Indonesian Legal Dataset
Collection
6 items
•
Updated
Regulation Name
stringlengths 2
3.85k
⌀ | Regulation Number
stringlengths 1
63
⌀ | Year
stringdate 1945-01-01 00:00:00
2030-01-01 00:00:00
⌀ | About
stringlengths 3
18.3k
⌀ | Chapter
stringlengths 5
2.72k
⌀ | Article
stringlengths 5
36
⌀ | Content
stringlengths 11
32.8k
⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA
|
13
|
2009
|
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
| null |
Pasal 1
|
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit di lingkungan
Departemen Kesehatan:
a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat;
c.Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik;
d.Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan;
e.Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat
Kesehatan;
f.Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan ;
dan
g.Badan Pengembangan dan Pem berdayaan Sumber
Daya Manusia Kesehatan.
(2)Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berlaku pada Departemen Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan
dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA
|
13
|
2009
|
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
| null |
Pasal 2
|
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA
|
13
|
2009
|
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
| null |
Pasal 3
|
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3-
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA
|
13
|
2009
|
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
| null |
Pasal 3
|
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Sumbangan
Penyelenggaraan Pendidikan dan Dana Pengembangan
Pendidikan Kelas Reguler dan Non Reguler untuk
mahasiswa tertentu adalah sebesar 50% (lima puluh
persen) dari tarif sebagaimana tercantum pada Lampiran
Peraturan Pemerintah ini.
(2)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit
dan Penyehatan Lingkungan berupa sertifikat tindakan
sanitasi untuk kapal ( Ship Sanitation Control Certificate) ,
sertifikat bebas tindakan sanitasi untuk kapal ( Ship
Sanitation Control Exemption Certificate ), dan
perpanjangannya selama 1 (satu) bulan untuk volume
perahu layar atau perahu layar motor di bawah 500 m3
(lima ratus meter kubik) bagi Warga Negara Indones ia
pemilik perahu layar atau perahu layar motor yang
digunakan untuk pelayaran di wilayah Indonesia adalah
sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana
tercantum pada Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai mahasisw a tertentu dan
pemilik perahu lay ar atau perahu layar motor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dengan Peraturan Menteri Kesehatan.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA
|
13
|
2009
|
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
| null |
Pasal 4
|
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tidak termasuk biaya
akomodasi, konsumsi, dan transportasi bagi tenaga
penguji .
(2)Biaya akomodasi, konsumsi, dan trans portasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada
wajib bayar sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang -undangan.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA
|
13
|
2009
|
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
| null |
Pasal 5
|
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4-
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA
|
13
|
2009
|
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
| null |
Pasal 5
|
Seluruh Pen erimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke
Kas Negara.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA
|
13
|
2009
|
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
| null |
Pasal 6
|
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku maka:
1.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Jenis
dan T arif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berlaku pada Departemen Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4613); dan
2.Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2001
tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Angka I mengenai Biaya Evaluasi dan Pe ndaftaran
Angka 33 sampai dengan Angka 42 dan Angka II mengenai
Biaya Sertifikasi Angka 5 dan Angka 6,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA
|
13
|
2009
|
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
| null |
Pasal 7
|
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-5-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 26
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang -undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,
SETIO SAPTO NUGROHO
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13TAHUN 2009 2008
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA DEPARTEMEN KESEHATAN
I.UMUM
Sehubungan dengan adanya perubahan kondisi ekonomi dan jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru, maka perlu dilakukan
penyesuaian terhadap jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang berlaku pada Departemen Kesehatan sebagaimana diat ur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Jenis dan Tarif atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen
Kesehatan.
Hal ini sejalan dengan upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan
Pajak guna menunjang pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber
penerimaan negara yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk
peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Sehubungan denga n hal tersebut dan dalam rangka memenuhi ketentuan
Undang -undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak, perlu menetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kesehatan dengan Peraturan
Pemerintah ini.
II.PASAL DEMI PASAL
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA
|
13
|
2009
|
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
| null |
Pasal 2
|
Cukup jelas.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA
|
13
|
2009
|
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
| null |
Pasal 3
|
Yang dimaksud dengan “ mahasiswa tertentu” antara lain
mahasiswa yang berprestasi dan mahasiswa yang tidak mampu.
…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-2-
Cukup jelas.
Cukup jelas.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA
|
13
|
2009
|
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
| null |
Pasal 4
|
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang -
undangan” adalah peraturan Menteri Keuangan yang mengatur
mengenai standar biaya .
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA
|
13
|
2009
|
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
| null |
Pasal 5
|
Cukup jelas.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA
|
13
|
2009
|
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
| null |
Pasal 6
|
Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang -
undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA
|
13
|
2009
|
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
| null |
Pasal 7
|
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPU BLIK INDONESIA NOMOR 4975
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2009
TANGGAL 16 JANUARI 2009
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAK U PADA DEPARTEMEN KESEHATAN
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rp)
I.SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN KESEHATAN
A.Biro Umum (Penerimaan Sewa Auditorium, Balai
Latihan Kerja Cimacan, Balai Latihan Kerja Su kajadi,
dan Gedung Lainnya)
1.Auditorium Depkes
a.Umum Per 1 x pakai/4
jam1.700.000,00
b.Pegawai Per 1 x pakai/4
jam600.000 ,00
2.Balai Latihan Kerja Cimacan
a.Pondok Per Pondok/hari 50.000,00
b.Unit Per Unit/hari 25.000,00
c.Orang Per Orang/hari 10.000,00
d.Ruang Rapat Per hari 140.000,00
3.Balai Latihan Kerja Sukajadi
a.Sewa Kelas Balai Latihan Kerja Sukajadi Per 1xpakai/4jam 100.000,00
b.Sewa Kamar
1)Kamar utama Per Kamar/hari 32.000,00
2)Kamar biasa Per Kamar/hari 25.000,00
3)Kamar lainnya (> 5 tempat tidur) Per Orang/hari 10.000,00
4.Penerimaan Sewa Gedung lainnya Per 1 kali
sewa/tahun10.000.000,00
B.Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) pada
Pusat Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan
Pelayanan Pengujian Kalibrasi Alat Kesehatan
1. Alat Hisap Medik Per pemeriksaan
1 alat101.000,00
2. Electro Surgery Unit (ESU) Per pemeriksaan
1 alat253.000,00
3. Dental Unit Per pemeriksaan
1 alat120.000 ,00
4.Diathermy …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-2-
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rp)
4. Diathermy Per pemeriksaan
1 alat149.000,00
5. Ultrasonograph (USG) Per pemeriksaan
1 alat217.000,00
6. Sphygmomanometer/ Tensimeter Per pemeriksaan
1 alat65.000,00
7. Anaesthesi tanpa liquid Per pemeriksaan
1 vaporizer260.000,00
8. Anaesthesi (dengan liquid per 1 vaporizer) Perpemeriksaan
1 vaporizer1.468.000,00
9. Ventilator Per pemeriksaan
1 alat296.000,00
10. Ultrasound Therapy Per pemeriksaan
1 alat147.000,00
11. Defibrillator Per pemeriksaan
1 alat95.000,00
12. Electrocardiograph (ECG) Per pemeriksaan
1 alat128.000,00
13. Audiometer Per pemeriksaan
1 alat281.000,00
14. Infusion Pump Per pemeriksaan
1 alat203.000,00
15. Syringe Pump Per pemeriksaan
1 alat203.000,00
16. Inkubator Perawatan Per pemeriksaan
1 alat230.000,00
17. Ph Meter Per pemeriksaan
1 alat94.000,00
18. Spectrophotometer Per pemeriksaan
1 alat132.000,00
19. Electrostimulator Per pemeriksaan
1 alat217.000,00
20. Analytical balance Per pemeriksaan
1 alat120.000,00
21. Automatic Processing Film Per pemeriksaan
1 alat173.000,00
22. Bed Side monitor Per pemeriksaan
1 alat218.000,00
23. Central Monitor Per pemeriksaan
1 alat238.000,00
24. Nebulizer Per pemeriksaan
1 alat156.000,00
25. Traksi Per pemeriksaan
1 alat113.000,00
26. Water Bath Per pemeriksaan
1 alat156.000,00
27.Magnetic …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3-
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rp)
27. Magnetic resonance Imaging Per pemeriksaan
1 alat1.678.000,00
28. Infra Red Lamp Per pemeriksaan
1 alat169.000,00
29. Autoclave Per pemeriksaan
1 alat223.000,00
30. Photo Therapy Unit Per pemeriksaan
1 alat128.000,00
31. Pulse Oximetri Per pemeriksaan
1 alat124.000,00
32. Blood Pressure Monitor Per pemeriksaan
1 alat115.000,00
33. Electro Enchophalograph (EEG) Per pemeriksaan
1 alat186.000,00
34. Electro Myograph (EMG) Per pemeriksaan
1 alat186.000,00
35. Centrifuge Per pemeriksaan
1 alat116.000,00
36. Angiography Per pemeriksaan
1 alat609.000,00
37. Dental X -ray Panoramic Per pemeriksaan
1 alat415.000,00
38. Dental X –Ray Per pemeriksaan
1 alat413.000,00
39. Mobil Unit X -ray Per pemeriksaan
1 alat582.000,00
40. Mobile C -Arm X -ray Per pemeriksaan
1 alat555.000,00
41. Mammography Per pemeriksaan
1 alat535.000,00
42. Tomography Per pemeriksaan
1 alat507.000,00
43. CT-Scan Per pemeriksaan
1 alat658.000,00
44. Simulator/Therapy Planning Per pemeriksaan
1 alat717.000,00
45. General Purpose X -Ray Per pemeriksaan
1 tabung693.000,00
46. MCS X -Ray Per pemeriksaan
1 alat502.000,00
47. LINAC Per pemeriksaan
1 parameter1.876.000,00
48. Cobalt -60 Per pemeriksaan
1 alat1.824.000,00
49. After Loading Per pemeriksaan
1 alat1.496.000,00
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4-
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rp)
50. X-Ray Therapy Per pemeriksaan
1 alat707.000,00
51. Haemodialisa Per pemeriksaan
1 alat149.000,00
52. Cardiotocograph Per pemeriksaan
1 alat117.000,00
53. Treadmill Per pemeriksaan
1 alat119.000,00
54. Pace maker Per pemeriksaan
1 alat76.000,00
55. Ultra Violet Sterilizer Per pemeriksaan
1 alat128.000,00
56. Vacuum Extractor Per pemeriksaan
1 alat117.000,00
57. Foetal Detector Per pemeriksaan
1 alat104.000,00
58. Light Source Per pemeriksaan
1 alat138.000,00
59. Stirer Per pemeriksaan
1 alat108.000,00
60. ECG Monitor Per pemeriksaan
1 alat114.000,00
61. Phono Cardiograph Per pemeriksaan
1 alat104.000,00
62. Echo Cardiograph Per pemeriksaan
1 alat201.000,00
63. Electro Convulsion Therapy Per pemeriksaan
1 alat217.000,00
64. Photometer Per pemeriksaan
1 alat112.000,00
65. Spirometer Per pemeriksaan
1 alat106.000,00
66. Central Gas Medik Per pemeriksaan
1 alat192.000,00
67. Analisis Film Monitoring Radiasi Perorangan
untuk Sarana Pelayanan KesehatanPer pemeriksaan
1 lembar film
badge15.000,00
68. Penggantian holder Per 1 buah film
holder202.000,00
69. Lampu operasi Per pemeriksaan
1 alat138.000,00
70. Infant warmer Per pemeriksaan
1 alat169.000,00
71. Ultra Violet Lamp Per pemeriksaan
1 alat104.000,0050.X-Ray…
72.Blood …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-5-
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rp)
72. Blood bank Per pemeriksaan
1 alat176.000,00
73. Flow meter Per pemeriksaan
1 alat134.000,00
74. Chamber audiometer Per pemeriksaan
1 alat97.000,00
75. CO2 laser surgery Per pemeriksaan
1 alat95.000,00
76. ENT Treatment Per pemeriksaan
1 alat100.000,00
77. Thermometer Clinical Per pemeriksaan
1 alat153.000,00
78. Timpanometer Per pemeriksaan
1 alat191.000,00
79. Laboratory Refrigerator Per pemeriksaan
1 alat174.000,00
80. Laboratory Incubator Per pemeriksaan
1 alat174.000,00
81. Parafin Bath Per pemeriksaan
1 alat174.000,00
82. Analisa Film Kontrol Per pemeriksaan
1 lembar film
control15.000,00
83. Micropipet Per pemeriksaan
1 micropipet144.000,00
84. Anak Timbangan kelas E 2 Per pemeriksaan
1 buah anak
timbangan810.000,00
85. Anak Timbangan kelas F Per pemeriksaan
1 buah anak
timbangan262.000,00
86. Anak Timbangan kelas M Per pemeriksaan
1 buah anak
timbangan172.000,00
87. Digital Pressure Meter Per pemeriksaan
1 parameter226.000,00
88. ESU Analyzer Per pemeriksaan
1 parameter531.000,00
89. Diathermi Analyzer Per pemeriksaan
1 parameter347.000,00
90. Ventilator Tester Per pemeriksaan
1 parameter250.000,00
91. Ultrasound Wattmeter Per pemeriksaan
1 parameter155.000,00
92. Defibrillator Analyzer Per pemeriksaan
1 parameter201.000,00
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-6-
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rp)
93. ECG Simulator Per pemeriksaan
1 parameter306.000,00
94. Infus Device Analyzer Per pemeriksaan
1 parameter321.000,00
95. Inkubator Analyzer Per pemeriksaan
1 parameter265.000,00
96. PH Meter Standar Per pemeriksaan
1 parameter143.000,00
97. Analytical Balance Per pemeriksaan
1 parameter66.000,00
98. NIBP Analyzer Per pemeriksaan
1 parameter120.000,00
99. Tachometer Per pemeriksaan
1 parameter172.000,00
100. Electrical Safety Analyzer Per pemeriksaan
1 parameter323.000,00
II.DIREKTORAT JENDERAL BINA KESEHATAN
MASYARAKAT
A.Pelayanan Kesehatan Paru
1.Pendaftaran (Rawat Jalan)
a.Biaya Pendaftaran Per Karcis 5.000,00
b.Poliklinik umum Per Pemeriksaan 5.000,00
c.Poliklinik spesialis Per Pemeriksaan 15.000,00
2.Rawat Darurat
a.Pemeriksaan dokter umum Per Pemeriksaan 12.000,00
b.Pemeriksaan dokter spesialis Per Pemeriksaan 18.000,00
c.Tindakan dokter spesialis Per tindakan 30.000,00
d.Tindakan gawat darurat paru Per tindakan 30.000,00
3.Rawat Inap Sementara
a.Rawat inap siang hari Per hari 30.000,00
b.Rawat inap sehari (umum) Per hari 40.000,00
c.Rawat Inap sehari (spesialis) Per hari 40.000,00
4.Tindakan Medis
a.Tindakan medis diagnostik
1)Peak Flow Meter (PFM) Per Pemeriksaan 6.000,00
2)Spirometri Per Pemeriksaan 20.000,00
3)Bronkodilator test Per Pemeriksaan 30.000,00
4)Manthoux test Per Pemeriksaan 30.000,00
5)EKG Per Pemeriksaan 20.000,00
6)Biopsi jarum halus Per Pemeriksaan 60.000,00
7)Proof puncti Per Pemeriksaan 40.000,0093.ECG …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-7-
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rp)
8)Bronkoskopi Per Pemeriksaan 420.000,00
b.Tindakan medis Terapi
1)Nebulizer Per Pemeriksaan 10.000,00
2)Punksi pleura
a)Percobaan Per Pemeriksaan 60.000,00
b)Apirasi Per Pemeriksaan 180.000,00
3)Water Sealed Drainage (WSD) Per Pemeriksaan 175.000,00
5.Pelayanan Penunjang Medik
a.Pemeriksaan laboratorium
1)Darah
a)Laju endap darah Per Pemeriksaan 6.000,00
b)Hemoglobin Per Pemeriksaan 8.000,00
c)Jumlah Lekosit Per Pemeriksaan 6.000,00
d)Jumlah trombosit Per Pemeriksaan 6.000,00
e)Hitung Jenis lekosit Per Pemeriksaan 6.000,00
f)Jumlah eritrosit Per Pemeriksaan 6.000,00
g)Jumlah eosinofil Per Pemeriksaan 7.000,00
h)Hematokrit Per Pemeriksaan 6.000,00
i)Waktu Pendarahan Per Pemeriksaan 7.000,00
j)Waktu Pembekuan Per Pemeriksaan 8.000,00
k)Golongan Darah Per Pemeriksaan 8.000,00
l)Rhesus Faktor Per Pemeriksaan 8.000,00
m)Darah Rutin Lengkap Per Pemeriksaan 21.000,00
2)Urin
a)Urin rutin Per Pemeriksaan 10.000,00
b)Urin lengkap Per Pemeriksaan 12.000,00
c)Urin sedimen Per Pemeriksaan 5.000,00
d)Urin reduksi Per Pemeriksaan 5.000,00
3)Kimia darah
a)Liver function test
(1)Bilirubin total Per Pemeriksaan 18.000,00
(2)Bilirubin direct Per Pemeriksaan 18.000,00
(3)Glutamat Oksaloasetic Trasaminase
(SGOT) Per Pemeriksaan18.000,00
(4)Glutamat Piroval Trasaminase
(SGPT) Per Pemeriksaan18.000,00
(5)Albumin/globulin Per Pemeriksaan 18.000,00
b)Gula darah
(1)Puasa Per Pemeriksaan 18.000,00
(2)2 jam pp Per Pemeriksaan 18.000,00
(3)Sewaktu Per Pemeriksaan 18.000,00
c)Kolesterolb.Tindakan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-8-
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rp)
(1)Kolesterol Per Pemeriksaan 18.000,00
(2)High Density Lipoprotein (HDL) Per Pemeriksaan 18.000,00
(3)Low Density Lipoprotein (LDL) Per Pemeriksaan 18.000,00
(4)Trigliserid Per Pemeriksaan 18.000,00
d)Tes fungsi ginjal
(1)asam urat Per Pemeriksaan 18.000,00
(2)Ureum Per Pemeriksaan 18.000,00
(3)Kreatinin Per Pemeriksaan 18.000,00
b.Pemeriksaan mikrobiologi
1)Mikroskop BTA Per Pemeriksaan 7.000,00
2)Kultur sputum BTA Per Pemeriksaan 15.000,00
3)Resistensi OAT Per Pemeriksaan 21.000,00
4)Kultur jamur Per Pemeriksaan 18.000,00
c.Pemeriksaan Sitologi Per Pemeriksaan 30.000,00
d.Pemeriksaan Radiologi
1)Foto toraks1 posisi Per Pemeriksaan 40.000,00
2)Foto toraks 2 posisi Per Pemeriksaan 80.000,00
3)USG dengan diprint Per Pemeriksaan 60.000,00
4)USG tanpa print Per Pemeriksaan 50.000,00
6.Pelayanan Diagnostik
a.Biospsi jarum halus Per Pemeriksaan 100.000,00
b.Mantoux test Per Pemeriksaan 25.000,00
c.Skin test Per Pemeriksaan 5.000,00
d.Elektro Kardiografi (EKG) Per Pemeriksaan 20.000,00
e.Spirometri Per Pemeriksaan 20.000,00
7.Pelayanan Rehab Medik
a.Sederhana
1)Postural draianage Per Pemeriksaan 12.000,00
2)Latihan pernafasan Per Pemeriksaan 7.000,00
3)Exercise Test menggunakan Treadmill Per Pemeriksaan 132.000,00
b.Khusus
1)Terapi oksigen<5 jam Per Tindakan 20.000,00
2)Perawatan rehab di rumah (lokasi dapat
dijangkau paramedis) Per Kunjungan30.000,00
3)Perawatan rehab di klinik Per Kunjungan 20.000,00
4)Micro wave Diathermi (MWD) Per Kunjungan 17.000,00
5)Ultra Sound Diathermi (USD) Per Kunjungan 18.000,00
6)Treadmill Per Pemeriksaan 180.000,00
8.Konseling
a.Kesehatan paru Per Kunjungan 6.000,00
b.Gizi Per Kunjungan 6.000,00(2)High …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-9-
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rp)
c.Berhenti merokok Per Kunjungan 8.000,00
9.Pelayanan Ambulan
a.Dalam kota Per Jam 70.000 ,00
b.Dalam kota lebih dari 1 jam dikenakan
tambahan tarif Per Jam15.000 ,00
c.Luar kota Per Jam 70.000,00
d.Luar kota lebih dari 1 jam dikenakan
tambahan tarifPer Km 1.000,00
10.Penelitian
a.D-III Per peneliti 80.000,00
b.D-IV / Strata 1 Per peneliti 120.000,00
c.S2 / Praktik Pendidikan Dokter Spesialis
(PPDS) Per peneliti500.000,00
d.S3 Per peneliti 900.000,00
11.Magang / Praktik Kerja
a.SLTA Per siswa 0,00
b.D-III Per mahasiswa 50.000,00
c.D4 / S1 Per mahasiswa 80.000,00
d.S2 /PPDS Per mahasiswa 140.000 ,00
e.S3 Per mahasiswa 200.000,00
f.Profesi Perorang 120.000,00
B.Pelayanan Kesehatan Mata dan Telinga Hidung
Tenggorokan (THT)
1.Mata
a.Biaya Pendaftaran Mata Per Pemeriksaan 5.000,00
b.Konsultasi
1)Dokter Umum Per Pemeriksaan 6.000,00
2)Dokter Spesialis Mata atau Telinga Hidung
Tenggorokan (THT) Per Pemeriksaan6.000,00
c.Pemeriksaan Dasar Mata
1)Pemeriksaan Refraksi Per Pemeriksaan 6.000,00
2)Pemeriksaan Slit Lamp Per Pemeriksaan 10.000,00
3)Pemeriksaan Tonometri (Schiotz) Per Pemeriksaan 8.000,00
d.Pemeriksaan Spesialistik
1)Anel Test Per Pemeriksaan 10.000,00
2)Funduscopi (Direct) Per Pemeriksaan 10.000,00
3)Test Buta Warna Per Pemeriksaan 8.000,00
4)Tonometri Non Kontak Per Pemeriksaan 10.000,00
5)Retinometri Per Pemeriksaan 16.000,00
6)Perimetri Manual Per Pemeriksaan 10.000,009.Pelayanan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-10-
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rp)
e.Pemeriksaan Penunjang Medik
1)Streak Retinoscopi Per Pemeriksaan 18.000,00
2)Keratometrie Per Pemeriksaan 10.000,00
3)Biometrie Per Pemeriksaan 25.000,00
4)Gonioscopy Per Pemeriksaan 25.000,00
5)Fumdoscopy Indirect Per Pemeriksaan 30.000,00
6)Perimatri goldman Per Pemeriksaan 30.000,00
f.Pemeriksaan Laboratorium Sederhana
1)Hemoglobin Urinetesi Per Pemeriksaan8.000,00
2)Waktu perdarahan Per Pemeriksaan 5.000,00
3)Waktu pembekuan Per Pemeriksaan 5.000,00
4)Darah Rutin Per Pemeriksaan 25.000,00
5)Urine Rutin Per Pemeriksaan 10.000,00
6)Gula darah sewaktu (GDS) Per Pemeriksaan 15.000,00
7)Reduksi Per Pemeriksaan 5.000,00
8)Pemeriksaan Gram Per Pemeriksaan 15.000,00
9)Pemeriksaan Jamur (KOH) Per Pemeriksaan 25.000,00
10)Pemeriksaan Demodex Per Pemeriksaan 15.000,00
11)Pemeriksaan Shirmer Per Pemeriksaan 10.000,00
12)Pemeriksaan Ferning Per Pemeriksaan 10.000,00
g.Operasi
1)Operasi Kecil
a)Hordeolum Per Operasi 75.000,00
b)Benda Asing Per Operasi 50.000,00
c)Lithiasis Per Operasi 50.000,00
d)Instubasi Duktus Lakrimalis Per Operasi 65.000,00
e)Epilasi Per Operasi 15.000,00
2)Operasi Sedang
a)Pinguikula Per Operasi 250.000,00
b)Pterigium Per Operasi 250.000,00
c)Robekan Palpebra Per Operasi 150.000,00
d)Robekan Palpebra dengan Ruptur
canalis LakrimalisPer Operasi 400.000,00
e)Robekan Konjungtiva Per Operasi 150.000,00
f)Tarsoraphy Per Operasi 500.000,00
g)Lipoma Per Operasi 150.000,00
h)Granulom Per Operasi 250.000,00
i)Nevus Per Operasi 250.000,00
3)Operasi Besar
a)Glaukoma Per Operasi 600.000,00
b)Robekan Korneosklera (tanpa narkose) Per Operasi 600.000,002)Keratometrie …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-11-
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rp)
c)Parasintesa Per Operasi 600.000,00
d)Eviserasi enukleasi (+ narkose) Per Operasi 600.000,00
e)Sekunder Intraokuler Lens (IOL)/
Pemasangan Lensa Intraokuler
SekunderPer Operasi 600.000,00
4)Operasi Katarak :
a)Tanpa lensa tanam Per Operasi 1.000.000,00
b)Dengan lensa tanam Per Operasi 1.300.000,00
c)Phaco dengan Lensa tanam Per Operasi 3.500.000,00
d)Foto Koagulasi Per Operasi 2.000.000 ,00
5)YagLaser Per Operasi 350.000 ,00
6)Pembuatan Kaca Mata dengan Lensa
a)Afakia Per kacamata 100.000,00
b)Miop Per kacamata 250.000,00
c)Hipermetrop Per kacamata 250.000,00
d)Presbiop Per kacamata 250.000,00
e)Astigmat Per kacamata 250.000,00
2.Pemeriksaan Dasar Telinga Hidung Tenggorokan
(THT)
a.Pemeriksaan Otoscopi, Rhinoscopi,
Laringoscopi Per Pemeriksaan 16.000,00
b.Pelayanan Dasar Per Pemeriksaan 6.000,00
c.Tampon Telinga / zalf Per Pemeriksaan 10.000,00
d.Kaustik Per Pemeriksaan 10.000,00
e.Spooling / Ekstraksi Cerunen Per Pemeriksaan 15.000,00
f.Ekstraksi Corpus Alienum Per Pemeriksaan 15.000,00
g.Audiometri Per Pemeriksaan 25.000,00
h.Parasintesis Per Pemeriksaan 25.000,00
i.Tampon Booizalf Per Pemeriksaan 35.000,00
j.Insisi Aboes Parasintesi Per Pemeriksaan 25.000,00
k.Inpuksi Konka Media Per Pemeriksaan 25.000,00
l.Tes Keseimbangan Per Pemeriksaan 40.000,00
m.Eppley Manuver Per Pemeriksaan 25.000,00
n.Nasal Spray Per Pemeriksaan 10.000,00
o.Biopsi Per Pemeriksaan 25.000,00
p.Insisi Abses Septi Per Pemeriksaan 40.000,00
3.Pemeriksaan Penunjang Medik/ Elektromedik
(THT)
a.Audiometri nada murni Per Pemeriksaan 35.000,00
b.Speech Audiometer Per Pemeriksaan 35.000,00
c.Timpanometri Per Pemeriksaan 35.000,00
d.Oto ocustic emission Per Pemeriksaan 35.000,00e)Sekunder ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-12-
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rp)
4.Tindakan sederhana I (THT)
a.Aspirasi telinga, hidung, tenggorok, leher
(abses kecil)Per tindakan 15.000,00
b.Buka jahitan Per tindakan 15.000,00
c.Ekstraksi serumen Per tindakan 14.000,00
d.Pasang/buka tampon anterior hidung Per tindakan 14.000,00
e.Ekstraksi corpus alienum telinga. hidung.
Tenggorok Per tindakan 14.000,00
f.Irigasi telinga Per tindakan 14.000,00
g.Irigasi sinus maksilaris Per tindakan 35.000,00
h.Parasentesis telinga Per tindakan 35.000,00
i.Debridemen luka Per tindakan 35.000,00
j.Test fungsi tuba Per tindakan 35.000,00
k.Decanulisasi Per tindakan 35.000,00
l.Tes kalori vestibuler Per tindakan 35.000,00
5.Tindakan sederhan a II (THT)
a.Incisi abses branchail Per tindakan 75.000,00
b.Incisi abses mastoid Per tindakan 75.000,00
c.Incisi periton silaer abses Per tindakan 75.000,00
d.Incisi hematoma/abses septum nasi Per tindakan 75.000,00
6.Tindakan sederhana III ( THT)
a.Pasang/buka lampon posterior hidung (Beloq
tampon) Per tindakan 120.000,00
b.Nasopharringoscopy tanpa biopsi Per tindakan 120.000,00
c.Kauter faring Per tindakan 120.000 ,00
d.BERA Per tindakan 120.000 ,00
e.Incisi/kuretase perikondritis aurikel Per tindakan 120.000,00
f.Ekstirpasi jaringan granulasi liang telinga Per tindakan 120.000,00
g.Ekstirpasi oteroma lipoma Veruka Per tindakan 120.000,00
7.Tindakan Kecil (THT)
a.Incisi abses retrofaringeal Per tindakan 300.000,00
b.Incisi ot hematoma Per tindakan 300.000,00
c.Anthroskopi dan cuci sinus Per tindakan 300.000,00
d.Reposisi fraktur os nasal tertutup Per tindakan 300.000,00
8.Tindakan Sedang (THT)
a.Reposisi fraktur os nasal terbuka tidak
komplek Per tindakan 1.050.000,00
b.Adeniodektomi Per tindakan 1.050.000,00
c.Polipektomi nasal Per tindakan 1.050.000,00
d.Konkhotomi nasal Per tindakan 1.050.000,00
e.Anthrostomi frontal sinus nasal Trephine Per tindakan 1.050.000,00
f.bedah beku (Cryosurgery ) Per tindakan 1.050.000,00b.Buka …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-13-
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rp)
g.Revisi jaringan parut keloid Per tindakan 1.050.000,00
h.Osteotomi lateral/medial Per tindakan 1.050.000,00
i.Reparasi Oroantral fistel Per tindakan 1.050.000,00
j.Marsupialisasi Ranula Per tindakan 1.050.000,00
9.Tindakan Besar (THT)
a.Tonsilektomi Per tindakan 2.750.000,00
b.Adenodektomi Per tindakan 2.750.000,00
c.Polipektorat nasal Per tindakan 2.750.000,00
d.Cold well luc operasi Per tindakan 2.750.000,00
e.Konkhotomi nasal Per tindakan 2.750.000,00
f.Etmoidektomi Per tindakan 2.750.000,00
g.Masholdektomi Per tindakan 2.750.000,00
h.Timpanoplasli Per tindakan 2.750.000,00
10.Penggunaan Ambulan
a.Dalam kota Per Jam 70.000,00
b.Dalam kota lebih dari 1 jam dikenakan
tambahan tarif Per Jam 15.000,00
c.Luar kota Per Jam 70.000,00
d.Luar kota lebih dari 1 jam dikenakan
tambahan tarif Per Km 1.000,00
11.Magang Mahasiswa D -I, D-III,S1,dan S2
a.Pembimbing pertama Per Mahasiswa 50.000,00
b.Pertemuan selanjutnya Per Mahasiswa 10.000,00
12.Penelitian Mahasiswa D-I, D-III,S1,dan S2
-Pembimbing Per peneliti 200.000,00
C.Pelayanan Kesehatan Olah Raga
1.Karcis kunjungan Per kunjungan 5.000,00
2.Konsultasi
a.Dokter umum Per konsultasi 20.000,00
b.Dokter spesialis Per konsultasi 50.000,00
c.Sarjana Olahraga dan S1 lainnya Per konsultasi 20.000,00
d.S2 Per konsultasi 50.000,00
e.S3 Per konsultasi 50.000,00
f.Konsultasi Kebugaran Per konsultasi 50.000,00
g.Konsultasi Gizi Olahraga Per konsultasi 20.000,00
h.Konsultasi Psikologi Per konsultasi 20.000,00
3.Konsultasi/Promosi kesehatan di lapangan/ di
luar gedung
a.Perorangan Per klien 30.000,00
b.Kelompok ( Maksimal 15 Orang) Per jam 500.000,00
4.Pemeriksaan fisik Per pemeriksaan 20.000,00
5.Evaluasi fungsionalj.Marsupialisasi …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-14-
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rp)
a.Pemeriksaan daya tahan jantung paru dan
kapasitas paru
1)EKG-EKG exercise Per tindakan 15.000,00
2)Spirometri Per tindakan 20.000,00
3)Exercise test menggunakan tes lapangan Per tindakan 20.000,00
4)Exercise test menggunakan bangku Per tindakan 25.000,00
5)Exercise test menggunakan ergocycle Per tindakan 60.000,00
6)Exercise test menggunakan treadmill Per tindakan 180.000,00
b.Kapasitas aerobik dan anaerobik
1)Test conconi Per tindakan 60.000,00
2)Analisis gas pernapasan Per tindakan 100.000,00
c.Pemeriksaan komposisi tubuh
1)Body mass Index Per tindakan 5.000,00
2)Skinfold Calliper Per klien/kali 6.000,00
3)Anthropometri Per klien/kali 15.500,00
4)Fat analyzer Per tindakan 25.000,00
5)Total Body fat Per tindakan 50.000,00
d.Pemeriksaan otot dan sendi
1)Kekuatan otot Per tindakan 5.000,00
2)Daya tahan otot Per tindakan 5.000,00
3)Kelentukan sendi Per tindakan 5.000,00
4)Daya ledak otot Per tindakan 5.000,00
e.Test kecepatan reaksi Per klien/kali 11.000,00
f.Test koordinasi Per klien/kali 11.000,00
g.Test kelincahan Per klien/kali 11.000,00
h.Test keropos tulang Per tindakan 15.000,00
i.Fisioterapi Per tindakan 20.000,00
j.Pelayanan massage Per jam 30.000,00
k.Pemeriksaan laboratorium
1)Darah
a)Haemoglobin Per tindakan 4.500,00
b)Leukosit Per tindakan 4.500,00
c)Thrombosit Per tindakan 5.500,00
d)Eritrosit Per tindakan 4.500,00
e)Golongan darah Per tindakan 7.500,00
f)Clotting time Per tindakan 4.500,00
g)Bleeding time Per tindakan 4.500,00
2)Urine
a)Urine lengkap Per tindakan 12.500,00
b)Tes kehamilan Per tindakan 15.000,00
c)Reduksi urine Per tindakan 4.500,00
3)Faeces rutin Per tindakan 7.500,002)Spirometri …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-15-
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rp)
4)Kimia darah
a)Gula darah Per tindakan 7.500,00
b)Creatinin Per tindakan 11.500,00
c)Urea N/Ureum Per tindakan 12.500,00
d)Glutamat Oksaloasetic Trasaminase
(SGOT)Per tindakan 12.500,00
e)Glutamat Piroval Trasaminase (SGPT) Per tindakan 12.500,00
f)Alkali fosfatase Per tindakan 13.500,00
g)Cholesterol total Per tindakan 15.000,00
h)High Density Lipoprotein (HDL) Per tindakan 15.000,00
i)Low Density Lipoprotein (LDL) Per tindakan 15.000,00
j)Trigliserida Per tindakan 15.000,00
k)Asam urat Per tindakan 15.000,00
l)Asam laktat Per tindakan 75.000,00
l.Pelayanan gawat darurat
1)Penanganan airway /breathing Per tindakan 60.000,00
2)Penanganan sirkulasi Per tindakan 60.000,00
3)Penanganan cedera musculoskeletal Per tindakan 60.000,00
4)Pertologan pertama fracture Per tindakan 60.000,00
5)Hechting Per tindakan 60.000,00
m.Penelitian bagi Mahasiswa D -III, S1, S2, dan
S3
1)Pembimbing Permahasiswa
peneliti200.000,00
2)Pemeriksaan daya tahan jantung paru dan
kapasitas paru
a)EKG-EKG exercise Per orang sampel 10.000,00
b)Spirometri Per orang sampel 15.000,00
c)Exercise test menggunakan tes
lapanganPer orang sampel 12.000,00
d)Exercise test menggunakan bangku Per orang sampel 15.000,00
e)Exercise test menggunakan ergocycle Per orang sampel 40.000,00
f)Exercise test menggunakan treadmill Per orang sampel 180.000,00
3)Kapasitas aerobik dan anaerobik
a)Test conconi Per orang sampel 35.000,00
b)Analisis gas pernapasan Per orang sampel 60.000,00
4)Pemeriksaan komposisi tubuh
a)Body Mass index Per orang sampel 3.000,00
b)Skinfold Calliper Per orang sampel 3.000,00
c)Anthropometri Per orang sampel 8.000,00
d)Fat analyzer Per orang sampel 15.000,00
e)Total body fat Per orang sampel 35.000,00b.Creatinin …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-16-
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rp)
5)Pemeriksaan otot dan sendi
a)Kekuatan otot Per orang sampel 3.000,00
b)Daya tahan otot Per orang sampel 3.000,00
c)Kelentukan sendi Per orang sampel 3.000,00
d)Daya ledak otot Per orang sampel 3.000,00
6)Tes kecepatan reaksi Per orang sampel 6.000,00
7)Tes koordinasi Per orang sampel 6.000,00
8)Tes kelincahan Per orang sampel 6.000,00
9)Tes keropos tulang Per orang sampel 10.000,00
n.Jasa Bimbingan Magang/Pr aktek
1)Jasa pembimbing bagi mahasiswa
magang/praktek D -III, S1, dan S2
(minimal 5 orang)Per
mahasiswa/per
hari50.000,00
2)Jasa pembimbing bagi mahasiswa
magang/praktek S3Per mahasiswa
untuk hari kesatu60.000,00
Per mahasiswa
untuk hari kedua
dan seterusnya10.000,00
3)Pemeriksaan daya tahan jantung paru dan
kapasitas paru
a)EKG-EKG exercise Permahasiswa 10.000,00
b)Spirometri Permahasiswa 15.000,00
c)Exercise test menggunakan tes
lapanganPermahasiswa 12.000,00
d)Exercise test menggunakan bangku Permahasiswa 15.000,00
e)Exercise test menggunakan ergocycle Permahasiswa 40.000,00
f)Exercise test menggunakan treadmill Permahasiswa 110.000,00
4)Kapasitas aerobik dan anaerobik
a)Test conconi Permahasiswa 35.000,00
b)Analisis gas pernapasan Permahasiswa 60.000,00
5)Pemeriksaan komposisi tubuh
c)Body mass Index Per mahasiswa 3.000,00
d)Skinfold Calliper Permahasiswa 3.000,00
e)Anthropometri Permahasiswa 8.000,00
f)Fat analyzer Permahasiswa 15.000,00
g)Total Body fat Permahasiswa 35.000,00b)Daya …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-17-
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rp)
6)Pemeriksaan otot dan sendi
a)Kekuatan otot Permahasiswa 3.000,00
b)Daya tahan otot Permahasiswa 3.000,00
c)Kelenturan sendi Permahasiswa 3.000,00
d)Daya ledak otot Permahasiswa 3.000,00
7)Tes koordinasi Permahasiswa 6.000,00
8)Tes kelincahan Permahasiswa 6.000,00
9)Tes keropos tulang Permahasiswa 10.000,00
o.Pelayanan Fitness ( weighted training )
1)Fitness harian Orang per
kunjungan15.000,00
2)Fitness bulanan Orang per
kunjungan80.000,00
p.Pemeriksaan dengan alat tes psikologi Orang per
kunjungan50.000,00
q.Siswa kelas Orang per
kunjungan15.000,00
r.Pelayanan Ambulance
1)Dalam kota Per jam 70.000,00
2)Dalam kota lebih dari 1 jam dikenakan
tambahan tarifPer jam 15.000,00
3)Luar kota Per jam 70.000 ,00
4)Luar kota lebih dari 1 jam dikenakan
tambahan tarifPer Km 1.000 ,00
III.DIREKTORAT JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK
Balai Laboratorium Kesehatan
A.Hematologi
1.Ketegori Sederhana:
a.Hitung jumlah
1)Limfosit plasma biru Per pemeriksaan 4.500,00
2)Lekosit Mikroskopis Per pemeriksaan 3.500,00
3)Eritrosit Mikroskopis Per pemeriksaan 3.500,00
4)Trombosit Per pemeriksaan 6.000,00
5)Eosinofil Per pemeriksaan 4.500,006)Pemeriksaan …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-18-
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rp)
6)Retikulosit Per pemeriksaan 6.000,00
b.Hematokrit Per pemeriksaan 4.500,00
c.Lekosit hitung jenis Per pemeriksaan 6.500,00
d.Clotlysis Per pemeriksaan 2.500,00
e.Cryofibrinogen/cryoglobulin Per pemeriksaan 5.000,00
f.Masa pembekuan Per pemeriksaan 7.500,00
g.Percobaan pembendungan Per pemeriksaan 2.500,00
h.Masa perdarahan Per pemeriksaan 3.500,00
i.Retraksi bekuan Per pemeriksaan 3.500,00
j.Laju Endap Darah (LED) Per pemeriksaan 4.500,00
k.Hemoglobin Eritrosit Rata -rata/ HER,
perhitunganPer pemeriksaan 4.000,00
l.Konsentrasi Hb Eritrosit rata -rata/KHER,
perhitunganPer pemeriksaan 4.000,00
m.Volume Eritrosit Rata -rata (VER), perhitungan Per pemeriksaan 4.000,00
n.Konsentrasi Hemoglobin Eritrosit Per pemeriksaan 4.000,00
o.Euglobulin (SIA) Per pemeriksaan 7.500,00
p.Golongan Darah A, B, O, dan Rhesus Per pemeriksaan 9.000,00
2.Ketegori Sedang:
a.Ketahanan Osmotik Per pemeriksaan 15.000,00
b.Ham test Per pemeriksaan 15.000,00
c.Sugar Water test Per pemeriksaan 15.000,00
d.Masa thrombin Per pemeriksaan 15.000,00
e.Protrombin plasma Per pemeriksaan 15.000,00
f.Hitung jumlah:
1)Eosinofil ( Blood Cell Counter ) Per pemeriksaan 13.000,00
2)Eritrosit (Blood Cell Counter ) Per pemeriksaan 7.500,00
3)Lekosit ( Blood Cell Counter ) Per pemeriksaan 7.500,00
4)Retikulosit ( Blood Cell Counter ) Per pemeriksaan 15.000,00
5)Trombosit ( Blood Cell Counter ) Per pemeriksaan 7.500,00
g.Lekosit hitung jenis (Blood Cell Counter) Per pemeriksaan 13.000,00
h.Hemoglobin ( Blood Cell Counter ) Per pemeriksaan 13.000,00
i.Hematokrit ( Blood Cell Counter ) Per pemeriksaan 13.000,00
j.Hemoglobin Eritrosit Rata -rata/HER (Blood
Cell Counter)Per pemeriksaan 7.500,00
k.Konsentrasi Hb Eritrosit rata -rata/KHER
(Blood Cell Counter)Per pemeriksaan 7.500,00
l.Volume Eritrosit Rata -rata (VER) (Blood Cell
Counter)Per pemeriksaan 7.500,00
m.Tromboplastin .masa partial Per pemeriksaan 15.000,00b.Hematokrit …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-19-
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rp)
n.Euglobulin Clotlysis (Coagulometer) Per pemeriksaan 12.000,00
o.Besi. Pewarnaan Per pemeriksaan 12.000,00
p.Faktor pembekuan (1 faktor) Per pemeriksaan 25.000,00
q.Trombin penetapan waktu seri Per pemeriksaan 50.000,00
r.Trombosit agregasi Per pemeriksaan 30.000,00
s.Fibrinogen Per pemeriksaan 31.000,00
t.Trombo test Per pemeriksaan 32.500,00
3.Kategori Canggih:
a.Morfologi sel Per pemeriksaan 15.000,00
b.Neutrophil Alkaline Phosphatase Per pemeriksaan 48.000,00
c.Nitroblue tetrazoleum pewarnaan Per pemeriksaan 48.000,00
d.Peroksidase. Pewarnaan Per pemeriksaan 48.000,00
e.Sudan Block B.Pewarnaan Per pemeriksaan 48.000,00
f.Hemoglobin (Elektroforesis) Per pemeriksaan 64.000,00
B.Kimia klinik
1.Kategori Sederhana:
a.Fisik: volume, bau, warna, kekeruhan Per pemeriksaan 3.000 ,00
b.PH Per pemeriksaan 3.000 ,00
c.Darah samar Per pemeriksaan 4.500,00
d.Keton Per pemeriksaan 4.500,00
e.Albumin, urin (reaksi) Per pemeriksaan 4.500,00
f.Bilirubin, urin (reaksi) Per pemeriksaan 4.500,00
g.Globulin Per pemeriksaan 4.500,00
h.Methemoglobin Per pemeriksaan 4.500,00
i.Protein Bence Jones (reaksi) Per pemeriksaan 4.500,00
j.Protein kualitatif /semi kuantitatif Per pemeriksaan 4.500,00
k.Pemekatan percobaan Per pemeriksaan 4.500,00
l.Pengenceran percobaan Per pemeriksaan 4.500,00
m.Glukosa urin (reaksi) Per pemeriksaan 4.500,00
n.Nitrit Per pemeriksaan 6.000,00
o.Analisa batu Per pemeriksaan 20.000,00
p.Analisa tinja : Sel darah, lemak Per pemeriksaan 6.000,00
q.Oval fat bodies Per pemeriksaan 6.000,00
r.Sedimen Per pemeriksaan 6.000,00
s.Urobilin Per pemeriksaan 6.000,00
t.Urobilinogen Per pemeriksaan 6.000,00
u.Protein penetapan kuantitatif Per pemeriksaan 6.000,00
v.Indikan Per pemeriksaan 6.000,00
w.Carik celup urin Per pemeriksaan 9.000,00
2.Kategori Sedang:q.Trombin …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-20-
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rp)
a.Carik Celup urin Per pemeriksaan 9.000,00
b.Bilirubin total (fotometri) Per pemeriksaan 10.000,00
c.Bilirubin direk (fotometri) Per pemeriksaan 10.000,00
d.High Density Lipoprotein/HDL Per pemeriksaan 10.000,00
e.Low Density Lipoprotein /LDL Per pemeriksaan 10.000,00
f.Thymol Turbidy Test (TTT) Per pemeriksaan 10.000,00
g.Kalsium (Ca) Per pemeriksaan 10.000,00
h.Protein total Per pemeriksaan 10.000,00
i.Albumin (fotometri) Per pemeriksaan 12.000,00
j.Urea/BUN Per pemeriksaan 12.000,00
k.Kreatinin Per pemeriksaan 15.000,00
l.Glukosa (fotometri) Per pemeriksaan 10.000,00
m.Kalium (K) Per pemeriksaan 10.000,00
n.Kholesterol Per pemeriksaan 15.000,00
o.Natrium (Na) Per pemeriksaan 12.000,00
p.Chlorida Per pemeriksaan 12.000,00
q.Alkali fosfatase Per pemeriksaan 12.000,00
r.Gama GT/Glutamil Transferase Per pemeriksaan 15.000,00
s.Glutamat Oksaloasetic Trasaminase (GOT) Per pemeriksaan 15.000,00
t.Glutamat Piruval Transaminase (GPT) Per pemeriksaan 15.000,00
u.Asam urat Per pemeriksaan 15.000,00
v.Trigliserid Per pemeriksaan 16.000,00
w.Laktat Dehidrogenase/ LDH Per pemeriksaan 19.000,00
x.Cholinesterase Per pemeriksaan 25.000,00
y.Kreatinin kinase Per pemeriksaan 22.500,00
z.Cretainin Kinase MB(CKMB) Per pemeriksaan 23.000,00
aa.Porfirin (fotometer) Per pemeriksaan 27.000,00
3.Kategori Canggih:
a.Protein Elektroforesis Per pemeriksaan 27.500,00
b.Thyroxine (T4) Per pemeriksaan 27.500,00
c.Triiodothyronine (T3 uptake) Per pemeriksaan 29.000,00
d.Triiodothyronine (T3) Per pemeriksaan 29.000,00
e.Thyreoid Stimulatinh Hormon (TSH) Per pemeriksaan 32.000,00
C.Mikrobiologi
1.Kategori Sederhana
a.Mikroskopik :
1)Parasit/Jamur/ Kapang :
a)Mikrofilaria Per pemeriksaan 5.000,00
b)Sarcoptes scabei Per pemeriksaan 5.000,00
c)Trichomonas Per pemeriksaan 5.000,00d.High …
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-21-
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF (Rp)
d)Jamur superficial Per pemeriksaan 5.000,00
e)Jamur Subentan Per pemeriksaan 5.000,00
f)Candida Per pemeriksaan 5.000,00
g)Pemeriksaan telur cacing / amuba Per pemeriksaan 5.000,00
h)Plasmodium spp. Per pemeriksaan 5.000,00
i)Schistosoma spp. Per pemeriksaan 5.000,00
2)Bakteri:
a)Corynebacterium diphter
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
61
|
2008
|
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2004
| null |
Pasal 1
|
adalah untuk melakukan:
a. pengelolaan aset negara yang berasal dari Badan
Penyehatan Perbankan Nasional setelah
pengakhiran tugas dan pembubaran Badan
Penyehatan Perbankan Nasional, untuk dan atas
nama Menteri Keuangan;
b. restrukturisasi dan/atau revitalisasi Badan Usaha
Milik Negara;
c. kegiatan investasi; dan
d. kegiatan pengelolaan aset Badan Usaha Milik
Negara.
(2) Badan Usaha Milik Negara yang dilakukan
restrukturisasi dan revitalisasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b ditetapkan Menteri Negara Badan
Usaha Milik Negara setelah mendapatkan persetujuan
dari Menteri Keuangan.
(3) Pengelolaan . . .
- 3 -
(3) Pengelolaan aset negara sebagaimana dimaksud pada
huruf a, terdiri dari:
a. restrukturisasi aset;
b. kerjasama dengan pihak lain dalam rangka
peningkatan nilai aset;
c. penagihan piutang; dan
d. penjualan.
(4) Restrukturisasi dan/atau revitalisasi Badan Usaha
Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, terdiri atas:
a. restrukturisasi perusahaan untuk meningkatkan
kinerja Badan Usaha Milik Negara; dan
b. revitalisasi perusahaan untuk meningkatkan
kinerja Badan Usaha Milik Negara.
(5) Kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, terdiri dari:
a. investasi langsung maupun tidak langsung; dan
b. investasi dalam bentuk instrumen surat berharga
termasuk kuasi ekuitas .
(6) Kegiatan pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri
dari:
a. pengembangan dan pendayagunaan aset dalam
rangka peningkatkan nilai aset termasuk melalui
kerjasama dengan pihak lain; dan
b. jasa pengelolaan aset termasuk jasa konsultasi
pengelolaan aset.
2. ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
61
|
2008
|
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2004
| null |
Pasal 5
|
Pengaturan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
restrukturisasi dan revitalisasi Badan Usaha Milik Negara
oleh Persero diatur oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik
Negara setelah dikonsultasikan dengan Menteri Keuangan.
Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
- 4 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 130
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,
Setio Sapto Nugroho
|
Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN
|
15
|
2004
|
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
| null |
Pasal 1
|
Dalam Peraturan iniyang dimaksud dengan:
1. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat
BPK, adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketua adalah Ketua BPK.
3.WakilKetua adalah WakilKetua BPK.
4. Anggotaadalah AnggotaBPK.
5. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah,
analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara
independen, objektif, dan profesional berdasarkan
standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran,
kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi
mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara.
6. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas
Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara untuk dan atas nama BPK.
7. Lembaga Perwakilan adalah DPR, DPD, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Provinsi, dan DPRD
Kabupaterr/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang
Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.BABI
KETENTUAN UMUMPERATURANBADAN PEMERIKSA KEUANGANTENTANG
TATAKERJABADANPEMERIKSA KEUANGAN.MEMUTUSKAN:2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4654);- 2 -
Menetapkan
8. Sidang Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya
disebut Sidang BPK,adalah pertemuan Anggota secara
berkala untuk menetapkan kebijakan di bidang
Pemeriksaan, fungsi sekretariat jenderal, penunjang,
dan lain-lain yang memerlukan keputusan BPK.
9. Kode Etik BPK, yang selanjutnya disebut Kode Etik,
adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap
Anggota,Pemeriksa, dan Pelaksana BPKlainnya selama
menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat,
kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK .
10. Entitas adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia (BI),Badan
Usaha Milik Negara (BUMN),Badan Layanan Umum
(BLU),Badan Usaha MilikDaerah (BUMD),dan lembaga
atau badan lain yang mengelolakeuangan negara .
11. Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses
penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan,
kredibilitas, dan keandalan datal informasi mengenai
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang
dilakukan secara independen, objektif, dan profesional
berdasarkan standar pemeriksaan yang dituangkan
dalam laporan Hasil Pemeriksaan sebagai keputusan
BPK.
12. Pendapat BPK, yang selanjutnya disebut Pendapat,
adalah penilaian, kesimpulan dan rekomendasi BPK
mengenai kebijakan dan/ atau peraturan di bidang
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara,
berdasarkan Hasil Pemeriksaan dan/ atau hasil kajian
yang dilakukan oleh BPKsesuai peraturan perundang
undangan yang berlaku.
13. Pertimbangan adalah penilaian BPK atas Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP)dan rancangan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebelum
ditetapkan dalam peraturan pemerintah, penyelesaian
kerugian negara, serta hal lainnya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.-3-
Pasa13
(1)BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, BI,
BUMN,BLU,BUMD,dan lembaga atau badan lain yang
mengelolakeuangan negara.
(2) BPK menyerahkan laporan Hasil Pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan
kewenangannya.BABII
TUGASDANWEWENANG
BagianKesatu
TugasPasa12
Ruang lingkup Peraturan inimeliputi:
a.Tugas dan Wewenang;
b. Susunan BPKdan Pelaksana BPK;
c. Hubungan Kerja antara Ketua, Wakil Ketua, dan
Anggota;
d. Hubungan Kerjaantara BPKdan Pelaksana BPK;
e. Hubungan Kerja antara BPK dan Majelis Tuntutan
Perbendaharaan;
f.Hubungan Kerja antara BPK dan Majelis Kehormatan
KodeEtik;
g. Hubungan antara BPKdan Pemangku Kepentingan;
h. Pemantauan dan Penyelesaian KerugianNegara;
1.Penyusunan standar pemeriksaan;
J.Pemberian Pendapat, Pertimbangan, dan keterangan ahli;
serta
k.Akuntabilitas.BagianKedua
Ruang Lingkup-4 -
Pasal4
Dalam pelaksanaan tugas Pemeriksaan, BPK berwenang
untuk:
a. menentukan objek Pemeriksaan, merencanakan dan
melaksanakan Pemeriksaan, menentukan waktu dan
metode Pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan
laporan Pemeriksaan;
h.meminta keterangan dan/ atau dokumen yang wajib
diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, LembagaNegaralainnya, BI,
BUMN,BLU,BUMD,dan lembaga atau badan lain yang
mengelolakeuangan negara;
c. melakukan Pemeriksaan di tempat penyimpanan uang
dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan
kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara,
serta Pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan,
surat-surat, bukti-bukti, rekening koran,
pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan
dengan pengelolaankeuangan negara;
d. menggunakan tenaga ahli dan/ atau tenaga pemeriksa
dari luar BPKyangbekerjauntuk dan atas nama BPK;
e. mengakses semua data yangdisimpan di berbagaimedia,
aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen
dalam penguasaan atau kendali dari Entitas yang
menjadi objek Pemeriksaan atau Entitas lain yang
dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas
Pemeriksaannya;Bagian Kedua
Wewenang(3) BPK menyerahkan pula laporan Hasil Pemeriksaan
kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan
badan /Iembaga lain yang diperiksa sesuai dengan
kewenangannya.-5 -
Pasa15
Untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemeriksaan, BPK
berwenang:
a.menetapkan jems dokumen, data, serta informasi
mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara yangwajibdisampaikan kepada BPK;
b. menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara
setelah berkonsultasi dengan Pemerintah
Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam
Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara;
c. menetapkan Kode Etik Pemeriksaan pengelolaan dan
tanggungjawab keuangan negara;
d. membinajabatan fungsionalPemeriksa;
e. memberiPertimbanganatas SAP;
f. memberi Pertimbangan atas rancangan SPIP
Pusat/Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat/Pemerintah Daerah; dan
g. memberikan Pendapat mengenai pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD,
DPRD,Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga
Negara Lain, BI, BUMN,BLU, BUMD, yayasan, dan
lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan
negara.f.melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang,
barang, dan dokumen pengelolaankeuangan negara ;
g. memotret, merekam, dan/ atau mengambil sampel
sebagaialat bantu Pemeriksaan;dan
h. memantau pelaksanaan tindak lanjut atas pelaksanaan
rekomendasi dalam laporan Hasil Pemeriksaan dan
memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut
tersebut kepada Lembaga Perwakilan dalam Hasil
Pemeriksaan semester.-6 -
Pasal7
(1) BPKmempunyai 9 (sembilan)orang anggota.
(2) Susunan BPKterdiri atas:
a. Ketua merangkap Anggota;
b. WakilKetua merangkap Anggota;
c. AnggotaI;
d. AnggotaII;
e. AnggotaIII;
f.AnggotaIV;Bagian Kesatu
Susunan BPKBABIII
SUSUNANBPKDANPELAKSANA BPKtentang kerugian keuangan negara/ daerah; dan
f.menetapkan tata cara penyelesaian ganti kerugian
negara/daerah terhadap bendahara setelah berkonsultasi
dengan pemerintah.piutangPemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;
d. memberikan rekomendasi penghapusan
negara/ daerah;
e. memberikan keterangan ahli dalam proses peradilanPertimbangan tentang penyelesaian
negara/ daerah yang ditetapkan olehmemberikan
kerugianc.Pasal6
Dalam rangka penyelesaian kerugian negara/ daerah, BPK
berwenang:
a. menilai darr/atau menetapkan jumlah kerugian negara
yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik
sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara,
pengelola BUMN/BUMD,dan lembaga atau badan lain
yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara;
b. melakukan pemantauan pelaksanaan dan penyelesaian
ganti kerugian negara/ daerah;-7 -
|
Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN
|
15
|
2004
|
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
| null |
Pasal 10
|
(1) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, BPK
dibantu olehPelaksana BPK.
(2) Pelaksana BPKterdiri dari:
a. Sekretariat Jenderal;
b. Unitpelaksana tugas Pemeriksaan;
c. Unitpelaksana tugas penunjang;
d. BPKPerwakilan;
e. Pemeriksa;dan
f.Pejabat lainyang ditetapkan olehBPKsesuai dengan
kebutuhan .
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi,
tugas, fungsi, dan wewenang Pelaksana BPK diatur
dengan Keputusan BPK.Pasal9
(1) Pembagiantugas dan wewenangKetua, WakilKetua, dan
Anggotaditetapkan dalam SidangBPK.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas dan
wewenangKetua,WakilKetua, dan Anggotasebagaimana
dimaksud pada ayat (1)diatur dengan Peraturan BPK.BagianKedua
Tugas dan WewenangKetua,WakilKetua, dan AnggotaPasal8
Penempatan Anggota untuk mengisi jabatan Anggota I,
Anggota II,Anggota III,Anggota IV,Anggota V,Anggota VI,dan
Anggota VIIditetapkan berdasarkan hasil Sidang BPK dan
ditetapkan dengan Keputusan BPK.g. AnggotaV;
h. Anggota VI;dan
1.Anggota VII.
(3) Pimpinan BPK terdiri dari seorang Ketua dan seorang
WakilKetua .- 8-
Pasa113
(1) Pengambilan keputusan dalam Sidang BPK dilakukan
secara musyawarah untuk mufakat.
(2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
pengambilan keputusan dilakukan dengan cara
pemungutan suara.
(3) Keputusan Sidang BPK dituangkan dalam dokumen
tertulis yang ditandatangani olehAnggotayang hadir.
(4) Seluruh Anggotawajib melaksanakan keputusan Sidang
BPK.Pasa112
(1) Sidang BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
dipimpin oleh Ketua.
(2) Dalam hal Ketua tidak dapat menghadiri, Sidang BPK
dipimpin olehWakilKetua.
(3) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua tidak dapat
menghadiri, Sidang BPK dipimpin oleh Anggota tertua
yang menghadiri Sidang BPK.Pasal 11
(1) Keputusan terkait pelaksanaan tugas dan wewenangBPK
dilakukan melalui Sidang BPK.
(2) Sidang BPKdihadiri oleh paling sedikit 6 (enam) orang
Anggota.
(3) Sidang BPKdapat dihadiri oleh Pelaksana BPKdan/ atau
pihak lain untuk memberikan keterangan yang
diperlukan.Bagian Kesatu
Tata Cara Pengambilan KeputusanBABIV
HUBUNGAN KERJA
ANTARA KETUA,WAKIL KETUA,DANANGGOTA- 9 -
Pasal17
(1) Sidang BPKmenetapkan Ketua dan WakilKetua terpilih.
(2) Hasil pemilihan Ketua dan Wakil Ketua dicatat dalam
Berita Acara Sidang BPK yang ditandatangani oleh
seluruh Anggota yang hadir dan dituangkan dalam
Keputusan BPK.Pasal16
(1) Pemilihan Ketua dan WakilKetua diselenggarakan dalam
Sidang BPK.
(2) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua dilakukan secara
musyawarah untuk mencapai mufakat.
(3) Dalam hal pemilihan Ketua dan WakilKetua dengan cara
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka
pemilihan Ketua dan Wakil Ketua dilaksanakan dengan
cara pemungutan suara.Pasal15
Setiap Anggota berhak untuk memilih dan dipilih menjadi
Ketua atau WakilKetua.Bagian Kedua
Pemilihan Ketua dan WakilKetuaPasal14
(1) Dalam hal Sidang BPK tidak dapat dilaksanakan dan
diperlukan langkah-langkah yang cepat, Ketua darr/atau
Wakil Ketua dapat mengambil langkah-langkah tanpa
melalui Sidang BPK.
(2) Langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah Ketua darr/atau Wakil Ketua
mengomunikasikan melalui surat atau informasi
elektronik kepada seluruh Anggota dan disetujui paling
sedikit 6 (enam) Anggota termasuk Ketua dan Wakil
Ketua.
(3) Langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan dalam Sidang BPKberikutnya.- 10-,SlQ
Pasal20
(1) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota berhalangan
sementara, pengaturannya dilakukan sebagai berikut:
a. dalam hal Ketua berhalangan, pelaksanaan tugas
dan wewenang Ketua dilakukan oleh Wakil Ketua;
b. dalam hal Wakil Ketua berhalangan, pelaksanaan
tugas dan wewenang Wakil Ketua dilakukan oleh
Ketua;
c. dalam hal Ketua dan Wakil Ketua berhalangan,
pelaksanaan tugas dan wewenang Ketua dan Wakil
Ketua dilakukan oleh Anggota yang ditunjuk oleh
Ketua danfatau Wakil Ketua;
d. dalam hal Anggota berhalangan, Ketua atau Wakil
Ketua berdasarkan usulan Anggota yang
bersangkutan menunjuk Anggota lain untuk
melaksanakan tugas dan wewenang Anggota yang
berhalangan.Pasal19
(1) KetuafWakil Ketuaf Anggota melaksanakan tugas dan
wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal9 .
(2) Dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan
pelaksanaan tugas dan wewenang KetuafWakil
Ketuaf Anggota lain yang membidangi, KetuafWakil
Ketuaf Anggota yang bersangkutan berkoordinasi dengan
KetuafWakil Ketuaf Anggota yang membidangi.
(3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak dapat dilaksanakan, pelaksanaan tugas dan
wewenang dimaksud dibahas dalam Sidang BPK.Bagian Ketiga
Hubungan Kerja antara Ketua, Wakil Ketua, dan AnggotaPasal18
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua
dan Wakil Ketua BPKdiatur dengan Peraturan BPK .- 11 -
Pasa121
(1) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota berhalangan
tetap, pengaturannya dilakukan sebagai berikut:
a. dalam hal Ketua berhalangan tetap, pelaksanaan
tugas dan wewenang Ketua dilakukan oleh Wakil
Ketua sampai dengan terpilihnya Ketua yang baru
berdasarkan ketentuan peraturan perundang
undangan;
b. dalam hal Wakil Ketua berhalangan tetap,
pelaksanaan tugas dan wewenang Wakil Ketua
dilakukan oleh Ketua sampai dengan terpilihnya
Wakil Ketua yang baru berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
c. dalam hal Ketua dan Wakil Ketua berhalangan tetap,
pelaksanaan tugas dan wewenang Ketua dan Wakil
Ketua dilakukan oleh Anggota yang ditunjuk
berdasarkan Sidang BPK sampai dengan terpilihnya
Ketua dan Wakil Ketua yang baru berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;(2) Berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada
antara lain:
a. menjalani masa cuti atau menderita sakit dan harus
istirahat;
b. melakukan perjalanan dinas ke daerah atau ke luar
negen;
c. diberhentikan sementara karena ditetapkan sebagai
tersangka dalam perkara tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima)tahun atau
lebih;
d. tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya
karena suatu hal; atau
e. alasan lain berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.- 12 -
Pasa123
(1)Dalammelaksanakan tugasnya, Ketua,WakilKetua,dan
Anggotadapat dibantu olehtenaga ahli.
(2) Tenagaahli sebagaimanadimaksud pada ayat (1)berasal
dariunsur profesidan/atau akademisi.Pasa122
Setiap informasi penting yang diterima Ketua/Wakil
Ketua/Anggotadan berkaitan dengan pelaksanaan tugas BPK
diinformasikankepada Ketua,WakilKetua,dan Anggota.d. dalam hal Anggota berhalangan tetap, pelaksanaan
tugas dan wewenangnya dilakukan oleh Anggota
yang ditunjuk berdasarkan Sidang BPK sampai
dengan terpilihnya Anggota yang baru berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain:
a. meninggaldunia;
b. mengundurkan diriatas permintaan sendiri;
c. telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun atau
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan;
d. telah berakhir masajabatannya;
e. sakit jasmani atau rohani secara terus menerus
atau berhalangan tetap yang dibuktikan dengan
surat keterangandokter;
f.dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam
denganpidana penjara 5 (lima)tahun atau lebih;
g. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannyaselama
1(satu)bulan berturut-turut tanpa alasan yangsah;
atau
h. alasan lain berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.- 13 -
Pasa126
(1)Penyelenggaraan Sidang BPK dibantu oleh Sekretaris
Jenderal.Pasa125
Sidang BPK merupakan forum pengambilan keputusan
tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang BPK.lanjut tindak c. rapat pembahasan pemantauan
rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK;
d. rapat pembinaan teknis BPK;dan
e. rapat lainnya sesuai pelaksanaan tugas dan wewenang
BPK.Pasa124
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, BPK
melakukan sidang dan rapat yang terdiri dari:
a. Sidang BPK;
b. rapat pembinaan umum BPK;Bagian Keempat
Sidang dan Rapat(3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberikan masukan sesuai dengan keahliannya dalam
pelaksanaan tugas Ketua /Wakil Ketua/ Anggota.
(4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dalam
menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan
melaporkan hasil tugasnya secara tertulis kepada
.Ketua/Wakil Ketua/ Anggota terkait.
(5) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.- 14 -.......... \ .~ ..... 'i
Pasal29
(1) Rapat pembinaan teknis BPK diselenggarakan untuk
membahas hal-hal yang bersifat khusus di bidang
Pemeriksaan, kesetjenan, atau penunjang.
(2) Rapat pembinaan teknis dihadiri oleh Ketua, Wakil
Ketua, atau Anggota, dan dihadiri oleh Pelaksana BPK
terkait.Pasal28
(1) Rapat pembahasan pemantauan tindak lanjut
rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK diselenggarakan
untuk membahas tindak lanjut atas rekomendasasi Hasil
Pemeriksaan BPKyang telah dilaksanakan oleh Entitas.
(2) Rapat pembahasan pemantauan tindak lanjut
rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dihadiri oleh
Anggota yang membidangi, Pelaksana BPK terkait dan
pimpinan Entitas.Pasal27
(1) Rapat pembinaan umum BPK diselenggarakan untuk
menyampaikan kebijakan strategis BPK di bidang
Pemeriksaan, kesetjenan, penunjang, dan hal-hal lain
yang dipandang perlu.
(2) Rapat pembinaan umum BPK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Anggota,
dan Pelaksana BPK.(2) Sekretaris Jenderal menyusun dokumen Sidang BPK
yang meliputi:
a.kesepakatan Sidang BPK;
b. resume Sidang BPK;dan
c. risalah Sidang BPK.
(3) Sekretaris Jenderal melakukan pemantauan tindak
lanjut hasil Sidang BPK.- 15 -
Pasa132
(1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang di bidang
Pemeriksaan, BPKmenugaskan Pelaksana BPK.
(2) Pelimpahan pelaksanaan tugas dan wewenang BPK
kepada Pelaksana BPK ditetapkan dalam Keputusan
BPK.Bagian Kedua
PemeriksaanPasa131
(1) BPK menetapkan Rencana Strategis (Renstra) BPK untuk
periode 5 (lima) tahunan.
(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
kebijakan strategis BPK bidang Pemeriksaan, kesetjenan,
dan penunjang.
(3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci
lebih lanjut dalam dokumen perencanaan tahunan.
(4) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dalam Sidang BPK.
(5) Ketentuan lebih lanjut tentang Renstra dan perencanaan
tahunan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ditetapkan dengan Keputusan BPK.Bagian Kesatu
Perencanaan Strategis BPKBABV
HUBUNGANKERJAANTARABPKDANPELAKSANABPKPasa130
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sidang dan
Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur dengan
Keputusan Sekretaris Jenderal.- 16 -
Pasa135
(1)BPK memutuskan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)yang perlu dibahas
dalam SidangBPK.Pasa134
(1)Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam laporan Hasil
Pemeriksaansebagaikeputusan BPK.
(2) Tata cara penyusunan laporan Hasil Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)yang dilakukan
oleh BPK dan Pelaksana BPK diatur dalam pedoman
pemeriksaan terkait yang ditetapkan dengan Keputusan
BPK.Pasa133
(1)Untuk melaksanakan tugas dan wewenang di bidang
Pemeriksaan, BPK dapat menggunakan pemeriksa
dan/atau tenaga ahli dari luar BPKyang bekerja untuk
dan atas nama BPK.
(2) Penggunaan pemeriksa dan Zatautenaga ahli dari luar
BPKsebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan
Peraturan BPK.(3) Pelaksanaan tugas dan wewenang di bidang Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan
berdasarkan standar, pedoman, petunjuk pelaksanaan,
petunjuk teknis, dan panduan pemeriksaan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar, pedoman,
petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan panduan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan
Peraturan atau KeputusanBPK.-17 -
Pasal37
(1) BPK menyerahkan secara tertulis Hasil Pemeriksaan
yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang
berwenang.
(2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diserahkan oleh Ketua/Wakil Ketua/ Anggota yang
ditunjuk.Pasal36
(1) BPK menyampaikan Hasil Pemeriksaan kepada Lembaga
Perwakilan.
(2) BPK menyampaikan pula Hasil Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Presiderr/ gubernur /bupati/walikota dan/ atau pimpman
entitas.
(3) Penyampaian Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)dan ayat (2)dilakukan oleh Ketua danj'atau
Wakil Ketua dan ZatauAnggota, dan ZatauPelaksana BPK
yang ditunjuk.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian
Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur bersama oleh BPKdan Lembaga Perwakilan sesuai
dengan kewenangannya.(2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat;
b. Hasil Pemeriksaan atas permintaan Lembaga
Perwakilan;
c. Hasil Pemeriksaan tematik;
d. Hasil Pemeriksaan lain yang diputuskan dalam
Sidang BPK.
(3) Pelaksana BPK terkait menyiapkan Hasil Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).- 18 -.. :;: .. - 4C£4C1l!<
Pasa140
(1)BPK melakukan evaluasi atas hasil pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang
dilakukan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.Pasa139
(1)BPKmemantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi
HasilPemeriksaan.
(2) Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut rekomendasi
HasilPemeriksaan dilakukan olehPelaksana BPK.
(3) Hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan kepada Lembaga Perwakilan
dalam HasilPemeriksaan semester.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
pemantauan tindak lanjut rekomendasi Hasil
Pemeriksaan BPKdiatur dengan Keputusan BPK.BagianKetiga
Dukungan PemeriksaanPasa138
(1)Dalam rangka diseminasi informasi, Hasil Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37
dapat disampaikan dalam sidang atau rapat BPK atas
permintaan Ketua,WakilKetua, danfatau Anggota.
(2) Penyampaian Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)dilaksanakan oleh Anggota yang
membidangidanf atau Pelaksana BPKyang ditunjuk.(3) Penyerahan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pelaksana BPK yang
ditunjuk oleh KetuafWakil Ketua.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan
Hasil Pemeriksaan yang mengandung unsur pidana
diatur dengan Keputusan BPK.- 19 -
Pasa142
(1) BPK melakukan pembinaan jabatan fungsional
Pemeriksa.
(2) Pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional Pemeriksa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Sekretaris Jenderal.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan jabatan
fungsional Pemeriksa diatur dengan Peraturan BPK.Bagian Kelima
Pembinaan Jabatan Fungsional PemeriksaPasa141
(1) BPK menetapkan kebijakan terkait sumber daya
manusia, keuangan, serta saran a dan prasarana sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
(2) Sekretaris Jenderal mengelola sumber daya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan BPK.Bagian Keempat
Pengelolaan Sumber Daya(2) Pelaksanaan evaluasi atas Hasil Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Pelaksana BPK .
(3) Hasil evaluasi atas Hasil Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Lembaga
Perwakilan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi atas
Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik
diatur dengan Keputusan BPK.-20 -
Pasa144
(1)BPK berwenang menilai dan Zataumenetapkan jumlah
kerugian negara/ daerah yang diakibatkan oleh
perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai
yang dilakukan olehbendahara, pengelolaBUMN/BUMD,
dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan
pengelolaankeuangan negara.
(2) Dalam rangka penyelesaian kerugian negara/daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),BPKmembentuk
MajelisTuntutan Perbendaharaan.
(3) Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan
Peraturan BPKsetelah berkonsultasi dengan Pemerintah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Majelis Tuntutan
Perbendaharaan diatur dengan Keputusan BPK.BABVI
HUBUNGAN KERJAANTARA BPKDANMAJELISTUNTUTAN
PERBENDAHARAANPasa143
(1)Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, BPK
dapat menetapkan Peraturan BPKdan naskah dinas.
(2) Pelaksanaan penyusunan Peraturan BPK dan naskah
dinas dilakukan olehPelaksana BPK.
(3) Tata cara penyusunan dan penetapan Peraturan BPKdan
naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan BPK.Bagian Keenam
Peraturan BPKdan Naskah Dinas-21 -
Pasal46
(1) BPKmenjalin hubungan dengan lembaga atau badan lain
di dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas
dan wewenang BPK.
(2) Pelaksanaan hubungan sebagaimana dimaksud pada
dilakukan dengan memperhatikan integritas,
independensi, dan profesionalisme BPK.
(3) Dalam melakukan hubungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), BPK dapat melakukan kerja sama yang
dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama atau
perjanjian kerja sama.
(4) Kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)ditandatangani oleh
Ketua, Wakil Ketua, Anggota, atau Pelaksana BPK yang
ditunjuk setelah mendapat persetujuan Sidang BPK.
(5) Mekanisme pelaksanaan hubungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan
Sekretaris Jenderal.Bagian Pertama
Hubungan AntarlembagaBABVIII
HUBUNGANANTARABPKDANPEMANGKUKEPENTINGANPasal45
(1) BPK berwenang menetapkan Kode Etik Pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
(2) Untuk menegakkan Kode Etik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), BPK membentuk Majelis Kehormatan Kode
Etik (MKKE).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kode Etik dan MKKE
diatur dengan Peraturan BPK.BABVII
HUBUNGANKERJAANTARABPKDAN
MAJELIS KEHORMATANKODE ETIK-22 -
Pasa148
(1)BPKdanZatau Pelaksana BPKdapat rnengikuti kegiatan
internasional lainnya berdasarkan rnanfaat yang
diperoleh BPK.
(2) Kegiatan internasional lainnya sebagairnana dirnaksud
pada ayat (1)dilaporkan secara tertulis kepada Ketua,
WakilKetua, dan Anggota.Pasa147
(1)BPK dapat rnelakukan hubungan internasional yang
rneliputi:
a. hubungan dengan orgamsasr lernbaga perneriksa
internasional;
b. hubungan dengan lernbagaperneriksa negara lain;
c. hubungan dengan lernbagainternasional;
d. hubungan internasionallainnya.
(2) Hubungan internasional sebagairnana dirnaksud pada
ayat(1)dilakukan berdasarkan rnanfaat yang diperoleh
BPKdan dilaporkan secara tertulis kepada Ketua, Wakil
Ketua, dan Anggota.
(3) Dalarn rnelakukan hubungan internasional sebagairnana
dirnaksud pada ayat (1),BPK dapat rnelakukan kerja
sarna yang dituangkan dalarn bentuk kesepakatan
bersarna atau perjanjian kerja sarna.
(4) Kesepakatan bersarna atau perjanjian kerja sarna
sebagairnana dirnaksud pada ayat (3)ditandatangani oleh
Ketua atau Wakil Ketua setelah rnendapat persetujuan
Sidang BPK.BagianKedua
Hubungan Internasional-23 -
Pasa151
(1) BPK dapat menjalin hubungan dengan organisasi
nonpemerintah dan organisasi profesi dalam rangka
pelaksanaan tugas dan wewenangBPK.
(2) Pelaksanaan hubungan sebagaimana dimaksud pada
dilakukan dengan memperhatikan integritas,
independensi, dan profesionalismeBPK.
(3) Dalam melakukan hubungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), BPKdapat melakukan kerja sarna yang
dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama atau
perjanjian kerja sarna.Pasa150
(1) BPKmengelolainformasidari masyarakat dalam rangka
pelaksanaan tugas dan wewenangBPK.
(2) Informasi dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada
termasuk hasil penelitian dan pengembangan,
kajian, pendapat dan keterangan organisasi profesi
terkait, berita media massa, dan pengaduan langsung
dari masyarakat.BagianKetiga
Hubungan dengan Masyarakatdan MediaMassamempertimbangkanketersediaan anggaran.
(2) Mekanisme pelaksanaan hubungan internasional dan
kegiatan internasional lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Sekretaris
Jenderal.Pasa149
hubungan internasional dan kegiatan
lainnya sebagaimana dimaksud dalam
dan Pasal 48 dilakukan denganPelaksanaan
internasional
|
Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN
|
15
|
2004
|
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
| null |
Pasal 47
|
(1)-24 -
Pasa153
(1)Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti
kerugian, BPKberwenangmemantau:
a. penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah yang
ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawainegeri
bukan bendahara dan pejabat lain;BagianKesatu
Pemantauan KerugianNegaraBABIX
PEMANTAUAN DANPENYELESAIAN KERUGIAN NEGARAPasa152
(1)BPK dapat menjalin hubungan dengan media massa
dalam rangka pemberian keterangan dan/ atau
penjelasan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang
BPK.
(2) Keterangan dan/ atau penjelasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)diberikan olehKetua,WakilKetua,Anggota,
darr/atau Pelaksana BPKyang ditunjuk.
(3) Pemberian keterangan terkait Hasil Pemeriksaan dapat
dilakukan setelah Hasil Pemeriksaan diserahkan kepada
LembagaPerwakilan .
(4) Hubungan BPK dengan media massa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)difasilitasi oleh Sekretariat
Jenderal.(4) Kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sarna
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)ditandatangani oleh
Ketua, Wakil Ketua, Anggota, atau Pelaksana BPK yang
ditunjuk setelah mendapat persetujuan Sidang BPK .
(5) Mekanisme pelaksanaan hubungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan Keputusan
Sekretaris Jenderal.-25 -
Pasa154
(1)BPK dapat memberikan Pertimbangan tentang
penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan
olehPemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.
(2) Pemberian Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat(1)dilakukan oleh Ketua/Wakil Ketua/ Anggota/
Pelaksana BPKyangditunjuk.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Keputusan BPK.BagianKedua
Pertimbangan PenyelesaianKerugianNegaradan
RekomendasiPenghapusan Piutang Negarapelaksanaan dan penyelesaian ganti kerugian
negara/ daerah diatur dengan Keputusan BPK .pemantauan mengenai lanjut lebih (3) Ketentuan(2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberitahukan secara tertulis kepada Lembaga
Perwakilansesuai dengan kewenangannya.c.pelaksanaan pengenaan ganti kerugian
negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.BUMN/BUMD,dan lembaga atau badan lain yang
mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan
olehBPK;dankerugian
pengelolab. pelaksanaan pengenaan ganti
negara/daerah kepada bendahara,-26-
Pasa157
(1)BPK dapat memberikan Pendapat kepada DPR, DPD,
DPRD, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga
Negara Lain, BI, BUMN, BLU, BUMD, Yayasan, dan
lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat
pekerjaannya.Bagian Kesatu
Pemberian PendapatBABXI
PEMBERIAN PENDAPAT, PERTIMBANGAN, DAN
KETERANGAN AHLIPasa156
(1)Untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemeriksaan, BPK
menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara.
(2) Standar pemeriksaan keuangan negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan Peraturan
BPK.BABX
PENYUSUNAN STANDAR PEMERIKSMNPasa155
(1)BPK dapat memberikan rekomendasi penghapusan
secara bersyarat atas piutang negara/ daerah yang
berupa tuntutan ganti rugi dari pembukuan setelah
piutang dimaksud ditetapkan sebagai Piutang Negara
Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).
(2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada
ayat(1)dilakukan oleh Ketua/Wakil Ketua/Anggota/
Pelaksana BPKyang ditunjuk.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur
dengan Keputusan BPK.-27-
Pasa160
BPK dapat memberikan Pertimbangan lainnya berdasarkan
ketentuan peraturan perundangan-undangan.BagianKeempat
PertimbanganLainPasa159
(1)BPKberwenang memberi Pertimbangan atas rancangan
SPIPPusat/Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat/Pemerintah Daerah.
(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada pemerintah setelah mendapat
persetujuan BPK.BagianKetiga
Pertimbangan SPIPPasa158
(1)BPKberwenangmemberiPertimbangan atas SAP.
(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada pemerintah setelah mendapat
persetujuan BPK.BagianKedua
Pertimbangan SAP(2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan
berdasarkan inisiatif BPKatau permintaan pihak di luar
BPK.
(3) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada pihak terkait setelah mendapat
persetujuan BPK.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemberian
Pendapat diatur dengan Keputusan BPK.-28 -
Pasa162
(1) BPKmenyusun laporan keuangan tahunan.
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diperiksa oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh DPR
atas usul BPK dan Menteri Keuangan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) BPK menindaklanjuti hasil pemeriksaan laporan
keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada
dilakukan olehPelaksana BPK.BagianKesatu
KeuanganBABXII
AKUNTABILITASPasal 61
(1) BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses
peradilan mengenaikerugian keuangan negarafdaerah.
(2) Pelaksanaan pemberian keterangan ahli dilakukan oleh
KetuafWakil KetuafAnggotafPelaksana BPK yang
ditunjukftenaga ahli dari luar BPKyang bekerja untuk
dan atas nama BPK.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
keterangan ahli diatur dengan Peraturan BPK.BagianKelima
PemberianKeteranganAhli- 29-
Pasal64
(1) Untuk menjarrun mutu pelaksanaan tugas dan
wewenangnya, BPK menyelenggarakan sistem
pengendalian mutu.
(2) Sistem pengendalian mutu sebagaimana dimaksud pada
ditelaah oleh badan pemeriksa keuangan negara
lain yang menjadi anggota organisasi pemeriksa
keuangan sedunia yang ditunjuk oleh BPK setelah
mendapat pertimbangan DPR .
(3) BPK menindaklanjuti hasil telaahan badan pemeriksa
keuangan negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(2).
(4) Pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada
dilakukan olehPelaksana BPK .BagianKetiga
SistemPengendalianPasal63
(1) BPK menyusun dan menetapkan laporan kinerja
semesteran dan tahunan .
(2) Laporan kinerja memuat informasi tentang rencana dan
realisasi kegiatanyangdilaksanakan BPK .
(3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun berdasarkan laporan yangdisampaikan dari unit
kerja dilingkungan Pelaksana BPKsecara berjenjang.
(4) Laporan kinerja menjadi bahan evaluasi kinerja BPK
dalam menyusun rencana kegiatan selanjutnya .BagianKedua
Kinerja-30-
Pasa168
Pada saat Peraturan BPKini mulai berlaku, Surat Keputusan
BPK Nomor 05/SK/K/1995 tentang Tata Kerja Badan
Pemeriksa Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .BABXIV
KETENTUAN PENUTUPPasa167
Semua Peraturan BPKdan Keputusan BPKyang sudah ada
sebelum Peraturan BPKini berlaku, dinyatakan masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan
dalam Peraturan BPKini.BABXIII
KETENTUAN PERALIHANPasa166
(1) Untuk memberikan keyakinan yang memadai atas
tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan
BPK, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset
negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang
undangan yang berlaku, BPKmenyelenggarakan Sistem
Pengendalian Intern (SPI).
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPI BPKsebagaimana
dimaksud pada ayat (1)diatur dalam Keputusan BPK .Pasa165
(1) BPK melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak
lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan BPK.-31-
~~---------~~~
I/oNIZAM BURHANUDDIN -Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA DIREKTORAT UTAMA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGA N
HUKUM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA,LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 112YASONNA H. LAOLYttdMENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA ,Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2016HARRY AZHAR AZISttdBADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KETUA,Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 20 16Agar setiap orang mengetahuinya, me merintahkan
pengundangan Peraturan BPK ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia .Pasa169
Peraturan BPK ini mulai berlaku pada tanggal diu ndangkan.-32-· RatA.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
17
|
2008
|
PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN,
| null |
Pasal 1
|
Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008, pensiun pok ok
Purnawirawan, Warakawuri atau Duda, tunjangan Anak
Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan tunjangan Orang Tua
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diteta pkan
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, Lampiran II,
Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Peratur an
Pemerintah ini.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
17
|
2008
|
PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN,
| null |
Pasal 2
|
Bagi Purnawirawan yang menerima pensiun karena caca t tetap
diberikan tunjangan cacat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
17
|
2008
|
PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN,
| null |
Pasal 3
|
(1) Bagi penerima Pensiun Warakawuri atau Duda, Tunjang an
Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dari Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
gugur/tewas/meninggal dunia dan tunjangan Orang Tua
dari Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia y ang
gugur/tewas/meninggal dunia dalam dan karena dinas
sebelum tanggal 1 Juli 2001, setelah pensiun
pokok/tunjangannya disesuaikan menurut Peraturan
Pemerintah ini ternyata:
a. tidak . . .
- 4 -
a. tidak mengalami kenaikan atau mengalami penurunan
penghasilan, kepadanya diberikan tambahan penghasil an
sebesar jumlah penurunan penghasilannya ditambah
dengan 15% (lima belas persen) dari penghasilan.
b. mengalami kenaikan penghasilan kurang 15% (lima bel as
persen) dari penghasilan, kepadanya diberikan tamba han
penghasilan sehingga kenaikan penghasilannya menjad i
sebesar 15% (lima belas persen).
(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adal ah
penghasilan yang diterima pada bulan Desember 2007
tidak termasuk tunjangan pangan.
(3) Apabila terjadi mutasi keluarga sejak Januari 2008, maka
penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibayarkan dengan memperhitungkan perubahan
penghasilan sesuai dengan mutasi keluarga.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
17
|
2008
|
PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN,
| null |
Pasal 4
|
(1) Pembayaran pensiun pokok Purnawirawan, Warakawuri
atau Duda, tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim P iatu
dan tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia yang gugur/tewas/meninggal dunia
dalam dan karena dinas, diberikan terhitung mulai t anggal
1 Januari 2008.
(2) Sejak mulai diberlakukannya penetapan pensiun
pokok/tunjangan sebagaimana dimaksud pada Peraturan
Pemerintah ini, kepada Purnawirawan, Warakawuri ata u
Duda, penerima tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yat im
Piatu dan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Repub lik
Indonesia, diberikan selisih penghasilan yang diter ima
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berla ku
sebelumnya dengan penghasilan yang diterima
berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
17
|
2008
|
PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN,
| null |
Pasal 5
|
. . .
- 5 -
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
17
|
2008
|
PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN,
| null |
Pasal 5
|
Penyesuaian pensiun pokok sebagaimana dimaksud dala m
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
17
|
2008
|
PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN,
| null |
Pasal 6
|
Selain pensiun pokok/tunjangan pokok, kepada peneri ma
pensiun Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, tunjanga n
Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, tunjangan Orang Tua dan
penerima tunjangan cacat Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia diberikan tunjangan keluarga dan tunjanga n pangan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
17
|
2008
|
PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN,
| null |
Pasal 7
|
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksa naan
Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Kepala Kep olisian
dan/atau Menteri Keuangan baik secara bersama-sama
maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasn ya
masing-masing.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
17
|
2008
|
PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN,
| null |
Pasal 8
|
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, P eraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penetapan Pe nsiun
Pokok Purnawirawan, Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak
Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang T ua
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dicab ut dan
dinyatakan tidak berlaku.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
17
|
2008
|
PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN,
| null |
Pasal 9
|
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
- 6 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indone sia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Pebruari 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Pebruari 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMO R 30
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
Wisnu Setiawan
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
2
|
2008
|
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
| null |
Pasal 1
|
(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Peraturan
Pemerintah ini adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk
kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan
yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan/atau pulau.
(2) Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan formula sebagai berikut :
PNBP = (L1 x tarif ) + (L2 x 4 x tarif ) + (L3 x 2 x tarif )
Rp/tahun
L1 adalah area terganggu karena penggunaan kawasan
hutan untuk sarana prasarana penunjang yang bersifat permanen dan bukaan tambang selama
jangka waktu penggunaan kawasan hutan (ha)
L2 adalah . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 3 -
L2 adalah area terganggu karena penggunaan kawasan
hutan yang bersifat temporer yang secara teknis
dapat dilakukan reklamasi (ha)
L3 adalah area terganggu karena penggunaan kawasan
hutan yang bersifat permanen yang secara teknis tidak dapat dilakukan reklamasi (ha)
(3) Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana prasarana penunjang yang bersifat permanen, bukaan tambang, dan penggunaan kawasan hutan yang bersifat temporer dan permanen diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan
berdasarkan usulan Menteri teknis terkait.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
2
|
2008
|
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
| null |
Pasal 2
|
Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
2
|
2008
|
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
| null |
Pasal 3
|
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan rupiah.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
2
|
2008
|
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
| null |
Pasal 4
|
(1) Terhadap penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat
nonkomersial dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol
rupiah).
(2) Ketentuan . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan kawasan
hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat nonkomersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri
Kehutanan.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
2
|
2008
|
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
| null |
Pasal 5
|
Tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran
Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan
setelah menerima usulan dan pertimbangan tertulis dari Menteri Kehutanan.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
2
|
2008
|
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
| null |
Pasal 6
|
Pengguna kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang telah menyelesaikan kewajiban kompensasi lahan sebelum berlakunya Peraturan
Pemerintah ini, tidak dikenakan tarif Penerimaan Negara
Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
2
|
2008
|
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
| null |
Pasal 7
|
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 15
Salinan sesuai dengan aslinya
DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,
ttd
MUHAMMAD SAPTA MURTI
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERASAL DARI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN
YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHUTANAN
I. UMUM
Sumber daya hutan Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha
Kuasa sebagai penyangga kehidupan manusia melalui berbagai fungsinya.
Hilangnya fungsi hutan mengakibatkan bencana seperti banjir, kekeringan, hilangnya keanekaragaman hayati, cadangan pangan, cadangan obat-obatan, hasil kayu dan nonkayu, dan lain-lain. Oleh karena itu, sumber daya hutan merupakan objek sekaligus subjek pembangunan yang sangat
strategis.
Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar
kegiatan kehutanan yang saat ini dilakukan, belum sepenuhnya
memberikan penghargaan terhadap nilai manfaat hutan yang hilang. Nilai
manfaat hutan ini antara lain kompensasinya adalah dalam bentuk lahan kompensasi, tetapi lahan kompensasi sulit diperoleh. Oleh karena itu, diperlukan suatu nilai pengganti terhadap lahan kompensasi.
Sehubungan dengan maksud tersebut di atas dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu ditetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk
kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan.
II. PASAL DEMI PASAL
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
2
|
2008
|
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
| null |
Pasal 2
|
Cukup jelas.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
2
|
2008
|
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
| null |
Pasal 3
|
Cukup jelas.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
2
|
2008
|
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
| null |
Pasal 4
|
Cukup jelas.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
2
|
2008
|
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
| null |
Pasal 5
|
Cukup jelas.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
2
|
2008
|
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
| null |
Pasal 6
|
Cukup jelas.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
2
|
2008
|
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
| null |
Pasal 7
|
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4813
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2008
TANGGAL 4 FEBRUARI 2008
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERASAL DARI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN
YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHUTANAN
JENIS PNBP SATUAN TARIF
1. Penggunaan kawasan hutan untuk tambang
terbuka yang bergerak secara horizontal
(tambang terbuka horizontal)
hutan lindung Ha /tahun Rp 3.000.000,00
hutan produksi Ha /tahun Rp 2.400.000,00
2. Penggunaan kawasan hutan untuk tambang
terbuka yang bergerak secara vertikal
hutan lindung Ha /tahun Rp 2.250.000,00
hutan produksi Ha /tahun Rp 1.800.000,00
3. Penggunaan kawasan hutan untuk tambang bawah tanah
hutan lindung Ha /tahun Rp 2.250.000,00
hutan produksi Ha /tahun Rp 1.800.000,00
4. Penggunaan kawasan hutan untuk migas, panas bumi, jaringan te lekomunikasi, repiter
telekomunikasi, stasiu n pemancar radio,
stasiun relai televisi, ketenagalistrikan, instalasi
teknologi energi terbarukan, instalasi air, dan jalan tol
hutan lindung Ha /tahun Rp 1.500.000,00
hutan produksi Ha /tahun Rp 1.200.000,00
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t t d
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Salinan sesuai dengan aslinya
DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,
ttd
MUHAMMAD SAPTA MURTI
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
37
|
2007
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
| null |
Pasal 10
|
, Pasal 13 ayat (4), Pasal 24 ayat (3), Pasal 76, Pasal 79 ayat
(3), Pasal 82 ayat (3), Pasal 84 ayat (2), Pasal 85 ayat (2), Pasal 86 ayat (2), Pasal 87 ayat (2), dan Pasal 105 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,
perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).
MEMUTUSKAN . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
37
|
2007
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
|
BAB I - KETENTUAN UMUM
|
Pasal 1
|
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan
penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan
Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk,
Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang
Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
3. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa
Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
4. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara
Indonesia.
5. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam
urusan pemerintahan dalam negeri.
6. Penyelenggara adalah Pemerintah, pemerintah provinsi
dan pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
7. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang
bidang tugasnya meliputi Administrasi Kependudukan.
8. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah
kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi
Kependudukan.
9. Dokumen . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 3 -
9. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang
diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.
10. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau
data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
11. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen
Kependudukan berupa kartu identitas atau surat
keterangan kependudukan.
12. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa
akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu
Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
13. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
14. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
15. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting
yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan
Sipil pada Instansi Pelaksana.
17. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada
Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
18. Kepercayaan . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -
18. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah
pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi
luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
19. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap
orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
20. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.
21. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
22. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi
Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi
Pelaksana sebagai satu kesatuan.
23. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi
kerahasiaannya.
24. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana,
selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan
menerbitkan akta.
25. Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan
Petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
26. Dokumen Identitas Lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk,
selain Dokumen Kependudukan.
27. Penduduk . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -
27. Penduduk Pelintas Batas adalah penduduk yang
bertempat tinggal secara turun temurun di wilayah kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang melakukan lintas batas antar
negara karena kegiatan ekonomi, sosial dan budaya.
28. Daerah Perbatasan adalah daerah batas wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan daerah batas wilayah negara tetangga yang disepakati bersama berdasarkan
perjanjian lintas batas (crossing border agreement) antara
Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara
tetangga, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
29. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik,
terstruktur dan saling berhubungan dengan
menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
30. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan
perangkat database pada Penyelenggara Pusat yang
menghimpun data kependudukan dari penyelenggara provinsi, penyelenggara kabupaten/kota dan Instansi Pelaksana .
31. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri
kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan
Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
32. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi
pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi
data sesuai dengan bidangnya.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
37
|
2007
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
|
BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
|
Pasal 2
|
Urusan Administrasi Kependudukan diselenggarakan oleh
Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten/kota.
Bagian Kedua ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 6 -
Bagian Kedua
Pemerintah
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
37
|
2007
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
|
BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
|
Pasal 3
|
Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab
menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional, yang dilakukan oleh Menteri dengan kewenangan
meliputi:
koordinasi antarinstansi dalam urusan Administrasi
Kependudukan;
penetapan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaan
Administrasi Kependudukan;
sosialisasi Administrasi Kependudukan;
pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi
pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan;
pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala
nasional; dan
pencetakan, penerbitan, dan distribusi blangko Dokumen
Kependudukan.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
37
|
2007
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
|
BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
|
Pasal 4
|
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Menteri berwenang mengadakan
koordinasi:
a. secara nasional dengan melibatkan departemen/lembaga
pemerintah non departemen, pemerintah provinsi,
pemerintah kabupaten/kota secara berkala;
b. antarsusunan pemerintahan yang terkait dengan
penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan; dan
c. dengan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
37
|
2007
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
|
BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
|
Pasal 5
|
(1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, Menteri berwenang
menetapkan pedoman perencanaan dan pelaksanaan, standar spesifikasi dan standar kualitas formulir, pengendalian serta pengawasan.
(2) Ketentuan . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 7 -
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman perencanaan
dan pelaksanaan, standar spesifikasi dan standar kualitas
formulir, pengendalian serta pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
37
|
2007
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
|
BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
|
Pasal 6
|
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, Menteri berwenang mengadakan:
a. bahan sosialisasi;
b. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan
perguruan tinggi;
c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
d. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
37
|
2007
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
|
BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
|
Pasal 7
|
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, Menteri berwenang:
a. menetapkan standar kualifikasi sumber daya manusia
pelaksana Administrasi Kependudukan;
b. memberikan bimbingan teknis pendaftaran penduduk,
pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan dan
pendayagunaan data kependudukan;
c. melaksanakan supervisi kegiatan verifikasi dan validasi data kependudukan serta penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan; dan
d. memberikan konsultasi pelaksanaan Administrasi
Kependudukan.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
37
|
2007
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
|
BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
|
Pasal 8
|
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, Menteri menetapkan:
a. tata cara pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi di pusat, provinsi dan kabupaten/kota; dan
b. tata cara penyajian data kependudukan yang valid, akurat
dan dapat dipertanggungjawabkan.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
37
|
2007
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
|
BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
|
Pasal 9
|
. . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
37
|
2007
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
|
BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
|
Pasal 9
|
(1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, Menteri menetapkan:
a. standar dan spesifikasi blangko Dokumen
Kependudukan berupa blangko KK, KTP, Register Akta Pencatatan Sipil, Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
b. perusahaan pencetak blangko Dokumen
Kependudukan berupa blangko KK, KTP, Register Akta
Pencatatan Sipil, Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
c. pedoman penerbitan dan distribusi blangko dokumen kependudukan.
(2) Penetapan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui uji kompetensi perusahaan pencetak blangko dokumen kependudukan.
(3) Uji kompetensi perusahaan pencetak blangko dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi persyaratan administratif dan teknis percetakan yang ditetapkan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri.
(4) Menteri berwenang menetapkan perusahaan pencetak blangko Dokumen Kependudukan dari yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
37
|
2007
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
|
BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
|
Pasal 10
|
(1) Perusahaan pencetak yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) berhak mengikuti pengadaan blangko dokumen kependudukan.
(2) Pengadaan blangko Dokumen Kependudukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan.
(3) Menteri berwenang melakukan pengawasan dan
pengendalian terhadap pencetakan, pengadaan, penerbitan
dan distribusi blangko dan formulir Dokumen Kependudukan.
Bagian Ketiga . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 9 -
Bagian Ketiga
Pemerintah Provinsi
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
37
|
2007
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
|
BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
|
Pasal 11
|
Pemerintah provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab
menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh gubernur dengan kewenangan meliputi:
koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi
pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;
pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala
provinsi; dan
koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
37
|
2007
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
|
BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
|
Pasal 12
|
(1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, gubernur mengadakan koordinasi:
a. dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen; dan
b. antar kabupaten/kota mengenai penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan
dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
37
|
2007
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
|
BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
|
Pasal 13
|
Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, gubernur :
a. memberikan bimbingan teknis pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan;
b. melaksanakan supervisi kegiatan verifikasi dan validasi
data kependudukan serta penyelenggaraan administrasi
kependudukan; dan
c. memberikan konsultasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
37
|
2007
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
|
BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
|
Pasal 14
|
. . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 10 -
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
37
|
2007
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
|
BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
|
Pasal 14
|
Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, gubernur mengadakan:
a. koordinasi sosialisasi antarinstansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;
b. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan
perguruan tinggi;
c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak
dan elektronik; dan
d. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan
masyarakat.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
37
|
2007
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
|
BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
|
Pasal 15
|
Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, gubernur melakukan:
a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi; dan
b. penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
37
|
2007
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
|
BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
|
Pasal 16
|
(1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, gubernur melakukan koordinasi
pengawasan antarinstansi terkait.
(2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.
Bagian Keempat
Pemerintah Kabupaten/Kota
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
37
|
2007
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
|
BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
|
Pasal 17
|
Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung
jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan,
yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi:
koordinasi . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 11 -
koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya
di bidang Administrasi Kependudukan;
pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;
pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;
pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang
Administrasi Kependudukan;
penugasan kepada desa atau nama lain untuk
menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi
Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala
kabupaten/kota; dan
koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
37
|
2007
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
|
BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
|
Pasal 18
|
(1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, bupati/walikota mengadakan
koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan
dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
37
|
2007
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
|
BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
|
Pasal 19
|
Urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota
dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.
Pelaksanaan pencatatan sipil yang meliputi pencatatan
peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian,
pengakuan anak di kecamatan tertentu dilakukan oleh UPTD Instansi Pelaksana.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
37
|
2007
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
|
BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
|
Pasal 20
|
. . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 12 -
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
37
|
2007
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
|
BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
|
Pasal 20
|
Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, bupati/walikota mengadakan
pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, diatur dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota berpedoman pada Peraturan Perundang-
undangan di bidang Administrasi Kependudukan.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
37
|
2007
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
|
BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
|
Pasal 21
|
Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, bupati/walikota mengadakan:
a. koordinasi sosialisasi antarinstansi vertikal dan lembaga
pemerintah non departemen;
b. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan
perguruan tinggi;
c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
d. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
37
|
2007
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
|
BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
|
Pasal 22
|
Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, bupati/walikota menyelenggarakan
kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi
Kependudukan, dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
37
|
2007
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
|
BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
|
Pasal 23
|
Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, bupati/walikota memberikan
penugasan kepada desa atau nama lain untuk
menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berasaskan tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia
berdasarkan Peraturan Bupati/Walikota.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
37
|
2007
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
|
BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
|
Pasal 24
|
. . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 13 -
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
37
|
2007
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
|
BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
|
Pasal 24
|
Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g, bupati/walikota melakukan:
a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi; dan
b. penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
37
|
2007
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
|
BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
|
Pasal 25
|
(1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h, bupati/walikota melakukan koordinasi pengawasan antarinstansi terkait.
(2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
37
|
2007
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
|
BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
|
Pasal 26
|
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
37
|
2007
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
|
BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN
|
Pasal 25
|
di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
37
|
2007
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
|
BAB III - KELEMBAGAAN
|
Pasal 27
|
Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota, dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana yang diatur dalam Peraturan Daerah.
Dalam . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 14 -
Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi
Kependudukan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil di Provinsi dan Suku Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil di kotamadya/kabupaten administrasi sebagai Instansi Pelaksana yang diatur dalam Peraturan Daerah.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
37
|
2007
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
|
BAB III - KELEMBAGAAN
|
Pasal 28
|
Dalam melaksanakan ketentuan mengenai Administrasi Kependudukan, Instansi Pelaksana berwenang:
a. melakukan koordinasi dengan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama berkaitan dengan
pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk
yang beragama Islam yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan; dan
b. melakukan supervisi bersama dengan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai
pelaporan pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dalam rangka pembangunan database kependudukan.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
37
|
2007
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
|
BAB III - KELEMBAGAAN
|
Pasal 29
|
Dalam melaksanakan ketentuan mengenai Administrasi Kependudukan, Instansi Pelaksana mempunyai tugas:
a. menyediakan dan menyerahkan blangko dokumen kependudukan dan formulir untuk pelayanan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;
b. meminta laporan pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan UPTD Instansi Pelaksana yang berkaitan
dengan pelayanan pencatatan sipil;
c. melakukan pembinaan, pembimbingan, dan supervisi
terhadap pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan UPTD Instansi Pelaksana; dan
d. melakukan pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada desa atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
37
|
2007
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
|
BAB III - KELEMBAGAAN
|
Pasal 30
|
Dalam melaksanakan wewenang dan tugas mengenai Administrasi Kependudukan, Instansi Pelaksana:
melakukan . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15 -
melakukan koordinasi dengan Kantor Departemen Agama
kabupaten/kota dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan UPTD Instansi Pelaksana;
melakukan koordinasi dengan instansi terkait kabupaten/kota dalam penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan;
meminta dan menerima data kependudukan dari
perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melalui
bupati/walikota; dan
melakukan koordinasi penyajian data dengan instansi terkait.
Bagian Kedua
UPTD Instansi Pelaksana
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
37
|
2007
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
|
BAB III - KELEMBAGAAN
|
Pasal 31
|
(1) Pembentukan UPTD Instansi Pelaksana diprioritaskan pada
kecamatan yang:
a. kondisi geografis terpencil, sulit dijangkau transportasi umum dan sangat terbatas akses pelayanan publik; dan/atau
b. memerlukan pemenuhan kebutuhan pelayanan
masyarakat.
(2) UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana.
(3) UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibentuk dengan Peraturan Daerah.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
37
|
2007
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
|
BAB III - KELEMBAGAAN
|
Pasal 32
|
(1) UPTD Instansi Pelaksana mempunyai tugas melakukan
pelayanan pencatatan sipil.
(2) Pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada
, meliputi:
a. kelahiran;
b. kematian;
c. lahir mati;
d. perkawinan;
e. perceraian . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 16 -
e. perceraian;
f. pengakuan anak;
g. pengesahan anak;
h. pengangkatan anak;
i. perubahan nama;
j. perubahan status kewarganegaraan;
k. pembatalan perkawinan;
l. pembatalan perceraian; dan
m. peristiwa penting lainnya.
(3) Pelaksanaan tugas pelayanan pencatatan sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada
Peraturan Perundang-undangan.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
37
|
2007
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
|
BAB III - KELEMBAGAAN
|
Pasal 33
|
Pejabat Pencatat Sipil pada UPTD Instansi Pelaksana berwenang menerbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil yang meliputi akta:
kelahiran;
kematian;
perkawinan;
perceraian; dan
pengakuan anak.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
37
|
2007
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
|
BAB III - KELEMBAGAAN
|
Pasal 34
|
Wilayah kerja UPTD Instansi Pelaksana yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat meliputi 1 (satu) kecamatan atau lebih yang secara geografis berdekatan.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
37
|
2007
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
|
BAB III - KELEMBAGAAN
|
Pasal 35
|
Susunan organisasi dan tata kerja serta esselonisasi UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah mengenai pedoman
pembentukan perangkat daerah.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
37
|
2007
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
|
BAB IV - NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN
|
Pasal 36
|
(1) Pengaturan NIK meliputi penetapan digit NIK, penerbitan
NIK dan pencantuman NIK.
(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara nasional oleh Menteri.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
37
|
2007
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
|
BAB IV - NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN
|
Pasal 37
|
(1) NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri atas:
a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal
lahirnya ditambah angka 40; dan
c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut
penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.
(2) 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diletakkan pada posisi mendatar.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
37
|
2007
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
|
BAB IV - NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN
|
Pasal 38
|
(1) NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.
(3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP pada Instansi Pelaksana
tempat domisili yang bersangkutan.
(4) Penerbitan . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 18 -
(4) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah
administrasi domisili, dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada Instansi Pelaksana tempat domisili orang
tuanya.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara
penerbitan biodata penduduk, KK dan KTP sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam
Peraturan Presiden.
Bagian Ketiga
Dokumen Identitas Lainnya
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
37
|
2007
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
|
BAB IV - NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN
|
Pasal 39
|
(1) Pada setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat wajib dicantumkan NIK.
(2) NIK dicantumkan pada kolom khusus yang disediakan pada setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
37
|
2007
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
|
BAB IV - NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN
|
Pasal 40
|
(1) Dokumen Identitas lainnya diterbitkan oleh
Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Hukum Publik atau Badan Hukum Privat.
(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
dokumen identitas diri dan bukti kepemilikan.
Bagian Keempat
Persyaratan dan Tata Cara
Penerbitan Dokumen Identitas Lainnya
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
37
|
2007
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
|
BAB IV - NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN
|
Pasal 41
|
Dokumen identitas lainnya yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 harus memenuhi persyaratan yang meliputi dokumen resmi dan bukti diri pemegangnya.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
37
|
2007
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
|
BAB IV - NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN
|
Pasal 42
|
. . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 19 -
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
37
|
2007
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
|
BAB IV - NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN
|
Pasal 42
|
Penerbitan dokumen identitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan dengan cara pemohon
menunjukkan/menyerahkan fotokopi KTP atau dokumen
kependudukan lainnya untuk melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi atau badan yang menerbitkan dokumen identitas lainnya.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
37
|
2007
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
|
BAB V - PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI
|
Pasal 43
|
(1) Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk
Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin
kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
(2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi
yang sama dengan spesifikasi Kartu Tanda Penduduk Nasional.
(3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan KK dari Petugas Rahasia Khusus.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
37
|
2007
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
|
BAB V - PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI
|
Pasal 44
|
(1) Kepala/Pimpinan Lembaga mengajukan surat permintaan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 kepada Kepala Instansi Pelaksana.
(2) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan kepada Kepala Instansi Pelaksana yang wilayah
kerjanya meliputi tempat domisili Petugas Rahasia Khusus.
(3) Dalam surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disertai dengan informasi identitas Petugas Rahasia
Khusus yang dikehendaki dan jangka waktu penugasan.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
37
|
2007
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
|
BAB V - PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI
|
Pasal 45
|
. . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 20 -
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
37
|
2007
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
|
BAB V - PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI
|
Pasal 45
|
(1) Berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Instansi Pelaksana menerbitkan Kartu
Tanda Penduduk Khusus.
(2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja
sejak surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
37
|
2007
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
|
BAB V - PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI
|
Pasal 44
|
diterima oleh Kepala Instansi Pelaksana.
(3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa dipungut biaya.
(4) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun.
Bagian Kedua
Penyimpanan Data Petugas Rahasia Khusus
dan Pengembalian serta Pencabutan
Kartu Tanda Penduduk Khusus
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
37
|
2007
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
|
BAB V - PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI
|
Pasal 46
|
(1) Data Petugas Rahasia Khusus direkam dan disimpan dalam Registrasi Khusus di kabupaten/kota.
(2) Data Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus dijaga keamanan dan dilindungi
kerahasiaannya oleh Kepala Instansi Pelaksana.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
37
|
2007
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
|
BAB V - PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI
|
Pasal 47
|
(1) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus sebelum berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud dalam
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
|
37
|
2007
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
|
BAB V - PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI
|
Pasal 45
|
, Petugas Rahasia Khusus wajib
menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada Kepala/Pimpinan Lembaga.
(2) Kepala/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada Kepala Instansi Pelaksana yang menerbitkan.
(3) Kartu . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 21 -
(3) Kartu Tanda Penduduk Khusus yang dikembalikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimusnahkan oleh Kepala Instansi Pelaksana.
|
End of preview. Expand
in Data Studio
🇮🇩 Indonesian Regulation Parsed Dataset
This dataset contains the parsed content of over 250,000 Indonesian regulations, extracted directly from PDFs at the article level — without chunking — resulting in 3.5+ million rows representing individual articles and clauses.
📄 Dataset Overview
- Source: Parsed from the original PDF collection of Indonesian regulations (~250K documents)
- Parsed Units: Articles, clauses, or sections as atomic units (no chunking applied)
- Size: Over 3.5 million rows of parsed text data
- Token Count: Approximately 2 billion tokens in total
⚙️ Processing Pipeline
Data Flow:
- Pull PDFs from the ID_REG repository
- Parse and extract articles using automated PDF text extraction methods
- Push cleaned, parsed text to this Hugging Face repository
Infrastructure:
- Utilized 6 simultaneous Google Colab instances for parallel processing
- Cloud-to-cloud architecture enables direct transfer without local storage bottlenecks
- Total processing time: ~30 hours
🧠 Use Cases
- Fine-grained legal text analysis and search
- Article-level classification, summarization, or information retrieval
- Training large language models on legal text with natural article boundaries
- Developing Indonesian regulation compliance tools
⚠️ Disclaimer
This dataset is provided exclusively for research and development purposes. It contains parsed content derived from publicly available legal PDFs, and no guarantees are made regarding completeness or legal accuracy.
🙏 Acknowledgments
- Hosted on Hugging Face — a wonderful platform for open data sharing
- Processing powered by Google Colab — scalable cloud resources that made fast parallel parsing possible
- Downloads last month
- 258
Size of downloaded dataset files:
1.58 GB
Size of the auto-converted Parquet files:
1.58 GB
Number of rows:
3,630,932