengusaha di Kawasan Daur Ulang Berikat wajib mengelola lebih lanjut limbah yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang lingkungan hidup.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

32

2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BAB VIII - PEMBEKUAN , PEMBERLAKUAN KEMBALI, DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 43

(1)Izin penyelenggaraan Tempat Penimbunan Berikat dibekukan dalam hal pihak yang melakukan penyelenggaraan: a.melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan berdasarkan bu kti permulaan yang cukup; atau b.menunjukkan ketidakmampuan dalam penyelenggaraan Tempat Penimbunan Berikat. (2)Izin yang dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberlakukan kembali dalam hal penyelenggara Tempat Penimbunan Berikat: a.tidak terbukti melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan; atau b. telah . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -30- b.telah mampu kembali menyelenggarakan Tempat Penimbunan Berikat. (3)Izin yang dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi pencabutan dalam hal penyelengg ara Tempat Penimbunan Berikat: a.terbukti telah melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan; atau b.tidak mampu lagi menyelenggarakan Tempat Penimbunan Berikat tersebut.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

32

2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BAB VIII - PEMBEKUAN , PEMBERLAKUAN KEMBALI, DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 44

(1)Izin pengusahaan di Tempat Penimbunan Berikat dibekukan dalam hal pihak yang melakukan pengusahaan: a.melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau b.menunjukkan ketidakmampuan dalam pengusahaan di Tempat Penimbunan Berikat. (2)Izin yang dibe kukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberlakukan kembali dalam hal pengusaha di Tempat Penimbunan Berikat: a. tidak terbukti melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan; atau b.telah mampu kembali melakukan pengusahaan di Tempa t Penimbunan Berikat. (3)Izin yang dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi pencabutan dalam hal pengusaha di Tempat Penimbunan Berikat: a.terbukti telah melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan; atau b.tidak mampu lagi melakukan pengusahaan Tempat Penimbunan Berikat tersebut.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

32

2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BAB VIII - PEMBEKUAN , PEMBERLAKUAN KEMBALI, DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 45

Penetapan Tempat Penimbunan Berikat dan izin penyelenggaraan atau pengusahaan di Tempat Penimbunan Berikat dicabut dalam hal penyelenggara dan/atau pengusaha Tempat Penimbunan B erikat: tidak melakukan kegiatan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan secara terus menerus; dinyatakan . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -31- dinyatakan pailit; izin usaha yang dimilikinya tidak berlaku lagi; bertindak tidak jujur dalam usahanya; atau mengajukan permohonan pencabutan.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

32

2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BAB VIII - PEMBEKUAN , PEMBERLAKUAN KEMBALI, DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 46

Dalam hal izin Tempat Penimbunan Berikat dicabut, penyelenggara dan/atau pengusaha Tempat Penimbunan Berikat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencabutan izin harus: melunasi semua Bea Masuk dan Pajak Dala m Rangka Impor yang terutang; mengekspor kembali barang yang masih ada di Tempat Penimbunan Berikat; atau memindahkan barang yang masih ada di Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat lain. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimak sud pada ayat dilampaui maka atas barang yang berada di Tempat Penimbunan Berikat dinyatakan sebagai barang yang tidak dikuasai.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

32

2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: 1.Izin sebagai Kawasan Berikat, G udang Berikat, Toko Bebas Bea, dan Entrepot Tujuan Pameran yang tidak ditetapkan jangka waktunya, masih tetap berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini. 2.Izin sebagai Kawasan Berikat, Gudang Berikat, Toko Bebas Bea, dan Ent repot Tujuan Pameran yang telah ditetapkan jangka waktu izinnya, berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebut. 3. Entrepot . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -32- 3.Entrepot Tujuan Pameran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat, dalam Peraturan Pemerintah ini disebut dengan Tempat Penyelenggaraaan Pameran Berikat.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

32

2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BAB X - KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pendirian, penyelenggaraan, dan pengusahaan Tempat Penimbunan Berikat diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri. Ketentuan mengenai tata cara pendirian, pengawasan, dan pelayanan Tempat Penimbunan Berikat diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

32

2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BAB X - KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: 1.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Ne gara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 2.Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang Gudang Berikat, Kawasan Berikat, Entrepot untuk Tujuan Pameran dan Toko Bebas Bea, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

32

2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BAB X - KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diundangkan. Agar . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -33- Agar setiap orang me ngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA , ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 61 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Kepala Biro Peraturan Perundang -undangan Bidang Perekonomian dan Industri, ttd SETIO SAPTO NUGROHO PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 2008 TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT I.UMUM Dalam era globalisasi perdagangan dunia sekarang ini, persaingan untuk mendapatkan pasar bagi produk industri bukan minyak dan gas bumi sedemikian ketatnya. Oleh karena itu daya saing produk ekspor Indonesia perlu ditingkatkan antara lain dengan jalan efisiensi proses produksi, peningkatan mutu/kualitas barang, memperlancar arus keluar masuknya barang ke dan dari Indonesia serta tersedianya sarana promosi dalam mendukung pemasarannya. Peningkatan mutu barang dan efisiensi proses produksi tersebut dapat lebih dipacu apabila persediaan bahan baku bagi kebutuhan industri dalam negeri tersedia tepat waktu dan produk yang dihasilkan belum dibebani dengan kewajiban kepabeanan, cukai, dan perpajakan. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan berbagai macam fasilitas yang lebih mendukung terciptanya iklim investasi yang semakin kondusif agar investor lebih berminat untuk menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga dapat membuka lapangan kerja yang semakin luas yang pada akhirnya akan mendorong tingkat pertumb uhan ekonomi yang cukup tinggi. Selain itu diharapkan pula para investor akan lebih terangsang untuk melakukan kegiatan bisnisnya secara terpadu dan dapat lebih bersaing di pasar internasional atas produk industri yang mereka hasilkan. Pemberian fasilitas tersebut diantaranya adalah kemudahan di bidang kepabeanan, cukai, dan perpajakan. Pemberian fasilitas di bidang kepabeanan, cukai, dan perpajakan secara internasional dan praktik kenegaraan juga diberikan kepada para anggota korps diplomatik dan lembaga internasional secara timbal balik, serta kepada mereka yang akan berangkat ke luar negeri yang membeli barang dalam batas nilai tertentu. Praktik pemberian fasilitas sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan dengan membentuk suatu Tempat Penimbunan Berika t yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. II. PASAL . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2- II.PASAL DEMI PASAL

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

32

2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BAB X - KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2

Cukup jelas. Yang dimaksud dengan “pengawasan” adalah pengawasan atas keluar masuknya barang dari dan k e Tempat Penimbunan Berikat, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atas fasilitas yang diberikan. Pengawasan dilakukan dengan tetap menjamin kelancaran arus barang.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

32

2009

TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

BAB X - KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Cukup jelas.